DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Lingkup Dokumen RP2KPKPK, Lingkup Materi RP2KPKPK dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa salah satu isu utama di dalam kawasan permukiman adalah penyediaan perumahan yang tidak sebanding dengan kebutuhan (backlog) dan kurangnya kualitas permukiman yang layak huni;
b.bahwa pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan, memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh sesuai prinsip dan pergeseran paradigma yang dikembangkan sebagai prasyarat pembangunan ke depan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, disebutkan Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA RENCANAPENCEGAHANDAN PENINGKATANKUALITAS PERUMAHANKUMUH DAN PERMUKIMANKUMUH TAHUN 2025-2029 TENTANG TAHUN 2025NOMOR PERATURANBUPATI PEMALANG BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara jdih.pemalangkab.go.id/ sebagai unsur yang memimpin Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintah Daerah

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kum uh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 ten tang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); ten tang dalam
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 2 Menetapkan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara jdih.pemalangkab.go.id/ Penyusunan dan penetapan RP2KPKPKbertujuan untuk:

a.menganalisis kondisi faktual Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profilkawasan;

BAB I

PENDAHULAN 1.1 Latar Belakang Kawasan perkotaan dirumuskan dengan mengacu pada isu-isu utama pembangunan perkotaan dengan harapan memunculkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Namun dalam perkembangannya, kawasan perkotaan memiliki berbagai tantangan seperti perlu adanya efisiensi sumber daya perkotaan, belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM), belum dilakukannya konservasi lingkungan hidup, kurangnya keterlibatan multi- stakeholder (inklusivitas), penyediaan perumahan yang tidak sebanding dengan kebutuhan (backlog), tidak jelasnya identitas/karakter perkotaan, dan tidak dipertimbangkannya daya dukung dan daya tampung (carrying capacity) dalam perencanaan kawasan perkotaan, serta tidak terbentuknya keterkaitan fungsi yang kuat dengan kawasan perdesaan (perkotaan dalam fungsinya sebagai market/pusat distribusi dan pemasaran).

Pasal 2

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPKadalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun oleh kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Daerah yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
6.Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
7.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan perasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan penghidupan;
9.Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
10.Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 3 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara jdih.pemalangkab.go.id/

a.Desa Kauman;
b.Desa Pecangakan;
c.Desa Purwosari;
d.Desa Sidorejo;
e.Desa Lawangrejo; RP2KPKPKdisusun terhadap lokasi kumuh sebanyak 13 (tiga belas) desa dan 10 (sepuluh) kelurahan dengan luas 198,258 ha (seratus sembilan puluh delapan koma dua lima delapan hektar) yaitu:

Pasal 5

BAB II LINGKUPDOKUMENRP2KPKPK Penyusunan dan penetapan RP2KPKPKmemilikifungsi sebagai landasan kebijakan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

BAB II

KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN PEMALANG 2.1. Isu Strategis Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 tentang Panduan Penyusunan RP2KPKPK, penanganan permukiman kumuh dilaksanakan dengan mengikuti berkembangnya isu strategis saat ini, diantaranya:

Pasal 4

Target penyusunan dan penetapan RP2KPKPKyaitu:

a.terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tidak bertambah; dan
b.terlaksananya upaya peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ada dapat berkurang.

Pasal 3

b.merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
c.merumuskan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
d.merumuskan rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
e.merumuskan perencanaan penyediaan tanah;
f.merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
g.merumuskan peran pemangku kepentingan. 4 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara jdih.pemalangkab.go.id/ t Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
f.rencana pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
g.rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
h.rencana penyediaan tanah;
1. 1.rencana investasi dan pembiayaan; dan peningkatan kualitasdan
a.pendahuluan;
b.kajian kebijakan pembangunan Perumahan dan Permukiman;
c.profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
d.permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
e.konsep pencegahan

(1)Sistematika penyusunan dokumen RP2KPKPKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

Pasal 6

f.Desa Iser;
g.Desa Banjaran;
h.Desa Banjardawa;
1. 1.Desa Jebed Utara; J. Desa Pedurungan;
k.Desa Kabunan;
1. 1.Desa Taman;
m.Desa Wanarejan Utara;
n.Kelurahan Purwoharjo;
o.Kelurahan Sugihwaras;
p.Kelurahan Widuri;
q.Kelurahan Petarukan;
r.Kelurahan Mulyoharjo;
s.Kelurahan Pelutan;
t.Kelurahan Bojongbata;
u.Kelurahan Paduraksa;
v.Kelurahan Wanarejan Selatan; dan
w.Kelurahan Beji. 5 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara jdih.pemalangkab.go.id/ 6
j.rumusan peran pemangku kepentingan.

(2)Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 3.1. Sebaran Permukiman Kumuh, Peta Deliniasi Kawasan Kumuh, Lokasi Beserta Luasan Pada Tahun 2024, Kabupaten Pemalang melakukan penyusunan SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Penyusunan SK ini dilakukan karena sesuai hasil validasi ulang berdasarkan kriteria kekumuhan, Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/285/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 16 April 2021 Nomor 188.4/308/Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang dipandang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sehingga perlu ditetapkan kembali. Berdasarkan SK Bupati Pemalang Nomor :

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 25 Juni 2025 BUPATI PEMALANG, ttd cap ANOM WIDIYANTORO Diundangkan di Pemalang pada tanggal 25 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG, ttd cap HERIYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 15 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, ${ttd_pengirim} ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H. PEMBINA NIP. 197810292006041008 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara jdih.pemalangkab.go.id/ 1 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2025–2029 DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2025–2029 Di sisi lain faktor urbanisasi turut berpengaruh dalam hal perkembangan suatu kota. Berbagai kondisi tersebut mengakibatkan pembangunan perkotaan perlu didukung untuk dapat mendorong dan mengakomodir urbanisasi sebagai engine of growth, untuk dapat mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tidak hanya itu, urbanisasi sebagai engine of growth juga diharapkan dapat mewujudkan keterkaitan perkotaan dan perdesaan, dapat mewujudkan keterpaduan infrastruktur (PSU), dan mampu mendorong koordinasi lintas sektor. New Urban Agenda (NUA) merupakan komitmen global yang dideklarasikan di Quito saat Konferensi Habitat 3 yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan (Sustainable Urbanization). NUA berupaya untuk mendorong aksi-aksi di tingkat lokal dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya tantangan yang muncul seiring dengan semakin meningkatnya urbanisasi. Komitmen global ini dapat dijadikan sebagai agenda bagi para pemangku kepentingan dan aktor-aktor pembangunan perkotaan agar kemudian dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan lokal. Dalam mengimplementasikan NUA di Indonesia, perlu diperhatikan bahwa kondisi perkotaan di Indonesia sangat beragam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disebutkan bahwa jdih.pemalangkab.go.id/ 2 terdapat lima kategori kawasan perkotaan yaitu kecil, sedang, besar, metropolitan dan megapolitan. Selain NUA, terdapat beberapa komitmen pembangunan global yang ikut disepakati oleh Indonesia. Salah satunya adalah komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) yang juga diprakarsai oleh PBB. SDGs diresmikan pada tahun 2015, menggantikan Millenium Development Goals (MDGs). SDGs memiliki 17 tujuan universal yang harus dicapai di tahun 2030 oleh setiap negara yang berkomitmen, dengan mengusung prinsip utama Leave No One Behind. Tujuan SDGs ke-11 yaitu Sustainable Cities and Communities dengan maksud masyarakat bisa memiliki akses terhadap perumahan, transportasi, dan pelayanan dasar yang layak serta terjangkau. Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh sesuai prinsip dan pergeseran paradigma yang dikembangkan sebagai prasyarat pembangunan perkotaan ke depan. Penanganan kumuh tidaklah terbatas pada peningkatan kualitas fisik semata, melainkan berorientasi pada perbaikan penghidupan dan peri-kehidupan penghuninya, serta tidak terlepas dari dimensi perkotaan lainnya. Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman telah diamanatkan dalam Pasal 94 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penjelaskan mengenai berbagai hal tentang pencegahan dan peningkatan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara detail terdapat di Bab VII dan VIII. Selain itu penanganan permukiman kumuh menjadi target capaian RPJMN 2020-2024. Target peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh seluas 10.000 ha dan pemugaran 10 kawasan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam urusan kawasan permukiman, kewenangan penanganan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam Penetapan system kawasan permukiman serta Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha. Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Amanat mengenai penanganan kawasan kumuh juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43. Peraturan Menteri ini diatur tentang Perencanaan Penanganan, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK). Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Pemalang berupaya untuk menangani urusan perumahan dan permukiman. Urusan perumahan dan permukiman menjadi salah satu fokus utama dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026. Hal ini dapat terlihat dalam Strategi Pembangunan Misi 6 yaitu “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan”. Strategi untuk mencapai misi ke-6 tersebut antara lain jdih.pemalangkab.go.id/ 3 adalah Peningkatan cakupan universal akses, melalui peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh. Kabupaten Pemalang telah menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sejak tahun 2014, dan terus dilakukan review hingga terbit SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan SK tersebut, lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang tersebar di 23 desa/kelurahan dengan luas total sebesar 198.258 Ha. Dengan adanya SK tersebut, maka perlu dilakukan rancangan rencana aksi dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Oleh karena itu, disusunlah sebuah dokumen rencana aksi berupa Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK). RP2KPKPK yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang disusun berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sudah ditetapkan oleh Bupati. Sehingga rekomendasi rencana aksi yang disusun juga sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan. Dokumen RP2KPKPK ini diharapkan digunakan sebagai pedoman dalam penanganan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang. 1.2 Maksud, Tujuan, Sasaran 1.2.1 Maksud Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Pemalang yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasilan program dan kegiatan yang terpadu, bersinergi, dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 1.2.2 Tujuan Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah merumuskan rencana aksi dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang. 1.2.3 Sasaran Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1.Tersedianya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang;
2.Tersedianya profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang;
3.Tersedianya peta delineasi kawasan kumuh Kabupaten Pemalang;
4.Tersedianya identifikasi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang;
5.Tersedianya kriteria dan indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang; jdih.pemalangkab.go.id/ 4
6.Tersedianya konsep serta strategi baik pencegahan maupun peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang;
7.Tersedianya rencana program serta kegiatan baik pencegahan maupun peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang. 1.3 Ruang Lingkup 1.3.1 Ruang Lingkup Substansi Ruang lingkup substansi dalam kegiatan penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Pemalang mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 tentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Berikut merupakan ruang lingkup substansi RP2KPKPK Kabupaten Pemalang: Tabel I. 1 Muatan RP2KPKPK No. BAB MUATAN
1.Pendahuluan 1) Latar belakang; 2) Maksud, tujuan, dan sasaran; 3) Ruang lingkup; 4) Kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan kabupaten/kota; dan 5) Sistematika penyajian.
2.Kajian kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 1) Isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman; 2) Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman; 3) Kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3.Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 1) Sebaran permukiman kumuh, peta delineasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi; 2) Profil kawasan permukiman kumuh kota hasil verifikasi (dilengkapi peta masing- masing kawasan) dan gambaran kelembagaan lokal; 3) Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kabupaten dan atau sakala kawasan dan atau skala lingkungan;
4.Rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 1) Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 2) Kriteria dan indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala perioritas penanganan; 3) Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh;
5.Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 1) Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam skala kabupaten; 2) Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dan atau skala llingkungan; jdih.pemalangkab.go.id/ 5 No. BAB MUATAN
6.Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukimsn kumuh; 1) Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 2) Kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
7.Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 1) Program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 2) Kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
8.Rencana Penyediaan Tanah Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali.
9.Rencana Investasi dan Pembiayaan Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh
10.Rumusan Peran Pemangku Kepentingan Merupakan bagian yang akan memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Sumber : Olahan Data Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah Ruang lingkup wilayah penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Pemalang merupakan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terdapat di Kabupaten Pemalang berdasarkan SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan SK tersebut, lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang tersebar di 145 lokasi yang tersebar di 23 desa/kelurahan dengan luas total sebesar 198.258 Ha. jdih.pemalangkab.go.id/ Lokasi Pcnunahan Kwnuh dan Pcnnukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran 11, clan Lampiran 111 keputusan ini. Lokasi Pcrumahan Kumuh dan Pcnnulciman Kumuh mcrupakan suatu satuan pcrumahan dan pcnnukiman yang dinilai tidak laik huni karena ke1idakteraruran bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, clan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak mcmenuhi syarat. Lokasi Pcrumahan Kwnuh dan Pennuk.iman Kwnuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Dacrah dengan melibatkan pcran masya.rakat menggunakan Ketcntuan Tata cara Pcnctapan Lokasi seba.ga.iman diatur dalam Peraturan Mentcri Pc.kcrjaan Umwn clan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tenrang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhad.apPcrumahan Kumuh clan Pcnnukiman Kumuh. Lokasi Perumahan Kumuh dan Pen.nukiman Kwnub di Kabupaten Pemalang ditetapkan scbagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MEMUTUSKAN: Perumahan Kumuh dan Pcrmukiman Kumuh Di Kabupatcn Pcmalang;
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembcntukan Oaerah-daerah Kabupaten Oalam Lingkungan Propinsi Ojawa Tenga.h;
2.Und.ang-Undang Nomor l Tahun 2011 tentang Pcrumahan clan Kawasan Pennuki.man seba.ga.imana tclah bebcrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tcntang Pcnctapan Pc.raturan Pcmcrintah Pcngganti Und.ang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kcrja mcnjadi Undang-Undang;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah scbagaimana tclah bcbcrapa kali diubah terak.hir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pcnetapan Peraturan Pcmcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20'22 tentang Cipta Kcrja menjadi Undang- Undang;
4.Pcraturan Mcntcri Pckcrjaan Umum dan Pcrumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Penccgahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pcnnuk.iman Kumuh (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
5.Pcraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 ten tang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pennukiman Kumuh; KEEMPAT KETIGA KEDUA KESATU Menctapkan

a.bahwa setiap orang berhak unruk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat;
b.bahwa pcnyclenggaraan pcningkatan kualitas pcrumahan kumuh dan pennuldrnan kumuh merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten berdasarkan penetapan lokasi pcrumahan kumuh dan pcrmukiman kumuh, yang didahului proses pcndataan;
c.bahwa berdaearkan Pasal 8 ayat (2) huruf c Peraluran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pcrmulciman Kumuh, Pcmcrintah Oacrah wajib melakukan penelapan lokasi perumahan kumuh dan pennukiman kumuh melalui Keputusan Bupati;
d.bahwa sesuai hasil validasi ulang berdasarkan kriteria kckumuhan, Kcputusan Bupati Pcmalang Nomor: 188.4/308/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pennukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pcmalang Nomor: 188.4/285/Tahun 2022 tcntang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/308/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pem.alang, dipandang tidak scsuai dcngan Peraturan Mcnte.ri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pennukiman Kumuh schingga pcrlu ditetapkan kembali;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi liUPATI PEMALANG, PENETAPAN LOKASI PERU~WIAN KUMUII DAN PERMUKIMAN KUMUII DI KABUPATEN PEMAI.ANG TENTANG KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG NOMOR: 100.3.3.2/526/TAIIUN 2024 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH Mcngingat Menimbang 6 jdih.pemalangkab.go.id/ Ditetapkan di Pcma1ang pada tang.gal 2 Agusrus 2024 Kumuh dan Pcnnukiman Kumuh cli Kabupatcn Pernalang, yang mcrupak.an komitmen Pcmcrintah Dacrah dalam mcndukung Program Nasional Pengentasan Pcnnukiman Kumuh, tennasuk dalam hal ini Target Nasional Pennukiman Tanpa Kumuh. Lokasi Pcrumahan Kumuh dan Pcnnukiman Kumuh di Kabupatcn Pemalang meliputi sejumlah 145 (Seratus Empat Puluh Lima} lokasi, di 23 (Dua Puluh Tiga} Desa/Kelurahan, dcngan luas total scbcsar 198,258 (Semtus Sembikrn Puluh Delapan Koma Dua Ratus Lima Puluh Delaprut) hektar. Penjabaran mcngcnai:
a.Daflar Lokasi Pcrumahan Kwnub dan Pennukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I;
b.Peta Scbaran Lokasi Pcruma.han Kumuh dan Pcmmkiman Kumuh cLi Kabupatcn Pcmalang dirinci lcbih lanjut dalam La.mpiran U: dan Buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Pennukiman Kumuh di Kabupatcn Pcmalang dirinci lcbih lanjut dalam Lampiran 111. Berdasarkan Penctapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pennukiman kumuh di Kabupaten Pemalang ini, maka Pcmcrintah Dacrah bcrkomitmcn untuk melaksanakan Pcningkatan Kualitas Pcrumahan Kumuh dan Pcrmukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah datam bidang perumahan dan pcnnukiman, bcrsama-sama Pcmcrintah Provinsi dan Pcmcri.ntah; Pada saat Keputusan Oupati ini mulai berlaku. Kepulusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/308/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pcnunahan Kumuh dan Pcnnukiman Kumuh di Kabupatcn Pcmalang scbagaimana tclah diubah dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/285/Tahun 2022 lentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 16 April 2021 Nomor 188.4/308/Tahun 2021 tentang Pcnctapan Lokasi Pcrumahan Kumuh dan Pcrmukiman Kumuh di Kabupatcn PcmaJang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kepurusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KEDELAPAN KETWUII KETUJUII KEEN AM KELIMA 7 Gambar 1. 1 SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang Sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar berikut: Tabel I. 2 Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 8 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 1 KAWASAN COMAL 1.495 RT001- RW003 KAUMAN COMAL 222 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 12.125" S 109° 31' 26.257" E 26 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 2 KAWASAN COMAL 2.159 RT001- RW004 KAUMAN COMAL 176 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 59.660" S 109° 31' 22.324" E 26 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 3 KAWASAN COMAL 1.343 RT002- RW003 KAUMAN COMAL 229 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 9.290" S 109° 31' 24.062" E 29 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 4 KAWASAN COMAL 1.359 RT002- RW005 KAUMAN COMAL 170 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 38.050" S 109° 31' 19.694" E 26 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 5 KAWASAN COMAL 1.812 RT003- RW003 KAUMAN COMAL 141 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 5.414" S 109° 31' 26.963" E 32 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 6 KAWASAN COMAL 1.367 RT003- RW005 KAUMAN COMAL 158 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 38.162" S 109° 31' 13.353" E 27 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 7 KAWASAN COMAL 1.546 RT004- RW003 KAUMAN COMAL 232 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 6.178" S 109° 31' 22.794" E 30 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 8 KAWASAN COMAL 2.709 RT004- RW005 KAUMAN COMAL 240 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 35.982" S 109° 31' 12.554" E 31 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 9 KAWASAN COMAL 1.632 RT003- RW004 PECANGAKAN COMAL 257 151-200 Jiwa/Ha 6° 55' 23.315" S 109° 32' 26.863" E 32 Ringa n 9 Sedan g Legal C3/6 10 KAWASAN COMAL 2.799 RT001- RW008 PURWOHARJO COMAL 227 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 52.116" S 109° 31' 50.719" E 28 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 11 KAWASAN COMAL 1.063 RT002- RW008 PURWOHARJO COMAL 139 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 51.386" S 109° 31' 42.385" E 28 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 12 KAWASAN COMAL 1.162 RT003- RW008 PURWOHARJO COMAL 195 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 46.792" S 109° 31' 40.454" E 31 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 13 KAWASAN COMAL 0.795 RT004- RW007 PURWOHARJO COMAL 180 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 55.956" S 109° 31' 44.281" E 29 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 9 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 14 KAWASAN COMAL 3.044 RT005- RW007 PURWOHARJO COMAL 189 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 56.009" S 109° 31' 53.290" E 26 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 15 KAWASAN COMAL 0.993 RT006- RW009 PURWOHARJO COMAL 100 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 50.416" S 109° 31' 31.478" E 26 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 16 KAWASAN COMAL 1.033 RT007- RW009 PURWOHARJO COMAL 299 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 48.372" S 109° 31' 31.203" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 17 KAWASAN COMAL 1.135 RT008- RW009 PURWOHARJO COMAL 240 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 47.018" S 109° 31' 36.038" E 27 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 18 KAWASAN COMAL 1.972 RT009- RW009 PURWOHARJO COMAL 155 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 45.476" S 109° 31' 32.995" E 27 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 19 KAWASAN COMAL 0.893 RT001- RW004 PURWOSARI COMAL 252 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 28.278" S 109° 32' 3.313" E 30 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 20 KAWASAN COMAL 1.066 RT001- RW007 PURWOSARI COMAL 159 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 29.984" S 109° 32' 6.164" E 35 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 21 KAWASAN COMAL 2.291 RT001- RW012 PURWOSARI COMAL 151 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 37.434" S 109° 32' 6.320" E 33 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 22 KAWASAN COMAL 2.248 RT001- RW013 PURWOSARI COMAL 199 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 44.546" S 109° 32' 7.854" E 33 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 23 KAWASAN COMAL 2.394 RT002- RW013 PURWOSARI COMAL 153 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 44.473" S 109° 32' 15.026" E 32 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 24 KAWASAN COMAL 1.434 RT002- RW019 PURWOSARI COMAL 175 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 30.297" S 109° 32' 24.929" E 37 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 25 KAWASAN COMAL 1.819 RT002- RW020 PURWOSARI COMAL 164 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 35.893" S 109° 32' 29.338" E 43 Sedan g 11 Tinggi Legal B1/2 26 KAWASAN COMAL 1.002 RT003- RW012 PURWOSARI COMAL 111 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 39.521" S 109° 32' 11.927" E 33 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 10 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 27 KAWASAN COMAL 1.043 RT003- RW001 SIDOREJO COMAL 283 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 49.972" S 109° 32' 22.594" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 28 KAWASAN COMAL 2.361 RT004- RW002 SIDOREJO COMAL 286 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 28.910" S 109° 32' 20.051" E 19 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 29 KAWASAN COMAL 2.122 RT004- RW005 SIDOREJO COMAL 251 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 35.841" S 109° 32' 40.533" E 25 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN COMAL Total 48.091 30 KAWASAN PESISIR 3.342 RT001- RW002 LAWANGREJO PEMALANG 355 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 15.035" S 109° 21' 38.494" E 23 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 31 KAWASAN PESISIR 2.141 RT002- RW001 LAWANGREJO PEMALANG 275 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 12.443" S 109° 21' 39.037" E 20 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 32 KAWASAN PESISIR 2.615 RT003- RW001 LAWANGREJO PEMALANG 172 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 47.140" S 109° 21' 43.262" E 19 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 33 KAWASAN PESISIR 0.620 RT004- RW004 LAWANGREJO PEMALANG 167 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 14.862" S 109° 21' 27.045" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 34 KAWASAN PESISIR 1.872 RT001- RW006 SUGIHWARAS PEMALANG 386 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 3.149" S 109° 22' 15.938" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 35 KAWASAN PESISIR 1.316 RT001- RW007 SUGIHWARAS PEMALANG 355 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 3.224" S 109° 22' 13.540" E 23 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 36 KAWASAN PESISIR 1.899 RT001- RW015 SUGIHWARAS PEMALANG 439 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 15.510" S 109° 22' 9.495" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 37 KAWASAN PESISIR 1.377 RT002- RW005 SUGIHWARAS PEMALANG 453 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 9.716" S 109° 22' 20.082" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 38 KAWASAN PESISIR 1.476 RT002- RW006 SUGIHWARAS PEMALANG 247 151-200 Jiwa/Ha 6° 52' 10.097" S 109° 22' 15.460" E 21 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 39 KAWASAN PESISIR 2.912 RT002- RW016 SUGIHWARAS PEMALANG 589 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 2.266" S 109° 22' 8.130" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 11 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 40 KAWASAN PESISIR 0.585 RT003- RW004 SUGIHWARAS PEMALANG 552 >400 Jiwa/Ha 6° 51' 58.238" S 109° 22' 12.778" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 41 KAWASAN PESISIR 1.551 RT003- RW010 SUGIHWARAS PEMALANG 319 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 31.944" S 109° 22' 20.353" E 18 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 42 KAWASAN PESISIR 1.646 RT004- RW010 SUGIHWARAS PEMALANG 214 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 27.960" S 109° 22' 17.105" E 17 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 43 KAWASAN PESISIR 3.837 RT003- RW016 SUGIHWARAS PEMALANG 510 <150 Jiwa/Ha 6° 51' 51.362" S 109° 21' 54.803" E 42 Sedan g 11 Tinggi Tidak Legal B2/2 44 KAWASAN PESISIR 1.460 RT002- RW001 WIDURI PEMALANG 284 151-200 Jiwa/Ha 6° 52' 5.655" S 109° 22' 29.145" E 20 Ringa n 5 Renda h Tidak Legal C6/9 45 KAWASAN PESISIR 0.939 RT003- RW004 WIDURI PEMALANG 116 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 9.422" S 109° 22' 59.045" E 16 Ringa n 11 Tinggi Tidak Legal C2/3 KAWASAN PESISIR Total 29.587 46 KAWASAN PETARUKAN 1.752 RT001- RW003 ISER PETARUKAN 258 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 0.942" S 109° 28' 18.243" E 37 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 47 KAWASAN PETARUKAN 0.723 RT006- RW002 ISER PETARUKAN 208 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 44.045" S 109° 27' 55.383" E 32 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 48 KAWASAN PETARUKAN 2.080 RT008- RW002 ISER PETARUKAN 208 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 50.606" S 109° 27' 54.255" E 31 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 49 KAWASAN PETARUKAN 1.390 RT008- RW004 ISER PETARUKAN 211 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 9.013" S 109° 28' 33.019" E 39 Sedan g 9 Sedan g Legal B3/5 50 KAWASAN PETARUKAN 0.967 RT009- RW002 ISER PETARUKAN 244 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 53.388" S 109° 27' 47.215" E 35 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 51 KAWASAN PETARUKAN 0.798 RT001- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 187 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 16.468" S 109° 27' 26.258" E 30 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 52 KAWASAN PETARUKAN 2.177 RT001- RW015 PETARUKAN PETARUKAN 110 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 39.086" S 109° 27' 27.189" E 28 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 12 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 53 KAWASAN PETARUKAN 0.857 RT002- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 163 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 16.143" S 109° 27' 22.359" E 32 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 54 KAWASAN PETARUKAN 1.644 RT002- RW014 PETARUKAN PETARUKAN 123 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 59.465" S 109° 27' 39.787" E 39 Sedan g 11 Tinggi Legal B1/2 55 KAWASAN PETARUKAN 0.609 RT003- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 209 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 14.114" S 109° 27' 26.378" E 33 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 56 KAWASAN PETARUKAN 0.790 RT004- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 169 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 13.908" S 109° 27' 22.627" E 32 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 57 KAWASAN PETARUKAN 0.751 RT005- RW004 PETARUKAN PETARUKAN 120 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 47.956" S 109° 26' 56.130" E 28 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 58 KAWASAN PETARUKAN 0.546 RT005- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 176 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 11.774" S 109° 27' 26.515" E 25 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 59 KAWASAN PETARUKAN 0.626 RT006- RW004 PETARUKAN PETARUKAN 86 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 48.075" S 109° 26' 58.364" E 22 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 60 KAWASAN PETARUKAN 0.934 RT006- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 151 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 11.552" S 109° 27' 23.745" E 28 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 61 KAWASAN PETARUKAN 0.561 RT007- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 253 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 9.109" S 109° 27' 23.927" E 28 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 62 KAWASAN PETARUKAN 0.671 RT008- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 148 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 6.500" S 109° 27' 20.564" E 30 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 63 KAWASAN PETARUKAN 0.756 RT009- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 373 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 9.646" S 109° 27' 19.152" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 64 KAWASAN PETARUKAN 0.601 RT011- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 157 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 4.992" S 109° 27' 21.108" E 26 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PETARUKAN Total 19.233 jdih.pemalangkab.go.id/ 13 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 65 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.933 RT001- RW003 MULYOHARJO PEMALANG 108 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 27.001" S 109° 23' 50.200" E 22 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 66 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.262 RT001- RW014 MULYOHARJO PEMALANG 178 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 58.572" S 109° 23' 2.744" E 22 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 67 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.190 RT001- RW018 MULYOHARJO PEMALANG 263 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 40.462" S 109° 23' 4.544" E 17 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 68 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 0.872 RT002- RW006 MULYOHARJO PEMALANG 126 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 29.999" S 109° 23' 22.743" E 17 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 69 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 0.480 RT002- RW014 MULYOHARJO PEMALANG 198 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 55.475" S 109° 23' 3.654" E 27 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 70 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 0.632 RT002- RW018 MULYOHARJO PEMALANG 320 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 43.139" S 109° 23' 5.219" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 71 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 0.698 RT003- RW006 MULYOHARJO PEMALANG 197 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 32.289" S 109° 23' 22.544" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 72 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.283 RT003- RW014 MULYOHARJO PEMALANG 286 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 53.058" S 109° 23' 2.282" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 73 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.786 RT001- RW001 PELUTAN PEMALANG 393 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 48.849" S 109° 22' 39.238" E 28 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 74 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.501 RT001- RW009 PELUTAN PEMALANG 544 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 9.309" S 109° 22' 59.433" E 18 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 75 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.134 RT002- RW001 PELUTAN PEMALANG 440 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 48.465" S 109° 22' 42.477" E 18 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 76 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.415 RT003- RW007 PELUTAN PEMALANG 394 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 58.074" S 109° 22' 53.069" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 77 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.866 RT004- RW007 PELUTAN PEMALANG 491 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 1.244" S 109° 22' 53.062" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 14 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 78 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.627 RT005- RW007 PELUTAN PEMALANG 427 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 1.548" S 109° 22' 59.648" E 17 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 79 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.348 RT006- RW006 PELUTAN PEMALANG 465 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 50.928" S 109° 22' 51.843" E 16 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 80 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.672 RT005- RW006 PELUTAN PEMALANG 333 151-200 Jiwa/Ha 6° 52' 55.089" S 109° 22' 53.113" E 18 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG Total 20.695 81 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 0.571 RT001- RW009 BOJONG BATA PEMALANG 235 >400 Jiwa/Ha 6° 54' 50.393" S 109° 23' 23.992" E 23 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 82 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 2.132 RT002- RW010 BOJONG BATA PEMALANG 287 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 59.713" S 109° 23' 25.813" E 17 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 83 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 1.338 RT003- RW010 BOJONG BATA PEMALANG 155 <150 Jiwa/Ha 6° 55' 1.991" S 109° 23' 25.226" E 17 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 84 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 1.334 RT003- RW011 BOJONG BATA PEMALANG 291 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 52.778" S 109° 23' 20.896" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 85 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 1.240 RT004- RW010 BOJONG BATA PEMALANG 231 151-200 Jiwa/Ha 6° 55' 5.094" S 109° 23' 23.729" E 20 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 86 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 1.070 RT002- RW006 PADURAKSA PEMALANG 188 151-200 Jiwa/Ha 6° 56' 27.737" S 109° 22' 55.002" E 22 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 87 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 1.050 RT003- RW006 PADURAKSA PEMALANG 182 151-200 Jiwa/Ha 6° 56' 24.116" S 109° 22' 55.114" E 20 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 88 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 1.437 RT004- RW006 PADURAKSA PEMALANG 166 <150 Jiwa/Ha 6° 56' 21.824" S 109° 22' 54.167" E 22 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 89 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 0.636 RT006- RW005 PADURAKSA PEMALANG 168 201-400 Jiwa/Ha 6° 56' 21.270" S 109° 22' 59.473" E 23 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 15 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 Total 10.808 90 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.368 RT001- RW001 BANJARAN TAMAN 203 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 33.153" S 109° 24' 55.770" E 21 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 91 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.533 RT001- RW004 BANJARAN TAMAN 216 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 48.573" S 109° 24' 50.257" E 18 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 92 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.857 RT001- RW005 BANJARAN TAMAN 120 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 55.759" S 109° 24' 50.443" E 21 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 93 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 2.843 RT001- RW007 BANJARAN TAMAN 319 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 46.811" S 109° 25' 43.093" E 24 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 94 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.914 RT002- RW001 BANJARAN TAMAN 159 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 31.873" S 109° 24' 59.652" E 23 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 95 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.100 RT002- RW005 BANJARAN TAMAN 122 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 53.640" S 109° 24' 51.523" E 21 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 96 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.973 RT002- RW007 BANJARAN TAMAN 174 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 41.452" S 109° 25' 49.199" E 21 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 97 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.424 RT003- RW005 BANJARAN TAMAN 140 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 58.268" S 109° 24' 54.507" E 20 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 98 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.720 RT005- RW005 BANJARAN TAMAN 129 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 55.294" S 109° 24' 57.642" E 23 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 99 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.533 RT006- RW005 BANJARAN TAMAN 231 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 55.534" S 109° 25' 0.612" E 22 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 10 0 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 2.163 RT001- RW008 BANJARDAWA TAMAN 256 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 45.331" S 109° 24' 25.677" E 16 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 10 1 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.708 RT002- RW005 BANJARDAWA TAMAN 153 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 46.830" S 109° 24' 35.808" E 20 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 16 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 10 2 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.571 RT003- RW005 BANJARDAWA TAMAN 139 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 44.838" S 109° 24' 35.629" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 10 3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.217 RT005- RW005 BANJARDAWA TAMAN 235 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 42.451" S 109° 24' 36.921" E 26 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 10 4 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.537 RT002- RW003 JEBED UTARA TAMAN 246 151-200 Jiwa/Ha 6° 55' 18.186" S 109° 24' 49.823" E 21 Ringa n 5 Renda h Legal C5/9 10 5 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.929 RT003- RW004 JEBED UTARA TAMAN 253 <150 Jiwa/Ha 6° 55' 17.853" S 109° 24' 46.381" E 21 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 10 6 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.720 RT003- RW010 JEBED UTARA TAMAN 178 201-400 Jiwa/Ha 6° 55' 29.496" S 109° 25' 32.363" E 23 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 10 7 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.702 RT001- RW005 PEDURUNGAN TAMAN 232 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 24.347" S 109° 25' 2.872" E 20 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 10 8 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 2.330 RT001- RW008 PEDURUNGAN TAMAN 299 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 18.913" S 109° 25' 11.342" E 19 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 10 9 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.237 RT001- RW009 PEDURUNGAN TAMAN 301 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 12.859" S 109° 25' 20.459" E 25 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 11 0 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.970 RT002- RW013 PEDURUNGAN TAMAN 264 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 28.655" S 109° 25' 50.287" E 16 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 11 1 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.257 RT002- RW014 PEDURUNGAN TAMAN 217 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 38.506" S 109° 25' 46.494" E 18 Ringa n 9 Sedan g Legal C3/6 11 2 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.073 RT002- RW015 PEDURUNGAN TAMAN 218 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 31.897" S 109° 25' 47.485" E 20 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 11 3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.532 RT003- RW004 PEDURUNGAN TAMAN 335 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 29.087" S 109° 24' 53.723" E 19 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 11 4 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.267 RT003- RW008 PEDURUNGAN TAMAN 254 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 18.089" S 109° 25' 19.297" E 17 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 jdih.pemalangkab.go.id/ 17 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 11 5 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.565 RT004- RW005 PEDURUNGAN TAMAN 253 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 30.085" S 109° 25' 0.311" E 20 Ringa n 5 Renda h Legal C5/9 11 6 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.745 RT004- RW007 PEDURUNGAN TAMAN 175 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 4.854" S 109° 25' 6.368" E 23 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 11 7 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 2.411 RT005- RW006 PEDURUNGAN TAMAN 305 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 9.281" S 109° 25' 16.247" E 19 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I Total 37.197 11 8 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.014 RT001- RW015 BEJI TAMAN 132 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 40.170" S 109° 24' 46.949" E 23 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 11 9 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.614 RT002- RW003 BEJI TAMAN 426 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 25.583" S 109° 24' 45.498" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 12 0 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 2.239 RT003- RW008 BEJI TAMAN 185 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 27.533" S 109° 25' 1.249" E 41 Sedan g 11 Tinggi Legal B1/2 12 1 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.649 RT001- RW005 KABUNAN TAMAN 225 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 11.506" S 109° 24' 48.024" E 19 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 12 2 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.247 RT001- RW021 KABUNAN TAMAN 237 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 14.877" S 109° 25' 44.637" E 17 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 12 3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.795 RT002- RW005 KABUNAN TAMAN 249 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 14.387" S 109° 24' 47.620" E 25 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 12 4 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.490 RT002- RW006 KABUNAN TAMAN 173 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 14.617" S 109° 24' 54.664" E 17 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 12 5 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.478 RT002- RW021 KABUNAN TAMAN 241 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 11.235" S 109° 25' 46.463" E 27 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 12 6 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.389 RT003- RW005 KABUNAN TAMAN 198 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 13.426" S 109° 24' 50.460" E 22 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 18 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 12 7 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.853 RT003- RW006 KABUNAN TAMAN 163 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 12.594" S 109° 24' 54.970" E 19 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 12 8 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.673 RT003- RW013 KABUNAN TAMAN 171 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 22.940" S 109° 25' 9.023" E 19 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 12 9 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.755 RT003- RW014 KABUNAN TAMAN 209 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 21.875" S 109° 25' 10.448" E 18 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 13 0 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.789 RT003- RW021 KABUNAN TAMAN 174 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 15.323" S 109° 25' 46.559" E 24 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 13 1 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.673 RT004- RW005 KABUNAN TAMAN 212 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 13.877" S 109° 24' 52.323" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 13 2 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.726 RT004- RW006 KABUNAN TAMAN 165 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 9.808" S 109° 24' 55.949" E 25 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 13 3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.706 RT005- RW006 KABUNAN TAMAN 230 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 6.831" S 109° 24' 56.464" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 13 4 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.892 RT001- RW009 TAMAN TAMAN 326 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 7.462" S 109° 23' 59.985" E 20 Ringa n 9 Sedan g Legal C3/6 13 5 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.761 RT002- RW003 TAMAN TAMAN 296 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 0.847" S 109° 24' 33.163" E 26 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 13 6 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.214 RT003- RW001 TAMAN TAMAN 396 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 50.567" S 109° 24' 49.967" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 13 7 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.514 RT003- RW009 TAMAN TAMAN 327 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 1.987" S 109° 24' 1.712" E 22 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 13 8 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 2.480 RT004- RW002 TAMAN TAMAN 452 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 54.436" S 109° 24' 36.873" E 25 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 13 9 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.322 RT005- RW003 TAMAN TAMAN 352 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 12.104" S 109° 24' 35.418" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 19 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 14 0 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.217 RT001- RW005 WANAREJAN SELATAN TAMAN 176 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 2.286" S 109° 23' 31.415" E 23 Ringa n 3 Renda h Legal C5/9 14 1 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.696 RT001- RW007 WANAREJAN SELATAN TAMAN 253 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 38.179" S 109° 24' 16.339" E 30 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 14 2 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.751 RT002- RW007 WANAREJAN SELATAN TAMAN 258 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 37.304" S 109° 24' 18.180" E 25 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 14 3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.263 RT003- RW005 WANAREJAN SELATAN TAMAN 239 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 2.839" S 109° 23' 27.268" E 20 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 14 4 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.294 RT006- RW001 WANAREJAN UTARA TAMAN 492 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 12.640" S 109° 23' 49.383" E 17 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 14 5 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.151 RT007- RW001 WANAREJAN UTARA TAMAN 473 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 17.406" S 109° 23' 48.158" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II Total 32.645 KAB. PEMALANG TOTAL 198.25 8 Sumber: SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ PrMrRJ~TAH KARlJPATrN P[MAI ANC. MANSUR HTr)AYAT Jaril1i;anTnnspurllll.'>i -Artn-i Kokktor -1.okal Srn111,Kumuh KwnuhRiugau OUPATIPEMALANG u a Skala 1 : 185.000 KAHIJIWlf-~ l' .._\tAI.AMi I.OKASI rERl"l.fAIIA"\" OA'I rr:R~fll(IMAKKT-\flnT nr PC.TASIBARAN K<"ttr•n2a11 Garis Pantai Bntas Ad1uinim·a~i - --- na,a~ Ko1a ----- Bat.:i.~ Kccamatan UatasKelurahan ----- DntasRT =-=- Rel Kcrcla Api PC.TAIKSCT:L[GEr--'DA:LA'.l.iPIRANII Krr111JSAK RlWATI NOMOR .... Tl-NTAl\"GP.. NFli\l•,\:,.LOKASI P,.RlJMAHAN Kt:MIJH DAN Pllt..MUKl'.l.tANKUMl,t-1 -+ KABLl'A'l'hN PEKALO~GAN _l KADUPATI'1 THiAI / l.1IUJ.fll;.I 20 Untuk lebih jelasnya, sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada peta berikut ini: Sumber: Review SK Kumuh Kabupaten Pemalang, 2024 Gambar 1. 2 Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/
a.kawasan baru berkembang cepat;
b.kawasan terbangun;
c.kawasan dilestarikan;
d.kawasan rawan bencana;
e.kawasan gabungan atau campuran dari keempat jenis kawasan di alas KPKP I RTRWN I I Jakstranas PKP RTR Pulau/ Kepulauan I I RTRWKSN I I RTRW I J. Propinsi I J, , Jakstra Prop/RP3KP RTR Kawasan Strategis I Propinsi I I RTRW I l Kab/Kota I 1 J v Bagian REN CANA tertentu dari ......j RDTR E------,! KAWASANwilayahkola/ kab Kab/Kota PERMUKIMAN RTRKawasan (RKP) Strategis Kab/Kota l ,, l t Rencana Tata Rencana Rencana Sektoral , Bangunan & Pembangunan & (RISPAM, SSK, RIS RP2 , Lingkungan (RTBL) Pengembangan Kebakaran, dll) Perumahan (RP3) 21 1.4 Kedudukan Dokumen RP2KPKPK Dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten Pemalang Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) telah diamanatkan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 Tentang Panduan Penyusunan RP2KPKPK. Dokumen RP2KPKPK merupakan bagian dari perencanaan kawasan permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan. Sumber : Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 Gambar 1. 3 Kedudukan RP2KPKPK terhadap Dokumen Rencana Lain Berdasarkan gambar di atas, dokumen RP2KPKPK merupakan bagian dari perencanaan kawasan permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman. Secara umum konsep penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman akan dijabarkan seperti gambar berikut ini: RP2KPKPK Rencana Sektoral (RISPAM, SSK, RIS Kebakaran, Rencana Tata Bangunan & Lingkungan (RTBL) RKP RP3 RP3KP jdih.pemalangkab.go.id/ • . ' RTRWKab' KolaRTRWN ~JPOIRPJMDRPJPN/RPJMN KASIKOTAPROVINS!PUSAT/ NASIONAL 22 Sumber : Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 Gambar 1. 4 Konsep Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.5 Sistematika Penyajian Sistematika penyajian dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN Pendahuluan berisi tentang gambaran secara umum mengenai penyusunan Dokumen RP2KPKPK yang terdiri dari:
1. 1.Latar Belakang;
2. 2.Maksud, Tujuan dan Sasaran;
3. 3.Ruang lingkup;
4. 4.Kedudukan Dokumen RP2KPKPK dalam Kerangka Pembangunan Kota;
5. 5.Sistematika Penyusunan Laporan. BAB 2 KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN KABUPATEN PEMALANG Pada bagian ini mencerminkan karakter dan kekhasan penanganan kawasan kumuh di masing-masing kota/kabupaten yang telah dioverview. Secara umum bagian ini akan menyajikan rumusan kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Bagian ini berisi:
6. 1.Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
7. 2.Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman; Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman meliputi Amanat Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan jdih.pemalangkab.go.id/ 23 dan Kawasan Permukiman, Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, RTRW Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038, dan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026.
8. 3.Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang bersumber dari dokumen sektoral seperti SSK, RISPAM, Perda P2KPKPK, dan RP2KPKP Kabupaten Pemalang. BAB 3 PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Pada bagian ini berisi gambaran mengenai profil permukiman kumuh yang telah dilakukan sinkronisasi dan verifikasi bersama stakeholder terkait. Bagian ini berisi:
9. 1.Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi;
10. 2.Profil kawasan permukiman kumuh kota hasil verifikasi (dilengkapi peta masing-masing kawasan) dan gambaran kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM);
11. 3.Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kabupaten/kota dan skala lingkungan. BAB 4 PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH Pada bagian ini berisi rumusan kebutuhan penanganan sebagai strategi mengatasi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Bab ini terdiri dari:
12. 1.Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
13. 2.Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan;
14. 3.Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh. BAB 5 KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH Bagian ini akan menjelaskan alur dan arah penyusunan RP2KPKPK sebagai suatu strategi pencapaian pada akhirnya berupa perumahan dan permukiman bebas kumuh yang terdiri dari:
15. 1.Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota;
16. 2.Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kawasan. BAB 6 RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH jdih.pemalangkab.go.id/ 24 Merupakan bagian yang akan memuat Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders yang terdiri dari:
17. 1.Program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
18. 2.Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP);
19. 3.Memorandum Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya perumahan kumuh dan perkotaan kumuh BAB 7 RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH Merupakan bagian yang akan memuat Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders yang terdiri dari:
20. 1.Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
21. 2.Program peningkatan kualitas kawasan prioritas;
22. 3.Rencana aksi program peningkatan permukiman kumuh skala kabupaten/kota dan skala kawasan;
23. 4.Memorandum Program pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh;
24. 5.Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas dan penyusunan DED kawasan prioritas;
25. 6.Rencana aksi masyarakat Community Action Plan (CAP) dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh;
26. 7.Rencana detail konsep desain kawasan prioritas (DED dan RAB) BAB 8 RENCANA PENYEDIAAN TANAH Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali. BAB 9 RENCANA INVESTASI DAN PENGANGGARAN Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh. BAB 10 RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN Merupakan bagian yang akan memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. jdih.pemalangkab.go.id/ 25
a.Sustainable Development Goal’s / SDGs pada tujuan 11 sustainable cities and communities beserta dengan target dan indikatornya. Dalam target dan indikator, terdapat keterkaitan dengan semangat inklusifitas kota. Keterkaitan inilah yang mendorong berkembangnya visi/common vision kota-kota dan permukiman yang berkelanjutan di masa mendatang.
b.New Urban Agenda/NUA yang merupakan komitmen global sesuai dengan kesepakatan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (sustainable urbanization). NUA memiliki prinsip pelaksanaan antara lain tidak menelantarkan siapapun (no one left behind), pembangunan ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Prinsip-prinsip pelaksanaan ini sangat terkait dengan penanganan permukiman kumuh dan selanjutnya dapat diterjemahkan dalam rencana pembangunan masing-masing daerah. Implikasi dari kedua isu di atas adalah penempatan muatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sebagai suatu visi/common vision dalam penanganan masalah kekumuhan secara berkelanjutan. Pencegahan dilakukan secara berkelanjutan dengan membangun tata kelola pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat melalui perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi yang lebih advokatif (advocacy). Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan menyiapkan perkuatan agenda-agenda ke depan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh (strengthening). Penanganan kumuh telah diamanatkan untuk dilaksanakan Pemerintah melalui penetapan target nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 ha permukiman kumuh. Amanat tersebut diterjemahkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020 – 2024 yaitu:
a.pemenuhan akses 90% air minum layak;
b.pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak; dan
c.penanganan 10.000 ha permukiman kumuh dan peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh. Bersambut dengan amanat tersebut diharapkan pemerintah kabupaten/kota juga dapat memilih dan menetapkan lokasi, menyusun perencanaan, jdih.pemalangkab.go.id/ 26 menentukan metode pelaksanaan, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Peran pemerintah kabupaten/kota merupakan tanggapan positif dari isu terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang sering dipandang memberikan citra negatif dalam hal ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan dan penghidupan warganya. Termasuk di dalamnya, adalah melakukan keterpaduan infrastruktur permukiman yang memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur permukiman yang terpadu, efisien dan efektif. Pembangunan infrastruktur permukiman ini diharapkan akan memperkuat status berketahanan terhadap ekologi (perubahan iklim dan bencana), sosial dan ekonomi, serta menjadi pengikat perumahan dan kawasan permukiman menjadi satu kesatuan sistem sesuai hierarkinya. Isu strategis tersebut akan mengalami pengerucutan di masing-masing wilayah sesuai dengan kondisinya. Begitu pula dengan Kabupaten Pemalang, yang memiliki beberapa permasalahan di bidang perumahan dan permukiman. Beberapa permasalahan perumahan dan permukiman di Kabupaten Pemalang berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 adalah:
1. 1.Masih ditemukan drainase yang belum sesuai standar, tahun 2020 drainase dalam kondisi baik sebesar 72,16%
2. 2.Belum terpenuhinya akses air minum, tahun 2020 penduduk yang memiliki akses air minum sebesar 86,20%x
3. 3.Belum semua RT terakses limbah dosmestik, tahun 2020 penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik sebesar 92,82%
4. 4.Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pemalang, capaian tahun 2019 sebesar 17,17 %
5. 5.Masih terdapat permukiman kumuh yang belum tertangani sebesar 1,63% pada tahun 2020
6. 6.Belum semua kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik, hal ini karena pendataan yang kurang optimal.
7. 7.Belum optimalnya pembentukan desa/kelurahan tanggap kebakaran, yaitu sampai dengan tahun 2020 belum terbentuk desa/kelurahan tanggap kebakaran. Permasalahan perumahan dan permukiman tersebut kemudian disandingkan dengan beberapa isu permasalahan dari RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan isu strategis di Kabupaten Pemalang. Kebijakan nasional dalam RPJMN yang kemudian didukung dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang adalah:
8. 1.Pembangunan Jaringan Air Baku Kabupaten Pemalang Pembangunan jaringan air baku berupa pembangunan jaringan Air Baku Pulosari yang akan mengambil air dari sumber mata air di Kabupaten Banyumas, tepatnya di sekitar Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden. Pembangunan akan dilakukan oleh BBWS Pemali – Juana dan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Perumda Air Minum Tirta Mulia dan DPU-TR).
9. 2.Pembangunan Bendungan Karanganyar Kabupaten Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 27 Program Pembangunan Bendungan Karanganyar di Kabupaten Pemalang direncanakan berlokasi di Kecamatan Bantarbolang dan diperkirakan akan berdampak pada 5 (lima) desa yaitu Desa Karanganyar, Desa Suru, Desa Sumurkidang, Desa Wanarata dan Desa Banjarsari. Berkaitan dengan rencana pembangunan ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal ini DPU-TR Kabupaten Pemalang telah melaksanakan studi awal untuk sosialisasi dan menangkap respon masyarakat terkait dengan rencana pembangunan bendungan dan gambaran dampak yang akan terjadi. Pada Tahun 2020 DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan proses Penyusunan Pra FS. Adapun studi FS dan pembangunan fisik akan dilakukan oleh BBWS Pemali – Juana.
10. 3.Penanganan Kerusakan Pantai Kabupaten Pemalang Pekerjaan ini akan difokuskan pada penanganan kerusakan pantai (rob) di wilayah Kecamatan Ulujami. DPU SDA Taru Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sedang menyusun DD Penanganan Kerusakan Pantai Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal untuk memperdalam studi yang telah dilakukan oleh DPU-TR dan BPBD Kab. Pemalang. Pembangunan fisik berupa polder, tanggul pantai, tanggul sungai, pintu air dan penanganan teknis lainnya (pompa air) direncanakan akan dilakukan oleh BBWS Pemali – Juana dengan dana APBN.
11. 4.Pembangunan Kawasan Energi Terpadu Kabupaten Pemalang Bersifat investasi murni swasta berupa Kawasan Industri Energi Terpadu yang berlokasi di kawasan pantura Kecamatan Petarukan. Rencana penyediaan lahan adalah lahan ex tanah HGU Mc Kenzie dan pengadaan lahan dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten berkomitmen menyediakan jalan tembus dari lokasi ke jalan arteri pantura, menyediakan suplai air baku dan berbagai kemudahan investasi.
12. 5.Pembangunan Pasar Pagi Kabupaten Pemalang Rencana Pembangunan Pasar Pagi Kabupaten Pemalang yang baru berlokasi di Kelurahan Mulyoharjo-Pelutan, Kecamatan Pemalang saat ini dalam : - Status Strategis (Quickwin) - Belum masuk dalam RKP Nasional Tahun 2022 - Readines criteria telah siap dengan lahan milik Pemkab Pemalang - Penanggungjawab proyek adalah Kementerian PUPR dengan dana APBN.
13. 6.Pembangunan STA Kabupaten Pemalang Pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA) Kabupaten Pemalang akan berlokasi di Kecamatan Pulosari. Akan dibangun oleh Kementerian Pertanian/ PUPR dengan dana APBN. Penyediaan lahan akan dilakukan oleh Pemkab Pemalang beserta studi pendukung. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong Kabupaten Pemalang Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong Kabupaten Pemalang dibangun pada tahun 2021 dengan anggaran Dana alokasi Khusus (DAK) dengan proges kegiatan : - Volume 1.052 m2 dengan nilai anggaran 2.922.456.000 (DAK). - Status pelaksanaan pembangunan. jdih.pemalangkab.go.id/ 28 - Penanggung jawab proyek adalah Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah. - Pemenang Tender PT. Putra Nangro Aceh. Arah kebijakan nasional dan Provinsi Jawa menjadi acuan dalam kebijakan pembangunan daerah dengan penyesuaian sesuai kewenangan dan kondisi Kabupaten Pemalang, sebagai berikut:
14. 1.Ketahanan ekonomi Pemalang yang berbasis agraris cukup bagus terbukti kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 jauh lebih baik dibanding kondisi nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Namun kondisi ini masih menyimpan persoalan yang mendasar dengan tingginya angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan rendahnya capaian IPM. Untuk itu dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Pemalang disamping mengarahkan kepada investasi padat modal, juga mempertimbangkan pemerataan bagi masyarakat dengan kegiatan/ investasi padat karya. Sehingga nanti nilai tambah dari setiap investasi publik maupun swasta daat turut serta menanggulangi kemiskinan.
15. 2.Kesenjangan adalah sumber utama terjadinya permasalahan sosial yang bersifat horisontal maupun vertikal. Pembangunan wilayah dilakukan dilakukan di seluruh pelosok wilayah dengan mempertimbangkan potensi unggulan wilayah. Namun hal ini tidak mengarahkan pada keseragaman wilayah, kawasan bersifat rural tidak harus seluruhnya dikembangkan menjadi urban. Pengembangan wilayah sesuai karakteristik wilayah masing-masing merupakan faktor penentu untuk mencegah terjadinya kesenjangan antar wilayah yang semakin melebar.
16. 3.Kabupaten Pemalang memiliki kondisi wilayah agraris yang berlimpah sumber daya alamnya, hal ini senyatanya menjadi keuntungan potensial namun seringkali menyebabkan ketergantungan penduduk yang berakibat kurangnya daya saing sumber daya manusia. Kebijakan peningkatan capaian IPM harus dilakukan secara komprehensif, terarah dan terpadu. Keunggulan potensial daerah harus diimbangi dengan keunggulan kompetitif berbasis sumberdaya manusia. Hal ini juga sekaligus untuk menjawab isu ketahanan pangan yang menghadapi tantangan besar akibat tenaga kerja pertanian sebagian besar telah lanjut usia.
17. 4.Kebudayaan merupakan jati diri bangsa, sehingga gempuran budaya global di era keterbukaan informasi ini harus dapat disaring. Jati diri bangsa yang bersifat positif harus tetap dipertahankan, tanpa menutup diri dari pergaulan dunia. Generasi muda yang sedang mencari jatidiri senantiasa rawan mengalami gegar budaya. Karakteristik positif seperti: disiplin, tekun, gigih, jujur, taat hukum dan aturan harus dimbangi dengan etos kemajuan dan etika kerja, serta berani bersaing secara terbuka. Pembangunan karakter masyarakat Kabupaten Pemalang dapat dilaksanakan secara terpadu melalui: penguatan ketahanan budaya daerah, pengembangan seni budaya, pengamalan nilai agama dan peningkatan budaya literasi.
18. 5.Kondisi infrastruktur transportasi utama (jalan) merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan daerah. jdih.pemalangkab.go.id/ 29 Konektivitas transportasi menuju pasar, sekolah, rumah sakit merupakan hal yang harus diprioritaskan. Kabupaten Pemalang juga seharusnya meningkatkan infrastruktur jalan di samping infratruktur irigasi dan perkotaan lainnya, khususnya untuk menjamin aksesibilitas menuju fasilitas perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Konektivitas berbasis teknologi informasi sudah selayaknya dikembangkan sejalan dengan peningkatan kebutuhan IT pemerintah daerah dan masyarakat.
19. 6.Kebijakan pembangunan daerah yang pro-investasi harus disertai kesadaran akan dampak penurunan kualitas air, udara dan tutupan lahan. Di samping itu harus mempertimbangkan juga resiko bencana dan perubahan iklim. Kebijakan pengendalian dampak lingkungan maupun upaya pemantauan pengelolaan lingkungan hidup harus tetap dikuatkan, termasuk di dalamnya pemantauan pengurangan timbulan gas karbon, sampah dan limbah B3.
20. 7.Tata kelola pemerintah daerah yang baik dan transparan disertai kemudahan akses informasi dan layanan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut senyatanya menjadi tanggungjawab bersama jajaran eksekutif, legislastif, yudikatif dan juga peran pers dan pemuka agama. Dalam era sekarang hal ini juga akan dipengaruhi juga oleh jurnalisme warga melalui media sosial. Kebijakan tata kelola pemerintah daerah harus senantiasa ditingkatkan dan seyogyanya tidak tersingkir/ terasing dari kecenderungan yang berlangsung di masyarakat. Berdasarkan analisis permasalahan dari Kabupaten Pemalang serta Kebijakan Nasional maupun Provinsi, maka didapatkan 5 (lima) isu strategis Kabupaten Pemalang yaitu:
21. 1.Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kesetaraan gender dan pencapaian pelayanan dasar.
22. 2.Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi.
23. 3.Masih Tingginya Kesenjangan antar wilayah
24. 4.Belum optimalnya Refomasi Birokrasi, Pelayanan Publik, dan inovasi Daerah
25. 5.Belum Optimalnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dari kelima isu strategis tersebut, terdapat dua isu yang berkaitan dengan pembangunan perumahan dan permukiman, yaitu isu pertama dan isu ketiga. Dengan demikian, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Pemalang seperti di bawah ini: Tabel II. 1 Rumusan isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman Kabupaten Pemalang Permasalahan Isu Strategis Kabupaten Pemalang Isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman Masih ditemukan drainase yang belum sesuai standar, tahun 2020 drainase dalam kondisi baik sebesar 72,16% Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kesetaraan gender dan pencapaian pelayanan dasar. Belum optimalnya pencapaian pelayanan dasar berupa drainase yang belum sesuai standar, pelayanan akses air minum yang belum menyeluruh, jdih.pemalangkab.go.id/ 30 Permasalahan Isu Strategis Kabupaten Pemalang Isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman Belum terpenuhinya akses air minum, tahun 2020 penduduk yang memiliki akses air minum sebesar 86,20% akses limbah domestic yang belum menyeluruh, dan penanganan RTLH yang masih rendah Belum semua RT terakses limbah dosmestik, tahun 2020 penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik sebesar 92,82% Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pemalang, capaian tahun 2019 sebesar 17,17 % Belum semua kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik, hal ini karena pendataan yang kurang optimal. Masih Tingginya Kesenjangan antar wilayah Tingginya kesenjangan antar wilayah sehingga terdapat beberapa lokasi yang memiliki PSU dengan kondisi kurang baik sehingga menyebabkan permukiman kumuh Masih terdapat permukiman kumuh yang belum tertangani sebesar 1,63% pada tahun 2020 Belum optimalnya pembentukan desa/kelurahan tanggap kebakaran, yaitu sampai dengan tahun 2020 belum terbentuk desa/kelurahan tanggap kebakaran. Sumber: Tim penyusun, 2025 Berdasarkan tabel di atas, dapat dirumuskan bahwa isu startegis pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Pemalang adalah:
26. 1.Belum optimalnya pencapaian pelayanan dasar berupa drainase yang belum sesuai standar, pelayanan akses air minum yang belum menyeluruh, akses limbah domestic yang belum menyeluruh, dan penanganan RTLH yang masih rendah.
27. 2.Tingginya kesenjangan antar wilayah sehingga terdapat beberapa lokasi yang memiliki PSU dengan kondisi kurang baik sehingga menyebabkan permukiman kumuh. jdih.pemalangkab.go.id/ 31 2.2. Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman 2.2.1 Amanat Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks penanganan permukiman kumuh, dalam Pasal 94 diamanatkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni. Pencegahan dan peningkatan kualitas dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Lingkup kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :
a.Pencegahan PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU
a.ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
b.ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
c.penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
d.pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. PELAKSANAAN PENCEGAHAN
a.pengawasan dan pengendalian; dan
b.pemberdayaan masyarakat PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.pemalangkab.go.id/ 32 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
b.Peningkatan Kualitas PEMUGARAN merupakan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni. PEREMAJAAN a. merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan, keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat inggal bagi masyarakat yang terkena dampak.
b.Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan, dan permukiman dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya PEMUKIMAN KEMBALI dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukkan bagi kawasan permukiman menurut RTRW atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan/ lokasi tersebut. Pemukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah yang juga menetapkan lokasi untuk pemukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat UU No.1/2011 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Terkait hal ini masing-masing stakeholder memiliki peran, tugas dan fungsi sesuai dengan, termasuk di dalamnya terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seperti dijelaskan pada gambar berikut : jdih.pemalangkab.go.id/ • PERENCANAAN PARTISIPATIF: Pemetaan Swadaya Penyusunan Profit kumuh dan Perencanaan Partisipatif Penanganan kumuh &Pencegahan kumuh di komunitas • INTEGRASI PERENCANAAN KE DOKUMEN STRATEGI & PERENCANAAN (SIAP I RKP-KP) • PENOUATAN KELEMBAGAAN: Penguatan Kapas1tas BKM dan Pemerintah Keturahan/Desa daJam Penanganan Kumuh dan Pencegahan Kumuh; • PELAKSANAAN KEGIATAN INVESTASI INFRASTRUKTUR PENINGKATAN KUALITAS DAN PENCEGAHAN KUMUH TINGKAT KOMUNITAS: • PERATURAN DAERAH PENANGANAN KUMUH: Perda Kumuh, Peda BG, Perda Tata Ruang, dll. • KELEMBAGAAN POKJA PKP; • DOKUMEN STRATEGI & PERENCANAAN (prc,grom inveslasi, muter pl1n, OED, RAB, RKS); • PENDANAAN DAN PEMROGRAMAN DI APBD: Alokasi dana dan program Pencegahan dan Peningkatan Kualrtas. • PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN KAWASAN DAUM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH: • DUKUNGAN KE MASYARAKAT: lnfonmasi Kebijakan, apresiasi partisipasi, koordinasi, dll • KELEMBAOAAN POKJA PKP • DUKUNGAN KE PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN: Koordinasi, Sinkromsasi, dll • PENDANAAN DAN PEMROORAMAN DI APBD: Alokasi dana dan program penyelenggaraan penmukiman • PERATURAN PERUNDANGAN DAN KEBIJAKAN NASIONAL PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN: Peraturan dan Pedoman Umum bidang penyelenggaraan permukiman • PENGANGGARAN, MONITORING, SUPERV!SI, PENGEMBANGAN KAPASITAS, dll MASYARAKAT& SWASTA/DUNIA USAHA PEMERINTAH KOTA/KAB SKPD Kota/Kabupaten Pokja PKP Kota/Kabupaten Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman PEMERINTAH PROPINSI SKPD Provins! • Satker PKP Provmst PEMERINTAH PUSAT Pokj1 PKP N1sioMI (Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, KemenPUPR, KemenATR, Kemenkes, KemenKUKM, BPS) Kemenlerl1n tert11t (KemenKKP, Kementan, Kemenpar, KemendesPOT, Kemenhub, BNPP, BNPB) 33 Gambar 2. 1 Struktur Pembagian Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat 2.2.2 Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah A. Pembagian Sub Urusan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multisektoral dan melibatkan banyak pihak. Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan leading sektor dalam pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, namun bukan sebagai pelaku tunggal. Perlu dipahami bahwa pencapaian target pembangunan merupakan upaya terpadu dan sinkron dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. Dalam penyelenggaraannya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah (baik pusat maupun daerah) akan lebih berperan sebagai pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat tercipta suasana yang semakin kondusif. Antara pemerintah dengan pemerintah daerah, juga terdapat pembagian peran dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) dan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku. Pembagian peran dan kewenangan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman secara luas, dapat dilihat dalam ilustrasi pada gambar berikut ini : jdih.pemalangkab.go.id/ JARINCAN JALAN DIRJEN BINA MAR.OA AIR BAJ(U SIST£M ORAINASE OIRJENSOA PRIMER DAN SEK UNDER PERUMAHAN OlRJENPENVEOIAAN & PEMBI.AYAAN PERUMAHAN JALAN UNCKUNCAN/ OIRJEII etl'T'A l<ARVA OIRJEN OPTA !<ARYA t<EMENTERIAN OESA. PDT.POROSOESA A TRANSMIGRASI ORAINASE UNGKUNGAN 0:RJENCIPTA KARYA DIRJEN CIPTA KARYA -AIRUMBAH AIRMNUM OCR.JEN CIPTA ICARYA PE.RSA.MP AMAN OIRJENCIPTA. K.A.RVA TELEKOMUNIKASf KEMENTERIAN KO.,.INFO U5TRJK & ENERGI KEMENTERIA.~ESOM KEMENTERIANESO,.. -PRASARANA,SARANA KEMENTERIA.N LAJNNYA KEMENTERIAN01:SAPDT~ DAN FASUTAS UMUM SESUAI FUNGSi A TRANSUIGRASI l.AINNYA RAWANBENCANA BNPB P3U PC:NOUKUNG PER&\"TASAN NEGARA:BNPP PULAUKECIU TERLUAR-KEMENTERlANKELAUTAN&KA\YASA.N t<HUSUS PERIKANAN PARIWISATA.KEMENTERIA"I PARIVVISATA KOMPONEN Pf.RMUIOMAN ICUMUH PEMBANGUNANIARU KIIMUtoMAN NOH·KUMUH KAWASAA nROESAAN DESAMANOIRI 0£SA. BU:KIEMl:AHG OCSA TtRTINC.GAL KAWASAN,oKOlA.AN KILPENANGGUNGJAWAB Pemerintah•) Nasyarak.lt Swasta Pengaturan ... Pambln;1o1n ... Pelaksan:1an ... ,; ,; Pengawasan ... - SATM Al>MINIS'lU.$1 """"'¥-J~~rn:i,,t::~~~m- - JAR1NGAN INHU.nlul(Tu.f'UMUII.IMANPUll(()"I-.N(~ttOUI\.AN e INl'RASnfUl(T\IR l'Cl!ltOTAAfftrtflO~ • i.tt:c~~;Gm ......N PEMBAGIANPERANANTAR PEMANGKUKEPENTINGAN 34 Gambar 2. 2 Peran Antar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terkait penanganan permukiman kumuh, undang-undang ini mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dapat turun langsung dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dengan beberapa prasyarat, antara lain:
1. 1.Kawasan permukiman kumuh berada pada lingkup Kawasan Strategis Nasional (KSN);
2. 2.Kawasan permukiman kumuh memiliki luas minimal 15 Ha. Secara rinci pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel II. 2 Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Provinsi, Dan Kabupaten/ Kota Terkait Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh NO. SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KAB/KOTA
3. 1.Kawasan Permukiman
a.Penetapan system kawasan permukiman.
b.Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 ha.
a.Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
b.Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
1. 2.Perumahan dan Kawasan - - Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman jdih.pemalangkab.go.id/ 35 NO. SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KAB/KOTA Permukiman Kumuh kumuh pada Daerah kabupaten/kota. Sumber: Lampiran UU No.23/2014 B. Agenda Pembangunan Nasional terkait Permukiman Kumuh Agenda Pembangunan Nasional yang berkaitan dengan Permukiman Kumuh termasuk ke dalam agenda keenam yaitu Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional dengan sub agenda Membangun Infrastruktur/ Prasarana Dasar. Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar meliputi air minum, sanitasi, perumahan dan ketenagalistrikan dengan sasaran sebagai berikut : 1) Terfasilitasinya penyediaan hunian layak untuk 18,6 juta rumah tangga berpenghasilan rendah yakni pembangunan baru untuk 9 juta rumah tangga melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk 5,5 juta rumah tangga dan pembangunan Rusunawa untuk 514.976 rumah tangga, serta peningkatan kualitas hunian sebanyak 9,6 juta rumah tangga dalam pencapaian pengentasan kumuh 0 persen (pengurangan luasan permukiman kumuh sebanyak 38431 Ha). 2) Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia melalui :
a.pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 3.099 kawasan MBR, 2.144 Ibukota Kecamatan, 16.983 desa, 7.557 kawasan khusus, dan 28 regional;
b.Pembangunan Penampung Air Hujan (PAH) sebanyak 381.740 unit;
c.Fasilitasi optimasi bauran sumber daya air domestik di 27 kota metropolitan dan kota besar;
d.Fasilitasi 38 PDAM sehat di kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil;
e.Fasilitasi business to business di 315 PDAM;
f.Fasilitasi restrukturisasi utang 394 PDAM;
g.Peningkatan jumlah PDAM Sehat menjadi 253 PDAM, penurunan jumlah PDAM kurang sehat menjadi 80 PDAM, dan penurunan jumlah PDAM sakit menjadi 14 PDAM. 3) Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar yaitu :
a.untuk sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat di 430 kota/kab (melayani 33,9 juta jiwa), penambahan pengolahan air limbah komunal di 227 kota/kab (melayani 2,99 juta jiwa), serta peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaan melalui pembangunan IPLT di 409 kota/kab; jdih.pemalangkab.go.id/ 36
b.untuk sarana prasarana pengelolaan persampahan dengan pembangunan TPA sanitary landfill di 341 kota/kab, penyediaan fasilitas 3R komunal di 334 kota/kab, fasilitas 3R terpusat di 112 kota/kab;
c.untuk sarana prasarana drainase permukiman dalam pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman; serta
d.kegiatan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi di 507 kota/kab seluruh Indonesia. 4) Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan perkotaan melalui fasilitasi peningkatan kualitas bangunan gedung dan fasilitasnya di 9 kabupaten/kota, fasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana di 1.600 lingkungan permukiman, serta peningkatan keswadayaan masyarakat di 55.365 kelurahan. C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Dasar Arah kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur dan sarana dasar meliputi : 1) Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai melalui strategi :
a.Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/ milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/ milik) dilakukan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional yang efektif dan efisien termasuk pengembangan subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, bantuan stimulan, memperluas program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta integrasi tabungan perumahan dalam sistem jaminan sosial nasional. Sementara peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, pembangunan kampung deret, serta bantuan stimulant dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman kumuh yang berbasis komunitas.
b.Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan melalui :

