DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas 3. Pembayaran 4. Pendanaan 5. Ketentuan Lain-Lain 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun i PARAF an 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan a : "| KABAG HUKUM } dst 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Llembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten PARAF KOCR Pelalawan Tahun 2024 Nomor 7);: KABAG HUKUM i 7 dst | Menetapkan: 3 PARAF 5005391535 sf | yd KABAG HUKUM Htdst cas owe!— 3
13.Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 31); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Bupati adalah Bupati Pelalawan. Pejabat Negara adalah Bupati Pelalawan dan Wakil Bupati Pelalawan serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan. 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes. seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 7. 8. perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Hari Raya adalah hari Raya Idul Fitri. PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

BAB II

9.

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada: K 4 Rom st | PARAF KOORD! KABAG HUKUM dst
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
1. a.Pejabat Negara;
2. b.PNS dan CPNS;
3. c.pimpinan dan anggota DPRD; dan
4. d.PPPK. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
5. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
6. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
7. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
8. d.fungsional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. e.pelaksana. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS dalam hal:
10. a.sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
11. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan;
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e.tambahan penghasilan sebesar 50 (lima puluh persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sesuai pangkat, jabatan, peringkatan jabatan, atau kelas jabatan. Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan dan anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Tunjangan Hari Raya bagi PPPK berlaku ketentuan:
a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjagan Hari Raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; dan
b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya.

(4)
(5)5 Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi CPNS terdiri atas:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IS

Pasal 4

(1)Gaji ketiga belas bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
(2)
(3)
(4)ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sesuai pangkat, jabatan, peringkatan jabatan, atau kelas jabatan. Gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang_ representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
6. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; dan
7. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas. Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, rePARAF KOORDi2' 43 dst KABAG HUKUM 6 kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji ketiga belas.
(5)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)diberikan bagi CPNS terdiri atas:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2025.
(5)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Besaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 6

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan Daerah

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan. 4 PARAF KGS... ot | . Posen p KABAG KUKUM Ta { , dst i 7
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian tujangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Penerima gaji terusan dari Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, CPNS, dan PPPK diberikan tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Februari Tahun 2025.
(2)Penerima gaji terusan dari Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, CPNS, dan PPPK diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Mei Tahun 2025.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang =mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan. Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 10 Maret 25 WAN,BUPATI PEL M ZUKRI Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 10 Maret 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, TENGKU ZULFAN = BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2025 NOMOR 9. i PARAF KOORDIN: pI ; | KABAG HUKUM | VA _ if iM vt : dst L i 7

(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…