- Rencana Sistem Persampahan meliputi rencana lokasi TPA, rencana lokasi TPS, dan rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga. - Pengembangan TPA Pegongsoran di Kec. Pemalang diarahkan menggunakan pendekatan Sanitary Landfill - Rencana lokasi TPS atau lokasi TPS yang sudah ada akan dilakukan pengembangan TPST - Pengelolaan sampah skala rumah tangga dengan pendekatan 3R
2.Drainase Pasal 33 Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan di Daerah khususnya pada kawasan permukiman padat dan kumuh serta kawasan sekitar pasar tradisional Pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan pada ruas jalan perdesaan atau jalan lingkungan Peningkatan saluran primer dan saluran sekunder kawasan perkotaan di seluruh wilayah daerah jdih.pemalangkab.go.id/ 52 No. Aspek Program RTRW Kabupaten Pemalang Pembangunan fasilitas resapan dan/atau kolam retensi di kawasan yang sulit dialirkan ke saluran drainase
3.Air Minum Pasal 31 Sistem Jaringan Perpipaan Pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan rumah (SR) dan penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum berupa pembangunan fasilitas pengolahnya beserta kelengkapan pendukungnya.
Sistem Non Perpipaan Penggalian atau pemanfaatan air permukaan Pengeboran air tanah secara terkendali dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan Pengolahahan air payau/air laut di sekitar pantai
4.Sanitasi Pasal 32 ayat 1 Rencana sistem jaringan pengelolaan air limbah:
Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah terpadu di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan Pada Kawasan Perkotaan Peningkatan instalasi pengolahan limbah tinja di sekitar TPA Pegongsoran Pengembangan system pengolahan dan pengangkutan limbah tinja Pada Kawasan Perdesaan Pengembangan system pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan pemanfaatan pengolahan limbah kotoran hewan bagi sumber alternatif dan pupuk organik 2.2.9 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja dari Bupati Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berisikan muatan mengenai kondisi daerah, permasalahan dan isu-isu strategis daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta program kewilayahan dengan rencana- rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Melalui rencana pembangunan daerah yang bersifat komprehensif akan menjadi sebuah arahan kebijakan yang strategis dan tepat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah, khususnya terkait dengan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/308/2021, kawasan kumuh di Kabupaten Pemalang terdapat pada 25 (dua puluh lima) lokasi yang tersebar pada 4 jdih.pemalangkab.go.id/ 53 (empat) kecamatan dengan luas total mencapai 313,72 (tiga ratus tiga belas koma tujuh puluh dua) hektar. Oleh karena itu di dalam RPJMD Kabupaten Pemalang diharapkan mampu menuntaskan permasalahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berupa permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permasalahan yang baru. Tabel II. 8 Tabel Kebijakan RPJMD Kabupaten Pemalang Terkait Kawasan Perumahan dan Permukiman RPJMD Kabupaten Pemalang Program Kegiatan RPJMD Arahan Kebijakan Program Kegiatan RPJMD Visi: “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”. Misi:
1.Misi pertama:
Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2.Misi kedua:
Mewujudkan penyeleggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bersih.
3.Misi ketiga:
Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong.
4.Misi keempat:
Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan.
5.Misi kelima:
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokasi.
6.Misi keenam:
Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Rencana program kebijakan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Kebijakan Program Kawasan Permukiman.
b.Kebijakan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
c.Kebijakan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
Adapun arahan kebijakan dari program kegiatan yang dilakukan meliputi:
1.Peningkatan layanan air minum dan pengelolaan sanitasi difokuskan pada pelayanan sesuai dengan SPM.
2.Penanganan kawasan kumuh difokuskan pada wilayah kumuh yang sudah ditetapkan dan pencegahan kumuh dengan fokus penanganan rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dan pelaksanaan SPM perumahan yang ditetapkan.
3.Peningkatan kualitas jalan difokuskan pada jalan menuju akses perekonomian, desa wisata, pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4.Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan difokuskan pada kualitas pelayanan dan keselamatan angkutan.
5.Peningkatan pengelolaan kualitas irigasi difokuskan pada irigasi kewenangan kabupaten, pengembangan sistem informasi irigasi.
6.Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang difokuskan pada penguatan system informasi tata ruang di pelayanan publik.
7.Peningkatan kualitas lingkungan hidup jdih.pemalangkab.go.id/ 54 RPJMD Kabupaten Pemalang Program Kegiatan RPJMD Arahan Kebijakan Program Kegiatan RPJMD difokuskan pada pengendalian pencemaran dan penanganan sampah.
Sumber: Tim penyusun, 2025 Program kebijakan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Pemalang akan terus dilakukan dan menjadi prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang berdasar pada misi ke-6 yaitu: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan dibersamai dengan rancangan-rancangan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai sebuah perwujudan dari kebijakan pembangunan infrastruktur yang baik, adil, dan merata pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. 2.3. Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 2.3.1 Kebijakan dan Strategi Ditjen Cipta Karya 2020-2024 Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Penyediaan akses infrastruktur permukiman diarahkan untuk memenuhi target RPJMN 2020-2024 dan Visium PUPR 2020-2024. Target RPJMN 2020- 2024 adalah sebagai berikut:
a.Akses Air Minum Layak 61,29% menjadi 75,34%. Dengan Akses Perpipaan 20,29% menjadi 30,35% (24,45 juta SR).
b.Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau 38,30% menjadi 52,78%.
c.Akses Sanitasi Layak 69,36% menjadi 90%. Termasuk Akses Aman 11,12% menjadi 20 %.
d.Pengelolaan Sampah Perkotaan 60,63% menjadi 100%.
1) Penanganan Sampah 59,08% menjadi 80%. 2) Dengan Pengurangan 1,55% menjadi 20%. Target Visium PUPR 2020-2024 adalah sebagai berikut:
a.Meningkatkan persentase cakupan air minum 78% menjadi 88%.
b.Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 27.000 Ha menjadi 17.000 Ha.
b.Meningkatkan persentase pemenuhan sanitasi layak 75% menjadi 85%.
Tahun 2020-2024 Cipta Karya memiliki kebijakan Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut akan dicapai dengan 5 strategi yaitu:
a.Pemenuhan infrastruktur permukiman dengan prioritas pada peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman.
b.Pembangunan infrastruktur permukiman secara terpadu berbasis entitas kawasan.
c.Penguatan pembinaan dan fasilitasi teknis penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan bangunan gedung.
d.Pengembangan sistem pemanfaatan infrastruktur dan pengendalian kawasan permukiman.
jdih.pemalangkab.go.id/ 55
e.Peningkatan kualitas sarana permukiman.