(1)penguatan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar;
(2)penguatan peran lembaga keuangan (bank/non-bank); serta
(3)revitalisasi Perum Perumnas menjadi badan pelaksana pembangunan perumahan sekaligus pengelola Bank Tanah untuk perumahan. jdih.pemalangkab.go.id/ 37
1. c.Peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR melalui:
(1)peningkatan ekuitas Bank Tabungan Negara (BTN), Perum Perumnas, dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN);
(2)mendorong BTN menjadi bank khusus perumahan, serta iii) melakukan perpanjangan Peraturan Presiden tentang SMF terkait penyaluran pinjaman kepada penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan sumber pendanaan dari pasar modal dengan dukungan pemerintah.
1. d.Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun sewa dan rumah susun milik serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (land consolidation), bank tanah (land banking), serta pemanfaatan lahan milik BUMN, tanah terlantar, dan tanah wakaf.
2. e.Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (incremental housing).
3. f.Penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan. Sarana air minum dan sanitasi menjadi infrastruktur bingkai bagi terciptanya hunian yang layak. 2) Menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi bauran sumber daya air domestik melalui strategi:
4. a.Jaga Air, yakni strategi untuk mengarusutamakan pem- bangunan air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan) serta mening - katkan kesadaran masyarakat akan hygiene dan sanitasi.
5. b.Simpan Air, yakni strategi untuk menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (rain water harvesting) sebagai sumber air baku air minum maupun secondary uses pada skala rumah tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi), serta pengelolaan drainase berwawasan lingkungan.
6. c.Hemat Air, yakni strategi untuk mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada melalui pengurangan kebocoran air hingga 20 persen, pemanfaatan idle capacity; dan pengelolaan kebutuhan air di tingkat penyelenggara dan skala kota.
7. d.Daur Ulang Air, yakni strategi untuk memanfaatkan air yang telah terpakai melalui pemakaiaan air tingkat kedua (secondary water uses) dan daur ulang air yang telah dipergunakan (water reclaiming). jdih.pemalangkab.go.id/ 38 3) Penyediaan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur yang sudah terbangun melalui strategi :
8. a.Penerapan tarif atau iuran bagi seluruh sarana dan prasarana air minum dan sanitasi terbangun yang menuju prinsip tarif pemulihan biaya penuh (full cost recovery)/memenuhi kebutuhan untuk Biaya Pokok Produksi (BPP). Pemberian subsidi dari pemerintah bagi penyelenggara air minum dan sanitasi juga dilakukan sebagai langkah jika terjadi kekurangan pendapatan dalam rangka pemenuhan full cost recovery.
9. b.Pengaturan kontrak berbasis kinerja baik perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset infrastruktur.
10. c.Rehabilitasi dan optimalisasi sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang ada saat ini dan peningkatan pemenuhan pelayanan sarana sanitasi komunal. 4) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat melalui strategi:
11. a.Peningkatan kualitas Rencana Induk-Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) yang didasari dengan neraca keseimbangan air domestik kota/kabupaten dan telah mengintegrasikan pengelolaan sanitasi sebagai upaya pengamanan air minum;
12. b.Upaya peningkatan promosi hygiene dan sanitasi yang terintegrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;
13. c.Implementasi Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) yang berkualitas melalui pengarusutamaan SSK dalam proses perencanaan dan penganggaran formal;
14. d.Peningkatan peran, kapasitas, serta kualitas kinerja Pemerintah Daerah di sektor air minum dan sanitasi.
15. e.Advokasi kepada para pemangku kepentingan di sektor air minum dan sanitasi, baik eksekutif maupun legislatif serta media. 5) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi melalui sinergi dan koordinasi antar pelaku program dan kegiatan mulai tahap perencanaan sampai implementasi baik secara vertikal maupun horizontal melalui strategi: Pelaksanaan sanitasi sekolah dan pesantren, sinergi pengembangan air minum dan sanitasi dengan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta integrasi pembangunan perumahan dan penyediaan kawasan permukiman dengan pembangunan air minum dan sanitasi. jdih.pemalangkab.go.id/ 39 Pelaksanaan pelayanan dasar berbasis regional dalam rangka mengatasi kendala ketersediaan sumber air baku air minum dan lahan serta dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Sinergi pendanaan air minum dan sanitasi dilaksanakan melalui:
  1. 1.pemanfaatan alokasi dana pendidikan untuk penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi di sekolah;
  2. 2.pemanfaatan alokasi dana kesehatan baik untuk upaya preventif penyakit dan promosi hygiene dan sanitasi serta pemanfaatan jaminan kesehatan masyarakat;
  3. 3.penyediaan air minum dan sanitasi melalui Anggaran Dasar Desa (ADD) serta
  4. 4.sinergi penyediaan air minum dan sanitasi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) untuk bidang kesehatan, lingkungan hidup, perumahan, dan pembangunan desa tertinggal. 2.2.3 Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Peraturan pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencegahan, penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kewenangan pemerintah daerah. Cara-cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh antara lain pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Setelah dilakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, perlu dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pengelolaan ini dilakukan secara swadaya dan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah. Fasilitasi ditujukan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni. Pengaturan lebih lanjut tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh tertuang dalam peraturan menteri. 2.2.4 Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah salah jdih.pemalangkab.go.id/ 40 satu bentuk komitmen Pemerintah untuk berperan aktif dalam penentuan sasaran dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejalan dengan dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, untuk memenuhi komitmen Pemerintah tersebut perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dalam Perpres ini, tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB) merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Dokumen ini dituangkan ke dalam Road Map Nasional TPB berupa dokumen rencana dengan memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan pencapaian Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals tahun 2017 hingga tahun 2030, sehingga sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya akan disusun pula Rencana Aksi Nasional berupa dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals sesuai dengan sasaran nasional. Demikian pula halnya di daerah disusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. Dalam mendukung Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals perlu dilibatkan atau berkolaborasi dengan:
16. a.Organisasi kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
17. b.Akademisi sangat dibutuhkan pula dengan peran untuk dapat mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. c.Kelompok Filantropi sebagai pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dengan tujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
19. d.Pelaku Usaha baik orang perseorangan atau badan usaha dalam mendukung tujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan melalui dana-dana Badan Usaha seperti CSR dan sebagainya. Berikut adalah bagian dari arahan melalui Perpres untuk pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan khusus untuk bagian 11. Tabel II. 3 Arahan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan jdih.pemalangkab.go.id/ 41 Tujuan Global Sasaran Global Sasaran Nasional RPJMN 2015 – 2019 Instansi Pelaksana XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
  1. 1.Pada Tahun 2030. Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan. 1.1. Tersedianya akses bagi 3,7 Juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga Tahun 2019. - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Agraria dan Tata Ruang; - Pemerintah Provinsi; - Pemerintah Kabupaten/ Kota. 1.2. Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan parkotaan kota yang aman, nyaman, layak huni pada aspek permukiman paking sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga Tahun 2019. 1.3. Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 20 Kota Sedang dan 10 Kota Baru hingga Tahun 2019.
  2. 2.Pada Tahun 2030, menyediakan akses terhadap system transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan trasnportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan orang tua 2.1 Meningkatkan pangsa pengguna moda trasnportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga Tahun 2019 (2014: 23%). - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Perhubungan; - Pemerintah Provinsi; - Pemerintah Kabupaten/ Kota. 2.2 Dikembangkannya system angkutan rel di 10 kota besar hingga Tahun 2019.
  3. 3.Pada Tahun 2030, memperkuat 3.1. Oprimalisasi sedikitnya 20 kota sedang di luar - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; jdih.pemalangkab.go.id/ 42 Tujuan Global Sasaran Global Sasaran Nasional RPJMN 2015 – 2019 Instansi Pelaksana urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa. - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Agraria dan Tata Ruang; - Kementerian Dalam Negeri; - Pemerintah Provinsi; - Pemerintah Kabupaten/ Kota. 3.2. Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) hingga Tahun 2019 (2014: 2). - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Agraria dan Tata Ruang; - Kementerian Dalam Negeri; - Pemerintah Provinsi; - Pemerintah Kabupaten/ Kota. 3.3. Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan profesi secara aktif, dalam Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan. - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Dalam Negeri; - Pemerintah Provinsi; jdih.pemalangkab.go.id/ 43 Tujuan Global Sasaran Global Sasaran Nasional RPJMN 2015 – 2019 Instansi Pelaksana - Pemerintah Kabupaten/ Kota. 3.4. Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur. - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  4. 4.Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. 4.1. Terwujudnya kota dan kawasan perkotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter social budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil hingga Tahun 2019. - Kementerian Keuangan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Pariwisata; - Pemerintah Provinsi; - Pemerintah Kabupaten/ Kota.
  5. 5.Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan focus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
20. a.Menurunyya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga Tahun 2019. - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Badan Nasional Penanggulangan Bencana; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Sosial; - Pemerintah Provinsi; - Pemerintah Kabupaten/ Kota.
21. b.Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (urban resilience). jdih.pemalangkab.go.id/ 44 Tujuan Global Sasaran Global Sasaran Nasional RPJMN 2015 – 2019 Instansi Pelaksana
22. c.Tersedianya system peringatan dini cuaca dan iklim serta kebakaran - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; - Kementerian Sosial; - Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  1. 6.Pada Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
23. a.Meningkatknya cakupan penanganan persampahan perkotaan menjadi 80% pada Tahun 2019 (2013: 46%) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Pemerintah Provinsi; - Pemerintah Kabupaten/ Kota.
24. b.Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan green water, green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui reduce-reuse-recycle). Green transportation khususnya di 7 kawasan perkotaan metropolitan hingga Tahun 2019. - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Pemerintah Provinsi; - Pemerintah Kabupaten/ Kota.
  1. 7.Pada Tahun 2030, menyediakan ruang public dan ruang terbuka hijau yang
25. a.Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; - Kementerian Perencanaan jdih.pemalangkab.go.id/ 45 Tujuan Global Sasaran Global Sasaran Nasional RPJMN 2015 – 2019 Instansi Pelaksana aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas. terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang hingga Tahun 2019. Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Pemerintah Provinsi; - Pemerintah Kabupaten/ Kota. Sumber: Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 2.2.5 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai bagaimana penanganan berupa Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan dilakukan. Beberapa hal yang perlu dipahami sebagai muatan dalam penyusunan RP2KPKPK berkaitan dengan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut: Tabel II. 4 Muatan Penyusunan RP2KPKPK No, Muatan Penyusunan RP2KPKPK
  1. 1.Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  2. 2.Rumusan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  3. 3.Rumusan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  4. 4.Rencana Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  5. 5.Rencana Peningkatan Kualutas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  6. 6.Rumusan Perencanaan Penyediaan Tanah;
  7. 7.Rumusan Rencana Investasi dan Pembiayaan; dan
  8. 8.Rumusan Peran Pemangku Kepentingan. Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Muatan di atas merupakan substansi minimal yang harus ada di dalam dokumen RP2KPKPK sehingga akan lebih mudah untuk proses penyusunan peraturan kepala daerah. Muatan tersebut disusun dalam jangka waktu:
26. i.Jangka pendek untuk periode satu tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan; ii. Jangka menengah untuk periode satu hingga lima tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan jdih.pemalangkab.go.id/ 46 iii. Jangka panjang untuk periode lebih dari lima tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama. Dalam penyusunan RP2KPKPK terkait dengan muatan di atas perlu dipahami tentang:
27. a.Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Pencegahan dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat 1) Pengawasan dan pengendalian a) Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi. b) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. c) Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
(1)Pemantauan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pemantauan langsung dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang teridentifikasi berpotensi menjadi kumuh. Pemantauan tidak langsung dilakukan berdasarkan a) data dan informasi mengenai kondisi eksisting perumahan dan kawasan permukiman, b) pengaduan masyarakat maupun media masa.
(2)Evaluasi merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi.
(3)Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi d) Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian terdapat ketidaksesuaian maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan melakukan penanganan sesuai dengan kewenangannya 2) Pemberdayaan masyarakat a) Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendampingan dan pelayanan informasi b) Pendampingan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat c) Pendampingan merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis
(1)Penyuluhan merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan jdih.pemalangkab.go.id/ 47 masyarakat terkait pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
(2)Pembimbingan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh d) Pelayanan informasi dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
1. b.Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari: 1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung a) Ketidakteraturan bangunan; b) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan c) Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung. Semua persyaratan di atas secara prinsip semestinya sudah tercantum dalam IMB atau persetujuan sementara mendirikan bangunan, oleh karena itu penilaian ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan gedung dapat merujuk pada kedua dokumen perizinan tersebut. 2) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan a) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan b) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. 3) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum a) Ketidaktersediaan akses aman air minum; dan b) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku. 4) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan a) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; b) Ketidaktersediaan drainase; dan c) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. 5) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah a) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan b) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. 6) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan a) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan b) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis. jdih.pemalangkab.go.id/ 48 7) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran a) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran; dan b) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.
2. c.Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh: 1) di atas air; 2) di tepi air; 3) di dataran rendah; 4) di perbukitan; dan 5) di daerah rawan bencana. Secara umum, pembagian tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel II. 5 Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh No. Tipologi Lokasi Keterangan
  1. 1.Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air; perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.
  2. 2.Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air; perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.
  3. 3.Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah; perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.
  4. 4.Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan; dan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40% jdih.pemalangkab.go.id/ 49 No. Tipologi Lokasi Keterangan
  5. 5.Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana. perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir. Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 2.2.6 Kebijakan Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukimn dalam RPJMN 2020-2024 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 atau RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan nasional jangka menengah hasil penjabaran tahapan keempat dari RPJPN 2005-2025 yang kemudian disandingkan dengan Visi, Misi, dan Agenda Presiden/Wakil Presiden. Terdapat 5 Visi Presiden/Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu:
3. a.Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
4. b.Pembangunan sumber daya manusia.
5. c.Undang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan.
6. d.Reformasi birokrasi.
7. e.APBN yang fokus dan tepat sasaran. Infrastruktur berskala besar sudah dibangun, ke depan akan dilanjutkan dengan lebih cepat serta juga akan menyambungkan infrastruktur- infrastruktur besar. Adapun infrastruktur-infrastruktur besar tersebut antara lain seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan- kawasan produksi rakyat. Infrastruktur tersebut nantinya akan disambungkan dengan kawasan-kawasan yang memiliki industri kecil. Dan juga akan disambungkan dengan kawasan ekonomi khusus dan kawasan- kawasan pariwisata serta kawasan-kawasan persawahan, perkebunan, dan tambak-tambak perikanan, akan dihubungkan dengan dengan infrastruktur tersebut. Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 7 Prioritas Nasional (PN) yaitu:
8. a.Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
9. b.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
10. c.Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
11. d.Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.
12. e.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
13. f.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
14. g.Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik. jdih.pemalangkab.go.id/ 50 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman masuk dalam 5 dari 10 prioritas nasional dalam 2020-2024 yaitu PN 1,2,3,5, dan 6. Dalam penanganan permukiman kumuh terdapat 2 target besar yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 10.000 ha dan peremajaan 10 kawasan permukiman kumuh. 2.2.7 RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 Kebijakan mengenai perumahan dan permukiman khususnya di Kabupaten Pemalang berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Pada Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:
15. a.Peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan
16. b.Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki
17. c.Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi. Tabel II. 6 Keterkaitan Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Pemalang No. RTRW Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Pemalang Keterkaitan Kebijakan
  1. 1.Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi :
18. a.Sistem perdesaan
19. b.Sistem perkotaan
20. c.Sistem perwilayahan
21. d.Sistem jaringan prasarana wilayah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : Comal, Pemalang Dalam struktur sistem pusat perdesaan di rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang memiliki keududukan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang beraglomerasi dengan kabupaten lain. Dengan kedudukan tersebut, maka pembangunan kawasan perumahan dan permukiman di perkotaan yang sehat, nyaman dan aman. Salah satunya adalah mengatasi tumbuhnya kawasan permukiman kumuh perkotaan
  1. 2.Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi : Sistem jaringan persampahan TPA regional di wilayah Pengembangan Kedungsepur Sistem penyediaan air minum; Sistem penyediaan air minum regional di Wilayah Pengembangan Kedungsepur. Sistem pengelolaan air limbah; pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan non domestik, serta limbah B3 di seluruh Kabupaten/ Kota. Kawasan peruntukan permukiman meliputi : Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan kulitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur, transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu pada seluruh wilayan Provinsi dengan mengembangkan kawasan perdesaan pada prasarana dan sarana, baik yang bersifat umum, sosial, lingkungan dan ekonomi. jdih.pemalangkab.go.id/ I I 51 No. RTRW Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Pemalang Keterkaitan Kebijakan Permukiman perdesaan; dan Permukiman perkotaan. 2.2.8 RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 Rencana Tata Ruang Wilayah yang kemudian disebut RTRW, Kabupaten Pemalang memiliki kebijakan daerah yang sangat penting dalam perencanaan penataan dan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. Oleh karena itu diperlukan peninjauan ulang terhadap kebijakan yang berlaku pada daerah mengenai kawasan perumahan dan permukiman. Kebijakan yang ditinjau antara lain air bersih, sanitasi, drainase dan persampahan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Pemalang 2018-2038 Pasal 75, kawasan peruntukan permukiman terdiri dari : 1) Kawasan Permukiman Perkotaan 2) Kawasan Permukiman Perdesaan Kawasan perkotaan meliputi seluruh wilayah daerah sedangkan kawasan permukiman perdesaan berada di seluruh Kecamatan dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan. Penataan ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Demi tercapainya tujuan penataan ruang daerah, maka terdapat kebijakan dan strategi penataan ruang, seperti kebijakan pengembangan prasarana daerah dengan strategi sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan antara simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran 2) Mengembangkan sistem prasarana sumber daya air 3) Mengembangkan sistem jaringan limbah di kawasan peruntukan industri dan kawasan perkotaan 4) Mengembangkan sistem sanitasi lingkungan Tabel II. 7 Program RTRW Kabupaten Pemalang No. Aspek Program RTRW Kabupaten Pemalang
  2. 1.Sistem Persampahan

BAB II

KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN PEMALANG 2.1. Isu Strategis Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 tentang Panduan Penyusunan RP2KPKPK, penanganan permukiman kumuh dilaksanakan dengan mengikuti berkembangnya isu strategis saat ini, diantaranya:

Pasal 30

- Rencana Sistem Persampahan meliputi rencana lokasi TPA, rencana lokasi TPS, dan rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga. - Pengembangan TPA Pegongsoran di Kec. Pemalang diarahkan menggunakan pendekatan Sanitary Landfill - Rencana lokasi TPS atau lokasi TPS yang sudah ada akan dilakukan pengembangan TPST - Pengelolaan sampah skala rumah tangga dengan pendekatan 3R

2.Drainase Pasal 33  Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan di Daerah khususnya pada kawasan permukiman padat dan kumuh serta kawasan sekitar pasar tradisional  Pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan pada ruas jalan perdesaan atau jalan lingkungan  Peningkatan saluran primer dan saluran sekunder kawasan perkotaan di seluruh wilayah daerah jdih.pemalangkab.go.id/ 52 No. Aspek Program RTRW Kabupaten Pemalang  Pembangunan fasilitas resapan dan/atau kolam retensi di kawasan yang sulit dialirkan ke saluran drainase
3.Air Minum Pasal 31 Sistem Jaringan Perpipaan  Pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan rumah (SR) dan penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan  Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum berupa pembangunan fasilitas pengolahnya beserta kelengkapan pendukungnya. Sistem Non Perpipaan  Penggalian atau pemanfaatan air permukaan  Pengeboran air tanah secara terkendali dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan  Pengolahahan air payau/air laut di sekitar pantai
4.Sanitasi Pasal 32 ayat 1 Rencana sistem jaringan pengelolaan air limbah: Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah terpadu di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan Pada Kawasan Perkotaan  Peningkatan instalasi pengolahan limbah tinja di sekitar TPA Pegongsoran  Pengembangan system pengolahan dan pengangkutan limbah tinja Pada Kawasan Perdesaan  Pengembangan system pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan  pemanfaatan pengolahan limbah kotoran hewan bagi sumber alternatif dan pupuk organik 2.2.9 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja dari Bupati Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berisikan muatan mengenai kondisi daerah, permasalahan dan isu-isu strategis daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta program kewilayahan dengan rencana- rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Melalui rencana pembangunan daerah yang bersifat komprehensif akan menjadi sebuah arahan kebijakan yang strategis dan tepat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah, khususnya terkait dengan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/308/2021, kawasan kumuh di Kabupaten Pemalang terdapat pada 25 (dua puluh lima) lokasi yang tersebar pada 4 jdih.pemalangkab.go.id/ 53 (empat) kecamatan dengan luas total mencapai 313,72 (tiga ratus tiga belas koma tujuh puluh dua) hektar. Oleh karena itu di dalam RPJMD Kabupaten Pemalang diharapkan mampu menuntaskan permasalahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berupa permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permasalahan yang baru. Tabel II. 8 Tabel Kebijakan RPJMD Kabupaten Pemalang Terkait Kawasan Perumahan dan Permukiman RPJMD Kabupaten Pemalang Program Kegiatan RPJMD Arahan Kebijakan Program Kegiatan RPJMD Visi: “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”. Misi:
1.Misi pertama: Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2.Misi kedua: Mewujudkan penyeleggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bersih.
3.Misi ketiga: Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong.
4.Misi keempat: Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan.
5.Misi kelima: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokasi.
6.Misi keenam: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Rencana program kebijakan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a.Kebijakan Program Kawasan Permukiman.
b.Kebijakan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
c.Kebijakan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Adapun arahan kebijakan dari program kegiatan yang dilakukan meliputi:
1. 1.Peningkatan layanan air minum dan pengelolaan sanitasi difokuskan pada pelayanan sesuai dengan SPM.
2. 2.Penanganan kawasan kumuh difokuskan pada wilayah kumuh yang sudah ditetapkan dan pencegahan kumuh dengan fokus penanganan rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dan pelaksanaan SPM perumahan yang ditetapkan.
3. 3.Peningkatan kualitas jalan difokuskan pada jalan menuju akses perekonomian, desa wisata, pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. 4.Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan difokuskan pada kualitas pelayanan dan keselamatan angkutan.
5. 5.Peningkatan pengelolaan kualitas irigasi difokuskan pada irigasi kewenangan kabupaten, pengembangan sistem informasi irigasi.
6. 6.Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang difokuskan pada penguatan system informasi tata ruang di pelayanan publik.
7. 7.Peningkatan kualitas lingkungan hidup jdih.pemalangkab.go.id/ 54 RPJMD Kabupaten Pemalang Program Kegiatan RPJMD Arahan Kebijakan Program Kegiatan RPJMD difokuskan pada pengendalian pencemaran dan penanganan sampah. Sumber: Tim penyusun, 2025 Program kebijakan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Pemalang akan terus dilakukan dan menjadi prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang berdasar pada misi ke-6 yaitu: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan dibersamai dengan rancangan-rancangan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai sebuah perwujudan dari kebijakan pembangunan infrastruktur yang baik, adil, dan merata pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. 2.3. Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 2.3.1 Kebijakan dan Strategi Ditjen Cipta Karya 2020-2024 Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Penyediaan akses infrastruktur permukiman diarahkan untuk memenuhi target RPJMN 2020-2024 dan Visium PUPR 2020-2024. Target RPJMN 2020- 2024 adalah sebagai berikut:
a.Akses Air Minum Layak 61,29% menjadi 75,34%. Dengan Akses Perpipaan 20,29% menjadi 30,35% (24,45 juta SR).
b.Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau 38,30% menjadi 52,78%.
c.Akses Sanitasi Layak 69,36% menjadi 90%. Termasuk Akses Aman 11,12% menjadi 20 %.
d.Pengelolaan Sampah Perkotaan 60,63% menjadi 100%. 1) Penanganan Sampah 59,08% menjadi 80%. 2) Dengan Pengurangan 1,55% menjadi 20%. Target Visium PUPR 2020-2024 adalah sebagai berikut:
a.Meningkatkan persentase cakupan air minum 78% menjadi 88%.
b.Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 27.000 Ha menjadi 17.000 Ha.
b.Meningkatkan persentase pemenuhan sanitasi layak 75% menjadi 85%. Tahun 2020-2024 Cipta Karya memiliki kebijakan Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut akan dicapai dengan 5 strategi yaitu:
a.Pemenuhan infrastruktur permukiman dengan prioritas pada peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman.
b.Pembangunan infrastruktur permukiman secara terpadu berbasis entitas kawasan.
c.Penguatan pembinaan dan fasilitasi teknis penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan bangunan gedung.
d.Pengembangan sistem pemanfaatan infrastruktur dan pengendalian kawasan permukiman. jdih.pemalangkab.go.id/ 55
e.Peningkatan kualitas sarana permukiman. 2.3.2 SSK Kabupaten Pemalang Tahun 2024 – 2028 Visi Sanitasi Kabupaten Pemalang adalah Mewujudkan Kabupaten Pemalang bersih dan sehat melalui peningkatan layanan sanitasi yang berkelanjutan. Sedangkan Visi Sanitasi Kabupaten Pemalang yaitu: Misi Limbah Domestik :
1. 1.Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. 2.Meningkatkan manajemen kelembagaan pengelolaan air limbah domestic
3. 3.Mengembangkan peran dunia usaha/swasta dalam pengelolaan air limbah donestik melalui optimalisasi media
4. 4.Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat Misi Persampahan :
5. 1.Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan yang terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan
6. 2.Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan
7. 3.Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan persampahan
8. 4.Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang layak dan berwawasan lingkungan Misi Drainase :
9. 1.Meningkatkan sistem pengelolaan drainase yang terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
10. 2.Meningkatkan prasarana drainase lingkungan yang terintegrasi
11. 3.Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase yang berwawasan lingkungan (ecodrain) Untuk mencapai visi dan misi sanitasi terkait diatas diperlukan nilai-nilai yang wajib dianut dan menjadi semangat dalam bertindak bagi seluruh pelaku pembangunan Sanitasi di Kabupaten Pemalang. Adapun nilai-nilai tersebut adalah : - Kebersamaan : Menyatukan arah pembangunan sanitasi dengan semangat kebersamaan untuk membangun dan mengelola sanitasi - Berkeadilan : Melaksanakan penyelenggaraan sanitasi dengan menggunakan asas keadilan yaitu menggunakan nilai dasar yang selalu menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan dan bertindak, sehingga benar- benar dapat melindungi hak-hak yang lemah. - Transparan : Menggunakan asas transparan yaitu nilai yang selalu dikedepankan oleh pelaku sanitasi sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan dan pemeliharaan hasil pembangunan sanitasi. - Partisipatif : Menerapkan nilai sekaligus metode untuk melibatkan peranserta seluruh elemen masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi yang jdih.pemalangkab.go.id/ 56 menyeluruh dan berkelanjutan. - Akuntabilitas : Menggunakan nilai keterbukaan yang bertanggungjawab, sehingga keseluruhan proses pembangunan dan pengelolaan sanitasi dapat dipertanggungjawabkan. - Kompetensi : Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola sanitasi yang berkualitas. - Inovatif : Mengembangkan daya cipta dan kreatifitas untuk mengembangkan pengelolaan sanitasi. Dalam penanganan sanitasi, terdapat identifikasi lokasi rawan sanitasi yang diklasifikasikan dalam 4 area beresiko, yaitu (i) resiko sangat tinggi; (ii) resiko tinggi; (iii) resiko rendah; dan (iv) resiko sangat rendah. Berikut adalah peta area beresiko sanitasi Kabupaten Pemalang: jdih.pemalangkab.go.id/ 109 40'0'£ i PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG OINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ..IIIIM Ocldet ~ M11npk111Umo tlo 34 PematangJ1wa Teng11\ STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 • 2028 PETA AREA BERESIKO AIR LIMBAH OOMESTIK (ALO) KETERANGAN - Batas Desa status -,endah - sangat rendah - sangat bngg1 t1ngg1 INSERT ~ 's4 ~j . ~ !." '> < ~vf~;,,' \.._ "'{__ ~ ~!,:) .. " .. ,, . .. .. '" ... W+E A A f--1 E--3 IKlkmden s SKALA 1:200.000 Proyeksl Transverse_Mercator Zona 495 Sistern Grid Universal Transverse Mercator Datum Horizontal Q_Vlt(;S_ 1984 Sumbor: Peta Rupa Bumi Indonesia (R~) RTRW KabupatenPemalang Analisa Konsultan, 2023 109'40'0'1, 109'30'0'£109 20'0'£109 10'0'1: Purballngga + Pekalongan Tegal (/) (/) ! + ! ,1 1 ,...., r: 109·~109'10'0'1: 57 Sumber: SSK Kabupaten Pemalang, 2024 Gambar 2. 3 Peta Area Beresiko Air Limbah Domestik Kabupaten Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 109 40'0'£ i PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG OINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ..IIIIM Ocldet ~ M11npk111Umo tlo 34 PematangJ1wa Teng11\ STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 • 2028 PETA AREA BERESIKO PERSAMPAHAN KETERANGAN - Batas Desa Slatus_Resiko -Rendah - Sangat Rendah - Sangat TW1ggJ Tmggi INSERT ~ 's4 ~j . ~ !." '> < ~vf~;,,' \.._ "'{__ ~ ~!,:) .. " .. ,, . .. .. '" ... W+E A A f--1 E--3 IKlkmden s SKALA 1:200.000 Proyeksl Transverse_Mercator Zona 495 Sistern Grid Universal Transverse Mercator Datum Horizontal Q_Vlt(;S_ 1984 Sumbor: Peta Rupa Bumi Indonesia (R~) RTRW KabupatenPemalang Analisa Konsultan, 2023 109'40'0'1, 109'30'0'£109 20'0'£109 10'0'1: Purballngga + Pekalongan Tegal (/) (/) ! + ! ,1 1 ,...., r: 109·~109'10'0'1: 58 Sumber: SSK Kabupaten Pemalang, 2024 Gambar 2. 4 Peta Area Beresiko Persampahan Kabupaten Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 109 40'0'£ i PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG OINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ..IIIIM Ocldet ~ M11npk111Umo tlo 34 PematangJ1wa Teng11\ STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 • 2028 PETA AREA BERESIKO DRAINASE KETERANGAN - Batas Desa Slatus_Resiko -Rendah - Sangat Rendah - Sangat TW1ggJ Tmggi INSERT ~ 's4 ~j . ~ !." '> < ~vf~;,,' \.._ "'{__ ~ ~!,:) .. " .. ,, . .. .. '" ... W+E A A f--1 E--3 IKlkmden s SKALA 1:200.000 Proyeksl Transverse_Mercator Zona 495 Sistern Grid Universal Transverse Mercator Datum Horizontal Q_Vlt(;S_ 1984 Sumbor: Peta Rupa Bumi Indonesia (R~) RTRW KabupatenPemalang Analisa Konsultan, 2023 109'40'0'1, 109'30'0'£109 20'0'£109 10'0'1: Purballngga + Pekalongan Tegal (/) (/) ! + ! ,1 1 ,...., r: 109·~109'10'0'1: 59 Sumber: SSK Kabupaten Pemalang, 2024 Gambar 2. 5 Peta Area Beresiko Drainase Lingkungan Kabupaten Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 60 Pembangunan Sanitasi Air Limbah Sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya, selain visi dan misi sanitasi juga diperlukan penajaman dari visi dan misi tersebut yang dituangkan menjadi sebuah tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah disusun. Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi di Kabupaten Pemalang tahun 2024 – 2028 mengacu pada kebijakan yang sudah ditetapkan seperti dalam RPJMD Kabupaten Pemalang 2021– 2026 serta berdasarkan analisis tahapan pengembangan sanitasi yang sudah dilakukan. Untuk merencanakan pengembangan sanitasi perlu disusun tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini dirumuskan untuk mencapai tujuan. Tujuan dan Sasaran dalam pengembangan sanitasi di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada table berikut: Tabel II. 9 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik Tujuan Sasaran
12. 1.Peningkatan akses aman dan layak rumah tangga
a.Mewujudkan persentase rumah tangga bersanitasi aman 0,4% tahun 2023 menjadi 4 % di Tahun 2028
b.Mewujudkan persentase rumah tangga bersanitasi layak 100% di Tahun 2028 c, Menurunkan Akses belum layak 3,7% tahun 2023 menjadi 0% tahun 2028
1. 2.Meningkatkan kualitas layanan limbah domestik dan lumpur tinja
a.Meningkatkan pelayanan penyedotan lumpur tinja dengan optimalisasi armada truk tinja dari 2 unit menjadi 4 unit di akhir Tahun 2028 dan pembangunan IPLT baru.
1. 3.Meningkatkan kualitas layanan limbah domestik dan lumpur tinja
a.Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah, antara lain :
b.Peningkatan jumlah pengguna SPALDS yang sesuai standar pada Tahun 2028
c.Peningkatan SPALD/T dengan target tambahan layanan 3,7% pada tahun 2028
1. 4.Tersusunnya payung hukum dalam pengelolaan air limbah domestik
a.Penyusunan peraturan mengenai pengelolaan air limbah domestik
1. 5.Mengoptimalkan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan
a.Optimalisasi kelembagaan air limbah domestik melalui unit jdih.pemalangkab.go.id/ 61 Tujuan Sasaran sektor non pemerintah dalam pengelolaan air limbah domestik pelaksana teknis di Tahun 2028
b.Kolaborasi pendanaan pengelolaan air limbah domestik antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan masyarakat dan swasta di Tahun 2028 Sumber: SSK Kabupaten Pemalang, 2024 Untuk tujuan dan sasaran pengelolaan persampahan di Kabupaten Pemalang, dapat dilihat pada table berikut: Tabel II. 10 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Persampahan Tujuan Sasaran
1. 1.Meningkatkan persentase pelayanan sampah meliputi penanganan 70% dan pengurangan sampah 30% di Tahun 2024
a.Pelayanan persampahan Kabupaten Pemalang 100% di Tahun 2028
b.Tercapainya penanganan persampahan sebesar 70% pada Tahun 2028 c. Tercapainya pengurangan sampah 30% pada Tahun 2028
1. 2.Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan sampah
a.Terpenuhinya sarana prasarana pengelolaan sampah
b.Terbangunnya instalasi energi dari sampah TPA Sumber: SSK Kabupaten Pemalang, 2024 Skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses untuk setiap tahun selama 5 tahun pada bidang Air Limbah Domestik dan Persampahan ditampilkan pada Tabel berikut. Tabel II. 11 Skenario Pencapaian Sasaran No Sistem Cakupan layanan eksisting (%) Target cakupan layanan (%) 2024 2025 2026 2027 2028 AIR LIMBAH DOMESTIK 1 Akses Aman 0,39% 0,93% 1,46% 2% 3,0% 4% 2 Akses Layak 96,26% 96,51% 96,75% 97% 98,5% 100% 3 Akses Layak Perdesaan 0,16% 0,11% 0,05% 0% 0% 0% 4 Akses Belum Layak 1,22% 0,81% 0,41% 0% 0% 0% 5 Babs Tertutup 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6 Babs Terbuka 0% 0% 0% 0% 0% 0% PERSAMPAHAN 1 Penanganan 14,95% 25,96% 36,97% 48% 59% 70% 2 Pengurangan 12,47% 15,98% 19,48% 23% 26% 30% 3 Sampah Tidak Dikelola 72,60% 58,08% 43,56% 29% 15% 0% Sumber: SSK Kabupaten Pemalang, 2024 jdih.pemalangkab.go.id/ 62 Pada Tabel diatas menunjukkan skenario pencapaian sasaran sanitasi Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun kedepan. Pada bidang Air Limbah Domestik, Akses aman Tahun 2023 sebesar 0,40% dengan target pada Tahun 2028 sebesar 4%. Sedangkan untuk akses layak individu Tahun 2023 sebesar 74,1% dengan target jangka menengah 73% maka untuk penetapana tahapan mengikuti target jangka Panjang pada Tahun 2028 sebesar 75%. Sedangkan pada bidang persampahan, pengurangan sampah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 masih rendah sebesar 15,0% dengan target pengurangan sampah pada Tahun 2028 sebesar 30%. Pada penanganan sampah Kabupaten Pemalang sebesar 12,5% sedangkan target pada Tahun 2028 sebesar 70%. Perumusan strategi sanitasi di Kabupaten Pemalang akan dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan eksternal, digunakan untuk menentukan dan menganalisis strategi dimaksud, karena faktor-faktor internal dan eksternal di dalam pembangunan memiliki tingkat korelasi dan kombinasi yang tinggi untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya. Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness), kajian internal pada hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi sektor sanitasi. Sedangkan analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi peluang (Opportunity) dan tantangan (Threat). Dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis yang ada. Terutama mengenai Isu Strategis, Permasalahan Mendesak, dan Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat ini. Dengan memadukan tujuan dan sasaran pengembangan sanitasi, sesuai hasil analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) per sektor yang menghasilkan posisi pengelolaan masing-masing persektor yaitu sektor air limbah domestik, pengelolaan sampah dan drainase. Dengan acuan hasil tersebut, maka Strategi Pengembangan Sanitasi telah dirumuskan strategi. Di bawah ini adalah Strategi Pengembangan Sanitasi Kabupaten Pemalang Tahun 2024 – 2028 dibagi menjadi Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik, Strategi Pengembangan Persampahan, dan Strategi Pengembangan Drainase. Berikut adalah Tabel Strategi Pengembangan Air Limbah Terpusat di Kabupaten Pemalang: Tabel II. 12 Strategi Pengembangan Air Limbah Kabupaten Pemalang No. Strategi Keterangan
1. 1.Menyediakan Fasilitas SPALD Setempat dan Meningkatkan Pelayanannya menyediakan IPLT baru dan meningkatkan layanan IPLT yang ada dengan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pengolahan air limbah seperti jdih.pemalangkab.go.id/ 63 penyedotan limbah tinja rumah tangga sehingga terciptanya kawasan permukiman yang ramah lingkungan
2. 2.Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas Sistem Pengelolan Air Limbah Domestik Terpusat Mendorong terwujudnya penyelenggaraan sanitasi akses aman, layak, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3. 3.Tersedianya peraturan yang memadai mengenai pengelolaan air limbah domestik Menyusun Peraturan Daerah tentang Air Limbah Domestik, Peraturan Bupati tentang LLTT pada Tahun 2024, Peraturan Daerah tentang Retribusi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Kebijakan Strategi SPALD dalam upaya pengelolaan Air Limbah dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan akses aman, layak, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta mengoptimalisasi system pengolahan dan pengangkutan lumpur tinja di daerah Kabupaten Pemalang.
4. 4.Meningkatkan SDM dan Kinerja Pengelola Air Limbah Upaya peningkatan jumlah maupun kualitas SDM pengelola air limbah sehingga sarana dan prasarana air limbah dapat terdata, beroperasional, dan terpelihara dengan baik dan berkala.
5. 5.Meningkatkan Usaha Mengenai STBM di Masyarakat Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat yang terdiri dari 5 pilar khususnya Cuci Tangan Pakai Sabun/ CTPS, Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga/ PAM-RT, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga. Sumber: SSK Kabupaten Pemalang, 2024 Untuk Pengembangan Persampahan, strategi yang disusun adalah sebagai berikut: Tabel II. 13 Strategi Pengembangan Persampahan Kabupaten Pemalang No. Strategi Keterangan
6. 1.Tersedianya Peraturan Daerah tentang Persampahan dan Pembaharuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan upaya pengelolaan sampah dengan tujuan mewujudkan penanganan sampah 100%
7. 2.Mengoptimalkan SDM dan Pengelolaan Kelembagaan Bertujuan meningkatkan persentase pelayanan persampahan dan pengurangan sampah dengan tekonologi yang berkelanjutan.
8. 3.Meningkatkan Sarana Prasarana dalam Penanganan dan Pengurangan Sampah Bertujuan meningkatkan persentase pelayanan persampahan dalam hal penanganan dan pengurangan sampah
9. 4.Peningkatan dan Pengembangan TPA Bertujuan meningkatkan persentase pelayanan persampahan sehingga semua wilayah Kabupaten Pemalang dapat terlayani.
10. 5.Meningkatkan Pengurangan Sampah dari Sumbernya oleh Peran Serta Masyarakat Bertujuan meningkatkan persentase pengurangan sampah yang dilakukan di tingkat masyarakat Sumber: SSK Kabupaten Pemalang, 2024 jdih.pemalangkab.go.id/ 64 Strategi Pengembangan Drianiase Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: Tabel II. 14 Strategi Pengembangan Drainase Kabupaten Pemalang No. Strategi Keterangan
11. 1.Optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui perawatan dan pemeliharaan sarana yang terbangun serta menjaga kebersihan lingkungan Upaya yang dilakukan yaitu dengan :
a.Meningkatkan pengelolaan drainase dari hulu sampai ke hilir guna mengalirkan air hujan berlebihan melalui saluran drainase dan/atau sungai ke badan air dengan waktu seoptimal mungkin.
b.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga darinase dengan pengelolaan sampah melalui pendekatan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan, dikontrol dan dievaluasi bersama masyarakat
c.Penyediaan sarana dan prasarana drainase baik wilayah genangan maupun rob yang berbasis lingkungan.
1. 2.Perbaikan saluran drainase yang tidak memenuhi standar Upaya yang dilakukan yaitu dengan :
a.Perencanaan drainase diharapkan memenuhi standar teknis sehingga fungsi drainase dapat lebih optimal.
b.Melakukan peningkatan sarana pada lokasi yang memiliki resiko genangan yang sangat tinggi dan wilayah rawan banjir Sumber: SSK Kabupaten Pemalang, 2024 2.3.3 RISPAM Kabupaten Pemalang Tahun 2022 – 2042 Permasalahan dalam penyelenggaraan SPAM dibagi menjadi 2 (dua), yaitu persamalahan Teknis dan Permasalahan Non Teknis. Permasalahan teknis sendiri meliputi permasalahan penyelenggaraan SPAM Perumda Air Minum dan Permasalahan Penyelenggaraan SPAM Lembaga Non Perumda Air Minum. Dalam operasionalisasinya, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mulia memiliki beberapa permasalahan atau kendala teknis. Kendala teknis yang sering atau pernah dialami dalam upaya penyediaan air minum adalah sebagai berikut:
1. 1.Adanya penurunan debit sumber air (mata air) dikarenakan musim kemarau atau buruknya kinerja DAS setempat yang menyebabkan rendahnya infiltrasi dan recharge mata air tersebut;
2. 2.Adanya potensi pencemaran pada sumber air baik karena zat organik maupun anorganik;
3. 3.Adanya kebocoran yang mencapai lebih dari 26 %;
4. 4.Adanya kerusakan pipa distribusi karena kecelakaan teknis oleh masyarakat, Lembaga pengelola SPAM non Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum dalam hal ini adalah PAMSIMAS yang pada tingkat masyarakat dikelola oleh KSM. Dalam operasionalisasinya, pengelolaan PAMSIMAS ini menemui beberapa permasalahan atau kendala teknis diantaranya: jdih.pemalangkab.go.id/ 65
5. 1.Air yang keruh atau tercemar oleh kelarutan tanah yang tinggi di awal musim penghujan;
6. 2.Adanya Kondisi dimana sumber air kering atau habis pada musim kemarau;
7. 3.Terputus atau rusaknya pipa distribusi karena permasalahan teknis atau terkena benturan kecelakaan/insiden. Permasalahan Non Teknis seperti kelembagaan, keruangan dan pelanggaran aturan, baik Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum maupun KSM memiliki beberapa permasalahan diantaranya adalah:
8. 1.Adanya tunggakan pembayaran dari konsumen hingga lebih dari 3 bulan;
9. 2.Adanya konflik kelembagaan di Pamsimas karena masalah sosial masyarakat;
10. 3.Adanya pelanggaran atas aturan penggunaan air di masyarakat, misalnya penggunaan air untuk domestik ternyata digunakan untuk kepentingan industri; RENCANA PENTAHAPAN PENGEMBANGAN
11. 1.Tahap Mendesak (1 Tahun) Dalam posisi perencanaan untuk target mendesak ini dilakukan di tahun depan adalah dengan peningkatan pelayanan pada saluran atau sambungan eksisting. Peningkatan ini disertai dengan revitalisasi sambungan dan perbaikan sambungan yang rusak atau bocor. Tahap mendesak ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan air minum baik pada SPAM Perpipaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum maupun pada SPAM Perpipaan Non Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum. Revitalisasi dan perbaikan ini dilakukan di 10 % dari total SR baik oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum maupun Non Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum dengan jumlah total 6.850 SR.
12. 2.Tahap Jangka Menengah (5 Tahunan) Pada tahapan atau jangka waktu menengah lima tahunan, perencanaan difokuskan padan peningkatan pelayanan dan pengusahaan sumber air baru permukaan sebagai air baku untuk pemenuhan. Pada substansi pemenuhan pelayanan air minum berikut merupakan kebutuhan sambungan baru untuk lima tahunan perencanaan di Kabupaten Pemalang. 2.3.4 Perda P2KPKPK (Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas:
a.merumuskan kebijakan dan strategi daerah serta rencana pembangunan daerah terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; jdih.pemalangkab.go.id/ 66
b.melakukan survei dan pendataan skala daerah mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c.melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
d.melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
e.melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
f.memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
g.melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang perumahan dan permukiman; serta
h.melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain itu dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam penetapan lokasi, penanganan dan pengelolaan.
a.Pada tahap penetapan lokasi pemerintah daerah wajib melakukan indentifikasi lokasi, penilaian lokasi, penetapan lokasi serta melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun.
b.Pada tahap penanganan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan penanganan, melakukan sosialisasi dan konsultasi publik dari hasil perencanaan penanganan, serta melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melaiui pola-pola pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.
c.Pada tahap pengelolaan pemerintah daerah wajib melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan, memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat, dan memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat ditinjau dari:
a.Bangunan gedung yang mencakup ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, dan ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung.
b.Jalan lingkungan yang mencakup jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
c.Penyediaan air minum jdih.pemalangkab.go.id/ 67 yang mencakup ketidaktersediaan akses aman air minum dan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
d.Drainase lingkungan yang mencakup drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, ketidaktersediaan drainase, tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan, tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya dan kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
e.Pengelolaan air limbah yang mencakup sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
f.Pengelolaan persampahan yang mencakup prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis, dan tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase
g.Proteksi kebakaran yang mencakup pemeliharaan rutin dan pemeliharaaan berkala 2.3.5 RP2KPKP Kabupaten Pemalang Lokasi dalam dokumen RP2KPKP Kabupaten Pemalang berdasarkan SK Bupati Pemalang Nomor 188.4/620/2014 dan Nomor 188.4/278/2015, Berikut adalah peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang: jdih.pemalangkab.go.id/ PENYUSUNANRP2KPKPKABUPATEN PEMAIANG PETUN.AJ< LETAK PETAKETERANGAN -- _,, _ ---- --·--- ,.,.,.... ~"'""'1-----------------!I Jlritig,nJ1lln PETA SEBARANKAW~ KUMUHPERKOTAAN -MliB/Qmaun ,.-----KAB_UP_A_TE_N_PE_MALANG~~~I ~~~~ ~= Lt*il~ -Plotl~~,. ..... .,.1,ca,~~~ -RdM ·.,.,a,2 ·PIIIIR.,lla.-, K...- ...... .W.UI_.M.<m'.JW..'IIW.,.,._.,._,., l'ET.l'"Ili.AJIC. ·Pllill~~Pnlllllt--1XD.1Nft!M~~ ?lhrX:•1: UIIPITU PUBBALIN&Ql UUPATEI PEULUGU IUIPUU TUU lAIT )AWA ..,... -· 68 Sumber: RP2KPKP Kabupaten Pemalang. 2018 Gambar 2. 6 Sebaran Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ Ptrmuldm.an A"umuh l Pou &ennulcim Ha.rga Lab.an Penghasilan R.enda.hnyaKesada.tan '\'°'a.!lg tidal: Ter.rm ~ITf Rendah ?i.tasyara.katTaha.da.p Pengelo~a.a.n Lingb.mgan I I I I ! "-eti.d.akberdaJ·aan Dalam Pemenuhan Rumah dan LiugJ..-ungan Sehat l I ... , Bfnnutim di Tan.ab .:osong I GeW>gm Ymg BID.km P«untukannya ------>r ~ [ R:TLH J[ J.:f'ttrbiU.Slll mfri.,tru.Jaur I Pfflfflll:imin tltg:.i + 69 Permasalahan kekumuhan di Kabupaten Pemalang digambarkan dalam pohon masalah di bawah ini: Sumber: RP2KPKP Kabupaten Pemalang. 2018 Gambar 2. 7 Pohon Masalah Penyebab Kekumuhan di Kabupaten Pemalang Tantangan yang dihadapi Kabupaten Pemalang saat ini adalah tingkat cakupan air bersih yang mencapai 93,97% ; luas kawasan kumuh perkotaan sebesar 326,82 Ha dengan jumlah RTLH adalah 4.536 Unit; dan 79,55 % akses sanitasi. Tujuan penanganan kumuh di Kabupaten Pemalang Tahun 2020 adalah mewujudkan : “Rumah yang Layak Dalam Permukiman yang Sehat dan Bebas Kumuh” Adapun sasaran pembangunan permukiman kumuh perkotaan Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan 6,03% cakupan pelayanan air minum; 2) Penanganan permukiman kumuh seluas 326,82 Ha; dan 3) Peningkatan 20,45% cakupan pelayanan sanitasi. jdih.pemalangkab.go.id/ Terpenuhlnya penyediaon Sanltasl untuk momcnuhi kebutuhan dasar masyarakat (persampahan, limb8h, dan drainase lingl<Ungan) i[lll... Pemenuhan kebutuhanhunian yang dlleng'kapl dang.an prasarana dan sarana pendulwng, menuju Kola Tan pa Kumuh • i[lll~ Terpenuhinyapenyediaan Air Min um untuk memenuhi kebutuhan das.ar masyarakat TUJUAN: RUMAH YANG LAYAK DAI.AM PER-'1UKI:VIAN YANG SEHAT DAN BEBAS KUM UH Buku Putih SSK Tahun ,ou Akses terbadap SANITASI 79.55% sistem on site 20.45% sistemojfsite 4.536 RTLH KUMUH JILf;.;;:im'lfHasil Verifikasi SK No ,88.4/6,0/,014 dan No z.88.4':.78/z.015 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Pemtukiman Kum uh 326,82 Ha Luasan KAWASAN Perbup No z.4'z.oi5 tenran9 sencan« Induk Pen9emban9an S1stem Perryediaan Air .\fin um Kabupaten Pemalang Tahun2015 Cakupan Pelayanan AIR BERSIH TAi'HANGAN PEMBAl'IIGUNAJ'II KABUPATEN PEMALANG 70 Sumber: RP2KPKP Kabupaten Pemalang. 2018 Gambar 2. 8 Tantangan Penanganan Kumuh di Kabupaten Pemalang Konsep Penanganan Kumuh A. Konsep Penanganan dan Pengembangan Sosial Permukiman Kumuh
1. 1.Pendekatan Property Development Pendekatan ini memiliki pemahaman bahwa kawasan permukiman kumuh akan dikelola secara komersial agar ekonomi lokasi yang tinggi dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan kawasan dan daerah. Dalam hal ini masyarakat penghuni kawasan berkedudukan sebagai kelompok sasaran perumahan, pemerintah sebagai pemilik aset (tanah) dan swasta sebagai investor. Adapun kunci yang harus dimiliki berdasarkan kriteria diatas adalah: - Kriteria vitalitas nilai ekonomis mempunyai nilai tinggi dengan perhitungan skor tinggi. - Kriteria status kepemilikan tanah sebagian besar tanah negara dengan perhitungan skor tinggi hingga sedang. - Kriteria vitalitas non ekonomis dengan skor tinggi hingga sedang. - Kriteria keadaan prasarana sarana dengan perhitungan skor tinggi hingga sedang. - Kriteria komitmen pemerintah dengan perhitungan skor tinggi.
2. 2.Pendekatan Community Based Development Kawasan kurang bahkan hampir tidak mempunyai nilai ekonomis komersial. Dalam hal ini kemampuan masyarakat penghuni sebagai dasar perhatian utama. Dengan demikian masyarakat berkedudukan jdih.pemalangkab.go.id/ 71 sebagai pemeran utama penanganan. Pendekatan ini diutamakan apabila : - Kriteria vitalitas ekonomi memiliki nilai rendah dengan skor sedang hingga rendah. - Kriteria status kepemilikan tanah sebagian besar tanah milik atau tanah adat dengan perhitungan skor sedang hingga rendah. - Kriteria vitalitas non ekonomis dengan perhitungan skor rendah. - Kriteria keadaan prasarana sarana dengan perhitungan skor tinggi hingga sedang. - Kriteria komitmen pemerintah dengan perhitungan skor rendah. Pola pendampingan dan pendekatan dianggap efektif karena selain mengarahkan program penanganan sekaligus menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, penanganan ini harus dilakukan bersamaan dengan penanganan sektor lainnya. Untuk itu diperlukan sebuah wadah koordinasi dalam tataran implementasi ditingkat masyarakat. Upaya penguatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai wadah koordinasi di tingkat masyarakat adalah wadah yang harus diperkuat dengan pendekatan pendampingan masyarakat juga (community empowering). Untuk kawasan kumuh yang sudah sangat sulit ditingkatkan kualitasnya, baik karena alasan kepadatan atau keselamatan lingkungan dan warga, maka diperlukan upaya untuk merumahkan penduduk ke tempat hunian yang lebih layak. Upaya merumahkan penduduk di kawasan permukiman kumuh saat ini dilakukan dengan memberikan kesempatan pindah ke rumah susun sewa (Rusunawa) bagi yang berminat. Upaya merumahkan ini pun perlu dilakukan dengan pendampingan terhadap masyarakat karena terkait dengan pola hidup dan konsekuensi biaya. Sedangkan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih layak, dilakukan dengan penyediaan infrastruktur pendukung pada kawasan tersebut, sehingga akses masyarakat terhadap infrastruktur menjadi lebih mudah.
3. 3.Pendekatan Guided Land Development Kawasan kurang bahkan hampir tidak mempunyai nilai ekonomis komersial ditangani melalui GLD. Dalam hal ini penekanan lebih mengarah dan melindungi hak penduduk asal untuk tetap tinggal pada lokasi semula. Pendekatan diutamakan apabila : - Kriteria vitalitas nilai ekonomis mempunyai nilai rendah dengan perhitungan skor rendah. - Kriteria status kepemilikan tanah sebagian besar tanah milik dengan perhitungan skor rendah. - Kriteria vitalitas non ekonomis dengan perhitungan skor sedang hingga rendah. - Kriteria keadaan prasarana sarana dengan perhitungan skor sedang.
4. 4.Pendekatan Slum Upgrading jdih.pemalangkab.go.id/ 72 Konsep penataan atau perbaikan kualitas pemukiman kumuh (Slum Upgrading) adalah salah satu strategi penanggulangan kemiskinan masyarakat di perkotaan. Pendekatan ini menfasilitasi rakyat miskin kota untuk membuat skema perbaikan (upgrade) perumahan dan infrastruktur secara partisipatif. Para pegiat proyek ini meyakini bahwa cara – cara penataan pemukiman yang alternatif (progresif) dan adil ini bisa menjadi masukan maupun model pemerintah kota dalam mengembangkan kebijakan penataan ruang di masa depan. Dalam pendekatan slum upgrading ini dapat diakukan melalui program perbaikan kampung. Konsep penataan kampung mencakup pengertian perbaikan kualitas pemukiman kumuh (slum-upgrading), yang mencakup aspek sosial, ekonomi, ekosistem dan infrastruktur dari sebuah kampung. Oleh karena itu, sebuah perencanaan penataan kampung memerlukan analisis yang cermat terhadap situasi dan kondisi lokal yang khas. Pengambilan keputusan tentang desain tata kampung mengikuti proses pengorganisasian dan kesepakatan seluruh warga. Prinsip – prinsip dasar dalam kegiatan penataan kampung yang dirinci oleh UN Habitat adalah :
5. 1.Legalisasi status kepemilikan terhadap situs lahan dan perumahan, termasuk regularisasi terhadap perjanjian sewa untuk menjamin masa perbaikan.
6. 2.Penyediaan atau perbaikan pelayanan teknis, misalnya air bersih, limbah dan pengelolaan limbah cair, sanitasi, listrik, trotoar jalan, penerangan jalan.
7. 3.Penyediaan atau perbaikan infrastruktur sosial seperti sekolah, klinik, pusat komunitas, taman bermain, kawasan hijau.
8. 5.Perbaikan lingkungan fisik, termasuk rehabilitasi/peningkatan stok perumahan yang ada.
9. 6.Jika dianggap perlu, pembangunan unit rumah baru termasuk dalam skema up-grading.
10. 7.Desain ulang rencana pembangunan pemukiman, termasuk, penataan ulang situs lahan dan pola jalan sesuai dengan kebutuhan infrastruktur.
11. 8.Perubahan kerangka kebijakan atau peraturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan yang tersedia bagi orang miskin. B. Konsep Penanganan dan Pengembangan Ekonomi Permukiman Kumuh Pengembangan Ekonomi Permukiman Kumuh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu problem yang umum terjadi dalam pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada masyarakat adalah rumusan kebijakan ekonomi yang bersifat top-down, dan sering bersifat makro. Hal tersebut menempatkan masyarakat sebagai obyek kebijakan dan sekaligus objek ekonomi. Masalah komunikasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah sebagai pihak yang menentukan distribusi jdih.pemalangkab.go.id/ 73 sumberdaya ekonomi menjadi kendala lain ketika sektor ekonomi informal yang menjadi kekuatan rakyat tidak mampu menjadi tolak ukur dalam melahirkan kebijakan. Selain itu kemampuan dan keberanian mengartikulasikan kekutan ekonomi dan aspirasinya merupakan kendala umum yang dimiliki banyak masyarakat. Disamping itu juga kemampuan untuk memodifikasi berbagai mekanisme ekonomi yang umum berlaku. Disadari atau tidak, ada keengganan dari pihak pemerintah dan swasta komersial untuk melepaskan sebagian kepentingannya kepada masyarakat. Untuk dapat berjalan sebagai proses sosial maka pemberdayaan ekonomi harus dapat menempatkan masyarakat sebagai tolok ukur utamanya. Penempatan peran ini berarti bahwa secara politis masyarakat yang menentukan ukuran, kriteria dan mekanisme pemberdayaan ekonomi yang akan dilakukan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Namun mekanisme untuk menentukan kebijakan pemberdayaan yang dapat menampung aspirasi semua masyarakat bukanlah hal yang sederhana. Tingkat pendidikan dan sumber daya yang dimilki akan mempengaruhi bentuk sektor ekonomi yang akan menjadi pilihan dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Untuk itu, selain memberikan rumusan kebijakan sepenuhnya kepada masyarakat sebagai subyek ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih layak, kebutuhan akan penguatan sumber daya manusia (capacity building) merupakan sebuah keharusan. Hal ini mengingat bahwa kebutuhan pengetahuan akan berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan suatu program ekonomi. Pembardayaan ekonomi terhadap masyarakat ini dilakukan dalam upaya memberikan penguatan secara partisipatif kepada masyarakat untuk menentukan bentuk dan tujuan sektor ekonomi. C. Konsep Penanganan dan Pengembangan Lingkungan Permukiman Kumuh Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam pola penanganan kawasan kumuh di perkotaan dilakukan melalui 2 pola yaitu : 1) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh Pola pencegahan dilakukan melalui :
a.Pengawasan dan pengendalian, dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
b.Pemberdayaan masyarakat, dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi 2) Peningkatan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh jdih.pemalangkab.go.id/ 74 Peningkatan kualitas didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola penanganan sebagai berikut :
a.Pemugaran, dilakukan untuk perbaikan dan / atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
b.Peremajaan, dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Kegiatan peremajaan dapat berupa perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana sarana serta utilitas umum perumahan dan permukiman. Pola penanganan ini dilakukan untuk status kumuh sedang dengan status lahan legal. Peremajaan kawasan sebagai upaya meningkatkan kemampuan lahan dan memperbaiki tatanan sosial ekonomi kawasan. Peremajaan kawasan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan lahan suatu kawasan kota dan mengembalikan manfaat lahan tersebut sesuai dengan potensi dan kegunaan optimal dari lahan tersebut. Dengan demikian kegiatan peremajaan kota dapat memberikan hasil yang baik. Peremajaan bukan sekedar ditujukan pada perbaikan tatanan fisik, melainkan termasuk perbaikan sosial ekonomi masyarakat di dalam kawasan, sehingga akan lebih mampu menunjang kehidupan kota secara luas. Tujuan dari peremajaan permukiman kumuh adalah : - Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat dan martabat masyarakat permukiman kumuh terutama golongan masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperoleh perumahan yang layak dalam lingkungan permukiman yang sehat dan teratur; - Mewujudkan kawasan yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana tata ruang kota yang bersangkutan; - Mendorong penggunaan lahan yang lebih efisien dengan meningkatkan tertib bangunan, memudahkan penyediaan prasarana dan fasilitas lingkungan permukiman yang diperlukan serta mengurangi kawasan kumuh di daerah perkotaan. Peremajaan kawasan sebagai suatu pendekatan di dalam proses perencanaan kota yang diterapkan untuk menata kembali suatu kawasan dengan tujuan meningkatkan kemampuan lahan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih positif bagi kotanya. Dengan demikian peremajaan kawasan mempunyai konotasi ekonomi dari pemanfaatan sumber daya dalam jdih.pemalangkab.go.id/ 75 memberikan vitalitas baru. Peremajaan kawasan dapat berupa pembangunan kembali (redevelopment) dari suatu bagian kawasan berskala besar di dalam kota secara menyeluruh yang dapat berupa: preservasi dan konservasi, rehabilitasi, rekonstruksi, renovasi, restorasi atau kombinasi dari jenis peremajaan tersebut. Sedangkan lingkup usaha peremajaan kota dapat terdiri atas kegiatan sebagai berikut: - Urban renewal, yaitu rehabilitasi atau peningkatan kualitas kawasan sedemikian sehingga satu atau beberapa macam pola penggunaan lahan akan menjadi lebih efektif, efisien dan lebih baik dari segi estetika dan ekologis lingkungannya dengan tanpa mengubah fungsi kegiatan serta pola penggunaan lahannya. Terdapat 5 (lima) pola urban renewal sebagai strategi penataan peremajaan kota / kawasan perkotaan dan lingkungan permukiman kumuh, yaitu :

