(1)Bupati menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha_ Berbasis Risiko dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
K 4
(2)Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimkasud pada ayat (1} kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:
a.persyaratan dasar perizinan berusaha;
b.perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI;
c.perizinan berusaha non KBLI (perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha);
d.perizinan non berusaha non-KBLI; dan
e.nonperizinan.
(3)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(4)Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
(5)Perizman Berusaha Berbasis Risiko ber-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(6)Perizinan Berusaha non-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf Cc, merupakan persyaratan/kewajiban Perizinan Berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
(7)Perizinan mnonberusaha non-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(7a)Perizinan nonberusaha non-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan.
(8)Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan.
3.Ketentuan huruf c Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
8 Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:
a.menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada masyarakat;
4 5
b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang baik yang pada saat dan pasca diterbitkan;
c.menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan serta memproses penetapan dan pencabutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.mejaporkan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan secara berkala dan/atau_ secara insidentil kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.
4.Ketentuan angka 3 huruf D Lampiran Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan diubah dan ditambahkan angka 8 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati . Ketentuan angka 3 huruf E Lampiran Peraturan Bupati 5.
Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dihapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. PasalIE Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada _tanggal diundangkan. Agar setiap orang =mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Ditetapkan di Pangkalan Kerinci tanggal <) uli 2025 BUPATI WAN, ZUKRI Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal gult 292C Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENGKU ZULFAN BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2025 NOMOR /sanN D 4 6 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR /5S_ TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN. D. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI Sektor Jenis Perizinan Pendidikan dan 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Kebudayaan 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
3.Izin Pendirian Satuan PAUD Pekerjaan Umum dan |1. Izin Pemasangan Reklame Perumahan Rakyat Kesehatan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (sesuai keprofesiannya)
1.Profesi Tenaga Medis dikelompokkan kedalam :‘
a.Dokter :
1). Dokter; 2). Dokter Spesialis; dan 3). Dokter Subspesialis.
b.Dokter Gigi :
1). Dokter Gigi; 2). Dokter Gigi Spesialis; dan 3). Dokter Gigi Subspesialis;
2.Profesi Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam :
a. Tenaga Psikologi Klinis : 1). Psikolog Klinis. b. Tenaga Keperawatan : 1). Perawat Vokasi; 2). Ners; dan 3). Ners Spesialis. c. Tenaga Kebidanan : 1). Bidan Vokasi; dan 2). Bidan Profesi. d. Tenaga Kefarmasian : 1). Tenaga Vokasi Farmasi; 2). Apoteker; dan 3). Apoteker Spesialis. 3. 7
e.Tenaga Kesehatan masyarakat :
1). Tenaga Kesehatan Masyarakat; 2). Epidemiolog Kesehatan; 3). Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; 4}. Pembimbing Kesehatan Kerja; dan 5}. Tenaga Administratif dan Kebijakan Kesehatan.
f.Tenaga Kesehatan Lingkungan :
1). Tenaga Sanitasi Lingkungan; dan 2). Entomolog Kesehatan. g- Tenaga Gizi : 1). Nutrisionis; dan 2). Dietisien.
h.Tenaga Keterapian fisik :
1). Fisioterapis; 2). Terapis Okupasional, 3). Terapis Wicara; dan 4). Akupuntur.
i.Tenaga Keteknisian medis :
1). Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan; 2). Teknisi Kardiovaskuler; 3). Teknisi Pelayanan Darah; 4). Optometris; 5). Teknisi Gigi; 6). Penata Anestesi; 7}. Terapis Gigi Dan Mulut; dan 8). Audiologis. j- Tenaga Teknik Biomedika : 1). Radiografer; 2). Elektromedis; 3). Tenaga Teknologi Laboratorium Medik; 4). Fisikawan Medik; dan 5). Ortotik Prostetik.
k.Tenaga Kesehatan Tradisional :
1). Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan atau Jamu; 2). Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional; dan 3). Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental. l. Tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Sosial 1. Izm Operasional Panti Asuhan
2.Izin Pengumpulan Sumbangan -Pemadam Kebakaran 1. Izin Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pertanahan 1.
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha Koperasi
1.Izim Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
2.izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi 4.
5. 7. Lo E. NON PERIZINAN Sektor Jenis Non Perizinan Kesatuan Bangsa dan Politik Rekomendasi Penelitian Surat Keterangan Penelitian (SKP} Pertanian “Pwr Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Persetujuan Perubahan Luas Lahan Persetujuan Perubahan Jenis Tanamanan Persetujuan Diversifikasi Usaha Persetujuan Prinsip Rumah Potong Hewan Dihapus | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PWN of ul Persetujuan Prinsip Mix Concrate (semen cor) dan Betcing Plant Persetuyuan Prinsip Perumahan/Real Estate Persetujuan Prinsip Menara Telekomunikasi Persetujuan Prinsip Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU} Persetujuan Prinsip Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Energi (SPBE) Persetujuan Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Gas Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan Persetujuan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pemadam Kebakaran 1. Tanda Daftar Pemeriksaaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran / ZUKRI a Fe Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH) Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan) Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator) Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan (SIPP PKb) Surat Izin Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR) 8 | Pertanian 1. 2. 3. 4. 6. 5 | Pertanahan n Lo