2.3.2 SSK Kabupaten Pemalang Tahun 2024 – 2028 Visi Sanitasi Kabupaten Pemalang adalah Mewujudkan Kabupaten Pemalang bersih dan sehat melalui peningkatan layanan sanitasi yang berkelanjutan. Sedangkan Visi Sanitasi Kabupaten Pemalang yaitu: Misi Limbah Domestik :
1.Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2.Meningkatkan manajemen kelembagaan pengelolaan air limbah domestic
3.Mengembangkan peran dunia usaha/swasta dalam pengelolaan air limbah donestik melalui optimalisasi media
4.Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat Misi Persampahan :
1.Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan yang terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan
2.Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan
3.Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan persampahan
4.Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang layak dan berwawasan lingkungan Misi Drainase :
1.Meningkatkan sistem pengelolaan drainase yang terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
2.Meningkatkan prasarana drainase lingkungan yang terintegrasi
3.Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase yang berwawasan lingkungan (ecodrain) Untuk mencapai visi dan misi sanitasi terkait diatas diperlukan nilai-nilai yang wajib dianut dan menjadi semangat dalam bertindak bagi seluruh pelaku pembangunan Sanitasi di Kabupaten Pemalang. Adapun nilai-nilai tersebut adalah :
- Kebersamaan : Menyatukan arah pembangunan sanitasi dengan semangat kebersamaan untuk membangun dan mengelola sanitasi - Berkeadilan : Melaksanakan penyelenggaraan sanitasi dengan menggunakan asas keadilan yaitu menggunakan nilai dasar yang selalu menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan dan bertindak, sehingga benar- benar dapat melindungi hak-hak yang lemah. - Transparan : Menggunakan asas transparan yaitu nilai yang selalu dikedepankan oleh pelaku sanitasi sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan dan pemeliharaan hasil pembangunan sanitasi. - Partisipatif : Menerapkan nilai sekaligus metode untuk melibatkan peranserta seluruh elemen masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi yang jdih.pemalangkab.go.id/ 56 menyeluruh dan berkelanjutan. - Akuntabilitas : Menggunakan nilai keterbukaan yang bertanggungjawab, sehingga keseluruhan proses pembangunan dan pengelolaan sanitasi dapat dipertanggungjawabkan. - Kompetensi : Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola sanitasi yang berkualitas. - Inovatif : Mengembangkan daya cipta dan kreatifitas untuk mengembangkan pengelolaan sanitasi. Dalam penanganan sanitasi, terdapat identifikasi lokasi rawan sanitasi yang diklasifikasikan dalam 4 area beresiko, yaitu (i) resiko sangat tinggi; (ii) resiko tinggi; (iii) resiko rendah; dan (iv) resiko sangat rendah. Berikut adalah peta area beresiko sanitasi Kabupaten Pemalang: jdih.pemalangkab.go.id/ 109 40'0'£ i PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG OINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ..IIIIM Ocldet ~ M11npk111Umo tlo 34 PematangJ1wa Teng11\ STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 • 2028 PETA AREA BERESIKO AIR LIMBAH OOMESTIK (ALO) KETERANGAN - Batas Desa status -,endah - sangat rendah - sangat bngg1 t1ngg1 INSERT ~ 's4 ~j . ~ !." '> gm Ymg BID.km P«untukannya ------>r ~ [ R:TLH J[ J.:f'ttrbiU.Slll mfri.,tru.Jaur I Pfflfflll:imin tltg:.i + 69 Permasalahan kekumuhan di Kabupaten Pemalang digambarkan dalam pohon masalah di bawah ini: Sumber: RP2KPKP Kabupaten Pemalang. 2018 Gambar 2. 7 Pohon Masalah Penyebab Kekumuhan di Kabupaten Pemalang Tantangan yang dihadapi Kabupaten Pemalang saat ini adalah tingkat cakupan air bersih yang mencapai 93,97% ; luas kawasan kumuh perkotaan sebesar 326,82 Ha dengan jumlah RTLH adalah 4.536 Unit; dan 79,55 % akses sanitasi. Tujuan penanganan kumuh di Kabupaten Pemalang Tahun 2020 adalah mewujudkan : “Rumah yang Layak Dalam Permukiman yang Sehat dan Bebas Kumuh” Adapun sasaran pembangunan permukiman kumuh perkotaan Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan 6,03% cakupan pelayanan air minum; 2) Penanganan permukiman kumuh seluas 326,82 Ha; dan 3) Peningkatan 20,45% cakupan pelayanan sanitasi. jdih.pemalangkab.go.id/ Terpenuhlnya penyediaon Sanltasl untuk momcnuhi kebutuhan dasar masyarakat (persampahan, limb8h, dan drainase lingl I KAUUl'All.!.'I 111::..MALANU Ke1rra1g•1 O:.t11•l'r.tnl:.1 Bala\ Admlnhtrul R•••~ Kuta -- - U:11a1 K1:e11nll!lan lb1aiK1.:lut.-h:in llatts RT ~ Rtl Ktrct• Ap1 J11rh1g111" TrMn,purt11,,I ===-Antn Koltklor -l.oli.111 S.•tu,Ku•1uh KumuhKmgan PFTA INSFT.I FC.FNOAI.AMPTRANTT KfPL-rtTSAl\OUPAll NOMOR .. TcYTANO Pl:NLTAPAJ\' LOKASI P[RUMAIIA~ KUMUII OA:,.1 l"LRMl:KJMAN Kl!)1l..11 ----,... \ I I I ....... I eooi. KAUUJIAIL?\ 11liKAL01'0AN ,/ ~ ·r' -i \ ..... ! KARIJPATF.N IT.GAi. t tr"TJfJf1 "°T"' ----- 82 Sumber: SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 Gambar 3. 1 Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 83 Tabel III. 1 Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 1 KAWASAN COMAL 1.495 RT001- RW003 KAUMAN COMAL 222 400 Jiwa/Ha 6° 51' 58.238" S 109° 22' 12.778" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 41 KAWASAN PESISIR 1.551 RT003- RW010 SUGIHWARAS PEMALANG 319 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 31.944" S 109° 22' 20.353" E 18 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 42 KAWASAN PESISIR 1.646 RT004- RW010 SUGIHWARAS PEMALANG 214 400 Jiwa/Ha 6° 53' 9.109" S 109° 27' 23.927" E 28 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 62 KAWASAN PETARUKAN 0.671 RT008- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 148 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 6.500" S 109° 27' 20.564" E 30 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 88 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 63 KAWASAN PETARUKAN 0.756 RT009- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 373 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 9.646" S 109° 27' 19.152" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 64 KAWASAN PETARUKAN 0.601 RT011- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 157 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 4.992" S 109° 27' 21.108" E 26 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PETARUKAN Total 19.233 65 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.933 RT001- RW003 MULYOHARJO PEMALANG 108 400 Jiwa/Ha 6° 53' 55.475" S 109° 23' 3.654" E 27 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 70 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 0.632 RT002- RW018 MULYOHARJO PEMALANG 320 