(1)Peremajaan permukiman lama melalui KIP (Kampung Improvement Program)
(2)Peremajaan pada prasarana kota
(3)Membangun tanpa menggusur
(4)Fungsi dan pemanfaatan diubah total
(5)Renovasi bangunan dan kawasan lama Pendekatan pelaksanaan urban renewal dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
(1)Perkembangan sosial kultural masyarakat
(2)Memanfaatkan sebanyak mungkin potensi yang ada
(3)Perkembangan mutu ekosistem
(4)Pengembangan mutu
(5)Urban redevelopment, yaitu perubahan fungsi atau kegiatan dari penggunaan lahan lama menjadi pola penggunaan lahan yang baru.
1. c.Permukiman Kembali, dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan / atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. Strategi Penanganan Kumuh Strategi penanganan kumuh ditekankan pada upaya pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Hal ini berkaitan dengan permasalahan utama kumuh di Kabupaten Pemalang, yang bermuara pada ketidakberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungan yang sehat. Sehingga, strategi utama yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni. Dengan peningkatan ekonomi, diharapkan masyarakat dapat mengakses perbaikan dan pemeliharaan rumah menjadi layak, jdih.pemalangkab.go.id/ 76 perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur, serta mampu mendapatkan rumah yang berdiri di atas tanah legal sesuai dengan peruntukannya. Sehingga, permasalahan lain baik yang menyebabkan kekumuhan atau akibat kekumuhan dapat diminimalkan. Strategi kedua yaitu penanganan banjir dan genangan. Banjir dan genangan merupakan permasalahan yang mendukung terciptanya kawasan kumuh. Permasalahan banjir dan genangan ini muncul baik dari kondisi fisik alamiah kawasan, dengan dataran rendah dan daerah cekungan sehingga tercipta genangan; luapan sungai yang sampai ke permukiman, maupun kondisi fisik binaan dimana genangan ini tercipta karena saluran drainase lingkungan kurang memadai dan tifak berfungsi optimal. Strategi berikutnya berkaitan dengan penanganan fisik kawasan, yaitu meningkatkan jumlah rumah layak huni, meningkatkan akses terhadap infrastruktur, serta meningkatkan upaya penyediaan rumah layak huni yang legal. Dengan adanya keterbatasan lahan, pola bermukim yang tidak teratur dan berkepadatan tinggi, serta kemampuan masyarakat yang rendah, maka salah satu upaya penanganan adalah pembangunan rusunawa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penanganan rumah yang bermukim di lahan – lahan ilegal, maupun di kawasan yang rawan terhadap bencana. Sementara itu, perbaikan rumah dan infrastruktur akan mendukung terciptanya kawasan permukiman yang layak. Strategi non fisik, yaitu berkaitan dengan pola perilaku masyarakat. Permasalahan yang menyebabkan kekumuhan antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Di sisi lain, masyarakat masih belum tahu dan paham tentang aturan bangunan dan lingkungan. Oleh karena itu, strategi yang dirumuskan yaitu peningkatan edukasi, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan permukiman dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Strategi lainnya adalah kerjasama lintas sektor dan kemitraan. Kerjasama dilakukan dengan pihak atau badan perbankan dan non perbankan dalam pemberian kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, dilakukan juga kerjasama terkait dengan upaya konsolidasi lahan antara pemilik lahan dengan pengguna atau penyewa. jdih.pemalangkab.go.id/ 77 Tabel II. 15 Permasalahan, Strategi dan Pola Penanganan Kumuh Kabupaten Pemalang PERMASALAHAN STRATEGI OUTPUT YANG DIHARAPKAN POLA PENANGANAN Permasalahan Utama Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan rumah dan lingkungan yang sehat 1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni Dengan peningkatan ekonomi, masyarakat akan dapat:
  1. 1.Bertempat tinggal di lokasi yang legal sesuai peruntukannya
  2. 2.Memperbaiki rumah sehingga menjadi rumah layak huni
  3. 3.Mengakses infrastruktur sesuai persyaratan teknis
  4. 4.Memelihara infrastruktur dan lingkungan kawasan permukiman
  5. 1.Identifikasi sektor-sektor ekonomi strategis yang dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan kawasan
  6. 2.Pembangunan penggerak sektor-sektor ekonomi menengah-kecil
  7. 3.Membangun kemitraan dengan pihak lain terkait kemudahan penyediaan rumah sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah
  8. 4.Peningkatan SDM melalui pelatihan dan edukasi
  9. 5.Fasilitasi pengembangan kelembagaan dalam penyediaan rumah dan infrastrukturnya
  10. 6.Pemberdayaan masyarakat Permasalahan Pendukung Banjir dan genangan akibat kondisi fisik alamiah yang berupa dataran rendah/cekungan 2 Penanganan banjir dan genangan dalam sistem kota dan lingkungan permukiman Bebas banjir dan genangan, air dapat dialirkan ke saluran utama kota POLA PENANGANAN: PENINGKATAN KUALITAS
  11. 1.Pembangunan sumur resapan
  12. 2.Penyediaan pompa dan rumah pompa
  13. 3.Pemeliharaan pompa dan pintu air Banjir dan genangan akibat kondisi fisik alamiah yang berupa luapan sungai Bebas banjir dan genangan, luapan sungai tidak lagi masuk ke kawasan permukiman POLA PENANGANAN: PENINGKATAN KUALITAS
  14. 1.Pembangunan tanggul pada sungai yang belum bertanggul
  15. 2.Pembangunan dan/atau perbaikan talud sungai
  16. 3.Normalisasi sungai jdih.pemalangkab.go.id/ 78 PERMASALAHAN STRATEGI OUTPUT YANG DIHARAPKAN POLA PENANGANAN Banjir dan genangan akibat kondisi fisik binaan yaitu kurangnya kapasitas saluran drainase lingkungan Bebas banjir dan genangan, saluran drainase lingkungan dapat mengalirkan air POLA PENANGANAN: PENINGKATAN KUALITAS
  17. 1.Rehabilitasi – perbaikan saluran drainase lingkungan
  18. 2.Redevelopment – pembangunan saluran drainase lingkungan
  19. 3.Normalisasi saluran drainase lingkungan Rumah tidak layak huni 3 Meningkatkan jumlah rumah layak huni Masyarakat mampu mengakses rumah yang layak huni dan sehat sesuai persyaratan tenis bangunan POLA PENANGANAN: PENINGKATAN KUALITAS
  20. 1.Pemugaran - Renovasi - perbaikan RTLH yang memiliki sertifikat/surat yang diakui secara sah oleh pemerintah menjadi rumah layak huni - Preservasi dan pengendalian – bersamaan dengan renovasi menerapkan aturan dan syarat teknis bangunan, seperti KDB, GSB dll
  21. 2.Permukiman Kembali Resettlement RTLH yang tidak memiliki bukti kepemilikan lahan atau bangunan secara sah ke Rusunawa Keterbatasan Infrastruktur 4 Meningkatkan akses terhadap infrastruktur Masyarakat mampu mengakses infrastruktur yang layak dan aman sesuai dengan persyaratan teknis POLA PENANGANAN: PENINGKATAN KUALITAS
  22. 1.Pemugaran Rehabilitasi – perbaikan infrastruktur kawasan sesuai dengan kondisinya
  23. 2.Peremajaan Redevelopment – pembangunan sarana dan prasarana kawasan jdih.pemalangkab.go.id/ 79 PERMASALAHAN STRATEGI OUTPUT YANG DIHARAPKAN POLA PENANGANAN Keterbatasan lahan sehingga bermukim di lahan kosong yang tidak sesuai peruntukannya (ilegal) 5 Meningkatkan upaya penyediaan rumah layak huni yang legal Bebas permukiman ilegal, penduduk menempati rumah di lokasi legal POLA PENANGANAN: PENINGKATAN KUALITAS Permukiman Kembali
  24. 1.Relokasi - pemindahan warga yang menempati lokasi tidak sesuai dengan peruntukannya di bantaran sungai/rel/tanggul - Pembangunan Rusunawa - Resettlement warga ke Rusunawa
  25. 2.Peremajaan Penataan kembali kawasan eks-relokasi sesuai dengan fungsinya Kekurangtahuan masyarakat tentang aturan bangunan dan lingkungan 6 Peningkatan edukasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap pembangunan permukiman Masyarakat mengerti dan memahami pentingnya pola bermukim yang sesuai dengan aturan bangunan dan lingkungan POLA PENANGANAN: PENCEGAHAN
  26. 1.Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan
  27. 2.Meningkatkan peran serta antara pemerintah dengan pihak lain dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman POLA PENANGANAN: PENINGKATAN KUALITAS
  28. 1.Peremajaan Melakukan restorasi, penataan dan penegasan kepemilikan lahan
  29. 2.Pemugaran Rekonstruksi dengan menerapkan aturan sesuai aturan bangunan dan lingkungan Pola bermukim yang padat dan tidak teratur jdih.pemalangkab.go.id/ 80 PERMASALAHAN STRATEGI OUTPUT YANG DIHARAPKAN POLA PENANGANAN Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan 7 Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat POLA PENANGANAN: PENCEGAHAN
  30. 1.Sosialisasi, edukasi dan promosi rumah dan lingkungan sehat
  31. 2.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan sehat Belum adanya kepemilikan rumah, sehingga sewa dan atau menempati tanah magersari atau tanah negara 8 Kerjasama lintas sektor dan kemitraan Terciptanya kerjasama dan sinkronisasi lintas sektor dalam pemenuhan permukiman yang sehat dan sesuai persyaratan teknis POLA PENANGANAN: PENINGKATAN KUALITAS
  32. 1.Peremajaan - Konsolidasi Lahan antara pemilik lahan dengan pengguna atau penyewa lahan - Pembebasan lahan - Hibah lahan ke Pemerintah Kota
  33. 2.Permukiman Kembali Resettlement warga ke Rusunawa Sumber: RP2KPKP Kabupaten Pemalang, 2018 jdih.pemalangkab.go.id/ 81 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang, lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tersebar di 23 desa/kelurahan dengan luas total 198.258 Ha. Sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada peta di bawah ini: jdih.pemalangkab.go.id/ PF.MF.RINTAII KAAl:PATFK PHIAi.ANG 1.c.tt•"""•.,.... ..._._.. .. :-eu '.'tl!l :a...T ......... ~1--!fl• J SW'O(y"-KOT.U:.\.T.... !t:l, 1 ... 1,.......,,._._ ..__• ~ ...........-. 2U?• MANSUR Hll)i\Yi\l l.,111, .... 1 ........... i..,1111 .. C.UC~o!liUn(',riJ,UT\( li"l'.dlHt•1-..,~ UUPi\11 PLMi\Li\NU l Skala 1 : 185.000 PLIA SLUAKA.;',1 LOKASI l'Ull)1AIIA?\ UA:-11'1::N.MUKIMAN KUMUII L>I KAUUl'All.!.'I 111::..MALANU Ke1rra1g•1 O:.t11•l'r.tnl:.1 Bala\ Admlnhtrul R•••~ Kuta -- - U:11a1 K1:e11nll!lan lb1aiK1.:lut.-h:in llatts RT ~ Rtl Ktrct• Ap1 J11rh1g111" TrMn,purt11,,I ===-Antn Koltklor -l.oli.111 S.•tu,Ku•1uh KumuhKmgan PFTA INSFT.I FC.FNOAI.AMPTRANTT KfPL-rtTSAl\OUPAll NOMOR .. TcYTANO Pl:NLTAPAJ\' LOKASI P[RUMAIIA~ KUMUII OA:,.1 l"LRMl:KJMAN Kl!)1l..11 ----,... \ I I I ....... I eooi. KAUUJIAIL?\ 11liKAL01'0AN ,/ ~ ·r' -i \ ..... ! KARIJPATF.N IT.GAi. t tr"TJfJf1 "°T"' ----- 82 Sumber: SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 Gambar 3. 1 Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 83 Tabel III. 1 Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 1 KAWASAN COMAL 1.495 RT001- RW003 KAUMAN COMAL 222 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 12.125" S 109° 31' 26.257" E 26 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 2 KAWASAN COMAL 2.159 RT001- RW004 KAUMAN COMAL 176 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 59.660" S 109° 31' 22.324" E 26 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 3 KAWASAN COMAL 1.343 RT002- RW003 KAUMAN COMAL 229 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 9.290" S 109° 31' 24.062" E 29 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 4 KAWASAN COMAL 1.359 RT002- RW005 KAUMAN COMAL 170 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 38.050" S 109° 31' 19.694" E 26 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 5 KAWASAN COMAL 1.812 RT003- RW003 KAUMAN COMAL 141 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 5.414" S 109° 31' 26.963" E 32 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 6 KAWASAN COMAL 1.367 RT003- RW005 KAUMAN COMAL 158 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 38.162" S 109° 31' 13.353" E 27 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 7 KAWASAN COMAL 1.546 RT004- RW003 KAUMAN COMAL 232 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 6.178" S 109° 31' 22.794" E 30 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 8 KAWASAN COMAL 2.709 RT004- RW005 KAUMAN COMAL 240 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 35.982" S 109° 31' 12.554" E 31 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 9 KAWASAN COMAL 1.632 RT003- RW004 PECANGAKAN COMAL 257 151-200 Jiwa/Ha 6° 55' 23.315" S 109° 32' 26.863" E 32 Ringa n 9 Sedan g Legal C3/6 10 KAWASAN COMAL 2.799 RT001- RW008 PURWOHARJO COMAL 227 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 52.116" S 109° 31' 50.719" E 28 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 11 KAWASAN COMAL 1.063 RT002- RW008 PURWOHARJO COMAL 139 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 51.386" S 109° 31' 42.385" E 28 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 12 KAWASAN COMAL 1.162 RT003- RW008 PURWOHARJO COMAL 195 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 46.792" S 109° 31' 40.454" E 31 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 84 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 13 KAWASAN COMAL 0.795 RT004- RW007 PURWOHARJO COMAL 180 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 55.956" S 109° 31' 44.281" E 29 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 14 KAWASAN COMAL 3.044 RT005- RW007 PURWOHARJO COMAL 189 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 56.009" S 109° 31' 53.290" E 26 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 15 KAWASAN COMAL 0.993 RT006- RW009 PURWOHARJO COMAL 100 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 50.416" S 109° 31' 31.478" E 26 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 16 KAWASAN COMAL 1.033 RT007- RW009 PURWOHARJO COMAL 299 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 48.372" S 109° 31' 31.203" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 17 KAWASAN COMAL 1.135 RT008- RW009 PURWOHARJO COMAL 240 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 47.018" S 109° 31' 36.038" E 27 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 18 KAWASAN COMAL 1.972 RT009- RW009 PURWOHARJO COMAL 155 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 45.476" S 109° 31' 32.995" E 27 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 19 KAWASAN COMAL 0.893 RT001- RW004 PURWOSARI COMAL 252 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 28.278" S 109° 32' 3.313" E 30 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 20 KAWASAN COMAL 1.066 RT001- RW007 PURWOSARI COMAL 159 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 29.984" S 109° 32' 6.164" E 35 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 21 KAWASAN COMAL 2.291 RT001- RW012 PURWOSARI COMAL 151 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 37.434" S 109° 32' 6.320" E 33 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 22 KAWASAN COMAL 2.248 RT001- RW013 PURWOSARI COMAL 199 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 44.546" S 109° 32' 7.854" E 33 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 23 KAWASAN COMAL 2.394 RT002- RW013 PURWOSARI COMAL 153 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 44.473" S 109° 32' 15.026" E 32 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 24 KAWASAN COMAL 1.434 RT002- RW019 PURWOSARI COMAL 175 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 30.297" S 109° 32' 24.929" E 37 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 25 KAWASAN COMAL 1.819 RT002- RW020 PURWOSARI COMAL 164 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 35.893" S 109° 32' 29.338" E 43 Sedan g 11 Tinggi Legal B1/2 jdih.pemalangkab.go.id/ 85 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 26 KAWASAN COMAL 1.002 RT003- RW012 PURWOSARI COMAL 111 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 39.521" S 109° 32' 11.927" E 33 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 27 KAWASAN COMAL 1.043 RT003- RW001 SIDOREJO COMAL 283 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 49.972" S 109° 32' 22.594" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 28 KAWASAN COMAL 2.361 RT004- RW002 SIDOREJO COMAL 286 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 28.910" S 109° 32' 20.051" E 19 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 29 KAWASAN COMAL 2.122 RT004- RW005 SIDOREJO COMAL 251 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 35.841" S 109° 32' 40.533" E 25 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN COMAL Total 48.091 30 KAWASAN PESISIR 3.342 RT001- RW002 LAWANGREJO PEMALANG 355 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 15.035" S 109° 21' 38.494" E 23 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 31 KAWASAN PESISIR 2.141 RT002- RW001 LAWANGREJO PEMALANG 275 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 12.443" S 109° 21' 39.037" E 20 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 32 KAWASAN PESISIR 2.615 RT003- RW001 LAWANGREJO PEMALANG 172 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 47.140" S 109° 21' 43.262" E 19 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 33 KAWASAN PESISIR 0.620 RT004- RW004 LAWANGREJO PEMALANG 167 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 14.862" S 109° 21' 27.045" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 34 KAWASAN PESISIR 1.872 RT001- RW006 SUGIHWARAS PEMALANG 386 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 3.149" S 109° 22' 15.938" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 35 KAWASAN PESISIR 1.316 RT001- RW007 SUGIHWARAS PEMALANG 355 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 3.224" S 109° 22' 13.540" E 23 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 36 KAWASAN PESISIR 1.899 RT001- RW015 SUGIHWARAS PEMALANG 439 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 15.510" S 109° 22' 9.495" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 37 KAWASAN PESISIR 1.377 RT002- RW005 SUGIHWARAS PEMALANG 453 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 9.716" S 109° 22' 20.082" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 86 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 38 KAWASAN PESISIR 1.476 RT002- RW006 SUGIHWARAS PEMALANG 247 151-200 Jiwa/Ha 6° 52' 10.097" S 109° 22' 15.460" E 21 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 39 KAWASAN PESISIR 2.912 RT002- RW016 SUGIHWARAS PEMALANG 589 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 2.266" S 109° 22' 8.130" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 40 KAWASAN PESISIR 0.585 RT003- RW004 SUGIHWARAS PEMALANG 552 >400 Jiwa/Ha 6° 51' 58.238" S 109° 22' 12.778" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 41 KAWASAN PESISIR 1.551 RT003- RW010 SUGIHWARAS PEMALANG 319 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 31.944" S 109° 22' 20.353" E 18 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 42 KAWASAN PESISIR 1.646 RT004- RW010 SUGIHWARAS PEMALANG 214 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 27.960" S 109° 22' 17.105" E 17 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 43 KAWASAN PESISIR 3.837 RT003- RW016 SUGIHWARAS PEMALANG 510 <150 Jiwa/Ha 6° 51' 51.362" S 109° 21' 54.803" E 42 Sedan g 11 Tinggi Tidak Legal B2/2 44 KAWASAN PESISIR 1.460 RT002- RW001 WIDURI PEMALANG 284 151-200 Jiwa/Ha 6° 52' 5.655" S 109° 22' 29.145" E 20 Ringa n 5 Renda h Tidak Legal C6/9 45 KAWASAN PESISIR 0.939 RT003- RW004 WIDURI PEMALANG 116 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 9.422" S 109° 22' 59.045" E 16 Ringa n 11 Tinggi Tidak Legal C2/3 KAWASAN PESISIR Total 29.587 46 KAWASAN PETARUKAN 1.752 RT001- RW003 ISER PETARUKAN 258 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 0.942" S 109° 28' 18.243" E 37 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 47 KAWASAN PETARUKAN 0.723 RT006- RW002 ISER PETARUKAN 208 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 44.045" S 109° 27' 55.383" E 32 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 48 KAWASAN PETARUKAN 2.080 RT008- RW002 ISER PETARUKAN 208 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 50.606" S 109° 27' 54.255" E 31 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 49 KAWASAN PETARUKAN 1.390 RT008- RW004 ISER PETARUKAN 211 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 9.013" S 109° 28' 33.019" E 39 Sedan g 9 Sedan g Legal B3/5 jdih.pemalangkab.go.id/ 87 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 50 KAWASAN PETARUKAN 0.967 RT009- RW002 ISER PETARUKAN 244 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 53.388" S 109° 27' 47.215" E 35 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 51 KAWASAN PETARUKAN 0.798 RT001- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 187 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 16.468" S 109° 27' 26.258" E 30 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 52 KAWASAN PETARUKAN 2.177 RT001- RW015 PETARUKAN PETARUKAN 110 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 39.086" S 109° 27' 27.189" E 28 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 53 KAWASAN PETARUKAN 0.857 RT002- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 163 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 16.143" S 109° 27' 22.359" E 32 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 54 KAWASAN PETARUKAN 1.644 RT002- RW014 PETARUKAN PETARUKAN 123 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 59.465" S 109° 27' 39.787" E 39 Sedan g 11 Tinggi Legal B1/2 55 KAWASAN PETARUKAN 0.609 RT003- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 209 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 14.114" S 109° 27' 26.378" E 33 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 56 KAWASAN PETARUKAN 0.790 RT004- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 169 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 13.908" S 109° 27' 22.627" E 32 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 57 KAWASAN PETARUKAN 0.751 RT005- RW004 PETARUKAN PETARUKAN 120 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 47.956" S 109° 26' 56.130" E 28 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 58 KAWASAN PETARUKAN 0.546 RT005- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 176 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 11.774" S 109° 27' 26.515" E 25 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 59 KAWASAN PETARUKAN 0.626 RT006- RW004 PETARUKAN PETARUKAN 86 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 48.075" S 109° 26' 58.364" E 22 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 60 KAWASAN PETARUKAN 0.934 RT006- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 151 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 11.552" S 109° 27' 23.745" E 28 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 61 KAWASAN PETARUKAN 0.561 RT007- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 253 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 9.109" S 109° 27' 23.927" E 28 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 62 KAWASAN PETARUKAN 0.671 RT008- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 148 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 6.500" S 109° 27' 20.564" E 30 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 88 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 63 KAWASAN PETARUKAN 0.756 RT009- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 373 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 9.646" S 109° 27' 19.152" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 64 KAWASAN PETARUKAN 0.601 RT011- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 157 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 4.992" S 109° 27' 21.108" E 26 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PETARUKAN Total 19.233 65 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.933 RT001- RW003 MULYOHARJO PEMALANG 108 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 27.001" S 109° 23' 50.200" E 22 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 66 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.262 RT001- RW014 MULYOHARJO PEMALANG 178 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 58.572" S 109° 23' 2.744" E 22 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 67 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.190 RT001- RW018 MULYOHARJO PEMALANG 263 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 40.462" S 109° 23' 4.544" E 17 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 68 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 0.872 RT002- RW006 MULYOHARJO PEMALANG 126 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 29.999" S 109° 23' 22.743" E 17 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 69 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 0.480 RT002- RW014 MULYOHARJO PEMALANG 198 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 55.475" S 109° 23' 3.654" E 27 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 70 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 0.632 RT002- RW018 MULYOHARJO PEMALANG 320 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 43.139" S 109° 23' 5.219" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 71 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 0.698 RT003- RW006 MULYOHARJO PEMALANG 197 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 32.289" S 109° 23' 22.544" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 72 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.283 RT003- RW014 MULYOHARJO PEMALANG 286 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 53.058" S 109° 23' 2.282" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 73 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.786 RT001- RW001 PELUTAN PEMALANG 393 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 48.849" S 109° 22' 39.238" E 28 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 74 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.501 RT001- RW009 PELUTAN PEMALANG 544 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 9.309" S 109° 22' 59.433" E 18 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 89 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 75 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.134 RT002- RW001 PELUTAN PEMALANG 440 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 48.465" S 109° 22' 42.477" E 18 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 76 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.415 RT003- RW007 PELUTAN PEMALANG 394 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 58.074" S 109° 22' 53.069" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 77 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.866 RT004- RW007 PELUTAN PEMALANG 491 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 1.244" S 109° 22' 53.062" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 78 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.627 RT005- RW007 PELUTAN PEMALANG 427 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 1.548" S 109° 22' 59.648" E 17 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 79 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.348 RT006- RW006 PELUTAN PEMALANG 465 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 50.928" S 109° 22' 51.843" E 16 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 80 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.672 RT005- RW006 PELUTAN PEMALANG 333 151-200 Jiwa/Ha 6° 52' 55.089" S 109° 22' 53.113" E 18 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG Total 20.695 81 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 0.571 RT001- RW009 BOJONG BATA PEMALANG 235 >400 Jiwa/Ha 6° 54' 50.393" S 109° 23' 23.992" E 23 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 82 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 2.132 RT002- RW010 BOJONG BATA PEMALANG 287 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 59.713" S 109° 23' 25.813" E 17 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 83 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 1.338 RT003- RW010 BOJONG BATA PEMALANG 155 <150 Jiwa/Ha 6° 55' 1.991" S 109° 23' 25.226" E 17 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 84 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 1.334 RT003- RW011 BOJONG BATA PEMALANG 291 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 52.778" S 109° 23' 20.896" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 85 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 1.240 RT004- RW010 BOJONG BATA PEMALANG 231 151-200 Jiwa/Ha 6° 55' 5.094" S 109° 23' 23.729" E 20 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 86 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 1.070 RT002- RW006 PADURAKSA PEMALANG 188 151-200 Jiwa/Ha 6° 56' 27.737" S 109° 22' 55.002" E 22 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 90 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 87 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 1.050 RT003- RW006 PADURAKSA PEMALANG 182 151-200 Jiwa/Ha 6° 56' 24.116" S 109° 22' 55.114" E 20 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 88 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 1.437 RT004- RW006 PADURAKSA PEMALANG 166 <150 Jiwa/Ha 6° 56' 21.824" S 109° 22' 54.167" E 22 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 89 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 0.636 RT006- RW005 PADURAKSA PEMALANG 168 201-400 Jiwa/Ha 6° 56' 21.270" S 109° 22' 59.473" E 23 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 Total 10.808 90 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.368 RT001- RW001 BANJARAN TAMAN 203 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 33.153" S 109° 24' 55.770" E 21 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 91 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.533 RT001- RW004 BANJARAN TAMAN 216 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 48.573" S 109° 24' 50.257" E 18 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 92 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.857 RT001- RW005 BANJARAN TAMAN 120 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 55.759" S 109° 24' 50.443" E 21 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 93 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 2.843 RT001- RW007 BANJARAN TAMAN 319 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 46.811" S 109° 25' 43.093" E 24 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 94 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.914 RT002- RW001 BANJARAN TAMAN 159 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 31.873" S 109° 24' 59.652" E 23 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 95 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.100 RT002- RW005 BANJARAN TAMAN 122 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 53.640" S 109° 24' 51.523" E 21 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 96 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.973 RT002- RW007 BANJARAN TAMAN 174 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 41.452" S 109° 25' 49.199" E 21 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 97 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.424 RT003- RW005 BANJARAN TAMAN 140 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 58.268" S 109° 24' 54.507" E 20 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 98 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.720 RT005- RW005 BANJARAN TAMAN 129 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 55.294" S 109° 24' 57.642" E 23 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 91 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 99 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.533 RT006- RW005 BANJARAN TAMAN 231 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 55.534" S 109° 25' 0.612" E 22 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 10 0 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 2.163 RT001- RW008 BANJARDAWA TAMAN 256 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 45.331" S 109° 24' 25.677" E 16 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 10 1 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.708 RT002- RW005 BANJARDAWA TAMAN 153 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 46.830" S 109° 24' 35.808" E 20 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 10 2 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.571 RT003- RW005 BANJARDAWA TAMAN 139 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 44.838" S 109° 24' 35.629" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 10 3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.217 RT005- RW005 BANJARDAWA TAMAN 235 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 42.451" S 109° 24' 36.921" E 26 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 10 4 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.537 RT002- RW003 JEBED UTARA TAMAN 246 151-200 Jiwa/Ha 6° 55' 18.186" S 109° 24' 49.823" E 21 Ringa n 5 Renda h Legal C5/9 10 5 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.929 RT003- RW004 JEBED UTARA TAMAN 253 <150 Jiwa/Ha 6° 55' 17.853" S 109° 24' 46.381" E 21 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 10 6 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.720 RT003- RW010 JEBED UTARA TAMAN 178 201-400 Jiwa/Ha 6° 55' 29.496" S 109° 25' 32.363" E 23 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 10 7 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.702 RT001- RW005 PEDURUNGAN TAMAN 232 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 24.347" S 109° 25' 2.872" E 20 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 10 8 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 2.330 RT001- RW008 PEDURUNGAN TAMAN 299 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 18.913" S 109° 25' 11.342" E 19 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 10 9 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.237 RT001- RW009 PEDURUNGAN TAMAN 301 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 12.859" S 109° 25' 20.459" E 25 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 11 0 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.970 RT002- RW013 PEDURUNGAN TAMAN 264 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 28.655" S 109° 25' 50.287" E 16 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 11 1 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.257 RT002- RW014 PEDURUNGAN TAMAN 217 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 38.506" S 109° 25' 46.494" E 18 Ringa n 9 Sedan g Legal C3/6 jdih.pemalangkab.go.id/ 92 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 11 2 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.073 RT002- RW015 PEDURUNGAN TAMAN 218 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 31.897" S 109° 25' 47.485" E 20 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 11 3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.532 RT003- RW004 PEDURUNGAN TAMAN 335 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 29.087" S 109° 24' 53.723" E 19 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 11 4 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.267 RT003- RW008 PEDURUNGAN TAMAN 254 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 18.089" S 109° 25' 19.297" E 17 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 11 5 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.565 RT004- RW005 PEDURUNGAN TAMAN 253 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 30.085" S 109° 25' 0.311" E 20 Ringa n 5 Renda h Legal C5/9 11 6 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.745 RT004- RW007 PEDURUNGAN TAMAN 175 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 4.854" S 109° 25' 6.368" E 23 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 11 7 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 2.411 RT005- RW006 PEDURUNGAN TAMAN 305 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 9.281" S 109° 25' 16.247" E 19 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I Total 37.197 11 8 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.014 RT001- RW015 BEJI TAMAN 132 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 40.170" S 109° 24' 46.949" E 23 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 11 9 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.614 RT002- RW003 BEJI TAMAN 426 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 25.583" S 109° 24' 45.498" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 12 0 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 2.239 RT003- RW008 BEJI TAMAN 185 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 27.533" S 109° 25' 1.249" E 41 Sedan g 11 Tinggi Legal B1/2 12 1 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.649 RT001- RW005 KABUNAN TAMAN 225 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 11.506" S 109° 24' 48.024" E 19 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 12 2 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.247 RT001- RW021 KABUNAN TAMAN 237 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 14.877" S 109° 25' 44.637" E 17 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 12 3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.795 RT002- RW005 KABUNAN TAMAN 249 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 14.387" S 109° 24' 47.620" E 25 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 93 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 12 4 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.490 RT002- RW006 KABUNAN TAMAN 173 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 14.617" S 109° 24' 54.664" E 17 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 12 5 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.478 RT002- RW021 KABUNAN TAMAN 241 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 11.235" S 109° 25' 46.463" E 27 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 12 6 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.389 RT003- RW005 KABUNAN TAMAN 198 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 13.426" S 109° 24' 50.460" E 22 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 12 7 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.853 RT003- RW006 KABUNAN TAMAN 163 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 12.594" S 109° 24' 54.970" E 19 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 12 8 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.673 RT003- RW013 KABUNAN TAMAN 171 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 22.940" S 109° 25' 9.023" E 19 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 12 9 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.755 RT003- RW014 KABUNAN TAMAN 209 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 21.875" S 109° 25' 10.448" E 18 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 13 0 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.789 RT003- RW021 KABUNAN TAMAN 174 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 15.323" S 109° 25' 46.559" E 24 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 13 1 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.673 RT004- RW005 KABUNAN TAMAN 212 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 13.877" S 109° 24' 52.323" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 13 2 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.726 RT004- RW006 KABUNAN TAMAN 165 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 9.808" S 109° 24' 55.949" E 25 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 13 3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.706 RT005- RW006 KABUNAN TAMAN 230 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 6.831" S 109° 24' 56.464" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 13 4 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.892 RT001- RW009 TAMAN TAMAN 326 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 7.462" S 109° 23' 59.985" E 20 Ringa n 9 Sedan g Legal C3/6 13 5 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.761 RT002- RW003 TAMAN TAMAN 296 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 0.847" S 109° 24' 33.163" E 26 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 13 6 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.214 RT003- RW001 TAMAN TAMAN 396 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 50.567" S 109° 24' 49.967" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 94 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 13 7 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.514 RT003- RW009 TAMAN TAMAN 327 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 1.987" S 109° 24' 1.712" E 22 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 13 8 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 2.480 RT004- RW002 TAMAN TAMAN 452 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 54.436" S 109° 24' 36.873" E 25 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 13 9 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.322 RT005- RW003 TAMAN TAMAN 352 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 12.104" S 109° 24' 35.418" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 14 0 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.217 RT001- RW005 WANAREJAN SELATAN TAMAN 176 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 2.286" S 109° 23' 31.415" E 23 Ringa n 3 Renda h Legal C5/9 14 1 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.696 RT001- RW007 WANAREJAN SELATAN TAMAN 253 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 38.179" S 109° 24' 16.339" E 30 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 14 2 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.751 RT002- RW007 WANAREJAN SELATAN TAMAN 258 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 37.304" S 109° 24' 18.180" E 25 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 14 3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.263 RT003- RW005 WANAREJAN SELATAN TAMAN 239 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 2.839" S 109° 23' 27.268" E 20 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 14 4 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.294 RT006- RW001 WANAREJAN UTARA TAMAN 492 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 12.640" S 109° 23' 49.383" E 17 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 14 5 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.151 RT007- RW001 WANAREJAN UTARA TAMAN 473 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 17.406" S 109° 23' 48.158" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II Total 32.645 KAB. PEMALANG TOTAL 198.25 8 Sumber: SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 95 3.2. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi Profil kawasan permukiman kumuh disusun berdasarkan SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang. Dalam profil ini, akan dijelaskan mengenai kondisi eksisting kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang meliputi kondisi kekumuhan, tipologi kumuh, karakteristik, permasalahan utama, pertimbangan lain, kondisi 7 aspek kekumuhan, peta dan persebaran lokasi kumuh, riwayat penanganan kumuh, serta gambaran kelembagaan lokal. 3.2.1 Profil Desa/Kelurahan Profil Desa/Kelurahan merupakan profil untuk masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Pemalang sesuai dengan jumlah lokasi kumuh dalam SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang. Tabel III. 2 Lokasi Desa/Kelurahan dan Luas (Ha) di Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang No. Desa/Kelurahan Luas (Ha)
  34. 1.Kauman 13.791
  35. 2.Pecangakan 1.632
  36. 3.Purwoharjo 13.996
  37. 4.Purwosari 13.145
  38. 5.Sidorejo 5.526
  39. 6.Lawangrejo 8.719
  40. 7.Sugihwaras 18.470
  41. 8.Widuri 2.398
  42. 9.Iser 6.913
  43. 10.Petarukan 12.321
  44. 11.Mulyoharjo 8.349
  45. 12.Pelutan 12.346
  46. 13.Bojong Bata 6.615
  47. 14.Paduraksa 4.194
  48. 15.Banjaran 13.264
  49. 16.Banjardawa 4.659
  50. 17.Jebed Utara 4.186 jdih.pemalangkab.go.id/ 96 No. Desa/Kelurahan Luas (Ha)
  51. 18.Pedurungan 15.088
  52. 19.Beji 4.867
  53. 20.Kabunan 11.224
  54. 21.Taman 9.183
  55. 22.Wanarejan Selatan 4.926
  56. 23.Wanarejan Utara 2.445 Total 198.258 Sumber: Tim penyusun, 2025 Berikut adalah profil 23 Desa/Kelurahan yang termasuk dalam lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang: jdih.pemalangkab.go.id/ • Kebe<adaan dan aktivitas LKM ada dan a ktif • Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi Terletak pada fungsi strategis di Kecamatan Comal Kepadatan penduduk tinggi Potensi masyarakat lebih cenderung kepada sektor jasa dan perdagangan. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi • Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 75 rumah tangga) • Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah ( 325 rumah tangga) • Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll), kontruksi/bangunan Tingkat Ring an Ringan Ringan Ring an Ringan Ring an Ringan Ringan Kekumuhan KAUMAN RT001 ·RW003 1.495 26 2 KAUMAN RT001-RW004 2.159 26 3 KAUMAN RT002-RW003 1.343 29 4 KAUMAN RT002-RWOOS 1.359 26 KAUMAN RT003-RW003 1.812 32 6 KAUMAN RT003-RWOOS 1.367 27 7 KAUMAN RT004-RW003 1.546 30 8 KAUMAN RT004-RWOOS 2709 31 TOTAL: 13.791 RT/RW luas (Ha) Nilai lingkup Administrasi No. Kelurahan/ Desa SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Na111a BKM/LKM · Harapan Rakyat St.al us • Mandiri Legalitas . Akta No. 23 Tanggal 1 S Juli 2020; Notaris Sugihano,SH.Sp.N Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai • Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman • Sistem pengolahan sampah dan Jimbah home industry belum memenuhi syarat teknis • Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan/perindustrian/pasar/perdaganganperkant oran/pertanian PERMASALAHAN UMUM : 1,568 Jiwa : 422 KK : 286 KK Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumlah MBR Kependudukan Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah Karakteristik : Permukiman Perkotaan Tingkdt Kekumt>han, Jipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° 53' 9.290" 5 : 109' 31' 24.062" E Koordinat latitude Longitude GEOGRAFIS 13.791 Ha DESA KAUMAN 97 jdih.pemalangkab.go.id/ -.\I ;t·~2'·~- ' .,,, . ~.Lm,.;,- .. 0.001(, 0.00% 976J'Jo 100.00'1!> 39~/ll, )6 7ff,,t, 0.00% 95.81% O.O'J% ~.92% 62.32% 4)47Jt., 4625 V6<;'11. 0.00')6 91.2~); ~ -~···
2. a.Kebda<t~atu•an Bang1..nan
3. b.~;,I lit) Pc,m.1K;Hn JAlan llngkunga.11
4. b.KetJo..atc~oiaan Draina~e < (J.)itM IConstrJ-:si OrJinase J Kttict.lkh~,~ "'1t'I PrJQr,>n,1Pro1tk~ Ktbl'lr,llM b Sl<ttrn ~un ~mpahan yarC') tid-,t- KWDI St.AN:1• 'ck.n,i. a PraSA'-,"-1 (Mn Sarana P~mpb,...,, TidM Sf'f;l,ai dcflgilfl pt:By.1,at.Jn *ck.n,i.
5. b.Prasara'\a da,, Sanna :>enqelo aan Ai, L1moah T1clJk Sesw ~n Pe1),y;,rJt)1, Teknls ;,1 Setcm Pcogc:lo&un All lJn'iboJt- 1 idJ~ Scs1.;.ul Standar T~Jcr~ Prosentase Permasalahan Kekumuhan O Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran 263 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak 25 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 1/orang/hari) Proteksi Kebakaran Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 1,491 meter 421 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 1, 178 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 7 Unit Rumah Tangga 422 KK tidak dilengkapi saraoa prasarana sampah sesuai dengan psrsyaratan teknis 412 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 113 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 167 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai stander teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 13.791 Ha Luas genangan = 0 Ha 1,337 Meter kebutuhan drainase ideal 56 meter saluran drainase eksisting O meter kontruksi saluran tidak memadai Drainase Lingkungan 313 Unit banqunan tidak teratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 112 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 343 Unit = 112 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 98 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 SK2018 SK2022 SK2024 IC8lurah9nl Kekumuhan Awai Kekumuhan Akhlr K.icumuhan.,... RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) (Ha) Nllal Tingkat Nllal Tlngkat (Ha) Nllai Tlngkat KAUMAN Belum 14.76 RT001 ·RW003 1A9 28 Ringan 26Ringan RT001 ·RW003 1.495 26 Ringan Masuk SK KAUMAN RT001-RW004 2.16 26 Ring an 26Ringan RT001 ·RW004 2.159 26 Ringan KAUMAN RT002-RW003 1.45 29 Ringan 29Ringan RT002-RW003 1.343 29 Ringan KAUMAN RT002·RWOOS 1.67 26 Ringan 26Ringan RT002-RW005 1.359 26 Ringan KAUMAN RT003-RW003 2.07 35 Ring an 32 Ringan RT003-RW003 1.812 32 Ringan KAUMAN RT003-RWOOS 2.47 27 Ring an 27 Ringan RT003-RWOOS 1.367 27 Ringan KAUMAN RT004-RW003 1.55 30 Ring an 30Ringan RT004-RW003 1.546 30 Ringan KAUMAN RT004-RWOOS 3.71 31 Ring an 31 Ringan RT004-RW005 2.709 31 Ringan KAUMAN TOtlll 14.76 16.57 13.791 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 99 Gambar 3. 2 Profil Desa Kauman jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada fungsi strateqrs di Kecamatan Comal: industry rumah tangga dan pertanian Kepadatan penduduk tinggi Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Potensi lokal unggulan antara lain terdapat industry kerupuk. industry keci makanan/kue dan pembuatan batu bata. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 0 rurnah tangga) Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah ( 77 rumah tangga) Sebagian besar pendudulmya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel dll). Pertanian,perkebunan.kehutanan, peternakan : 2S7 Jiwa : 70 KK : 28 RT Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumlah MBR Ungkup Administrasi Kekumuhan No. Luas Kelurahan/ RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Desa PECANGAKAN RT003·RW004 1.632 32 RI NGAN SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabu paten Pemalang terhedap penanganan perrnukirnan kumuh tinggi Nama BKM/LKM : Ga ruda Status : Mandiri Legalitas : Akta No. 24 Tanggal 19 Agustus 2020; Notaris Sugiharto,SH,Sp.N Kondisi bangunan yang tidak teratur dan belum memenuhi persyeratan teknis bangunan Kondisi jalan yang mengalami kerusakan Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum mernenuhi syarat teknis Sebagain rurnah tangga belum dilengkapi dengan pengelolaan air limbah PERMASALAHAN UMUM : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° ss· 23.31 s-s : 109° 32' 26.863"E Koordinat Latitude Longitude GEOGRAFIS 1.632 Ha Luas Kumuh DESA PECANGAKAN 100 jdih.pemalangkab.go.id/ 52 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran Proteksi Kebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 0 Unit Rumah Tangga 70 KK tidak dilengkapi sarana craseraoa sampan sesuai dengan persyaratantsknis 70 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai stander teknis 25 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 26 KK dengan sarpras air lirnbah tdk sesuai standar teknis 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 37.14% 35.71% 100.00% 0.00% 0.00% 25.71% 0.00% 54.73% 9.26% 32.69% 0.00% 100.00%a <ctida.«.tcr.~lu1an Burrgu•u:in b tidak !:-rocnuh1r'lya Kcbutuhan A, M1nu1n c <1,..Jlitas <onstlul<si Or.linase • k~ldlr"1t•Sc<liaM P1a,(\lf31'1.\ PfOttk}i Kt-bJkJl3f'\ b ~)lc,n P~1"'i1e-lu •m Pcr>.t<l)p,,1\,1) )'Jny tH.IJk s,e5u1, Su1nd1r T@kn1~ • Pr~ • "d.Wl S,ti,.ir'IJ Perwtll(IIJ:huo I ld.:ik S<-1io,1,l1 df"9an P"'l"SYfrAtanTfl'kni~ b_ :>rJw1,>,1o1 d.J'l S,>r.t11J ~cnye cl.iJu An Lir-ob;.,h Tidak SfO'Wai dengan Per-.yar~tan TPkni~ • S.stc:i1 P.:-rigclola,un Air umbah T1dak Scsuar St,:1ndar Tekni~ Prosentase Permasalahan Kekumuhan Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 1.632 Ha Luas genangan = 0 Ha 310 Meter kebutuhan drainase ideal 310 meter saluran drainase eksisting 310 meter kontruksi saluran tidak memadai .. , -·~ -- Drainase Lingkungan O KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang arnan dan layak 18 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 441 meter 266 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 266 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 52 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 17 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 52 Unit = 17unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 101 jdih.pemalangkab.go.id/ 3.70PECANGAKAN otll 9Tidak KumuhRing an362.00RT004-RW004PECANGAKAN Nilai Tingkat 32Ringan1.632RT003-RW004 Nilai Tingkat 32 RinganRing an371.703.21 RT003-RW004PECANGAKAN Belum Masuk SK Nilai Tingkat Kekumuhan Luas (Ha) RT/RW Kekumuhan AkhirKekumuhan Awai Luas (Ha) RT/RW Luas (Ha) RT/RW Luas (Ha) RT/RW SK2024SK2022 II SK201851(2014 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 102 Gambar 3. 3 Profil Desa Pecangakan jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada fungsi strategisdi KecamatanComaldan te<masuk kelurahan yang maiu karena terdapat pasaryang cukup berkembang, terdpat sub terminal bus AKAP dan juga stasiun kereta api. Kepadatan penduduk linggi Potensi masyarakat lebih cenderungkepadasektirjasa dan perdagangan. Dukungan masyarakat terhadap pembangunantinggi Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 56 rumah tangga) Jumlah lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/Surat yang diakui p,,merintah ( 430 rumah tangga) Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdaganganf.iasa(guru. tenaga kesehatan,hotel. di~. lndustri /pabrik 2 PURWOHARJO RT002-RW008 PURWOHARJO RT003-RW008 4 PURWOHARJO RT004-RW007 PURWOHARJO RT005-RW007 6 PURWOHARJO RT006-RW009 7 PURWOHARJO RT007-RW009 8 PURWOHARJO RT008-RW009 9 RT/RW Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif Komitmen Pemerintah kelural1an dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhactap 1xman9anan permokiman kumuh til,ggi : Sejahtera Abadi : Mandiri : Akta No. 21 Tanggal 14 Ju Ii 2020; Notaris Sugiharto,SH,Sp.N Nama BKM/LKM Status Legalitas Kondisi bangunan yang tidak teratur dan belum memenuhi persyaratan teknis bangunan Kondisijalan yang mengalami kerusakan Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Permukiman sebagain belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran Sistem pengolahan sampah belum memenuhi syarat teknis PERMASALAHAN UMUM Luas Kekumuhan (Ha) Nilai Tingkat 2.799 28Ringan 1.()63 28Ringan 1.162 31 Ringan 0.795 29Ringan 3.()44 26Ringan 0.993 26Ringan 1.033 22Ringan 1.135 27Ringan 27Ringan Ungkup Administrasi Kelurahan/ Desa PURWOHARJO RT001-RW008 No. : 1,724 Jiwa : 475 KK : 199 KK KeJ>endudulcan : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan Jumlah Penduduk Jurnlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik 13.996 Ha Tingkat l(ekumuhan, Tipoiogi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH : 6° 53' 48.372" S : 109° 31' 31.203" E Koordinat Latitude Longitude GEOGRAFISLuas Kumuh KEL. PURWOHARJO 103 jdih.pemalangkab.go.id/ a <etidakteraturan Sangunan 703% /600% 632%b Tldak tc-rp,wuhinyaKebuh,han AJr \.1 num a KE'tidakmamp1..an M;:,nga irkan Limpa~nnAir o.~ 83.05%b. <etida<tersediaan Ora nese c Kua!itc1s Konstruksi DrainJse 9.)61' 1432% 100.0<.'!!> .& kt"'d."cttr'-t<1•i11.tn Pl'M.:trana P1ottksi K,b,'11(.'ltal"I o 00'1b b S,~,m ~r-gelolaan re-r<;11rop11han>·an9 tidak ~C');U.J StJfld.il' I cknl~
6. a.Pr,iKdranad,-n Sar.maPerc.am~han Tidak Sesuat dcogo1•1 μcr~y,1utoo lekr\l~
7. b.:>rasar-ana da'l Safana Pengclolaan Air Umbah T~ ShuJi del'9,1n DefsyJtatJn Tek:nis
8. a.~cm Pc-ngdo:o.:mAu Li1"'ll.wh I idok. Sesu<11 StandarTelmis Prosentase Permasalahan Kekumuhan - . - ....,..,. - ·-::r··. .: .:!t ----·· -;, ~·.... , ..:5-n·_ •. .. -·-··-·- ----·- -·- ·--· O Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 355 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran 361 KK tidak mengaksesair (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak 30 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Proteksi Kebakaran Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 2.085 meter 523 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 270 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 48 Unit Rumah Tangga 475 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesual dengan persyaratanteknis 407 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 44 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 68 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 13.996 Ha Luas genangan = 0 Ha 1, 180 Meter kebutuhan drainase ideal 200 meter saluran drainase eksisting O meter kontruksi saluran tidak memadai Drainase Lingkungan 164 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 91 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 355 Unit = 91 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 104 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 SK 2018 SK2022 SK2024 IC.eknhln,/ Kekumuhan Awai K•kumuhan Akhlr Kekumuhan.,... RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) (Ha) Nilal Tlngkat Nilai Tlngkat (Ha) Nilai Tingkat PURWOHARJO 7.45 7.45 RT001-RW007 1.67 27 Ringan 14 Tidak Kumuh PURWOHARJO RT001-RW008 3.29 28 Ringan 28 Ringan RT001 -RW008 2.799 28Ringan PURWOHARJO RT002-RW007 1.21 27 Ringan 14 Tidak Kumuh PURWOHARJO RT002-RW008 1.06 28 Ringan 28 Ringan RT002-RW008 1.063 28Ringan PURWOHARJO RT003-RW007 0.73 25 Ringan 15 Tidak Kumuh PURWOHARJO RT003-RW008 1.33 31 Ringan 31 Ringan RT003-RW008 1.162 31 Ringan PURWOHARJO RT004-RW007 0.79 29 Ringan 29 Ringan RT004·RW007 0.795 29Ringan PURWOHARJO RT005-RW007 3.90 26 Ringan 26 Ringan RT005-RW007 3.044 26Ringan PURWOHARJO RT006·RW009 0.99 26 Ringan 26 Ringan RT006·RW009 0.993 26Ringan PURWOHARJO RT007-RW009 1.03 27 Ringan 22 Ringan RT007 -RW009 1.033 22Ringan PURWOHARJO RT008·RW009 1.13 27 Ringan 27 Ringan RT008-RW009 1.135 27 Ringan PURWOHARJO RT009-RW009 1.98 27 Ringan 27 Ringan RT009-RW009 1.972 27 Ringan 7.45 7.45- 19.11 13.996 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 105 Gambar 3. 4 Profil Kelurahan Purwoharjo jdih.pemalangkab.go.id/ • Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif • Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi Terletak pada fungsi strategis di Kecamatan Comal Kepadatan penduduk tinggi Potensi masyarakat lebih cenderung kepada sektir jasa dan perdagangan Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 282 rumah tangga) Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah ( 299 rumah tangga) Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll). kontruksi/bangunan Lingkup Administrasi Luas Kekumuhan No. Kelurahan/ (Ha) Des a RT/RW Nilai Tingkat PURWOSARI RTOOl ·RW004 0.893 30 Ringan 2 PURWOSARI RTOOl ·RW007 1.066 35 Ringan 3 PURWOSARI RT001-RW012 2.291 33 Ringan 4 PURWOSARI RTOOl -RW013 2.248 33 Ringan 5 PURWOSARI RT002-RW013 2394 32 Ringan 6 PURWOSARI RT002-RW019 1434 37 Ringan 7 PURWOSARI RT002-RW020 1 819 43 Sedang 8 PURWOSARI RT003·RW012 1.002 33 Ringan SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Nama BKM/LKM · Maju Status : Mandiri Legalitas : Akta No. 07 Tanggal 5 Mei 2011; Notaris Wei as Widiastuti,S H Kondisi bangunan yang tidak teratur dan belum memenuhi persyaratan teknis bangunan Kondisi jalan yang mengalami kerusakan Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Permukirnan sebagain belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran Sistem pengolahan sampah belum memenuhi syarat teknis Belum tersedianya sarans prasarana proteksi kebakaran PERMASALAHAN UMUM Jumlah Penduduk 1,364 Jiwa Jumlah KK · 406 KK Jumlah M8R . 214 KK Ke1>endu ukan Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah Karakteristik : Permukiman Perkotaan Tingkat Kekumuhan, lipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° 54' 29.984" S : 109° 32' 6.164" E 13.145 Ha Koordinat Latitude Longitude Luas Kum uh DESA PURWOSARI 106 jdih.pemalangkab.go.id/ •...•.• ,,._ OX>ll 2000% 4000% 600014 SO:)()% 100~ 12000% 9446% b T1d<1k terpenuh'nya Kebt.ttllanlw Mn.irn 6.65% 5.54% 3670% -2,414% ................. ~89'1 -------- 319411. a Kebdakm.impuan ..'engaftrkan UITl)asan An· O 00%
9. c.Kuahtas blstruksi Oraina:se • K£1hdi111('1(H~N.l1A1'1, Pt~ ,1,tlf'M Prot,..., ~ ~L11.t" b s,m~m PMqffllAJf"I P,,u~han y.viq 10..lr: iffUai St.Yld..tr TNWI a PrASollAN dan Sc1ra,.,. PetYtnp.thtn Tecla-< ~ dtng.1:n P•ny.irot.Jl"I f tkn-1, b Peaserano don St1mn.i P.ngeloiMnAf'timbati Tidal( SM-Ju df"t"lg<ll"I Pf.ro.ya,at.tn Tf'l.r.K o S1slem Pengelolaan Ax LMb.ah Tlda< Ses.1.oai StandarT~s Prosentase Permasalahan Kekumuhan . ,~~~ 1:---·- 299 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 245 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran ProteksiKebakaran 226 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak 27 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 1,584 meter 705 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 697 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan Air Minum Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 26 Unit Rumah Tangga 406 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 369 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 98 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 149 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 13, 145 Ha Luas genangan = 0 Ha 902 meter kebutuhan drainase ideal 852 meter saluran drainase eksisting 852 meter kontruksi saluran tidak memadai Drainase Lingkungan 209 Unit bangunan tidak teratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 128 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 299 Unit = 128 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 107 jdih.pemalangkab.go.id/ SK 2014 SK 2018 SK 2022 SK 2024 ic.tunhw Kekumuhan Awai Kekumuhan Akhir Kekumuhan.,.. Luas Luas Luas Luas RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Nilai Tlngkat Nilai Tingkat PURWOSARI 6.15 615 RT001·RW004 0.89 35 Ringan 30Ringan RT001·RW004 0.893 30Ringan PURWOSARI RT001-RW007 1.14 35 Ringan 35Ringan RT001·RW007 1.066 35Ringan PURWOSARI RT001-RW008 0.95 18 Ringan 13 Tidak Kumuh PURWOSARI RT001-RW012 2.68 33 Ringan 33Ringan RT001-RW012 2.291 33Ringan PURWOSARI RTOOl-RWOl 3 2.25 33 Ringan 33Ringan RT001-RW013 2.248 33Ringan PURWOSARI RT002·RW008 0.94 24 Ringan 15 Tidak Kumuh PURWOSARI RT002·RW013 2.39 32 Ringan 32Ringan RT002·RW013 2.394 32Ringan PURWOSARI RT002-RW019 1.67 37 Ringan 37Ringan RT002-RW019 1.434 37Ringan PURWOSARI RT002-RW020 2.23 43 Sedang 43Sedang RT002-RW020 1.819 43Sedang PURWOSARI RT003-RW012 1.00 33 Ringan 33Ringan RT003-RW012 1.002 33Ringan URWOSARI 6.1 6.15 16.14 13.14 I ot1I RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 108 Gambar 3. 5 Profil Desa Purwosari jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada fungsi strategis di Kecamatan Comal Kepadatan penduduk tinggi Potensi masyarakat lebih cenderung kepada sektor jasa dan perdagangan. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 3 rumah tangga) • Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah ( 416 rumah tangga) • Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll}, kontruksi/bangunan • Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif Komitmeo Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi Lingkup Administrasi Kekumuhan No. Luas Kelurahan/ (Ha) Desa RT/RW Nilai Tingkat SIDOREJO RT003-RW001 1.043 22Ringan 2 SIDOREJO RT004-RW002 2.361 19Ringan 3 SIDOREJO RT004-RWOOS 2.122 25Ringan TOTAL: 5.526 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Nama BKM/LKM : Sejahtera Status : Mandiri legalitas : Akta No. 16 Tanggal 17 Februari 2017; Notaris Sakti Herlarnbang, SH. Kondisi bangunan yang tidak teratur dan belum memenuhi persyaratan teknis bangunan Kondisi jalan yang mengalami kerusakan Sebagian ruasjalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Permukiman sebagain belum dilengkapi serana proteksi kebakaran • Sistem pengolahan sampah belum memenuhi syarat teknis • Belum tersedianya sarana prasarana proteksi kebakaran PERMASALAHAN UMUM : 820 Jiwa : 213 KK : 119 KK KeJ>endudulcan : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan Jumlah Penduduk Jurnlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat l(ekumuhan, Tipoiogi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° 53' 28.910" s : 109° 32' 20.051"E Koordinat Latitude Longitude GEOGRAFIS 5.526 Ha DESA SIDOREJO Luas Kumuh 109 jdih.pemalangkab.go.id/ ' ..... ;'~ ·_. O Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran Proteksi Kebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA • 0 Unit Rumah Tangga 213 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan psrsyaratan teknis 213 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 49 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 49 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai srandar teknis 2l.O:i% b Sist1-n ~trl9C'cl,1n~Pifv,)•"9tdllSit>....,. --------'--....._ "t•,id..vfd,.,J
  1. 11.Pr;~\i!l,111,'. :fa·1 5.,,...,1.1 F'ec,.trr-.:.ulw T-d.Jit Seu.a de',g..i, l)(''!Yilrat;:,. Tcln--s
10. b.p-,,_...,,:,·1.:,d;i, !i.:in·r.,Pl-t~1NfL'riQ,T.i: Sesea dE"'gan ~;yar.1antdns
11. a.S.s:em f>enoeoa.'";. •t.wnoah Ti&<SE:sl..ai S:.¥'0¥ + Td~:J. Prosentase Permasalahan Kekumuhan Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 4.789 Ha Luas genangan = 0.737 Ha 180 Meter kebutuhan drainase ideal 180 meter saluran drainase eksisting 120 meter kontruksi saluran tidak memadai Drainase Lingkungan 173 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang arnan dan layak O KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/han) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 1463 meter 1,283 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 246 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 14 Unit bangunan tidak teratur O UniVHa tingkat kepadatan bangunan 67 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 165 Unit = 67 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 110 jdih.pemalangkab.go.id/ SK201' SK2018 SK2022 SK2024 Keknhu/ Kekumuhan Awai Kekumuhan Akhir Kelcumuhan.,... RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) (Ha) Nil.ii Tingkat Nila! Tingkat (Ha) Nilai Tingkat SIOOREJO Belum B.34 RT002-RW006 1.62 29 Ring an 7 Tidak Kum uh Masuk SK SIOOREJO RT003-RW001 1.33 27 Ringan 22 Ringan RT003-RW001 1.043 22Ringan SIDOREJO RT003·RW003 3.91 31 Ring an 15 Tidak Kumuh SIOOREJO RT003-RW006 0.95 27 Ringan 9Tidak Kumuh SIOOREJO RT004-RW002 2.46 24 Ring an 19 Ringan RT004-RW002 2.361 19Ringan SIOOREJO RT004-RWOOS 2.12 30 Ring an 25 Ringan RT004-RW005 2.122 25Ringan SIDOREJO RT005-RW006 1.07 31 Ring an 15 Tidak Kumuh IDOREJO Total 8.34- 13.48 -- RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 111 Gambar 3. 6 Profil Desa Sidorejo jdih.pemalangkab.go.id/ Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi Terletak pada fungsi strategis kabupaten: perikanan dan nelayan Kepadatan penduduk tinggi Dukungan masyarakat terhadap pernbangunan tinggi Jumlah Bangunan hunian rnemiliki IMB ( 11 rumah tangga) Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (334 rumah tangga) • Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru. tenaga kesehatan. hotel, dll), Nelayan, karena terletak didasrah pesisir laut dan terdapat TPI sebagai pusat perdagangan hasil laut Nama BKM/LKM : Sejahtera Status : Mandiri Legalitas : Akta No. 381 Tanggal 24 Juni 2013; Notaris Tavip Suganjar, SH.Sp.N Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainass Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belurn rnernenuhi syarat teknis Kawasan sekitar psrmukimah kurnuh: psrurnahan, pasar, perdagangan, pertanian PERMASALAHAN UMUM TOTAL: 4 LAWANGREJO RT004-RW004 LAWANGREJO RT003-RW001 2 LAWANGREJO RT002-RW001 LAWANGREJO RT001-RW002 RT/RW Kelurahan/ Desa Kekumuhan Luas (Ha) Nilai Tingkat 3.342 23Ringan 2.141 20Ringan 2.615 19Ringan 0.620 20Ringan 8.719 Lingkup Administrasi SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH : 969 Jiwa : 263 KK : 137 KK KeJ>endudulcan : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan, Pelabuhan. lndustri Jumlah Penduduk Jurnlah KK Jumlah MBR Ting kat Keumu han Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat l(el<umulian, iTipoiogi i:tan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° 52' 12.443" s : 109° 21' 39.037" No. Koordinat Latitude Longitude GEOGRAFIS 8.719 Ha KEL. LAWANGREJO Luas Kumuh 112 jdih.pemalangkab.go.id/ 29.57% O.OO'K 20 OOJ. ,o 00<. 60 OC"<' 8000'< 100.00%12000~, 72.50% 48.65% 43.24% 100.00% 100.00%
12. a.KetidJ~erJtt.irJn 6angunan
13. b.Ke~dr.t.1n Oang.,non 0.00% •· Clk.up,n Pcl1y1nan Jaloo Unq\ung1t, 14.28% .&. KMentdiaanAku-: Amr1n AirMinvm 21.29% b Tecbk te-rpe,nuhinya Kel>utuhan Air Min1.,m 0.00% a <ctidakmaimpuan <\1e-ngalidc:an Limp.1sao Air 0.00%
14. b.KetidaktersediaanOrainase
15. c.Kuahtas Konslruksi Orainasc 9.13% 20.15% I Kcttdllktetscd1oon Pr•soram'I Ptotc:ksi Kcbokoron Q.()0%
16. b.SisUNn Pfflgelotun Pctrsampahan yang 1td1k ses:uai Stane'Jar Ttkni~ a Ptasat:in, dan S,1Jno l'c,,s.,mp.ihon fld1Jk Scsuol ctengan pe,1'$'t,!1ratan Teknis
17. b.Pr,>SJr,>na clan Sar3nJ ~engetolaan Air I imbl"lh TKfak Ses.uai dengan Persvereten Teknis .> S.St~ Pe,oge-lolJJn A.ir Umbah Iidak Ses,,ai Staodill' 1'ekni$
18. b.Kct1dilttc-rscdlaon Soroul\ Ptotc:lui Kcbukora11 0.00% Prosentase Permasalahan Kekumuhan . . .. . '--~-~ - . -~ ~ ... ::"I .. ,,,. O Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran Proteksi Kebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 0 Unit Rumah Tangga 263 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratanteknis 263 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 24 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 53 KK dengan sarpras air lirnbah tdk sesuai standar teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 8.719 Ha Luas genangan = 0 Ha 1,850 Meter kebutuhan drainase ideal 1,050 meter saluran drainase eksisting 900 meter kontruksi saluran tidak memadai Drainase Lingkungan 56 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak O KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 1,621 meter 1,350 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 1,371 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 55 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 58 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 263 Unit = 58 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 113 jdih.pemalangkab.go.id/ 10 Tidak Kum uhRingan20 20Ringan0.620RT004-RW004 19Ringan2.615RT003-RW001 --------- --~----- Luas Kelcumuhan RT/RW (Ha) Nilai Tingkat RTOOl -RW002 3.342 23Ringan RT002·RW001 2.141 20Ringan 20 Ringan 15 Tidak Kumuh 10 Tidak Kum uh 19 Ringan 15 Tidak Kumuh 14 Tidak Kumuh 20 Ringan Niiai Tingkat 23 Ringan Kekumuhan Akhir Ringan30 Ringan24 Ring an21 Ringan24 Ring an23 Ring an22 Ringan25 Ring an28 Nilai Tlngkat Kekumuhan Awai SK2024SK2022 LAWANGREJO LAWANGREJO LAWANGREJO LAWANGREJO LAWANGREJO LAWANGREJO LAWANGREJO LAWANGREJO Belum Masuk SK LAWANGREJO Luas (Ha) RT/RW SK2018 RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) 16.01 RT001-RW002 4.59 RT002·RW001 2.14 RT002-RW002 1.66 RT002-RW004 2.32 RT003-RW001 2.70 RT003-RW002 1.29 RT003-RW004 1.33 RT004-RW004 0.62 RTOOS·RW004 1.37 16.01- 18.0Z SK2014 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 114 Gambar 3. 7 Profil Desa Lawangrejo jdih.pemalangkab.go.id/ • Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif • Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kurnuh tinggi Terletak pada fungsi strateqis kabupaten : perikanan dan nelayan Kepadatan penduduk tinggi Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 11 rumah tangga) Jumlah Lahan bangunan hunian memilik1 SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (580 rumah tangga) Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesebatao. hotel. dll), Nelayan, karena terletak didaerah pesisir laut dan terdapat TPI sebagai pusat perdagangan hasil laut SUGIHWARAS RT001-RW006 2 SUGIHWARAS RT001·RW007 SUGIHWARAS RT001-RW015 4 SUGIHWARAS RT002·RW005 SUGIHWARAS RT002-RW006 6 SUGIHWARAS RT002-RW016 7 SUGIHWARAS RT003-RW004 8 SUGIHWARAS RT003-RW010 9 SUGIHWARAS RT004-RW010 10 SUGIHWARAS RT003-RW016 TOTAL: Nama BKM/LKM: Usaha Mandiri Status : Mandiri Legalitas : Akta No. 02 Tanggal 13 Mei 2019; Notaris Untung Waluyo, SH Sebag1an besar kualias ruas jalan yang ada rusak Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis • Kawasan sekitar permukimah kurnuh: perumahan, pasar, perdagangan, pertanian PERMASALAHAN UMUM luas Kekumuhan (Ha) Nilai Tingkat 1.872 21 Ringan 1.316 23Ringan 1.899 22Ringan 1377 21 Ringan 1.476 21 Ringan 2.912 22Ringan 0585 22Ringan 1551 18Ringan 1.646 17Ringan 3.837 42Sedang 18.470 RT/RW No. Kelurahan/ Desa Ungkup Administrasi : 4,064 Jiwa :1030KK : 663 KK : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan, Perikanan, Pelabuhan, Pesisir Jumlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristil< Permukiman Kumuh SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH : 6° 52' 2.266" S : 109° 22' 8.130" E Koordinat Latitude Longitude GEOGRAFIS 18.470 Ha KEL. SUGIHWARAS 115 jdih.pemalangkab.go.id/ o.cm. 2000'!'.. •ooo,i. 60.001' sooo" 10000% 120.00 ...
19. b.(cr,,JdJtoo 13J119u11.. u O ~
20. a.Cll«.pan Pcl1yar\ln J1l1n l.inAkunq1n 3 92"4 7S.69% a, <ctP'",.ed aan Akq,s Amnn Ai~ Minum 10.58% S0.13%b. KetidaktersedreanOra1nasc 127~c. Kua ues Konstr..iksl Oramasc
21. a.Kcttdltr.tmcdi1111 Prm1J·10 Protck11 <cbok.or111 3.3,~
22. b.5't10fT' Pa:nqclolHr'I Pr,r11mp1han y,ng tidalc lHuai Standar Tel<ni\ "' Pr.»w,,rn,1 O;Jt·· S.olro111a ?e1i.ul"l'lt)Jh,m I 1dt.1k $(:)uo11 dfl'ngan persyaratan Teknic; b Pr"5.}f¥\3 d¥l $..Jf.)r\b Pengelol,>31\ Air I 1mbJh T1dak Sesuai dengan Persyaratan rekms
23. a.St>:.tm >e~e olaan An Lkob3hTidak Sesual St.:ind~r kk.111~ Prosentase Permasalahan Kekumuhan ...... I 4 '-':. ;- I ,-.. - ,- !°"'r.l . ~ -· •• - ' .... I • I~ ~: :· . . .. --J 269 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran Proteksi Kebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 43 Unit Rumah Tangga 753 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 962 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 335 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 372 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 18.470 Ha Luas genangan = 0 Ha 9,592.3 Meter kebutuhan drainase ideal 1,906.1 meter saluran drainase eksisting 1,218 meter kontruksi saluran tidak memadai Drainase Lingkungan 109 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak O KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 7,655.3 meter 5, 727. 7 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 5, 794.3 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 325 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 199 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 813 Unit = 199 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 116 jdih.pemalangkab.go.id/ SK201' SK2018 SK2022 SK2024 Kunt.n/ Kekumuhan Awai KekumuhanAkhlr Kekumuhan.,... RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) (Ha) Nllal Tlngkat Nllal Tlngkat (Ha) Nilai Tingkat SUGIHWARAS 7.73 7.73 RT001-RW006 1.87 21 Ring an 21 Ringan RT001-RW006 1.872 21 Ringan SUGIHWARAS RT001·RW007 1.40 23 Ringan 23 Ringan RT001-RW007 1.316 23Ringan SUGIHWARAS RT001-RW015 2.22 22 Ring an 22 Ringan RT001-RW015 1.899 22 Ringan SUGIHWARAS RT002-RWOOS 1.88 24 Ring an 21 Ringan RT002-RWOOS 1.377 21 Ringan SUGIHWARAS RT002-RW006 1.67 21 Ringan 21 Ringan RT002-RW006 1.476 21 Ringan SUGIHWARAS RT002-RW016 2.91 22 Ringan 22 Ringan RT002-RW016 2.912 22Ringan SUGIHWARAS RT003-RW004 0.62 22 Ringan 22 Ringan RT003·RW004 0.585 22Ringan SUGIHWARAS RT003-RW007 1.71 17 Ring an 13 Tidak Kumuh SUGIHWARAS RT003-RW010 1.55 24 Ringan 18 Ringan RT003-RW010 1.551 18Ringan SUGIHWARAS RT004-RW010 1.78 17 Ringan 17 Ringan RT004-RW010 1.646 17Ringan SUGIHWARAS RT003-RW016 3.87 42 Sedang 42Sedang RT003-RW016 3.837 42Sedang 1.n 7.73 21.48 18.47 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 117 Gambar 3. 8 Profil Kelurahan Sugihwaras jdih.pemalangkab.go.id/ -.....llliiii:~:,!~D,I· • Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif • Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi Terletak pada fungsi strategis kabupaten rumah tangga, pertanian dan nelayan. Kepadatan penduduk tinggi Dukungan rnasyarakat terhadap pembangunan tinggi Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 48 rumah tangga) Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (148 rumah tangga) Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru. tenaga kesehatao. hotel, dll) Lingkup Administrasi Kekumuhan No. Luas (Ha) Kelurahan/ RT/RW Nilai Tingkat Oesa WIDURI RT002-RW001 1.460 20Ringan 2 WIDURI RT003-RW004 0.939 16 Ringan TOTAL: 2.398 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH : Asri : Mandiri : Akta No. 382 Tanggal 24 Juni 2013; Notaris Untung Waluyo, SH Sebagian kualias ruas jalan yang ada dalam kondisi rusak Rumah tangga sudah memperoleh akses air bersih layak minum Ruas jalan sudah dilengkapi saluran drainase Jaringan drainase dengan kualitas memadai Sebagian kecil bangunan masih ada yang tidak teratur dan tidaksesuai dengan persyaratan teknis. Permukiman sudah dilengkapi prasarana proteksi kebakaran Sistem pengolahan sampah dan limbahsebagaian besar sudah memenuhi syarat teknis kawasan sekitar psrmukimah kumuh: psrurnahan, pasar. perdagangan, partanian : 400 JiwaJumlah Penduduk Ker,enduduican : Tidak Kumuh : Kumuh di dataran rendah : Permu ki man Perkotaan Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat l{ekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuti : 6° 52' 9.422" s : 109° 22' 59.045.E 2.398 Ha Koordinat Latitude Longitude KEL. WIDURI GEOGRAFISLuas Kumuh 118 jdih.pemalangkab.go.id/ 84.J4%a. K~tid.tktf>ratlJ'an8anq1..nan 18.07'4 • C1h.ip1r, Pcl1y1mmJo Inn LhlQku11ga11 a KetersediaanAkses Amnn Air MinLm 1.0ll6 0.00%b. Ketidaktersediaan Drainase 5435~ 19395 51~ 37.76,. .- <cttdJlcter>cd1;.J11 P1Jw1JOJ Prottk~• Ktb.1kJ1Jn 0.00,.. b ~1trn Pet'l9f"iQIMn Pe~mri,1h,1n y31n!) 1id,,k ~u.>i $1..)rl(l,.u l tk.l'li> .. F>f•.wr,111 d~ri ~J•or-o Pc,~Jruμ.iho11 l'ld.:ilc. ~c-sw,i dengan perS','aratanrekn s
24. b.P1aw1ana dan Serene Pcrqclotoan Ail Lunbah rtd.)t ~.,aai d~ngJn Persyaratan T~knis a Ststen Pe nge lola(ln Air limbah Tid,H Seswii Standar Tcknb Prosentase Permasalahan Kekumuhan O Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran 22 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak 1 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Proteksi Kebakaran Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 953 meter SO meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 827 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 24 Unit Rumah Tangga 37 KK tidak dilengkapi sarana craseraoa sampan sesuai dengan persyaratantsknis 71 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 19 KK tidak memiliki saranaprasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 5 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai stander teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 2.398 Ha Luas genangan = 0 Ha 276 Meter kebutuhan drainase ideal 276 meter saluran drainase eksisting 150 meter kontruksi saluran tidak memadai Drainase Lingkungan 70 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 15 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 83 Unit = 15 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 119 jdih.pemalangkab.go.id/ SIC 201" SK2018 II SK2022 SK2024 KnnhUI/ Kekumuhan Awai Kekumuhan Akhir Kekumuhan Deu Luas Luas Luas Luas RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Nilai Tingkat Nilai Tingkat WIDURI 6.83 6.83 RT002-RW001 2.33 20 Ring an 20 Ringan RT002-RW001 1.460 20Ringan WIDURI RT003-RW001 1.48 25 Ring an Olidak Kumuh WIDURI RT003-RW004 0.94 16 Ring an 16 Ringan RT003-RW004 0.939 16Ringan WIDURI RT004-RW001 1.45 17 Ringan Olidak Kumuh IDURI Total 6.83 &.83 6.20 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 120 Gambar 3. 9 Profil Kelurahan Widuri jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada fungsi strategis kabupaten khususnya di Kecamatan Petarukan. Pertarnan menjadi sumber utama mata psncaharian. Selain peternakan dan perdangan Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Potensi lokal yang ada di Desa Iser adalah Pembuatan telur asin, kuliner ayam panggang yang sudah terkenal di wilayah petarukan, perlu di perkenalkan juga di seluruh kabupaten Pemalang. Dukungan pemerintah desa sangat baik Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB { B rumah tangga) Jurnlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah {315 rumah tangga) Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Pertanian,Perdagangan/i;_;Ja=s=a====== PERTIMBANGAN LAIN Ungkup Administrasi Kekumuhan No. Luas Kelurahan/ RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Desa ISER RT001-RW003 1.752 37 Ringan 2 ISER RT006-RW002 0.723 32 Ringan 3 ISER RT008·RW002 2.080 31 Ringan 4 ISER RT008-RW004 1.390 39 Sedang 5 ISER RT009-RW002 0.967 35 Ringan TOTAL: 6.913 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Keberadaandan aktrvitas LKM ada dan aktif Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pernerintah Kabupaten Pemalang terbsdap per.anganan perrnukimanlcurnuh linggi : Scroja :Mandiri : Akta No. 09 Tanggal 04 Maret 2010; Notaris Sugitwto,SH,Sp.N Nama BKM/lKM Status legahtas Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak dan belum diperkeras Banyaknya rumah tangga belurn memperoleh akses air bersih layak rninum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase • Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak mernadai Sebagian Jalan masih berupa jalan tanah I makadam Perrnukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran Sistem pengolahan sampah dan belum memenuhi syarat teknis Ketersediaan akses air minum masih belum terpenuhi seluruhnya PERMASALAHAN UMUM : 1,129 Jiwa : 331 KK : 218 KK Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumlah MBR Kependudul<an : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat l(ekumuhan, Tipoiogi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° 53' 50.606" s : 109° 27' 54.255"E Koordinat Latitude Longitude GEOGRAFIS 6.913 Ha Luas Kumuh DESA ISER 121 jdih.pemalangkab.go.id/ ..l (Jkup.)n PtlJy,,11)JO JJl.lt'l I if~kun9\1n
25. c.k.ttidlbtsu111n d•nqan l"•rsy Ttkms 811nqJn11n
26. b.Kcipad&"n BongJnan 0.00% ., Kttid.1kt1:1Jt1,;1J!'l Bong,1n\1n S227'JIa. Kt?,,.~rliaan Ak$es Aman Air Min.Jm
27. a.<cbdakmoi·npum\ \1c11g.itilkiln umpasan Air Q()()'i(,, b TIQA..: t?rp~nuhiny,11 Kebntuhan AirMin.Jll" 10..31Jr. 21.76%e. Kcndaktcrscdiaan :irnrnasc 73.11%c. (ualctas l(onstn.ksi Jrainase ____ __, d9~~ =:;::=::::=::i 57.10,.b :..,3~Jna dan Sar.)nJ Pt:nyt'lola.:in Au Umbah 100.00ll•· Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak ... 96.37~, 100.00ll Prosentase Permasalahan Kekumuhan 58 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 257 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran 173 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang arnan dan layak 54 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Proteksi Kebakaran Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 2,821 meter 2,661 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 2,214 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA 10 Unit Rumah Tangga 331 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 319 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 165 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 189 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 6,913 Ha Luas genangan = 0 Ha 2,045 Meter kebutuhan drainase ideal 1,600 meter saluran drainase eksisting 1,495 meter kontruksi saluran tidak memadai Drainase Lingkungan 104 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 126 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 331 Unit = 126 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 122 jdih.pemalangkab.go.id/ 51<2014 SK 2018 SK2022 SK2024 I.Hnt.1'1/ KekumuhanAwai K•kumuhanAkhlr Kekumuhan.,... RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) (Ha) Nllal Tlngkat Nllal Tlngkat (Ha) Nllai Tlngkat ISER Bel um B.96 RT001-RW003 1.64 37 Ringan 37 Ringan RT001-RW003 1.752 37Ringan Masuk SK ISER RT002-RW003 1.63 26 Ringan 12 Tidak Kum uh ISER RT006-RW002 0.95 32 Ringan 32 Ringan RT006-RW002 0.723 32Ringan ISER RT008-RW002 2.24 31 Ringan 31 Ringan RT008-RW002 2.080 31 Ringan ISER RT008-RW004 1.39 39 Sedang 39Sedang RT008-RW004 1.390 39Sedang ISER RT009-RW002 0.97 35 Ringan 35 Ringan RT009-RW002 0.967 35 Ringan ISERTotal - 8.96 9.02 6.913 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 123 Gambar 3. 10 Profil Kelurahan Desa Iser jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pad a fungsi strategis kabupaten khususnya di K~amatan Petarukan. Perdagangan dan jasa me.-.ad1 sumber utama mata pencaharian. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Potensi lokal yang ada di Kelurahan Petarukan adalah merupakan lokasi perekonomian karena merupakan pusat perekonomian di kecamatan Petarukan. Pembuatan ikan asap, pertu ditingkatkan supaya mempunyai nilai jual yang lebih tinggi Dukungan pemerintah kelurahan sangat baik Jumlah Bangunan hunian memliki IMB ( 142 rumah tangga) Jumlah lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (561 rumah tangga) Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa dan pertanian Ungkup Administrasi Luas Kekumuhan No. Kelurahan/ RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Desa 1 PETARUKAN RT001-RW012 0.798 30Ringan 2 PETARUKAN RTOOl-RWOlS 2.177 28Ringan 3 PETARUKAN RT002-RW012 0.857 32Ringan 4 PETARUKAN RT002-RW014 1.644 39Sedang 5 PETARUKAN RT003-RW012 0.609 33Ringan 6 PETARUKAN RT004-RW012 0.790 32Ringan 7 PETARUKAN RT005-RW004 0.751 28Ringan 8 PETARUKAN RT005-RW012 0.546 25Ringan 9 PETARUKAN RT006-RW004 0.626 22Ringan 10 PETARUKAN RT006-RW012 0.934 28Ringan 11 PETARUKAN RT007-RW012 0561 28Ringan 12 PETARUKAN RT008-RW012 0.671 30Ringan 13 PETARUKAN RT009-RW012 0.756 22Ringan 14 26Ringan SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Komitmen Pemerintah kelerahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi Nama BKM/LKM : Mandiri Status : Mandiri Legalitas : Akta No. 15 Tanggal 13 Juli 2020; Notaris Sugiharto,SH,Sp.N Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak dan belum diperkeras Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Sebagian Jalan masih berupa jalan tanah I makadam Permukiman belum dilengkapi sarans proteksi kebakaran Sistem pengolahan sampah dan belum memenuhi syarat teknis Ketersediaan akses air minum masih belum terpenuhi seluruhnya PERMASALAHAN UMUM : 2,425 Jiwa : 686 KK : 371 KK KeJ>endudulcan : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan Jumlah Penduduk Jurnlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat l(ekumuhan, Tipoiogi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° 53' 11.774" S : 109° 27' 26.515" E Koordinat Latitude Longitude GEOGRAFIS 12.321 Ha DESA PETARUKAN Luas Kumuh 124 jdih.pemalangkab.go.id/ ----~ 43.1()!1 ;100-. b Ttda\:: ,.,.rJ*n.Jhinya Kehutl,hiln Air ~rnvm a Kf'ridakmamp1.an Mi"nga irkan Limpas.anAir 0.00% 245~b <etid.:tktetsedi.aan Or,:1;n,3se 15.74'$ ,oo.~ 1s.m, 434 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 511 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi ksbakaran 8'.93'1£.a k'.f"~dll«fflfr('!l~n Pt&~.Vlll"lilPrQtf'k!:i Kflb,'il(M&n b Cit~ttffl :>t-t•-gtlol,"'n Pt,s.t.,..p3h.:tn )i,lng ti(fJk scs:u• Standartcknii .t P1..w1¥\a d.rn ~1JnJ P1:rsJ1rp.)hJO l1dJk sese,» de1'lqan persyaratan Teknis
28. b.'1f.twr..i:1"'1dJ"'I SJ•JIV llt:ngelOIJJn AJr Umb.:ih Tidak Sest.ai derqan Pet,;}•aratanTekni,;
29. a.Si~em PC'l"lgdO ecn Au li0"t03h hdak Se~u.:11 Standar Tckms Proteksi Kebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 116 Unit Rumah Tangga 686 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesual dengan persyaratan teknis 518 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 51 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 108 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 12.321 Ha Luas genangan = 0 Ha 5,498 meter kebutuhan drainase ideal 4, 148 meter saluran drainase eksisting 2,408 meter kontruksi saluran tidak memadai 100.0011 Prosentase Permasalahan Kekumuhan Drainase Lingkungan 391 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak 29 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 2,915 meter 1,234 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 1,354 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 222 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 172 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 511 Unit = 172 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 125 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 II SK2018 SK2022 SK2024 tc.lurahanl Kekumuhan Awai Kekumuhan Akhir Kekumuhan Desa Luas Luas Luas Luas RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Nilai Tingkat Nilai Tingkat PETARUKAN 8.76 8.76 RT001-RW004 1.48 27 Ringan 14 Tidak Kumuh PETARUKAN RT001-RW012 0.94 30 Ringan 30Ringan RT001-RW012 0.798 30Ringan PETARUKAN RT001-RW015 2.18 28 Ringan 28Ringan RT001-RW015 2.177 28Ringan PETARUKAN RT002-RW004 1.18 31 Ringan 14 Tidak Kumuh PETARUKAN RT002-RW012 0.95 32 Ringan 32 Ringan RT002-RW012 0.857 32Ringan PETARUKAN RT002-RW014 1.64 39 Sedang 39Sedang RT002-RW014 1.644 39Sedang PETARUKAN RT003-RW004 1.24 25 Ringan 14 Tidak Kumuh PETARUKAN RT003-RW012 0.62 33 Ringan 33 Ringan RT003-RW012 0.609 33Ringan PETARUKAN RT004-RW004 0.82 21 Ringan 12Tidak Kumuh PETARUKAN RT004-RW012 0.79 32 Ringan 32 Ringan RT004-RW012 0.790 32Ringan PETARUKAN RT005·RW004 0.81 28 Ringan 28Ringan RT005·RW004 0.751 28Ringan PETARUKAN RT005-RW012 0.64 30 Ringan 25 Ringan RT005-RW012 0.546 25Ringan PETARUKAN RT006·RW004 0.83 22 Ringan 22 Ringan RT006·RW004 0.626 22 Ringan PETARUKAN RT006-RW012 0.93 28 Ringan 28Ringan RT006-RW012 0.934 28Ringan PETARUKAN RT007 • RW012 0.56 28 Ringan 28Ringan RT007-RW012 0.561 28Ringan PETARUKAN RT008-RW012 0.83 30 Ringan 30Ringan RT008-RW012 0.671 30Ringan PETARUKAN RT009·RW012 0.76 27 Ringan 22Ringan RT009·RW012 0.756 22Ringan PETARUKAN RT011·RW012 0.95 26 Ringan 26Ringan RT011·RW012 0.601 26Ringan ~ETARUKAN - 8.7 8.76 18.15 12.321 ot1I RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 126 Gambar 3. 11 Profil Kelurahan Petarukan jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada fungsi strategis kabupaten : industry rumah tangga dan pertanian Kepadatan penduduk tinggi Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 219 rumah tangga) Jumlah Lahan bangunan hunian merniliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (560 rumah tangga) Sebagian besar penduduknyamata pencaharian di sector Perdagangan/jasa(guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) Ungkup Administrasi Luas Kekumuhan No. Kelurahan/ (Ha) Desa RT/RW Nilai Tingkat MULYOHARJO RT001-RW003 1.933 22Ringan 2 MULYOHARJO RT001-RW014 1.262 22Ringan MULYOHARJO RT001-RW018 1.190 17Ringan 4 MULYOHARJO RT002-RW006 0.872 17 Ringan MULYOHARJO RT002-RW014 0.480 27Ringan 6 MULYOHARJO RT002-RW018 0.632 22Ringan 7 MULYOHARJO RT003·RW006 0.698 20Ringan 8 MULYOHARJO RT003-RW014 1.283 21 Ringan SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi Margo Mulyo Mandiri : Akta No. 929 Tanggal 30 April 2013; Notaris Tavip Nama BKM/LKM : Status Legalitas Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak Banyaknya rumah tangga belum memperolehakses air bersih layak minum Sebagian ruasjalan belum dilengkapi saluran drainass Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Kawasansekitar permukimah kumuh: permukiman Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belurn rnernenuhi syarat teknis Kawasan sekitar psrmukimah kurnuh: psrurnahan, pasar, perdagangan,pertanian PERMASALAHAN UMUM : 1,676 Jiwa : 466 KK : 242 KK KeJ>endudulcan : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan Jumlah Penduduk Jurnlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat l(ekumuhan, Tipoiogi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° 53' 43.139" s : 109° 23' 5.219" E Koordinat Latitude Longitude GEOGRAFIS 8.349 Ha Luas Kumuh KEL. MULVOHARJO 127 jdih.pemalangkab.go.id/ 2S.2n. ooo;; 20.00ll. ,coo;; w.~ 80.Cl»> 1000011120.ll0'4
