DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Mekanisme Kerja 3. Proses Bisnis 4. Ketentuan Peralihan 5. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi; . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1 Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 2. Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); JA ROG AU Ova HUROM 3. 10. 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 5. Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546) 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 3

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
13.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4.Unit Organisasi adalah Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Pelalawan. oS. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
6.Unit Kerja adalah Unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaan dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
9.Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik oe serta administrasi pemerintahan. “SAR RUM 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 4 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada _Instansi Pemerintah. Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur Unit Organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan paling tinggi. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Sistem Kerja adalah serangkaian produser dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Unit Organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan. 5 Pasal 2 Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman sistem kerja yang digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi Unit Organisasi pada Pemerintah Daerah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
b.memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja Unit Organisasi;
c.mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
d.mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II

MEKANISME KERJA

Pasal 4

Mekanisme Kerja dilaksanakan dengan prinsip :

a.orientasi pada hasil;
b.kompetensi;
c.profesionalisme;
d.kolaboratif;
e.transparansi; dan
f.akuntabel.

Pasal 5

(1)Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang terdiri atas :
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.evaluasi.
(2)Rincian tahapan Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas : kedudukan; penugasan; pelaksanaan tugas; pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; pengelolaan kinerja; dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.mo po op ZAF 6
(2)Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mendukung mewujudkan organisasi yang efektif, lincah dan dinamis.
(1)Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) merupakan penggamaran posisi kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam Unit Organisasi yang tergambarkan pada dokumen Peta Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Kedudukan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan jenjang jabatan fungsional, rentang kendali dan beban tugas organisasi dalam pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(3)Pejabat Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
(4)Dalam hal Peta Jabatan setiap Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka kedudukan dan tanggung jawab pada Pejabat Fungsional dan Pelaksana mengacu bagan/struktur Organisasi Unit Organisasi dan unit kerja mandiri.
(5)Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 8

(1)Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertujuan untuk pencapaian sasaran kinerja Unit Organisasi dan penugasan tambahan.
(2)Penugasan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu dan/atau secara tim kerja dengan mempertimbangan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi.
(3)Penugasan secara individu dan/atau secara tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari dalam J ARAFP RGU satu unit organisasi, lintas unit organisasi dan/atau lintas instansi pemerintah. ER 7
(1)Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana_ secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan melalui :
1. a.penunjukan; dan/atau
2. b.pengajuan sukarela.
(2)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fugsional atau pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu sesuai tugas dan fungsi organisasi.
(3)Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau pelaksana dalam Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu sesuai tugas dan fungsi organisasi.
(4)Rencana penugasan pelaksanaan kegiatan Unit Organisasi ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi paling lambat akhir bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

(1)Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana secara tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibentuk oleh Pimpinan Unit Organisasi.
(2)Tim Kerja sebagaimana pada ayat (1) dibentuk menurut kebutuhan, kondisi dan karakteristik organisasi dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan target kinerja organisasi.
(3)Dalam melaksanakan fungsi kooordinasi tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk Ketua tim kerja dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dimiliki dan diutamakan pada pejabat fungsional yang berasal dari penyetaraan jabatan.
(4)Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit Organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Ketua tim kerja diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja.

Pasal 11

(1)Kriteria pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :
1. a.pelaksanaan penugasan terkait dengan pencapaian sasaran kinerja mengacu pada pengelompokan peta a proses bisnis yang disusun Unit Organisasi; dan/atau MRAP (CCH GINAS, b. pelaksanaan penugasan tambahan berdasarkan delegasi peraturan perundang-undangan atau kebutuhan lain yang bersifat khusus.2ye ne Ur 8 OA MAG en
(2)Dalam hal peta proses bisnis yang disusun Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, belum ditetapkan, Pimpinan Unit Organisasi dapat membentuk Tim Kerja mengacu pada penjenjangan kinerja level output.

Pasal 12

(1)Pola hubungan kerja dalam tim kerja bersifat :
1. a.kolegial;
2. b.fungsional; dan
3. c.koordinatif.
(2)Sifat kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan musyawarah, kemitraan, dan tanggung jawab bersama.
(3)Sifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pemberian peran substansial sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas.
(4)Sifat koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas secara sinergis dan terpadu untuk menghindari tumpang tindih tugas fungsi atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial.

Pasal 13

(1)Mekanisme penugasan lintas Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
1. a.Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja terlebih dahulu mengirimkan surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana yang dimiliki Unit Organisasi lain kepada Pimpinan Unit Organisasi yang dituju dengan menyebutkan paling sedikit :
  1. 1.maksud dan tujuan permohonan;
  2. 2.kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;
  3. 3.ekspektasi/target kinerja dari Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang akan ditugaskan; dan
  4. 4.durasi pelibatan Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
2. b.Pimpinan Unit Organisasi yang dituju memastikan ketersediaan dan kesesuaian Pejabat Fungsional atau pelaksana yang akan ditugaskan melalui surat jawaban permohonan dengan mempertimbangkan kebutuhan Unit Organisasi, beban kerja, sasaran kinerja Unit Organisasi dan masukan dari Pejabat Penilai Kinerja;
3. c.Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja menerbitkan Surat Penugasan kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana yang ditunjuk untuk bekerja sesuai pelibatan dimaksud; dan
4. d.Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja menyampaikan Surat Penugasan yang sudah ditandatangani kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana yang ditugaskan dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Organisasi yang dituju.
(2)Mekanisme pengajuan sukarela di dalam Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
1. a.Pejabat Fungsional atau pelaksana menyampaikan keinginannya secara lisan dan/atau tertulis untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan kinerja tertentu. kepada Pimpinan Unit Organisasi; dan
2. b.apabila Pimpinan Unit Organisasi menyetujui, maka Pimpinan Unit Organisasi menerbitkan Surat Penugasan kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu tersebut.

Pasal 14

(1)Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam lingkup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi mengacu pada pemodelan mekanisme kerja.
(2)Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.
(3)Dalam hal penugasan diberikan kepada tim kerja, ketua tim kerja melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi secara berkala.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…