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 43.139" S 109° 23' 5.219" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 71 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 0.698 RT003- RW006 MULYOHARJO PEMALANG 197 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 32.289" S 109° 23' 22.544" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 72 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.283 RT003- RW014 MULYOHARJO PEMALANG 286 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 53.058" S 109° 23' 2.282" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 73 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.786 RT001- RW001 PELUTAN PEMALANG 393 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 48.849" S 109° 22' 39.238" E 28 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 74 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.501 RT001- RW009 PELUTAN PEMALANG 544 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 9.309" S 109° 22' 59.433" E 18 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 89 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 75 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.134 RT002- RW001 PELUTAN PEMALANG 440 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 48.465" S 109° 22' 42.477" E 18 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 76 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.415 RT003- RW007 PELUTAN PEMALANG 394 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 58.074" S 109° 22' 53.069" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 77 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.866 RT004- RW007 PELUTAN PEMALANG 491 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 1.244" S 109° 22' 53.062" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 78 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.627 RT005- RW007 PELUTAN PEMALANG 427 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 1.548" S 109° 22' 59.648" E 17 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 79 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.348 RT006- RW006 PELUTAN PEMALANG 465 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 50.928" S 109° 22' 51.843" E 16 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 80 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.672 RT005- RW006 PELUTAN PEMALANG 333 151-200 Jiwa/Ha 6° 52' 55.089" S 109° 22' 53.113" E 18 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG Total 20.695 81 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 0.571 RT001- RW009 BOJONG BATA PEMALANG 235 >400 Jiwa/Ha 6° 54' 50.393" S 109° 23' 23.992" E 23 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 82 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 2.132 RT002- RW010 BOJONG BATA PEMALANG 287 400 Jiwa/Ha 6° 53' 17.406" S 109° 23' 48.158" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II Total 32.645 KAB. PEMALANG TOTAL 198.25 8 Sumber: SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 95 3.2. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi Profil kawasan permukiman kumuh disusun berdasarkan SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang. Dalam profil ini, akan dijelaskan mengenai kondisi eksisting kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang meliputi kondisi kekumuhan, tipologi kumuh, karakteristik, permasalahan utama, pertimbangan lain, kondisi 7 aspek kekumuhan, peta dan persebaran lokasi kumuh, riwayat penanganan kumuh, serta gambaran kelembagaan lokal. 3.2.1 Profil Desa/Kelurahan Profil Desa/Kelurahan merupakan profil untuk masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Pemalang sesuai dengan jumlah lokasi kumuh dalam SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang. Tabel III. 2 Lokasi Desa/Kelurahan dan Luas (Ha) di Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang No. Desa/Kelurahan Luas (Ha)
1.Kauman 13.791
2.Pecangakan 1.632
3.Purwoharjo 13.996
4.Purwosari 13.145
5.Sidorejo 5.526
6.Lawangrejo 8.719
7.Sugihwaras 18.470
8.Widuri 2.398
9.Iser 6.913
10.Petarukan 12.321
11.Mulyoharjo 8.349
12.Pelutan 12.346
13.Bojong Bata 6.615
14.Paduraksa 4.194
15.Banjaran 13.264
16.Banjardawa 4.659
17.Jebed Utara 4.186 jdih.pemalangkab.go.id/ 96 No. Desa/Kelurahan Luas (Ha)
18.Pedurungan 15.088
19.Beji 4.867
20.Kabunan 11.224
21.Taman 9.183
22.Wanarejan Selatan 4.926
23.Wanarejan Utara 2.445 Total 198.258 Sumber: Tim penyusun, 2025 Berikut adalah profil 23 Desa/Kelurahan yang termasuk dalam lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang:
jdih.pemalangkab.go.id/ • Kebe han, Jipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° 53' 9.290" 5 : 109' 31' 24.062" E Koordinat latitude Longitude GEOGRAFIS 13.791 Ha DESA KAUMAN 97 jdih.pemalangkab.go.id/ -.\I ;t·~2'·~- ' .,,, . ~.Lm,.;,- .. 0.001(, 0.00% 976J'Jo 100.00'1!> 39~/ll, )6 7ff,,t, 0.00% 95.81% O.O'J% ~.92% 62.32% 4)47Jt., 4625 V6 n,1Pro1tk~ Ktbl'lr,llM b Sl enqelo aan Ai, L1moah T1clJk Sesw ~n Pe1),y;,rJt)1, Teknls ;,1 Setcm Pcogc:lo&un All lJn'iboJt- 1 idJ~ Scs1.;.ul Standar T~Jcr~ Prosentase Permasalahan Kekumuhan O Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran 263 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak 25 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 1/orang/hari) Proteksi Kebakaran Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 1,491 meter 421 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 1, 178 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 7 Unit Rumah Tangga 422 KK tidak dilengkapi saraoa prasarana sampah sesuai dengan psrsyaratan teknis 412 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 113 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 167 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai stander teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 13.791 Ha Luas genangan = 0 Ha 1,337 Meter kebutuhan drainase ideal 56 meter saluran drainase eksisting O meter kontruksi saluran tidak memadai Drainase Lingkungan 313 Unit banqunan tidak teratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 112 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 343 Unit = 112 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 98 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 SK2018 SK2022 SK2024 IC8lurah9nl Kekumuhan Awai Kekumuhan Akhlr K.icumuhan.,... RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) (Ha) Nllal Tingkat Nllal Tlngkat (Ha) Nllai Tlngkat KAUMAN Belum 14.76 RT001 ·RW003 1A9 28 Ringan 26Ringan RT001 ·RW003 1.495 26 Ringan Masuk SK KAUMAN RT001-RW004 2.16 26 Ring an 26Ringan RT001 ·RW004 2.159 26 Ringan KAUMAN RT002-RW003 1.45 29 Ringan 29Ringan RT002-RW003 1.343 29 Ringan KAUMAN RT002·RWOOS 1.67 26 Ringan 26Ringan RT002-RW005 1.359 26 Ringan KAUMAN RT003-RW003 2.07 35 Ring an 32 Ringan RT003-RW003 1.812 32 Ringan KAUMAN RT003-RWOOS 2.47 27 Ring an 27 Ringan RT003-RWOOS 1.367 27 Ringan KAUMAN RT004-RW003 1.55 30 Ring an 30Ringan RT004-RW003 1.546 30 Ringan KAUMAN RT004-RWOOS 3.71 31 Ring an 31 Ringan RT004-RW005 2.709 31 Ringan KAUMAN TOtlll 14.76 16.57 13.791 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 99 Gambar 3. 