30. a.Ket,da.deraturar,3a"lgl.inan 47 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani serana proteksi kebakaran Proteksi Kebakaran Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA " 219 Unit Rumah Tangga 466 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 164 KK sistem pengolahan sarnpah tdk sesuai stander teknis Persampahan 167 KK tidak memiliki sarana prasaranaair limbah sesuai persyaratan teknis 241 KK dengan sarprasair limbah tdk sesuai standar teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 8.349 Ha Luas genangan = O Ha 5,708.5 Meter kebutuhan drainase ideal 2,554 meter saluran drainase eksisting 2,085.5 meter kontruksi saluran tidak memadai
31. c.Kcndakscsueen dcngan Pcrsy Tc.<nis 3.;ngun.:r, 23 ~~ --·-1111!11••• 71~11.
32. a.Cakupan Pclaya'la'l Ja!an U.,gku19an • 7.00'1> -----·SV6'<, -----~172'W. •111111!•• ls.&!... --·- l~.19, e, Ku,1,111 Kcnitr.Jul C)fj n1t1 ,, KPtid,,kttr;.fl<li.~;tn Ptas,v,1nJ:>rottk,; K4'-b.llr.lt,VI - 13..78"".i.
33. b.~i,;teni Per,,gel('ll.un :>tt"S.1mp.3hln yang tid,1< scs1,,,.:11 !:itandnr Tckn1s a, Praurana din S..rana Pers,moanat'I Tlda.c S.Su,. d"ng,,n r>fl'SY,l<M.ln Tt'<ni)
34. b.Pr,u1r1n, d.i., Sur1r1, :,cngc:lolNn Air Llfflb.lh TldlJ'< ~uai d1nq1n P•rry1r1t1nTtkn11 ,l S1)km P~1,{lelolJJn A11 imb,1h l1J,1~ <i.nw• S i.nd•, Tcltrns Prosentase Permasalahan Kekumuhan Drainase Ungkungan 97 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang arnan dan layak O KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 4,495.5 meter 2,818.5 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 3.525.5 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 86 Unit bangunan tidak teratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 80 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 341 Unit 80 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 128 jdih.pemalangkab.go.id/ SK 2014 SK 2018 SK2022 SK2024 Kelunhln/ Kekumuhan Awai K•kumuhan Akhlr Kekumuhan Dea RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) (Ha) Nilal Tlngkat Nllai Tlngkat (Ha) Nilai Tingkat MULYOHARJO 39.67 39.67 RT001-RW001 1.53 19 Ringan 8Tidak Kumuh MULYOHARJO RT001-RW002 1.60 19 Ringan 6 Tidak Kum uh MULYOHARJO RT001-RW003 2.44 27 Ringan 22 Ringan RT001 -RW003 1.933 22Ringan MULYOHARJO RT001-RW014 2.75 22 Ringan 22 Ringan RT001-RW014 1.262 22 Ringan MULYOHARJO RT001-RW018 1.10 24 Ringan 17 Ringan RT001-RW018 1.190 17 Ringan MULYOHARJO RT002-RW001 0.78 21 Ringan 9Tidak Kumuh MULYOHARJO RT002-RW006 0.71 17 Ringan 17 Ringan RT002·RW006 0.872 17Ringan MULYOHARJO RT002-RW014 0.48 27 Ringan 27 Ringan RT002-RW014 0.480 27 Ringan MULYOHARJO RT002-RW018 0.84 22 Ringan 22 Ringan RT002-RW018 0.632 22Ringan MULYOHARJO RT003-RW001 1.10 21 Ringan 1 Tidak Kumuh MULYOHARJO RT003-RW006 0.94 20 Ringan 20 Ringan RT003-RW006 0.698 20Ringan MULYOHARJO RT003·RW014 1.56 21 Ringan 21 Ringan RT003·RW014 1.283 21 Ringan MULYOHARJO 39.67 39.67 15.83 8.34 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 129 Gambar 3. 12 Profil Kelurahan Mulyoharjo jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada fungsi strategis kabupaten : industry rumah tangga dan pertanian Kepadatan penduduk tinggi Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 11 rumah tangga) Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah {580 rumah tangga) Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa {guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) Kc-bcradaar1 dan aktivires LKM ada dan oktif Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Knbupaten Pemalang terhadap penanganan permulaman kumuh tinggi Nama BKM/LKM : Sejahtera Status : Mandiri Legalitas : Akta No. 928 Tanggal 30 April 2013; Notaris Tavip Suganjar, SH.Sp.N Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman • Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran • Sistern pengolahan sarnpah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan, pasar, perdagangan, pertanian Jumlah Penduduk : 3,487 Jiwa Jumlah KK : 1,021 KK Jumlah MBR : 569 KK Kependudul<an Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah Karakteristik : Permukiman Perkotaan Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° 53' 1.244" S : 109' 22' 53.062"E Koordinat Latitude Longitude 12.346 Ha lingkup Administrasi Luas Kekumuhan No. Kelurahan/ (Ha) Oesa RT/RW Nilai Tingkat PELUTAN RT001-RW001 1.786 28Ringan 2 PELUTAN RT001-RW009 1.501 18Ringan 3 PELUTAN RT002-RW001 1.134 18Ringan 4 PELUTAN RT003-RW007 1.415 20Ringan s PELUTAN RT004·RW007 1.866 21 Ringan 6 PEL UTAN RTOOS·RW007 1.627 17Ringan 7 PELUTAN RT006·RW006 1.348 16Ringan 8 PELUTAN RTOOS·RW006 1.672 18Ringan TOTAL: 12.346 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUHGEOG RA FISLuas Kumuh DESA PELUTAN 130 jdih.pemalangkab.go.id/ --...c . '. ""'",'.'t~ ·.:- i #~ ~· :-~ 68.57% 64.17% 11.69% O OO'X 12.90l!, 15.96'(, 42.90% 31.22% 24.83% 0.00% 15.96% 33.89% 1.79% 33.38'K, 0.()()% 34.08%
35. b.fidJlt te-,penul'inya Kebutuhan A.11 MHl1..,m b C'a.:Jt'ffl Pt-ngtlol~n Pc,s.Jtn1>,1h.)n. y,,"IQ t~Jk s.e1Ja1 S.tandar Ttknis • f',1'W.,.,..., d ..m SJtJflJ l>tt\.dnlPJhtJn Tid.-ik'.Se:..1J1 dengan persyaratan Teknis
36. b."t,1:..,t,JOJ dJn Sar-,n.1 Peoyelol.J.in Au UrulJah TidaJC Sesuai dengan Persyeretan Teknis
37. a.Wc"Y'IP-c-ngclolannAir tnnbah r1Wk. Sc:i..1~1 S-:-andarTelmic; Prosentase Permasalahan Kekumuhan 92 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran 346 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak 163 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Proteksi Kebakaran Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 6,322.5 meter 4,516.5 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 4,414.5 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 201 Unit Rumah Tangga 163 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratanteknis 732 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 380 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 438 KK dengan sarprasair limbah tdk sesuai standar teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 12.346 Ha Luas genangan = 0 Ha 6.986.32 meter kebutuhan drainase ideal 2,503.41 meter salurandrainase eksisting 1, 734.41 meter kontruksi saluran tidak memadai Drainase Lingkungan 243 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 238 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 713 Unit = 238 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 131 jdih.pemalangkab.go.id/ SK201' SK 2018 SK2022 SK2024 Kelunhln/ Kekumuhan Awai Kekumuhan Akhir Kekumuhan.,... RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) (Ha) Nllai Tingkat Nilal Tingkat (Ha) Nilai Tingkat PELUTAN 22.03 22.03 RT001-RW001 2.19 33 Ringan 28 Ringan RT001-RW001 1.786 28Ringan PELUTAN RT001·RW009 1.55 25 Ringan 18 Ringan RT001-RW009 1.501 18Ringan PELUTAN RT002·RW001 1.13 24 Ringan 18 Ringan RT002·RW001 1.134 18Ringan PELUTAN RT003-RW007 1.41 20 Ringan 20 Ringan RT003-RW007 1.415 20Ringan PELUTAN RT004-RW007 2.06 21 Ringan 21 Ringan RT004-RW007 1.866 21 Ringan PELUTAN RTOOS·RW007 1.63 17 Ringan 17 Ringan RTOOS-RW007 1.627 17 Ringan PELUTAN RT006·RW006 1.10 16 Ringan 16 Ringan RT006·RW006 1.348 16Ringan PELUTAN RT005-RW006 Belum Masuk SK 18 Ringan RT005-RW006 1.672 18Ringan PELUTAN Total 22.03 22.03- 11.07 - 12.346 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 132 Gambar 3. 13 Profil Kelurahan Pelutan jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada fungsi strategis kabupaten : industry rumah tangga dan pertanian Kepadatan penduduk tinggi • Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi • Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 47 rumah tangga) • Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (302 rumah tangga) • Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang tef'hadap penanganan permukiman kumuh tinggi Nama BKM/LKM . Wijaya Kusuma Status · Mandiri legalitas · Aleta No 377 Tanggal 30 April 2013; Notoris Tavip Suganjar, SHSp.N Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Kawasan sekitar permukimah kumuh Permukiman belum dilengkapi prasarana proteksi kebakaran Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan, pasar, perdagangan, pertanian PERMASALAHAN UMUM : 1,199 Jiwa : 353 KK : 189 KK : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh lingkup Administrasi Kekumuhan No. luas Kelurahan/ RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Desa BOJONG BATA RT001-RW009 0.571 23 Ring an 2 BOJONG BATA RT002-RW010 2.132 17 Ring an 3 BOJONG BATA RT003-RW010 1.338 17Ringan 4 BOJONG BATA RT003-RW011 1.334 20Ringan 5 BOJONG BATA RT004-RW010 1.240 20Ringan TOTAL: 6.615 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH : 6° 54' 52.778" S : 109° 23' 20.896" E Koordinat latitude longitude 6.615 Ha KEL. BOJONG BATA 133 jdih.pemalangkab.go.id/ • KetidakmampuanMMQ,.lfirkbr"l·m~\Ajr 000% b Tidak terpenoh1ttya Kebutt.han Ar M nu'Tt 17.85% ,1 Kf!ll"rwdiaan Ah~ AmMI A, W nu,n •s 6111.. b Ku~1t.,s Pwrmuk~ J-,ain •n;lu1,gart AS~1' o Cak1..P'(ln Ptlt~n.tn H&.n L,ngku~n oocm c KN. d11k,;~l1Jt~ndf"ng..tn Pf'f~ lf'hli<. l,ng~ ,. 75% b Kep.rd,;un ling unan 000% a Ket1di.lcteraLran &wlgunan 31,76% 2121% a Ktt1d.:i.:ttrstdi~JnPrb,.r.,,.Proltb1tto0~ •••••• '3121'5 b S.Slt!mPtn:l:;:~~==yarqt,da~ ···-··· 4'a6"Jl a Pr.i~:,t,.:,nJ dJl"I Sorot\o) P,or:s.i~lhln li<W:. Sitsu.w dP11(Jan pe~aratan Telc:nis b Prasr1ra1"1<\dtmSaratla Ptngetota.an,..l....-b.th --~-~- Ildek SP,;uai dt"f'lgan ~aiatAO ..e«ni\ •3 9l% A Si<:tem PP1"19"'lolaanAir lil""Oah lid* ~ual Stand.ar Tanis Prosentase Permasalahan Kekumuhan 109 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran ProteksiKebakaran 161 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak 63 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 3,525 meter 1,935 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 1,595 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan Air Minum Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 153 Unit Rumah Tangga 90 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 176 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 82 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 155 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 6.615 Ha Luas genangan = 0 Ha 2.755 Meter kebutuhan drainase ideal 1,880 meter saluran drainase eksisting 1,110 meter kontruksi saluran tidak memadai Drainase Lingkungan 242 Unit bangunan tidak teratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 41 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 278 Unit 41 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 134 jdih.pemalangkab.go.id/ SK 2014 SK2018 SK2022 SK 2024 ICelunhen/ Kekumuhan Awai Kekumuhan Akhir Kekumuhan.,... RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) (Ha) Nilai Tingkat Nilai Tingkat (Ha) Nilai Tingkat BOJONG BATA Belum 21.17 RT001-RW003 1.74 18 Ringan 13 Tidak Kumuh Masuk SK BOJONG BATA RT001-RW009 0.57 23 Ringan 23Ringan RT001·RW009 0.571 23Ringan 80JONG BATA RT002-RW010 2.13 17 Ringan 17Ringan RT002·RW010 2.132 17Ringan BO JONG BATA RT003-RW010 1.34 17 Ringan 17Ringan RT003·RW010 1 338 17Ringan BOJONG BATA RT003-RW011 1.33 20 Ringan 20Ringa11 RT003· RWOl 1 1.334 20Ringan BOJONG BATA RT004-RW010 1.78 20 Ringan 20Ringan RT004·RW010 1.240 20Ringan BOJONG BATA 21.17 u 6.615 ot1I RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 135 Gambar 3. 14 Profil Kelurahan Bojong Bata jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada fungsi strategis kabupaten; perikanan dan nelayan Kepadatan penduduk tinggi Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 1 rumah tangga) Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (198 rumah tangga) Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll), Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan Ungkup Administrasi Kekumuhan No. Luas (Ha) Kelurahan/ RT/RW Nilai Tlngkat Desa PADURAKSA RT002-RW006 1.070 22Ringan 2 PADURAKSA RT003-RW006 1.050 20Ringan 3 PADURAKSA RT004-RW006 1.437 22Ringan 4 PADURAKSA RT006-RWOOS 0.636 23Ringan TOTAL: 4.194 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Kebe-fad~n dan ak'tivitJs LKM a<la dan ak'tif KoMitrnen Pe,metintah kefurahan dJn Pemerint,~h l<abuf')Jtetl Pemalang terhadap peni,nga,nJn permukim&n kumuh tinggi Nama BKM/LKM : Sukma Jaya : Mandiri : Akta No. 417 Tanggal 25 Oktober 2013; Notaris Tavip Suganjar, SH.Sp.N Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman • Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran • Sistern pengolahan sarnpah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan, pasar, perdagangan, pertanian Jumlah Penduduk : 704 Jiwa Jumlah KK : 21 S KK Jumlah MBR 78 KK Kependudukan Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah Karakteristik : Permukiman Perkotaan Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° 56' 24.116" S : 109° 22' 55.114"E 4.194 Ha Koordinat Latitude Longitude GEOGRAFISluas Kumuh KEL. PADURAKSA 136 jdih.pemalangkab.go.id/ 33 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaraq. 00()1( )000% d()OOll, 60()1»; ll()OOSI, 10000% 11000% 19.oa 17 21<4 26.1.ft 58.~ 0.00% 000% }<). 11',( S894'l !,1.811'.<, ur.o.. 000% 34.1'"" Proteksi Kebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 8 Unit Rumah Tangga 215 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratanteknis 203 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 37 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 41 KK dengan sarpras air lirnbah tdk sesuai standar teknis 1ooooi,. Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 4.194 Ha Luas genangan = 0 Ha 2.322 meter kebutuhan drainase ideal 957 meter saluran drainase eksisting 621 meter kontruksi saluran tidak memadai 94.42%
38. b.Kcμodotcu OiJt\guu.i'1 , Cakupan Ptlayan.,n Jalan Unnkut1q.1n b rd)\:te-q,c,n.ihinya K'ebutt.hJn A>r M num a ll:ctldakmampt.;011MC'uga hkon llmp.ison Ah
39. b.<etida.1:tersediaan Ora nase c, Kualitas Kor1struksi Dtaina.se
40. a.Kndllctmtd1Hn Pt1,111na P,olck.sl Kc:b,~il :," - 20.~
41. b.S.t1em 'erqelol11n flersarnpahan Y-'nq tidak ~e~uJ S.tJlldJr h:kni:.
42. a.P1aw11ana da,1 S.rana Pcr~omp.il1..i11 l1d~k Scsu,.u dt"ngal'l ~~a.r,:ttan Tekni,;.
43. b.~asa,ana da"l Somma PcngclolaanAJr Lirnbah Tidalc Sesuai dengan Persya,atan Tekn1s ""S.~em ?engdo aJn Ai, LiMb.>h l1Uak Si:~uJ1 Standar Tek:nis Prosentase Permasalahan Kekumuhan Drainase Lingkungan 64 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak O KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 1,345 meter 877 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 1,216 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 56 Unit bangunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 38 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 161 Unit 38 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 137 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 SK2018 SK2022 SK2024 Kelurahan/ Kekumuhan Awai Kekumuhan Akhir Kekurnuhan.,.. Luas Luas Luas Luas RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Nilai Tingkat Nilai Tingkat PADURAKSA Belum 12.88 RT002-RW003 1.90 16 Ringan 14 Tidak Kumuh Masuk SK PADURAKSA RT002-RW006 1.65 22 Ringan 22 Ringan RT002-RW006 1.070 22Ringan PADURAKSA RT002-RW007 1.26 16 Ringan 14 Tidak Kumuh PADURAKSA RT003-RW006 105 23 Ringan 20Ringan RT003-RW006 1.050 20Ringan PADURAKSA RT004-RW006 1.44 22 Ringan 22Ringan RT004-RW006 1.437 22Ringan PADURAKSA RT006-RWOOS 0.64 28 Ringan 23 Ringan RT006-RWOOS 0.636 23Ringan PADURAKSA - 12.88 4.194 otal RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 138 Gambar 3. 15 Profil Kelurahan Paduraksa jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pad a rungs, strateg,s kabupaten : industry rumah tangga berupa anyaman bambu dan keraJinan empu. pertanian. dan perdagangan Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Potensi lokal yang acla di Desa Banjaran adalah Usaha kerajinan anyaman bambu berupa pyarvplafon yang sudah terkenal, terdapat beberapa empu { pengrajin besi ) potensi yang ada di desa Banjaran perlu di perl<enalkan lebih luas di wilayah kabupaten Pemalang. Dukungan pemerintah desa sangat baik Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB { 12 rumah tangga) Jumlah lahan bangunan hunian memiliki SHW HGB/ Surat yang diakui pemerintah (369 rumah tangga) Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa. pertanian dan kerajinan t, PERTIMBANGAN LAIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lingkup Administrasi Luas Kekumuhan Kelurahan/ RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Desa BANJARAN RT001-RW001 1.368 21 Ringan BANJARAN RT001-RW004 1.533 18Ringan BANJARAN RT001-RW005 0.857 21 Ringan BANJARAN RT001-RW007 2.843 24Ringan BANJARAN RT002-RW001 0.914 23 Ringan BANJARAN RT002-RW005 1.100 21 Ringan BANJARAN RT002-RW007 0.973 21 Ringan BANJARAN RT003-RW005 1.424 20Ringan BANJARAN RT005-RW005 0.720 23 Ringan BANJARAN RT006-RW005 1.533 22Ringan TOTAL: 13.264 No. SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Kc-bcradaar1 dan aktivires LKM Jda dan oktif Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Knbupaten Pemalang terhadap penanganan permulaman kumuh tinggi Nama BKM/LKM : Sejahtera Status Mandiri Legalitas : Akta No. 788 Tanggal 23 Mei 2013: Notaris Tavip Suganjar, SH.Sp.N Sebagian beser kuolias ruas jatan yang ada rusak dan belum diperkeras Banyaknya rurnah tangga belum rnernperoteb akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilcngkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Sebagian rumah belum layak huni Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran, namun bisa dilalui sararana pemadam kebakaran Sistem pengolahan sampah dan belum memenuhi syarat teknis Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan/pertanian/ kerajinan empu dan anyaman bambu Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman perkotaan PERMASALAHAN UMUM : 1,813 iwa : 525 KK : 356 KK Keperidudukan : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° 54' 53.640" s : 109° 24' 51.523" E Koordinat Latitude Longitude GEOGRAFIS 13.264 Ha DESA BANJARAN Luas Kumuh 139 jdih.pemalangkab.go.id/ O Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani serana proteksi kebakaran Proteksi Kebakaran Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 13 Unit Rumah Tangga 169 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 506 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai stander teknis Persampahan 95 KK tidak memiliki saranaprasarana air limbah sesuai persyaratanteknis 92 KK dengan sarprasair limbah tdk sesuai standar teknis L51~ Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 13.264 Ha Luas genangan = O Ha 3,595 Meter kebutuhan drainase ideal 2,220 meter saluran drainase eksisting 1,100 meter kontruksi saluran tidak memadai c KE"tirlalcse,;uai.1n dengan Pe~· Tekni,c; 3argunan ...... 27.1~ a CakJoan Pelaya")clr+ Jalan lMQkung.r, - 8.70!. 7086" ·--------- 9638" 00()'{ l2.19W, - 1191> - IB 10'< JO- J32)i. OOO!t 0.19•
44. b.1'1..al tas "ermukaa., Ja en :i"'IQkunga.,
45. a.Ketersechaan A'<s~ Arian AF M nun
46. b.Tld.ik tcrJ,1cr11,,lur1y.i (c:b1.tuhor AiK M nun
47. b.Kcctd.ail.tCISCdHn Otil n,1Jt tJ. Sbtcm l'cngclolJJO ->e~<'ltllf)Jh<l"t)'Jl'lg t,o~k w,;wl StandJH Tt<1ni1
48. a.P1asa1ona dan Sa1ana P~rsa'Tlpat-.n T1dak Sesu.1 d1nq1r,p•ny.arar,n T11cn11
49. b.PrDSltilna diJ"'I Sar11na PcngclolNn Air t.1~ TkJ,"I( c;,,;11,, df'n<pn Pf'r(yJr,",ln Tt-k'lt'i
50. a.!>i1t<:m Pcugclolcum Air l.lmbot· Tld.i<c. Scs.J.J S!Mdar Tt11kni,. Prosentase Permasalahan Kekumuhan Drainase Ungkungan 372 KK tidak mengaksesair (min um, mandi, & cuci) yang aman dan layak 1 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum,mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 5,877.1 meter 4.102.1 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 3.897.6 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 191 Unit bangunan tidak teratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 115 Unit bangunan tidak sesuai persyaratanteknis = 423 Unit = 115 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 140 jdih.pemalangkab.go.id/ SK201" SK 2018 SK2022 SK2024 IC.Hnt./ Kekumuhan Awai K•kumuhan Akhlr Kekumuhan.,... RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) (Ha) Nilal Tlngkat Nilai Tlngkat (Ha) Nilai Tingkat BANJARAN Belum 16.BO RT001-RW001 1.37 31 Ringan 21 Ringan RT001-RW001 1.368 21 Ringan Masuk SK BANJARAN RT001-RW004 1.56 28 Ringan 18 Ringan RT001 -RW004 1.533 18Ringan BANJARAN RT001-RWOOS 0.89 26 Ringan 21 Ringan RT001 ·RWOOS 0.857 21 Ringan BANJARAN RT001-RW007 3.09 29 Ringan 19 Ringan RT001 ·RW007 2.843 24 Ringan BANJARAN RT002-RW001 0.91 33 Ringan 28 Ringan RT002-RW001 0.914 23 Ringan BANJARAN RT002-RW004 1.41 17 Ringan 12 Tidak Kum uh BANJARAN RT002-RWOOS 1.28 31 Ringan 21 Ringan RT002·RWOOS 1.100 21 Ringan BANJARAN RT002·RW007 1.75 26 Ringan 21 Ringan RT002·RW007 0.973 21 Ringan BANJARAN RT003·RW005 1.42 25 Ringan 20 Ringan RT003-RW005 1.424 20Ringan BANJARAN RTOOS-RWOOS 0.78 28 Ringan 23 Ringan RT005-RWOOS 0.720 23Ringan BANJARAN RT006-RWOOS 1.98 27 Ringan 22 Ringan RT006-RWOOS 1.533 22Ringan 16.80 16.44 13.264 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 141 Gambar 3. 16 Profil Desa Banjaran jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada fungsi strategis kabupaten : pasar, pusat jajanan, perdagangan dan jasa, pertanian Kepadatan penduduk tingg, Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Potensi lokal yang ada di Desa Banjardawa adalah usaha perdagangan dan jasa, pasar, pertanian dan berkembangnya pusat kuliner di Banjardawa berada di sepanjang JI Piere Tendean dari pertigaan sebelah utara Banjardawa berderet dari gerobak dorong, gerobak motor, lincak, lesehan, emper toko sarnpai dengan pertigaan sebelah salatan Lapangan Banjardawa berderet penjual jajanan dan makanan serba ada di sore sampai malam hari. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 22 rumah tangga) Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (246 rumah tangga) Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel. dll) Ungkup Administrasi Kekumuhan No. Luas Kelurahan/ RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Desa BANJARDAWA RT001-RW008 2.163 16Ringan 2 BANJARDAWA RT002-RWOOS 0.708 20Ringan 3 BANJARDAWA RT003-RWOOS 0.571 20Ringan 4 BANJARDAWA RT005-RW005 1.217 26Ringan SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif Kornitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi Bimma Mandiri : Akta No. 930 Tanggal 30 April 2013; Notaris Tavip Suganjar. SH.Sp.N Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Sistem pengolahan sampah dan limbah belum memenuhi syarat teknis • Kawasan sekitar perrnukimah kumuh: perumahan/pasar/perdagangan dan jasa/perkantoran /pertanian/sentra kuliner : 255 KK : 109 KK : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6. 54' 42.451" S : 109° 24' 36.921 "E Koordinat Latitude Longitude GEOGRAFIS 4.659 Ha DESA BANJARDAWA Luas Kumuh 142 jdih.pemalangkab.go.id/ tidak terlayani sarana proteksi O Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi ksbakaran 76.92% 2S.64% 2914% ProteksiKebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 49 Unit Rumah Tangga 156 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 156 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 22 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 47 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis 65.33% 66.10% 22.03% 2119% 20.8~ 9.78% 69.33%Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 4.659 Ha Luas genangan = 0 Ha 1, 180 Meter kebutuhan drainase ideal 400 meter saluran drainase eksisting 250 meter kontruksi saluran tidak memadai 69.33% 18.59% b Kl"! dak!rl\ol'rlium Or.,i11:Vi:'
51. c.!walltis <.o-1strul:slC,,aioue D 5 ""' :.-:t.:,1"011,,·1 Pf'r•.11·111,,111.1•1~·;1'1tJ 1,:fo,w•.u,i S'.11"\da,1 ·ctM , ~~o, .. ~, ..a1>cr,,.,..,p,"lvnro11k~s1,.(11(1en9;1, ~""'~y,,i,l,t11Te:lm!. t, f'<.b..,.,~_...,,.n:,,1i"<1r.nyf!lvl,u1,Ail lmWI\ lhJ<1k <;.-~11\i ril"'l1~tn 'r~•;ir,:ct,,n T"k·, \ .a. Sr.~"'IT F'tonlJl"blur A.it Li·1,h:,·1 lirk1kSMrn;i !it,-,11tfar lt>l:nis Prosentase Permasalahan Kekumuhan Drainase Lingkungan 147 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak O KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 1,700.5 meter 1,500.5 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 495.5 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 120 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 40 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 156 Unit 40 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 143 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 SK2018 SK2022 SK2024 KeluAMn/ Kekumuhan Awai Kekumuhan Akhir Kekumuhan Dea RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) (Ha) Nilai Tingkat Nilai Tingkat {Ha) Nilai Tingkat BANJARDAWA 10.01 10.01 RT001 ·RW007 1.39 33 Ringan 13 Tidak Kumuh BANJARDAWA RTOO 1 · RW008 2.16 35 Ringan 16Ringan RT001·RW008 2.163 16Ringan BANJARDAWA RT002-RW005 0.71 23 Ringan 20Ringan RT002-RWOOS 0.708 20Ringan BANJARDAWA RT002·RW007 2.18 29 Ringan 14 Tidak Kumuh BANJARDAWA RT002-RW008 1.50 36 Ringan 14 Tidak Kumuh BANJARDAWA RT003·RW005 0.57 25 Ringan 20Ringan RT003·RW005 0.571 20Ringan BANJARDAWA RT003·RW007 1.42 27 Ringan 12 Tidak Kumuh BANJARDAWA RTOOS·RWOOS 1.22 31 Ringan 26Ringan RTOOS·RWOOS 1.217 26Ringan BANJARDAWA 10.01 10.01 11.1 4.659 111 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 144 Gambar 3. 17 Profil Desa Banjardawa jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada fungsi strategis kabupaten : industry rumah tangga. pertanian. peternakan, pembuatan batu bata dan perdangan Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Potensi lokal yang ada di Desa Jebed Utara adalah Usaha Batik tulis, pembuatan batu bata, terdapat beberapa empu ( pengrajin besi ) potensi yang ada di desa Jebed Utara belum disadari oleh masyarakatnya sendiri ataupun oleh pemerintah desa, sehingga perlu di perkenalkan lebih luas di wilayah kabupaten Pemalang. • Dukungan pemerintah desa sangat baik • Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 62 rumah tangga) • Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (269 rumah tangga) • Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasadan pertanian 3 2 Ungkup Administrasi Luas Kekumuhan Kelurahan/ RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Desa JEBED RT002·RW003 1.537 21 Ringan UTARA JEBED RT003-RW004 1.929 21 Ringan UTARA RT003·RW010 0.720 23 Ringan No. SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Kc-bcradaar1 dan aktivires LKM ada dan oktif Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Knbupaten Pemalang terhadap penanganan permulaman kumuh tinggi : Semar : Mandiri : Akta No. 782 Tanggal 23 Mei 2013; Notari, Tavip Suganjar, SH.Sp.N Nama BKM/LKM Status Legahtas Sebagian beser kuolias ruas jatan yang ada rusak dan belum diperkeras Banyaknya rurnah tangga belum rnernperoteb akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilcngkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Sebagian Jalan masih berupa jalan tanah I makadarn Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran, namun bisa dilalui sararana pemadam kebakaran Sistem pengolahan sampah dan belum memenuhi syarat teknis Kawasan sekitar permukimah kurnuh: perumahan/pertanian/peterna ka n/pertokoan Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman perkotaan : 677 Jiwa : 187 KK : 78 KK : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan PERMASALAHAN UMUM : 6° 55' 18.186" S : 109° 24' 49.823"E Koordinat Latitude Longitude Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh GEOGRAFIS 4.186 Ha Luas Kumuh DESA JEBED UTARA 145 jdih.pemalangkab.go.id/ O.OC'll, 1000$ •000.-· 6000'<, 8'.)00SI 10000$17000% b (quadol.:itl O:mg.11•;,n 0.009(, 8 IO!t 44911' b Tldao< te-rpeouh nyJ Kt,b.1t,1han Air Minom
52. a.(etdi)kmafr'puan \o1e-tlgJ!irkan Lrmpnsan A.r Oom<,
53. e.Ketidaktersediaan Orainase O Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidsk terlayani sarana proteksi kebakaran 2459'1.,.c. Kualitas Konstruksi Orainasc Proteksi Kebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA 10 Unit Rumah Tangga 187 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratanteknis 173 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 60 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 79 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis 10000l<, Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 4.186 Ha Luas genangan = 0 Ha 610 meter kebutuhan drainase ideal 360 meter saluran drainaseeksisting 150 meter kontruksi saluran tidak memadai 9'.S1l<, • K<·hd1ktcrscd,~n Pr•saran,1 Prolcksi Kcbaknr111 O.<>O"li b Si~en Pe,ngelolun Periarr·p,han V"nll tidAie s,-su,i St.lndar T"knis • Pr_,...,,., d.an ~o11d·,~ Pc1i..imp..ih,m l'ld..ik. Se~1,~i dtngan pf"fS)'-''~""Tf"knio; b PtJ).)1,>na O,ln S.a1JnJ "e"gelo'4an Ai1 I i1rbah Tidak Sesu.a1 denga.n Persyar~tan Teknis ,1 Sisti:sr- Pe-oyelolJJn Ai1 Umb.:1h Iidek Ses1,,ai Stancar l cknis b Kctid,ktcn,cd,aan !)Drcn11 Prctclm Kcbakorou 0.00" Prosentase Permasalahan Kekumuhan Drainase Lingkungan 84 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak 5 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 1,784 meter 1,667 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 1, 111 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 23 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 3 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 137Unit 3 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 146 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 SK2018 SK2022 SK2024 KelUNM~ Kekumuhan Awai KekumuhanAkhir Kekumuhan DNa Luas Luas Luas Luas RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Nilai Tingkat Nilai nngkat JEBED UTARA Belum 9.42 RT001 ·RW003 2.07 24 Ringan 14 Tidak Kumuh Masuk SK JEBED UTARA RT002·RW002 1.48 22 Ringan 13 Tidak Kumuh JEBED UTARA RT002-RW003 1.54 21 Ringan 21 Ringan RT002-RW003 1.537 21 Ringan JEBED UTARA RT002·RW004 3.01 20 Ringan 13 Tidak Kumuh JEBED UTARA RT002-RW010 1.07 18 Ringan 12 Tidak Kumuh JEBED UTARA RT003·RW003 2.30 18 Ringan 1 S Tidak Kum uh JEBED UTARA RT003·RW004 1.98 21 Ringan 21 Ringan RT003·RW004 1.929 21 Ringan JEBED UTARA RT003-RW010 1.59 23 Ringan 23 Ringan RT003·RW010 0.719 23Ringan EBED UTARA 9.42 15. 4.186 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 147 Gambar 3. 18 Profil Desa Jabed Utara jdih.pemalangkab.go.id/ Kc-bcradaar1 dan aktivires LKM Jda dan oktif Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Knbupaten Pemalang terhadap penanganan permulaman kumuh tinggi Mukti Sari Mandiri Akta No. S 1 Tanggal 31 Mei 2019; Notaris Sugiharto,SH,Sp.N Terletak di betas perkotaan kabupaten: terdapat beberapa pabrik yang menyerap tenaga kerja. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Potensi lokal yang ada di Desa Pedurungan adalah Produksi batu bata. produksi tempe dan tahu dan juga kerajinan mebel. Produsi balu bata dilakukan di bantaran kali elon, hal ini menjadi ancaman ketika terjadi banjir. Dukungan pemerintah desa sangat baik Jumlah Bangunan hunian rnemiliki IMS ( 18 rumah tangga) Jumlah lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HG6/ Surat yang diakui pemerintah (643 rurnah tangga) Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector industri rumah tangga seperti tahu, tempe, pernbuatan tenun ATBM. pembuatan kerajinan mebel. Perdagangan/jasa dan pertanian Sebagian besar diperkeras Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagian besar Jalan lingkungan rusak Sebagian besar pengelolaan sampah belum sesuai dengan standar teknis Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran, Sistem pengelolaan air limbah rumah tangga belum terpenuhi Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman perkotaan : 2,853 Jiwa : 766 KK : 471 KK Jumlah Penduduk Kependudul<an : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan, lndustri Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik 2 PEDURUNGAN RT001-RW008 3 PEDURUNGAN RT001·RW009 4 PEDURUNGAN RT002·RW013 5 PEDURUNGAN RT002-RW014 6 PEDURUNGAN RT002·RW015 7 PEDURUNGAN RT003-RW004 8 PEDURUNGAN RT003·RW008 9 PEDURUNGAN RT004-RW005 10 PEDURUNGAN RT004·RW007 11 PEDURUNGAN RT005-RW006 Tingkat Kekumuhan, Tipoiogi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh RT/RW No.: 6° 54' 18.913" S : 109° 25' 11.342" E 15.088 Ha Luas Kekumuhan (Ha) Nilai Tingkat 0.702 20Ringan 2330 19Ringan 1237 25 Ringan 0.970 16Ringan 1.257 18Ringan 1.073 20Ringan 1532 19RJngan 1267 17Ringan 1565 20Ringan 0.745 23 RJngan 19Ringan Lingkup Administrasi Kelurahan/ Desa PEDURUNGAN RT001-RW005 Koordinat Latitude Longitude DESA PEDURUNGAN SEBARAN PERMUKIMAN KUMUHGEOGRAFISLuas Kumuh 148 jdih.pemalangkab.go.id/ o.oo;, 20.00,. ,coo,. 0000,, uoro-. 100.00'!! 120.00.,. J <ttidJkterJ.lu1·an BJngun,1-,, 1111,r. , C.kur>1n Pcl1yar11n JDlilll U11gkunq,1., b K.Jil'ltH Pcrr'!lukaanJaluu I ngkui1g;;i•1
54. a.Kete-rsediun Akses Ama.n Air \t1 nuM
55. b.Ttd3k tE-rl"*n,,hinya Kebuh,hJn Air \tfm,.1M O.ccn'> a Keridakmampl.ianMt°'ngatirkar. limpasar. Air O 00% 61 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran 7697%b <etidalctet'$edi"ar. Dra,nJse
56. c.Kuohtas Konstruksr Dteinasc Proteksi Kebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 5 Unit Rumah Tangga 574 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesual dengan persyaratan teknis 759 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 189 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 294 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis 38.38'lt Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 15.217 Ha Luas genangan = 0 Ha 2,280 Meter kebutuhan drainase ideal 525 meter saluran drainase eksisting 228 meter kontruksi saluran tidak memadai 74.93''6 .l Kt,daktt-1Sft11,,.)n PfilSJtanJ Prottk$i KebJ~Jr,11" - 10 S93Ci. b S.>ltm ~'1"'t'l(.llt.1,)I'\ Pei:..imp\ih,,n )'Jflij t•u~,k S!:SUI• St.1t'ldA1rTeknl~ a P1Jt<Jtral'\Idan S.,.rJna Pef'Sbmr,,.;,han TI(la,k Seiu,,1 dcng,1•1 J)C'rsy.araton Tcknii b ?r~S¥.J03 ~n S.:t'tl\.l PengelolJJn Air I imbJh Tldak Scsua1 dcrgau Pcrs}•aratan Tckrns
57. a.Sistem Pe-ngelo aan Air limoah Tidak Sesu.;u StaodJ1 I d.01~ Prosentase Permasalahan Kekumuhan Drainase Lingkungan 420 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak O KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 8,366 meter 7,554 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 2,362 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 102 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 86 Unit bangunan tidak sesuai persyaratanteknis = 576Unit = 86 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 149 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 SK2018 SK2022 SK2024 Kelut1han/ Kekumuhan Awai Kelcumuhan Akhir Kekumuhan.,... Luas Luas Luas Luas RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Nilai Tingkat Nilai Tingkat PEDURUNGAN Belum 22.72 RT001-RWOOS 0.70 26 Ringan 20Ringan RT001-RW005 0.702 20Ringan Masuk SK PEDURUNGAN RT001·RWOOB 2.67 19 Ringan 19Ringan RT001·RW008 2.330 19 Ringan PEDURUNGAN RTOO1-RW009 1.62 25 Ringan 25 Ringan RT001-RW009 1.237 25 Ringan PEDURUNGAN RTOO1-RW011 169 25 Ringan 15 Tidak Kumuh PEDURUNGAN RT002-RW013 0.97 26 Ringan 16Ringan RT002-RW013 0.970 16 Ringan PEDURUNGAN RT002-RW014 1.59 29 Ringan 18Ringan RT002-RW014 1.257 18Ringan PEDURUNGAN RT002-RW01 S 1.28 30 Ringan 20Ringan RT002·RW015 1.073 20Ringan PEDURUNGAN RT003-RW004 1.53 25 Ringan 19Ringan RT003·RW004 1.532 19Ringan PEDURUNGAN RT003-RW008 1.82 22 Ringan 17 Ringan RT003-RW008 1.267 17Ringan PEDURUNGAN RT003-RW010 1.29 25 Ringan 13 Tidak Kumuh PEDURUNGAN RT003-RW011 2.02 24 Ringan 14 Tidak Kumuh PEDURUNGAN RT004-RW005 1.69 25 Ringan 20Ringan RT004-RW005 1.565 20Ringan PEDURUNGAN RT004·RW007 1.11 29 Ringan 23 Ringan RT004·RW007 0.745 23Ringan PEDURUNGAN RT005·RW006 2.57 24 Ringan 19 Ringan RTOOS·RW006 2.411 19 Ringan PEDURUNGAN 22.72 22.55 15.088 otel RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 150 Gambar 3. 19 Profil Desa Pedurungan jdih.pemalangkab.go.id/ • Terletak pada fungsi strategis kabupaten: terletak pada jalan persimpangan jalur ekonomi pemalang Kepadatan penduduk tinggi Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Potensi lokal yang ada di Kelurahan Beji adalah selain di bidang pertanian dan terdapat pasar, Kelurahan Beji berada dijalur lalu lintas utama provinsi dimana sangat strategis untuk melakukan kegiatan perdagangan. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 13 rumah tangga) , Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah ( 202 rumah tangga) Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) PERTIMBANGAN LAIN Lingkup Administrasi Kekumuhan Luas No. Kelurahan/ (Ha) RT/RW Nilai Tingkat Desa BEJI RT001-RW015 1.014 23 Ringan 2 BEJI RT002-RW003 1.614 20Ringan 3 BEJI RT003-RW008 2.239 41 Sedang TOTAL: 4.867 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Kchcradaandan aktivitas LKM ada don akttf Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permuloman kumuh tinggi NOlllO BKM/LKM : Bo,,gkit Lcst,)ri : Mandiri : Akta No. 06 Tanggal 13 Mei 2019: Notaris Untung Waluyo, SH Sebagian kecil kualias ruas jalan yang ada rusak Banyaknya rumah tangga belurn memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan/perindustrian/pasar/perdagangan dan jasa/ perkantoran/pertanian : 743 Jiwa : 210 KK : 119 KK Jurnlah Pendudul< Jumlah KK Jumlah MBR Kependudukan : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permul<iman Perkotaan Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristil< Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6' 53' 25.583" S : 109° 24' 45.498"E 4.867 Ha Koordinat Latitude Longitude KEL. BEJI 151 jdih.pemalangkab.go.id/
58. b.Kcpadatan Oanqun.in O.OOJb e, K.ttid1.UCS.Jl1,JI'\ dc11g111 Pcrsy Tcknls O;mg1.n.i"I Gl l3%a <ete"'E"dia1'nAk,;e~ Aman Air \.linum
59. b.Ttdak tcrpcr.Jhinya Kcb..,h,han Au M1num 0.48'.!& O Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 140 Unit Bangunan tidak terlayani sarans proteksi 6111% c Kvalit:,:1s Konstrvksi Dr,:1in~se Proteksi Kebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 23 Unit Rumah Tangga 92 KK tidak dilengkapi sarana craseraoa sampan sesuai dengan persyaratantsknis 176 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 58 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 109 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis 27.62'0; Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 4.867 Ha Luas genangan = 0 Ha 900 meter kebutuhan drainase ideal 350 meter saluran drainase eksisting 140 meter kontruksi saluran tidak memadai Sl.90% 8181% a J<etldakfH'Cf'C'llun">r,n1rana Prot,.k(I IC•baklra"' O (X)1(i
60. b.S6tcm i>e"Sae1ol.1J1lPc1:.,.11nptJlUlfly.>ug t,o~,k \~u.lli St,..nd.11r Teknic: L Praw-,na dan Saran.a Persarnpithln Tidak Sesua. df"ngan ppr•;yarati'ln Tpkni,; b Prasarar..a dan Sa•ana Pf"ngf"lolaan Air ..imba., 1iddlc. X'i.uil1 defly,.n\ Pe1:.y..i1ot.t111ckm:. a S ~~ ;)engelo aan Air Umb,,,h Tidak S~uai Slond.;1 tckms Prosentase Permasalahan Kekumuhan Drainase Lingkungan 133 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak 1 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 1,205 meter 885 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 305 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 140 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 74 Unit bangunan tidak sesuaipersyaratanteknis = 169 Unit 74 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 152 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 SK2018 If SK2022 SK2024 Keluralw,v' Kekumuhan Awai Kekumuhan Akhir Kekumuhan Desa RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) (Ha) Nilai Tingkat Nilai Tingkat {Ha) Nilai Tingkat BEJI 2.86 2.86 RT001-RW015 1.01 28 Ringan 23Ringan RT001-RW015 1.014 23Ringan BEJI RT002-RW003 1.61 24 Ringan 20Ringan RT002-RW003 1.614 20Ringan BEJI RT003-RW008 2.40 41 Sedang 41 Sedang RT003-RW008 2.239 41 Sedang BEJI RT003-RW015 1.24 16 Ringan 11 Tidak Kumuh BEJI RT004-RW015 1.31 18 Ringan 13Tidak Kumuh SEJI Totll 2.86- 7.5 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 153 Gambar 3. 20 Profil Kelurahan Beji jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada fungsi strategis kabupaten: industry rumah tangga dan pertanian Kepadatan penduduk tinggi Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Potensi lokal yang ada di Desa Kabunan adalah Usaha industry es batu dan es balok serta sector pertanian. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Jumlah Bangunan hunian memiliki IMS ( 82 rurnah tangga) Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (560 rurnah tangga) Sebaqian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan. hotel, dll) Ungkup Administrasi Luas Kekumuhan No. Kelurahan/ Desa RT/RW (Ha) Nilai Tingkat 1 KABUNAN RT001·RWOOS 0.649 19Ringan 2 KABUNAN RT001 ·RW021 1.247 17Ringan 3 KABUNAN RT002-RW005 0.795 25Ringan 4 KABUNAN RT002·RW006 0.490 17Ringan 5 KABUNAN RT002·RW021 1.478 27Ringan 6 KABUNAN RT003-RW005 1.389 22Ringan 7 KABUNAN RT003·RW006 0.853 19Ringan 8 KABUNAN RT003·RW013 0.673 19Ringan 9 KABUNAN RT003-RW014 0.755 18Ringan 10 KABUNAN RT003·RW021 0.789 24Ringan 11 KABUNAN RT004·RW005 0.673 20Ringan 12 KABUNAN RT004-RW006 0.726 25Ringan 13 KABUNAN RTOOS·RW006 0.706 21 Ringan SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Keberadaandan aktivitas LKM sda dan aktif Ko,nitmen Pemerir,tah keturahan dan Pemeri"tah Kabupaten Pemalang terhadap penanganar1 permukiman kumuh tinggi Nama BKM/LKM : Makmur Jaya Status : Mandiri Legalitas : Akta No. 15 Tanggal 13 Oktober 2009; Notaris Sugiharto,SH,Sp.N Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadaiPermukiman belum dilengkapi sarana protsksi kebakaran • Sistern pengolahan sarnpah dan limbah home industry belum rnernenuhi syarat teknis Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan/pertanian/industry rumah tanga Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah Karakteristik : Permukiman Perkotaan, lndustri Tingkat Kekumuhan, Tipoiogi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° 53' 9.808" 5 : 109° 24' 55.949" E 11.224 Ha Koordinat Latitude Longitude DESA KABUNAN GEOGRAFISLuas Kumuh 154 jdih.pemalangkab.go.id/
61. b.KoPi!dllan e.111gunan O.CIO',i: 30.11" ~--,------ ss.ss·.-
62. e.Ttdak tcrpcm.h,nya Kcbutuhnn Air Minum O.~ 5.65%a KctJda~nor"'lpum1 Mc:ngalirk.au .impasan Air 3517'r. S3.42% o.oo,i, 485 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran A<l.74% b S6tcm l'cngclolo.in f>tr>0mPvh11n y.mg t1dJk s~u~I StAroefarf41kn,<; a ,.._.n.ar,na dan Saral"II PersampA"ian Tidal( S@suai 11-P.r9~n J)Pr<;y,.uaMn lft'knis
63. b.Prasarol"'la dan Sarana PenciPlolaan Ai~ Lmbah 1d,k St'HIJ dc11go111 l'tr~y;.l1JhlO lckr-h, a SisttM PengPlolaan Air Limbah Tid,;1k Sesuai Slandor Tcknh. Proteksi Kebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA 83 Unit Rumah Tangga O KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 644 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 406 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 357 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 10.564 Ha Luas genangan = 0.66 Ha 3,028Meter kebutuhan drainase ideal 1,840 meter saluran drainase eksisting 1,065 meter kontruksi saluran tidak memadai (J().IS'I:, Prosentase Permasalahan Kekumuhan Drainase Lingkungan 445 KK tidak mengaksesair (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak O KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 3,633 meter 2, 788 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 820 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 5 Unit banqunan tidak teratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 162 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 538Unit = 162 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 155 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 SK2018 SK2022 SK2024 Kelurahan/ Kekumuhan Awai Kelcumuhan Akhir Kekumuhan.,... Luas Luas Luas Luas RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Nilai Tingkat Nilai Tingkat KABUNAN Belum 3289 RT001-RWOOS 0.75 24 Ringan 19Ringan RT001-RW005 0.649 19Ringan Masuk SK KABUNAN RT001·RW014 1.11 23 Ringan 15 Tidak Kumuh KABUNAN RT001-RW021 1.60 27 Ringan 17 Ringan RT001-RW021 1.247 17Ringan KABUNAN RT002-RWOOS 080 30 Ringan 25 Ringan RT002-RW005 0.795 25 Ringan KABUNAN RT002·RW006 0.49 27 Ringan 17Ringan RT002·RW006 0.490 17Ringan KABUNAN RT002-RW013 1.09 20 Ringan 14 Tidak Kumuh KABUNAN RT002·RW021 1.58 32 Ringan 27Ringan RT002·RW021 1.478 27Ringan KABUNAN RT003·RWOOS 1.39 27 Ringan 22Ringan RT003·RWOOS 1.389 22Ringan KABUNAN RT003-RW006 0.85 24 Ringan 19Ringan RT003-RW006 0.853 19 Ringan KABUNAN RT003-RW013 0.77 27 Ringan 19Ringan RT003-RW013 0.673 19 Ringan KABUNAN RT003-RW014 0.92 18 Ringan 18Ringan RT003-RW014 0.755 18Ringan KABUNAN RT003-RW021 0.79 29 Ringan 24Ringan RT003-RW021 0.789 24Ringan KABUNAN RT004-RW005 0.67 25 Ringan 20Ringan RT004-RW005 0.673 20Ringan KASUNAN RT004·RW006 0.76 25 Ringan 25 Ringan RT004-RW006 0.726 25 Ringan KABUNAN RTOOS·RW006 2.32 26 Ringan 21 Ringan RT005·RW006 0.706 21 Ringan KABUNAN Total 32.89- 15.89 11.224 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 156 Gambar 3. 21 Profil Desa Kabunan jdih.pemalangkab.go.id/ Tertetak pada lungs', strategis kabupaten :industry rumah tangga. perdagangan dan jasa, pertanian Kepadatan penduduk tinggi Dukungan masyarakat terhadap pembangunan ti nggi Potensi lokal yang ada di Desa Taman adatah Potensi budaya dan kesenian desa yang dimilikioleh Desa Taman adalah batik pemalang, sintren pemalang, dan sarung goyor Di Desa Taman menjadi desa yang memproduksi Batik Pemalang dan dikenal dengan mobh grombyang. Setain itu, sarung goyor adalah kain tenun yang masih menggunakan ATBM atau Alat Tenun Bukan Mesin Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 124 rumah tangga) Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/Surat yang diekui pemerintah (534 rumah tangga) Sebagian besar penduduknya mata penc:aharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) PERTIMBANGAN LAIN 1 TAMAN RT001-RW009 2 TAMAN RT002-RW003 3 TAMAN RT003-RW001 4 TAMAN RT003-RW009 5 TAMAN RT004·RW002 6 TAMAN RT005-RW003 TOTAL: RT/RW Luas Kekumuhan (Ha) Nitai Tingkat 1.892 20Ringan 0.761 26Ringan 1.214 22Ringan 1.514 22Ringan 2.480 25Ringan 1.322 22Ringan 9.183 lingkup Administrasi No. Kelurahan/ Desa SEBARAN PERMUKIMAN kUMUH K@b@radaan dan akliviu,s LKM ada dan alctif Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pememtah Kabupaten Pemalang tN'hadap penanganan permukiman kumuh tinggi Nama BKM/LKM . Sejahtera Status Mandiri legalitas . Aleta No. 787 Tangga123 Mei 2019; Notaris Tavip Suganjar, SH.Sp.N Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saturan drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Kawasan sekitar permukimah kumuh permukiman Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran Sistem pengolahan sampah dan hmbah home industry belum memenuhi syarat teknis Kawasan sekitar permukimah kumuh. perumahan/perindustrian/perdagangandan jasa/ peri<antoran/pertanian PERMASALAHAN UMUM : 2,149Jiwa : 584KK : 396 KK Ke1>endudukan : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perlcotaan Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Jingkat Kekumuhan, Tl!)oiogi, dan Ka~ kt ristik Pe muki n Kumuh : 6° 54' 1.987" s : 109° 24' 1.712" E koordinat Latitude Longitude GEOGRAFIS 9.183 Ha DESA TAMAN Luas umuh 157 jdih.pemalangkab.go.id/ O~ 2000% ,030% 630:1% llQOOl<' 100~12000% O Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 444 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran 'i~ a KNidaldHttfUran Bangun;m b k.epadatan 6angunan 000%
64. c.Ketlda.ksesua1andengan Persylekn,s Bangunan - 1644~ Proteksi Kebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 61 Unit Rumah Tangga 584 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 502 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 88 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 97 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis 782Sl! a Ke1ersPd.aanAk!.esAmanA.rM.,um ········- _,so'/ll -1661% .. llllli 10000,. --------· S5"6'4 a Ket1dafttersed1aanPrasoral"laPtoteks1 KeobaJcarnn 000% b Si~ten P'erigetolddln Pe,l\&11"4)dho l y.tny t1dak se1:1.1a1 StMldat T ekn.s • Pr•~tl\l\t dM S,a,Mw Perii.rr,pal'4nTtd11k ~\Mi dtnQltn pen:yar111t1nl•knts b Pflw~"I• dtn S.rart1 ~gtk,lun Ar l1'Tlb1h Tid•k S.Moi d1:09ffl, f't r.r;),1 ""''' lt~n~ a S1!.ttm ~ng1lo10.1nAit L11T'b4h ltdok Stsuai SU1Vl~r Tfokl'I" Air Limbah ·-·-------· 10000!(, b Ketdakterseda:m Sarana Ptotek.s1 Kebalca..an Prosentase Permasalahan Kekumuhan Drainase Lingkungan Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 9.183 Ha Luas genangan = 0 Ha 4,535 meter kebutuhan drainase ideal 3,785 meter saluran drainase eksisting 1,141 meter kontruksi saluran tidak memadai 457 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak O KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 i/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = S,312 meter 3,824 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 2,414 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 180 Unit bangunan tidak teratur O UniVHa tingkat kepadatan bangunan 73 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 444 Unit 73 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 158 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 SK2018 SK2022 SK 2024 Kelunhm,I Kekumuhan Awai KekumuhanAkhir Kekumuhan Deu RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW luas RT/RW luas (Ha) (Ha) (Ha) Nilai Tingkat Nilai Tingkat (Ha) Nilai Tingkat TAMAN 1.50 1.50 RT001-RW007 1.08 20 Ringan 15 Tidak Kumuh TAMAN RT001-RW009 2.58 20 Ringan 20Ringan RT001-RW009 1.892 20Ringan TAMAN RT002-RW003 0.80 26 Ringan 26Ringan RT002-RW003 0.761 26Ringan TAMAN RT002-RW007 1.74 16 Ringan 11 Tidak Kumuh TAMAN RT002-RW009 2.74 18 Ringan 13 Tidak Kumu h TAMAN RT003-RW001 123 27 Ringan 22 Ring an RT003-RW001 1214 22 Ringan TAMAN RT003-RW009 2.00 22 Ringan 22Ringan RT003-RW009 1.514 22Ringan TAMAN RT004-RW001 2.33 22 Ringan 12T,dak Kumuh TAMAN RT004-RW002 2.61 25 Ring an 25Ringan RT004-RW002 2.480 25Ringan TAMAN RT005-RW003 1.32 22 Ringan 22 Ringan RT005-RW003 1.322 22 Ringan ITAMANTohll 1.50 1.50 1U 9.113 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 159 Gambar 3. 22 Profil Desa Taman jdih.pemalangkab.go.id/ • Terletak pada fungsi strategis kabupaten : industry rumah tangga dan pertanian Kepadatan penduduk tinggi • Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Potensi lokal yang ada di Kelurahan Wanarejan Selatan adalah Usaha pengepul barang bekas dan pengerajin kaleng • Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi • Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 31 rumah tangga) • Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah ( 21 S rumah tangga) • Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll), pertanian dan perikanan. Lingkup Administrasi Kekumuhan Luas No. Kelurahan/ RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Desa WANAREJAN RT001 ·RW005 1.217 23 Ringan SELA TAN 2 WANAREJAN RT001-RW007 0.696 30Ringan SELA TAN 3 WANAREJAN RT002·RW007 1.751 25Ringan SELA TAN 4 WANAREJAN RT003-RW005 1.263 20Ringan SELA TAN TOTAL: 4.926 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Kc-bcradaar1 dan aktivires LKM ada dan oktif Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Knbupaten Pemalang terhadap penanganan permulaman kumuh tinggi Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran • Sistem pengolahan sarnpah dan limbah home industry belum rnernenuhi syarat teknis Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan/perindustrian/perdagangan dan jasa/ perkantoran/pertanian Nama BKM/LKM : Wana Bakti Status : Mandiri Legalitas : Akta No. 10 Tanggal 13 Mei 2019; Notaris Untung Waluyo, SH : 926Jiwa : 256 KK : 167 KK Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumlah MBR Kependudukan : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 5• 53' 37 .304" S : 109° 24' 18.180" E 4.926 Ha Koordinat Latitude Longitude KEL. WANAREJAN SELATAN GEOG RAF ISLuas Kumuh 160 jdih.pemalangkab.go.id/ b rllda\( re-meilvh nyJ Kce-b,1t,1han Air Minum o.~
65. c.Kualita,s Kon'>Uuksi OrdinaS(> 100.00% 8711% I t.Mid1u:,e.qd,Nf\ rrau,rana Pret@k~i l<ttb11kar1n O.OCl'A' b Sr.tem Pc-ogc,lol..t,rn t>cr)c11rp.Jh1m yung l1dJk Sf'SU&I Standar T~kni~ • Pr,wr.in, d,111 S.i,ana Pc-1wmpJhan I ld,.1k. Scwoi dcngan pCl'!o)'OHJUln 'rckms b Pt.lS.31.l'lb O,)r ~rJn.:, =>e,,gelolJllnAir timbah Tldak Sesua1 dengan Pi?rsyaratanTekr>is .t Sistt"'lPeoge-lolaan A,, Umbah 1 id.:ik: Sesvai Standar Teknis Prosentase Permasalahan Kekumuhan tidak terlayani sarans proteksi O Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran Proteksi Kebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 5 Unit Rumah Tangga 223 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesual dengan persyaratanteknis 256 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 32 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 72 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 4.926 Ha Luas genangan = 0 Ha 1,676.6 Meter kebutuhan drainase ideal 831.6 meter saluran drainase eksisting 549.4 meter kontruksi saluran tidak memadai Drainase Lingkungan 98 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak O KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 1,275 meter 950 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 241.5 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 60 Unit bangunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 120 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 195 Unit = 120 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 161 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 SK2018 SK2022 SK2024 KeluraMIV' KekumuhanAwai KekumuhanAkhir Kekumuhan DNa Luas Luas Luas Luas RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) Nilai Tlngkat Nilai Tingkat Nilai Tingkat WANAREJAN 13.49 13.49 RTOO 1 • RWOOS 1.22 28 Ringan 23 Ringan RT001 ·RWOOS 1.217 23Ringan SELATAN WANAREJAN RTOO 1 • RW007 0.70 30 Ringan 30Ringan RT001 ·RW007 0.696 30Ringan SELATAN WANAREJAN RT002-RW005 0.99 18 Ringan 13 Tidak Kumuh SELATAN WANAREJAN RT002·RW007 1.75 25 Ringan 25Ringan RT002·RW007 1.751 25Ringan SELATAN WANAREJAN RT003-RW005 1.26 20 Ringan 20Ringan RT003-RW005 1.263 20Ringan SELATAN WANAREJAN RT003·RW007 1.96 18 Ringan 13 Tidak Kumuh SELATAN ANAREJAN 13.4 13.49- 7.88 ELATANTotll RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 162 Gambar 3. 23 Profil Kelurahan Wanarejan Selatan jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada di pusat perkotaan kabupaten industry rumah tangga berupa sarung tenun ATBM, perdangan dan jasa Oukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Potensi lokal yang ada di Desa Wanarejan Utara adalah lndustri sarung tenun ATBM, yang sudah sangat terkena di kabupaten Pemalang, bahkan produknya sudah di eksport ke luar negeri. Banyak nya industri pembuatan sarung ATBM di desa Wanarejan Utara belum memperhatikan pengelolaan limbah industrinya. Dukungan pemerintah desa sangat baik Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 10 rumah tangga) Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (214 rumah tangga) Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector industri sarung tenun ATBM dan Perdagangan/jasa PERTIMBANGAN LAIN Lingkup Administrasi Kekumuhan No. Luas Kelurahan/ RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Oesa WANAREJAN RT006-RW001 1.294 17 Ringan UT ARA 2 WANAREJAN RT007-RW001 1.151 21 Ringan UT ARA TOTAL: 2.445 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Keberada:mdan aktivitas LKM ada dan aktif Komitmen Pemerintah lcelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi Nama BKM/LKM : Amanah Status Mandiri legalitas : Akta No. 913 Tanggal 30 April 2013; Notaris Uniting Waluyo, SH Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak dan belum diperkeras Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Sebagian besar jalan lingkungan kurang dari 1,5 m Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran, Permuki man sangat pad at dan tidak teratur Sistem pengolahan air limbah industri dan limbah rurnah tangga belum memenuhi syarat teknis Kawasan sekitar permukimah kumuh permukiman perkotaan PERMASALAHAN UMUM : 965 Jiwa : 267 KK : 175 KK : Kumuh Ringan : Kum uh di data ran rendah : Permukiman Perkotaan : 6° 53' 17.406" S : 109° 23' 48.158" E Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh GEOGRAFIS 2.445 Ha DESA WANAREJAN UTARA 163 jdih.pemalangkab.go.id/ b K•11di1kt@rwd1t11J"I SMaN Protkll klibibfM'I 49SOS. a K1111tidikw11f'd ~i)l'l ,,..;J',MAN Pro1N"l:i kf'bakwMl 000% b s,'j.ltffl ~ll\)Olohwn Pffl tn•p._t~Wl )W"9 1,d,, 000%sesu.i, Standar rems • Pl"ais,>ran,0<:t.,n Semna Pf'l"S;)~ Tdtk.St1Ufit 000%dengan penya.ralan Tekns b P,.isoro,m d.>h SJr.'.tn.) Ptngtloi..-,i, A,r t..,,r,.b.ih 6S5'4-,. Ddak Sesuer dengan Persyaralan Teicnls
66. a.Sistem Penge~laan Air L -rnb¥l Tidak Sesu..i 65.s.ft SU.ndar Tel<OK
67. c.Kuali tas Koos trub1 Or.w\ase 000% b Xet1daktersedaan Oran.Me 10000% a KNidakm~mpuan Menga irk.an lift'4).-KM'I Air 000% b Tidill< t"f"PPC'uihlf'l~K.-butuh;v'l l.,f M "UM 000% • (('lft~fr<ll,ttl<"I A~H Ar'l'Wl ,.,f M •'IUnl 112:% b Ku&l1hh Ptrmu(.t.Jr, Jal,"' lnglcung.\,, 4)9~ • C4ikup411 ~l.;yJ'loO'l ,._1 :;,in li~'l1ftl 00016 t Ktl1do~tu,1l;1n deng,nP.ny r.-:'lls a.,~No 2).00% b ~«ilwn 8.ar9,.nao 000% a kebdakttratur.in~ 61 500< Prosentase Permasalahan Kekumuhan tidak terlayani sarana proteksi O Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran ProteksiKebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 200 Unit Rumah Tangga O KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis O KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 175 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 175 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 2.445 Ha Luas genangan = 0 Ha 413 Meterkebutuhan drainase ideal O Meter saluran drainase eksisting O Meter kontruksi saluran tidak memadai Drainase Lingkungan 3 KK tidak mengakses air (rninurn, rnandi, & cuci) yang a man dan layak O KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 713 meter 713 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 313 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan Air Minum 123 Unit bangunan tidak teratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 46 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 200 Unit 46 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 164 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 SK2018 SK2022 SK 2024 Kelunhm/ Kelcumuhan Awai Kekumuhan Akhir Kekumuhan.,... RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) (Ha) Nilai Tingkat Nilai Tingkat (Ha) Nilai Tingkat WANAREJAN 5.50 5.50 RT006-RW001 1.43 22 Ringan 17Ringan RT006-RW001 1.294 17Ringan UTARA WANAREJAN RT006-RW005 1.54 16 Ring an 7Tidak Kumuh - UT ARA WANAREJAN RT007-RW001 1.18 21 Ringan 21 Ringan RT007·RW001 1.151 21 Ringan UTARA ANAREJAN 5.50 5.50 4.15 2.445 UTARA Total RIWAVAT PENANGANAN KUMUH 165 Gambar 3. 24 Profil Desa Wanarejan Utara jdih.pemalangkab.go.id/ 166 3.2.2 Profil Kawasan Profil Kawasan merupakan profil untuk kawasan yang merupakan penggabungan beberapa desa/kelurahan. Dalam pembentukan kawasan, terdapat 5 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:
68. a.Kesamaan karakteristik/tipologi kumuh
69. b.Lokasi dengan jarak berdekatan
70. c.Pembentuk sistem/jaringan infrastruktur yang tidak dapat ditangani dalam bentuk deliniasi/ spot kumuh
71. d.Pertimbangan keterpaduan penanganan kawasan dan kemudahan penanganan kawasan
72. e.Arah pengembangan kota Di Kabupaten Pemalang, seluruh lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terdiri dari 23 Desa/Kelurahan membentuk kawasan. Berikut adalah 7 kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terdapat di Kabupaten Pemalang: Tabel III. 3 Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang No. Kawasan Luas Kawasan Kumuh Kawasan (Ha) Desa/Kelurahan Luas Kumuh Desa/Kelurahan (Ha) 1 Kawasan Comal 48.091 Kauman 13.791 Pecangakan 1.632 Purwoharjo 13.996 Purwosari 13.145 Sidorejo 5.526 2 Kawasan Pesisir 29.587 Lawangrejo 8.719 Sugih Waras 18.470 Widuri 2.398 3 Kawasan Petarukan 19.233 Iser 6.913 Petarukan 12.321 4 Kawasan Pusat Kota Pemalang 20.695 Mulyoharjo 8.349 Pelutan 12.346 5 Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 10.808 Bojong Bata 6.615 Paduraksa 4.194 6 Pusat Kota Taman I 37.197 Banjaran 13.264 Banjardawa 4.659 Jebed Utara 4.186 Pedurungan 15.088 7 Pusat Kota Taman II 32.645 Beji 4.867 Kabunan 11.224 Taman 9.183 Wanarejan Selatan 4.926 Wanarejan Utara 2.445 Total Luasan Kumuh 198.258 198.258 jdih.pemalangkab.go.id/ 167 Untuk lebih jelasnya, di bawah ini adalah profil masing-masing kawasan di Kabupaten Pemalang beserta kriteria pembentukan kawasannya: jdih.pemalangkab.go.id/ No. Lingkup Administrasi Luas K•kumuhan K•lurahan/ Desa RT/RW (Ha) Nilai Tingkat 1 KAUMAN RT001·RW003 1.495 26Ringan 2 KAUMAN RTOOl • RW004 2.159 26Ringan 3 KAUMAN RT002-RW003 1 343 29 Ringan 4 KAUMAN RT002• RW005 1 359 26Ringan 5 KAUMAN RT003-RW003 1.812 32 Ringan 6 KAUMAN RT003·RW005 1 367 27 Ringan 7 KAUMAN RT004-RW003 1.546 30Ringan 8 KAUMAN RT004·RW005 2.7<13 31 Ringan 9 PECANGAKAN RT003-RW004 1.632 32 Ringan 10 PURWOHARJO RT001 • RW008 2.799 28 Ringan 11 PURWOHARJO RT002• RW008 1.063 28 Ringan 12 PURWOHARJO RT003·RW008 1.162 31 Ringan 13 PURWOHARJO RT004-RW007 0.795 29 Ringan 14 PURWOHARJO RTOOS-RW007 3.044 26Ringan 15 PURWOHARJO RT006·RW009 0993 26Ringan 16 PURWOHARJO RT007-RW009 1.033 22 Ringan 17 PURWOHARJO RT008-RW009 1.135 27 Ringan 18 PURWOHARJO RT009· RW009 1.972 27 Ringan 19 PURWOSARI RT001 · RW004 0893 30Ringan 20 PURWOSARI RTOOl·RW007 1.066 35 Ringan 21 PURWOSARI RT001·RW012 2.291 33 Ringan 22 PURWOSARI RT001-RW013 2.248 33 Ringan 23 PURWOSARI RT002-RW013 2.394 32 Ringan 24 PURWOSARI RT002·RW019 1.434 37 Ringan 25 PURWOSARI RT002-RW020 1.819 43Sedang 26 PURWOSARI RT003-RW012 1.002 33 Ringan 27 SIDOREJO RT003·RW001 1.043 22 Ringan 28 SIDOREJO RT004-RW002 2.361 19 Ringan 29 SIDOREJO RT004· RWOOS 2.122 25Ringan TOTAL: 48.091 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH 48.091 Ha Kawasan Comal terletak di Kecamatan Comal meliputi 5 Desa/Kelurahan yaitu Kauman, Pecangakan, Purwoharjo. Purwosai. dan Sidorejo. Kelima lokasi memilki tingkat kekumuhan Ringan, dengan total luas lokasi kumuh sebesar 48.091 Ha KAWASAN COMAL 168 jdih.pemalangkab.go.id/ - Kecamatan Comal merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Comal - Kawasan Cagar Budaya berupa Kompleks Stasiun KA Comal di Desa Purwosari Arah Pengembangan Kota - Diperlukan penataan lingkungan beserta infrastrukturnya dengan mempertimbangkan 7 Aspek Kumuh Keterpaduan Penanganan Kawasan - Kekumuhan terjadi di sekitaran Stasiun Comal dan Sungai Comal - Tidak dapat diselesaikan secara terpisah karena adanya sistem drainase yang saling terhubung Pembentuk system/jaringan infrastruktur yang tidak bisa ditan ani dalam bentuk deliniasi/s ot kumuh • • • • ( Lokasi dengan Jarak yang Berdekatan I ...-----------. - Kelima lokasi memilikijarak yang berdekatan - Kauman, Purwosari dan Purwoharjo dihubungkan oleh aliran Sungai - Purwoharjo dan Sidorejo dihubungkan oleh Jalan Raya Sidorejo • C Kesamaan Kumuh Dan Karateristik Lokasi - Tipologi Kumuh: Kumuh di Dataran Rendah - Karakteristik lokasi berupa permukiman perkotaan KRITERIA PEMBENTUKAN KAWASAN Comal 169 Gambar 3. 25 Profil Kawasan Comal jdih.pemalangkab.go.id/ SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH 29.587 Ha Kawasan Pesisir terletak di Kecamatan Pemalang terdiri dari Lawangrejo, Sugihwaras, dan Widuri. Ketiga lokasi ini berada di pesisir Pantai Utara Jawa dengan luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh 29.587 Ha Luas Kumuh KAWASAN PESISIR Lingkup Administrasi Luas Kekumuhan No. Kelurahan/ Desa RT/RW (Ha) Nilai Tingkat LAWANGREJO RT001- RW002 3.342 23 Ringan SUGIHWAAAS 2 LAWANGREJO RT002-RW001 2.141 20Ringan....,....... 3 LAWANGREJO RT003-RW001 2.615 19Ringan -- 4 LAWANGREJO RT004-RW004 0.620 20Ringan 5 SUGIHWARAS RT001- RW006 1.872 21 Ringan 6 SUGIHWARAS RT001-RW007 1.316 23 Ringan 7 SUGIHWARAS RT001- RW015 1.899 22Ringan 8 SUGIHWARAS RT002-RW005 1.377 21 Ringan 9 SUGIHWARAS RT002-RW006 1.476 21 Ringan 10 SUGIHWARAS RT002-RW016 2.912 22Ringan 11 SUGIHWARAS RT003-RW004 0.585 22Ringan 12 SUGIHWARAS RT003-RW010 1.551 18Ringan 13 SUGIHWARAS RT004-RW010 1.646 17 Ringan 14 SUGIHWARAS RT003-RW016 3.837 37Ringan 15 WIDURI RT002-RW001 1.460 20Ringan 16 WIDURI RT003-RW004 0.939 16 Ringan TOTAL: 29.587 170 jdih.pemalangkab.go.id/ Terdapat Situs Plawangan di Desa Lawangrejo (Kawasan Cagar Budaya) yang terletak berdekatan dengan lokasi kumuh - Terdapat Wisata berupa Pantai Widuri di Widuri dan Sugihwaras - Diperlukan penataan lingkungan beserta infrastrukturnya dengan mempertimbangkan 7 Aspek Kum uh - Kekumuhan berada di pesisir dan JI. Brigjen Katamso - Kekumuhan di Sugihwaras jug a berada di bantaran Kali Wirasa, ~ (~~~~~_A_r_a_h_P_e_n_g_e_m~b_a_n_g_an~K_o_t_a~~~~~~ Pembentuk system/jaringan infrastruktur yang tidak bisa ditan ani dalam bentuk deliniasi/s ot kumuh ~ (~~~~K_e_te_r_p_a_d_u_a_n~P_e_n_a_n_g_a_n_a_n_K_a_w~a_s - Lawangrejo. Sugihwaras. dan Widuri mem iliki lokasi yang berdekatan - Ketiga lokasi ini berada di pesisir Pantai Utara Jawa Lokasi dengan Jarak yang Berdekatan • • a c Kesamaan Kumuh Dan Karateristik Lokasi - Tipologi Kumuh: Kumuh di Dataran Rendah - Karakteristik lokasi berupa permukiman perkotaan, pelabuhan, pesisir, industry, dan wisata KRITERIA PEMBENTUKAN KAWASAN Pesisir 171 Gambar 3. 26 Profil Kawasan Pesisir jdih.pemalangkab.go.id/ Lingkup Administrasi Luas Kekumuhan No. (Ha)Kelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingkat PETARUKAN RT001-RW012 0.798 30Ringan 2 PETARUKAN RT001 - RW015 2.177 28Ringan 3 PETARUKAN RT002-RW012 0.857 32Ringan 4 PETARUKAN RT002-RW014 1.644 39Sedang 5 PETARUKAN RT003- RW012 0.609 33Ringan 6 PETARUKAN RT004- RW012 0.790 32Ringan 7 PETARUKAN RT005-RW004 0.751 28Ringan 8 PETARUKAN RT005-RW012 0.546 25Ringan 9 PETARUKAN RT006- RW004 0.626 22Ringan 10 PETARUKAN RT006-RW012 0.934 28Ringan 11 PETARUKAN RT007-RW012 0.561 28Ringan 12 PETARUKAN RT008-RW012 0.671 30Ringan 13 PETARUKAN RT009-RW012 0.756 22 Ringan 14 PETARUKAN RT011-RW012 0.601 26Ringan 15 ISER RT001-RW003 1.752 37 Ringan 16 ISER RT006-RW002 0.723 32Ringan 17 ISER RT008-RW002 2.080 31 Ringan 18 ISER RT008-RW004 1.390 39Sedang 19 ISER RT009- RW002 0.967 35 Ringan TOTAL: 19.233 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH 19.233 Ha Kawasan Petaruran meliputi Petarukan dan Iser. Kedua lokasi ini berbatasan secara langsung. Luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan ini adalah 19.233 Ha Luas Kumuh KAWASAN PETARUKAN 172 jdih.pemalangkab.go.id/ - Iser dan Petarukan direncanakan menjadi Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonom i (Kawasan Strategis koridor jalan arteri pantura) Diperlukan penataan lingkungan beserta infrastrukturnya dengan mempertimbangkan 7 Aspek Kum uh - Tidak dapat diselesaikan secara terpisah karena adanya sistem yang saling terhubung I Pembentuk system/jaringan infrastruktur yang tidak bisa ditangani dalam bentuk deliniasi/spot kumuh - Secara administrarif. Petarukan dan Iser berbatasan secara langsung - Kedua lokasi ini dihubungkan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan dan Rel Kereta Api Lokasi dengan Jarak yang Berdekatan • • ~ (~~~~~_A_r_a_h_P_e_n_g_e_m~b_a_n_g_an~K_o_t_a~~~~~~ ~ (~~~~K_e_te_r_p_a_d_u_a_n~P_e_n_a_n_g_a_n_a_n_K_a_w~a_s_a_ a c Kesamaan Kumuh Dan Karateristik Lokasi - Tipologi Kumuh: Kumuh di Dataran Rendah - Karakteristik lokasi berupa permukiman perkotaan KRITERIA PEMBENTUKAN KAWASAN PETARUKAN 173 Gambar 3. 27 Profil Kawasan Petarukan jdih.pemalangkab.go.id/ Lingkup Administrasi Luas Kekumuhan No. (Ha)Kelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingkat MULYOHARJO RT001-RW003 1.933 22Ringan 2 MULYOHARJO RT001-RW014 1.262 22Ringan 3 MULYOHARJO RT001-RW018 1.190 17 Ringan 4 MULYOHARJO RT002-RW006 0.872 17 Ringan 5 MULYOHARJO RT002-RW014 0.480 27Ringan 6 MULYOHARJO RT002-RW018 0.632 22 Ringan 7 MULYOHARJO RT003-RW006 0.698 20Ringan 8 MULYOHARJO RT003-RW014 1.283 21 Ringan 9 PELUTAN RT001-RW001 1.786 28Ringan 10 PELUTAN RT001-RW009 1.501 18Ringan 11 PELUTAN RT002-RW001 1.134 18Ringan 12 PELUTAN RT003-RW007 1.415 20Ringan 13 PELUTAN RT004-RW007 1.866 21 Ringan 14 PELUTAN RT005-RW007 1.627 17 Ringan 15 PELUTAN RT006-RW006 1.348 16 Ringan 16 PELUTAN RT005-RW006 1.672 18Ringan TOTAL: 20.695 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH 20.695 Ha Kawasan Pusat Kota Pemalang terletak di Kecamatan Pemalang, dimana kedua lokasi ini berbatasan adm inistrasi secara langsung. Luas total perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kawasan ini adalah 20.695 Ha. KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 174 jdih.pemalangkab.go.id/ I - Desa Pelutan dan Kelurahan Mulyoharjo termasuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pemalang Kedua lokasi akan direncanakan menjadi Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonom i (Kawasan Strategis koridor jalan arteri pantura) - Merupakan rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa Arah Pengembangan Kata - Pem bangunan dilakukan secara terpadu yaitu pem bangunan infrastruktu r - Penataan lingkungan dengan mempertimbangkan 7 Aspek Kumuh diperlukan guna rnendukung Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kab. Pemalano Keterpaduan Penanganan Kawasan - Kekumuhan terjadi di sekitaran Jalan Jend. Sudirman - Tidak dapat diselesaikan secara terpisah karena adanya sistem drainase yang saling terhubung Pembentuk system/jaringan infrastruktur yang tidak bisa ditan ani dalam bentuk deliniasi/s ot kumuh - Secara administrarif. Kelurahan Mulyoharjo dan Desa Pelutan berbatasan secara langsung - Kedua lokasi ini dihubungkan dengan Jalan Jend. Sudirman Lokasi dengan Jarak yang Berdekatan • • • • • C Kesamaan Kumuh Dan Karateristik Lokasi - Tipologi Kumuh: Kumuh di Dataran Rendah - Karakteristik lokasi berupa permukiman perkotaan dengan kepadatan sedang hingga kepadatan tinggi : Zona Perdagangan dan Jesa : Pusat Kegiatan Lol<al (PKL) KRITERIA PEMBENTUKAN KAWASAN Pusat Kata Pemalan 175 Gambar 3. 28 Profil Kawasan Pusat Kota Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ Lingkup Administrasi Luas Kekumuhan No. Kelurahan/ Desa RT/RW (Ha) Nilai Tingkat 1 BOJONG BATA RT001- RW009 0.571 23 Ringan 2 BOJONG BATA RT002-RW010 2.132 17 Ringan 3 BOJONG BATA RT003-RW010 1.338 17 Ringan 4 BOJONG BATA RT003-RW011 1.334 20Ringan 5 BOJONG BATA RT004- RW010 1.240 20Ringan 6 PADURAKSA RT002-RW006 1.070 22Ringan 7 PADURAKSA RT003-RW006 1.050 20Ringan 8 PADURAKSA RT004-RW006 1.437 22 Ringan 9 PADURAKSA RT006-RWOOS 0.636 23 Ringan TOTAL: 10.808 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH 10.808 Ha Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 meliputi Kel. Bojong Bata dan Kel. Paduraksa yang terletak di Kecamatan Pemalang. Kawasan 1n1 memiliki luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebesar 10.808 Ha KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 176 jdih.pemalangkab.go.id/ Kel. Bojong Bata dan Kel. Paduraksa direncanakan sebagai Sub Zona Perdagangan dan Jasa Arah Pengembangan Kata - Pem bangunan dilakukan secara terpadu yaitu pem bangunan infrastruktur - Penataan lingkungan dengan mempertimbangkan 7 Aspek Kumuh diperlukan guna mendukung Sub Zona Perdagangan dan Jasa di Kel. Paduraksa dan Kel. Bojong Bata Keterpaduan Penanganan Kawasan - Kekumuhan terjadi di area yang berdekatan dengan Rel Kereta Api - Bojongbata dan Paduraksa berada dalam satu sistem drainase (sekunder) Pembentuk system/jaringan infrastruktur yang tidak bisa ditan ani dalam bentuk deliniasi/s ot kumuh - Kel. Bojong Bata dan Kel. Paduraksa tergabung dalam 1 wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Pemalang - Kedua lokasi dihubungkan dengan Letjand DI Panjaitan Lokasi dengan Jarak yang Berdekatan • • • • • C Kesamaan Kumuh Dan Karateristik Lokasi Tipologi Kumuh: Kumuh di Dataran Rendah - Karakteristik lokasi berupa permukiman perkotaan : Jaringan Drainase Sek.under KRITERIA PEMBENTUKAN KAWASAN Pusat Kota Pemalan 2 177 Gambar 3. 29 Profil Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 jdih.pemalangkab.go.id/ No. lingkup Administrasi luas K~kumuhan Kelurahan/ Desa RT/RW (Ha) Nilai Tingkat 1 BANJARDAWA RT001·RW008 1.368 21 Ringan 2 BANJARDAWA RT002-RW005 1.533 18Ringan 3 BANJARDAWA RT003·RW005 0.857 21 Ringan 4 BANJARDAWA RTOOS·RW005 2.843 24 Ringan 5 BANJARAN RT001·RW001 0.914 23 Ringan 6 BANJARAN RT001 • RW004 1.100 21 Ringan 7 BANJARAN RT001·RW005 0.973 21 Ringan 8 BANJARAN RT001·RW007 1.424 20Ringan 9 BANJARAN RT002·RW001 0.720 23 Ringan 10 BANJARAN RT002-RW005 1.533 22 Ringan 11 BANJARAN RT002·RW007 2.163 16 Ringan 12 BANJARAN RT003·RW005 0.708 20Ringan 13 BANJARAN RTOOS·RW005 0.571 20 Ringan 14 BANJARAN RT006·RW005 1.217 26 Ringan 15 JEBED UTARA RT002-RW003 1.537 21 Ringan 16 JEBED UTARA RT003·RW004 1.929 21 Ringan 17 JEBED UTARA RT003·RW010 0.720 23 Ringan 18 PE DU RU NGAN RT001 · RW005 0.702 20Ringan 19 PE DU RU NGAN RT001-RW008 2.330 19 Ringan 20 PE DU RU NGAN RT001 · RW009 1.237 25 Ringan 21 PE DU RU NGAN RT002-RW013 0.970 16 Ringan 22 PE DU RU NGAN RT002-RW014 1.257 18 Ringan 23 PE DU RUNGAN RT002·RW015 1.073 20Ringan 24 PE DU RU NGAN RT003· RW004 1.532 19 Ringan 25 PE DU RUNGAN RT003· RW008 1.267 17Ringan 26 PE DU RU NGAN RT004-RW005 1.565 20Ringan 27 PE DU RU NGAN RT004-RW007 0.745 23 Ringan 28 PEDURUNGAN RT005-RW006 2.411 19 Ringan TOTAL: 37.197 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH 37.197 Ha Kawasan Pusat Kota Tam an I m eliputi Banjaran, Banjardawa, Jebed Utara, dan Pedurungan dengan luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh 37.197 Ha. L mbtl:illahlitW KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 178 jdih.pemalangkab.go.id/ - Banjardawa dan Pedurungan direncakan sebagai Sub Zona Perdagangan dan Jasa Diperlukan penataan lingkungan beserta infrastrukturnya dengan mempertimbangkan 7 Aspek Kum uh - Rencana pengembangan Pengelolaan Persampahan Terpadu di Banjardawa dan Jebed Utara Keterpaduan Penanganan Kawasan - Banjaran, Pedurungan, dan Jebed Utara dihubungkan dengan satu aliran sungai - Banjardawa dan Jebed Utara berada dalam satu sistem drainase (sekunder) Pembentuk system/jaringan infrastruktur yang tidak bisa ditan ani dalam bentuk deliniasi/s ot kumuh • ( Arah Pengembangan Kata ""----------, I - Banjaran, Banjardawa, Jebed Utara, dan Pedurungan m em iliki jarak yang berdekatan - Keempat lokasi tersebut berada dalam satu kecamatan, yaitu Kecamatan Taman Lokasi dengan Jarak yang Berdekatan • • • • C Kesamaan Kumuh Dan Karateristik Lokasi I - Tipologi Kumuh: Kumuh di Dataran Rendah Karakteristik lokasi berupa permukiman perkotaan dengan kepadatan bangunan Sedang - Tinggi KRITERIA PEMBENTUKAN KAWASAN Pusat Kata Ta man 1 179 Gambar 3. 30 Profil Kawasan Taman 1 jdih.pemalangkab.go.id/ lingkup Administrasi Luas Kekumuhan No. Kelurahan/ Desa RT/RW (Ha) Nilai Tingkat 1 BEJI RT001·RW015 1.014 23 Ringan 2 BEJI RT002-RW003 1.614 20Ringan 3 BEJI RT003·RW008 2.239 41 Sedang 4 KABUNAN RT001·RWOOS 0649 19 Ringan 5 KABUNAN RT001-RW021 1.247 17 Ringan 6 KABUNAN RT002·RWOOS 0.795 25 Ringan 7 KABUNAN RT002-RW006 0.490 17 Ringan 8 KABUNAN RT002·RW021 1.478 27 Ringan 9 KABUNAN RT003·RW005 1.389 22 Ringan 10 KABUNAN RT003-RW006 0.853 19 Ringan 11 KABUNAN RT003·RW013 0.673 19 Ringan 12 KABUNAN RT003·RW014 0.755 18 Ringan 13 KABUNAN RT003-RW021 0.789 24 Ringan 14 KABUNAN RT004-RWOOS 0.673 20Ringan 15 KABUNAN RT004-RW006 0.726 25 Ringan 16 KABUNAN RT005·RW006 0.706 21 Ringan 17 TAMAN RT001·RW009 1.892 20Ringan 18 TAMAN RT002-RW003 0.761 26 Ringan 19 TAMAN RT003-RW001 1.214 22 Ringan 20 TAMAN RT003-RW009 1.514 22 Ringan 21 TAMAN RT004·RW002 2.480 25 Ringan 22 TAMAN RT005-RW003 1.322 22 Ringan 23 WANAREJAN SELATAN RT001·RW005 1.217 23 Ringan 24 WANAREJAN SELATAN RT001·RW007 0.696 30Ringan 25 WANAREJAN SELATAN RT002-RW007 1.751 25 Ringan 26 WANAREJAN SELATAN RT003-RW005 1.263 20Ringan 27 WANAREJAN UTARA RT006-RW001 1.294 17 Ringan 28 WANAREJAN UTARA RT007-RW001 1.151 21 Ringan TOTAL: 32.645 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH 32.645 Ha Kawasan Pusat Kata Taman II meliputi 5 lokasi yang berada dalam 1 wilayah kecamatan, dengan jarak yang saling berdekatan. L mbtl:illahlitW KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 180 jdih.pemalangkab.go.id/ - Desa Wanarejan Utara, Desa Kabunan. dan Kel. Beji direncanakan sebagai kawasan lndusri - Kel. Beji, Desa Taman. Desa Wanarejan Utara, dan Kel. Wanarejan Selatan direncanakan sebagai Sub Zona Perdagangan dan Jasa IArah Pengembangan Kata - Diperlukan penataan lingkungan beserta infrastrukturnya dengan mempertimbangkan 7 Aspek Kum uh Keterpaduan Penanganan Kawasan - Kekumuhan terjadi di sekitaran Rel Kereta Api dan Jalan Jend. Sudirman Kekumuhan di Desa Kabunan berada di sekitaran Rel Kereta Api dan Sunaai Pembentuk system/jaringan infrastruktur yang tidak bisa l ditangani dalam bentuk deliniasi/spot kumuh • • • • ( Lokasi dengan Jarak yang Berdekatan ...-----------. - Kelima lokasi mem iliki jarak yang berdekatan - Kabunan dan Beji dihubungkan dengan Kali Elon. - Beji, Taman, dan Wanarejan Utara, Wanarejan Selatan dihubungkan dengan Jalan Jend. Sudirman Timur - Beji, Kabunan, dan Wanarejan Utara, Wanarejan Selatan dihubungkan dengan Jalan Lingkar Luar Pemalang - Beji, Kabunan, Wanarejan Utara, dan Wanarejan Selatan dilalui Rel Kereta Api • C Kesamaan Kumuh Dan Karateristik Lokasi I - Tipologi Kumuh: Kumuh di Dataran Rendah - Karakteristik lokasi berupa permukiman perkotaan KRITERIA PEMBENTUKAN KAWASAN Pusat Kata Ta man II 181 Gambar 3. 31 Profil Kawasan Taman 2 jdih.pemalangkab.go.id/ 182 3.3. Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Sesuai Cakupan Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan Dan Skala Lingkungan Dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dibutuhkan keterpaduan berbagai program untuk mengurangi kekumuhan. Keterlibatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, serta stakeholder lainnya sangat diperlukan dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pola kontribusi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut: jdih.pemalangkab.go.id/ 183 Tabel III. 4 Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW Tahun 2021 1 Pecangakan RT004-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jalan Beton 56 Unit 62,500,000 APBD 2 RT004-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 125 Meter 1 APBD 3 RT004-RW004 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Jalan Beton 40 Unit 1 APBD 4 RT004-RW004 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 5 KK 25,000,000 Lainnya 5 RT004-RW004 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 5 KK 1 Lainnya 6 RT004-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 150 Meter 150,000,000 Dana Desa 7 RT004-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 64 KK 84,000,000 APBD 8 RT004-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 56 Unit 1 APBD 9 RT003-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 56 Unit 1 APBD 10 Petarukan RT001-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 37 Unit 1 APBD 11 RT001-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Jalan Beton 71 Meter 1 APBD 12 RT001-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 13 RT001-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 184 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 14 RT001-RW004 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Perpipaan 24 KK 24,000,000 APBD 15 RT002-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 25 Unit 1 APBD 16 RT002-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Jalan Beton 70 Meter 95,800,000 APBD 17 RT002-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jalan Beton 70 Unit 1 APBD 18 RT002-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 19 RT002-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 20 RT002-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 38 KK 7,500,000 APBD 21 RT003-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 38 Unit 1 APBD 22 RT003-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jalan Beton 70 Unit 1 APBD 23 RT003-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Jalan Beton 70 Meter 1 APBD 24 RT003-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 46,800,000 APBD 25 RT003-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 26 RT004-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 38 Unit 1 APBD 27 RT004-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jalan Beton 70 Unit 1 APBD 28 RT004-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Jalan Beton 70 Meter 1 APBD 29 RT004-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 185 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 30 RT004-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 31 RT004-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 44 KK 84,000,000 APBD 32 Pedurungan RT001-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 43 Unit 1 APBD 33 RT001-RW005 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 800 Meter 200,000,000 Dana Desa 34 RT001-RW008 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 1 Unit 17,500,000 APBN 35 RT001-RW009 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 61 Unit 1 APBD 36 RT001-RW011 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 55 Unit 1 APBD 37 RT001-RW011 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 1 Unit 17,500,000 APBN 38 RT001-RW011 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 78 KK 1 APBD 39 RT002-RW013 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 47 Unit 1 APBD 40 RT002-RW013 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 74 KK 1 APBD 41 RT002-RW014 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 35 Unit 1 APBD 42 RT002-RW014 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 2 Unit 35,000,000 APBN jdih.pemalangkab.go.id/ 186 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 43 RT002-RW014 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 58 KK 1 APBD 44 RT002-RW015 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 44 Unit 1 APBD 45 RT002-RW015 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 60 KK 1 APBD 46 RT003-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 63 Unit 150,000,000 APBD 47 RT003-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 200 Meter 210,000,000 Dana Desa 48 RT003-RW008 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 56 Unit 1 APBD 49 RT003-RW010 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 42 Unit 1 APBD 50 RT003-RW010 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 100 Meter 200,000,000 APBD 51 RT003-RW010 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 56 KK 1 APBD 52 RT003-RW011 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 59 Unit 1 APBD 53 RT003-RW011 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 86 KK 1 APBD 54 RT004-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 53 Unit 1 APBD 55 RT004-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 35 Unit 1 APBD 56 RT004-RW007 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 1 Unit 17,500,000 APBN jdih.pemalangkab.go.id/ 187 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 57 RT005-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 70 Unit 1 APBD 58 Iser RT002-RW003 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 58 Unit 1 APBD 59 RT002-RW003 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 172 Meter 1 APBD 60 RT002-RW003 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 40 Meter 19,300,000 APBD 61 RT002-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 100 Meter 177,500,000 APBD 62 RT002-RW003 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 45 KK 225,000,000 Lainnya 63 RT002-RW003 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 70 KK 7,500,000 Dana Desa 64 RT001-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 40 Meter 1 APBD 65 Jebed Utara RT001-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Sambungan Rumah 52 KK 39,000,000 Lainnya 66 RT002-RW002 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 346 Meter 300,000,000 Dana Desa 67 RT002-RW002 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 55 KK 60,000,000 Lainnya 68 RT002-RW002 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 200 Meter 30,000,000 Dana Desa 69 RT002-RW004 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Bak Pembagi 128 KK 15,000,000 Lainnya 70 RT002-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 135 Meter 42,074,700 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 188 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 71 RT002-RW010 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 76 Meter 29,698,700 APBD 72 RT002-RW010 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 119 Meter 36,069,300 APBD 73 RT002-RW010 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 81 Meter 27,537,100 APBD 74 RT003-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 375 Meter 53,785,500 APBD 75 RT003-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 21 KK 31,500,000 Lainnya 76 Banjaran RT001-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 46 Unit 1 APBD 77 RT001-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 126 KK 5,000,000 Dana Desa 78 RT001-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 50 Unit 1 APBD 79 RT001-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 65 KK 5,000,000 Dana Desa 80 RT001-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 65 KK 5,000,000 Dana Desa 81 RT001-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 33 Unit 1 APBD 82 RT001-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 73 Unit 1 APBD 83 RT001-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 90 KK 5,000,000 Dana Desa 84 RT002-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 26 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 189 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 85 RT002-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 24 Unit 1 APBD 86 RT002-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 31 Unit 1 APBD 87 RT002-RW005 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 37 KK 5,000,000 Dana Desa 88 RT002-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 39 Unit 1 APBD 89 RT003-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 35 Unit 1 APBD 90 RT005-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 55 Unit 1 APBD 91 RT006-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 57 Unit 1 APBD 92 Wanarejan Utara RT006-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 101 Unit 1 APBD 93 RT006-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 64 Unit 1 APBD 94 Wanarejan Selatan RT001-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 47 Unit 1 APBD 95 RT002-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 36 Unit 1 APBD 96 RT003-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 42 Unit 1 APBD 97 Kabunan RT001-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 44 Unit 1 APBD 98 RT001-RW014 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 32 Unit 1 APBD 99 RT001-RW021 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 53 KK 92,500,000 Dana Desa jdih.pemalangkab.go.id/ 190 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 10 0 RT001-RW021 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 69 KK 5,000,000 APBD 10 1 RT002-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 50 Unit 1 APBD 10 2 RT002-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 46 Unit 1 APBD 10 3 RT002-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 46 KK 35,000,000 APBD 10 4 RT002-RW013 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 36 Unit 1 APBD 10 5 RT002-RW021 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 55 Unit 1 APBD 10 6 RT003-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 39 Unit 1 APBD 10 7 RT003-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 33 Unit 1 APBD 10 8 RT003-RW013 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 32 Unit 1 APBD 10 9 RT003-RW014 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 42 Unit 1 APBD 11 0 RT003-RW021 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 29 Unit 1 APBD 11 1 RT004-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 44 Unit 1 APBD 11 2 RT005-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 48 Unit 1 APBD 11 3 Taman RT001-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 46 Unit 1 APBD 11 4 RT002-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 58 Unit 1 APBD 11 5 RT002-RW009 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 72 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 191 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 11 6 RT004-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 69 Unit 1 APBD 11 7 Beji RT001-RW015 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 29 Unit 1 APBD 11 8 RT002-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 50 KK 85,000,000 Lainnya 11 9 RT003-RW015 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 40 Unit 1 APBD 12 0 Banjardawa RT001-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 40 Unit 1 APBD 12 1 RT001-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 58 KK 5,000,000 Lainnya 12 2 RT001-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 58 KK 5,000,000 APBD 12 3 RT001-RW007 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 58 KK 43,500,000 Lainnya 12 4 RT001-RW008 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 49 Unit 1 APBD 12 5 RT001-RW008 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 69 KK 5,000,000 Lainnya 12 6 RT001-RW008 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 67 KK 1,340,000 Lainnya 12 7 RT002-RW005 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sumur Bor 32 KK 64,000,000 Lainnya 12 8 RT002-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 37 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 192 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 12 9 RT002-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 46 KK 5,000,000 Lainnya 13 0 RT002-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 46 KK 5,000,000 Lainnya 13 1 RT002-RW008 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 53 Unit 1 APBD 13 2 RT002-RW008 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 57 KK 5,000,000 Lainnya 13 3 RT002-RW008 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 57 KK 5,000,000 Lainnya 13 4 RT002-RW008 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 28 KK 42,000,000 Lainnya 13 5 RT002-RW008 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sumur Bor 27 KK 54,000,000 Lainnya 13 6 RT003-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 31 Unit 1 APBD 13 7 RT003-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 43 Unit 1 APBD 13 8 RT003-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 53 KK 5,000,000 Lainnya 13 9 RT003-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 53 KK 5,000,000 Lainnya 14 0 RT005-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 47 Unit 1 APBD 14 1 Widuri RT003-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 66 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 193 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 14 2 RT003-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 30 Unit 1 APBN 14 3 RT003-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 50 Unit 1 APBN 14 4 RT003-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 30 Unit 1 APBN 14 5 RT003-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 50 Unit 1 APBN 14 6 RT003-RW001 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 80 KK 1 APBN 14 7 RT003-RW001 Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 80 KK 1 APBN 14 8 RT003-RW001 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat 54 KK 1 APBN 14 9 RT003-RW001 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat 54 KK 1,000,000 APBN 15 0 RT003-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 80 KK 1 APBN 15 1 RT003-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 80 KK 1 APBN 15 2 RT004-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 51 Unit 2,147,483,64 7 APBN jdih.pemalangkab.go.id/ 194 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 15 3 RT004-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 63 Unit 1 APBN 15 4 RT004-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 51 Unit 1 APBN 15 5 RT004-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 63 Unit 1 APBN 15 6 RT004-RW001 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 115 KK 272,779,000 APBN 15 7 RT004-RW001 Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 115 KK 1 APBN 15 8 RT004-RW001 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis MCK Mandi + Cuci + Kakus 55 KK 1 APBD 15 9 RT004-RW001 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis MCK Mandi + Cuci + Kakus 55 KK 1 APBD 16 0 RT004-RW001 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis MCK Mandi + Cuci + Kakus 62 KK 250,000,000 APBD 16 1 RT004-RW001 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis MCK Mandi + Cuci + Kakus 62 KK 1 APBD 16 2 RT004-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 114 KK 1 APBD 16 3 RT004-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 114 KK 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 195 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 16 4 RT004-RW001 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 1662 Meter 2,147,483,64 7 APBN 16 5 RT004-RW001 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 1662 Meter 1 APBN 16 6 Sewaka RT001-RW010 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 47 KK 245,000,000 APBN 16 7 RT001-RW010 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 687 Meter 100,000,000 APBD 16 8 RT003-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 38 KK 57,000,000 Lainnya 16 9 Paduraksa RT002-RW007 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 245 Meter 25,000,000 Lainnya 17 0 RT006-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 33 Unit 1 APBD 17 1 RT003-RW006 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 207 Meter 21,000,000 APBD 17 2 Lawangrejo RT001-RW002 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 67 Unit 1 APBD 17 3 RT002-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 56 Unit 1 APBD 17 4 RT002-RW002 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 43 Unit 1 APBD 17 5 RT002-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 38 Unit 1 APBD 17 6 RT003-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 33 Unit 1 APBD 17 7 RT003-RW002 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 71 Unit 1 APBD 17 8 RT003-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 27 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 196 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 17 9 RT004-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 30 Unit 1 APBD 18 0 RT005-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 25 KK 15,000,000 Lainnya 18 1 RT005-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 25 Unit 1 APBD 18 2 RT005-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 20 Meter 2,000,000 Lainnya 18 3 Sugih Waras RT002-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 92 Unit 1 APBD 18 4 RT002-RW005 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 21 KK 1 APBD 18 5 RT002-RW005 Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 21 KK 1 APBD 18 6 RT002-RW005 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat 45 KK 1 Lainnya 18 7 RT002-RW005 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat 45 KK 1 Lainnya 18 8 RT002-RW005 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 21 KK 563,656,000 APBN 18 9 RT002-RW005 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 21 KK 1 APBN 19 0 RT002-RW005 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 21 KK 36,344,000 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 197 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 19 1 RT003-RW007 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 60 KK 300,000,000 Lainnya 19 2 RT003-RW007 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 60 KK 300,000,000 Lainnya 19 3 RT003-RW010 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 59 Unit 1 APBD 19 4 RT003-RW010 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Aspal Hotmix 168 Meter 16,800,000 Lainnya 19 5 RT003-RW010 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 27 KK 125,000,000 Lainnya 19 6 RT003-RW010 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 27 KK 125,000,000 Lainnya 19 7 Mulyoharjo RT001-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 39 Unit 1 APBD 19 8 RT001-RW002 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 53 Unit 1 APBD 19 9 RT001-RW002 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 49 KK 98,000,000 Lainnya 20 0 RT001-RW002 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 93 Meter 93,500,000 Lainnya 20 1 RT001-RW002 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 93.4 Meter 1 Lainnya 20 2 RT001-RW002 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 198 Meter 19,800,000 Lainnya 20 3 RT001-RW002 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 49 KK 98,000,000 Lainnya 20 4 RT001-RW003 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 19 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 198 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 20 5 RT001-RW018 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 7 KK 35,000,000 Lainnya 20 6 RT001-RW018 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 110 Meter 11,100,000 Lainnya 20 7 RT001-RW018 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 314 Meter 31,400,000 Lainnya 20 8 RT002-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 62 Unit 1 APBD 20 9 RT003-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 123 KK 6,000,000 Lainnya 21 0 Bojongbata RT002-RW010 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 68 Unit 1 APBD 21 1 RT003-RW010 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 41 Unit 1 APBD 21 2 Sikayu RT003-RW003 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 2 Unit 50,000,000 Dana Desa 21 3 RT003-RW003 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 1 Unit 10,000,000 Lainnya 21 4 RT003-RW003 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 2 Unit 1 Dana Desa 21 5 RT003-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 108 Meter 200,000,000 APBD Provinsi 21 6 RT003-RW003 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Jalan Beton 47 Unit 1 APBD Provinsi 21 7 RT003-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 64 KK 22,500,000 Lainnya jdih.pemalangkab.go.id/ 199 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 21 8 RT003-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Sambungan Rumah 42 KK 1 Lainnya 21 9 RT003-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Perpipaan 147 KK 27,500,000 Dana Desa 22 0 RT003-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Perpipaan 147 KK 1 Dana Desa 22 1 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 147 KK 1 APBD 22 2 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 22 KK 36,000,000 Lainnya 22 3 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 22 KK 1 Lainnya 22 4 RT004-RW002 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Perpipaan 119 KK 29,550,000 Dana Desa 22 5 RT004-RW002 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 52 KK 22,500,000 Lainnya 22 6 RT004-RW002 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 44 KK 46,000,000 Lainnya 22 7 RT004-RW002 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 44 KK 1 Lainnya 22 8 Kauman RT001-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 130 Meter 13,000,000 Lainnya 22 9 RT001-RW003 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 56 Meter 5,600,000 Lainnya jdih.pemalangkab.go.id/ 200 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 23 0 RT003-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 100 Meter 10,000,000 Dana Desa 23 1 Sidorejo RT002-RW006 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 23 KK 30,000,000 Lainnya 23 2 RT002-RW006 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 23 KK 1 Lainnya 23 3 RT002-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 67 KK 1 APBD 23 4 RT002-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 67 KK 1 APBD 23 5 RT002-RW006 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 64 KK 28,700,000 Lainnya 23 6 RT002-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 52 Unit 1 APBD 23 7 RT003-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 56 Unit 1 APBD 23 8 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bak sampah 3R 19 KK 2,250,000 Lainnya 23 9 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 92 KK 5,000,000 Lainnya 24 0 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 52 KK 76,000,000 Lainnya 24 1 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 52 KK 1 Lainnya jdih.pemalangkab.go.id/ 201 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 24 2 RT003-RW003 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 92 Unit 1 APBD 24 3 RT003-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 79 KK 1 Lainnya 24 4 RT003-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 79 KK 1 Lainnya 24 5 RT003-RW006 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 42 KK 21,000,000 Lainnya 24 6 RT003-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 60 Unit 1 APBD 24 7 RT004-RW002 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 55 Unit 1 APBD 24 8 RT004-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 54 Unit 1 APBD 24 9 RT005-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bak sampah 3R 68 KK 15,000,000 APBD 25 0 RT005-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 68 KK 5,000,000 APBD 25 1 RT005-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 68 KK 1 APBD 25 2 RT005-RW006 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 23 KK 10,700,000 Lainnya 25 3 RT005-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 51 Unit 1 APBD 25 4 Purwosari RT001-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 54 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 202 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 25 5 RT001-RW008 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 31 KK 1 APBD 25 6 RT002-RW008 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 75 KK 1 APBD 25 7 RT002-RW008 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 85 Meter 85,000,000 Dana Desa 25 8 RT002-RW008 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 30 KK 45,000,000 Dana Desa 25 9 Purwoharjo RT002-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 63 KK 1 APBD 26 0 RT002-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 45 KK 1 APBD 26 1 RT002-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 48 Unit 1 APBD 26 2 RT003-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 48 Unit 1 APBD 26 3 RT003-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 62 KK 1 APBD 26 4 RT001-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 64 KK 1 APBD 26 5 RT001-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 45 KK 15,000,000 APBD 26 6 RT001-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 62 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 203 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 26 7 Bojongbata RT001-RW003 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 58 KK 5,000,000 APBD 26 8 Kabunan RT003-RW013 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Aspal Hotmix 468 Meter 67,000,000 APBD Provinsi 26 9 Beji RT004-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 23 Unit 1 APBD 27 0 Pelutan RT002-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 128 KK 1 Lainnya Tahun 2022 27 1 Pecangakan RT003-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 56 Unit 1 APBD 27 2 RT004-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jalan Beton 56 Unit 62,500,000 APBD 27 3 RT004-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 125 Meter 1 APBD 27 4 RT004-RW004 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Jalan Beton 40 Unit 1 APBD 27 5 RT004-RW004 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 5 KK 25,000,000 Lainnya 27 6 RT004-RW004 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 5 KK 1 Lainnya 27 7 RT004-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 150 Meter 150,000,000 Dana Desa 27 8 RT004-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 64 KK 84,000,000 APBD 27 9 RT004-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 56 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 204 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 28 0 Purwoharjo RT001-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 64 KK 1 APBD 28 1 RT001-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 45 KK 15,000,000 APBD 28 2 RT001-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 62 Unit 1 APBD 28 3 RT002-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 63 KK 1 APBD 28 4 RT002-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 45 KK 1 APBD 28 5 RT002-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 48 Unit 1 APBD 28 6 RT003-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 48 Unit 1 APBD 28 7 RT003-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 62 KK 1 APBD 28 8 Purwosari RT001-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 54 Unit 1 APBD 28 9 RT001-RW008 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 31 KK 1 APBD 29 0 RT002-RW008 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 75 KK 1 APBD 29 1 RT002-RW008 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 85 Meter 85,000,000 Dana Desa 29 2 RT002-RW008 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 30 KK 45,000,000 Dana Desa jdih.pemalangkab.go.id/ 205 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 29 3 Sidorejo RT002-RW006 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 23 KK 30,000,000 Lainnya 29 4 RT002-RW006 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 23 KK 1 Lainnya 29 5 RT002-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 67 KK 1 APBD 29 6 RT002-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 67 KK 1 APBD 29 7 RT002-RW006 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 64 KK 28,700,000 Lainnya 29 8 RT002-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 52 Unit 1 APBD 29 9 RT003-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 56 Unit 1 APBD 30 0 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bak sampah 3R 19 KK 2,250,000 Lainnya 30 1 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 92 KK 5,000,000 Lainnya 30 2 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 52 KK 76,000,000 Lainnya 30 3 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 52 KK 1 Lainnya 30 4 RT003-RW003 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 92 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 206 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 30 5 RT003-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 79 KK 1 Lainnya 30 6 RT003-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 79 KK 1 Lainnya 30 7 RT003-RW006 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 42 KK 21,000,000 Lainnya 30 8 RT003-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 60 Unit 1 APBD 30 9 RT004-RW002 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 55 Unit 1 APBD 31 0 RT004-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 54 Unit 1 APBD 31 1 RT005-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bak sampah 3R 68 KK 15,000,000 APBD 31 2 RT005-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 68 KK 5,000,000 APBD 31 3 RT005-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 68 KK 1 APBD 31 4 RT005-RW006 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 23 KK 10,700,000 Lainnya 31 5 RT005-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 51 Unit 1 APBD 31 6 Kauman RT001-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 130 Meter 13,000,000 Lainnya 31 7 RT001-RW003 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 56 Meter 5,600,000 Lainnya jdih.pemalangkab.go.id/ 207 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 31 8 RT003-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 100 Meter 10,000,000 Dana Desa 31 9 Sikayu RT003-RW003 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 2 Unit 50,000,000 Dana Desa 32 0 RT003-RW003 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 1 Unit 10,000,000 Lainnya 32 1 RT003-RW003 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 2 Unit 1 Dana Desa 32 2 RT003-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 108 Meter 200,000,000 APBD Provinsi 32 3 RT003-RW003 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Jalan Beton 47 Unit 1 APBD Provinsi 32 4 RT003-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 64 KK 22,500,000 Lainnya 32 5 RT003-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Sambungan Rumah 42 KK 1 Lainnya 32 6 RT003-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Perpipaan 147 KK 27,500,000 Dana Desa 32 7 RT003-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Perpipaan 147 KK 1 Dana Desa 32 8 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 147 KK 1 APBD 32 9 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 22 KK 36,000,000 Lainnya jdih.pemalangkab.go.id/ 208 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 33 0 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 22 KK 1 Lainnya 33 1 RT004-RW002 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Perpipaan 119 KK 29,550,000 Dana Desa 33 2 RT004-RW002 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 52 KK 22,500,000 Lainnya 33 3 RT004-RW002 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 44 KK 46,000,000 Lainnya 33 4 RT004-RW002 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 44 KK 1 Lainnya 33 5 Bojongbata RT001-RW003 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 58 KK 5,000,000 APBD 33 6 RT002-RW010 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 68 Unit 1 APBD 33 7 RT003-RW010 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 41 Unit 1 APBD 33 8 Mulyoharjo RT001-RW002 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 53 Unit 1 APBD 33 9 RT001-RW002 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 49 KK 98,000,000 Lainnya 34 0 RT001-RW002 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 93 Meter 93,500,000 Lainnya 34 1 RT001-RW002 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 93.4 Meter 1 Lainnya 34 2 RT001-RW002 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 198 Meter 19,800,000 Lainnya jdih.pemalangkab.go.id/ 209 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 34 3 RT001-RW002 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 49 KK 98,000,000 Lainnya 34 4 RT001-RW003 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 19 Unit 1 APBD 34 5 RT001-RW018 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 7 KK 35,000,000 Lainnya 34 6 RT001-RW018 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 110 Meter 11,100,000 Lainnya 34 7 RT001-RW018 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 314 Meter 31,400,000 Lainnya 34 8 RT002-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 62 Unit 1 APBD 34 9 RT003-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 123 KK 6,000,000 Lainnya 35 0 RT001-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 39 Unit 1 APBD 35 1 Sugih Waras RT002-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 92 Unit 1 APBD 35 2 RT002-RW005 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 21 KK 1 APBD 35 3 RT002-RW005 Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 21 KK 1 APBD 35 4 RT002-RW005 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat 45 KK 1 Lainnya 35 5 RT002-RW005 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat 45 KK 1 Lainnya jdih.pemalangkab.go.id/ 210 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 35 6 RT002-RW005 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 21 KK 563,656,000 APBN 35 7 RT002-RW005 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 21 KK 1 APBN 35 8 RT002-RW005 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 21 KK 36,344,000 APBD 35 9 RT003-RW007 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 60 KK 300,000,000 Lainnya 36 0 RT003-RW007 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 60 KK 300,000,000 Lainnya 36 1 RT003-RW010 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 59 Unit 1 APBD 36 2 RT003-RW010 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Aspal Hotmix 168 Meter 16,800,000 Lainnya 36 3 RT003-RW010 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 27 KK 125,000,000 Lainnya 36 4 RT003-RW010 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 27 KK 125,000,000 Lainnya 36 5 Lawangrejo RT001-RW002 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 67 Unit 1 APBD 36 6 RT002-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 56 Unit 1 APBD 36 7 RT002-RW002 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 43 Unit 1 APBD 36 8 RT002-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 38 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 211 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 36 9 RT003-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 33 Unit 1 APBD 37 0 RT003-RW002 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 71 Unit 1 APBD 37 1 RT003-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 27 Unit 1 APBD 37 2 RT004-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 30 Unit 1 APBD 37 3 RT005-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 25 KK 15,000,000 Lainnya 37 4 RT005-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 25 Unit 1 APBD 37 5 RT005-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 20 Meter 2,000,000 Lainnya 37 6 Paduraksa RT002-RW007 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 245 Meter 25,000,000 Lainnya 37 7 RT003-RW006 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 207 Meter 21,000,000 APBD 37 8 RT006-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 33 Unit 1 APBD 37 9 Sewaka RT001-RW010 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 47 KK 245,000,000 APBN 38 0 RT001-RW010 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 687 Meter 100,000,000 APBD 38 1 RT003-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 38 KK 57,000,000 Lainnya 38 2 Widuri RT003-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 66 Unit 1 APBD 38 3 RT003-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 30 Unit 1 APBN jdih.pemalangkab.go.id/ 212 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 38 4 RT003-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 50 Unit 1 APBN 38 5 RT003-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 30 Unit 1 APBN 38 6 RT003-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 50 Unit 1 APBN 38 7 RT003-RW001 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 80 KK 1 APBN 38 8 RT003-RW001 Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 80 KK 1 APBN 38 9 RT003-RW001 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat 54 KK 1 APBN 39 0 RT003-RW001 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat 54 KK 1,000,000 APBN 39 1 RT003-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 80 KK 1 APBN 39 2 RT003-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 80 KK 1 APBN 39 3 RT004-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 51 Unit 2,147,483,64 7 APBN 39 4 RT004-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 63 Unit 1 APBN jdih.pemalangkab.go.id/ 213 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 39 5 RT004-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 51 Unit 1 APBN 39 6 RT004-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 63 Unit 1 APBN 39 7 RT004-RW001 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 115 KK 272,779,000 APBN 39 8 RT004-RW001 Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 115 KK 1 APBN 39 9 RT004-RW001 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis MCK Mandi + Cuci + Kakus 55 KK 1 APBD 40 0 RT004-RW001 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis MCK Mandi + Cuci + Kakus 55 KK 1 APBD 40 1 RT004-RW001 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis MCK Mandi + Cuci + Kakus 62 KK 250,000,000 APBD 40 2 RT004-RW001 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis MCK Mandi + Cuci + Kakus 62 KK 1 APBD 40 3 RT004-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 114 KK 1 APBD 40 4 RT004-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 114 KK 1 APBD 40 5 RT004-RW001 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 1662 Meter 2,147,483,64 7 APBN 40 6 RT004-RW001 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 1662 Meter 1 APBN jdih.pemalangkab.go.id/ 214 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 40 7 Banjardawa RT001-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 40 Unit 1 APBD 40 8 RT001-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 58 KK 5,000,000 Lainnya 40 9 RT001-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 58 KK 5,000,000 APBD 41 0 RT001-RW007 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 58 KK 43,500,000 Lainnya 41 1 RT001-RW008 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 49 Unit 1 APBD 41 2 RT001-RW008 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 69 KK 5,000,000 Lainnya 41 3 RT001-RW008 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 67 KK 1,340,000 Lainnya 41 4 RT002-RW005 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sumur Bor 32 KK 64,000,000 Lainnya 41 5 RT002-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 37 Unit 1 APBD 41 6 RT002-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 46 KK 5,000,000 Lainnya 41 7 RT002-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 46 KK 5,000,000 Lainnya 41 8 RT002-RW008 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 53 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 215 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 41 9 RT002-RW008 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 57 KK 5,000,000 Lainnya 42 0 RT002-RW008 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 57 KK 5,000,000 Lainnya 42 1 RT002-RW008 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 28 KK 42,000,000 Lainnya 42 2 RT002-RW008 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sumur Bor 27 KK 54,000,000 Lainnya 42 3 RT003-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 31 Unit 1 APBD 42 4 RT003-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 43 Unit 1 APBD 42 5 RT003-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 53 KK 5,000,000 Lainnya 42 6 RT003-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 53 KK 5,000,000 Lainnya 42 7 RT005-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 47 Unit 1 APBD 42 8 Beji RT001-RW015 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 29 Unit 1 APBD 42 9 RT002-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 50 KK 85,000,000 Lainnya 43 0 RT003-RW015 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 40 Unit 1 APBD 43 1 RT004-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 23 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 216 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 43 2 Taman RT001-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 46 Unit 1 APBD 43 3 RT002-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 58 Unit 1 APBD 43 4 RT002-RW009 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 72 Unit 1 APBD 43 5 RT004-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 69 Unit 1 APBD 43 6 Kabunan RT001-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 44 Unit 1 APBD 43 7 RT001-RW014 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 32 Unit 1 APBD 43 8 RT001-RW021 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 53 KK 92,500,000 Dana Desa 43 9 RT001-RW021 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 69 KK 5,000,000 APBD 44 0 RT002-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 50 Unit 1 APBD 44 1 RT002-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 46 Unit 1 APBD 44 2 RT002-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 46 KK 35,000,000 APBD 44 3 RT002-RW013 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 36 Unit 1 APBD 44 4 RT002-RW021 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 55 Unit 1 APBD 44 5 RT003-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 39 Unit 1 APBD 44 6 RT003-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 33 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 217 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 44 7 RT003-RW013 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 32 Unit 1 APBD 44 8 RT003-RW013 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Aspal Hotmix 468 Meter 67,000,000 APBD Provinsi 44 9 RT003-RW014 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 42 Unit 1 APBD 45 0 RT003-RW021 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 29 Unit 1 APBD 45 1 RT004-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 44 Unit 1 APBD 45 2 RT005-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 48 Unit 1 APBD 45 3 Wanarejan Selatan RT001-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 47 Unit 1 APBD 45 4 RT002-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 36 Unit 1 APBD 45 5 RT003-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 42 Unit 1 APBD 45 6 Wanarejan Utara RT006-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 101 Unit 1 APBD 45 7 RT006-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 64 Unit 1 APBD 45 8 Banjaran RT001-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 46 Unit 1 APBD 45 9 RT001-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 126 KK 5,000,000 Dana Desa 46 0 RT001-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 50 Unit 1 APBD 46 1 RT001-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 65 KK 5,000,000 Dana Desa jdih.pemalangkab.go.id/ 218 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 46 2 RT001-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 65 KK 5,000,000 Dana Desa 46 3 RT001-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 33 Unit 1 APBD 46 4 RT001-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 73 Unit 1 APBD 46 5 RT001-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 90 KK 5,000,000 Dana Desa 46 6 RT002-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 26 Unit 1 APBD 46 7 RT002-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 24 Unit 1 APBD 46 8 RT002-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 39 Unit 1 APBD 46 9 RT002-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 31 Unit 1 APBD 47 0 RT002-RW005 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 37 KK 5,000,000 Dana Desa 47 1 RT003-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 35 Unit 1 APBD 47 2 RT005-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 55 Unit 1 APBD 47 3 RT006-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 57 Unit 1 APBD 47 4 Jebed Utara RT001-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Sambungan Rumah 52 KK 39,000,000 Lainnya 47 5 RT002-RW002 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 346 Meter 300,000,000 Dana Desa jdih.pemalangkab.go.id/ 219 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 47 6 RT002-RW002 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 55 KK 60,000,000 Lainnya 47 7 RT002-RW002 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 200 Meter 30,000,000 Dana Desa 47 8 RT002-RW004 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Bak Pembagi 128 KK 15,000,000 Lainnya 47 9 RT002-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 135 Meter 42,074,700 APBD 48 0 RT002-RW010 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 76 Meter 29,698,700 APBD 48 1 RT002-RW010 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 119 Meter 36,069,300 APBD 48 2 RT002-RW010 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 81 Meter 27,537,100 APBD 48 3 RT003-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 375 Meter 53,785,500 APBD 48 4 RT003-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 21 KK 31,500,000 Lainnya 48 5 Iser RT001-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 40 Meter 1 APBD 48 6 RT002-RW003 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 58 Unit 1 APBD 48 7 RT002-RW003 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 172 Meter 1 APBD 48 8 RT002-RW003 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 40 Meter 19,300,000 APBD 48 9 RT002-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 100 Meter 177,500,000 APBD 49 0 RT002-RW003 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 45 KK 225,000,000 Lainnya jdih.pemalangkab.go.id/ 220 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 49 1 RT002-RW003 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 70 KK 7,500,000 Dana Desa 49 2 Pedurungan RT001-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 43 Unit 1 APBD 49 3 RT001-RW005 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 800 Meter 200,000,000 Dana Desa 49 4 RT001-RW008 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 1 Unit 17,500,000 APBN 49 5 RT001-RW009 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 61 Unit 1 APBD 49 6 RT001-RW011 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 55 Unit 1 APBD 49 7 RT001-RW011 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 1 Unit 17,500,000 APBN 49 8 RT001-RW011 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 78 KK 1 APBD 49 9 RT002-RW013 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 47 Unit 1 APBD 50 0 RT002-RW013 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 74 KK 1 APBD 50 1 RT002-RW014 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 35 Unit 1 APBD 50 2 RT002-RW014 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 2 Unit 35,000,000 APBN 50 3 RT002-RW014 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 58 KK 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 221 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 50 4 RT002-RW015 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 44 Unit 1 APBD 50 5 RT002-RW015 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 60 KK 1 APBD 50 6 RT003-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 63 Unit 150,000,000 APBD 50 7 RT003-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 200 Meter 210,000,000 Dana Desa 50 8 RT003-RW008 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 56 Unit 1 APBD 50 9 RT003-RW010 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 42 Unit 1 APBD 51 0 RT003-RW010 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 100 Meter 200,000,000 APBD 51 1 RT003-RW010 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 56 KK 1 APBD 51 2 RT003-RW011 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 59 Unit 1 APBD 51 3 RT003-RW011 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 86 KK 1 APBD 51 4 RT004-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 53 Unit 1 APBD 51 5 RT004-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 35 Unit 1 APBD 51 6 RT004-RW007 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 1 Unit 17,500,000 APBN 51 7 RT005-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 70 Unit 1 APBD 51 8 Petarukan RT001-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 37 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 222 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 51 9 RT001-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Jalan Beton 71 Meter 1 APBD 52 0 RT001-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 52 1 RT001-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 52 2 RT001-RW004 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Perpipaan 24 KK 24,000,000 APBD 52 3 RT002-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 25 Unit 1 APBD 52 4 RT002-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Jalan Beton 70 Meter 95,800,000 APBD 52 5 RT002-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jalan Beton 70 Unit 1 APBD 52 6 RT002-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 52 7 RT002-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 52 8 RT002-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 38 KK 7,500,000 APBD 52 9 RT003-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 38 Unit 1 APBD 53 0 RT003-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jalan Beton 70 Unit 1 APBD 53 1 RT003-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Jalan Beton 70 Meter 1 APBD 53 2 RT003-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 46,800,000 APBD 53 3 RT003-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 53 4 RT004-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 38 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 223 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 53 5 RT004-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jalan Beton 70 Unit 1 APBD 53 6 RT004-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Jalan Beton 70 Meter 1 APBD 53 7 RT004-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 53 8 RT004-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 53 9 RT004-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 44 KK 84,000,000 APBD 54 0 Kabunan RT001-RW014 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Aspal Hotmix 465 Meter 65,000,000 APBD Provinsi Tahun 2023 54 1 Pecangakan RT003-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 56 Unit 1 APBD 54 2 RT004-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jalan Beton 56 Unit 62,500,000 APBD 54 3 RT004-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 125 Meter 1 APBD 54 4 RT004-RW004 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Jalan Beton 40 Unit 1 APBD 54 5 RT004-RW004 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 5 KK 25,000,000 Lainnya 54 6 RT004-RW004 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 5 KK 1 Lainnya 54 7 RT004-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 150 Meter 150,000,000 Dana Desa 54 8 RT004-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 64 KK 84,000,000 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 224 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 54 9 RT004-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 56 Unit 1 APBD 55 0 Purwoharjo RT001-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 64 KK 1 APBD 55 1 RT001-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 45 KK 15,000,000 APBD 55 2 RT001-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 62 Unit 1 APBD 55 3 RT002-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 63 KK 1 APBD 55 4 RT002-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 45 KK 1 APBD 55 5 RT002-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 48 Unit 1 APBD 55 6 RT003-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 48 Unit 1 APBD 55 7 RT003-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 62 KK 1 APBD 55 8 RT003-RW008 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Jalan Beton 45 Meter 60,750,000 APBD Provinsi 55 9 RT007-RW009 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 200 Meter 90,000,000 APBD Provinsi 56 0 Purwosari RT001-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 54 Unit 1 APBD 56 1 RT001-RW008 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 31 KK 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 225 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 56 2 RT002-RW008 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 75 KK 1 APBD 56 3 RT002-RW008 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 85 Meter 85,000,000 Dana Desa 56 4 RT002-RW008 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 30 KK 45,000,000 Dana Desa 56 5 Sidorejo RT002-RW006 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 23 KK 30,000,000 Lainnya 56 6 RT002-RW006 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 23 KK 1 Lainnya 56 7 RT002-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 67 KK 1 APBD 56 8 RT002-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 67 KK 1 APBD 56 9 RT002-RW006 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 64 KK 28,700,000 Lainnya 57 0 RT002-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 52 Unit 1 APBD 57 1 RT003-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 56 Unit 1 APBD 57 2 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bak sampah 3R 19 KK 2,250,000 Lainnya 57 3 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 92 KK 5,000,000 Lainnya jdih.pemalangkab.go.id/ 226 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 57 4 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 52 KK 76,000,000 Lainnya 57 5 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 52 KK 1 Lainnya 57 6 RT003-RW003 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 92 Unit 1 APBD 57 7 RT003-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 79 KK 1 Lainnya 57 8 RT003-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 79 KK 1 Lainnya 57 9 RT003-RW006 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 42 KK 21,000,000 Lainnya 58 0 RT003-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 60 Unit 1 APBD 58 1 RT004-RW002 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 55 Unit 1 APBD 58 2 RT004-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 54 Unit 1 APBD 58 3 RT005-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bak sampah 3R 68 KK 15,000,000 APBD 58 4 RT005-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 68 KK 5,000,000 APBD 58 5 RT005-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 68 KK 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 227 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 58 6 RT005-RW006 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 23 KK 10,700,000 Lainnya 58 7 RT005-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 51 Unit 1 APBD 58 8 Kauman RT001-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 130 Meter 13,000,000 Lainnya 58 9 RT001-RW003 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 56 Meter 5,600,000 Lainnya 59 0 RT003-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 100 Meter 10,000,000 Dana Desa 59 1 Sikayu RT003-RW003 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 2 Unit 50,000,000 Dana Desa 59 2 RT003-RW003 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 1 Unit 10,000,000 Lainnya 59 3 RT003-RW003 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 2 Unit 1 Dana Desa 59 4 RT003-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 108 Meter 200,000,000 APBD Provinsi 59 5 RT003-RW003 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Jalan Beton 47 Unit 1 APBD Provinsi 59 6 RT003-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 64 KK 22,500,000 Lainnya 59 7 RT003-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Sambungan Rumah 42 KK 1 Lainnya 59 8 RT003-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Perpipaan 147 KK 27,500,000 Dana Desa jdih.pemalangkab.go.id/ 228 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 59 9 RT003-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Perpipaan 147 KK 1 Dana Desa 60 0 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 147 KK 1 APBD 60 1 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 22 KK 36,000,000 Lainnya 60 2 RT003-RW003 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 22 KK 1 Lainnya 60 3 RT004-RW002 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Perpipaan 119 KK 29,550,000 Dana Desa 60 4 RT004-RW002 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 52 KK 22,500,000 Lainnya 60 5 RT004-RW002 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 44 KK 46,000,000 Lainnya 60 6 RT004-RW002 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 44 KK 1 Lainnya 60 7 Bojongbata RT001-RW003 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 58 KK 5,000,000 APBD 60 8 RT002-RW010 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 68 Unit 1 APBD 60 9 RT003-RW010 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 41 Unit 1 APBD 61 0 Mulyoharjo RT001-RW002 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 53 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 229 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 61 1 RT001-RW002 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 49 KK 98,000,000 Lainnya 61 2 RT001-RW002 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 93 Meter 93,500,000 Lainnya 61 3 RT001-RW002 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 93.4 Meter 1 Lainnya 61 4 RT001-RW002 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 198 Meter 19,800,000 Lainnya 61 5 RT001-RW002 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 49 KK 98,000,000 Lainnya 61 6 RT001-RW003 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 19 Unit 1 APBD 61 7 RT001-RW018 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 7 KK 35,000,000 Lainnya 61 8 RT001-RW018 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 110 Meter 11,100,000 Lainnya 61 9 RT001-RW018 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 314 Meter 31,400,000 Lainnya 62 0 RT002-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 62 Unit 1 APBD 62 1 RT003-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 123 KK 6,000,000 Lainnya 62 2 RT001-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 39 Unit 1 APBD 62 3 Sugih Waras RT002-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 92 Unit 1 APBD 62 4 RT002-RW005 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 21 KK 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 230 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 62 5 RT002-RW005 Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 21 KK 1 APBD 62 6 RT002-RW005 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat 45 KK 1 Lainnya 62 7 RT002-RW005 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat 45 KK 1 Lainnya 62 8 RT002-RW005 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 21 KK 563,656,000 APBN 62 9 RT002-RW005 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 21 KK 1 APBN 63 0 RT002-RW005 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 21 KK 36,344,000 APBD 63 1 RT003-RW007 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 60 KK 300,000,000 Lainnya 63 2 RT003-RW007 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 60 KK 300,000,000 Lainnya 63 3 RT003-RW010 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 59 Unit 1 APBD 63 4 RT003-RW010 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Aspal Hotmix 168 Meter 16,800,000 Lainnya 63 5 RT003-RW010 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 27 KK 125,000,000 Lainnya 63 6 RT003-RW010 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 27 KK 125,000,000 Lainnya jdih.pemalangkab.go.id/ 231 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 63 7 Lawangrejo RT001-RW002 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 67 Unit 1 APBD 63 8 RT002-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 56 Unit 1 APBD 63 9 RT002-RW002 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 43 Unit 1 APBD 64 0 RT002-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 38 Unit 1 APBD 64 1 RT003-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 33 Unit 1 APBD 64 2 RT003-RW002 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 71 Unit 1 APBD 64 3 RT003-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 27 Unit 1 APBD 64 4 RT004-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 30 Unit 1 APBD 64 5 RT005-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 25 KK 15,000,000 Lainnya 64 6 RT005-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 25 Unit 1 APBD 64 7 RT005-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 20 Meter 2,000,000 Lainnya 64 8 RT002-RW001 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 153 Meter 148,662,700 Dana Desa 64 9 RT002-RW001 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Jalan Aspal Hotmix 120 Meter 100,000,000 APBD Provinsi 65 0 RT002-RW002 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 178.5 Meter 161,457,000 Dana Desa 65 1 RT002-RW002 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 78 Meter 46,331,000 Dana Desa 65 2 RT002-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Aspal Hotmix 160 Meter 90,000,000 APBD Provinsi jdih.pemalangkab.go.id/ 232 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 65 3 RT003-RW002 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Jalan Beton 150 Meter 154,693,000 Dana Desa 65 4 RT003-RW002 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 136 Meter 18,886,000 Dana Desa 65 5 RT003-RW002 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 95 KK 42,997,200 Dana Desa 65 6 RT004-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Aspal Hotmix 422 Meter 200,000,000 APBD Provinsi 65 7 RT003-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 176 Meter 183,959,000 Dana Desa 65 8 Paduraksa RT002-RW007 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 245 Meter 25,000,000 Lainnya 65 9 RT003-RW006 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 207 Meter 21,000,000 APBD 66 0 RT006-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 33 Unit 1 APBD 66 1 RT002-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Aspal Hotmix 250 Meter 250,000,000 APBD 66 2 Sewaka RT001-RW010 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 47 KK 245,000,000 APBN 66 3 RT001-RW010 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 687 Meter 100,000,000 APBD 66 4 RT003-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 38 KK 57,000,000 Lainnya 66 5 Widuri RT003-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 66 Unit 1 APBD 66 6 RT003-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 30 Unit 1 APBN jdih.pemalangkab.go.id/ 233 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 66 7 RT003-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 50 Unit 1 APBN 66 8 RT003-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 30 Unit 1 APBN 66 9 RT003-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 50 Unit 1 APBN 67 0 RT003-RW001 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 80 KK 1 APBN 67 1 RT003-RW001 Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 80 KK 1 APBN 67 2 RT003-RW001 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat 54 KK 1 APBN 67 3 RT003-RW001 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat 54 KK 1,000,000 APBN 67 4 RT003-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 80 KK 1 APBN 67 5 RT003-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 80 KK 1 APBN 67 6 RT004-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 51 Unit 2,147,483,64 7 APBN 67 7 RT004-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 63 Unit 1 APBN jdih.pemalangkab.go.id/ 234 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 67 8 RT004-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 51 Unit 1 APBN 67 9 RT004-RW001 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Penataan Rumah Deret/Rumah Susun 63 Unit 1 APBN 68 0 RT004-RW001 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 115 KK 272,779,000 APBN 68 1 RT004-RW001 Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris 115 KK 1 APBN 68 2 RT004-RW001 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis MCK Mandi + Cuci + Kakus 55 KK 1 APBD 68 3 RT004-RW001 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis MCK Mandi + Cuci + Kakus 55 KK 1 APBD 68 4 RT004-RW001 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis MCK Mandi + Cuci + Kakus 62 KK 250,000,000 APBD 68 5 RT004-RW001 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis MCK Mandi + Cuci + Kakus 62 KK 1 APBD 68 6 RT004-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 114 KK 1 APBD 68 7 RT004-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 114 KK 1 APBD 68 8 RT004-RW001 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 1662 Meter 2,147,483,64 7 APBN 68 9 RT004-RW001 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 1662 Meter 1 APBN jdih.pemalangkab.go.id/ 235 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 69 0 Banjardawa RT001-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 40 Unit 1 APBD 69 1 RT001-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 58 KK 5,000,000 Lainnya 69 2 RT001-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 58 KK 5,000,000 APBD 69 3 RT001-RW007 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 58 KK 43,500,000 Lainnya 69 4 RT001-RW008 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 49 Unit 1 APBD 69 5 RT001-RW008 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 69 KK 5,000,000 Lainnya 69 6 RT001-RW008 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 67 KK 1,340,000 Lainnya 69 7 RT002-RW005 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sumur Bor 32 KK 64,000,000 Lainnya 69 8 RT002-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 37 Unit 1 APBD 69 9 RT002-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 46 KK 5,000,000 Lainnya 70 0 RT002-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 46 KK 5,000,000 Lainnya 70 1 RT002-RW008 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 53 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 236 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 70 2 RT002-RW008 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 57 KK 5,000,000 Lainnya 70 3 RT002-RW008 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 57 KK 5,000,000 Lainnya 70 4 RT002-RW008 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 28 KK 42,000,000 Lainnya 70 5 RT002-RW008 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sumur Bor 27 KK 54,000,000 Lainnya 70 6 RT003-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 31 Unit 1 APBD 70 7 RT003-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 43 Unit 1 APBD 70 8 RT003-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 53 KK 5,000,000 Lainnya 70 9 RT003-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 53 KK 5,000,000 Lainnya 71 0 RT005-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 47 Unit 1 APBD 71 1 RT002-RW008 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Aspal Hotmix 150 Meter 100,000,000 APBD 71 2 RT002-RW008 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 96 Meter 95,000,000 APBD Provinsi 71 3 RT002-RW008 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Aspal Hotmix 187 Meter 105,000,000 Dana Desa 71 4 Beji RT001-RW015 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 29 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 237 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 71 5 RT002-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 50 KK 85,000,000 Lainnya 71 6 RT003-RW015 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 40 Unit 1 APBD 71 7 RT004-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 23 Unit 1 APBD 71 8 Taman RT001-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 46 Unit 1 APBD 71 9 RT002-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 58 Unit 1 APBD 72 0 RT002-RW009 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 72 Unit 1 APBD 72 1 RT004-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 69 Unit 1 APBD 72 2 Kabunan RT001-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 44 Unit 1 APBD 72 3 RT001-RW014 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 32 Unit 1 APBD 72 4 RT001-RW014 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Aspal Hotmix 465 Meter 65,000,000 APBD Provinsi 72 5 RT001-RW021 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 53 KK 92,500,000 Dana Desa 72 6 RT001-RW021 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 69 KK 5,000,000 APBD 72 7 RT002-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 50 Unit 1 APBD 72 8 RT002-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 46 Unit 1 APBD 72 9 RT002-RW006 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 46 KK 35,000,000 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 238 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 73 0 RT002-RW013 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 36 Unit 1 APBD 73 1 RT002-RW021 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 55 Unit 1 APBD 73 2 RT003-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 39 Unit 1 APBD 73 3 RT003-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 33 Unit 1 APBD 73 4 RT003-RW013 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 32 Unit 1 APBD 73 5 RT003-RW013 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Aspal Hotmix 468 Meter 67,000,000 APBD Provinsi 73 6 RT003-RW014 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 42 Unit 1 APBD 73 7 RT003-RW021 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 29 Unit 1 APBD 73 8 RT004-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 44 Unit 1 APBD 73 9 RT005-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 48 Unit 1 APBD 74 0 Wanarejan Selatan RT001-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 47 Unit 1 APBD 74 1 RT002-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 36 Unit 1 APBD 74 2 RT003-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 42 Unit 1 APBD 74 3 Wanarejan Utara RT006-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 101 Unit 1 APBD 74 4 RT006-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 64 Unit 1 APBD 74 5 Banjaran RT001-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 46 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 239 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 74 6 RT001-RW001 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 126 KK 5,000,000 Dana Desa 74 7 RT001-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 50 Unit 1 APBD 74 8 RT001-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 65 KK 5,000,000 Dana Desa 74 9 RT001-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 65 KK 5,000,000 Dana Desa 75 0 RT001-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 33 Unit 1 APBD 75 1 RT001-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 73 Unit 1 APBD 75 2 RT001-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 90 KK 5,000,000 Dana Desa 75 3 RT002-RW001 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 26 Unit 1 APBD 75 4 RT002-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 24 Unit 1 APBD 75 5 RT002-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 39 Unit 1 APBD 75 6 RT002-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 31 Unit 1 APBD 75 7 RT002-RW005 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 37 KK 5,000,000 Dana Desa 75 8 RT003-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 35 Unit 1 APBD 75 9 RT005-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 55 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 240 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 76 0 RT006-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 57 Unit 1 APBD 76 1 Jebed Utara RT001-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Sambungan Rumah 52 KK 39,000,000 Lainnya 76 2 RT002-RW002 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 346 Meter 300,000,000 Dana Desa 76 3 RT002-RW002 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R 55 KK 60,000,000 Lainnya 76 4 RT002-RW002 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 200 Meter 30,000,000 Dana Desa 76 5 RT002-RW004 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Bak Pembagi 128 KK 15,000,000 Lainnya 76 6 RT002-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 135 Meter 42,074,700 APBD 76 7 RT002-RW010 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 76 Meter 29,698,700 APBD 76 8 RT002-RW010 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 119 Meter 36,069,300 APBD 76 9 RT002-RW010 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 81 Meter 27,537,100 APBD 77 0 RT003-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 375 Meter 53,785,500 APBD 77 1 RT003-RW003 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Sambungan Rumah 21 KK 31,500,000 Lainnya 77 2 Iser RT001-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 40 Meter 1 APBD 77 3 RT002-RW003 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 58 Unit 1 APBD 77 4 RT002-RW003 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 172 Meter 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 241 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 77 5 RT002-RW003 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 40 Meter 19,300,000 APBD 77 6 RT002-RW003 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 100 Meter 177,500,000 APBD 77 7 RT002-RW003 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) 45 KK 225,000,000 Lainnya 77 8 RT002-RW003 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 70 KK 7,500,000 Dana Desa 77 9 Pedurungan RT001-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 43 Unit 1 APBD 78 0 RT001-RW005 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 800 Meter 200,000,000 Dana Desa 78 1 RT001-RW008 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 1 Unit 17,500,000 APBN 78 2 RT001-RW009 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 61 Unit 1 APBD 78 3 RT001-RW011 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 55 Unit 1 APBD 78 4 RT001-RW011 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 1 Unit 17,500,000 APBN 78 5 RT001-RW011 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 78 KK 1 APBD 78 6 RT002-RW013 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 47 Unit 1 APBD 78 7 RT002-RW013 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 74 KK 1 APBD 78 8 RT002-RW014 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 35 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 242 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 78 9 RT002-RW014 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 2 Unit 35,000,000 APBN 79 0 RT002-RW014 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 58 KK 1 APBD 79 1 RT002-RW015 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 44 Unit 1 APBD 79 2 RT002-RW015 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 60 KK 1 APBD 79 3 RT003-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 63 Unit 150,000,000 APBD 79 4 RT003-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 200 Meter 210,000,000 Dana Desa 79 5 RT003-RW008 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 56 Unit 1 APBD 79 6 RT003-RW010 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 42 Unit 1 APBD 79 7 RT003-RW010 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 100 Meter 200,000,000 APBD 79 8 RT003-RW010 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 56 KK 1 APBD 79 9 RT003-RW011 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 59 Unit 1 APBD 80 0 RT003-RW011 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 86 KK 1 APBD 80 1 RT004-RW005 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 53 Unit 1 APBD 80 2 RT004-RW007 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 35 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 243 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 80 3 RT004-RW007 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) 1 Unit 17,500,000 APBN 80 4 RT005-RW006 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 70 Unit 1 APBD 80 5 Petarukan RT001-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 37 Unit 1 APBD 80 6 RT001-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Jalan Beton 71 Meter 1 APBD 80 7 RT001-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 80 8 RT001-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 80 9 RT001-RW004 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Perpipaan 24 KK 24,000,000 APBD 81 0 RT002-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 25 Unit 1 APBD 81 1 RT002-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Jalan Beton 70 Meter 95,800,000 APBD 81 2 RT002-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jalan Beton 70 Unit 1 APBD 81 3 RT002-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 81 4 RT002-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 81 5 RT002-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 38 KK 7,500,000 APBD 81 6 RT003-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 38 Unit 1 APBD 81 7 RT003-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jalan Beton 70 Unit 1 APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 244 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 81 8 RT003-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Jalan Beton 70 Meter 1 APBD 81 9 RT003-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 46,800,000 APBD 82 0 RT003-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 82 1 RT004-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Mobil pemadam kebakaran 38 Unit 1 APBD 82 2 RT004-RW004 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Jalan Beton 70 Unit 1 APBD 82 3 RT004-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Jalan Beton 70 Meter 1 APBD 82 4 RT004-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 82 5 RT004-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Drainase Lingkungan 70 Meter 1 APBD 82 6 RT004-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 44 KK 84,000,000 APBD 82 7 Pelutan RT002-RW001 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Beton 150 Meter 400,000,000 APBD 82 8 RT002-RW001 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 150 Meter 1 APBD 82 9 Sewaka RT002-RW004 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Aspal Hotmix 500 Meter 200,000,000 APBD Provinsi 83 0 RT002-RW004 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 300 Meter 22,000,000 Dana Desa 83 1 RT002-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 46 KK 3,000,000 Lainnya 83 2 RT002-RW004 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 46 KK 1 Lainnya jdih.pemalangkab.go.id/ 245 No. Lokasi Aspek Kriteria Kegiatan Volume Satuan Anggaran (Rp) SumberDesa/Keluraha n RT/RW 83 3 RT002-RW007 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Aspal Hotmix 300 Meter 200,000,000 APBD Provinsi 83 4 RT002-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 50 KK 3,000,000 Lainnya 83 5 RT002-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 50 KK 1 Lainnya 83 6 RT004-RW007 Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Jalan Aspal Hotmix 300 Meter 200,000,000 APBD Provinsi 83 7 RT004-RW007 Kondisi Drainase Lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase Drainase Lingkungan 500 Meter 36,000,000 Dana Desa 83 8 RT004-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Gerobak/Motor Sampah 60 KK 3,000,000 Lainnya 83 9 RT004-RW007 Kondisi Pengelolaan Persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Gerobak/Motor Sampah 60 KK 1 Lainnya Sumber: KOTAKU, 202 jdih.pemalangkab.go.id/ 246 Tabel IV. 1 Permasalahan Perumahan dan Permukiman serta Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang Permasalahan Perumahan dan Permukiman Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pemalang, capaian tahun 2019 sebesar 17,17 % Ketidakteraturan bangunan di lokasi kumuh sebesar 46.4% yang tersebar di 19 lokasi dan ketidaksesuaian bangunan dengan persayaratan teknis sebesar 32.41% yang tersebar di 17 lokasi kumuh Masih ditemukan drainase yang belum sesuai standar, tahun 2020 drainase dalam kondisi baik sebesar 72,16% Masih terdapat 3.36% drainase di lokasi kumuh yang tidak mampu mengalirkan air (di Kabunan, Mulyoharjo, Sidorejo). Selain itu terdapat pula 43.72% lokasi kumuh yang belum memiliki drainase, serta 38% kondisi drainase dengan kondisi buruk. Belum terpenuhinya akses air minum, tahun 2020 penduduk yang memiliki akses air minum sebesar 86,20% Masih terdapat 47.60% lokasi kumuh yang tidak mendapatkan akses aman air minum, serta 4,69% lokasi kumuh tidak terpenuhi kebutuhan air bersih. Belum semua RT terakses limbah dosmestik, tahun 2020 penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik sebesar 92,82% Terdapat 27.90% lokasi kumuh yang memiliki sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, dan 32.31% lokasi kumuh memiliki kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan standar teknis. Belum semua kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik, hal ini karena pendataasn yang kurang optimal. Terdapat 14.30% lokasi kumuh yang memiliki kondisi jalan lingkungan dalam kondisi tidak diperkeras, serta 46.57% lokasi kumuh yang memiliki kualitas jalan lingkungan rusak. Masih rendahnya pelayanan persampahan, dibuktikan dengan prosentase prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persayaratan teknis sebesar 74.47% dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan standar teknis sebesar 81.41% di lokasi kumuh. jdih.pemalangkab.go.id/ 247 Permasalahan Perumahan dan Permukiman Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Belum optimalnya pembentukan desa/kelurahan tanggap kebakaran, yaitu sampai dengan tahun 2020 belum terbentuk desa/kelurahan tanggap kebakaran. Masih terdapat lokasi kumuh yang tidak tersedia prasarana proteksi kebakaran sebesar 18.40% dan tidak tersedia sarana proteksi kebakaran sebesar 61.24% Masih terdapat permukiman kumuh yang belum tertangani sebesar 1,63% pada tahun 2020 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman terbangun Sumber: Tim penyusun, 2025 Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang berupa:
  1. 1.Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman terbangun Infrastruktur terbangun seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum, perlu dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta dilakukan pemeliharaan agar tetap berfungsi dengan baik. Namun terdapat beberapa infrastruktur yang digunakan bersama-sama, tetapi tidak dilakukan pemeliharaan secara berkala sehingga mengalami penurunan fungsi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrasturktur agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
  2. 2.Masih adanya kesenjangan antar wilayah yang menjadi salah satu penyebab permukiman kumuh Dalam RPJMN 2020 – 2024, disebutkan bahwa kesenjangan antar wilayah diantaranya berupa keterbatasan sarana dan prasarana di kawasan pedesaan, ketersediaan infrastruktur dasar yang kurang memadai, serta ketimpangan perekonomian. Dengan adanya ketimpangan ini, masyarakat dengan tingkat perekonomian rendah terdorong untuk memanfaatkan apa yang ada guna memenhui kebutuhan sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar tersebut. Seperti membangun rumah diatas lahan yg sempit, membangun jamban tanpa dilengkapi septic tank, memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih,
  3. 3.Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026, capaian penanganan RTLH di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2019 masih tergolong rendah, yakni sebesar 17,17%. Sementara di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, masih terdapat ketidakteraturan bangunan sebesar 46.4% serta dan ketidaksesuaian bangunan dengan persayaratan teknis sebesar 32.41%. Ketidakteraturan bangunan menyebabkan lokasi permukiman tampak kumuh karena infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase lingkungan tidak rapi, sehingga infrastruktur tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal. Sementara jdih.pemalangkab.go.id/ 248 ketidaksesuaian bangunan dengan persayaratan teknis berdampak pada kesehatan dan keselamatan penghuni, dikarenakan rumah dengan kondisi ini sebagian besar tidak memiliki akses sanitasi dan air minum yang layak.
  4. 4.Belum optimalnya penyediaan sistem drainase Secara umum, kondisi drainase lingkungan di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang belum optimal fungsinya. Masih terdapat 3.36% drainase lingkungan yang tidak mampu mengalirkan air, terletak di Kabunan, Mulyoharjo, dan Sidorejo. Selain itu terdapat pula 43.72% lokasi kumuh yang belum memiliki drainase lingkungan. Kemudian terdapat 38.00% lokasi kumuh dengan kondisi drainase yang buruk.
  5. 5.Kurangnya cakupan pelayanan air minum di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Pada Tahun 2020, penduduk Kabupaten Pemalang yang memiliki akses air minum sebesar 86,20%. Namun, di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, masih terdapat 4,69% lokasi kumuh tidak terpenuhi kebutuhan air bersih. Kemudian masih terdapat 47.60% KK yang tidak mendapatkan akses aman air minum.
  6. 6.Belum optimalnya penyediaan sistem pengelolaan air limbah. Capaian penyediaan sistem air limbah di Kabupaten Pemalang Tahun 2020 adalah 92,82%. Sementara di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, masih terdapat 27.90% lokasi kumuh yang memiliki sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, dan 32.31% lokasi kumuh memiliki kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan standar teknis.
  7. 7.Masih terdapat jalan lingkungan yang mengalami kerusakan Sebesar 14.30% lokasi kumuh yang memiliki kondisi jalan lingkungan dalam kondisi tidak diperkeras. serta 46.57% lokasi kumuh yang memiliki kualitas jalan lingkungan rusak.
  8. 8.Kurangnya penyediaan sistem pengelolaan persampahan Prosentase prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persayaratan teknis di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah sebesar 74.47%. Selain itu masih terdapat sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan standar teknis sebesar 81.41% di lokasi kumuh.
  9. 9.Kurangnya kesadaran dalam penanggulangan bencana kebakaran Kurangnya kesadaran dalam penanggulangan bencana, khususnya kebakaran terlihat dari belum optimalnya pembentukan desa/kelurahan tanggap kebakaran, yaitu sampai dengan tahun 2020 belum terbentuk desa/kelurahan tanggap kebakaran. Di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, masih terdapat lokasi kumuh yang tidak tersedia prasarana proteksi kebakaran sebesar 18.40% dan tidak tersedia sarana proteksi kebakaran sebesar 61.24% jdih.pemalangkab.go.id/ 249 4.2 Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Penentuan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/ Tahun 2018 sebagai berikut: Tabel IV. 2 Kriteria dan Indikator Penentuan Prioritas No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai A Identifikasi Kondisi Kekumuhan (Fisik) 1 Kondisi Bangunan Gedung
73. a.Ketidakteratur an Bangunan  Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau  Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 5 51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 3 25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 1
74. b.Tingkat Kepadatan Bangunan  KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/ atau RTBL  KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/ atau RTBL; dan/ atau  Kepadatan bangunan yang 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 5 51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 3 jdih.pemalangkab.go.id/ 250 No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai tinggi pada lokasi, yaitu : - untuk kota metropolita n dan kota besar > 250 unit/Ha. - untuk kota sedang dan kota kecil ≥ 200 unit/Ha 25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 1
75. c.Ketidaksesuai an dengan Persyaratan Teknis Bangunan Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan :  Pengendalian dampak lingkungan  Pembangunan bangunan gedung di atas dan/ atau dibawah tanah, air dan/ atau prasarana/ sarana umum  Keselamatan bangunan gedung  Kesehatan bangunan gedung  Kenyamanan bangunan gedung  Kemudahan bangunan gedung 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 5 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 3 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 1 2 Kondisi Jalan Lingkungan
76. a.Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 5 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 3 jdih.pemalangkab.go.id/ 251 No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai atau permukiman 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 1
77. b.Kualitas Permukaan Jalan lingkungan yang buruk Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan dan permukiman 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 5 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 3 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 1 3 Kondisi Penyediaan Air Minum
78. a.Akses aman air minum tidak tersedia Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 5 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 3 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 1
79. b.Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/ orang/ hari 76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 5 51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 3 25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air 1 jdih.pemalangkab.go.id/ 252 No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai minum minimalnya 4 Kondisi Drainase Lingkungan
80. a.Drainase lingkungan tidak tersedia Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 5 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 3 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 1
81. b.drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun 76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 5 51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 3 25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 1
82. c.kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 5 jdih.pemalangkab.go.id/ 253 No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai karena telah terjadi kerusakan 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 3 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 1 5 Kondisi Pengelolaan Air Limbah
83. a.Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai memenuhi persyaratan teknis Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kaskus/ kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/ domestik, komunal maupun terpusat 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 5 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 3 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 1
84. b.Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:
  1. 1.Kakus/kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik.
  2. 2.tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 5 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 3 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 1 jdih.pemalangkab.go.id/ 254 No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai 6 Kondisi Pengelolaan Persampaha n
  3. 3.Prasarana dan Sarana Persampaha n Tidak memenuhi dengan persayaratan teknis Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:
  4. 1.tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
  5. 2.tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle)pada skala lingkungan
  6. 3.gerobak sampah dan/ atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
  7. 4.tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 5 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 3 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 1
  8. 4.Sistem Pengelolaan Persampaha n tidak memenuhi Standar Teknis Pengelolaan Persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  9. 1.pewadahan dan pemilahan domestik;
  10. 2.pengumpulan lingkungan;
  11. 3.pengangkutan lingkungan;
  12. 4.pengolahan lingkungan 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 5 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 3 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan 1 jdih.pemalangkab.go.id/ 255 No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 7 Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersedia an Prasarana Proteksi Kebakaran Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:
  13. 1.pasokan air;
  14. 2.jalan lingkungan;
  15. 3.sarana komunikasi, dan/atau
  16. 4.data sistem proteksi kebakaran lingkungan; 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 5 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 3 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 1 b. Ketidaktersedia an Sarana Proteksi Kebakaran Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:
  17. 1.Alat pemadam Api Ringan (APAR);
  18. 2.Kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau
  19. 3.Mobil tangga sesuai kebutuhan 76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 5 51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 3 25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 1 B Identifikasi Pertimbangan Lain 1 Pertimbanga n Lain
85. a.Nilai Strategis Lokasi Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
  1. 1.fungsi strategis kabupaten/ kota; atau Lokasi terletak pada fungsi strategis Kabupaten/ Kota 5 lokasi tidak terletak pada fungsi strategis Kabupaten/ Kota 1 jdih.pemalangkab.go.id/ 256 No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai
  2. 2.bukan fungsi strategis kabupaten/ kota
86. b.Kependuduka n Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
  1. 1.rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ ha;
  2. 2.sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 - 200 jiwa/ ha
  3. 3.tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 - 400 jiwa/ ha
  4. 4.sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ ha Untuk Metropolitan dan Kota Besar : - kepadatan penduduk pada lokasi sebesar > 400 jiwa/ ha. 5 Untuk Kota Sedang & Kota Kecil: - Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar > 200 jiwa/ha. Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 151 - 200 jiwa/ ha 3 Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar <150 jiwa/ ha. 1
87. c.Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
  1. 1.potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan
  2. 2.potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat
  3. 3.potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara 5 Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara 1 jdih.pemalangkab.go.id/ 257 No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai masyarakat setempat C Identifikasi Legalitas Lahan 1 Legalitas Lahan
  4. 1.Kejelasan Status Penguasaan Lahan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:
  5. 1.kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah;
  6. 2.kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. (+) Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain (-)
  7. 2.Kesesuaian RTR Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/ Kota (SKRK) keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/ permukiman sesuai RTR (+) sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/ permukiman sesuai RTR (-) jdih.pemalangkab.go.id/ 258 Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Berdasarkan formula penilaian tersebut, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut: Tabel IV. 3 Formulasi Penentuan Skala Prioritas Penanganan NILAI KETERANGAN BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 Kondisi Kekumuhan 60 – 80 Kumuh Berat x x x x x x 38 – 59 Kumuh Sedang x x x x x x 16 – 37 Kumuh Ringan x x x x x x Legalitas Lahan (+) Status Lahan Legal x x x x x x x x x (-) Status Lahan Tidak Legal x x x x x x x x x Pertimbangan Lain 11 – 15 Pertimbanga n Lain Tinggi x x x x x x 6 – 10 Pertimbanga n Lain Sedang x x x x x x 1 – 5 Pertimbanga n Lain Rendah x x x x x x Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Berdasarkan berbagai klasifikasi di atas, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan sebagai berikut:
  8. 1.Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
  9. 2.Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
  10. 3.Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
  11. 4.Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
  12. 5.Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
  13. 6.Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
  14. 7.Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
  15. 8.Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
