Dalam Peraturan Ini Berisi 8 (delapan) Bab dan 28 (dua puluh delapan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pengalokasian; Mekanisme Penyaluran; Kurang Salur Alokasi Dana Desa; Sanksi; Pelaporan Dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2025; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 4. Menetapkan : 6. 10. 1. Unidang Nomor 6 taba JOR tenting Des (lembaran Nepara Republik fndenesue Pathan 2020 Nomoe 77, Tambeban Lembarcan Nepara Kepulbh Indanesu Nomar ob), Undang Undang Nomor 23> Tahun 2004 tentang Pemerimntahan Daecrat (Lembanan Negara Repubbk Indonesia Tahun JOU tlamer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesius Nomer 45587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa_ kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan’§ Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 19); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025. U 7. 8. 9.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Bupati adalah Bupati Pelalawan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan. 4, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya di singkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pelalawan. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan. 6. Desa adalah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah Yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 4 10 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Alohasi Dana Desa vang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dhalokasikan kepada Desa minimal 10% dan dana penmbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD Murni adalah merupakan bagian dari dana alokasi umum, dana bagi hasil perpajakan, dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dan sumber daya alam perikanan yang diterima Daerah. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah dana yang dialokasikan dengan memperhatikan variabel keluarga miskin, luas Desa, jumlah penduduk dan variabel keterjangkauan/jarak. Alokasi Dana Desa Proposional Khusus Migas yang selanjutnya disingkat ADDPKM adalah dana yang dialokasikan dari bagian dana bagi hasil sumber daya alam Migas dengan memperhatikan Desa berstatus terdampak. Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Kehutanan yang selanjutnya di singkat ADDPKK adalah dana yang dialokasikan dari bagian dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dengan memperhatikan Desa berstatus terdampak. Alokasi Dana Desa Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDK adalah pagu alokasi dana desa yang dibagi berdasarkan hasil penilaian kinerja Desa sebagai insentif kinerja Desa. Indeks Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat IKD merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja Desa pada aspek tata kelola administrasi Pemerintah Desa, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup. Indeks Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat ITKAPD adalah indeks yang dihitung berdasarkan hasil penilaian tata kelola administrasi Pemerintah Desa. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat IKMD adalah indeks yang dihasilkan dari penilaian aspek kesejahteraan masyarakat Desa. Indeks Perlindungan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IPLH adalah indeks yang dihasilkan dari penilaian aspek perlindungan lingkungan hidup. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa _ yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 30. 31. 32.
Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pengalokasian ADD. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kapasitas keuangan Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa.
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : moaogp pengalokasian; penggunaan; mekanisme penyaluran; kurang salur Alokasi Dana Desa; sanksi; dan pelaporan dan pengawasan.
BAB II
ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan yang dibagi atas: a. b. ADD Murni; dan ADD sektoral.
Pengalokasian ADD Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibagi menjadi tiga bagian: a. b. c. ADDM; ADDP; dan ADDK. ai}
Hesatan ADIDM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan 78% (tujuh puluh detapan persen) dan jumlah pagu anggaran ADD Murni yang ditetapkan setiap tahun dibagi sama tata osetiap) Desa, dengan) mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD serta operasional BPD. Besaran ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan 15% (lima belas persen) dari jumlah pagu anggaran ADD Murni yang diterima setiap Desa ditetapkan berdasarkan besaran pembobotan dari jenis variabel sebagai berikut:
Pengalokasian ADD sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b di bagi menjadi dua bagian yaitu :
Hasil IKD tahun 2023 dan tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) tercantum dalam Lampiran |, variabel penilaian IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) tercantum dalam Lampiran II, daftar Desa terdampak Migas sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III, Daftar Desa terdampak kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV, dan besaran ADD Tahun Anggaran 2024 bagi setiap Desa tercantum dalam Lampiran V yang keseluruhan Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III
Membuka PDF…