2 Profil Desa Kauman jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada fungsi strateqrs di Kecamatan Comal: industry rumah tangga dan pertanian Kepadatan penduduk tinggi Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Potensi lokal unggulan antara lain terdapat industry kerupuk. industry keci makanan/kue dan pembuatan batu bata. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 0 rurnah tangga) Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah ( 77 rumah tangga) Sebagian besar pendudulmya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel dll). Pertanian,perkebunan.kehutanan, peternakan : 2S7 Jiwa : 70 KK : 28 RT Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumlah MBR Ungkup Administrasi Kekumuhan No. Luas Kelurahan/ RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Desa PECANGAKAN RT003·RW004 1.632 32 RI NGAN SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabu paten Pemalang terhedap penanganan perrnukirnan kumuh tinggi Nama BKM/LKM : Ga ruda Status : Mandiri Legalitas : Akta No. 24 Tanggal 19 Agustus 2020; Notaris Sugiharto,SH,Sp.N Kondisi bangunan yang tidak teratur dan belum memenuhi persyeratan teknis bangunan Kondisi jalan yang mengalami kerusakan Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum mernenuhi syarat teknis Sebagain rurnah tangga belum dilengkapi dengan pengelolaan air limbah PERMASALAHAN UMUM : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° ss· 23.31 s-s : 109° 32' 26.863"E Koordinat Latitude Longitude GEOGRAFIS 1.632 Ha Luas Kumuh DESA PECANGAKAN 100 jdih.pemalangkab.go.id/ 52 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran Proteksi Kebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 0 Unit Rumah Tangga 70 KK tidak dilengkapi sarana craseraoa sampan sesuai dengan persyaratantsknis 70 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai stander teknis 25 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 26 KK dengan sarpras air lirnbah tdk sesuai standar teknis 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 37.14% 35.71% 100.00% 0.00% 0.00% 25.71% 0.00% 54.73% 9.26% 32.69% 0.00% 100.00%a .t rJw1,>,1o1 d.J'l S,>r.t11J ~cnye cl.iJu An Lir-ob;.,h Tidak SfO'Wai dengan Per-.yar~tan TPkni~ • S.stc:i1 P.:-rigclola,un Air umbah T1dak Scsuar St,:1ndar Tekni~ Prosentase Permasalahan Kekumuhan Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 1.632 Ha Luas genangan = 0 Ha 310 Meter kebutuhan drainase ideal 310 meter saluran drainase eksisting 310 meter kontruksi saluran tidak memadai .. , -·~ -- Drainase Lingkungan O KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang arnan dan layak 18 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 441 meter 266 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 266 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 52 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 17 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 52 Unit = 17unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 101 jdih.pemalangkab.go.id/ 3.70PECANGAKAN otll 9Tidak KumuhRing an362.00RT004-RW004PECANGAKAN Nilai Tingkat 32Ringan1.632RT003-RW004 Nilai Tingkat 32 RinganRing an371.703.21 RT003-RW004PECANGAKAN Belum Masuk SK Nilai Tingkat Kekumuhan Luas (Ha) RT/RW Kekumuhan AkhirKekumuhan Awai Luas (Ha) RT/RW Luas (Ha) RT/RW Luas (Ha) RT/RW SK2024SK2022 II SK201851(2014 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 102 Gambar 3. 3 Profil Desa Pecangakan jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada fungsi strategisdi KecamatanComaldan te endudulcan : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan Jumlah Penduduk Jurnlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik 13.996 Ha Tingkat l(ekumuhan, Tipoiogi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH : 6° 53' 48.372" S : 109° 31' 31.203" E Koordinat Latitude Longitude GEOGRAFISLuas Kumuh KEL. PURWOHARJO 103 jdih.pemalangkab.go.id/ a .& kt"'d."cttr'-t ·an9 tidak ~C');U.J StJfld.il' I cknl~
a.Pr,iKdranad,-n Sar.maPerc.am~han Tidak Sesuat dcogo1•1 μcr~y,1utoo lekr\l~
b.:>rasar-ana da'l Safana Pengclolaan Air Umbah T~ ShuJi del'9,1n DefsyJtatJn Tek:nis
a.~cm Pc-ngdo:o.:mAu Li1"'ll.wh I idok. Sesu endu ukan Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah Karakteristik : Permukiman Perkotaan Tingkat Kekumuhan, lipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° 54' 29.984" S : 109° 32' 6.164" E 13.145 Ha Koordinat Latitude Longitude Luas Kum uh DESA PURWOSARI 106 jdih.pemalangkab.go.id/ •...•.• ,,._ OX>ll 2000% 4000% 600014 SO:)()% 100~ 12000% 9446% b T1d endudulcan : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan Jumlah Penduduk Jurnlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat l(ekumuhan, Tipoiogi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° 53' 28.910" s : 109° 32' 20.051"E Koordinat Latitude Longitude GEOGRAFIS 5.526 Ha DESA SIDOREJO Luas Kumuh 109 jdih.pemalangkab.go.id/ ' .....
;'~ ·_. O Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran Proteksi Kebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA • 0 Unit Rumah Tangga 213 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan psrsyaratan teknis 213 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 49 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 49 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai srandar teknis 2l.O:i% b Sist1-n ~trl9C'cl,1n~Pifv,)•"9tdllSit>....,. --------'--....._ "t•,id..vfd,.,J
11.Pr;~\i!l,111,'. :fa·1 5.,,...,1.1 F'ec,.trr-.:.ulw T-d.Jit Seu.a de',g..i, l)(''!Yilrat;:,. Tcln--s
b.p-,,_...,,:,·1.:,d;i, !i.:in·r.,Pl-t~1NfL'riQ,T.i:
Sesea dE"'gan ~;yar.1antdns
a.S.s:em f>enoeoa.'";. •t.wnoah Ti& endudulcan : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan, Pelabuhan. lndustri Jumlah Penduduk Jurnlah KK Jumlah MBR Ting kat Keumu han Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat l(el utuhan Air Min1.,m 0.00% a SJr,>na clan Sar3nJ ~engetolaan Air I imbl"lh TKfak Ses.uai dengan Persvereten Teknis .> S.St~ Pe,oge-lolJJn A.ir Umbah Iidak Ses,,ai Staodill' 1'ekni$
b.Kct1dilttc-rscdlaon Soroul\ Ptotc:lui Kcbukora11 0.00% Prosentase Permasalahan Kekumuhan . . .. .