  16. 9.Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6. jdih.pemalangkab.go.id/ 259 Dengan menggunakan perhitungan formulasi tersebut, didapatkan perumusan prioritas Kabupaten Pemalang sebagai berikut: jdih.pemalangkab.go.id/ 260 Tabel IV. 4 Perhitungan Prioritas Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 1 KAWASAN COMAL 1.495 RT001- RW003 KAUMAN COMAL 222 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 12.125" S 109° 31' 26.257" E 26 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 2 KAWASAN COMAL 2.159 RT001- RW004 KAUMAN COMAL 176 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 59.660" S 109° 31' 22.324" E 26 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 3 KAWASAN COMAL 1.343 RT002- RW003 KAUMAN COMAL 229 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 9.290" S 109° 31' 24.062" E 29 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 4 KAWASAN COMAL 1.359 RT002- RW005 KAUMAN COMAL 170 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 38.050" S 109° 31' 19.694" E 26 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 5 KAWASAN COMAL 1.812 RT003- RW003 KAUMAN COMAL 141 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 5.414" S 109° 31' 26.963" E 32 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 6 KAWASAN COMAL 1.367 RT003- RW005 KAUMAN COMAL 158 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 38.162" S 109° 31' 13.353" E 27 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 7 KAWASAN COMAL 1.546 RT004- RW003 KAUMAN COMAL 232 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 6.178" S 109° 31' 22.794" E 30 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 8 KAWASAN COMAL 2.709 RT004- RW005 KAUMAN COMAL 240 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 35.982" S 109° 31' 12.554" E 31 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 9 KAWASAN COMAL 1.632 RT003- RW004 PECANGAKAN COMAL 257 151-200 Jiwa/Ha 6° 55' 23.315" S 109° 32' 26.863" E 32 Ringa n 9 Sedan g Legal C3/6 10 KAWASAN COMAL 2.799 RT001- RW008 PURWOHARJO COMAL 227 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 52.116" S 109° 31' 50.719" E 28 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 11 KAWASAN COMAL 1.063 RT002- RW008 PURWOHARJO COMAL 139 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 51.386" S 109° 31' 42.385" E 28 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 12 KAWASAN COMAL 1.162 RT003- RW008 PURWOHARJO COMAL 195 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 46.792" S 109° 31' 40.454" E 31 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 261 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 13 KAWASAN COMAL 0.795 RT004- RW007 PURWOHARJO COMAL 180 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 55.956" S 109° 31' 44.281" E 29 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 14 KAWASAN COMAL 3.044 RT005- RW007 PURWOHARJO COMAL 189 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 56.009" S 109° 31' 53.290" E 26 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 15 KAWASAN COMAL 0.993 RT006- RW009 PURWOHARJO COMAL 100 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 50.416" S 109° 31' 31.478" E 26 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 16 KAWASAN COMAL 1.033 RT007- RW009 PURWOHARJO COMAL 299 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 48.372" S 109° 31' 31.203" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 17 KAWASAN COMAL 1.135 RT008- RW009 PURWOHARJO COMAL 240 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 47.018" S 109° 31' 36.038" E 27 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 18 KAWASAN COMAL 1.972 RT009- RW009 PURWOHARJO COMAL 155 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 45.476" S 109° 31' 32.995" E 27 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 19 KAWASAN COMAL 0.893 RT001- RW004 PURWOSARI COMAL 252 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 28.278" S 109° 32' 3.313" E 30 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 20 KAWASAN COMAL 1.066 RT001- RW007 PURWOSARI COMAL 159 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 29.984" S 109° 32' 6.164" E 35 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 21 KAWASAN COMAL 2.291 RT001- RW012 PURWOSARI COMAL 151 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 37.434" S 109° 32' 6.320" E 33 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 22 KAWASAN COMAL 2.248 RT001- RW013 PURWOSARI COMAL 199 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 44.546" S 109° 32' 7.854" E 33 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 23 KAWASAN COMAL 2.394 RT002- RW013 PURWOSARI COMAL 153 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 44.473" S 109° 32' 15.026" E 32 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 24 KAWASAN COMAL 1.434 RT002- RW019 PURWOSARI COMAL 175 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 30.297" S 109° 32' 24.929" E 37 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 25 KAWASAN COMAL 1.819 RT002- RW020 PURWOSARI COMAL 164 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 35.893" S 109° 32' 29.338" E 43 Sedan g 11 Tinggi Legal B1/2 jdih.pemalangkab.go.id/ 262 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 26 KAWASAN COMAL 1.002 RT003- RW012 PURWOSARI COMAL 111 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 39.521" S 109° 32' 11.927" E 33 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 27 KAWASAN COMAL 1.043 RT003- RW001 SIDOREJO COMAL 283 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 49.972" S 109° 32' 22.594" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 28 KAWASAN COMAL 2.361 RT004- RW002 SIDOREJO COMAL 286 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 28.910" S 109° 32' 20.051" E 19 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 29 KAWASAN COMAL 2.122 RT004- RW005 SIDOREJO COMAL 251 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 35.841" S 109° 32' 40.533" E 25 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN COMAL Total 48.091 30 KAWASAN PESISIR 3.342 RT001- RW002 LAWANGREJO PEMALANG 355 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 15.035" S 109° 21' 38.494" E 23 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 31 KAWASAN PESISIR 2.141 RT002- RW001 LAWANGREJO PEMALANG 275 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 12.443" S 109° 21' 39.037" E 20 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 32 KAWASAN PESISIR 2.615 RT003- RW001 LAWANGREJO PEMALANG 172 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 47.140" S 109° 21' 43.262" E 19 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 33 KAWASAN PESISIR 0.620 RT004- RW004 LAWANGREJO PEMALANG 167 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 14.862" S 109° 21' 27.045" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 34 KAWASAN PESISIR 1.872 RT001- RW006 SUGIHWARAS PEMALANG 386 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 3.149" S 109° 22' 15.938" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 35 KAWASAN PESISIR 1.316 RT001- RW007 SUGIHWARAS PEMALANG 355 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 3.224" S 109° 22' 13.540" E 23 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 36 KAWASAN PESISIR 1.899 RT001- RW015 SUGIHWARAS PEMALANG 439 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 15.510" S 109° 22' 9.495" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 37 KAWASAN PESISIR 1.377 RT002- RW005 SUGIHWARAS PEMALANG 453 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 9.716" S 109° 22' 20.082" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 263 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 38 KAWASAN PESISIR 1.476 RT002- RW006 SUGIHWARAS PEMALANG 247 151-200 Jiwa/Ha 6° 52' 10.097" S 109° 22' 15.460" E 21 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 39 KAWASAN PESISIR 2.912 RT002- RW016 SUGIHWARAS PEMALANG 589 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 2.266" S 109° 22' 8.130" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 40 KAWASAN PESISIR 0.585 RT003- RW004 SUGIHWARAS PEMALANG 552 >400 Jiwa/Ha 6° 51' 58.238" S 109° 22' 12.778" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 41 KAWASAN PESISIR 1.551 RT003- RW010 SUGIHWARAS PEMALANG 319 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 31.944" S 109° 22' 20.353" E 18 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 42 KAWASAN PESISIR 1.646 RT004- RW010 SUGIHWARAS PEMALANG 214 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 27.960" S 109° 22' 17.105" E 17 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 43 KAWASAN PESISIR 3.837 RT003- RW016 SUGIHWARAS PEMALANG 510 <150 Jiwa/Ha 6° 51' 51.362" S 109° 21' 54.803" E 42 Sedan g 11 Tinggi Tidak Legal B2/2 44 KAWASAN PESISIR 1.460 RT002- RW001 WIDURI PEMALANG 284 151-200 Jiwa/Ha 6° 52' 5.655" S 109° 22' 29.145" E 20 Ringa n 5 Renda h Tidak Legal C6/9 45 KAWASAN PESISIR 0.939 RT003- RW004 WIDURI PEMALANG 116 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 9.422" S 109° 22' 59.045" E 16 Ringa n 11 Tinggi Tidak Legal C2/3 KAWASAN PESISIR Total 29.587 46 KAWASAN PETARUKAN 1.752 RT001- RW003 ISER PETARUKAN 258 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 0.942" S 109° 28' 18.243" E 37 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 47 KAWASAN PETARUKAN 0.723 RT006- RW002 ISER PETARUKAN 208 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 44.045" S 109° 27' 55.383" E 32 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 48 KAWASAN PETARUKAN 2.080 RT008- RW002 ISER PETARUKAN 208 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 50.606" S 109° 27' 54.255" E 31 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 49 KAWASAN PETARUKAN 1.390 RT008- RW004 ISER PETARUKAN 211 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 9.013" S 109° 28' 33.019" E 39 Sedan g 9 Sedan g Legal B3/5 jdih.pemalangkab.go.id/ 264 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 50 KAWASAN PETARUKAN 0.967 RT009- RW002 ISER PETARUKAN 244 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 53.388" S 109° 27' 47.215" E 35 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 51 KAWASAN PETARUKAN 0.798 RT001- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 187 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 16.468" S 109° 27' 26.258" E 30 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 52 KAWASAN PETARUKAN 2.177 RT001- RW015 PETARUKAN PETARUKAN 110 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 39.086" S 109° 27' 27.189" E 28 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 53 KAWASAN PETARUKAN 0.857 RT002- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 163 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 16.143" S 109° 27' 22.359" E 32 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 54 KAWASAN PETARUKAN 1.644 RT002- RW014 PETARUKAN PETARUKAN 123 <150 Jiwa/Ha 6° 52' 59.465" S 109° 27' 39.787" E 39 Sedan g 11 Tinggi Legal B1/2 55 KAWASAN PETARUKAN 0.609 RT003- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 209 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 14.114" S 109° 27' 26.378" E 33 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 56 KAWASAN PETARUKAN 0.790 RT004- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 169 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 13.908" S 109° 27' 22.627" E 32 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 57 KAWASAN PETARUKAN 0.751 RT005- RW004 PETARUKAN PETARUKAN 120 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 47.956" S 109° 26' 56.130" E 28 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 58 KAWASAN PETARUKAN 0.546 RT005- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 176 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 11.774" S 109° 27' 26.515" E 25 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 59 KAWASAN PETARUKAN 0.626 RT006- RW004 PETARUKAN PETARUKAN 86 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 48.075" S 109° 26' 58.364" E 22 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 60 KAWASAN PETARUKAN 0.934 RT006- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 151 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 11.552" S 109° 27' 23.745" E 28 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 61 KAWASAN PETARUKAN 0.561 RT007- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 253 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 9.109" S 109° 27' 23.927" E 28 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 62 KAWASAN PETARUKAN 0.671 RT008- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 148 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 6.500" S 109° 27' 20.564" E 30 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 265 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 63 KAWASAN PETARUKAN 0.756 RT009- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 373 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 9.646" S 109° 27' 19.152" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 64 KAWASAN PETARUKAN 0.601 RT011- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 157 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 4.992" S 109° 27' 21.108" E 26 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PETARUKAN Total 19.233 65 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.933 RT001- RW003 MULYOHARJO PEMALANG 108 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 27.001" S 109° 23' 50.200" E 22 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 66 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.262 RT001- RW014 MULYOHARJO PEMALANG 178 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 58.572" S 109° 23' 2.744" E 22 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 67 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.190 RT001- RW018 MULYOHARJO PEMALANG 263 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 40.462" S 109° 23' 4.544" E 17 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 68 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 0.872 RT002- RW006 MULYOHARJO PEMALANG 126 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 29.999" S 109° 23' 22.743" E 17 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 69 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 0.480 RT002- RW014 MULYOHARJO PEMALANG 198 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 55.475" S 109° 23' 3.654" E 27 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 70 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 0.632 RT002- RW018 MULYOHARJO PEMALANG 320 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 43.139" S 109° 23' 5.219" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 71 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 0.698 RT003- RW006 MULYOHARJO PEMALANG 197 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 32.289" S 109° 23' 22.544" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 72 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.283 RT003- RW014 MULYOHARJO PEMALANG 286 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 53.058" S 109° 23' 2.282" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 73 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.786 RT001- RW001 PELUTAN PEMALANG 393 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 48.849" S 109° 22' 39.238" E 28 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 74 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.501 RT001- RW009 PELUTAN PEMALANG 544 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 9.309" S 109° 22' 59.433" E 18 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 266 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 75 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.134 RT002- RW001 PELUTAN PEMALANG 440 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 48.465" S 109° 22' 42.477" E 18 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 76 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.415 RT003- RW007 PELUTAN PEMALANG 394 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 58.074" S 109° 22' 53.069" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 77 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.866 RT004- RW007 PELUTAN PEMALANG 491 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 1.244" S 109° 22' 53.062" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 78 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.627 RT005- RW007 PELUTAN PEMALANG 427 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 1.548" S 109° 22' 59.648" E 17 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 79 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.348 RT006- RW006 PELUTAN PEMALANG 465 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 50.928" S 109° 22' 51.843" E 16 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 80 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.672 RT005- RW006 PELUTAN PEMALANG 333 151-200 Jiwa/Ha 6° 52' 55.089" S 109° 22' 53.113" E 18 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG Total 20.695 81 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 0.571 RT001- RW009 BOJONG BATA PEMALANG 235 >400 Jiwa/Ha 6° 54' 50.393" S 109° 23' 23.992" E 23 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 82 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 2.132 RT002- RW010 BOJONG BATA PEMALANG 287 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 59.713" S 109° 23' 25.813" E 17 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 83 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 1.338 RT003- RW010 BOJONG BATA PEMALANG 155 <150 Jiwa/Ha 6° 55' 1.991" S 109° 23' 25.226" E 17 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 84 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 1.334 RT003- RW011 BOJONG BATA PEMALANG 291 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 52.778" S 109° 23' 20.896" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 85 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 1.240 RT004- RW010 BOJONG BATA PEMALANG 231 151-200 Jiwa/Ha 6° 55' 5.094" S 109° 23' 23.729" E 20 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 86 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 1.070 RT002- RW006 PADURAKSA PEMALANG 188 151-200 Jiwa/Ha 6° 56' 27.737" S 109° 22' 55.002" E 22 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 267 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 87 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 1.050 RT003- RW006 PADURAKSA PEMALANG 182 151-200 Jiwa/Ha 6° 56' 24.116" S 109° 22' 55.114" E 20 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 88 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 1.437 RT004- RW006 PADURAKSA PEMALANG 166 <150 Jiwa/Ha 6° 56' 21.824" S 109° 22' 54.167" E 22 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 89 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 0.636 RT006- RW005 PADURAKSA PEMALANG 168 201-400 Jiwa/Ha 6° 56' 21.270" S 109° 22' 59.473" E 23 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 Total 10.808 90 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.368 RT001- RW001 BANJARAN TAMAN 203 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 33.153" S 109° 24' 55.770" E 21 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 91 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.533 RT001- RW004 BANJARAN TAMAN 216 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 48.573" S 109° 24' 50.257" E 18 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 92 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.857 RT001- RW005 BANJARAN TAMAN 120 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 55.759" S 109° 24' 50.443" E 21 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 93 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 2.843 RT001- RW007 BANJARAN TAMAN 319 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 46.811" S 109° 25' 43.093" E 24 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 94 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.914 RT002- RW001 BANJARAN TAMAN 159 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 31.873" S 109° 24' 59.652" E 23 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 95 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.100 RT002- RW005 BANJARAN TAMAN 122 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 53.640" S 109° 24' 51.523" E 21 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 96 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.973 RT002- RW007 BANJARAN TAMAN 174 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 41.452" S 109° 25' 49.199" E 21 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 97 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.424 RT003- RW005 BANJARAN TAMAN 140 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 58.268" S 109° 24' 54.507" E 20 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 98 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.720 RT005- RW005 BANJARAN TAMAN 129 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 55.294" S 109° 24' 57.642" E 23 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 268 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 99 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.533 RT006- RW005 BANJARAN TAMAN 231 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 55.534" S 109° 25' 0.612" E 22 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 10 0 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 2.163 RT001- RW008 BANJARDAWA TAMAN 256 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 45.331" S 109° 24' 25.677" E 16 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 10 1 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.708 RT002- RW005 BANJARDAWA TAMAN 153 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 46.830" S 109° 24' 35.808" E 20 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 10 2 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.571 RT003- RW005 BANJARDAWA TAMAN 139 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 44.838" S 109° 24' 35.629" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 10 3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.217 RT005- RW005 BANJARDAWA TAMAN 235 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 42.451" S 109° 24' 36.921" E 26 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 10 4 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.537 RT002- RW003 JEBED UTARA TAMAN 246 151-200 Jiwa/Ha 6° 55' 18.186" S 109° 24' 49.823" E 21 Ringa n 5 Renda h Legal C5/9 10 5 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.929 RT003- RW004 JEBED UTARA TAMAN 253 <150 Jiwa/Ha 6° 55' 17.853" S 109° 24' 46.381" E 21 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 10 6 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.720 RT003- RW010 JEBED UTARA TAMAN 178 201-400 Jiwa/Ha 6° 55' 29.496" S 109° 25' 32.363" E 23 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 10 7 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.702 RT001- RW005 PEDURUNGAN TAMAN 232 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 24.347" S 109° 25' 2.872" E 20 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 10 8 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 2.330 RT001- RW008 PEDURUNGAN TAMAN 299 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 18.913" S 109° 25' 11.342" E 19 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 10 9 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.237 RT001- RW009 PEDURUNGAN TAMAN 301 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 12.859" S 109° 25' 20.459" E 25 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 11 0 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.970 RT002- RW013 PEDURUNGAN TAMAN 264 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 28.655" S 109° 25' 50.287" E 16 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 11 1 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.257 RT002- RW014 PEDURUNGAN TAMAN 217 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 38.506" S 109° 25' 46.494" E 18 Ringa n 9 Sedan g Legal C3/6 jdih.pemalangkab.go.id/ 269 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 11 2 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.073 RT002- RW015 PEDURUNGAN TAMAN 218 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 31.897" S 109° 25' 47.485" E 20 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 11 3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.532 RT003- RW004 PEDURUNGAN TAMAN 335 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 29.087" S 109° 24' 53.723" E 19 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 11 4 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.267 RT003- RW008 PEDURUNGAN TAMAN 254 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 18.089" S 109° 25' 19.297" E 17 Ringa n 7 Sedan g Legal C3/6 11 5 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 1.565 RT004- RW005 PEDURUNGAN TAMAN 253 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 30.085" S 109° 25' 0.311" E 20 Ringa n 5 Renda h Legal C5/9 11 6 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 0.745 RT004- RW007 PEDURUNGAN TAMAN 175 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 4.854" S 109° 25' 6.368" E 23 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 11 7 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I 2.411 RT005- RW006 PEDURUNGAN TAMAN 305 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 9.281" S 109° 25' 16.247" E 19 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I Total 37.197 11 8 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.014 RT001- RW015 BEJI TAMAN 132 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 40.170" S 109° 24' 46.949" E 23 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 11 9 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.614 RT002- RW003 BEJI TAMAN 426 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 25.583" S 109° 24' 45.498" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 12 0 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 2.239 RT003- RW008 BEJI TAMAN 185 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 27.533" S 109° 25' 1.249" E 41 Sedan g 11 Tinggi Legal B1/2 12 1 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.649 RT001- RW005 KABUNAN TAMAN 225 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 11.506" S 109° 24' 48.024" E 19 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 12 2 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.247 RT001- RW021 KABUNAN TAMAN 237 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 14.877" S 109° 25' 44.637" E 17 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 12 3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.795 RT002- RW005 KABUNAN TAMAN 249 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 14.387" S 109° 24' 47.620" E 25 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 270 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 12 4 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.490 RT002- RW006 KABUNAN TAMAN 173 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 14.617" S 109° 24' 54.664" E 17 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 12 5 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.478 RT002- RW021 KABUNAN TAMAN 241 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 11.235" S 109° 25' 46.463" E 27 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 12 6 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.389 RT003- RW005 KABUNAN TAMAN 198 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 13.426" S 109° 24' 50.460" E 22 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 12 7 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.853 RT003- RW006 KABUNAN TAMAN 163 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 12.594" S 109° 24' 54.970" E 19 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 12 8 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.673 RT003- RW013 KABUNAN TAMAN 171 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 22.940" S 109° 25' 9.023" E 19 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 12 9 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.755 RT003- RW014 KABUNAN TAMAN 209 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 21.875" S 109° 25' 10.448" E 18 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 13 0 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.789 RT003- RW021 KABUNAN TAMAN 174 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 15.323" S 109° 25' 46.559" E 24 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 13 1 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.673 RT004- RW005 KABUNAN TAMAN 212 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 13.877" S 109° 24' 52.323" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 13 2 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.726 RT004- RW006 KABUNAN TAMAN 165 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 9.808" S 109° 24' 55.949" E 25 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 13 3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.706 RT005- RW006 KABUNAN TAMAN 230 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 6.831" S 109° 24' 56.464" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 13 4 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.892 RT001- RW009 TAMAN TAMAN 326 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 7.462" S 109° 23' 59.985" E 20 Ringa n 9 Sedan g Legal C3/6 13 5 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.761 RT002- RW003 TAMAN TAMAN 296 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 0.847" S 109° 24' 33.163" E 26 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 13 6 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.214 RT003- RW001 TAMAN TAMAN 396 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 50.567" S 109° 24' 49.967" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 271 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 13 7 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.514 RT003- RW009 TAMAN TAMAN 327 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 1.987" S 109° 24' 1.712" E 22 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 13 8 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 2.480 RT004- RW002 TAMAN TAMAN 452 151-200 Jiwa/Ha 6° 53' 54.436" S 109° 24' 36.873" E 25 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 13 9 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.322 RT005- RW003 TAMAN TAMAN 352 201-400 Jiwa/Ha 6° 54' 12.104" S 109° 24' 35.418" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 14 0 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.217 RT001- RW005 WANAREJAN SELATAN TAMAN 176 <150 Jiwa/Ha 6° 54' 2.286" S 109° 23' 31.415" E 23 Ringa n 3 Renda h Legal C5/9 14 1 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 0.696 RT001- RW007 WANAREJAN SELATAN TAMAN 253 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 38.179" S 109° 24' 16.339" E 30 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 14 2 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.751 RT002- RW007 WANAREJAN SELATAN TAMAN 258 <150 Jiwa/Ha 6° 53' 37.304" S 109° 24' 18.180" E 25 Ringa n 11 Tinggi Legal C1/3 14 3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.263 RT003- RW005 WANAREJAN SELATAN TAMAN 239 151-200 Jiwa/Ha 6° 54' 2.839" S 109° 23' 27.268" E 20 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 14 4 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.294 RT006- RW001 WANAREJAN UTARA TAMAN 492 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 12.640" S 109° 23' 49.383" E 17 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 14 5 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II 1.151 RT007- RW001 WANAREJAN UTARA TAMAN 473 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 17.406" S 109° 23' 48.158" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II Total 32.645 KAB. PEMALANG TOTAL 198.25 8 Sumber: SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang 4.3 Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu dan Permasalahan Permukiman Kumuh Perumusan kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang disusun berdasarkan kondisi faktual dan isu strategis dari berbagai aspek, yang kemudian disandingkan dengan hasil overview jdih.pemalangkab.go.id/ 272 kebijakan. Kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Berikut adalah kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang: Tabel IV. 5 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang No. Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Hasil Overview Kebijakan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 1 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman terbangun
  17. 1.Penguatan kelompok masyarakat
  18. 2.Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumberdaya manusia
  19. 3.Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur. Penguatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai wadah koordinasi di tingkat masyarakat melalui pendekatan pendampingan masyarakat (community empowering). Penyediaan atau perbaikan pelayanan teknis seperti air bersih, air limbah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan persampahan 2 Masih adanya kesenjangan antar wilayah yang menjadi salah satu penyebab permukiman kumuh
  20. 1.Meningkatkan sinergitas pembangunan desa dan kota dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah
  21. 2.Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh Penyusunan regulasi berkaitan dengan pemerataan pembangunan agar tidak terdapat kesenjangan antar wilayah Peningkatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan 3 Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitas lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh
  22. 1.Penyusunan regulasi mengenai bangunan rumah sesuai standar teknis
  23. 2.Sosialisasi dan edukasi Fasilitasi dan bantuan dalam pembangunan rumah agar sesuai dengan standar teknis bangunan jdih.pemalangkab.go.id/ 273 No. Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Hasil Overview Kebijakan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh masyarakat mengenai standar teknis bangunan rumah 4 Belum optimalnya penyediaan sistem drainase Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
  24. 1.Penyusunan regulasi mengenai pembangunan dan pemeliharaan drainase
  25. 2.Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal 5 Kurangnya cakupan pelayanan air minum di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
  26. 1.Meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat diantaranya sanitasi dan air bersih
  27. 2.Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh
  28. 1.Pengawasan mengenai cakupan dan kualitas peyalanan air minum
  29. 2.Sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan prasarana air minum Peningkatan cakupan pelayanan air bersih 6 Belum optimalnya penyediaan sistem pengelolaan air limbah
  30. 1.Meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat diantaranya sanitasi dan air bersih
  31. 2.Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah
  32. 1.Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga
  33. 2.Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis jdih.pemalangkab.go.id/ 274 No. Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Hasil Overview Kebijakan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 7 Masih terdapat jalan lingkungan yang mengalami kerusakan Pembangunan dan perbaikan jalan 1. Pengawasan kualitas jalan lingkungan
  34. 2.Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan 8 Kurangnya penyediaan sistem pengelolaan persampahan
  35. 1.Peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3 R (reuse, reduce dan recycle);
  36. 2.Peningkatan pengelolaan sampah di tempat pengolahan akhir Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan Peningkatan pengelolaan sistem persampahan 9 Kurangnya kesadaran dalam penanggulangan bencana kebakaran Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan bencana, peningkatan mitigasi bencana, pelaksanaan rehab- rekon, peningkatan kapasitas relawan bencana dan peningkatan sarana prasarana penanganan bencana
  37. 1.Penyusunan regulasi terkait penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
  38. 2.Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Sumber: Tim penyusun, 2025 Permasalahan kawasan permukiman kumuh telah teridentifikasi meliputi 7 (tujuh) aspek kekumuhan. Dengan melihat permasalahan yang ada pada setiap kawasan permukiman kumuh, maka dapat dirumuskan kebutuhan penanganan untuk jdih.pemalangkab.go.id/ 275 masing-masing kawasan permukiman kumuh. Rumusan kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi dua bagian yaitu pencegahan dan peningkatan. Berikut kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh pada setiap kawasan. Berikut adalah kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kabupaten Pemalang: A. Kawasan Comal Tabel IV. 6 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Comal Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 752 Unit Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 415 Unit Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 3,706.00 Meter Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 2657 Meter Peningkatan kualitas jalan lingkungan Ketersediaan Akses Aman Air Minum 1,023.00 KK Peningkatan cakupan pelayanan air bersih jdih.pemalangkab.go.id/ 276 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 100.00 KK Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0.74 Ha Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal Ketidaktersediaan Drainase 2,311.00 Meter Kualitas Konstruksi Drainase 1,282.00 Meter Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 329.00 KK Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah
  39. 1.Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga
  40. 2.Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 459.00 KK Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 1586 KK Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan Peningkatan pengelolaan sistem persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1471 KK jdih.pemalangkab.go.id/ 277 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 351.00 Unit Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 600.00 Unit Sumber: Tim penyusun, 2025 B. Kawasan Pesisir Tabel IV. 7 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 450 Unit Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan jdih.pemalangkab.go.id/ 278 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 272 Unit Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 620.00 Meter Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 7815.3 Meter Peningkatan kualitas jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 187.00 KK Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum Peningkatan cakupan pelayanan air bersih Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 1.00 KK Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 8,486.20 Meter Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal Kualitas Konstruksi Drainase 2,268.00 Meter Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 378.00 KK Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah
  41. 1.Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga
  42. 2.Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 430.00 KK Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 1053 KK Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan Peningkatan pengelolaan sistem persampahan jdih.pemalangkab.go.id/ 279 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1316 KK Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 269.00 Unit Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 118.00 Unit Sumber: Tim penyusun, 2025 C. Kawasan Petarukan Tabel IV. 8 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Petarukan Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 326 Unit Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 298 Unit Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 1,109.00 Meter Pembangunan jalan lingkungan baru jdih.pemalangkab.go.id/ 280 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 3568 Meter Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 564.00 KK Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum Peningkatan cakupan pelayanan air bersih Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 83.00 KK Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 1,795.00 Meter Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal Kualitas Konstruksi Drainase 3,903.00 Meter Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 216.00 KK Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah
  43. 1.Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga
  44. 2.Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 297 KK Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 1017 KK Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan Peningkatan pengelolaan sistem persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 837.00 KK Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 492.00 Unit Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran jdih.pemalangkab.go.id/ 281 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 768.00 Unit pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran Sumber: Tim penyusun, 2025 D. Kawasan Pusat Kota Pemalang Tabel IV. 9 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 329.00 Unit Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 318.00 Unit Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 485.00 Meter Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 7,940.00 Meter Peningkatan kualitas jalan lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 282 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 443.00 KK Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum Peningkatan cakupan pelayanan air bersih Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 163.00 KK Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 7,637.41 Meter Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optima Kualitas Konstruksi Drainase 3,819.91 Meter Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 547.00 KK Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah
  45. 1.Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga
  46. 2.Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 679.00 KK Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 629.00 KK Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan Peningkatan pengelolaan sistem persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 896.00 KK Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 139.00 Unit Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 283 E. Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 Tabel IV. 10 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 298 Unit Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 79 Unit Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 718.00 Meter Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 2811 Meter Peningkatan kualitas jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 225.00 KK Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum Peningkatan cakupan pelayanan air bersih Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 63.00 KK Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 2,240.00 Meter Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal Kualitas Konstruksi Drainase 1,731.00 Meter Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 119.00 KK 1. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah jdih.pemalangkab.go.id/ 284 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 196 KK Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah tangga
  47. 2.Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 305 KK Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan Peningkatan pengelolaan sistem persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 379 KK Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 142.00 Unit Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Sumber: Tim penyusun, 2025 F. Kawasan Pusat Kota Taman I Tabel IV. 11 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Taman I jdih.pemalangkab.go.id/ 285 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 436.00 Unit Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 244 Unit Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 2,450.00 Meter Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 7866.1 Meter Peningkatan kualitas jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 1,023.00 KK Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum Peningkatan cakupan pelayanan air bersih Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 6 KK Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 4160 Meter Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal Kualitas Konstruksi Drainase 1728 Meter Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 366.00 KK 1. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah jdih.pemalangkab.go.id/ 286 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 512 KK Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah tangga
  48. 2.Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 1,157.00 KK Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan Peningkatan pengelolaan sistem persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1594 KK Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 61.00 Unit Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 29.00 Unit Sumber: Tim penyusun, 2025 G. Kawasan Pusat Kota Taman II Tabel IV. 12 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Taman II jdih.pemalangkab.go.id/ 287 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 508 Unit Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 475.00 Unit Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 1,714.00 Meter Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 4093.5 Meter Peningkatan kualitas jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 1,136.00 KK Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum Peningkatan cakupan pelayanan air bersih Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 1.00 KK Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0.66 Ha Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal Ketidaktersediaan Drainase 3,746.00 Meter Kualitas Konstruksi Drainase 2,895.40 Meter Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 759.00 KK 1. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah jdih.pemalangkab.go.id/ 288 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 810.00 KK Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah tangga
  49. 2.Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 932.00 KK Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan Peningkatan pengelolaan sistem persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1,545.00 KK Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 485.00 Unit Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 831.00 Unit Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/
  50. 1.A,nytopen .......
  51. 2.~ .........................
  52. 3.~~ w..nll,IUr_......
  53. 4.~~.-..... ......... I. Penyiapan Lah.an
  54. 2.Peningk.atan kapasitas bangunan hunian
  55. 3.Peningkatan kapasitas infrartruktur permukiman
  56. 4.Peningkatan kapasitas proteksi kebak.aran
  57. 1."9nytlpen ....... 2, ~ .......................... J, ~~ w..nll,IUr_......
  58. 4.~~.-..... ......... I. Penyiapan Lahan
  59. 2.Peningkatan kapasitas bangunan hunian
  60. 3.Peningkatan kapasitas infrartruktur permultiman
  61. 4.Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran I. Peneaakai, kesesualan per121nan
  62. 2.A<t!Ot> Planprogram pencogahan (<OSlall<acl. publk campaign.penyuluhan)
  63. 3.Pomorlkcaan borkala kolalkan fungci
  64. 4.Pendamplngan dan pelayanan lnlormasi RUMUSAN Sl'RATEGI -- Pewnajaan -- ~majaan I. Pengawasan dan l'\,,ig,,ndallan
  65. 2.l'ffllbordayaan Masyonikat ...__ - ic......11Sedll1I lldlk ..... Kumuh 8erat legal ic......11... lldlk ..... Kumuh Sedang legal Permuklman yang tldak kumuh 289 Perumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh mengacu pada SE Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 tentang Pedoman Penyusunan RP2KPKPK. Adapun skema perumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai berikut: Sumber : Olahan Data Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 Gambar 5. 1 Skema Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh jdih.pemalangkab.go.id/ 290 jdih.pemalangkab.go.id/ 291 Mengacu pada skema tersebut, disusunlah konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang. Adapun konsep dan strategi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: Tabel V. 1 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh No. Kondisi Faktual Dan Isu Strategis KEBUTUHAN PENANGANAN Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi 1 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman terbangun Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Peningkatan dan perbaikan infrastruktur dasar permukiman 2 Masih adanya kesenjangan antar wilayah yang menjadi salah satu penyebab permukiman kumuh Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman Pemugaran, Peremajaan Peningkatan dan perbaikan infrastruktur dasar permukiman di seluruh wilayah Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman 3 Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni Pengawasan dan Pengendalian Penegakan kesesuaian perizinan bangunan rumah Pemugaran, Peremajaan Rehabilitasi/ perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan masyarakat dan pelayanan informasi dalam pembangunan rumah tidak layak huni jdih.pemalangkab.go.id/ 292 No. Kondisi Faktual Dan Isu Strategis KEBUTUHAN PENANGANAN Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi 4 Belum optimalnya penyediaan sistem drainase Pengawasan dan Pengendalian Penegakan kesesuaian kebijakan infrastruktur drainase Pemugaran, Peremajaan Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan 5 Kurangnya cakupan pelayanan air minum di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan standar kelayakan air minum Pemugaran, Peremajaan Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan penyediaan air minum Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi 6 Belum optimalnya penyediaan sistem pengelolaan air limbah Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah 7 Masih terdapat jalan lingkungan yang mengalami kerusakan Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan standar kelayakan jalan lingkungan Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan 8 Kurangnya penyediaan sistem pengelolaan persampahan Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan 9 Kurangnya kesadaran dalam penanggulangan bencana kebakaran Pengawasan dan Pengendalian Penegakan peraturan mengenai mitigasi bencana kebakaran Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 293 5.2 Konsep dan Staregi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dirumuskan berdasarkan 7 (tujuh) aspek kekumuhan di masing-masing kawasan. Adapun konsep dan strategi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: A. Kawasan Comal Tabel V. 2 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Comal Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 752 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman Pemugaran, Peremajaan Perbaikan ketidakteraturan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 415 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 3,706.0 0 Mete r Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 2657 Mete r Ketersediaan Akses Aman Air Minum 1,023.0 0 KK Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan jdih.pemalangkab.go.id/ 294 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 100.00 KK Pemberdayaa n Masyarakat Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0.74 Ha Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 2,311.0 0 Mete r Kualitas Konstruksi Drainase 1,282.0 0 Mete r Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 329.00 KK Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 459.00 KK 1586 KK jdih.pemalangkab.go.id/ 295 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1471 KK Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 351.00 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 600.00 Unit Sumber: Tim penyusun, 2025 B. Kawasan Pesisir Tabel V. 3 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir jdih.pemalangkab.go.id/ 296 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 450 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman Pemugaran, Permukima n Kembali Perbaikan ketidakteraturan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 272 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 620.00 Mete r Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pemugaran, Permukima n Kembali Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 7815.3 Mete r Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 187.00 KK Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Permukima n Kembali Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 1.00 KK jdih.pemalangkab.go.id/ 297 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 8,486.2 0 Mete r Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Permukima n Kembali Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase 2,268.0 0 Mete r Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 378.00 KK Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Permukima n Kembali Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 430.00 KK Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 1053 KK Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Permukima n Kembali Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1316 KK jdih.pemalangkab.go.id/ 298 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 269.00 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Permukima n Kembali Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 118.00 Unit Sumber: Tim penyusun, 2025 C. Kawasan Petarukan Tabel V. 4 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Petarukan Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 326 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman Pemugaran, Peremajaan Perbaikan ketidakteraturan bangunan 298 Unit jdih.pemalangkab.go.id/ 299 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 1,109.0 0 Mete r Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 3568 Mete r Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 564.00 KK Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 83.00 KK Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 1,795.0 0 Mete r Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase 3,903.0 0 Mete r Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak 216.00 KK Pemugaran, Peremajaan jdih.pemalangkab.go.id/ 300 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sesuai Standar Teknis Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 297 KK Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 1017 KK Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 837.00 KK Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 492.00 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 768.00 Unit Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 301 D. Kawasan Pusat Kota Pemalang Tabel V. 5 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 329.00 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman Pemugaran, Peremajaan Perbaikan ketidakteraturan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 318.00 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 485.00 Mete r Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 7,940.0 0 Mete r Ketersediaan Akses Aman Air Minum 443.00 KK Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan jdih.pemalangkab.go.id/ 302 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 163.00 KK Pemberdayaa n Masyarakat Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 7,637.4 1 Mete r Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase 3,819.9 1 Mete r Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 547.00 KK Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 679.00 KK Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 629.00 KK Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan jdih.pemalangkab.go.id/ 303 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 896.00 KK Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 139.00 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Sumber: Tim penyusun, 2025 E. Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 Tabel V. 6 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 298 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi Pemugaran Perbaikan ketidakteraturan bangunan jdih.pemalangkab.go.id/ 304 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 79 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 718.00 Mete r Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pemugaran Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 2811 Mete r Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 225.00 KK Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 63.00 KK Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 2,240.0 0 Mete r Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 305 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Kualitas Konstruksi Drainase 1,731.0 0 Mete r Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 119.00 KK Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 196 KK Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 305 KK Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 379 KK 142.00 Unit Pemugaran Perbaikan dan peningkatan sarana dan jdih.pemalangkab.go.id/ 306 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi prasarana proteksi kebakaran Sumber: Tim penyusun, 2025 F. Kawasan Pusat Kota Taman I Tabel V. 7 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Taman I Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 436.00 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman Pemugaran Perbaikan ketidakteraturan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 244 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni jdih.pemalangkab.go.id/ 307 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 2,450.0 0 Mete r Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pemugaran Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 7866.1 Mete r Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 1,023.0 0 KK Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 6 KK Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 4160 Mete r Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan Kualitas Konstruksi Drainase 1728 Mete r Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 366.00 KK Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah 512 KK jdih.pemalangkab.go.id/ 308 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 1,157.0 0 KK Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1594 KK Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 61.00 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 29.00 Unit Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 309 G. Kawasan Pusat Kota Taman II Tabel V. 8 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Taman II Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 508 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman Pemugaran, Peremajaan Perbaikan ketidakteraturan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 475.00 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 1,714.0 0 Mete r Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 4093.5 Mete r Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 1,136.0 0 KK Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan jdih.pemalangkab.go.id/ 310 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 1.00 KK Pemberdayaa n Masyarakat Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0.66 Ha Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 3,746.0 0 Mete r Kualitas Konstruksi Drainase 2,895.4 0 Mete r Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 759.00 KK Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 810.00 KK Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak 932.00 KK Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan jdih.pemalangkab.go.id/ 311 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Konsep Strategi Sesuai dengan persyaratan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1,545.0 0 KK Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 485.00 Unit Pemberdayaa n Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 831.00 Unit Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 312 Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang. Adapun program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: jdih.pemalangkab.go.id/ 313 jdih.pemalangkab.go.id/ 314 Tabel VI. 1 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh NO. KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS HASIL OVERVIEW KEBIJAKAN KEBUTUHAN PENANGANAN KONSEP STRATEGI PROGRAM KEGIATAN 1 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman terbangun
  66. 1.Penguatan kelompok masyarakat
  67. 2.Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumberdaya manusia
  68. 3.Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur. Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun 2 Masih adanya kesenjangan antar wilayah yang menjadi salah satu penyebab permukiman kumuh
  69. 1.Meningkatkan sinergitas pembangunan desa dan kota dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah
  70. 2.Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman Penyusunan regulasi berkaitan dengan pemerataan pembangunan agar tidak terdapat kesenjangan antar wilayah Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur dasar sesuai kebutuhan masing- masing wilayah 3 Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitas lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh Pengawasan dan Pengendalian Penegakan kesesuaian perizinan bangunan rumah Pengawasan dan pengendalian bangunan rumah di kawasan non permukiman Penegakan kesesuaian perizinan bangunan rumah di kawasan rawan bencana, sempadan sungai dan sempadan pantai, serta kawasan non permukiman lainnya jdih.pemalangkab.go.id/ 315 NO. KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS HASIL OVERVIEW KEBIJAKAN KEBUTUHAN PENANGANAN KONSEP STRATEGI PROGRAM KEGIATAN Penerapan aturan dan syarat teknis bangunan, seperti KDB, GSB, dsb Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan masyarakat dan pelayanan informasi dalam pembangunan rumah tidak layak huni Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni Sosialisasi mengenai standar bangunan rumah sesuai persayaratan teknis Pendampingan dalam pembangunan rumah layak huni 4 Belum optimalnya penyediaan sistem drainase Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Pengawasan dan Pengendalian Penegakan kesesuaian kebijakan infrastruktur drainase Penyusunan regulasi mengenai sistem drainase Pengendalian pembangunan di kawasan sempadan Pendataan ketersediaan infrastuktur drainase lingkungan 5 Kurangnya cakupan pelayanan air minum di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
  71. 1.Meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat diantaranya sanitasi dan air bersih
  72. 2.Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan standar kelayakan air minum Pemantauan berkala kualitas air minum Pemantauan standar terknis air minum yang layak Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum jdih.pemalangkab.go.id/ 316 NO. KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS HASIL OVERVIEW KEBIJAKAN KEBUTUHAN PENANGANAN KONSEP STRATEGI PROGRAM KEGIATAN 6 Belum optimalnya penyediaan sistem pengelolaan air limbah
  73. 1.Meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat diantaranya sanitasi dan air bersih
  74. 2.Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat 7 Masih terdapat jalan lingkungan yang mengalami kerusakan Pembangunan dan perbaikan jalan Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan standar kelayakan jalan lingkungan Pemantauan berkala kualitas jalan lingkungan Pemantauan berkala kondisi dan ketersediaan jalan lingkungan 8 Kurangnya penyediaan sistem pengelolaan persampahan
  75. 1.Peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3 R (reuse, reduce dan recycle);
  76. 2.Peningkatan pengelolaan sampah di tempat pengolahan akhir Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber Bank Sampah Daur Ulang sampah 9 Kurangnya kesadaran dalam penanggulangan bencana kebakaran Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan Pengawasan dan Pengendalian Penegakan peraturan Pemantaian kondisi sarana dan prasarana Pendataan ketersediaan sarana dan prasarana kebakaran jdih.pemalangkab.go.id/ 317 NO. KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS HASIL OVERVIEW KEBIJAKAN KEBUTUHAN PENANGANAN KONSEP STRATEGI PROGRAM KEGIATAN bencana, peningkatan mitigasi bencana, pelaksanaan rehab- rekon, peningkatan kapasitas relawan bencana dan peningkatan sarana prasarana penanganan bencana mengenai mitigasi bencana kebakaran proteksi kebakaran Pendataan kualitas sarana dan prasarana kebakaran Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana Peningkatan Kapasitas relawan bencana Sumber: Tim penyusun, 2025 Program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kabupaten Pemalang menjabarkan kebutuhan program dan kegiatan di masing-masing kawasan. Berikut adalah program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kabupaten Pemalang: A. Kawasan Comal Tabel VI. 2 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Comal Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 752 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman jdih.pemalangkab.go.id/ 318 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 415 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis Public campaign mengenai rumah layak huni Sosialisasi manfaat rumah layak huni Sosialisasi PBG Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 3,706.00 Meter Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 2657 Meter Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 1,023.00 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 100.00 KK Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait jdih.pemalangkab.go.id/ 319 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan pengelolaan infrastruktur air minum Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0.74 Ha Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase Ketidaktersediaan Drainase 2,311.00 Meter Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainaseKualitas Konstruksi Drainase 1,282.00 Meter Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 329.00 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 459.00 KK Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah jdih.pemalangkab.go.id/ 320 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 1586 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber Bank Sampah Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1471 KK Daur Ulang sampah Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 351.00 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 600.00 Unit Peningkatan Kapasitas relawan bencana Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 321 B. Kawasan Pesisir Tabel VI. 3 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 450 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 272 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis Public campaign mengenai rumah layak huni Sosialisasi manfaat rumah layak huni Sosialisasi PBG Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 620.00 Meter Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan 7815.3 Meter jdih.pemalangkab.go.id/ 322 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 187.00 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 1.00 KK Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 8,486.20 Meter Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase Kualitas Konstruksi Drainase 2,268.00 Meter Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase Sistem Pengelolaan Air 378.00 KK Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku jdih.pemalangkab.go.id/ 323 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Pengelolaan Air Limbah Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Komunal maupun Terpusat BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 430.00 KK Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 1053 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber Bank Sampah Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1316 KK Daur Ulang sampah Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan jdih.pemalangkab.go.id/ 324 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 269.00 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 118.00 Unit Peningkatan Kapasitas relawan bencana Sumber: Tim penyusun, 2025 C. Kawasan Petarukan Tabel VI. 4 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pestarukan jdih.pemalangkab.go.id/ 325 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 326 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 298 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis Public campaign mengenai rumah layak huni Sosialisasi manfaat rumah layak huni Sosialisasi PBG Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 1,109.00 Meter Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 3568 Meter Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 564.00 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non jdih.pemalangkab.go.id/ 326 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 83.00 KK Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 1,795.00 Meter Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase Kualitas Konstruksi Drainase 3,903.00 Meter Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 216.00 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air 297 KK Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat jdih.pemalangkab.go.id/ 327 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 1017 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 837.00 KK Bank Sampah Daur Ulang sampah Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 492.00 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 768.00 Unit Peningkatan Kapasitas relawan bencana jdih.pemalangkab.go.id/ 328 Sumber: Tim penyusun, 2025 D. Kawasan Pusat Kota Pemalang Tabel VI. 5 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 329.00 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 318.00 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis Public campaign mengenai rumah layak huni Sosialisasi manfaat rumah layak huni Sosialisasi PBG Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 485.00 Meter Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan 7,940.00 jdih.pemalangkab.go.id/ 329 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Meter Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 443.00 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 163.00 KK Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 7,637.41 Meter Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase Kualitas Konstruksi Drainase 3,819.91 Meter Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak 547.00 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku jdih.pemalangkab.go.id/ 330 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sesuai Standar Teknis Komunal maupun Terpusat BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 679.00 KK Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 629.00 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber Bank Sampah Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 896.00 KK Daur Ulang sampah Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan Ketidaktersediaan Prasarana 139.00 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan Peningkatan kesiapsiagaan bencana jdih.pemalangkab.go.id/ 331 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Proteksi Kebakaran Proteksi Kebakaran lembaga kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas relawan bencana Sumber: Tim penyusun, 2025 E. Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 Tabel VI. 6 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 298 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 79 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis Public campaign mengenai rumah layak huni Sosialisasi manfaat rumah layak huni Sosialisasi PBG jdih.pemalangkab.go.id/ 332 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 718.00 Meter Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 2811 Meter Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 225.00 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 63.00 KK Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 2,240.00 Meter Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase jdih.pemalangkab.go.id/ 333 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kualitas Konstruksi Drainase 1,731.00 Meter Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 119.00 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 196 KK Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 305 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber Bank Sampah jdih.pemalangkab.go.id/ 334 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 379 KK Daur Ulang sampah Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 142.00 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana Peningkatan Kapasitas relawan bencana Sumber: Tim penyusun, 2025 F. Kawasan Pusat Kota Taman I Tabel VI. 7 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Taman I Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 436.00 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman jdih.pemalangkab.go.id/ 335 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 244 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis Public campaign mengenai rumah layak huni Sosialisasi manfaat rumah layak huni Sosialisasi PBG Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 2,450.00 Meter Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 7866.1 Meter Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 1,023.00 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 6 KK Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait jdih.pemalangkab.go.id/ 336 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan pengelolaan infrastruktur air minum Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 4160 Meter Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase Kualitas Konstruksi Drainase 1728 Meter Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 366.00 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 512 KK Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah jdih.pemalangkab.go.id/ 337 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 1,157.00 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber Bank Sampah Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1594 KK Daur Ulang sampah Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 61.00 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 29.00 Unit Peningkatan Kapasitas relawan bencana Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 338 G. Kawasan Pusat Kota Taman II Tabel VI. 8 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Taman II Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 508 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman Sosialisasi manfaat rumah layak huni Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 475.00 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis Public campaign mengenai rumah layak huni Sosialisasi PBG Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 1,714.00 Meter Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan 4093.5 Meter jdih.pemalangkab.go.id/ 339 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 1,136.00 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 1.00 KK Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0.66 Ha Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase Ketidaktersediaan Drainase 3,746.00 Meter Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainaseKualitas Konstruksi Drainase 2,895.40 Meter jdih.pemalangkab.go.id/ 340 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 759.00 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 810.00 KK Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 932.00 KK Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1,545.00 KK Bank Sampah Daur Ulang sampah Penyusunan dan penyepakatan aturan jdih.pemalangkab.go.id/ 341 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan bersama mengenai pengelolaan persampahan Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 485.00 Unit Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan dan pelayanan informasi Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 831.00 Unit Peningkatan Kapasitas relawan bencana Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 342 6.2 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan Rencana Aksi terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh berisi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Penyusunan rencana aksi membutuhkan peran aktif berbagai stakeholder untuk mencapai penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam rencana aksi juga dijabarkan menegai kebutuhan biaya, rencana tahun pelaksanaan, sumber pendanaan, dan pelaku dalan program dan kegiatan. Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut: jdih.pemalangkab.go.id/ 343 Tabel VI. 9 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 1 Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun 7 Kawasan 5,000 35,000 APBD Kabupaten 2 Kesenjangan Antar Wilayah Penyusunan regulasi berkaitan dengan pemerataan pembangunan agar tidak terdapat kesenjangan antar wilayah Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur dasar sesuai kebutuhan masing-masing wilayah 1 Dokumen 100,000 100,000 APBD Kabupaten 3 Bangunan Gedung Pengawasan dan pengendalian bangunan rumah di kawasan non permukiman Penegakan kesesuaian perizinan bangunan rumah di kawasan rawan bencana, sempadan sungai dan sempadan pantai, serta kawasan non permukiman lainnya 1 ls 25,000 25,000 APBD Kabupaten 4 Penerapan aturan dan syarat teknis bangunan, seperti KDB, GSB, dsb 1 ls 25,000 25,000 APBD Kabupaten 5 Peningkatan kesadaran Sosialisasi mengenai standar bangunan 1 ls 25,000 25,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 344 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni rumah sesuai persayaratan teknis 6 Pendampingan dalam pembangunan rumah layak huni 7 ls 10,000 70,000 APBD Kabupaten 7 Drainase Lingkungan Penyusunan regulasi mengenai sistem drainase Penyusunan Masaterplan Drainase 1 Dokumen 50,000 50,000 APBD Kabupaten 8 Pendataan ketersediaan infrastuktur drainase lingkungan 1 Dokumen 50,000 50,000 APBD Kabupaten 9 Penyediaan Air Minum Pemantauan berkala kualitas air minum Pemantauan standar terknis air minum yang layak 1 ls 50,000 50,000 APBD Kabupaten 10 Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum 7 Kawasan 5,000 35,000 APBD Kabupaten 11 Pengelolaan Air Limbah Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) 7 Kawasan 5,000 35,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 345 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 12 Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat 7 Kawasan 5,000 35,000 APBD Kabupaten 13 Jalan Lingkungan Pemantauan berkala kualitas jalan lingkungan Pemantauan berkala kondisi dan ketersediaan jalan lingkungan 5 ls 30,000 150,000 APBD Kabupaten 14 Pengelolaan Persampahan Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya 7 Kawasan 5,000 35,000 APBD Kabupaten 15 Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber 7 Kawasan 5,000 35,000 APBD Kabupaten 16 Bank Sampah 7 Kawasan 5,000 35,000 APBD Kabupaten. Swasta 17 Daur Ulang sampah 7 Kawasan 5,000 35,000 APBD Kabupaten. Swasta 18 Proteksi Kebakaran Pemantauan kondisi sarana dan prasarana proteksi kebakaran Pendataan ketersediaan sarana dan prasarana kebakaran 1 ls 25,000 25,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 346 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 19 Pendataan kualitas sarana dan prasarana kebakaran 1 ls 25,000 25,000 APBD Kabupaten 20 Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana 7 Kawasan 15,000 105,000 APBD Kabupaten 21 Peningkatan Kapasitas relawan bencana 7 Kawasan 15,000 105,000 APBD Kabupaten Sumber: Tim penyusun, 2025 Selain rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota, disusun pula rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menangani masing-masing kawasan di Kabupaten Pemalang. Berikut adalah rencana aksi pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh Skala Kawasan di Kabupaten Pemalang: A. Kawasan Comal Tabel VI. 10 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Comal No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol . Sat . Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkanny a, yaitu di peruntukan 5 ls 5,000 25,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 347 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol . Sat . Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V kawasan permukiman 2 Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Public campaign mengenai rumah layak huni Sosialisasi manfaat rumah layak huni 5 ls 5,000 25,000 APBD Kabupaten 3 Sosialisasi PBG 5 ls 5,000 25,000 APBD Kabupaten 4 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten , Masyaraka t 5 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten , Masyaraka t jdih.pemalangkab.go.id/ 348 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol . Sat . Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 6 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten 7 Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten , Masyaraka t 8 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampua n Mengalirkan Limpasan Air Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten , Masyaraka t jdih.pemalangkab.go.id/ 349 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol . Sat . Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 9 Ketidaktersediaan Drainase Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten , Masyaraka t APBD Kabupaten Kualitas Konstruksi Drainase 10 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) 5 ls 5,000 25,000 APBD Kabupaten 11 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat 5 ls 5,000 25,000 APBD Kabupaten , Masyaraka t 12 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 350 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol . Sat . Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 13 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya 5 ls 5,000 25,000 APBD Kabupaten 14 Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber 5 ls 5,000 25,000 APBD Kabupaten , Swasta 15 Bank Sampah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten , Swasta 16 Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Daur Ulang sampah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten , Masyaraka t 17 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 351 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol . Sat . Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 18 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaa n Prasarana Proteksi Kebakaran Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten 19 Ketidaktersediaa n Sarana Proteksi Kebakaran Peningkatan Kapasitas relawan bencana 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten Sumber: Tim penyusun, 2025 B. Kawasan Pesisir Tabel VI. 11 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pesisir No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman 3 ls 5,000 15,000 APBD Kabupaten 2 Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Public campaign mengenai rumah layak huni Sosialisasi manfaat rumah layak huni 3 ls 5,000 15,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 352 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 3 Sosialisasi PBG 3 ls 5,000 15,000 APBD Kabupaten 4 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 5 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 6 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 353 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 7 Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 8 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 9 Kualitas Konstruksi Drainase Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 10 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) 3 ls 5,000 15,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 354 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 11 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis maupun Terpusat Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat 3 ls 5,000 15,000 APBD Kabupaten 12 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 13 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya 3 ls 5,000 15,000 APBD Kabupaten 14 Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber 3 ls 5,000 15,000 APBD Kabupaten 15 Bank Sampah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 355 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 16 Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Daur Ulang sampah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Swasta 17 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 18 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten 19 Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Peningkatan Kapasitas relawan bencana 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten Sumber: Tim penyusun, 2025 C. Kawasan Petarukan Tabel VI. 12 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Petarukan No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 356 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V sesuai dengan peruntukannya yaitu di peruntukan kawasan permukiman 2 Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Public campaign mengenai rumah layak huni Sosialisasi manfaat rumah layak huni 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten 3 Sosialisasi PBG 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten 4 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 5 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 6 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 357 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum 7 Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 8 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 9 Kualitas Konstruksi Drainase Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat jdih.pemalangkab.go.id/ 358 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 10 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten 11 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten 12 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten 13 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 14 Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 359 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 15 Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Bank Sampah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten 16 Daur Ulang sampah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Swasta 17 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Swasta 18 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 19 Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Peningkatan Kapasitas relawan bencana 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten Sumber: Tim penyusun, 2025 D. Kawasan Pusat Kota Pemalang Tabel VI. 13 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pusat Kota Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 360 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteratur an Bangunan Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya , yaitu di peruntukan kawasan permukiman 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten 2 Ketidaksesuaia n dengan Persy Teknis Bangunan Public campaign mengenai rumah layak huni Sosialisasi manfaat rumah layak huni 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten 3 Sosialisasi PBG 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten 4 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 5 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat jdih.pemalangkab.go.id/ 361 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V rutin jalan lingkungan 6 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten 7 Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 8 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersedi aan Drainase Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat jdih.pemalangkab.go.id/ 362 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 9 Kualitas Konstruksi Drainase Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 10 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten 11 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten 12 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 363 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 13 Kondisi Pengelolaan Persampah an Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 14 Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten 15 Bank Sampah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten 16 Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Daur Ulang sampah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Swasta 17 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Swasta 18 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersedi aan Prasarana Peningkatan keberdayaaan Peningkatan kesiapsiagaan bencana 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat jdih.pemalangkab.go.id/ 364 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 19 Proteksi Kebakaran lembaga kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas relawan bencana 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten Sumber: Tim penyusun, 2025 E. Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 Tabel VI. 14 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten 2 Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Public campaign mengenai rumah layak huni Sosialisasi manfaat rumah layak huni 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten 3 Sosialisasi PBG 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 365 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 4 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 5 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 6 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten 7 Tidak terpenuhinya Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat jdih.pemalangkab.go.id/ 366 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V Kebutuhan Air Minum pengelolaan infrastruktur air minum 8 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 9 Kualitas Konstruksi Drainase Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 10 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten 11 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 367 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 12 Persyaratan Teknis Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten 13 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 14 Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber 2 ls 5,000 10,000 APBD Kabupaten 15 Bank Sampah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten 16 Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Daur Ulang sampah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Swasta 17 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 368 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V pengelolaan persampahan 18 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 19 Peningkatan Kapasitas relawan bencana 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten Sumber: Tim penyusun, 2025 F. Kawasan Pusat Kota Taman I Tabel VI. 15 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pusat Kota Taman I No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman 4 ls 5,000 20,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 369 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 2 Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Public campaign mengenai rumah layak huni Sosialisasi manfaat rumah layak huni 4 ls 5,000 20,000 APBD Kabupaten 3 Sosialisasi PBG 4 ls 5,000 20,000 APBD Kabupaten 4 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 5 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 6 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 370 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V pengelolaan air minum 7 Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 8 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 9 Kualitas Konstruksi Drainase Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 10 Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS 4 ls 5,000 20,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 371 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sesuai Standar Teknis Komunal maupun Terpusat (Buang Air Besar Sembarangan) 11 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat 4 ls 5,000 20,000 APBD Kabupaten 12 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten 13 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya 4 ls 5,000 20,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 14 Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber 4 ls 5,000 20,000 APBD Kabupaten 15 Bank Sampah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 372 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 16 Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Daur Ulang sampah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Swasta 17 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Swasta 18 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 19 Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Peningkatan Kapasitas relawan bencana 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten Sumber: Tim penyusun, 2025 G. Kawasan Pusat Kota Taman II Tabel VI. 16 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pusat Kota Taman II jdih.pemalangkab.go.id/ 373 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman 5 ls 5,000 25,000 APBD Kabupaten 2 Sosialisasi manfaat rumah layak huni 5 ls 5,000 25,000 APBD Kabupaten 3 Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Public campaign mengenai rumah layak huni Sosialisasi PBG 5 ls 5,000 25,000 APBD Kabupaten 4 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 5 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat jdih.pemalangkab.go.id/ 374 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V rutin jalan lingkungan 6 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten 7 Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 8 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat jdih.pemalangkab.go.id/ 375 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 9 Ketidaktersediaan Drainase Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 10 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) 5 ls 5,000 25,000 APBD Kabupaten 11 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat 5 ls 5,000 25,000 APBD Kabupaten 12 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten 13 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Peningkatan keberdayaaan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang 5 ls 5,000 25,000 APBD Kabupaten, Masyarakat jdih.pemalangkab.go.id/ 376 No. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V dengan persyaratan Teknis lembaga kemasyarakatan sampah pada tempatnya 14 Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber 5 ls 5,000 25,000 APBD Kabupaten 15 Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Bank Sampah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten 16 Daur Ulang sampah 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Swasta 17 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Swasta 18 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten, Masyarakat 19 Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Peningkatan Kapasitas relawan bencana 1 ls 10,000 10,000 APBD Kabupaten Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 377 6.3 Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Memorandum Program merupakan rencana program yang akan dilaksanakan dalam penanganan perumahan kumuh secara bersama oleh seluruh stakeholders. Dalam memorandum program akan dijelaskan secara menyeluruh mengenai program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh sesuai dengan masing-masing aspek kekumuhan. Indikasi kebutuhan biaya, tahun penganggaran, sumber pendanaan, serta penanggung jawab pelaksanaan kegiatan juga akan dibahas pada bagian ini. Berikut adalah Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang: jdih.pemalangkab.go.id/ 378 Tabel VI. 17MemorandumProgramPencegahanTerhadapTumbuhdanBerkembangnya PerumahanKumuhdanPermukimanKumuhKabupatenPemalang Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. SKALAKABUPATENPEMALANG PemberdayaanMasyarakat Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun 7 Kawasa n 5,000 35,000 17,500 17,500 35,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang KesenjanganAntarWilayah Penyusunan regulasi berkaitandengan pemerataan pembangunan agar tidak terdapat kesenjangan antarwilayah Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur dasar sesuai kebutuhan masing- masing wilayah 1 Dokume n 100,000 100,000 100,000 100,00 0 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang BangunanGedung Pengawasandan pengendalian bangunan rumah di kawasannon permukiman Penegakan kesesuaian perizinan bangunan rumahdi kawasan rawan bencana, sempadan sungai dan sempadan pantai, serta kawasannon permukiman lainnya 1 ls 25,000 25,000 12,500 12,500 25,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang - BPN Penerapan aturandan syarat teknis bangunan, seperti KDB, GSB, dsb 1 ls 25,000 25,000 12,500 12,500 25,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang - BPN Peningkatan kesadaran Sosialisasi mengenai 1 ls 25,000 25,000 25,000 25,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan jdih.pemalangkab.go.id/ 379 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. masyarakat dalam pemenuhan rumahsehat dan lingkunganyang layakhuni standar bangunan rumahsesuai persayaratan teknis PermukimanKab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang Pendampinga ndalam pembangunan rumah layak huni 7 ls 10,000 70,000 35,000 35,000 70,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang Drainase Lingkungan Penyusunan regulasi mengenai sistem drainase Penyusunan Masaterplan Drainase 1 Dokume n 50,000 50,000 25,000 25,000 50,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang Pendataan ketersediaan infrastuktur drainase lingkungan 1 Dokume n 50,000 50,000 25,000 25,000 50,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang PenyediaanAirMinum Pemantauan berkala kualitas airminum Pemantauan standar terknis air minumyang layak 1 ls 50,000 50,000 50,000 50,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang Pembinaan pengelolaanair minumnon PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layananair minumNon PDAMuntuk melakukan koordinasi dan pengelolaan airminum 7 Kawasa n 5,000 35,000 17,500 17,500 35,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang PengelolaanAir Limbah Pembinaan SistemSanitasi Individu, Komunal Sosialisasi untuk meninggalkan perilakuBABS (BuangAir 7 Kawasa n 5,000 35,000 35,000 35,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Dinas Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 380 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. maupun Terpusat Besar Sembarangan) Hidup Kab. Pemalang Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbahyang sehat 7 Kawasa n 5,000 35,000 35,000 35,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang JalanLingkungan Pemantauan berkala kualitas jalan lingkungan Pemantauan berkala kondisi dan ketersediaan jalan lingkungan 5 ls 30,000 150,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,00 0 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang PengelolaanPersampahan Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi danedukasi pentingnya membuang sampahpada tempatnya 7 Kawasa n 5,000 35,000 35,000 35,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Sosialisasi danedukasi pemilahan sampahdari sumber 7 Kawasa n 5,000 35,000 35,000 35,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang BankSampah 7 Kawasa n 5,000 35,000 17,500 17,500 30,000 5,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta DaurUlang sampah 7 Kawasa n 5,000 35,000 8,750 8,750 8,750 8,750 30,000 5,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 381 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta Proteksi Kebakaran Pemantauan kondisi sarana danprasarana proteksi kebakaran Pendataan ketersediaan saranadan prasarana kebakaran 1 ls 25,000 25,000 25,000 25,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang Pendataan kualitas saranadan prasarana kebakaran 1 ls 25,000 25,000 25,000 25,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana 7 Kawasa n 15,000 105,000 52,500 52,500 105,00 0 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang Peningkatan Kapasitas relawan bencana 7 Kawasa n 15,000 105,000 52,500 52,500 105,00 0 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang SKALAKAWASAN
