DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Mekanisme Permohonan Izin Penggunaan Ruang Milik Jalan, Izin Penggunaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Pengendalian dan Penghargaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Mekanisme Pengenaan Sanksi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan; BUPATIPEMALANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA f Mengingat Menimbang PETUNJUK PELAKSANAANPERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN TENTANG PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR TAHUN 2025 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH jdih.pemalangkab.go.id ! Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN. BABI KETENTUAN UMUM 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan {Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4); 2 jdih.pemalangkab.go.id Tujuan dari Peraturan Bupati 1n1 untuk menciptakan lingkungan yang tertib, bersih dan indah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Pemalang.

Pasal 2

7.Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
8.Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
9.Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
10.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecualijalan rel dan jalan kabel;
11.Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
12.Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain: jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas,jaringan telepon, sarana prasarana lalu lintas, terminal angkutan umum/bus shelter, tempat pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
13.Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang melipu ti antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
14.Petugas adalah Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. 3 / jdih.pemalangkab.go.id

(1)Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
(2)Wewenang Bupati selaku penyelenggara jalan kabupaten dalam pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi untuk jalan kabupaten dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya atau pemberi izin.
(4)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.
(5)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan/ atau persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang membidangi masing-masing perizinan yang dimohonkan.
(6)Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemberi izin melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
(7)Penerbitan izin oleh pemberi izin dilakukan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi dan hasil evaluasi dan penmjauan lapangan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 5

a.mekanisme permohonan izin penggunaan ruang milik jalan, izin penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
b.pengendalian;
c.peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan;
d.pembinaan; dan
e.mekanisme pengenaan sanksi.

BAB II

MEKANISME PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN RUANG MILIK JALAN, IZIN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

Pasal 4

4 jdih.pemalangkab.go.id ! ( 1) Izin diajukan oleh pemohon dan disampaikan kepada Bupati dan/atau Perangkat Daerah pengelola fasilitas umum dan fasilitas sosial.

(2)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
(3)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
(4)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mencakup:
1. a.surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan
2. b.proposal.
(5)Proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b setidaknya mencakup informasi:
1. a.maksud dan tujuan;
2. b.jenis acara;
3. c.waktu pelaksanaan; dan
4. d.jumlah peserta acara.
(6)Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemberi izin melakukan evaluasi dan koordinasi.
(7)Rekomendasi dan Penetapan retribusi dilakukan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi dan hasil evaluasi dan koordinasi telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(8)Rekomendasi dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diterbitkan oleh Perangkat Daerah pengelola fasilitas umum dan fasilitas sosial.
(9)Pembayaran retribusi dilakukan oleh pemohon setelah ditetapkan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10)Penerbitan izin dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Bagian kedua Permohonan Izin Penggunaan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial 5 jdih.pemalangkab.go.id Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan serta dalam menciptakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Pasal 8

Paragraf Satu

(1)Pengendalian terhadap Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Satpol PP.
(2)Bentuk pengendalian sebagaimana pada ayat (1) berupa kegiatan kerjasama, pengawasan, pengamatan, dan penindakan.
(3)Dalam rangka pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari unsur:
1. a.Satpol PP;
2. b.Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan;
3. c.Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
4. d.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang;
5. e.Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman;
6. f.Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
7. g.Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
8. h.Perangkat Daerah yang membidangi sosial; dan
  1. 1.Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
(4)Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan evaluasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Satpol PP.

Pasal 7

a.perseorangan
1. 1.Syarat Umum: a) berakhlak dan berbudi pekerti baik; dan b) warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah berjasa terhadap Kabupaten Pemalang dalam bidang Penyelenggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
2. 2.Syarat Khusus: a) besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh perorangan, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil di bidang Penyelenggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan; b) besarnya pengorbanan yang dilakukan untuk melakukan perbuatan jasa di bidang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan; dan

BAB III

PENGENDALIANDANPENGHARGAAN 6 !- jdih.pemalangkab.go.id Kriteria penerima Penghargaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

Pasal 12

Penghargaan penyelengaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan diberikan berdasarkan penilaian dan usulan Tim Pengendalian Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 11

Paragraf Ketiga Penilaian

(1)Calon penerima penghargaan dapat di usulkan oleh orang perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah dan petugas.
(2)Pengusulan pemberian Penghargaan Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan ditujukan kepada Bupati.

Pasal 10

Paragraf Kedua Pengusulan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa:

a.piagam;
b.piala; dan/ atau
c.uang pembinaan,

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…