'--~-~ - . -~ ~ ... ::"I .. ,,,. O Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran Proteksi Kebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 0 Unit Rumah Tangga 263 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratanteknis 263 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 24 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 53 KK dengan sarpras air lirnbah tdk sesuai standar teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 8.719 Ha Luas genangan = 0 Ha 1,850 Meter kebutuhan drainase ideal 1,050 meter saluran drainase eksisting 900 meter kontruksi saluran tidak memadai Drainase Lingkungan 56 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak O KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 1,621 meter 1,350 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 1,371 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 55 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 58 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 263 Unit = 58 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 113 jdih.pemalangkab.go.id/ 10 Tidak Kum uhRingan20 20Ringan0.620RT004-RW004 19Ringan2.615RT003-RW001 --------- --~----- Luas Kelcumuhan RT/RW (Ha) Nilai Tingkat RTOOl -RW002 3.342 23Ringan RT002·RW001 2.141 20Ringan 20 Ringan 15 Tidak Kumuh 10 Tidak Kum uh 19 Ringan 15 Tidak Kumuh 14 Tidak Kumuh 20 Ringan Niiai Tingkat 23 Ringan Kekumuhan Akhir Ringan30 Ringan24 Ring an21 Ringan24 Ring an23 Ring an22 Ringan25 Ring an28 Nilai Tlngkat Kekumuhan Awai SK2024SK2022 LAWANGREJO LAWANGREJO LAWANGREJO LAWANGREJO LAWANGREJO LAWANGREJO LAWANGREJO LAWANGREJO Belum Masuk SK LAWANGREJO Luas (Ha) RT/RW SK2018 RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) 16.01 RT001-RW002 4.59 RT002·RW001 2.14 RT002-RW002 1.66 RT002-RW004 2.32 RT003-RW001 2.70 RT003-RW002 1.29 RT003-RW004 1.33 RT004-RW004 0.62 RTOOS·RW004 1.37 16.01- 18.0Z SK2014 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 114 Gambar 3. 7 Profil Desa Lawangrejo jdih.pemalangkab.go.id/ • Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif • Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kurnuh tinggi Terletak pada fungsi strateqis kabupaten : perikanan dan nelayan Kepadatan penduduk tinggi Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 11 rumah tangga) Jumlah Lahan bangunan hunian memilik1 SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (580 rumah tangga) Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesebatao. hotel. dll), Nelayan, karena terletak didaerah pesisir laut dan terdapat TPI sebagai pusat perdagangan hasil laut SUGIHWARAS RT001-RW006 2 SUGIHWARAS RT001·RW007 SUGIHWARAS RT001-RW015 4 SUGIHWARAS RT002·RW005 SUGIHWARAS RT002-RW006 6 SUGIHWARAS RT002-RW016 7 SUGIHWARAS RT003-RW004 8 SUGIHWARAS RT003-RW010 9 SUGIHWARAS RT004-RW010 10 SUGIHWARAS RT003-RW016 TOTAL: Nama BKM/LKM: Usaha Mandiri Status : Mandiri Legalitas : Akta No. 02 Tanggal 13 Mei 2019; Notaris Untung Waluyo, SH Sebag1an besar kualias ruas jalan yang ada rusak Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis • Kawasan sekitar permukimah kurnuh: perumahan, pasar, perdagangan, pertanian PERMASALAHAN UMUM luas Kekumuhan (Ha) Nilai Tingkat 1.872 21 Ringan 1.316 23Ringan 1.899 22Ringan 1377 21 Ringan 1.476 21 Ringan 2.912 22Ringan 0585 22Ringan 1551 18Ringan 1.646 17Ringan 3.837 42Sedang 18.470 RT/RW No. Kelurahan/ Desa Ungkup Administrasi : 4,064 Jiwa :1030KK : 663 KK : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan, Perikanan, Pelabuhan, Pesisir Jumlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristil 31\ Air I 1mbJh T1dak Sesuai dengan Persyaratan rekms
a.St>:.tm >e~e olaan An Lkob3hTidak Sesual St.:ind~r kk.111~ Prosentase Permasalahan Kekumuhan ......
I 4 '-':. ;- I ,-.. - ,- !°"'r.l . ~ -· •• - ' .... I • I~ ~: :· . . .. --J 269 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran Proteksi Kebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 43 Unit Rumah Tangga 753 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 962 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 335 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 372 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 18.470 Ha Luas genangan = 0 Ha 9,592.3 Meter kebutuhan drainase ideal 1,906.1 meter saluran drainase eksisting 1,218 meter kontruksi saluran tidak memadai Drainase Lingkungan 109 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak O KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 7,655.3 meter 5, 727. 