  77. 1.KawasanComal Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteratur anBangunan Public campaign mengenai pendirian permukimandi kawasanyang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkann ya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman 5 ls 5,000 25,000 25,000 25,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang Ketidaksesuaia ndenganPersy Teknis Bangunan Public campaign mengenai rumah layakhuni Sosialisasi manfaat rumah layak huni 5 ls 5,000 25,000 25,000 25,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang Sosialisasi PBG 5 ls 5,000 25,000 25,000 25,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 382 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatandan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Penyediaan AirMinum Ketersediaan AksesAman AirMinum Pembinaan pengelolaanair minumnon PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layananair minumNon PDAMuntuk melakukan koordinasi dan pengelolaan airminum 1 ls 10,000 10,000 5,000 5,000 10,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang Tidak terpenuhinya KebutuhanAir Minum Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur airminum 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampu anMengalirkan LimpasanAir Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat jdih.pemalangkab.go.id/ 383 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. pemeliharaan infrastruktur drainase Ketidaktersedia anDrainase Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kualitas Konstruksi Drainase Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem PengelolaanAir LimbahTidak Sesuai Standar Teknis Pembinaan SistemSanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilakuBABS (BuangAir Besar Sembarangan) 5 ls 5,000 25,000 25,000 25,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Prasaranadan Sarana PengelolaanAir LimbahTidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbahyang sehat 5 ls 5,000 25,000 25,000 25,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Pengelolaan Persampaha n Prasaranadan Sarana Persampahan TidakSesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi danedukasi pentingnya membuang sampahpada tempatnya 5 ls 5,000 25,000 25,000 25,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Sosialisasi danedukasi pemilahan sampahdari sumber 5 ls 5,000 25,000 25,000 25,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang BankSampah 1 ls 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 4,000 - Dinas Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 384 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. Hidup Kab. Pemalang - Swasta Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis DaurUlang sampah 1 ls 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 4,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersedia anPrasarana Proteksi Kebakaran Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana 1 ls 10,000 10,000 10,000 10,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang Ketidaktersedia anSarana Proteksi Kebakaran Peningkatan Kapasitas relawan bencana 1 ls 10,000 10,000 10,000 10,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
  78. 2.KawasanPesisir Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteratur anBangunan Public campaign mengenai pendirian permukimandi kawasanyang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkann ya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman 3 ls 5,000 15,000 15,000 15,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang Ketidaksesuaia ndenganPersy Teknis Bangunan Public campaign mengenai rumah layakhuni Sosialisasi manfaat rumah layak huni 3 ls 5,000 15,000 15,000 15,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang Sosialisasi PBG 3 ls 5,000 15,000 15,000 15,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 385 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatandan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Penyediaan AirMinum Ketersediaan AksesAman AirMinum Pembinaan pengelolaanair minumnon PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layananair minumNon PDAMuntuk melakukan koordinasi dan pengelolaan airminum 1 ls 10,000 10,000 5,000 5,000 10,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang Tidak terpenuhinya KebutuhanAir Minum Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur airminum 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersedia anDrainase Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat jdih.pemalangkab.go.id/ 386 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. pemeliharaan infrastruktur drainase Kualitas Konstruksi Drainase Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem PengelolaanAir LimbahTidak Sesuai Standar Teknis Pembinaan SistemSanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilakuBABS (BuangAir Besar Sembarangan) 3 ls 5,000 15,000 15,000 15,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Prasaranadan Sarana PengelolaanAir LimbahTidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbahyang sehat 3 ls 5,000 15,000 15,000 15,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Pengelolaan Persampaha n Prasaranadan Sarana Persampahan TidakSesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi danedukasi pentingnya membuang sampahpada tempatnya 3 ls 5,000 15,000 15,000 15,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Sosialisasi danedukasi pemilahan sampahdari sumber 3 ls 5,000 15,000 15,000 15,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang BankSampah 1 ls 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 4,000 - Dinas Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 387 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. Hidup Kab. Pemalang - Swasta Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis DaurUlang sampah 1 ls 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 4,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersedia anPrasarana Proteksi Kebakaran Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana 1 ls 10,000 10,000 10,000 10,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang Ketidaktersedia anSarana Proteksi Kebakaran Peningkatan Kapasitas relawan bencana 1 ls 10,000 10,000 10,000 10,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
  79. 3.KawasanPesisir Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteratur anBangunan Public campaign mengenai pendirian permukimandi kawasanyang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkann ya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang Ketidaksesuaia ndenganPersy Teknis Bangunan Public campaign mengenai rumah layakhuni Sosialisasi manfaat rumah layak huni 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang Sosialisasi PBG 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 388 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatandan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Penyediaan AirMinum Ketersediaan AksesAman AirMinum Pembinaan pengelolaanair minumnon PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layananair minumNon PDAMuntuk melakukan koordinasi dan pengelolaan airminum 1 ls 10,000 10,000 5,000 5,000 10,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang Tidak terpenuhinya KebutuhanAir Minum Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur airminum 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersedia anDrainase Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat jdih.pemalangkab.go.id/ 389 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. pemeliharaan infrastruktur drainase Kualitas Konstruksi Drainase Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem PengelolaanAir LimbahTidak Sesuai Standar Teknis Pembinaan SistemSanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilakuBABS (BuangAir Besar Sembarangan) 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Prasaranadan Sarana PengelolaanAir LimbahTidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbahyang sehat 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Pengelolaan Persampaha n Prasaranadan Sarana Persampahan TidakSesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi danedukasi pentingnya membuang sampahpada tempatnya 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Sosialisasi danedukasi pemilahan sampahdari sumber 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Sistem Pengelolaan BankSampah 1 ls 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 4,000 - Dinas Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 390 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Hidup Kab. Pemalang - Swasta DaurUlang sampah 1 ls 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 4,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersedia anPrasarana Proteksi Kebakaran Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana 1 ls 10,000 10,000 10,000 10,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang Ketidaktersedia anSarana Proteksi Kebakaran Peningkatan Kapasitas relawan bencana 1 ls 10,000 10,000 10,000 10,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
  80. 4.KawasanPusat Kota Pemalang Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteratur anBangunan Public campaign mengenai pendirian permukimandi kawasanyang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkann ya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang Ketidaksesuaia ndenganPersy Teknis Bangunan Public campaign mengenai rumah layakhuni Sosialisasi manfaat rumah layak huni 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang Sosialisasi PBG 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 391 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatandan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Penyediaan AirMinum Ketersediaan AksesAman AirMinum Pembinaan pengelolaanair minumnon PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layananair minumNon PDAMuntuk melakukan koordinasi dan pengelolaan airminum 1 ls 10,000 10,000 5,000 5,000 10,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang Tidak terpenuhinya KebutuhanAir Minum Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur airminum 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersedia anDrainase Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat jdih.pemalangkab.go.id/ 392 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. Kualitas Konstruksi Drainase Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem PengelolaanAir LimbahTidak Sesuai Standar Teknis Pembinaan SistemSanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilakuBABS (BuangAir Besar Sembarangan) 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Prasaranadan Sarana PengelolaanAir LimbahTidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbahyang sehat 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah 1 ls 10,000 10,000 10,000 10,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Kondisi Pengelolaan Persampaha n Prasaranadan Sarana Persampahan TidakSesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi danedukasi pentingnya membuang sampahpada tempatnya 2 ls 5,000 10,000 10,000 9,500 500 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat Sosialisasi danedukasi pemilahan sampahdari sumber 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang BankSampah 1 ls 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 4,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 393 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis DaurUlang sampah 1 ls 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 4,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersedia anPrasarana Proteksi Kebakaran Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana 1 ls 10,000 10,000 10,000 10,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang Peningkatan Kapasitas relawan bencana 1 ls 10,000 10,000 10,000 10,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
  81. 5.KawasanPusat Kota Pemalang 2 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteratur anBangunan Public campaign mengenai pendirian permukimandi kawasanyang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkann ya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang Ketidaksesuaia ndenganPersy Teknis Bangunan Public campaign mengenai rumah layakhuni Sosialisasi manfaat rumah layak huni 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang Sosialisasi PBG 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatandan Penyusunan dan penyepakatan aturan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 394 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. Pemeliharaan (KPP) bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan - Masyarakat Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Penyediaan AirMinum Ketersediaan AksesAman AirMinum Pembinaan pengelolaanair minumnon PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layananair minumNon PDAMuntuk melakukan koordinasi dan pengelolaan airminum 1 ls 10,000 10,000 5,000 5,000 10,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang Tidak terpenuhinya KebutuhanAir Minum Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur airminum 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersedia anDrainase Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat jdih.pemalangkab.go.id/ 395 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. Kualitas Konstruksi Drainase Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem PengelolaanAir LimbahTidak Sesuai Standar Teknis Pembinaan SistemSanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilakuBABS (BuangAir Besar Sembarangan) 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Prasaranadan Sarana PengelolaanAir LimbahTidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbahyang sehat 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah 1 ls 10,000 10,000 10,000 10,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Kondisi Pengelolaan Persampaha n Prasaranadan Sarana Persampahan TidakSesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi danedukasi pentingnya membuang sampahpada tempatnya 2 ls 5,000 10,000 10,000 9,500 500 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat Sosialisasi danedukasi pemilahan sampahdari sumber 2 ls 5,000 10,000 10,000 10,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang BankSampah 1 ls 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 4,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 396 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis DaurUlang sampah 1 ls 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 4,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersedia anPrasarana Proteksi Kebakaran Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana 1 ls 10,000 10,000 10,000 10,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang Peningkatan Kapasitas relawan bencana 1 ls 10,000 10,000 10,000 10,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
  82. 6.KawasanPusat Kota Taman I Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteratur anBangunan Public campaign mengenai pendirian permukimandi kawasanyang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkann ya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman 4 ls 5,000 20,000 20,000 20,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang Ketidaksesuaia ndenganPersy Teknis Bangunan Public campaign mengenai rumah layakhuni Sosialisasi manfaat rumah layak huni 4 ls 5,000 20,000 20,000 20,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang Sosialisasi PBG 4 ls 5,000 20,000 20,000 20,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang Cakupan Pelayanan Optimalisasi kinerja Kelompok Penyusunan dan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan jdih.pemalangkab.go.id/ 397 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. Kondisi Jalan Lingkungan Jalan Lingkungan Pemanfaatandan Pemeliharaan (KPP) penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Penyediaan AirMinum Ketersediaan AksesAman AirMinum Pembinaan pengelolaanair minumnon PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layananair minumNon PDAMuntuk melakukan koordinasi dan pengelolaan airminum 1 ls 10,000 10,000 5,000 5,000 10,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang Tidak terpenuhinya KebutuhanAir Minum Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur airminum 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang -Masyarakat Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersedia anDrainase Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat jdih.pemalangkab.go.id/ 398 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. infrastruktur drainase Kualitas Konstruksi Drainase Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem PengelolaanAir LimbahTidak Sesuai Standar Teknis Pembinaan SistemSanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilakuBABS (BuangAir Besar Sembarangan) 4 ls 5,000 20,000 20,000 20,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Prasaranadan Sarana PengelolaanAir LimbahTidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbahyang sehat 4 ls 5,000 20,000 20,000 20,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah 1 ls 10,000 10,000 10,000 10,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Kondisi Pengelolaan Persampaha n Prasaranadan Sarana Persampahan TidakSesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi danedukasi pentingnya membuang sampahpada tempatnya 4 ls 5,000 20,000 20,000 19,000 1,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat Sosialisasi danedukasi pemilahan sampahdari sumber 4 ls 5,000 20,000 20,000 20,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang BankSampah 1 ls 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 4,000 - Dinas Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 399 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. Hidup Kab. Pemalang - Swasta Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis DaurUlang sampah 1 ls 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 4,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersedia anPrasarana Proteksi Kebakaran Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana 1 ls 10,000 10,000 10,000 10,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang Ketidaktersedia anSarana Proteksi Kebakaran Peningkatan Kapasitas relawan bencana 1 ls 10,000 10,000 10,000 10,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
  83. 7.KawasanPusat Kota Taman II Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteratur anBangunan Public campaign mengenai pendirian permukimandi kawasanyang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkann ya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman 5 ls 5,000 25,000 25,000 25,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang Sosialisasi manfaat rumah layak huni 5 ls 5,000 25,000 25,000 25,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang Ketidaksesuaia ndenganPersy Teknis Bangunan Public campaign mengenai rumah layakhuni Sosialisasi PBG 5 ls 5,000 25,000 25,000 25,000 - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 400 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatandan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Penyediaan AirMinum Ketersediaan AksesAman AirMinum Pembinaan pengelolaanair minumnon PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layananair minumNon PDAMuntuk melakukan koordinasi dan pengelolaan airminum 1 ls 10,000 10,000 5,000 5,000 10,000 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang Tidak terpenuhinya KebutuhanAir Minum Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur airminum 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampu anMengalirkan LimpasanAir Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat jdih.pemalangkab.go.id/ 401 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. pemeliharaan infrastruktur drainase Ketidaktersedia anDrainase Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - DinasPerumahan Dan Kawasan PermukimanKab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem PengelolaanAir LimbahTidak Sesuai Standar Teknis Pembinaan SistemSanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilakuBABS (BuangAir Besar Sembarangan) 5 ls 5,000 25,000 25,000 25,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Prasaranadan Sarana PengelolaanAir LimbahTidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbahyang sehat 5 ls 5,000 25,000 25,000 25,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah 1 ls 10,000 10,000 10,000 9,500 500 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Pengelolaan Persampaha n Prasaranadan Sarana Persampahan TidakSesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi danedukasi pentingnya membuang sampahpada tempatnya 5 ls 5,000 25,000 25,000 25,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Sosialisasi danedukasi pemilahan sampahdari sumber 5 ls 5,000 25,000 25,000 25,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Sistem Pengelolaan BankSampah 1 ls 10,000 10,000 10,000 10,000 - Dinas Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 402 Aspek Program Kegiatan Vol, Satuan Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) PenanggungJawab I II III IV V APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Masy. Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Hidup Kab. Pemalang DaurUlang sampah 1 ls 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 4,000 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan 1 ls 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 9,500 500 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersedia anPrasarana Proteksi Kebakaran Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana 1 ls 10,000 10,000 10,000 10,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang Ketidaktersedia anSarana Proteksi Kebakaran Peningkatan Kapasitas relawan bencana 1 ls 10,000 10,000 10,000 10,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang Sumber: Timpenyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 403 Secara umum, program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang dilakukan dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh beserta infrastrukturnya. Namun di beberapa kasus, disusun kegiatan pembangunan baru untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar permukiman. Matriks program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kota di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut: jdih.pemalangkab.go.id/ 404 Tabel VII. 1 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh NO. KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS KEBUTUHAN PENANGANAN LOKASIPENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KONSEP STRATEGI PROGRAM KEGIATAN 1 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman terbangun Pemugaran, Peremajaan Peningkatan dan perbaikan infrastruktur dasar permukiman Pemenuhan dan peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman berupa air bersih, air limbah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan persampahan
  84. 1.Pemenuhan cakupan pelayanan air bersih
  85. 2.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air limbah
  86. 3.Peningkatan cakupan dan kualitas jalan lingkungan
  87. 4.Peningkatan cakupan dan kualitas drainase lingkungan
  88. 5.Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan 7 Kawasan 2 Masih adanya kesenjangan antar wilayah yang menjadi salah satu penyebab permukiman kumuh Pemugaran, Peremajaan Peningkatan dan perbaikan infrastruktur dasar permukiman di seluruh wilayah Peningkatan penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Penataan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 7 Kawasan Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman Peremajaan permukiman sesuai standard teknis permukiman layak huni Pembangunan RTLH 7 Kawasan 3 Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni Pemugaran, Peremajaan Rehabilitasi/ perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Peningkatan kualitas bangunan RTLH Fasilitasi rehabilitasi/ perbaikan RTLH 7 Kawasan Pengelolaan kawasan sekitar sungai Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar sungai - Kawasan Comal, - Kawasan Pusat Kota Taman I, - Kawasan Pusat Kota Taman II jdih.pemalangkab.go.id/ 405 NO. KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS KEBUTUHAN PENANGANAN LOKASIPENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KONSEP STRATEGI PROGRAM KEGIATAN Penertiban bangunan di sekitar sungai 7 Kawasan 4 Belum optimalnya penyediaan sistem drainase Pemugaran, Peremajaan Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan sumur resapan 7 Kawasan Penyediaan rumah pompa dan pompa 7 Kawasan Pembangunan tanggul sungai 7 Kawasan Normalisasi sungai - Kawasan Comal, - Kawasan Pusat Kota Taman I, - Kawasan Pusat Kota Taman II Pembangunan saluran drainase baru 7 Kawasan Perbaikan saluran drainase 7 Kawasan 5 Kurangnya cakupan pelayanan air minum di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Pemugaran, Peremajaan Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan penyediaan air minum Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Penambahan Sambungan Rumah (SR) 7 Kawasan Subsidi Tarif Air Bersih 7 Kawasan 6 Belum optimalnya penyediaan sistem pengelolaan air limbah Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga 7 Kawasan Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal 7 Kawasan jdih.pemalangkab.go.id/ 406 NO. KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS KEBUTUHAN PENANGANAN LOKASIPENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KONSEP STRATEGI PROGRAM KEGIATAN 7 Masih terdapat jalan lingkungan yang mengalami kerusakan Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 7 Kawasan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 7 Kawasan 8 Kurangnya penyediaan sistem pengelolaan persampahan Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga 7 Kawasan Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 7 Kawasan Pembangunan TPS 7 Kawasan 9 Kurangnya kesadaran dalam penanggulangan bencana kebakaran Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api 7 Kawasan Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 407 7.2 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas Program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kabupaten Pemalang menjabarkan kebutuhan program dan kegiatan di masing-masing kawasan. Berikut adalah program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kabupaten Pemalang: jdih.pemalangkab.go.id/ 408 A. Kawasan Comal Tabel VII. 2 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Comal Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 752 Unit Pemugaran, Peremajaan Perbaikan ketidakteratur an bangunan Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 415 Unit Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 3,706.0 0 Mete r Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 2657 Mete r Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 1,023.0 0 KK Pemugaran, Peremajaan Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 100.00 KK Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih jdih.pemalangkab.go.id/ 409 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0.74 Ha Pemugaran, Peremajaan Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru Ketidaktersediaan Drainase 2,311.0 0 Mete r Perbaikan konstruksi saluran drainase Kualitas Konstruksi Drainase 1,282.0 0 Mete r Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 329.00 KK Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 459.00 KK Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal Kondisi Pengelolaan Persampaha n Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan 1586 KK Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) jdih.pemalangkab.go.id/ 410 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan persyaratan Teknis Pembangunan TPS Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1471 KK Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 351.00 Unit Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 600.00 Unit Sumber: Tim penyusun, 2025 B. Kawasan Pesisir Tabel VII. 3 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 450 Unit Pemugaran, Permukiman Kembali Perbaikan ketidakteratur an bangunan Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan 272 Unit jdih.pemalangkab.go.id/ 411 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 620.00 Mete r Pemugaran, Permukiman Kembali Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 7815.3 Mete r Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 187.00 KK Pemugaran, Permukiman Kembali Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 1.00 KK Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 8,486.2 0 Mete r Pemugaran, Permukiman Kembali Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru Kualitas Konstruksi Drainase 2,268.0 0 Mete r Perbaikan konstruksi saluran drainase Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak 378.00 KK Pemugaran, Permukiman Kembali Perbaikan dan peningkatan kualitas Pembangunan Jamban Rumah Tangga jdih.pemalangkab.go.id/ 412 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sesuai Standar Teknis penyediaan sistem pengelolaan air limbah Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 430.00 KK Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal Kondisi Pengelolaan Persampaha n Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 1053 KK Pemugaran, Permukiman Kembali Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1316 KK Ketidaktersediaan Prasarana 269.00 Unit Perbaikan dan peningkatan jdih.pemalangkab.go.id/ 413 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Proteksi Kebakaran Proteksi Kebakaran Pemugaran, Permukiman Kembali sarana dan prasarana proteksi kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 118.00 Unit Sumber: Tim penyusun, 2025 C. Kawasan Petarukan Tabel VII. 4 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Petarukan Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 326 Unit Pemugaran, Peremajaan Perbaikan ketidakteratur an bangunan Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 298 Unit Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 1,109.0 0 Mete r Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 3568 Mete r Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 414 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 564.00 KK Pemugaran, Peremajaan Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 83.00 KK Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 1,795.0 0 Mete r Pemugaran, Peremajaan Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru Kualitas Konstruksi Drainase 3,903.0 0 Mete r Perbaikan konstruksi saluran drainase Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 216.00 KK Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 297 KK Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal Kondisi Pengelolaan Prasarana dan Sarana 1017 KK Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga jdih.pemalangkab.go.id/ I I 415 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Persampaha n Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis kualitas pengelolaan persampahan Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 837.00 KK Pembangunan TPS Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 492.00 Unit Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 768.00 Unit Sumber: Tim penyusun, 2025 D. Kawasan Pusat Kota Pemalang Tabel VII. 5 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan 329.00 Unit jdih.pemalangkab.go.id/ 416 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Pemugaran, Peremajaan Perbaikan ketidakteratur an bangunan Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 318.00 Unit Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 485.00 Mete r Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 7,940.0 0 Mete r Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 443.00 KK Pemugaran, Peremajaan Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 163.00 KK Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 7,637.4 1 Mete r Pemugaran, Peremajaan Peningkatan sistem dan kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru jdih.pemalangkab.go.id/ 417 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kualitas Konstruksi Drainase 3,819.9 1 Mete r drainase lingkungan Perbaikan konstruksi saluran drainase Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 547.00 KK Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 679.00 KK Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal IPAL Kondisi Pengelolaan Persampah an Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 629.00 KK Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) Pembangunan TPS Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 896.00 KK jdih.pemalangkab.go.id/ 418 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 139.00 Unit Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api Sumber: Tim penyusun, 2025 E. Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 Tabel VII. 6 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 298 Unit Pemugaran Perbaikan ketidakteratur an bangunan Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 79 Unit Perbaikan bangunan Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni jdih.pemalangkab.go.id/ 419 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan rumah tidak layak huni Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 718.00 Mete r Pemugaran Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 2811 Mete r Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 225.00 KK Pemugaran Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 63.00 KK Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 2,240.0 0 Mete r Pemugaran Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru Kualitas Konstruksi Drainase 1,731.0 0 Mete r Perbaikan konstruksi saluran drainase Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 119.00 KK Pemugaran Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga jdih.pemalangkab.go.id/ 420 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 196 KK pengelolaan air limbah Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal Kondisi Pengelolaan Persampaha n Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 305 KK Pemugaran Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) Pembangunan TPS Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 379 KK Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 142.00 Unit Pemugaran Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 421 F. Kawasan Pusat Kota Taman I Tabel VII. 7 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Taman I Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 436.00 Unit Pemugaran Perbaikan ketidakteratur an bangunan Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 244 Unit Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 2,450.0 0 Mete r Pemugaran Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 7866.1 Mete r Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 1,023.0 0 KK Pemugaran Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 6 KK Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih jdih.pemalangkab.go.id/ 422 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 4160 Mete r Pemugaran Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru Kualitas Konstruksi Drainase 1728 Mete r Perbaikan konstruksi saluran drainase Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 366.00 KK Pemugaran Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 512 KK Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal Kondisi Pengelolaan Persampaha n Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 1,157.0 0 KK Pemugaran Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) Sistem Pengelolaan Persampahan 1594 KK Pe Pembangunan TPS jdih.pemalangkab.go.id/ 423 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan yang tidak sesuai Standar Teknis Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 61.00 Unit Pemugaran Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 29.00 Unit Sumber: Tim penyusun, 2025 G. Kawasan Pusat Kota Taman II Tabel VII. 8 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Taman II Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 508 Unit Pemugaran, Peremajaan Perbaikan ketidakteraturan bangunan Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 475.00 Unit Perbaikan bangunan Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni jdih.pemalangkab.go.id/ 424 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan rumah tidak layak huni Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 1,714.00 Meter Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 4093.5 Meter Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 1,136.00 KK Pemugaran, Peremajaan Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 1.00 KK Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0.66 Ha Pemugaran, Peremajaan Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru Ketidaktersediaan Drainase 3,746.00 Meter Perbaikan konstruksi saluran drainase Kualitas Konstruksi Drainase 2,895.40 Meter Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 759.00 KK Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga jdih.pemalangkab.go.id/ 425 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Konsep Strategi Program Kegiatan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 810.00 KK sistem pengelolaan air limbah Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 932.00 KK Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1,545.00 KK Pembangunan TPS Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 485.00 Unit Pemugaran, Peremajaan Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 831.00 Unit Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 426 7.3 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten/Kota dan Skala Kawasan Rencana Aksi program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berisi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Penyusunan rencana aksi membutuhkan peran aktif berbagai stakeholder untuk mencapai penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam rencana aksi juga dijabarkan menegai kebutuhan biaya, rencana tahun pelaksanaan, sumber pendanaan, dan pelaku dalan program dan kegiatan. Rencana aksi program peningkatas kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut: jdih.pemalangkab.go.id/ 427 Tabel VII. 9 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 1 Pemberdayaan Masyarakat Pemenuhan dan peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman berupa air bersih, air limbah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan persampahan
  89. 1.Pemenuhan cakupan pelayanan air bersih
  90. 2.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air limbah
  91. 3.Peningkatan cakupan dan kualitas jalan lingkungan
  92. 4.Peningkatan cakupan dan kualitas drainase lingkungan
  93. 5.Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan 23 ls 50,000 1,150,000 APBN, APBD Kabupaten, Swasta 2 Kesenjangan Antar Wilayah Peningkatan penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Penataan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 7 Kawasan 100,000 700,000 APBN, APBD Kabupaten, Swasta 3 Peremajaan permukiman sesuai standard teknis permukiman layak huni Pembangunan RTLH 3,099 Unit 15,000 46,485,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 3 Bangunan Gedung Peningkatan kualitas bangunan RTLH Fasilitasi rehabilitasi/ perbaikan RTLH 2,101 Unit 15,000 31,515,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 5 Pengelolaan kawasan sekitar sungai Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar sungai 3 Kawasan 1,000,000 3,000,000 APBN, APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 428 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 7 Penertiban bangunan di sekitar sungai 3 Kawasan 1,000,000 3,000,000 APBN, APBD Kabupaten 8 Drainase Lingkungan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan sumur resapan 7 ls 10,000 70,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta Penyediaan rumah pompa dan pompa 7 ls 150,000 1,050,000 APBD Provinsi, APBD Kabupaten 9 Pembangunan tanggul sungai 3 ls 5,000,000 15,000,000 APBN, APBD Provinsi 10 Normalisasi sungai 3 ls 500,000 1,500,000 APBN, APBD Provinsi 11 Pembangunan saluran drainase baru 30,376 m 350 10,631,464 APBD Kabupaten 12 Perbaikan saluran drainase 17,627 m 250 4,406,828 APBD Kabupaten 13 Penyediaan Air Minum Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Penambahan Sambungan Rumah (SR) 417 KK 2,500 1,042,500 APBD Kabupaten, BUMD 14 Subsidi Tarif Air Bersih 4,601 ls 200 920,200 APBD Kabupaten, BUMD jdih.pemalangkab.go.id/ 429 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 15 Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga 2,714 KK 5,000 13,570,000 APBD Kabupaten 16 Pembangunan MCK & Septic Tank Komunal 23 Unit 80,000 1,840,000 APBN, APBD Kabupaten, Swasta 17 Jalan Lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 10,802 m 800 8,641,600 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 18 Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 36,751 m 250 9,187,725 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 19 Pengelolaan Persampahan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga 6,679 Unit 100 667,900 APBD Kabupaten, Swasta 20 Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 23 Unit 30,000 690,000 APBD Kabupaten, Swasta 21 Pembangunan TPS 7 Unit 200,000 1,400,000 APBN, APBD Kabupaten, Swasta 22 Proteksi Kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api 23 Unit 30,000 690,000 APBD Kabupaten, Swasta Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 430 Selain rencana aksi program program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota, disusun pula rencana aksi program program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menangani masing-masing kawasan di Kabupaten Pemalang. Berikut adalah rencana aksi program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Skala Kawasan di Kabupaten Pemalang: A. Kawasan Comal Tabel VII. 10 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Comal NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan 1 ls 200,000 200,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 2 Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni 415 Unit 15,000 6,225,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 3 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 3,706 Meter 800 2,964,800 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 4 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 2,657 Meter 800 2,125,600 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 431 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 5 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum 1,023 KK 200 204,600 APBD Kabupaten, BUMD 6 Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih 1 Unit 100,000 100,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD 7 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru 2,311 Meter 500 1,155,500 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 8 Ketidaktersediaan Drainase Perbaikan konstruksi saluran drainase 1,282 Meter 300 384,600 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kualitas Konstruksi Drainase 9 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga 329 KK 1,000 329,000 APBD Kabupaten, Swasta 10 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal 4 Unit 200,000 800,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 432 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V Persyaratan Teknis 11 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga 1,586 KK 100 158,600 APBD Kabupaten, Swasta 12 Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 2 Unit 30,000 60,000 APBD Kabupaten, Swasta 13 Pembangunan TPS 1 Unit 500,000 500,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 14 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api 5 Unit 50,000 250,000 APBD Kabupaten, Swasta Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 433 B. Kawasan Pesisir Tabel VII. 11 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pesisir NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan 1 ls 200,000 200,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 2 Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni 272 Unit 15,000 4,080,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 3 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 620 Meter 800 496,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 4 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 7,815 Meter 800 6,252,240 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 5 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Peningkatan kapasitas dari unit Rehabilitasi unit penyediaan air minum 187 KK 200 37,400 APBD Kabupaten, BUMD jdih.pemalangkab.go.id/ 434 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V penyediaan air minum 6 Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih 1 Unit 100,000 100,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD 7 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru 8,486 Meter 500 4,243,100 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 8 Kualitas Konstruksi Drainase Perbaikan konstruksi saluran drainase 2,268 KK 300 680,400 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 9 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga 378 KK 1,000 378,000 APBD Kabupaten, Swasta 10 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal 4 Unit 200000 800000 APBN, APBD Provinsi, APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 435 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V Persyaratan Teknis Kabupaten, Swasta 11 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga 1,053 KK 100 105,300 APBD Kabupaten, Swasta 12 Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 2 Unit 30,000 60,000 APBD Kabupaten, Swasta 13 Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Pembangunan TPS 1 Unit 500,000 500,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 14 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api 3 Unit 50,000 150,000 APBD Kabupaten, Swasta Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 436 C. Kawasan Petarukan Tabel VII. 12 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Petarukan NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan 1 ls 200,000 200,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 2 Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni 298 Unit 15,000 4,470,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 3 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 1,109 Meter 800 887,200 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 4 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 3,568 Meter 800 2,854,400 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 5 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum 564 KK 200 112,800 APBD Kabupaten, BUMD 6 Tidak terpenuhinya Peningkatan sarana dan Pembangunan Sistem 1 Unit 100,000 100,000 APBN, APBD Provinsi, APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 437 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V Kebutuhan Air Minum prasarana air bersih Penyediaan Air Bersih Kabupaten, BUMD 7 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru 1,795 Meter 500 897,500 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 8 Kualitas Konstruksi Drainase Perbaikan konstruksi saluran drainase 3,903 Meter 300 1,170,900 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 9 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga 216 KK 1,000 216,000 APBD Kabupaten, Swasta 10 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal 3 Unit 200,000 600,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 11 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga 1,017 KK 100 101,700 APBD Kabupaten, Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 438 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 12 dengan persyaratan Teknis Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 2 Unit 30,000 60,000 APBD Kabupaten, Swasta 13 Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Pembangunan TPS 1 Unit 500,000 500,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 14 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api 2 Unit 50,000 100,000 APBD Kabupaten, Swasta Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Sumber: Tim penyusun, 2025 D. Kawasan Pusat Kota Pemalang Tabel VII. 13 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pusat Kota Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 439 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan 1 ls 200,000 200,000 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 2 Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni 318 Unit 15,000 4,770,000 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 3 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 485 Meter 800 388,000 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 4 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 7,940 Meter 800 6,352,000 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 5 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum 443 KK 200 88,600 APBD Kabupaten, BUMD 6 Tidak terpenuhinya Peningkatan sarana dan Pembangunan Sistem 1 Unit 100,000 100,000 APBN, APBD Provinsi, APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 440 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V Kebutuhan Air Minum prasarana air bersih Penyediaan Air Bersih Kabupaten, BUMD 7 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru 7,637 Meter 500 3,818,705 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 8 Kualitas Konstruksi Drainase Perbaikan konstruksi saluran drainase 3,820 Meter 300 1,145,973 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 9 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga 547 KK 1,000 547,000 APBD Kabupaten, Swasta 10 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal 3 Unit 200,000 600,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 11 IPAL 3 Unit 500,000 1,500,000 APBN, DAK, APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 441 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 12 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga 629 KK 100 62,900 APBD Kabupaten, Swasta 13 Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 1 Unit 30,000 30,000 APBD Kabupaten, Swasta 14 Pembangunan TPS 1 Unit 500,000 500,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 15 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api 2 Unit 50,000 100,000 APBD Kabupaten, Swasta Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 442 E. Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 Tabel VII. 14 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan 1 ls 200,000 200,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 2 Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni 79 Unit 15,000 1,185,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 3 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 718 Meter 800 574,400 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 4 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 2,811 Meter 800 2,248,800 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 5 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum 225 KK 200 45,000 APBD Kabupaten, BUMD jdih.pemalangkab.go.id/ 443 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 6 Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih 1 Unit 100,000 100,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD 7 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru 2,240 Meter 500 1,120,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 8 Kualitas Konstruksi Drainase Perbaikan konstruksi saluran drainase 1,731 Meter 300 519,300 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 9 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga 119 KK 1,000 119,000 APBD Kabupaten, Swasta 10 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal 2 Unit 200,000 400,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 444 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 11 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga 305 0 100 30,500 APBD Kabupaten, Swasta 12 Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 2 Unit 30,000 60,000 APBD Kabupaten, Swasta 13 Pembangunan TPS 1 Unit 500,000 500,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 14 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api 5 Unit 50,000 250,000 APBD Kabupaten, Swasta Sumber: Tim penyusun, 2025 F. Kawasan Pusat Kota Taman I Tabel VII. 15 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pusat Kota Taman I jdih.pemalangkab.go.id/ 445 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan 1 ls 200,000 200,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 2 Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni 244 Unit 15,000 3,660,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 3 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 2,450 Meter 800 1,960,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 4 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 7,866 Meter 800 6,292,880 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 5 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum 1,023 KK 200 204,600 APBD Kabupaten, BUMD 6 Tidak terpenuhinya Peningkatan sarana dan Pembangunan Sistem 1 Unit 100,000 100,000 APBN, APBD jdih.pemalangkab.go.id/ 446 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V Kebutuhan Air Minum prasarana air bersih Penyediaan Air Bersih Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD 7 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru 4,160 Meter 500 2,080,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 8 Kualitas Konstruksi Drainase Perbaikan konstruksi saluran drainase 1,728 KK 300 518,400 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 9 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga 366 KK 1,000 366,000 APBD Kabupaten, Swasta 10 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal 4 Unit 200,000 800,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 447 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 11 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga 1,157 KK 100 115,700 APBD Kabupaten, Swasta 12 Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 2 Unit 30,000 60,000 APBD Kabupaten, Swasta 13 Pembangunan TPS 1 Unit 500,000 500,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 14 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api 4 Unit 50,000 200,000 APBD Kabupaten, Swasta Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 448 G. Kawasan Pusat Kota Taman II Tabel VII. 16 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kota Taman II NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I I I II I IV V 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan 1 ls 200,000 200,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 2 Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni 475 Unit 15,000 7,125,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 3 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 1,71 4 Meter 800 1,371,200 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 4 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 4,09 4 Meter 800 3,274,800 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 5 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum 1,13 6 KK 200 227,200 APBD Kabupaten, BUMD jdih.pemalangkab.go.id/ 449 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I I I II I IV V 6 Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih 1 Unit 100,000 100,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD 7 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampua n Mengalirkan Limpasan Air Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru 3,74 6 Meter 500 1,873,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 8 Ketidaktersediaa n Drainase Perbaikan konstruksi saluran drainase 3,74 6 KK 300 1,123,800 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 9 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaan dan Pengembanga n Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga 759 KK 1,000 759,000 APBD Kabupaten, Swasta 10 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal 8 Unit 200,000 1,600,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 450 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I I I II I IV V 11 Kondisi Pengelolaan Persampaha n Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga 932 KK 100 93,200 APBD Kabupaten, Swasta 12 Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 2 Unit 30,000 60,000 APBD Kabupaten, Swasta 13 Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Pembangunan TPS 1 Unit 500,000 500,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 14 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaa n Prasarana Proteksi Kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api 5 - 50,000 250,000 APBD Kabupaten, Swasta Ketidaktersediaa n Sarana Proteksi Kebakaran Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 451 7.4 Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Memorandum Program merupakan rencana program yang akan dilaksanakan dalam penanganan perumahan kumuh secara bersama oleh seluruh stakeholders. Dalam memorandum program akan dijelaskan secara menyeluruh mengenai program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh sesuai dengan masing-masing aspek kekumuhan. Indikasi kebutuhan biaya, tahun penganggaran, sumber pendanaan, serta penanggung jawab pelaksanaan kegiatan juga akan dibahas pada bagian ini. Berikut adalah Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang: jdih.pemalangkab.go.id/ 452 Tabel VII. 17MemorandumProgramPembangunan InfrastrukturdalamPeningkatanKualitas PerumahanKumuhdanPermukimanKumuh ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN SKALAKABUPATENPEMALANG Pemberdayaan Masyarakat Pemenuhandan peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman berupa air bersih, air limbah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan persampahan
  94. 1.Pemenuhan cakupan pelayanan air bersih
  95. 2.Peningkatan kualitas saranadan prasarana air limbah
  96. 3.Peningkatan cakupan dankualitas jalan lingkungan
  97. 4.Peningkatan cakupan dankualitas drainase lingkungan
  98. 5.Peningkatan kualitas pengelolaan persampaha n 23 ls 50,000 1,150,000 400,000 400,000 350,000 1,000,000 100,000 50,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta KesenjanganAntar Wilayah Peningkatan penanganan kawasan perumahan kumuhdan permukiman kumuh Penataan kawasan perumahan kumuhdan permukiman kumuh 7 Kaw. 100,000 700,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 600,000 75,000 25,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta Peremajaan permukiman sesuai standard teknis permukiman layak huni Pembangunan RTLH 3,099 Unit 15,000 46,485,00 0 9,297,000 9,297,000 9,297,00 0 9,297,00 0 9,297,00 0 30,000,000 10,000,00 0 5,000,000 1,485,000 - Kementerian PUPR (Balai PPPWilayah Jawa III) - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 453 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN BangunanGedung Peningkatan kualitas bangunanRTLH Fasilitasi rehabilitasi/ perbaikan RTLH 2,101 Unit 15,000 31,515,00 0 6,303,000 6,303,000 6,303,00 0 6,303,00 0 6,303,00 0 25,000,000 5,000,000 1,000,000 515,000 - Kementerian PUPR (Balai PPPWilayah Jawa III) - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta Pengelolaan kawasan sekitar sungai Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar sungai 3 Kaw. 1,000,00 0 3,000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,500,000 500,000 - Kementerian PUPR (BBWS) - DPU-TRKab. Pemalang Penertiban bangunandi sekitar sungai 3 Kaw. 1,000,00 0 3,000,000 1,500,000 1,500,000 2,500,000 500,000 - Kementerian PUPR (BBWS) - DPU-TRKab. Pemalang - BPN Drainase Lingkungan Pengelolaandan Pengembangan SistemDrainase Pembangunan sumur resapan 7 ls 10,000 70,000 35,000 35,000 50,000 10,000 5,000 5,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TRKab. Pemalang - Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 454 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Penyediaan rumahpompa danpompa 7 ls 150,000 1,050,000 525,000 525,000 750,000 300,000 - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TRKab. Pemalang Pembangunan tanggul sungai 3 ls 5,000,00 0 15,000,00 0 7,500,000 7,500,000 10,000,000 5,000,000 - Kementerian PUPR (BBWS) - Dinas PUSDATARU JawaTengah Normalisasi sungai 3 ls 500,000 1,500,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 500,000 - Kementerian PUPR (BBWS) - Dinas PUSDATARU JawaTengah Pembangunan saluran drainase baru 30,376 m 350 10,631,46 4 2,660,000 2,660,00 0 2,660,00 0 2,651,46 4 10,631,46 4 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TRKab. Pemalang Perbaikan saluran drainase 17,627 m 250 4,406,828 1,102,000 1,102,00 0 1,102,00 0 1,100,82 8 4,406,828 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TRKab. Pemalang PenyediaanAirMinum Pengelolaandan pengembangan sistem penyediaanair minum Penambahan Sambungan Rumah (SR) 417 KK 2,500 1,042,500 260,625 260,625 260,625 260,625 500,000 542,500 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam TirtaMulia Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 455 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Subsidi Tarif Air Bersih 4,601 ls 200 920,200 230,050 230,050 230,050 230,050 420,000 500,200 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam TirtaMulia Pemalang PengelolaanAir Limbah Pengelolaandan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban RumahTangga 2,714 KK 5,000 13,570,00 0 3,392,500 3,392,50 0 3,392,50 0 3,392,50 0 13,570,00 0 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang Pembangunan MCK& Septic TankKomunal 23 Unit 80,000 1,840,000 614,000 614,000 612,000 1,000,000 800,000 40,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang JalanLingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 10,802 m 800 8,641,600 2,160,400 2,160,40 0 2,160,40 0 2,160,40 0 7,000,000 900,000 741,600 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 36,751 m 250 9,187,725 1,837,545 1,837,545 1,837,54 5 1,837,54 5 1,837,54 5 7,500,000 1,000,000 687,725 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 456 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Pengelolaan Persampahan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah RumahTangga 6,679 Unit 100 667,900 223,000 223,000 221,900 550,000 117,900 - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 23 Unit 30,000 690,000 172,500 172,500 172,500 172,500 600,000 90,000 - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Pembangunan TPS 7 Unit 200,000 1,400,000 700,000 700,000 1,000,000 300,000 100,000 - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Proteksi Kebakaran Pemenuhandan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api 23 Unit 30,000 690,000 172,500 172,500 172,500 172,500 500,000 190,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBDKab. Pemalang SKALAKAWASAN
  99. 1.KawasanComal Kondisi Bangunan Gedung Ketidaktera turan Bangunan Penataan orientasimuka bangunan bantaran Penataangaris sempadan bangunan 1 ls 500,000 500,000 250,000 250,000 300,000 150,000 50,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - BPN - DPU-TRKab. Pemalang Ketidakses uaian dengan Persy Teknis Bangunan PerbaikanRTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan RumahLayak Huni 415 Unit 15,000 6,225,000 1,245,000 1,245,00 0 1,245,00 0 1,245,00 0 1,245,00 0 5,500,000 500,000 200,000 25,000 - Kementerian PUPR (Balai PPPWilayah Jawa III) - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan jdih.pemalangkab.go.id/ 457 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Permukiman Kab. Pemalang - Swasta Kondisi Jalan Lingkunga n Cakupan Pelayanan Jalan Lingkunga n Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 3,706 Meter 800 2,964,800 990,000 990,000 984,800 2,000,000 900,000 64,800 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 2,657 Meter 800 2,125,600 531,400 531,400 531,400 531,400 2,000,000 100,000 25,600 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kondisi Penyediaan AirMinum Ketersedia anAkses AmanAir Minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan airminum Rehabilitasi unit penyediaanair minum 1,023 KK 200 204,600 204,600 204,600 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam TirtaMulia Pemalang Tidak terpenuhin ya Kebutuhan AirMinum Peningkatan saranadan prasaranaair bersih Pembangunan Sistem PenyediaanAir Bersih 1 Unit 300,000 300,000 300,000 100,000 50,000 50,000 100,00 0 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam TirtaMulia Pemalang Kondisi Drainase Lingkunga n Ketidakma mpuan Mengalirka n Limpasan Air Pengelolaandan Pengembangan SistemDrainase Pembangunan saluran drainase baru 2,311 Meter 500 1,155,500 386,000.0 0 386,000 383,500 1,000,000 100,000 55,500 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman jdih.pemalangkab.go.id/ 458 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Ketidakters ediaan Drainase Perbaikan konstruksi saluran drainase 1,282 Meter 300 384,600 96,150 96,150 96,150 96,150 250,000 100,000 34,600 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kualitas Konstruksi Drainase Kondisi Pengelolaa nAir Limbah Sistem Pengelolaa nAir Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaandan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban RumahTangga 329 KK 1,000 329,000 164,500 164,500 250,000 79,000 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Prasarana danSarana Pengelolaa nAir Limbah Tidak Sesuai dengan Persyarata nTeknis Pembangunan MCKKomunal &Septic Tank Komunal 4 Unit 200,000 800,000 400,000 400,000 500,000 150,000 100,000 50,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Kondisi Pengelolaa n Persampah an Prasarana danSarana Persampah anTidak Sesuai Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah RumahTangga 1,586 KK 100 158,600 53,000.0 0 53,000 52,600 130,000 28,600 - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 459 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN dengan persyarata nTeknis Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 2 Unit 30,000 60,000 60,000 50,000 10,000 - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Pembangunan TPS 1 Unit 500,000 500,000 250,000 250,000 300,000 100,000 70,000 30,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidakters ediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Pemenuhandan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran 5 Unit 50,000 250,000 125,000 125,000 200,000 50,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBDKab. Pemalang - Swasta Ketidakters ediaan Sarana Proteksi Kebakaran
  100. 2.KawasanPesisir Kondisi Bangunan Gedung Ketidaktera turan Bangunan Penataan orientasimuka bangunan bantaran Penataangaris sempadan bangunan 1 ls 500,000 500,000 250,000 250,000 300,000 150,000 50,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - BPN - DPU-TRKab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 460 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Ketidakses uaian dengan Persy Teknis Bangunan PerbaikanRTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan RumahLayak Huni 272 Unit 15,000 4,080,000 816,000 816,000 816,000 816,000 816,000 2,500,000 1,000,000 500,000 80,000 - Kementerian PUPR (Balai PPPWilayah Jawa III) - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta Kondisi Jalan Lingkunga n Cakupan Pelayanan Jalan Lingkunga n Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 620 Meter 800 496,000 166,000 166,000 164,000 400,000 90,000 6,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 7,815 Meter 800 6,252,240 1,563,06 0 1,563,06 0 1,563,06 0 1,563,06 0 5,000,000 1,000,000 252,240 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kondisi Penyediaan AirMinum Ketersedia anAkses AmanAir Minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan airminum Rehabilitasi unit penyediaanair minum 187 KK 200 37,400 37,400 15,000 22,400 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam TirtaMulia Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 461 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Tidak terpenuhin ya Kebutuhan AirMinum Peningkatan saranadan prasaranaair bersih Pembangunan Sistem PenyediaanAir Bersih 1 Unit 300,000 300,000 300,000 100,000 50,000 50,000 100,00 0 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam TirtaMulia Pemalang Kondisi Drainase Lingkunga n Ketidakters ediaan Drainase Pengelolaandan Pengembangan SistemDrainase Pembangunan saluran drainase baru 8,486 Meter 500 4,243,100 1,415,000 1,415,00 0 1,413,10 0 3,500,000 700,000 43,100 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kualitas Konstruksi Drainase Perbaikan konstruksi saluran drainase 2,268 KK 300 680,400 170,100 170,100 170,100 170,100 400,000 200,000 80,400 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kondisi Pengelolaa nAir Limbah Sistem Pengelolaa nAir Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaandan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban RumahTangga 378 KK 1,000 378,000 189,000 189,000 300,000 78,000 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Prasarana danSarana Pengelolaa nAir Limbah Tidak Sesuai Pembangunan MCKKomunal &Septic Tank Komunal 4 Unit 200000 800,000 400,000 400,000 500,000 200,000 70,000 30,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman jdih.pemalangkab.go.id/ 462 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN dengan Persyarata nTeknis Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Kondisi Pengelolaa n Persampah an Prasarana danSarana Persampah anTidak Sesuai dengan persyarata nTeknis Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah RumahTangga 1,053 KK 100 105,300 35,100 35,100 35,100 100,000 5,300 - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 2 Unit 30,000 60,000 60,000 55,000 5,000 - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Sistem Pengelolaa n Persampah an yang tidak sesuai Standar Teknis Pembangunan TPS 1 Unit 500,000 500,000 250,000 250,000 300,000 100,000 70,000 30,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidakters ediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Pemenuhandan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran 3 Unit 50,000 150,000 75,000 75,000 140,000 10,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBDKab. Pemalang - Swasta Ketidakters ediaan Sarana Proteksi Kebakaran
  101. 3.KawasanPetarukan jdih.pemalangkab.go.id/ 463 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Kondisi Bangunan Gedung Ketidaktera turan Bangunan Penataan orientasimuka bangunan bantaran Penataangaris sempadan bangunan 1 ls 500,000 500,000 250,000 250,000 300,000 150,000 50,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - BPN - DPU-TRKab. Pemalang Ketidakses uaian dengan Persy Teknis Bangunan PerbaikanRTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan RumahLayak Huni 298 Unit 15,000 4,470,000 894,000 894,000 894,000 894,000 894,000 3,000,000 1,000,000 350,000 120,000 - Kementerian PUPR (Balai PPPWilayah Jawa III) - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta Kondisi Jalan Lingkunga n Cakupan Pelayanan Jalan Lingkunga n Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 1,109 Meter 800 887,200 296,000 296,000 295,200 600,000 200,000 87,200 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 3,568 Meter 800 2,854,400 713,600 713,600 713,600 713,600 2,000,000 800,000 54,400 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 464 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Kondisi Penyediaan AirMinum Ketersedia anAkses AmanAir Minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan airminum Rehabilitasi unit penyediaanair minum 564 KK 200 112,800 112,800 50,000 62,800 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam TirtaMulia Pemalang Tidak terpenuhin ya Kebutuhan AirMinum Peningkatan saranadan prasaranaair bersih Pembangunan Sistem PenyediaanAir Bersih 1 Unit 300,000 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 100,00 0 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam TirtaMulia Pemalang Kondisi Drainase Lingkunga n Ketidakters ediaan Drainase Pengelolaandan Pengembangan SistemDrainase Pembangunan saluran drainase baru 1,795 Meter 500 897,500 224,375 224,375 224,375 224,375 600,000 200,000 97,500 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kualitas Konstruksi Drainase Perbaikan konstruksi saluran drainase 3,903 Meter 300 1,170,900 292,725 292,725 292,725 292,725 1,000,000 150,000 20,900 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kondisi Pengelolaa nAir Limbah Sistem Pengelolaa nAir Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaandan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban RumahTangga 216 KK 1,000 216,000 108,000 108,000 180,000 36,000 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 465 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN - Swasta Prasarana danSarana Pengelolaa nAir Limbah Tidak Sesuai dengan Persyarata nTeknis Pembangunan MCKKomunal &Septic Tank Komunal 3 Unit 200,000 600,000 300,000 300,000 400,000 150,000 35,000 15,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Kondisi Pengelolaa n Persampah an Prasarana danSarana Persampah anTidak Sesuai dengan persyarata nTeknis Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah RumahTangga 1,017 KK 100 101,700 33,900 33,900 33,900 80,000 21,700 - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 2 Unit 30,000 60,000 60,000 55,000 5,000 - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Sistem Pengelolaa n Persampah an yang tidak sesuai Standar Teknis Pembangunan TPS 1 Unit 500,000 500,000 250,000 250,000 350,000 100,000 40,000 10,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidakters ediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Pemenuhandan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran 2 Unit 50,000 100,000 50,000 50,000 90,000 10,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBDKab. Pemalang - Swasta Ketidakters ediaan jdih.pemalangkab.go.id/ 466 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Sarana Proteksi Kebakaran
  102. 4.KawasanPusat Kota Pemalang Kondisi Bangunan Gedung Ketidaktera turan Bangunan Penataan orientasimuka bangunan bantaran Penataangaris sempadan bangunan 1 ls 500,000 500,000 250,000 250,000 100,000 300,000 50,000 50,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - BPN - DPU-TRKab. Pemalang Ketidakses uaian dengan Persy Teknis Bangunan PerbaikanRTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan RumahLayak Huni 318 Unit 15,000 4,770,000 954,000 954,000 954,000 954,000 954,000 1,500,000 2,000,00 0 1,000,000 250,000 20,000 - Kementerian PUPR (Balai PPPWilayah Jawa III) - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta Kondisi Jalan Lingkunga n Cakupan Pelayanan Jalan Lingkunga n Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 485 Meter 800 388,000 130,000 130,000 128,000 100,000 250,000 20,000 18,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 7,940 Meter 800 6,352,000 1,588,00 0 1,588,00 0 1,588,00 0 1,588,00 0 2,000,000 3,000,00 0 1,000,000 352,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan jdih.pemalangkab.go.id/ 467 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kondisi Penyediaan AirMinum Ketersedia anAkses AmanAir Minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan airminum Rehabilitasi unit penyediaanair minum 443 KK 200 88,600 88,600 38,600 50,000 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam TirtaMulia Pemalang Tidak terpenuhin ya Kebutuhan AirMinum Peningkatan saranadan prasaranaair bersih Pembangunan Sistem PenyediaanAir Bersih 1 Unit 300,000 300,000 300,000 100,000 50,000 50,000 100,00 0 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam TirtaMulia Pemalang Kondisi Drainase Lingkunga n Ketidakters ediaan Drainase Pengelolaandan Pengembangan SistemDrainase Pembangunan saluran drainase baru 7,637 Meter 500 3,818,705 1,275,000 1,275,00 0 1,268,70 5 500,000 2,000,00 0 1,000,000 318,705 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kualitas Konstruksi Drainase Perbaikan konstruksi saluran drainase 3,820 Meter 300 1,145,973 290,000 290,000 290,000 275,973 200,000 800,000 100,000 45,973 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kondisi Pengelolaa nAir Limbah Sistem Pengelolaa nAir Limbah Tidak Pengelolaandan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban RumahTangga 547 KK 1,000 547,000 136,750 136,750 136,750 136,750 500,000 47,000 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 468 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Sesuai Standar Teknis - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Prasarana danSarana Pengelolaa nAir Limbah Tidak Sesuai dengan Persyarata nTeknis Pembangunan MCKKomunal &Septic Tank Komunal 3 Unit 200,000 600,000 300,000 300,000 300,000 200,000 70,000 30,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta IPAL 3 Unit 500,000 1,500,000 750,000 750,000 200,000 1,300,00 0 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang Kondisi Pengelolaa n Persampah an Prasarana danSarana Persampah anTidak Sesuai dengan persyarata nTeknis Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah RumahTangga 629 KK 100 62,900 21,000.0 0 21,000.0 0 20,900 50,000 12,900 - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 1 Unit 30,000 30,000 30,000 25,000 5,000 - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Pembangunan TPS 1 Unit 500,000 500,000 250,000 250,000 250,000 125,000 110,000 15,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman jdih.pemalangkab.go.id/ 469 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Prov. Jawa Tengah - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidakters ediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Pemenuhandan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran 2 Unit 50,000 100,000 50,000 50,000 90,000 10,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBDKab. Pemalang - Swasta