7 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 5, 794.3 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 325 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 199 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 813 Unit = 199 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 116 jdih.pemalangkab.go.id/ SK201' SK2018 SK2022 SK2024 Kunt.n/ Kekumuhan Awai KekumuhanAkhlr Kekumuhan.,... RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) (Ha) Nllal Tlngkat Nllal Tlngkat (Ha) Nilai Tingkat SUGIHWARAS 7.73 7.73 RT001-RW006 1.87 21 Ring an 21 Ringan RT001-RW006 1.872 21 Ringan SUGIHWARAS RT001·RW007 1.40 23 Ringan 23 Ringan RT001-RW007 1.316 23Ringan SUGIHWARAS RT001-RW015 2.22 22 Ring an 22 Ringan RT001-RW015 1.899 22 Ringan SUGIHWARAS RT002-RWOOS 1.88 24 Ring an 21 Ringan RT002-RWOOS 1.377 21 Ringan SUGIHWARAS RT002-RW006 1.67 21 Ringan 21 Ringan RT002-RW006 1.476 21 Ringan SUGIHWARAS RT002-RW016 2.91 22 Ringan 22 Ringan RT002-RW016 2.912 22Ringan SUGIHWARAS RT003-RW004 0.62 22 Ringan 22 Ringan RT003·RW004 0.585 22Ringan SUGIHWARAS RT003-RW007 1.71 17 Ring an 13 Tidak Kumuh SUGIHWARAS RT003-RW010 1.55 24 Ringan 18 Ringan RT003-RW010 1.551 18Ringan SUGIHWARAS RT004-RW010 1.78 17 Ringan 17 Ringan RT004-RW010 1.646 17Ringan SUGIHWARAS RT003-RW016 3.87 42 Sedang 42Sedang RT003-RW016 3.837 42Sedang 1.n 7.73 21.48 18.47 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 117 Gambar 3. 8 Profil Kelurahan Sugihwaras jdih.pemalangkab.go.id/ -.....llliiii:~:,!~D,I· • Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif • Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi Terletak pada fungsi strategis kabupaten rumah tangga, pertanian dan nelayan. Kepadatan penduduk tinggi Dukungan rnasyarakat terhadap pembangunan tinggi Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 48 rumah tangga) Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (148 rumah tangga) Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru. tenaga kesehatao. hotel, dll) Lingkup Administrasi Kekumuhan No. Luas (Ha) Kelurahan/ RT/RW Nilai Tingkat Oesa WIDURI RT002-RW001 1.460 20Ringan 2 WIDURI RT003-RW004 0.939 16 Ringan TOTAL: 2.398 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH : Asri : Mandiri : Akta No. 382 Tanggal 24 Juni 2013; Notaris Untung Waluyo, SH Sebagian kualias ruas jalan yang ada dalam kondisi rusak Rumah tangga sudah memperoleh akses air bersih layak minum Ruas jalan sudah dilengkapi saluran drainase Jaringan drainase dengan kualitas memadai Sebagian kecil bangunan masih ada yang tidak teratur dan tidaksesuai dengan persyaratan teknis. Permukiman sudah dilengkapi prasarana proteksi kebakaran Sistem pengolahan sampah dan limbahsebagaian besar sudah memenuhi syarat teknis kawasan sekitar psrmukimah kumuh: psrurnahan, pasar. perdagangan, partanian : 400 JiwaJumlah Penduduk Ker,enduduican : Tidak Kumuh : Kumuh di dataran rendah : Permu ki man Perkotaan Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat l{ekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuti : 6° 52' 9.422" s : 109° 22' 59.045.E 2.398 Ha Koordinat Latitude Longitude KEL. WIDURI GEOGRAFISLuas Kumuh 118 jdih.pemalangkab.go.id/ 84.J4%a. K~tid.tktf>ratlJ'an8anq1..nan 18.07'4 • C1h.ip1r, Pcl1y1mmJo Inn LhlQku11ga11 a KetersediaanAkses Amnn Air MinLm 1.0ll6 0.00%b. Ketidaktersediaan Drainase 5435~ 19395 51~ 37.76,. .- cd1;.J11 P1Jw1JOJ Prottk~• Ktb.1kJ1Jn 0.00,.. b ~1trn Pet'l9f"iQIMn Pe~mri,1h,1n y31n!) 1id,,k ~u.>i $1..)rl(l,.u l tk.l'li> .. F>f•.wr,111 d~ri ~J•or-o Pc,~Jruμ.iho11 l'ld.:ilc. ~c-sw,i dengan perS','aratanrekn s
b.P1aw1ana dan Serene Pcrqclotoan Ail Lunbah rtd.)t ~.,aai d~ngJn Persyaratan T~knis a Ststen Pe nge lola(ln Air limbah Tid,H Seswii Standar Tcknb Prosentase Permasalahan Kekumuhan O Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran 22 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak 1 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Proteksi Kebakaran Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 953 meter SO meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 827 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 24 Unit Rumah Tangga 37 KK tidak dilengkapi sarana craseraoa sampan sesuai dengan persyaratantsknis 71 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 19 KK tidak memiliki saranaprasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 5 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai stander teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 2.398 Ha Luas genangan = 0 Ha 276 Meter kebutuhan drainase ideal 276 meter saluran drainase eksisting 150 meter kontruksi saluran tidak memadai Drainase Lingkungan 70 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 15 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 83 Unit = 15 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 119 jdih.pemalangkab.go.id/ SIC 201" SK2018 II SK2022 SK2024 KnnhUI/ Kekumuhan Awai Kekumuhan Akhir Kekumuhan Deu Luas Luas Luas Luas RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Nilai Tingkat Nilai Tingkat WIDURI 6.83 6.83 RT002-RW001 2.33 20 Ring an 20 Ringan RT002-RW001 1.460 20Ringan WIDURI RT003-RW001 1.48 25 Ring an Olidak Kumuh WIDURI RT003-RW004 0.94 16 Ring an 16 Ringan RT003-RW004 0.939 16Ringan WIDURI RT004-RW001 1.45 17 Ringan Olidak Kumuh IDURI Total 6.83 &.83 6.20 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 120 Gambar 3. 9 Profil Kelurahan Widuri jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada fungsi strategis kabupaten khususnya di Kecamatan Petarukan. Pertarnan menjadi sumber utama mata psncaharian. Selain peternakan dan perdangan Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Potensi lokal yang ada di Desa Iser adalah Pembuatan telur asin, kuliner ayam panggang yang sudah terkenal di wilayah petarukan, perlu di perkenalkan juga di seluruh kabupaten Pemalang.
Dukungan pemerintah desa sangat baik Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB { B rumah tangga) Jurnlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah {315 rumah tangga) Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Pertanian,Perdagangan/i;_;Ja=s=a====== PERTIMBANGAN LAIN Ungkup Administrasi Kekumuhan No. Luas Kelurahan/ RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Desa ISER RT001-RW003 1.752 37 Ringan 2 ISER RT006-RW002 0.723 32 Ringan 3 ISER RT008·RW002 2.080 31 Ringan 4 ISER RT008-RW004 1.390 39 Sedang 5 ISER RT009-RW002 0.967 35 Ringan TOTAL: 6.913 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Keberadaandan aktrvitas LKM ada dan aktif Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pernerintah Kabupaten Pemalang terbsdap per.anganan perrnukimanlcurnuh linggi : Scroja :Mandiri : Akta No. 09 Tanggal 04 Maret 2010; Notaris Sugitwto,SH,Sp.N Nama BKM/lKM Status legahtas Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak dan belum diperkeras Banyaknya rumah tangga belurn memperoleh akses air bersih layak rninum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase • Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak mernadai Sebagian Jalan masih berupa jalan tanah I makadam Perrnukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran Sistem pengolahan sampah dan belum memenuhi syarat teknis Ketersediaan akses air minum masih belum terpenuhi seluruhnya PERMASALAHAN UMUM : 1,129 Jiwa : 331 KK : 218 KK Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumlah MBR Kependudul endudulcan : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan Jumlah Penduduk Jurnlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat l(ekumuhan, Tipoiogi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° 53' 11.774" S : 109° 27' 26.515" E Koordinat Latitude Longitude GEOGRAFIS 12.321 Ha DESA PETARUKAN Luas Kumuh 124 jdih.pemalangkab.go.id/ ----~ 43.1()!1 ;100-. b Ttda\:: ,.,.rJ*n.Jhinya Kehutl,hiln Air ~rnvm a Kf'ridakmamp1.an Mi"nga irkan Limpas.anAir 0.00% 245~b t-t•-gtlol,"'n Pt,s.t.,..p3h.:tn )i,lng ti(fJk scs:u• Standartcknii .t P1..w1¥\a d.rn ~1JnJ P1:rsJ1rp.)hJO l1dJk sese,» de1'lqan persyaratan Teknis
b.'1f.twr..i:1"'1dJ"'I SJ•JIV llt:ngelOIJJn AJr Umb.:ih Tidak Sest.ai derqan Pet,;}•aratanTekni,;
a.Si~em PC'l"lgdO ecn Au li0"t03h hdak Se~u.:11 Standar Tckms Proteksi Kebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 116 Unit Rumah Tangga 686 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesual dengan persyaratan teknis 518 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 51 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 108 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 12.321 Ha Luas genangan = 0 Ha 5,498 meter kebutuhan drainase ideal 4, 148 meter saluran drainase eksisting 2,408 meter kontruksi saluran tidak memadai 100.0011 Prosentase Permasalahan Kekumuhan Drainase Lingkungan 391 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak 29 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 2,915 meter 1,234 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 1,354 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 222 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 172 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 511 Unit = 172 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 125 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 II SK2018 SK2022 SK2024 tc.lurahanl Kekumuhan Awai Kekumuhan Akhir Kekumuhan Desa Luas Luas Luas Luas RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Nilai Tingkat Nilai Tingkat PETARUKAN 8.76 8.76 RT001-RW004 1.48 27 Ringan 14 Tidak Kumuh PETARUKAN RT001-RW012 0.94 30 Ringan 30Ringan RT001-RW012 0.798 30Ringan PETARUKAN RT001-RW015 2.18 28 Ringan 28Ringan RT001-RW015 2.177 28Ringan PETARUKAN RT002-RW004 1.18 31 Ringan 14 Tidak Kumuh PETARUKAN RT002-RW012 0.95 32 Ringan 32 Ringan RT002-RW012 0.857 32Ringan PETARUKAN RT002-RW014 1.64 39 Sedang 39Sedang RT002-RW014 1.644 39Sedang PETARUKAN RT003-RW004 1.24 25 Ringan 14 Tidak Kumuh PETARUKAN RT003-RW012 0.62 33 Ringan 33 Ringan RT003-RW012 0.609 33Ringan PETARUKAN RT004-RW004 0.82 21 Ringan 12Tidak Kumuh PETARUKAN RT004-RW012 0.79 32 Ringan 32 Ringan RT004-RW012 0.790 32Ringan PETARUKAN RT005·RW004 0.81 28 Ringan 28Ringan RT005·RW004 0.751 28Ringan PETARUKAN RT005-RW012 0.64 30 Ringan 25 Ringan RT005-RW012 0.546 25Ringan PETARUKAN RT006·RW004 0.83 22 Ringan 22 Ringan RT006·RW004 0.626 22 Ringan PETARUKAN RT006-RW012 0.93 28 Ringan 28Ringan RT006-RW012 0.934 28Ringan PETARUKAN RT007 • RW012 0.56 28 Ringan 28Ringan RT007-RW012 0.561 28Ringan PETARUKAN RT008-RW012 0.83 30 Ringan 30Ringan RT008-RW012 0.671 30Ringan PETARUKAN RT009·RW012 0.76 27 Ringan 22Ringan RT009·RW012 0.756 22Ringan PETARUKAN RT011·RW012 0.95 26 Ringan 26Ringan RT011·RW012 0.601 26Ringan ~ETARUKAN - 8.7 8.76 18.15 12.321 ot1I RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 126 Gambar 3. 11 Profil Kelurahan Petarukan jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada fungsi strategis kabupaten : industry rumah tangga dan pertanian Kepadatan penduduk tinggi Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 219 rumah tangga) Jumlah Lahan bangunan hunian merniliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (560 rumah tangga) Sebagian besar penduduknyamata pencaharian di sector Perdagangan/jasa(guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) Ungkup Administrasi Luas Kekumuhan No.
Kelurahan/ (Ha) Desa RT/RW Nilai Tingkat MULYOHARJO RT001-RW003 1.933 22Ringan 2 MULYOHARJO RT001-RW014 1.262 22Ringan MULYOHARJO RT001-RW018 1.190 17Ringan 4 MULYOHARJO RT002-RW006 0.872 17 Ringan MULYOHARJO RT002-RW014 0.480 27Ringan 6 MULYOHARJO RT002-RW018 0.632 22Ringan 7 MULYOHARJO RT003·RW006 0.698 20Ringan 8 MULYOHARJO RT003-RW014 1.283 21 Ringan SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi Margo Mulyo Mandiri : Akta No. 929 Tanggal 30 April 2013; Notaris Tavip Nama BKM/LKM : Status Legalitas Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak Banyaknya rumah tangga belum memperolehakses air bersih layak minum Sebagian ruasjalan belum dilengkapi saluran drainass Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Kawasansekitar permukimah kumuh: permukiman Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belurn rnernenuhi syarat teknis Kawasan sekitar psrmukimah kurnuh: psrurnahan, pasar, perdagangan,pertanian PERMASALAHAN UMUM : 1,676 Jiwa : 466 KK : 242 KK KeJ>endudulcan : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan Jumlah Penduduk Jurnlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat l(ekumuhan, Tipoiogi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° 53' 43.139" s : 109° 23' 5.219" E Koordinat Latitude Longitude GEOGRAFIS 8.349 Ha Luas Kumuh KEL. MULVOHARJO 127 jdih.pemalangkab.go.id/ 2S.2n. ooo;; 20.00ll. ,coo;; w.~ 80.Cl»> 1000011120.ll0'4
a.Ket,da.deraturar,3a"lgl.inan 47 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani serana proteksi kebakaran Proteksi Kebakaran Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA " 219 Unit Rumah Tangga 466 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 164 KK sistem pengolahan sarnpah tdk sesuai stander teknis Persampahan 167 KK tidak memiliki sarana prasaranaair limbah sesuai persyaratan teknis 241 KK dengan sarprasair limbah tdk sesuai standar teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 8.349 Ha Luas genangan = O Ha 5,708.5 Meter kebutuhan drainase ideal 2,554 meter saluran drainase eksisting 2,085.5 meter kontruksi saluran tidak memadai
c.Kcndakscsueen dcngan Pcrsy Tc. -----·SV6' rottk,; K4'-b.llr.lt,VI - 13..78"".i.