  103. 5.KawasanPusat Kota Pemalang2 Kondisi Bangunan Gedung Ketidaktera turan Bangunan Penataan orientasimuka bangunan bantaran Penataangaris sempadan bangunan 1 ls 500,000 500,000 250,000 250,000 300,000 150,000 50,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - BPN - DPU-TRKab. Pemalang Ketidakses uaian dengan Persy Teknis Bangunan PerbaikanRTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan RumahLayak Huni 79 Unit 15,000 1,185,000 237,000 237,000 237,000 237,000 237,000 800,000 250,000 100,000 35,000 - Kementerian PUPR (Balai PPPWilayah Jawa III) - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta Kondisi Jalan Lingkunga n Cakupan Pelayanan Jalan Lingkunga n Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 718 Meter 800 574,400 192,000 192,000 190,400 450,000 100,000 24,400 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan DanKawasan jdih.pemalangkab.go.id/ 470 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Permukiman Kab. Pemalang Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 2,811 Meter 800 2,248,800 562,200 562,200 562,200 562,200 1,500,000 700,000 48,800 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kondisi Penyediaan AirMinum Ketersedia anAkses AmanAir Minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan airminum Rehabilitasi unit penyediaanair minum 225 KK 200 45,000 45,000 12,000 33,000 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam TirtaMulia Pemalang Tidak terpenuhin ya Kebutuhan AirMinum Peningkatan saranadan prasaranaair bersih Pembangunan Sistem PenyediaanAir Bersih 1 Unit 300,000 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 100,00 0 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam TirtaMulia Pemalang Kondisi Drainase Lingkunga n Ketidakters ediaan Drainase Pengelolaandan Pengembangan SistemDrainase Pembangunan saluran drainase baru 2,240 Meter 500 1,120,000 280,000 280,000 280,000 280,000 800,000 222,500 97,500 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kualitas Konstruksi Drainase Perbaikan konstruksi saluran drainase 1,731 Meter 300 519,300 129,825 129,825 129,825 129,825 400,000 100,000 19,300 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman jdih.pemalangkab.go.id/ 471 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kondisi Pengelolaa nAir Limbah Sistem Pengelolaa nAir Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaandan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban RumahTangga 119 KK 1,000 119,000 59,500 59,500 100,000 19,000 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Prasarana danSarana Pengelolaa nAir Limbah Tidak Sesuai dengan Persyarata nTeknis Pembangunan MCKKomunal &Septic Tank Komunal 2 Unit 200,000 400,000 200,000 200,000 200,000 130,000 60,000 10,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Kondisi Pengelolaa n Persampah an Prasarana danSarana Persampah anTidak Sesuai dengan persyarata nTeknis Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah RumahTangga 305 0 100 30,500 30,500 25,000 5,500 - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 2 Unit 30,000 60,000 30,000 30,000 55,000 5,000 - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Pembangunan TPS 1 Unit 500,000 500,000 250,000 250,000 350,000 100,000 40,000 10,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan jdih.pemalangkab.go.id/ 472 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidakters ediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Pemenuhandan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran 5 Unit 50,000 250,000 125,000 125,000 235,000 15,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBDKab. Pemalang - Swasta
  104. 6.KawasanPusat Kota Taman I Kondisi Bangunan Gedung Ketidaktera turan Bangunan Penataan orientasimuka bangunan bantaran Penataangaris sempadan bangunan 1 ls 500,000 500,000 250,000 250,000 300,000 150,000 50,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - BPN - DPU-TRKab. Pemalang Ketidakses uaian dengan Persy Teknis Bangunan PerbaikanRTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan RumahLayak Huni 244 Unit 15,000 3,660,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 2,000,000 1,000,000 400,000 260,000 - Kementerian PUPR (Balai PPPWilayah Jawa III) - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta Kondisi Jalan Lingkunga n Cakupan Pelayanan Jalan Lingkunga n Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 2,450 Meter 800 1,960,000 655,000 655,000 650,000 1,000,000 900,000 60,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan jdih.pemalangkab.go.id/ 473 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 7,866 Meter 800 6,292,880 1,573,22 0 1,573,22 0 1,573,22 0 1,573,22 0 4,000,000 2,000,000 292,880 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kondisi Penyediaan AirMinum Ketersedia anAkses AmanAir Minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan airminum Rehabilitasi unit penyediaanair minum 1,023 KK 200 204,600 204,600 150,000 54,600 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam TirtaMulia Pemalang Tidak terpenuhin ya Kebutuhan AirMinum Peningkatan saranadan prasaranaair bersih Pembangunan Sistem PenyediaanAir Bersih 1 Unit 300,000 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 100,00 0 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam TirtaMulia Pemalang Kondisi Drainase Lingkunga n Ketidakters ediaan Drainase Pengelolaandan Pengembangan SistemDrainase Pembangunan saluran drainase baru 4,160 Meter 500 2,080,000 520,000 520,000 520,000 520,000 1,300,000 550,000 230,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kualitas Konstruksi Drainase Perbaikan konstruksi saluran drainase 1,728 KK 300 518,400 129,600 129,600 129,600 129,600 370,000 120,000 28,400 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman jdih.pemalangkab.go.id/ 474 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kondisi Pengelolaa nAir Limbah Sistem Pengelolaa nAir Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaandan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban RumahTangga 366 KK 1,000 366,000 183,000 183,000 350,000 16,000 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Prasarana danSarana Pengelolaa nAir Limbah Tidak Sesuai dengan Persyarata nTeknis Pembangunan MCKKomunal &Septic Tank Komunal 4 Unit 200,000 800,000 400,000 400,000 350,000 270,000 150,000 30,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Kondisi Pengelolaa n Persampah an Prasarana danSarana Persampah anTidak Sesuai dengan persyarata nTeknis Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah RumahTangga 1,157 KK 100 115,700 57,850 57,850 100,000 15,700 - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 2 Unit 30,000 60,000 60,000 55,000 5,000 - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Pembangunan TPS 1 Unit 500,000 500,000 250,000 250,000 350,000 100,000 40,000 10,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan jdih.pemalangkab.go.id/ 475 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidakters ediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Pemenuhandan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran 4 Unit 50,000 200,000 100,000 100,000 185,000 15,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBDKab. Pemalang - Swasta Ketidakters ediaan Sarana Proteksi Kebakaran
  105. 7.KawasanPusat Kota Taman II Kondisi Bangunan Gedung Ketidaktera turan Bangunan Penataan orientasimuka bangunan bantaran Penataangaris sempadan bangunan 1 ls 500,000 500,000 250,000 250,000 300,000 150,000 50,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - BPN - DPU-TRKab. Pemalang Ketidakses uaian dengan Persy Teknis Bangunan PerbaikanRTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan RumahLayak Huni 475 Unit 15,000 7,125,000 1,425,000 1,425,00 0 1,425,00 0 1,425,00 0 1,425,00 0 4,500,000 1,700,000 700,000 225,000 - Kementerian PUPR (Balai PPPWilayah Jawa III) - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta Kondisi Jalan Lingkunga n Cakupan Pelayanan Jalan Lingkunga n Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 1,714 Meter 800 1,371,200 458,000 458,000 455,200 800,000 500,000 71,200 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan jdih.pemalangkab.go.id/ 476 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 4,094 Meter 800 3,274,800 818,700 818,700 818,700 818,700 2,700,000 500,000 74,800 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kondisi Penyediaan AirMinum Ketersedia anAkses AmanAir Minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan airminum Rehabilitasi unit penyediaanair minum 1,136 KK 200 227,200 227,200 100,000 127,20 0 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam TirtaMulia Pemalang Tidak terpenuhin ya Kebutuhan AirMinum Peningkatan saranadan prasaranaair bersih Pembangunan Sistem PenyediaanAir Bersih 1 Unit 300,000 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 100,00 0 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam TirtaMulia Pemalang Kondisi Drainase Lingkunga n Ketidakma mpuan Mengalirka n Limpasan Air Pengelolaandan Pengembangan SistemDrainase Pembangunan saluran drainase baru 3,746 Meter 500 1,873,000 468,250 468,250 468,250 468,250 1,250,000 500,000 123,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 477 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN Ketidakters ediaan Drainase Perbaikan konstruksi saluran drainase 3,746 KK 300 1,123,800 280,950 280,950 280,950 280,950 800,000 250,000 73,800 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang Kondisi Pengelolaa nAir Limbah Sistem Pengelolaa nAir Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaandan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban RumahTangga 759 KK 1,000 759,000 379,500 379,500 745,000 14,000 - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Prasarana danSarana Pengelolaa nAir Limbah Tidak Sesuai dengan Persyarata nTeknis Pembangunan MCKKomunal &Septic Tank Komunal 8 Unit 200,000 1,600,000 800,000 800,000 950,000 520,000 110,000 20,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Kondisi Pengelolaa n Persampah an Prasarana danSarana Persampaha nTidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah RumahTangga 932 KK 100 93,200 46,600 46,600 90,000 3,200 - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ 2 Unit 30,000 60,000 60,000 55,000 5,000 - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 478 ASPEK PROGRAM KEGIATAN Volume Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x1000) Indikasi KebutuhanAnggaran (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) Penanggung Jawab I II III IV V APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD. KPS/ Swasta Masy.Lainny a Rupiah PHLN gerobak sampah) Sistem Pengelolaa n Persampah an yang tidak sesuai Standar Teknis Pembangunan TPS 1 Unit 500,000 500,000 250,000 250,000 350,000 100,000 40,000 10,000 - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan DanKawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Lingkungan HidupKab. Pemalang - Swasta Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidakters ediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api 5 - 50,000 250,000 125,000 125,000 225,000 25,000 - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBDKab. Pemalang - Swasta Ketidakters ediaan Sarana Proteksi Kebakaran Sumber: Timpenyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ • • • I 479 7.5 Indikasi Program Dan Kegiatan Penigkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh berisi mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama di kawasan prioritas. Prioritas penanganan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang adalah di Kawasan Pusat Kota Pemalang segmen Pelutan. Berikut adalah rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Segmen Pelutan untuk menangani permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh: Tabel VII. 18 Indikasi Program dan Kegiatan di Kelurahan Pelutan No. Ruas Jenis Pekerjaan Volume Satuan 1 Ruas P1 – P2 Saluran irigasi eksisting dan U-ditch 80; Jalan l =370 515 m’ 2 Ruas P3 – P5 Drainase U-ditch 80 106 m’ 3 Ruas P4 – P6 Drainase U-ditch 80 106 m’ 4 IPAL 1 Beton Bertulang 3 Unit 5 Ruang Terbuka Publik Pekerjaan Arsitektural 1 Unit Gambar 7. 1 Masterplan Kawasan Pelutan Kawasan Pusat Kota Pemalang Segmen Pelutan memiliki luas 11.07 Ha. Latar belakang pemilihan lokasi adalah beberapa isu strategis yaitu: 1) Terletak di pusat kota, merupakan Wajah Kota penyumbang Kawasan kumuh di wilayah perkotaan; jdih.pemalangkab.go.id/ - - -;;? "!! - - - - - - - \ 480 2) Masuk dalam SK Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang; 3) Potensi pengembangan UMKM Pusat Kerajinan Gerabah Tengah Kota; 4) Tipologi dataran rendah( mangkok) langganan banjir yang perlu ditata; 5) Buffer dari Lokasi DAK PPKT tahun 2024; 6) Mendukung Branding Smart City. Selain itu, positioning strategis kawasan Pelutan juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi prioritas. Pelutan sebagai wajah kota pemalang yaitu terletak di Kawasan strategis pusat Kota Pemalang, dan juga dilewati jalur arteri primer yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya. Gambar 7. 2 Posisi Kelurahan Pelutan Potensi Penataan Segmen Pelutan adalah: 1) Mewujudkan lingkungan permukiman masyarakat yang layak huni dan berkelanjutan 2) Perbaikan lingkungan perumahan (Sanitasi, jalan, drainase, persampahan) 3) Penyediaan ruang public yang nyaman dan interaktif 4) Penanganan permasalahan banjir 5) Wisata edukasi pembuatan Gerabah 6) Penataan koridor jalan 7) Penataan koridor Sungai melalui penyediaan jalan inspeksi 8) Penataan street furniture sebagai identitas khas pelutan 9) Penataan folder dan RTP yang nyaman Tujuan dari penataan kelurahan pelutan adalah : 1) Mengurangi permasalahan kumuh di kota pemalang 2) Terjalinnya kolaborasi semua pihak terkait dalam menuntaskan kekumuhan kota 3) Keterpaduan kawasan pusat kota pemalang terintegrasi penataan segmen gumelem dan pelutan 4) Menyediakan perumahan dan dan Kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan Manfaat dari penataan Kelurahan Pelutan adalah : 1) Penataan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang 2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pelutan 3) Terciptanya kolaborasi semua pihak terkait dalam menuntaskan kekumuhan kota 4) Menumbuhkan perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat 5) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sentra home industry gerabah Stasiun PasarGumelem Jalan Martadinata Sentra Gerabah TPS jdih.pemalangkab.go.id/
  106. 2.Hi.. h APIO KOTAKU 2020 : Sw1ktl1la Ma1ya11kat/ KIM ~--·---·~1.S00.000.000· I. APBN SKALA IAWASAN MYC 20211-2021 Ip. 11.m.174.545, - Dtllniasi Kumuh INnlVENSI PROGRAMITLH APIDTANUN2020-2021 lmllYDISI IOLAIOIASI RUMANSWADAYADI IUMELEM TANUN2021 PASAR UIUPAnN PEMALANI KELURAHANMULYOHARJO INnlVENSI SULA UNGIUNGANIOTAIU TANUN 2117 • 211t INnllYUISI SIALAIAWASAN IOTAIUTANUN2020- 2021 : LINGKUPKEGIATAN: 1 Pol<"]M! Jalan dan Stmn 0raNse
  107. 2.Sls1em Janngln IPAL 3 -Ri-. T-PI.C>lk (RTP) • --DlnE- IIITEIYENSI SUU UNIIUNUN IOTAIU TANUN2117 • 211t LIIOKUP KEGIATAN: Pltel)UO J.., Beloo Pel.~- MCK SUnvBorC>an 481 Permasalahan di segmen Pelutan diantaranya adalah kondisi pengelolaan persampahan (56.29%), kondisi pengelolaan air limbah (44.70%), kondisi jalan lingkungan (42.17%), kondisi drainase lingkungan (32.52%), kondisi penyediaan air minum (19.09%), dan kondisi bangunan gedung (11.11%). Lokasi ini memiliki tingkat kekumuhan ringan dengan tipologi permukiman kumuh di dataran rendah. Lokasi ini sudah mendapatkan intervensi pada Tahun 2017 – 2021, namun masih diperlukan pendanaan untuk menganani kekumuhan secara komprehensif. Oleh karena itu, lokasi ini diusulkan untuk mendapatkan pendanaan kegiatan Skala Kawasan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Berikut adalah gambaran intervensi penanganan kumuh melalui program KOTAKU di Segmen Pelutan Tahun 2017 – 2021: Gambar 7. 3 Intervensi Program KOTAKU 2017 – 2021 di Segmen Gumelem dan Segmen Pelutan Kelurahan Pelutan memiliki luas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebesar 11.07 Ha. Lokasi ini memiliki 621 unit bangunan, yang dihuni 3.154 Jiwa. Kelurahan Pelutan memiliki kategori Kumuh Ringan, dengan tipologi kekumuhan di dataran rendah, dan status lahan legal. Permasalahan kekumuhan di Pelutan berupa bangunan belum sesuai dengan standar teknis, jalan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, drainase tidak sesuai persyaratan teknis, penyediaan air minum layak dan pipanisasi, pengelolaan sanitasi, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Jumlah Penduduk di Kelurahan Pelutan adalah 1,756 Jiwa. Rata-rata penduduk memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Masyarakat di Kelurahan Pelutan memiliki mata pencaharian wiraswasta, buruh, dan petani dengan penghasilan rata-rata sebesar 1 – 2 Juta Rupiah per bulan. Sebesar 80% penduduk Kelurahan Pelutan merupakan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). jdih.pemalangkab.go.id/ 4 Ke!. Pelutan Total Keterangan RT OS RW 06 RT 06 RW 06 RT 03 RW 07 RT 04RW 07 l<a:asa Total Kepala 115 108 84 102 409 Keluarga Total Jiwa 406 465 491 394 1756 Total Laki-laki 204 238 247 212 901 Total Perempuan 202 227 244 182 855 No JUMLAH PENDUDUK 901 ""' DATA P8'1Jl.OJ< 325' • II 00 T1ngkat Pendod1kan SMP Penghasdan Rp 1 Juta s/d 2 Juta per bulan l1_ MBR 80% Mata Pencahanan . W1raswasta,Buruh dan petam ICONDIII IOIIAL EICONOIII Kondisi jalan beton rusak memenuhi warga Permukiman tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai Seperti:
  108. 1.bangunan belum sesuai dengan persyaratan teknis
  109. 2.Jalan tldak sesuai dengan persyaratan teknis
  110. 3.drainase tidak sesuai persyaratan teknis
  111. 4.penyediaan air minum layakdan pipanisasi
  112. 5.pengelolaan sanitasi
  113. 6.Pengelolaan persampahan
  114. 7.pengamanan kebakaran PERMASALAHAN UTAMA INFORMASI UMUM KAWASAN KATEGORI, TIPOLOGI DAN KAIIAKTER Desa/Kelurahan : Pelutan Kategori Kumu : Kumuh Ringan Kecamatan : Pemalang Tipologi : Dataran rendah Kabupaten : Pemalang Karalcteristik : Kawasan Permukiman Luas SK Tahun 2022 : 11,07 Ha Status Lahan : Legal Jumlah Penduduk : 3.154Jiwa Jumlah Bangunan : 621 Unit i IJumlah KK :906 KK ~·· I Gambaran Kawasan Permukiman Kumuh yang akan ditangani Profil Lokasi Kawasan Kumuh 482 Gambar 7. 4 Profil Kelurahan Pelutan RW.6 dan RW.7 Permasalahan kekumuhan di Kelurahan Pelutan berupa permasalahan bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan. Permasalahan terbesar adalah permasalahan air limbah (44.70%), sementara permasalahan dengan prosentase terkecil adalah bangunan gedung (11.11%). jdih.pemalangkab.go.id/ Sebagal Pusat Pemerintah Daerah, Perdagangandan jasa, lndustri, Transportasi, Parlwlsata, Pertanlan Tanaman Pangan dan Penkanan SWP 1 Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Kawasan Pelutan - ,,~ '~ ."-. Masterplan Kawasan Pusat Kota Pemalang Mendukung perdagangan dan Jasa Sebagai Pengembangan Kawasan Perkotaan OAK PPKT 24 - ·- Lu.as Flag LuHViHlflkasl Jumlah Bangunan Juml•h Penduduk JumlahBangunan 11,11% 1-- I , -- J.« .. ._ • ., --111---111---11----1-'--1 - ~--- .... ·- ..,.,.1 •I·- ..,_....,...._. 1~--:---,-- I - ~--;:::----- I ·~J?7otl • I ........,. I . 01.-1 • I.,_ I~- -1 • I n..- ,.-._... .. 1;.=-.._..._..., ,--- I - I~"" -~~ ...,._,_ I I 1 ..... 1-1 IJ,JI" I ·~1-1 111.l"' ._ __ ~-.._ - i.----- ,_,__ .. 1·----- - I ,.._I• I .._.,.. I•..--- .... - I -.-1 • I u.- • 1--~=:=M~-~==---------~-~--~.. ~--;,~ ·- I •-.-1-1 "--"',,--~ "' ....._ I u.u• I I ~ I I u..-1 ..- I II I Gambaran Kawasan PermukimanKumuh yang akan ditangani Profil Lokasi Kawasan Kumuh 483 Gambar 7. 5 Permasalahan Kekumuhan di Kelurahan Pelutan Lokasi yang menjadi prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdekatan dengan Alun-alun Pemalang. Sesuai dengan perencanaan daerah, Kelurahan Pelutan termasuk dalam SWP 1 (Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan) yang berfungsi sebagai pusat Pemerintahan Daerah, Perdagangan dan Jasa, Industri, Transportasi, Pariwisata, Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan. Selain itu, penanganan lokasi yang direncanakan juga diharapkan dapat menuntaskan kekumuhan secara komprehensif di Kawasan Pusat Kota Pemalang. Gambar 7. 6 Kesesuaian Lokasi Dengan Dokumen Perencanaan jdih.pemalangkab.go.id/ Jumlah KK : 409 KATAGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTER Katagori Kumuh : Kumuh Ringan Tipologi : Dataran Rendah Karakteristik : Kawasan Permukiman Status Lahan : Legal PEERMASALAHAN UTAMA Permukiman tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai seperti Jalan, drainase, penyediaan Air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan sanitasi dan pengamanan kebakaran. : RT005-RW006 RT006-RW006 RT003-RW007 RT004-RW007 Kelurahan Pelutan : 5,46 Ha : 265 : 1756 Luas Sk Jumlah Bangunan Jumlah Penduduk INFORMASI UMUM KAWASAN Lokasi 2,06RTOCM~RW007 PElllT.AN PEMAI.ANG 21 KUMUH RINGAN S,46 4KAW~ PUSATKOTAPEMALANG 1,41 RT003-RW007 PELUTAN PEMAI.ANG 20KUMUH RlNGAN3 KAW~ PUSAT KOTA PEMALANG 1,1 RT006-RW006 PELUTAN PEMALANG 16KUMUH RlNGAN2 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 0,89RTOOS-RW006 P£lllTAN PEMAI.ANG 17 KUMUH RlNGAN1 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG Luas(Ha) lirckupAdm1n1strasi Kekumuhl1n RT/RW Kel~ Keumat.n Nila flnctu11t NamalobsiNo -- - --- ::-=--~~:--- ·- ::----·-·... .._ _ --. ---· ----·-- . :·---~=-- ~--;.:-_.:: :~~f!:t:;: ---------·-------- ,. ------ .. --·- ---------·---------- -------------·--------·--------------- ... - -----~- ----~- ~::. ~~?-:=--.- ~l'tUlll \/4 .. V, P\lh"I.I\I\ ... • ,,,,n ..ut."'''.,.'"0'""''1\1,•• 1,1. --- Peruntukan lokasi pelutan terdapat kesesuaian dengan dokumen perencanaan daerah, yaitu sebagai Kawasan permukiman perkotaan ......... -~,__ ·0 .T· --- .. ,. .......... .: ==- =g~ -- Piii tHe••tu IUlett•• ·---··- ..····-···-----··---.- __ ....-.. -..- .." .... ___ .. M._l..._._ .. '6JU,, ....... I Gambaran Kawasan Permukiman Kumuh yang akan ditangani Kesesuaian ITR 484 Gambar 7. 7 Kesesuaian Lokasi Dengan Dokumen Perencanaan Usulan lokasi prioritas yang diusulkan terletak di:
  115. 1.RT. 5/ RW.6
  116. 2.RT. 6/ RW.6
  117. 3.RT. 3/ RW.7
  118. 4.RT. 4/ RW.7 Gambar 7. 8 Profil Kumuh Lokasi Prioritas Pelutan Lokasi ini memiliki luas 5.46 Ha dengan jumlah bangunan 265 Unit yang dihuni oleh 1,756 Jiwa. Kondisi kekumuhan berdasarkan aspek kekumuhan adalah sebagai berikut:
  119. 1.Bangunan jdih.pemalangkab.go.id/ 34 Unrt Rumah belum sesuai Persyaratan Tekrns dilahan Legal atau SHM. - . =::::-•--io. ·-· - : '=!."::'_., , ...... d RT03-RW07 20 Unit Rumah belum sesuai Persyaratan Teknis d1lahan Legal atau SHM. ( ]:._ - =~----'--· -;=.:::::--·-· ............ RT04-RW07 ,f p •' - ----,' I Gambaran Kawasan PermukimanKumuh yang akan ditangani Analisis Penanganan Permukiman Kumuh 485 Gambar 7. 9 Kondisi Bangunan Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa di RT.4/ RW.7 terdapat 20 Unit Rumah yang belum sesuai dengan persayaratan teknis. Sementara di RT. 3/ RW.7 terdapat 34 Unit Rumah yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.
  120. 2.Jalan dan Drainase Kondisi jalan lingkungan yang menyebabkan kekumuhan diantaranya adalah masih adanya jalan tanah, jalan paving yang rusak, dan jalan beton yang rusak di beberapa lokasi. Sementara aspek drainase berupa drainase yang rusak dan ketidaktersediaan drainase. Untuk lebih jelasnya, identifikasi kondisi jalan dan drainase di lokasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini: jdih.pemalangkab.go.id/ Terdapat kondisi jalan yang rusak dan kondisi drainase yang tidak terawatt dengan baik Kondisi jalan baik danKondisi drainase Yang tidak berfungsi serta tidak terawat, banyak terdapat sampah Kondisi jalan rusak Sedang dan drainase Yang tidak terawat RT005-RW KONDISI JALAN DAN DRAINASE I Gambaran Kawasan Permukiman Kumuh yang akan ditangani Analisis Penanganan Permukiman Kumuh Aspek Jalan dan Drainase I Gambaran Kawasan Permukiman Kumuh yang akan ditangani Analisis Penanganan Permukiman Kumuh 486 Gambar 7. 10 Kondisi Jalan dan Drainase Penanganan Pelutan memiliki potensi untuk turut mengembangkan kawasan di sekitarnya, berupa:
  121. 1.Kawasan strategis pusat kota dan dilalui jalur arteri primer serta kawasan perdaganagan dan jasa
  122. 2.Kerajinan olahan ikan asin
  123. 3.Terdapat TPS
  124. 4.Penataan koridor Sungai dengan memperindah Kawasan dan pembuatan jalan inspeksi
  125. 5.Kerajinan Gerabah, dapat dijadikan sebagai Kawasan sentra Gerabah dan wisata edukasi pembuatan gerabah jdih.pemalangkab.go.id/ KONIEI PEREMAJAAN DAN IENATAAN KAWAIAN, Penoloon Sentra Gerabeh Pelulan dengan m1ningkolh11 mulu koliln lingkungon berupa peninghtonlungsi jola11 produksi don dilribusi serlo penalooninlegrosi droinou yang dilunjong dengon foiililas hsehoton u:nilosi mosyorokotdanRTPubagoiruongbe!oiardonbermain. - -- PAWWUPAfUil ,OU.LING - lON~POfSAIHU'fASAN ,- 1 M..,.,11•s.i.•0N1pro~• ,r I ,1~llt\•"l._"l•bo1tl1W1W111 ,'_,,,,. / Gu•ftt•l•LM,tytiof\osHopl,' / »" lffbNIPNtliN*'1bar1111t11'1'/( ,' lnmu ltbNINle• d• ~lltn, ,,, r 111trflNf1hrDklltf(nt\lllr-l\lllY~ f,- _ ~a1m,mbaH911kon ,' I : I ' + ""'' jjij u t=: I I I I I I I I I I I I HIMUIIMAN IIHMIII PUU.T I IOUPUUlANI : I I I I Mhi\ihdhihii PENATAAN KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG ( lntegro,i ,egmen 1 Gumelem dan Se9mcn 2 Pel utan} Program dan Strategi Penanganan Permukiman Terpadu Strategi dan Pola Penanganan Penataan koridor Sungai dengan memperindah Kawasan dan pembuatan jalan inspeksi Terdapat TPSKerajinan olahan ikan asin Kawasan strategls pusat kota dan dllalul Jalur arterl primer serta kawasan perdaganagan dan jasa ., ~~ Kerajlnan Gerabah, dapat dijadikan sebagai Kawasan sentra Gerabah dan wisata edukasi pembuatan gerabah Analisa potensi pengembangan kawasan I Gambaran Kawasan Permukiman Kumuh yang akan ditangani Analisis Penanganan Permukiman Kumuh 487 Gambar 7. 11 Analisis Potensi Pengembangan Kawasan PROGRAM DAN STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN TERPADU Gambar 7. 12 Strategi dan Pola Penanganan Segmen Pelutan Konsep penanganan Segmen Pelutan adalah Peremajaan, dimana akan dilakukan penataan sentra gerabah dengan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Peremajaan dilakukan dengan meningkatkan kualitas jalan lingkungan sebagai aksesibilitas dalam proses produksi dan distribusi. Penataan kawasan juga dilakukan di aspek drainase, pengelolaan air limbah masyarakat, dan Ruang Terbuka Publik (RTP). jdih.pemalangkab.go.id/ . _._.. I I I I 'I ICONSEP DESAIN segmen 1 den 3 lnt~rul penatan Kaw.uan l(ebondalem & Pelutan dengan memadukan unsur-unsuryang menjadipotensi dan permasalihan yan1 ada di dalam Kawasan, vans memillkl hrakter sebagal sentra Industry Gerabah KONSEP DESAIN KAWASAN Penotoon Sentro Geroboh Peluton dengon meningkotkon mutu kolitos lingkungon berupa penataan rumah don peningkaton fungsi jolon produksi don ditribusi serta penatoon integrosi droinose yang ditunjang dengan fasililos kesehotan sanitosi mosyorokot don RTP sebogai market place ,ruang belajar don bermain
  126. 1.Peningkatan Kualitas Akses Jalan Produksi dan Distribusi + lntegrasl Dralnase
  127. 2.Peningkatan Kualitas Akses Sanitasi ( !PAL Komunal Perpiaan dan lpal lndustri)
  128. 3.Ruang pamer dan wisata edukasi produksi gerabah
  129. 4.Penataan Bantaran Kali Banger
  130. 5.Ruang TerbukaPublik
  131. 6.PEREMAJAAN PERMUKIMAN MELALUI DAK INTEGRASI di RW 6,7,8,9, ---:::::-:::- ------._____ gkata}' Kualitas Al<sesJalan Produksr dan Distribusi + lntegrasi Orainase : -·-·-------·---·- - -4•••n~1~Mm1m11:na1!:..~.,~1••·• -' Penataan Bantaran Kali Banger PUSAT KOU PIMAlANG I Program dan Strategi Penanganan Permukiman Terpadu Master Ian Desain RencanaKawasan 488 Gambar 7. 13 Desain Rencana Kawasan Segmen Pelutan Berikut adalah gambaran konsep rencana penanganan kawasan Segmen Pelutan: jdih.pemalangkab.go.id/ ·'f • ·~ r: ' ' .,.__.:..., I ,. t l ·' ·- :'f ._:w·~ !Ii . -- -~-· .., · - ._AFTER·· ..... .t "'\ KONSEP: Penataan bangunan dan Ruang Pubhk 1 PenataanBangunantept salurandan pernngkatanjalan 2 Peremajaan MCK Komunal dan IPAL Komunal perprpaan 3 Penataan Banguna Tept saluran dan Pemngkatan Jalan dan saluran terkonekst cutlet Banger 4 RTP Rest Area dan Plaza UMKM 5 Pos ycmdu dan Bangunan serbaguna 6 TPS ( LH 2017/2018} 489 Gambar 7. 14 Konsep Penataan Segmen Pelutan Rencana Desain penanganan Segmen Pelutan dengan konsep peremajaan adalah sebagai berikut: jdih.pemalangkab.go.id/ SKALA 1.3000 Sawah RT004-RW an RT003-R RT 005-RW006 RT006-R - ~ ~,..,.-- W006 i--,r- 1'I r,nr+J..~~·,;-r-s- I --- ll 1, - - "' ,- • 11.. ------ I --- .. ., : :: ...... ,,,.... - ,, ., ...... .. . .. ., ..... " ",. ... "' r/ J " ,. ,.. ..... "' t• II " .. =v.. l1 ,, ... .. ,. • I 1 I ' • ' . • ~~ RT 005-RW008 ~ .=: U I I.J I u:::o I.I I W007 t- n "'' '"' =Ellllllllll!B : B 1111111 11,01· Keterangan : 12 ll 8 21 11,t~JIO ,._. 22 n ... - Rumah TanahS " .. •.. ... Rumah u Tanah N,. I.. I • ' I D Ban gun 007 . • • 1 • ' • ~. - ·, ., - . - . I I' • - • - • Belum Sesual P«syaratan Teknts di HM Belum SesuaJ P«syaratan Teknls di egara 490 jdih.pemalangkab.go.id/ DENAH TYPE 36/60 C):a.ng..... -===---T-cl - : ~==---T-cl Keterangan : 111 " •• ---- RT- Bidang Perumahan KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORATJENDERALCIPTA KARYA DIREKTORATPENGEMBANGANKAWASAN PERMUKIMAN RT 003-RW007 491 Gambar 7. 15 Site Plan Terpadu Peremajaan Pelutan Gambar 7. 16 Rencana Bidang Perumahan jdih.pemalangkab.go.id/ POTONGAN A·A STA:;: 0.00 J1.J2 @ 'l Bidang PSU DENAHJALAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN 492 Gambar 7. 17 Rencan Bidang PSU jdih.pemalangkab.go.id/ SAMBUNGAN RUMAH (SR) RT0()4.RW007 : ! . ' PERPIPAAN KAWASAN + FIRE HYDRANT PERPIPAAN INDUK PDAM D: eong..-. - : ~=:-.._...,.r_,. - : ~==S-..._...,.T_dl Keterangan : Pemenuhan Kebutuhan air minum, dinas PU akan berkerja sama dengan PDAM kabupaten pemalang . Dengan Perluasan Jaringan Perpiaan sampai dengan SR a-k sesuai jumlah kebutuhan - 1' T jaringan untuk rumah Iii JO W .. - -1- RTCJ05.RWOOO RT 003-RW007 RT 005-RWOOO -- RT006-RWOOII~•••J..J. ---~ - I ma . 1 ,. ""'i - , u':;:: 'I -= .... ' .. -•• u It ..... . - ... u ., oJ .... . . . ., . ' " ... ill • . ,, u I} )0 . ,. .. " . " II U WI . . . • J •• Bidang Air Minum KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN 493 Gambar 7. 18 Rencana Bidang Air Minum jdih.pemalangkab.go.id/ o:~ - : =:-.._...,.T_d - : ==-.._...,.T_d :~ Keterangan : RT- ...... .......... . ... . . . ,_ .. RT 003-RWD07 RT- Bidang Sanitasi Skema SPALDS 5-10 KK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN 494 Gambar 7. 19 Rencana Bidang Sanitasi jdih.pemalangkab.go.id/ LandfillDaur Ulang Tempat PemprosesanAkhir TPS Pem1lahanSampah r,,,p,h Pomah ,aogga danSampan ~ Sa~Jenis Sampah Rumah Tangga Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga SKEMA Penipgkatan TPS > TPS 3R o:- Keterangan: - •:;:=--T-<I -:;==--T-<I RT004..ffW007 RT 003-RW007 .. " . ~u • . . . . ' ·-.. . . . - -r u" . . - . .. . . ~.. » n . . .. . [..,/ ---, " .. . . ' . ~ RTOO!>RWOOO RTOO!>RWOOO =- Bidang Persampahan KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN 495 Gambar 7. 20 Rencana Bidang Pesampahan jdih.pemalangkab.go.id/ KPP LINGKUNGAN KPP PERSAMPAHAN KPP SANITASI PDAM KPP LINGKUNGAN PENGELOLA Swakelola KPP Persampahan Swakelola KPP sanitasl PERKIM PU/LH PU/LH/DKK PDAM PERKIM PERKIM PEMBINA Disperkim/KPP PSU/Masyarakat Fa sum Bidang Persampahan Bidang Sanitasi Bidang Air Minum Bidang PSU Bidang Perumahan., ., ., @•1 ., .•, KEGIATAN Disperkim/KPP Masyarakat/CSR Masyarakat/CSR Swakelola CPB 496 Tak hanya konsep pada masa konstruksi, konsep pasca konstruksi juga sudah direncanakan di Segmen Pelutan. Konsep pasca konstruksi ini berupa rencana operasi dan pemeliharaan, serta keberlanjutan program secara konstruksi. Gambar 7. 21 Rencana Operasi dan Pemeliharaan Gambar 7. 22 Rencana Keberlanjutan Program Pansa Konstruksi jdih.pemalangkab.go.id/ INSPEKTORAT ANGGOTA OINAS PENGELOLAAN KEUANGANDAN A.SET ANGGOTA BIOANG PENGAWASAN, PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN AS£T ANGGOTA OlNAS LINGKUNGAN HJOUP KOROINATOR Bl DANG PENYEOIAAN SANITASI ANGGOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KORDINATOR BIOANG PERENCANAAN DAN PENATAAN RUANG ANGGOTA 497 Gambar 7. 23 Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi 7.6 Rencana Aksi Masyarakat/ Community Action Plan (CAP) dan Prioritas Kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Rencana Aksi Masyarakat/ Community Action Plan (CAP) dan prioritas kebutuhan merupakan rencana penanganan permasalahan pembangunan pada kawasan permukiman kumuh yang akan disusun dan disepakati oleh masyarakat. Dalam penyusunan rencana ini, akan membahas rencana penanganan permasalahan kumuh meliputi jenis/komponen, volume, lokasi, dan pelaku dan juga konsep pengelolaan. Rencana Aksi Masyarakat/ Community Action Plan (CAP) dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang yang akan disajikan adalah Rencana Aksi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Pemalang, meliputi Kelurahan Mulyoharjo dan Kelurahan Pelutan. jdih.pemalangkab.go.id/ 498 Tabel VII. 19 Rencana Aksi Masyarakat/ Community Action Plan (CAP) dan Prioritas Kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V
  132. 1.Pelutan 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan 1 ls 500,000 500,000 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 2 Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni 238 Unit 15,000 3,570,000 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 3 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 115 Meter 800 92,000 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 4 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 4,415 Meter 800 3,531,600 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 5 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum 346 KK 200 69,200 APBD Kabupaten, BUMD 6 Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih 1 Unit 300,000 300,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD jdih.pemalangkab.go.id/ 499 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 7 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru 4,483 Meter 500 2,241,455 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 8 Kualitas Konstruksi Drainase Perbaikan konstruksi saluran drainase 1,734 Meter 300 520,323 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 9 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga 380 KK 1,000 380,000 APBD Kabupaten, Swasta 10 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal 3 Unit 200,000 600,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta IPAL 3 Unit 500,000 1,500,000 APBN, DAK, APBD Kabupaten 11 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga 163 KK 100 16,300 APBD Kabupaten, Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 500 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V persyaratan Teknis 12 Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 1 Unit 30,000 30,000 APBD Kabupaten, Swasta 13 Pembangunan TPS 1 Unit 500,000 500,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 14 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran 2 Unit 50,000 100,000 APBD Kabupaten, Swasta
  133. 2.Mulyoharjo 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan 1 ls 500,000 500,000 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 2 Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni 80 Unit 15,000 1,200,000 APBN, DAK, APBD Provinsi, jdih.pemalangkab.go.id/ 501 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V APBD Kabupaten 3 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 370 Meter 800 296,000 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 4 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 3,526 Meter 800 2,820,400 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 5 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum 97 KK 200 19,400 APBD Kabupaten, BUMD 6 Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih 1 Unit 300,000 300,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD 7 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru 3,155 Meter 500 1,577,250 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 8 Kualitas Konstruksi Drainase Perbaikan konstruksi saluran drainase 2,086 Meter 300 625,650 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 502 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 9 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga 167 KK 1,000 167,000 APBD Kabupaten, Swasta 10 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal 3 Unit 200,000 600,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta IPAL 3 Unit 500,000 1,500,000 APBN, DAK, APBD Kabupaten 11 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga 466 KK 100 46,600 APBD Kabupaten, Swasta 12 Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 1 Unit 30,000 30,000 APBD Kabupaten, Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 503 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 13 Pembangunan TPS 1 Unit 500,000 500,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 14 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran 2 Unit 50,000 100,000 APBD Kabupaten, Swasta Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 504 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat beberapa indikasi lokasi di Kabupaten Pemalang membutuhkan rumusan rencana penyediaan tanah berdasarkan pola penanganan. Pola penanganan yang direncanakan disusun berdasarkan penilaian kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah. Sesuai Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pecegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 45, pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah: Tabel VIII. 1 Arahan Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh No. Klasifikasi Kekumuhan Status Tanah Pola Penanganan
  134. 1.Berat Legal Peremajaan Sedang Legal Peremajaan
  135. 2.Berat Ilegal Permukiman Kembali Sedang Ilegal Permukiman Kembali
  136. 3.Ringan Legal Pemugaran
  137. 4.Ringan Ilegal Permukiman Kembali Sumber: Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dirumuskan rencana pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang sesuai dengan klasifikasi kekumuhan dan status tanahnya. Adapun arahan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: Tabel VIII. 2 Arahan Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Kekumuhan Legalitas Pola Penanganan Kelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingk. 1 Kauman RT001-RW003 1.495 26 Ringan Legal Pemugaran jdih.pemalangkab.go.id/ 505 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Kekumuhan Legalitas Pola Penanganan Kelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingk. 2 Kauman RT001-RW004 2.159 26 Ringan Legal Pemugaran 3 Kauman RT002-RW003 1.343 29 Ringan Legal Pemugaran 4 Kauman RT002-RW005 1.359 26 Ringan Legal Pemugaran 5 Kauman RT003-RW003 1.812 32 Ringan Legal Pemugaran 6 Kauman RT003-RW005 1.367 27 Ringan Legal Pemugaran 7 Kauman RT004-RW003 1.546 30 Ringan Legal Pemugaran 8 Kauman RT004-RW005 2.709 31 Ringan Legal Pemugaran 9 Pecangakan RT003-RW004 1.632 32 Ringan Legal Pemugaran 10 Purwoharjo RT001-RW008 2.799 28 Ringan Legal Pemugaran 11 Purwoharjo RT002-RW008 1.063 28 Ringan Legal Pemugaran 12 Purwoharjo RT003-RW008 1.162 31 Ringan Legal Pemugaran 13 Purwoharjo RT004-RW007 0.795 29 Ringan Legal Pemugaran 14 Purwoharjo RT005-RW007 3.044 26 Ringan Legal Pemugaran 15 Purwoharjo RT006-RW009 0.993 26 Ringan Legal Pemugaran 16 Purwoharjo RT007-RW009 1.033 22 Ringan Legal Pemugaran 17 Purwoharjo RT008-RW009 1.135 27 Ringan Legal Pemugaran 18 Purwoharjo RT009-RW009 1.972 27 Ringan Legal Pemugaran 19 Purwosari RT001-RW004 0.893 30 Ringan Legal Pemugaran 20 Purwosari RT001-RW007 1.066 35 Ringan Legal Pemugaran 21 Purwosari RT001-RW012 2.291 33 Ringan Legal Pemugaran 22 Purwosari RT001-RW013 2.248 33 Ringan Legal Pemugaran 23 Purwosari RT002-RW013 2.394 32 Ringan Legal Pemugaran 24 Purwosari RT002-RW019 1.434 37 Ringan Legal Pemugaran 25 Purwosari RT002-RW020 1.819 43 Sedang Legal Peremajaan 26 Purwosari RT003-RW012 1.002 33 Ringan Legal Pemugaran 27 Sidorejo RT003-RW001 1.043 22 Ringan Legal Pemugaran 28 Sidorejo RT004-RW002 2.361 19 Ringan Legal Pemugaran 29 Sidorejo RT004-RW005 2.122 25 Ringan Legal Pemugaran 30 Lawangrejo RT001-RW002 3.342 23 Ringan Legal Pemugaran jdih.pemalangkab.go.id/ 506 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Kekumuhan Legalitas Pola Penanganan Kelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingk. 31 Lawangrejo RT002-RW001 2.141 20 Ringan Legal Pemugaran 32 Lawangrejo RT003-RW001 2.615 19 Ringan Legal Pemugaran 33 Lawangrejo RT004-RW004 0.620 20 Ringan Legal Pemugaran 34 Sugihwaras RT001-RW006 1.872 21 Ringan Legal Pemugaran 35 Sugihwaras RT001-RW007 1.316 23 Ringan Legal Pemugaran 36 Sugihwaras RT001-RW015 1.899 22 Ringan Legal Pemugaran 37 Sugihwaras RT002-RW005 1.377 21 Ringan Legal Pemugaran 38 Sugihwaras RT002-RW006 1.476 21 Ringan Legal Pemugaran 39 Sugihwaras RT002-RW016 2.912 22 Ringan Legal Pemugaran 40 Sugihwaras RT003-RW004 0.585 22 Ringan Legal Pemugaran 41 Sugihwaras RT003-RW010 1.551 18 Ringan Legal Pemugaran 42 Sugihwaras RT004-RW010 1.646 17 Ringan Legal Pemugaran 43 Sugihwaras RT003-RW016 3.837 42 Sedang Tidak Legal Permukiman Kembali 44 Widuri RT002-RW001 1.460 20 Ringan Tidak Legal Permukiman Kembali 45 Widuri RT003-RW004 0.939 16 Ringan Tidak Legal Permukiman Kembali 46 Iser RT001-RW003 1.752 37 Ringan Legal Pemugaran 47 Iser RT006-RW002 0.723 32 Ringan Legal Pemugaran 48 Iser RT008-RW002 2.080 31 Ringan Legal Pemugaran 49 Iser RT008-RW004 1.390 39 Sedang Legal Peremajaan 50 Iser RT009-RW002 0.967 35 Ringan Legal Pemugaran 51 Petarukan RT001-RW012 0.798 30 Ringan Legal Pemugaran 52 Petarukan RT001-RW015 2.177 28 Ringan Legal Pemugaran 53 Petarukan RT002-RW012 0.857 32 Ringan Legal Pemugaran 54 Petarukan RT002-RW014 1.644 39 Sedang Legal Peremajaan 55 Petarukan RT003-RW012 0.609 33 Ringan Legal Pemugaran 56 Petarukan RT004-RW012 0.790 32 Ringan Legal Pemugaran 57 Petarukan RT005-RW004 0.751 28 Ringan Legal Pemugaran jdih.pemalangkab.go.id/ 507 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Kekumuhan Legalitas Pola Penanganan Kelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingk. 58 Petarukan RT005-RW012 0.546 25 Ringan Legal Pemugaran 59 Petarukan RT006-RW004 0.626 22 Ringan Legal Pemugaran 60 Petarukan RT006-RW012 0.934 28 Ringan Legal Pemugaran 61 Petarukan RT007-RW012 0.561 28 Ringan Legal Pemugaran 62 Petarukan RT008-RW012 0.671 30 Ringan Legal Pemugaran 63 Petarukan RT009-RW012 0.756 22 Ringan Legal Pemugaran 64 Petarukan RT011-RW012 0.601 26 Ringan Legal Pemugaran 65 Mulyoharjo RT001-RW003 1.933 22 Ringan Legal Pemugaran 66 Mulyoharjo RT001-RW014 1.262 22 Ringan Legal Pemugaran 67 Mulyoharjo RT001-RW018 1.190 17 Ringan Legal Pemugaran 68 Mulyoharjo RT002-RW006 0.872 17 Ringan Legal Pemugaran 69 Mulyoharjo RT002-RW014 0.480 27 Ringan Legal Pemugaran 70 Mulyoharjo RT002-RW018 0.632 22 Ringan Legal Pemugaran 71 Mulyoharjo RT003-RW006 0.698 20 Ringan Legal Pemugaran 72 Mulyoharjo RT003-RW014 1.283 21 Ringan Legal Pemugaran 73 Pelutan RT001-RW001 1.786 28 Ringan Legal Pemugaran 74 Pelutan RT001-RW009 1.501 18 Ringan Legal Pemugaran 75 Pelutan RT002-RW001 1.134 18 Ringan Legal Pemugaran 76 Pelutan RT003-RW007 1.415 20 Ringan Legal Pemugaran 77 Pelutan RT004-RW007 1.866 21 Ringan Legal Pemugaran 78 Pelutan RT005-RW007 1.627 17 Ringan Legal Pemugaran 79 Pelutan RT006-RW006 1.348 16 Ringan Legal Pemugaran 80 Pelutan RT005-RW006 1.672 18 Ringan Legal Pemugaran 81 Bojong Bata RT001-RW009 0.571 23 Ringan Legal Pemugaran 82 Bojong Bata RT002-RW010 2.132 17 Ringan Legal Pemugaran 83 Bojong Bata RT003-RW010 1.338 17 Ringan Legal Pemugaran 84 Bojong Bata RT003-RW011 1.334 20 Ringan Legal Pemugaran 85 Bojong Bata RT004-RW010 1.240 20 Ringan Legal Pemugaran 86 Paduraksa RT002-RW006 1.070 22 Ringan Legal Pemugaran jdih.pemalangkab.go.id/ 508 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Kekumuhan Legalitas Pola Penanganan Kelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingk. 87 Paduraksa RT003-RW006 1.050 20 Ringan Legal Pemugaran 88 Paduraksa RT004-RW006 1.437 22 Ringan Legal Pemugaran 89 Paduraksa RT006-RW005 0.636 23 Ringan Legal Pemugaran 90 Banjaran RT001-RW001 1.368 21 Ringan Legal Pemugaran 91 Banjaran RT001-RW004 1.533 18 Ringan Legal Pemugaran 92 Banjaran RT001-RW005 0.857 21 Ringan Legal Pemugaran 93 Banjaran RT001-RW007 2.843 24 Ringan Legal Pemugaran 94 Banjaran RT002-RW001 0.914 23 Ringan Legal Pemugaran 95 Banjaran RT002-RW005 1.100 21 Ringan Legal Pemugaran 96 Banjaran RT002-RW007 0.973 21 Ringan Legal Pemugaran 97 Banjaran RT003-RW005 1.424 20 Ringan Legal Pemugaran 98 Banjaran RT005-RW005 0.720 23 Ringan Legal Pemugaran 99 Banjaran RT006-RW005 1.533 22 Ringan Legal Pemugaran 100 Banjardawa RT001-RW008 2.163 16 Ringan Legal Pemugaran 101 Banjardawa RT002-RW005 0.708 20 Ringan Legal Pemugaran 102 Banjardawa RT003-RW005 0.571 20 Ringan Legal Pemugaran 103 Banjardawa RT005-RW005 1.217 26 Ringan Legal Pemugaran 104 Jebed Utara RT002-RW003 1.537 21 Ringan Legal Pemugaran 105 Jebed Utara RT003-RW004 1.929 21 Ringan Legal Pemugaran 106 Jebed Utara RT003-RW010 0.720 23 Ringan Legal Pemugaran 107 Pedurungan RT001-RW005 0.702 20 Ringan Legal Pemugaran 108 Pedurungan RT001-RW008 2.330 19 Ringan Legal Pemugaran 109 Pedurungan RT001-RW009 1.237 25 Ringan Legal Pemugaran 110 Pedurungan RT002-RW013 0.970 16 Ringan Legal Pemugaran 111 Pedurungan RT002-RW014 1.257 18 Ringan Legal Pemugaran 112 Pedurungan RT002-RW015 1.073 20 Ringan Legal Pemugaran 113 Pedurungan RT003-RW004 1.532 19 Ringan Legal Pemugaran 114 Pedurungan RT003-RW008 1.267 17 Ringan Legal Pemugaran 115 Pedurungan RT004-RW005 1.565 20 Ringan Legal Pemugaran jdih.pemalangkab.go.id/ 509 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Kekumuhan Legalitas Pola Penanganan Kelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingk. 116 Pedurungan RT004-RW007 0.745 23 Ringan Legal Pemugaran 117 Pedurungan RT005-RW006 2.411 19 Ringan Legal Pemugaran 118 Beji RT001-RW015 1.014 23 Ringan Legal Pemugaran 119 Beji RT002-RW003 1.614 20 Ringan Legal Pemugaran 120 Beji RT003-RW008 2.239 41 Sedang Legal Peremajaan 121 Kabunan RT001-RW005 0.649 19 Ringan Legal Pemugaran 122 Kabunan RT001-RW021 1.247 17 Ringan Legal Pemugaran 123 Kabunan RT002-RW005 0.795 25 Ringan Legal Pemugaran 124 Kabunan RT002-RW006 0.490 17 Ringan Legal Pemugaran 125 Kabunan RT002-RW021 1.478 27 Ringan Legal Pemugaran 126 Kabunan RT003-RW005 1.389 22 Ringan Legal Pemugaran 127 Kabunan RT003-RW006 0.853 19 Ringan Legal Pemugaran 128 Kabunan RT003-RW013 0.673 19 Ringan Legal Pemugaran 129 Kabunan RT003-RW014 0.755 18 Ringan Legal Pemugaran 130 Kabunan RT003-RW021 0.789 24 Ringan Legal Pemugaran 131 Kabunan RT004-RW005 0.673 20 Ringan Legal Pemugaran 132 Kabunan RT004-RW006 0.726 25 Ringan Legal Pemugaran 133 Kabunan RT005-RW006 0.706 21 Ringan Legal Pemugaran 134 Taman RT001-RW009 1.892 20 Ringan Legal Pemugaran 135 Taman RT002-RW003 0.761 26 Ringan Legal Pemugaran 136 Taman RT003-RW001 1.214 22 Ringan Legal Pemugaran 137 Taman RT003-RW009 1.514 22 Ringan Legal Pemugaran 138 Taman RT004-RW002 2.480 25 Ringan Legal Pemugaran 139 Taman RT005-RW003 1.322 22 Ringan Legal Pemugaran 140 Wanarejan Selatan RT001-RW005 1.217 23 Ringan Legal Pemugaran 141 Wanarejan Selatan RT001-RW007 0.696 30 Ringan Legal Pemugaran 142 Wanarejan Selatan RT002-RW007 1.751 25 Ringan Legal Pemugaran jdih.pemalangkab.go.id/ 510 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Kekumuhan Legalitas Pola Penanganan Kelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingk. 143 Wanarejan Selatan RT003-RW005 1.263 20 Ringan Legal Pemugaran 144 Wanarejan Utara RT006-RW001 1.294 17 Ringan Legal Pemugaran 145 Wanarejan Utara RT007-RW001 1.151 21 Ringan Legal Pemugaran KAB. PEMALANG TOTAL 198.258 Sumber: Tim penyusun, 2025 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang dapat ditangani dengan pola penanganan pemugaran. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni. Pemugaran merupakan kegiatan Perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula. Dalam pola penanganan ini, akan terdapat dampak lingkungan yang berupa pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum. Adanya dampak lingkungan dalam pengadaan tanah membutuhkan analisis mengenai dampak lingkungan berupa Dokumen Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dipergunakan sebagai bahan perumusan lebih lanjut terhadap:
88. a.maksud dan tujuan rencana pembangunan;
89. b.perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
90. c.perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
91. d.rencana penganggaran. Adapun lokasi yang membutuhkan Dokumen Lingkungan sebagai analisis dampak pengadaan tanah dalam pembangunan kepentingan umum dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: Tabel VIII. 3 Lokasi dengan Kebututan Dokumen Lingkungan No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Pola Penanganan Keterangan Kelurahan/ Desa RT/ RW 1 Kauman RT001-RW003 1.495 Pemugaran Dokumen Lingkungan 2 RT001-RW004 2.159 Pemugaran Dokumen Lingkungan 3 RT002-RW003 1.343 Pemugaran Dokumen Lingkungan 4 RT002-RW005 1.359 Pemugaran Dokumen Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 511 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Pola Penanganan Keterangan Kelurahan/ Desa RT/ RW 5 RT003-RW003 1.812 Pemugaran Dokumen Lingkungan 6 RT003-RW005 1.367 Pemugaran Dokumen Lingkungan 7 RT004-RW003 1.546 Pemugaran Dokumen Lingkungan 8 RT004-RW005 2.709 Pemugaran Dokumen Lingkungan 9 Pecangakan RT003-RW004 1.632 Pemugaran Dokumen Lingkungan 10 Purwoharjo RT001-RW008 2.799 Pemugaran Dokumen Lingkungan 11 RT002-RW008 1.063 Pemugaran Dokumen Lingkungan 12 RT003-RW008 1.162 Pemugaran Dokumen Lingkungan 13 RT004-RW007 0.795 Pemugaran Dokumen Lingkungan 14 RT005-RW007 3.044 Pemugaran Dokumen Lingkungan 15 RT006-RW009 0.993 Pemugaran Dokumen Lingkungan 16 RT007-RW009 1.033 Pemugaran Dokumen Lingkungan 17 RT008-RW009 1.135 Pemugaran Dokumen Lingkungan 18 RT009-RW009 1.972 Pemugaran Dokumen Lingkungan 19 Purwosari RT001-RW004 0.893 Pemugaran Dokumen Lingkungan 20 RT001-RW007 1.066 Pemugaran Dokumen Lingkungan 21 RT001-RW012 2.291 Pemugaran Dokumen Lingkungan 22 RT001-RW013 2.248 Pemugaran Dokumen Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 512 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Pola Penanganan Keterangan Kelurahan/ Desa RT/ RW 23 RT002-RW013 2.394 Pemugaran Dokumen Lingkungan 24 RT002-RW019 1.434 Pemugaran Dokumen Lingkungan 25 RT003-RW012 1.002 Pemugaran Dokumen Lingkungan 26 Sidorejo RT003-RW001 1.043 Pemugaran Dokumen Lingkungan 27 RT004-RW002 2.361 Pemugaran Dokumen Lingkungan 28 RT004-RW005 2.122 Pemugaran Dokumen Lingkungan 29 Lawangrejo RT001-RW002 3.342 Pemugaran Dokumen Lingkungan 30 RT002-RW001 2.141 Pemugaran Dokumen Lingkungan 31 RT003-RW001 2.615 Pemugaran Dokumen Lingkungan 32 RT004-RW004 0.620 Pemugaran Dokumen Lingkungan 33 Sugihwaras RT001-RW006 1.872 Pemugaran Dokumen Lingkungan 34 RT001-RW007 1.316 Pemugaran Dokumen Lingkungan 35 RT001-RW015 1.899 Pemugaran Dokumen Lingkungan 36 RT002-RW005 1.377 Pemugaran Dokumen Lingkungan 37 RT002-RW006 1.476 Pemugaran Dokumen Lingkungan 38 RT002-RW016 2.912 Pemugaran Dokumen Lingkungan 39 RT003-RW004 0.585 Pemugaran Dokumen Lingkungan 40 RT003-RW010 1.551 Pemugaran Dokumen Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 513 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Pola Penanganan Keterangan Kelurahan/ Desa RT/ RW 41 RT004-RW010 1.646 Pemugaran Dokumen Lingkungan 42 Iser RT001-RW003 1.752 Pemugaran Dokumen Lingkungan 43 RT006-RW002 0.723 Pemugaran Dokumen Lingkungan 44 RT008-RW002 2.080 Pemugaran Dokumen Lingkungan 45 RT009-RW002 0.967 Pemugaran Dokumen Lingkungan 46 Petarukan RT001-RW012 0.798 Pemugaran Dokumen Lingkungan 47 RT001-RW015 2.177 Pemugaran Dokumen Lingkungan 48 RT002-RW012 0.857 Pemugaran Dokumen Lingkungan 49 RT003-RW012 0.609 Pemugaran Dokumen Lingkungan 50 RT004-RW012 0.790 Pemugaran Dokumen Lingkungan 51 RT005-RW004 0.751 Pemugaran Dokumen Lingkungan 52 RT005-RW012 0.546 Pemugaran Dokumen Lingkungan 53 RT006-RW004 0.626 Pemugaran Dokumen Lingkungan 54 RT006-RW012 0.934 Pemugaran Dokumen Lingkungan 55 RT007-RW012 0.561 Pemugaran Dokumen Lingkungan 56 RT008-RW012 0.671 Pemugaran Dokumen Lingkungan 57 RT009-RW012 0.756 Pemugaran Dokumen Lingkungan 58 RT011-RW012 0.601 Pemugaran Dokumen Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 514 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Pola Penanganan Keterangan Kelurahan/ Desa RT/ RW 59 Mulyoharjo RT001-RW003 1.933 Pemugaran Dokumen Lingkungan 60 RT001-RW014 1.262 Pemugaran Dokumen Lingkungan 61 RT001-RW018 1.190 Pemugaran Dokumen Lingkungan 62 RT002-RW006 0.872 Pemugaran Dokumen Lingkungan 63 RT002-RW014 0.480 Pemugaran Dokumen Lingkungan 64 RT002-RW018 0.632 Pemugaran Dokumen Lingkungan 65 RT003-RW006 0.698 Pemugaran Dokumen Lingkungan 66 RT003-RW014 1.283 Pemugaran Dokumen Lingkungan 67 Pelutan RT001-RW001 1.786 Pemugaran Dokumen Lingkungan 68 RT001-RW009 1.501 Pemugaran Dokumen Lingkungan 69 RT002-RW001 1.134 Pemugaran Dokumen Lingkungan 70 RT003-RW007 1.415 Pemugaran Dokumen Lingkungan 71 RT004-RW007 1.866 Pemugaran Dokumen Lingkungan 72 RT005-RW007 1.627 Pemugaran Dokumen Lingkungan 73 RT006-RW006 1.348 Pemugaran Dokumen Lingkungan 74 RT005-RW006 1.672 Pemugaran Dokumen Lingkungan 75 Bojong Bata RT001-RW009 0.571 Pemugaran Dokumen Lingkungan 76 RT002-RW010 2.132 Pemugaran Dokumen Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 515 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Pola Penanganan Keterangan Kelurahan/ Desa RT/ RW 77 RT003-RW010 1.338 Pemugaran Dokumen Lingkungan 78 RT003-RW011 1.334 Pemugaran Dokumen Lingkungan 79 RT004-RW010 1.240 Pemugaran Dokumen Lingkungan 80 Paduraksa RT002-RW006 1.070 Pemugaran Dokumen Lingkungan 81 RT003-RW006 1.050 Pemugaran Dokumen Lingkungan 82 RT004-RW006 1.437 Pemugaran Dokumen Lingkungan 83 RT006-RW005 0.636 Pemugaran Dokumen Lingkungan 84 Banjaran RT001-RW001 1.368 Pemugaran Dokumen Lingkungan 85 RT001-RW004 1.533 Pemugaran Dokumen Lingkungan 86 RT001-RW005 0.857 Pemugaran Dokumen Lingkungan 87 RT001-RW007 2.843 Pemugaran Dokumen Lingkungan 88 RT002-RW001 0.914 Pemugaran Dokumen Lingkungan 89 RT002-RW005 1.100 Pemugaran Dokumen Lingkungan 90 RT002-RW007 0.973 Pemugaran Dokumen Lingkungan 91 RT003-RW005 1.424 Pemugaran Dokumen Lingkungan 92 RT005-RW005 0.720 Pemugaran Dokumen Lingkungan 93 RT006-RW005 1.533 Pemugaran Dokumen Lingkungan 94 Banjardawa RT001-RW008 2.163 Pemugaran Dokumen Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 516 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Pola Penanganan Keterangan Kelurahan/ Desa RT/ RW 95 RT002-RW005 0.708 Pemugaran Dokumen Lingkungan 96 RT003-RW005 0.571 Pemugaran Dokumen Lingkungan 97 RT005-RW005 1.217 Pemugaran Dokumen Lingkungan 98 Jebed Utara RT002-RW003 1.537 Pemugaran Dokumen Lingkungan 99 RT003-RW004 1.929 Pemugaran Dokumen Lingkungan 100 RT003-RW010 0.720 Pemugaran Dokumen Lingkungan 101 Pedurungan RT001-RW005 0.702 Pemugaran Dokumen Lingkungan 102 RT001-RW008 2.330 Pemugaran Dokumen Lingkungan 103 RT001-RW009 1.237 Pemugaran Dokumen Lingkungan 104 RT002-RW013 0.970 Pemugaran Dokumen Lingkungan 105 RT002-RW014 1.257 Pemugaran Dokumen Lingkungan 106 RT002-RW015 1.073 Pemugaran Dokumen Lingkungan 107 RT003-RW004 1.532 Pemugaran Dokumen Lingkungan 108 RT003-RW008 1.267 Pemugaran Dokumen Lingkungan 109 RT004-RW005 1.565 Pemugaran Dokumen Lingkungan 110 RT004-RW007 0.745 Pemugaran Dokumen Lingkungan 111 RT005-RW006 2.411 Pemugaran Dokumen Lingkungan 112 Beji RT001-RW015 1.014 Pemugaran Dokumen Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 517 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Pola Penanganan Keterangan Kelurahan/ Desa RT/ RW 113 RT002-RW003 1.614 Pemugaran Dokumen Lingkungan 114 Kabunan RT001-RW005 0.649 Pemugaran Dokumen Lingkungan 115 RT001-RW021 1.247 Pemugaran Dokumen Lingkungan 116 RT002-RW005 0.795 Pemugaran Dokumen Lingkungan 117 RT002-RW006 0.490 Pemugaran Dokumen Lingkungan 118 RT002-RW021 1.478 Pemugaran Dokumen Lingkungan 119 RT003-RW005 1.389 Pemugaran Dokumen Lingkungan 120 RT003-RW006 0.853 Pemugaran Dokumen Lingkungan 121 RT003-RW013 0.673 Pemugaran Dokumen Lingkungan 122 RT003-RW014 0.755 Pemugaran Dokumen Lingkungan 123 RT003-RW021 0.789 Pemugaran Dokumen Lingkungan 124 RT004-RW005 0.673 Pemugaran Dokumen Lingkungan 125 RT004-RW006 0.726 Pemugaran Dokumen Lingkungan 126 RT005-RW006 0.706 Pemugaran Dokumen Lingkungan 127 Taman RT001-RW009 1.892 Pemugaran Dokumen Lingkungan 128 RT002-RW003 0.761 Pemugaran Dokumen Lingkungan 129 RT003-RW001 1.214 Pemugaran Dokumen Lingkungan 130 RT003-RW009 1.514 Pemugaran Dokumen Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 518 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Pola Penanganan Keterangan Kelurahan/ Desa RT/ RW 131 RT004-RW002 2.480 Pemugaran Dokumen Lingkungan 132 RT005-RW003 1.322 Pemugaran Dokumen Lingkungan 133 Wanarejan Selatan RT001-RW005 1.217 Pemugaran Dokumen Lingkungan 134 RT001-RW007 0.696 Pemugaran Dokumen Lingkungan 135 RT002-RW007 1.751 Pemugaran Dokumen Lingkungan 136 RT003-RW005 1.263 Pemugaran Dokumen Lingkungan 137 Wanarejan Utara RT006-RW001 1.294 Pemugaran Dokumen Lingkungan 138 RT007-RW001 1.151 Pemugaran Dokumen Lingkungan Sumber: Tim penyusun, 2025 Selain pemugaran, beberapa lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang membutuhkan pola penanganan berupa peremajaan. Terdapat 4 (empat) lokasi yang membutuhkan peremajaan, dikarenakan memiliki tingkat kekumuhan sedang dan berada di tanah yang legal. Keempat lokasi tersebut adalah: Tabel VIII. 4 Lokasi dengan Pola Penanganan Peremajaan No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Kekumuhan Legalitas Pola Penanganan Kelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingk. 1 Purwosari RT002-RW020 1.819 43 Sedang Legal Peremajaan 2 Iser RT008-RW004 1.390 39 Sedang Legal Peremajaan 3 Petarukan RT002-RW014 1.644 39 Sedang Legal Peremajaan 4 Beji RT003-RW008 2.239 41 Sedang Legal Peremajaan Sumber: Tim penyusun, 2025 Berikut adalah lokasi yang membutuhkan penanganan peremajaan di 4 (empat) desa/kelruahan tersebut: jdih.pemalangkab.go.id/ 519 Gambar 8. 1 Lokasi Peremajaan di Purwosari (kiri) dan Iser (kanan) jdih.pemalangkab.go.id/ 520 Gambar 8. 2 Lokasi Peremajaan di Petarukan (kiri) dan Beji (kanan) jdih.pemalangkab.go.id/ 521 Selain itu, terdapat 3 (tiga) lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang yang membutuhkan pola penanganan berupa permukiman kembali. Ketiga lokasi tersebut membutuhkan pola penanganan permukiman kembali karena berada di atas lahan tidak legal/ ilegal. Adapun ketiga lokasi tersebut adalah: Tabel VIII. 5 Lokasi dengan Pola Penanganan Permukiman Kembali No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Kekumuhan Legalitas Pola PenangananKelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingk. 1 Sugihwaras RT003-RW016 3.837 42 Sedang Tidak Legal Permukiman Kembali 2 Widuri RT002-RW001 1.460 20 Ringan Tidak Legal Permukiman Kembali 3 Widuri RT003-RW004 0.939 16 Ringan Tidak Legal Permukiman Kembali Sumber: Tim penyusun, 2025 Berikut adalah ketiga lokasi yang membutuhkan penanganan permukiman kembali tersebut: Gambar 8. 3 Lokasi Permukiman Kembali di Sugihwaras jdih.pemalangkab.go.id/ 522 Gambar 8. 4 Lokasi Permukiman Kembali di Widuri 8.2. Rencana Penyediaan Tanah Kawasan Prioritas Rencana penyediaan tanah di kawasan prioritas berisi rumusan rencana penyediaan tanah dengan pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali. Dalam bagian ini, akan dijelaskan mengenai rencana penyediaan tanah untuk pola penanganan peremanaan di kawasan prioritas, yaitu di Kelurahan Pelutan. Peremajaan di Kelurahan Pelutan dilakukan dengan tujuan menangani kekumuhan secara terpadu di Kawasan Pusat Kota Pemalang, yang terintegrasi dengan Segmen Gumelem; serta menyediakan perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Dalam konsep Peremaajan, akan dilakukan konsolidasi tanah. Berikut adalah rencana kegiatan untuk penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kelurahan Pelutan: Tabel VIII. 6 Indikasi Program dan Kegiatan di Kelurahan Pelutan No. Ruas Jenis Pekerjaan Volume Satuan 1 Ruas P1 – P2 Saluran irigasi eksisting dan U- ditch 80; Jalan l =370 515 m’ 2 Ruas P3 – P5 Drainase U-ditch 80 106 m’ 3 Ruas P4 – P6 Drainase U-ditch 80 106 m’ 4 IPAL 1 Beton Bertulang 3 Unit 5 Ruang Terbuka Publik Pekerjaan Arsitektural 1 Unit jdih.pemalangkab.go.id/ C]:~ Keterangan : • RunWh Belum S-... P~ TelnM di • TanahSHM • Rllfflllh 8eklnl 5esuao P~an Telws di ' TIINI\Nega,a - 523 Gambar 8. 5 Masterplan Kawasan Pelutan Berikut adalah kondisi eksisting di RT. 3/ RW.7 dan RT. 4/ RW.7 yang akan dilakukan konsolidasi lahan: Gambar 8. 6 Kondisi Eksisting Penggunaan Lahan di Kelurahan Pelutan (RT. 3 & 4/ RW. 7) jdih.pemalangkab.go.id/ CJ:~ -:==--T-ci - Ke1er11ngan • - II .... RT- [../ -, J.' ' ,. "-;:;- ,. .. !' .. . . ..... .. ., ..... . - . -- ~ooo,ltv,o(ll===~~~;":~·~!·!·~I~~·~~~~~~-~~~~-~~~ .., ..... . , . - 524 Seluruh bangunan rumah di RT. 3 & 4/ RW.7 berdiri di atas lahan yang legal/ sudah SHM. Namun terdapat 20 Unit rumah di RT. 3/ RW. 7 yang belum sesuai dengan persayaratan teknis, serta 34 Unit rumah di RT. 4/ RW. 7 yang belum sesuai dengan persayaratan teknis. Selain itu, terdapat pula 23 Unit rumah di RT. 3/ RW. 7 dengan kondisi ketidakteraturan bangunan, serta 26 unit rumah du RT. 4/ RW.7 dengan kondisi bangunan tidak teratur. Kondisi bangunan yang tidak teratur, serta infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan kondisi kekumuhan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang berencana akan melakukan peremajaan di lokasi tersebut dengan konsolidasi lahan. Konsolidasi tanah di lokasi tidak hanya berdampak pada aspek bangunan gedung, namun akan terintegrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana umum lainnya. Di bawah ini adalah siteplan penataan lokasi Kelurahan Pelutan RT. 3 & 4/ RW. 7: Gambar 8. 7 Siteplan Penanganan Kumuh Kelurahan Pelutan (RT. 3 & 4/ RW. 7) Konsolidasi tanah di Pelutan difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang rencananya akan dilakukan terhadap 210 Bidang rumah. Berikut adalah data Kepala Keluarga pemilik 210 bidang rumah tersebut: jdih.pemalangkab.go.id/ : 2 '3 ! 1 7 __ : I.UYO SlmOSO 8 NIKNama Lengkap(KK)No NoBidaig 525 jdih.pemalangkab.go.id/ I 90 I 90 SA'OER BELUMADAKK 100' 100 L __ NURIP~--t ~~LUt11i\DA~K r·gi')' 91 RU~KOSONG(ABDULKODIR):. .. .. .. . ... ::l~~1 ~~ ····: s~:l~~~EN) ~~ii~ii' . I 92: 92 .. .. )soi.iKODIR ' BELUMADAKK tiiJg'. 109 : RU!MHKOSONG(JUWARIYMi) · : ~93~ 93 SUTOMO . -~3i2ioooioi59;445. ~..... ;.. 110 ·····: WARND'JGSIH t33.2.7.o.8.6.2.o.3.9.~3. ... j tir::::···:········· ······i~t~~N.1::::: ::::::~;~;@.;~;;~;:::::::::1i11r ;;~ MJ=:AN :~ii~J~······: l..9.6. .L. 96 MULYOSO :3327080503760000 : 113: 113 . MiMAD TAUFI< ,332708101_1830124 ....... .) , 97 , 97 ·MJLYoNa········· ·::::::~i.2.i.~iiio.3.s.o.@c:::::::F1i.:::::::3i<::::::, DANURI ,3327081308180022 , ! 98} 98 MJNi~ :3327086012570001 l,l.1.5.;. 1.1.5. ' WBLII tvORO BELUMADA KK I (99..r-..····99 ········· ············vuLLANA····· .. ··············-r·······aeCiii)ii;.i.'i<{·····-;.11_6.L. __ 11.~ RONDIYMi ,332108410111102s : i100: 100 sLJTRlsNO . T3i2ioooioi600iii v.1.1.: ..1.1.!....... ROZIKIN ,3321081603810021 : f'iot··· ··,·a;·····""··········· DARKOr:ti ·t BELUMADAKK. t 1·1·8·<·· 1.18.... . SAM5UDN k3327082004620061······· .. i ·. ·. . . . . •· . . . . . [ 119 119 · TANONO :3327082807690001 ; , 102, 102 s.~~!g l... s.~~~~.A.P.AK.~ , 120 r ·120 cASMO t:i321aai'4ii2ssixiiii' : f'fo31' ....... ,.of""". RUI.MH KOSONG : f'i"i'1° 121 RIFAI YUSUF ;3327081304730102 ! ti'o41 .. 104 ··wAii1i-i' t3i2iiiai'soisiiiooi. ··riii1 122 oMASAJIP : sELUMADAKK : (i'os1"'... 1.0.5.......... : "" . """ . ·: :~~r.i~::: :::::: ::: .. "" "!""' 'iieCuiiADiii<i<"' '"f 123 i ...... 123 .. "" i BMIBANG SUTEJO :::::: .. BEL UM ADA KK "" .. : NIKNama Lengkap (KK)No No Bidang Nama Lengkap (KK)No No Bidang NIK BNBA RT004 RW007 526 jdih.pemalangkab.go.id/ 527 jdih.pemalangkab.go.id/ 528 Tabel IX. 1 Rencana Investasi dan Pembiayaan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang Aspek Rencana Investasi (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD KPS/ Swasta Masyarakat Lainnya Rupiah PHLN
  1. 1.Kawasan Comal 16,252,700 - Bangunan Gedung 6,800,000 5,800,000 650,000 325,000 25,000 Jalan Lingkungan 5,110,400 4,000,000 1,000,000 109,400 1,000 Penyediaan Air Minum 524,600 100,000 50,000 274,100 100,000 500 Drainase Lingkungan 1,560,100 1,250,000 200,000 109,600 500 Pengelolaan Air Limbah 1,189,000 500,000 150,000 409,500 129,000 500 Pengelolaan Persampahan 798,600 300,000 100,000 321,500 76,600 500 Proteksi Kebakaran 270,000 220,000 50,000
  2. 2.Kawasan Pesisir 18,807,440 Bangunan Gedung 4,625,000 2,800,000 1,150,000 595,000 80,000 Jalan Lingkungan 6,768,240 5,400,000 1,090,000 277,240 1,000 Penyediaan Air Minum 357,400 100,000 50,000 84,000 122,400 1,000 Drainase Lingkungan 4,943,500 3,900,000 900,000 143,000 500 Pengelolaan Air Limbah 1,218,000 500,000 200,000 409,500 108,000 500 Pengelolaan Persampahan 725,300 300,000 100,000 275,750 48,300 1,250 Proteksi Kebakaran 170,000 160,000 10,000 jdih.pemalangkab.go.id/ 529 Aspek Rencana Investasi (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD KPS/ Swasta Masyarakat Lainnya Rupiah PHLN
  3. 3.Kawasan Petarukan 12,960,500 Bangunan Gedung 5,000,000 3,300,000 1,150,000 430,000 120,000 Jalan Lingkungan 3,761,600 2,600,000 1,000,000 160,600 1,000 Penyediaan Air Minum 432,800 100,000 50,000 119,000 162,800 1,000 Drainase Lingkungan 2,088,400 1,600,000 350,000 137,900 500 Pengelolaan Air Limbah 846,000 400,000 150,000 244,500 51,500 Pengelolaan Persampahan 711,700 350,000 100,000 216,000 8,000 37,700 Proteksi Kebakaran 120,000 110,000 10,000
  4. 4.Kawasan Pusat Kota Pemalang 20,893,178 Bangunan Gedung 5,300,000 1,600,000 2,300,000 1,050,000 330,000 20,000 Jalan Lingkungan 6,760,000 2,100,000 3,250,000 1,020,000 389,000 1,000 Penyediaan Air Minum 408,600 100,000 50,000 107,600 150,000 1,000 Drainase Lingkungan 4,984,678 700,000 2,800,000 1,100,000 384,178 500 Pengelolaan Air Limbah 2,677,000 500,000 1,300,000 200,000 600,000 77,000 Pengelolaan Persampahan 642,900 250,000 125,000 226,000 8,000 33,900 Proteksi Kebakaran 120,000 110,000 10,000
  5. 5.Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 8,042,000 jdih.pemalangkab.go.id/ 530 Aspek Rencana Investasi (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD KPS/ Swasta Masyarakat Lainnya Rupiah PHLN Bangunan Gedung 1,715,000 1,100,000 400,000 180,000 35,000 Jalan Lingkungan 2,843,200 1,950,000 800,000 92,200 1,000 Penyediaan Air Minum 365,000 100,000 50,000 81,000 133,000 1,000 Drainase Lingkungan 1,659,300 1,200,000 322,500 136,300 500 Pengelolaan Air Limbah 549,000 200,000 130,000 190,000 29,000 Pengelolaan Persampahan 640,500 350,000 100,000 161,000 28,500 1,000 Proteksi Kebakaran 270,000 255,000 15,000
  6. 6.Kawasan Pusat Kota Taman I 17,817,580 2,389,280 Bangunan Gedung 4,220,000 2,300,000 1,150,000 510,000 260,000 Jalan Lingkungan 8,272,880 5,000,000 2,900,000 371,880 1,000 Penyediaan Air Minum 524,600 100,000 50,000 219,000 154,600 1,000 Drainase Lingkungan 2,618,400 1,670,000 670,000 277,900 500 Pengelolaan Air Limbah 1,216,000 350,000 270,000 550,000 46,000 Pengelolaan Persampahan 745,700 350,000 100,000 255,500 38,700 1,500 Proteksi Kebakaran 220,000 205,000 15,000
  7. 7.Kawasan Pusat Kota Taman II 19,352,200 2,790,550 Bangunan Gedung 7,700,000 4,800,000 1,850,000 825,000 225,000 jdih.pemalangkab.go.id/ 531 Aspek Rencana Investasi (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD KPS/ Swasta Masyarakat Lainnya Rupiah PHLN Jalan Lingkungan 4,666,000 3,500,000 1,000,000 165,000 1,000 Penyediaan Air Minum 547,200 100,000 50,000 169,000 227,200 1,000 Drainase Lingkungan 3,016,800 2,050,000 750,000 216,300 500 Pengelolaan Air Limbah 2,419,000 950,000 520,000 915,000 34,000 - Pengelolaan Persampahan 733,200 350,000 100,000 255,750 26,200 1,250 Proteksi Kebakaran 270,000 244,500 25,000 500 Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 532 jdih.pemalangkab.go.id/ 533 Tabel X. 1 Rumusan Pemangku Kepentingan Kabupaten Pemalang NO. STAKEHOLDERS SUMBER DAYA PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN FUNGSI Tingkat Pusat 1 Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian PUPR Kebijakan Pendanaan Pembina kegiatan penyusunan RP2KPKPK
  8. 1.Mendorong dan mengarahkan penyusunan RP2KPKPK pada kabupaten/kota melalui Pokja PKP
  9. 2.Memberikan pendampingan teknis pelaksanaan penyusunan RP2KPKPK
  10. 3.Menyediakan panduan pelaksanaan penyusunan RP2KPKPK (KAK, Panduan)
  11. 4.Memantau pelaksanaan penyusunan RP2KPKPK
  12. 1.Melaksanakan pembinaan kegiatan penyusunan RP2KPKPK
  13. 2.Menyediakan panduan penyusunan RP2KPKPK
  14. 3.Melakukan pemantauan dan evaluasi penyusunan RP2KPKPK
  15. 4.Melakukan sinkronisasi, integrasi program pelaksanaan penanganan kawasan kumuh dalam lingkup kawasan strategis pusat
  16. 5.Melakukan pendampingan sosialisasi penyusunan RP2KPKPK
  17. 6.Memfasilitasi dan mengkoordinasikan keterpaduan program lintas sektor Tingkat Provinsi 1 Pokja PKP Provinsi Kebijakan Pendanaan Melakukan sinergi kebijakan, strategi, dan program kab/kota dengan provinsi sesuai dengan kewenangan penanganan permukiman kumuh Menisnergikan kebijakan, strategi, dan program kab/kota dengan kebijakan provins
  18. 1.Melakukan pendampingan penyusunan RP2KPKPK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
  19. 2.Memberikan masukan terkait dengan proses penyusunan RP2KPKPK sesuai dengan kewenangannya
  20. 3.Melakukan review, sinkronisasi, integrasi program pelaksanaan penanganan kawasan kumuh dalam lingkup kawasan strategis provinsi
  21. 4.Memfasilitasi pengajuan bantuan pendanaan kawasan kumuh kepada pemerintah provinsi sesuai hasil review integrasi program 2 BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) SDM Pendamping/Pengendali Kegiatan Penyusunan RP2KPKPK
  22. 1.Mendorong peningkatan kapasitas Pokja PKP melalui kegiatan pelatihan/konsolidasi tingkat provinsi
  23. 1.Melaksanakan pendampingan dan pengendalian kegiatan penyusunan RP2KPKPK;
  24. 2.Mendorong peningkatan kapasitas Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota jdih.pemalangkab.go.id/ 534 NO. STAKEHOLDERS SUMBER DAYA PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN FUNGSI
  25. 2.Melakukan pendampingan kegiatan penyusunan RP2KPKPK melalui monitoring dan evaluasi
  26. 3.Memantau pelaksanaan RP2KPKPK melalui kegiatan kooridnasi di tingkat provinsi dan kabuapten/kota
  27. 3.Memberikan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pelibatan pemangku kepentingan; dan
  28. 4.Melakukan penilaian dan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil penyusunan RP2KPKPK Tingkat Kabupaten 1 Pemerintah Kabupaten Pemalang Kebijakan Pendanaan Perumus RP2KPKPK 1. Merumuskan RP2KPKPK
  29. 2.Mengambil keputusan dalam proses penyusunan dokumen RP2KPKPK
  30. 3.Mengawal keberlanjutan program RP2KPKPK hingga tahapan implementasi
  31. 1.Mendorong kerja sama dengan badan usaha pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh
  32. 2.Mengkoordinasikan penyelenggaraan RP2KPKPK
  33. 3.Menyiapkan regulasi pendukung terkait penanganan perumahan dan permukiman kumuh (SK Kumuh, Perda Kumuh, dll)
  34. 4.Membina dan mengendalikan penyelenggaraan RP2KPKPK di kabupaten dan memonitor capaian kinerja program
  35. 5.Melakukan review Pokja PKP Kabupaten Pemalang
  36. 6.Mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman
  37. 7.Mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja PKP Kabupaten
  38. 8.Melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak hunu dalam RPJMD kabupaten dengen RPJMD Provinsi dan RPJMN
  39. 9.Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kebijakan ke pusat bila perlu
  40. 10.Memfasilitasi pengusulan pendanaan ke tingkat provinsi dan pusat mengenai pelaksanaan program penanganan jdih.pemalangkab.go.id/ 535 NO. STAKEHOLDERS SUMBER DAYA PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN FUNGSI kawasan kumuh yang berada dalam lingkup dan wewenang kawasan strategis pusat dan provinsi
  41. 11.Memonitoring pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh di kabupaten
  42. 12.Mengevaluasi pelaksaan program penanganan kawasan kumuh
  43. 13.Mengevaluasi kinerja Pokja PKP Kabupaten dan merekomendasikan kebutuhan peningkatan kapasitas 2 Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Kebijakan SDM Perumus RP2KPKPK 1. Menyusun RP2KPKPK
  44. 2.Melaksanakan perencanaan penanganan kawasan kumuh melalui memorandum program serta mengkoordinasikannya dengan satuan kerja pelaksana program kabupaten dan masyarakat
  45. 1.Menyusun perencanaan permukiman kumuh tingkat kabupaten (RP2KPKPK), termasuk memorandum program penanganan permukiman kumuh yang komprehensi
  46. 2.Menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, peraturan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan kota dan RP2KPKP/SIAP, seperti SK Kumuh, Perda Kumuh, Perda BG
  47. 3.Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pembangunan infrastruktur kawasan Permukiman antara lain sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan, serta penanganan kawasan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan pelaku lainnya:
  48. 4.Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, startegi, program nasional, dan program provinsi di wilayah Kabupaten Pemalang;
  49. 5.Menetapkan daftar lokasi sasaran dan urutan kawasan prioritas penanganan permukiman kumuh
  50. 6.Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 536 NO. STAKEHOLDERS SUMBER DAYA PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN FUNGSI
  51. 7.Memfasilitasi masyarakat melalui pendampingan pendataan, perencanaan hingga monitoring evaluasi
  52. 8.Memastikan keterpaduan program dan penganggaran APBD untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman;
  53. 9.Mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi program pembangunan perumahan dan kwasan permukiman
  54. 10.Mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan pelaksaan program
  55. 11.Mendiseminasikan rumusan pengembangan dan pengarahan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;
  56. 12.Menyampaikan surat persetujuan RP2KPKPK dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM
  57. 13.Memonitor pelaksanaan program melalui sistem informasi dan GIS, termasuk PIM dan melaporkan secara berkala perkembangan hasil pemantauan dan pencapaian hasil kepada bupati dan POKJA PKP Provinsi; jdih.pemalangkab.go.id/ 537 NO. STAKEHOLDERS SUMBER DAYA PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN FUNGSI 3 Satuan Kerja Kabupaten Kebijakan Pendanaan Pelaksana Program Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif terkait pelaksanaan program
  58. 1.Melaksanakan kegiatan teknis pelaksanaan program
  59. 2.Melaksanakan kegiatan administratif pelaksanaan program
  60. 3.Melaksanakan sosialisasi dan kooridnasi tingkat kabupaten termasuk dengan mitra kerja
  61. 4.Monitoring efektivitas dan tingkat paritispasi masyarakat
  62. 5.Melakukan segala prosedur pengelolaan lingkungan dan sosial di setiap tahapan proyek, kemudian monitoring dan evaluasi penerapannya
  63. 6.Mengesahkan RP2KPKPK dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM yang telah disetujui Pokja Kabupaten
  64. 7.Menyalurkan dan mengadministrasikan dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi termasuk pelaporannya
  65. 8.Mengelola pengadaan konsultan dan fasilitator untuk melaksanakan program
  66. 9.Mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas tingkat kabupaten
  67. 10.Membuat pelaporan pelaksanaan program termasuk bertanggung jawab terhadap seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku
  68. 11.Menindaklanjuti apabila terdapat pengaduan terkait pelaksanaan paogram
  69. 12.Berkoordinasi dengan tim korkot dalam pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh 4 Pemerintah Kecamatan SDM Pelaksana Program Memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program di wilayah kerjanya serta melakukan korodinasi dengan tingkat keluarahan dan kabupaten
  70. 1.Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program di wilayah kerjanya;
  71. 2.Mengintegrasikan rencana penanganan permukiman kumuh ke dalam Renstra Kecamatan dan sinkronisasi target permukiman layak huni dengan RPJM Kabupaten;
  72. 3.Berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat desa yang ada di wilayah kerjanya untuk pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh;
  73. 4.Membina dan mengendalikan penyelenggaraan program di wilayah kerjanya serta kepada pemerintah kelurahan/desa jdih.pemalangkab.go.id/ 538 NO. STAKEHOLDERS SUMBER DAYA PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN FUNGSI dalam pelaksanaan program pelatihan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh 5 Pemerintah Desa/Kelurahan SDM Pelaksana Program Mendukung dan melaksanakan program teknis pada tingkat kawasan
  74. 1.Mengintegrasikan rencana penanganan permukiman kumuh ke dalam RPJMDes/RKP Kelurahan
  75. 2.Mendukung segala proses pelaksanaan dan memberikan jaminan keberlanjutan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kawasan
  76. 3.Melakukan koordinasi dengan kecamatan dan Pokja PKP dan sikronisasi pelaksanaan program
  77. 4.Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan masyarakat dalm upaya penyebarluasan informasi/sosialisasi dan pelaksanaan program
  78. 5.Berkoordinasi dengan relawan, BKM/LKM dan pendamping dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan, konflik dan pengaduan yang muncul dalam program;
  79. 6.Berpartisipasi aktif dalam pemetaan permasalah permukiman kumuh, penyusunan perencanaan detail pennaganan kawasan kumuh di kawasan
  80. 7.Memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan penanganan permukiman dan perumahan kumuh termasuk penerapan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dan arsip dokumen terkait jdih.pemalangkab.go.id/ 539 NO. STAKEHOLDERS SUMBER DAYA PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN FUNGSI 6 BKM SDM Pelaksana Program Mendukung pelaksanaan program dengan melakukan koordinasi dan kelengkapan data
  81. 1.Melaksanakan penyaluran dana Bantuan Dana Investasi (BDI) kepada KSM;
  82. 2.Membuat surat perjajian pemanfaatan dana lingkunga/sosial/ekonomi (SPPD-L/S/E) dengan KSM selaku pelaksana kegaitan;
  83. 3.Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
  84. 4.Memastikan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial;
  85. 5.Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul di tingkat kelurahan
  86. 6.BKM memiliki perangkat UPS -UPK -UPL, yang tugas- tugasnya dirinci di petunjuk teknis penyelenggaraan KOTAKU tingkat masyarakat 7 KSM SDM Pelaksana Program Mendukung pelaksanaan program dengan melakukan koordinasi dan kelengkapan data
  87. 1.Menyusun proposal kegiatan infrastruktur/sosial/ekonomi yang sudah disepakati Bersama jenis kegiatan dan lokasinya;
  88. 2.Melengkapi proposal dengan isntrumen/dokumen/rencana pengelolaan lingkungan dan sosial;
  89. 3.Mengelola dan melaksanakan kegiatan program secara transparan dan dapat dipetanggung jawabkan
  90. 4.Memastikan pembangunan tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial 8 Sektor swasta Pendanaan Pelaksana Program Memberikan dukungan pendanaan terhadap program penanganan perumahan dan permukiman kumuh kabupaten
  91. 1.Melakukan review program penanganan perumahan dan permukiman kumuh serta integrasi ke dalam rencana sectoral
  92. 2.Menyetujui proposal dukungan pendanaan terhadap program penuntasan kawasan kumuh di kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 540 NO. STAKEHOLDERS SUMBER DAYA PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN FUNGSI 9 KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara) SDM Pelaksana Program, Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Mendukung pelaksanaan program serta operasional dan pemeliharaan pasca konstruksi
  93. 1.Memastikan pemanfaatan infrastruktur sesuai dengan kapasitas dan peruntukannya, serta dapat menjaga kualitas infrastruktur yang dibangun secara berkelanjutan.
  94. 2.Memastikan infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya beserta larangan kegiatan yang tidak diperbolehkan,
  95. 3.Mengetahui kegiatan pemeliharaan untuk setiap bagian konstruksi maupun keseluruhan konstruksi dari infrastruktur juga pembiayaannya secara berkelanjutan. Sumber : Olahan Data Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 & Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 541 Pemangku kepentingan yang berperan dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang terdapat di Kabupaten Pemalang merupakan pelaksana dalam penanganan permukiman kumuh, hal ini bisa di lihat dalam memorandum program yang di dalamnya terdapat penanggung jawab dari program kegiatan penanganan permukiman kumuh. Adapun peran pemangku kepentingan untuk setiap program penanganan permukiman kumuh baik itu pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh yang terdapat di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel X. 2 Peran Pemangku Kepentingan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang NO. PROGRAM KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN Skala Kabupaten A. Pencegahan 1 Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 2 Penyusunan regulasi berkaitan dengan pemerataan pembangunan agar tidak terdapat kesenjangan antar wilayah Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur dasar sesuai kebutuhan masing-masing wilayah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 3 Pengawasan dan pengendalian bangunan rumah di kawasan non permukiman Penegakan kesesuaian perizinan bangunan rumah di kawasan rawan bencana, sempadan sungai dan sempadan pantai, serta kawasan non permukiman lainnya - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang - BPN 4 Penerapan aturan dan syarat teknis bangunan, seperti KDB, GSB, dsb - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang - BPN 5 Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni Sosialisasi mengenai standar bangunan rumah sesuai persayaratan teknis - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang 6 Pendampingan dalam pembangunan rumah layak huni - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 7 Penyusunan regulasi mengenai sistem drainase Penyusunan Masaterplan Drainase - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 542 NO. PROGRAM KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 8 Pendataan ketersediaan infrastuktur drainase lingkungan - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang 9 Pemantauan berkala kualitas air minum Pemantauan standar terknis air minum yang layak - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang 10 Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 11 Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 12 Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 13 Pemantauan berkala kualitas jalan lingkungan Pemantauan berkala kondisi dan ketersediaan jalan lingkungan - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 14 Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 15 Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 16 Bank Sampah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 543 NO. PROGRAM KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 17 Daur Ulang sampah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 18 Pemantauan kondisi sarana dan prasarana proteksi kebakaran Pendataan ketersediaan sarana dan prasarana kebakaran - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang 19 Pendataan kualitas sarana dan prasarana kebakaran - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang 20 Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang 21 Peningkatan Kapasitas relawan bencana - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang B. Peningkatan 1 Pemenuhan dan peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman berupa air bersih, air limbah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan persampahan
  96. 1.Pemenuhan cakupan pelayanan air bersih
  97. 2.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air limbah
  98. 3.Peningkatan cakupan dan kualitas jalan lingkungan
  99. 4.Peningkatan cakupan dan kualitas drainase lingkungan
  100. 5.Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta 2 Peningkatan penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Penataan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta 3 Peremajaan permukiman sesuai standard teknis permukiman layak huni Pembangunan RTLH - Kementerian PUPR (Balai PPP Wilayah Jawa III) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 544 NO. PROGRAM KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 4 Peningkatan kualitas bangunan RTLH Fasilitasi rehabilitasi/ perbaikan RTLH - Kementerian PUPR (Balai PPP Wilayah Jawa III) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta 5 Pengelolaan kawasan sekitar sungai Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar sungai - Kementerian PUPR (BBWS) - DPU-TR Kab. Pemalang 6 Penertiban bangunan di sekitar sungai - Kementerian PUPR (BBWS) - DPU-TR Kab. Pemalang - BPN 7 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan sumur resapan - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang - Swasta 8 Penyediaan rumah pompa dan pompa - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang 9 Pembangunan tanggul sungai - Kementerian PUPR (BBWS) - Dinas PUSDATARU Jawa Tengah 10 Normalisasi sungai - Kementerian PUPR (BBWS) - Dinas PUSDATARU Jawa Tengah 11 Pembangunan saluran drainase baru - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 545 NO. PROGRAM KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 12 Perbaikan saluran drainase - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang 13 Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Penambahan Sambungan Rumah (SR) - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang 14 Subsidi Tarif Air Bersih - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang 15 Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 16 Pembangunan MCK & Septic Tank Komunal - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 17 Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 18 Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 19 Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 20 Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 546 NO. PROGRAM KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 21 Pembangunan TPS - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 22 Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang Skala Kawasan A. Pencegahan 1 Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang 2 Public campaign mengenai rumah layak huni Sosialisasi manfaat rumah layak huni - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang 3 Sosialisasi PBG - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang 4 Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat (KPP Lingkungan) 5 Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat (KPP Lingkungan) 6 Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat 7 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat 8 Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 547 NO. PROGRAM KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 9 Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat (KPP Lingkungan) 10 Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 11 Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 12 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat (KPP Sanitasi) 13 Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 14 Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 15 Bank Sampah - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 16 Daur Ulang sampah - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 17 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat (KPP Persampahan) 18 Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang 19 Peningkatan Kapasitas relawan bencana - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang B. Peningkatan 1 Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 548 NO. PROGRAM KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 2 Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni - Kementerian PUPR (Balai PPP Wilayah Jawa III) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta 3 Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 4 Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 5 Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang 6 Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang 7 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 8 Perbaikan konstruksi saluran drainase - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah jdih.pemalangkab.go.id/ 549 NO. PROGRAM KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 9 Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 10 Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 11 Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 12 Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 13 Pembangunan TPS - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 14 Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang - Swasta Sumber: Tim penyusun, 2025 BUPATI PEMALANG ttd cap ANOM WIDIYANTORO jdih.pemalangkab.go.id/

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 30

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018