b.~i,;teni Per,,gel('ll.un :>tt"S.1mp.3hln yang tid,1 fl'SY,l ,1h.)n. y,,"IQ t~Jk s.e1Ja1 S.tandar Ttknis • f',1'W.,.,..., d ..m SJtJflJ l>tt\.dnlPJhtJn Tid.-ik'.Se:..1J1 dengan persyaratan Teknis
b."t,1:..,t,JOJ dJn Sar-,n.1 Peoyelol.J.in Au UrulJah TidaJC Sesuai dengan Persyeretan Teknis
a.Wc"Y'IP-c-ngclolannAir tnnbah r1Wk. Sc:i..1~1 S-:-andarTelmic;
Prosentase Permasalahan Kekumuhan 92 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran 346 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak 163 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Proteksi Kebakaran Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 6,322.5 meter 4,516.5 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 4,414.5 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 201 Unit Rumah Tangga 163 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratanteknis 732 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 380 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 438 KK dengan sarprasair limbah tdk sesuai standar teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 12.346 Ha Luas genangan = 0 Ha 6.986.32 meter kebutuhan drainase ideal 2,503.41 meter salurandrainase eksisting 1, 734.41 meter kontruksi saluran tidak memadai Drainase Lingkungan 243 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 238 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 713 Unit = 238 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 131 jdih.pemalangkab.go.id/ SK201' SK 2018 SK2022 SK2024 Kelunhln/ Kekumuhan Awai Kekumuhan Akhir Kekumuhan.,... RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) (Ha) Nllai Tingkat Nilal Tingkat (Ha) Nilai Tingkat PELUTAN 22.03 22.03 RT001-RW001 2.19 33 Ringan 28 Ringan RT001-RW001 1.786 28Ringan PELUTAN RT001·RW009 1.55 25 Ringan 18 Ringan RT001-RW009 1.501 18Ringan PELUTAN RT002·RW001 1.13 24 Ringan 18 Ringan RT002·RW001 1.134 18Ringan PELUTAN RT003-RW007 1.41 20 Ringan 20 Ringan RT003-RW007 1.415 20Ringan PELUTAN RT004-RW007 2.06 21 Ringan 21 Ringan RT004-RW007 1.866 21 Ringan PELUTAN RTOOS·RW007 1.63 17 Ringan 17 Ringan RTOOS-RW007 1.627 17 Ringan PELUTAN RT006·RW006 1.10 16 Ringan 16 Ringan RT006·RW006 1.348 16Ringan PELUTAN RT005-RW006 Belum Masuk SK 18 Ringan RT005-RW006 1.672 18Ringan PELUTAN Total 22.03 22.03- 11.07 - 12.346 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 132 Gambar 3. 13 Profil Kelurahan Pelutan jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada fungsi strategis kabupaten : industry rumah tangga dan pertanian Kepadatan penduduk tinggi • Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi • Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 47 rumah tangga) • Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (302 rumah tangga) • Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang tef'hadap penanganan permukiman kumuh tinggi Nama BKM/LKM . Wijaya Kusuma Status · Mandiri legalitas · Aleta No 377 Tanggal 30 April 2013; Notoris Tavip Suganjar, SHSp.N Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Kawasan sekitar permukimah kumuh Permukiman belum dilengkapi prasarana proteksi kebakaran Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan, pasar, perdagangan, pertanian PERMASALAHAN UMUM : 1,199 Jiwa : 353 KK : 189 KK : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh lingkup Administrasi Kekumuhan No. luas Kelurahan/ RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Desa BOJONG BATA RT001-RW009 0.571 23 Ring an 2 BOJONG BATA RT002-RW010 2.132 17 Ring an 3 BOJONG BATA RT003-RW010 1.338 17Ringan 4 BOJONG BATA RT003-RW011 1.334 20Ringan 5 BOJONG BATA RT004-RW010 1.240 20Ringan TOTAL: 6.615 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH : 6° 54' 52.778" S : 109° 23' 20.896" E Koordinat latitude longitude 6.615 Ha KEL. BOJONG BATA 133 jdih.pemalangkab.go.id/ • KetidakmampuanMMQ,.lfirkbr"l·m~\Ajr 000% b Tidak terpenoh1ttya Kebutt.han Ar M nu'Tt 17.85% ,1 Kf!ll"rwdiaan Ah~ AmMI A, W nu,n •s 6111.. b Ku~1t.,s Pwrmuk~ J-,ain •n;lu1,gart AS~1' o Cak1..P'(ln Ptlt~n.tn H&.n L,ngku~n oocm c KN. d11k,;~l1Jt~ndf"ng..tn Pf'f~ lf'hli r M num a ll:ctldakmampt.;011MC'uga hkon llmp.ison Ah
b.h l1Uak Si:~uJ1 Standar Tek:nis Prosentase Permasalahan Kekumuhan Drainase Lingkungan 64 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak O KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 1,345 meter 877 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 1,216 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 56 Unit bangunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 38 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 161 Unit 38 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 137 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 SK2018 SK2022 SK2024 Kelurahan/ Kekumuhan Awai Kekumuhan Akhir Kekurnuhan.,..
Luas Luas Luas Luas RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Nilai Tingkat Nilai Tingkat PADURAKSA Belum 12.88 RT002-RW003 1.90 16 Ringan 14 Tidak Kumuh Masuk SK PADURAKSA RT002-RW006 1.65 22 Ringan 22 Ringan RT002-RW006 1.070 22Ringan PADURAKSA RT002-RW007 1.26 16 Ringan 14 Tidak Kumuh PADURAKSA RT003-RW006 105 23 Ringan 20Ringan RT003-RW006 1.050 20Ringan PADURAKSA RT004-RW006 1.44 22 Ringan 22Ringan RT004-RW006 1.437 22Ringan PADURAKSA RT006-RWOOS 0.64 28 Ringan 23 Ringan RT006-RWOOS 0.636 23Ringan PADURAKSA - 12.88 4.194 otal RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 138 Gambar 3. 15 Profil Kelurahan Paduraksa jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pad a rungs, strateg,s kabupaten : industry rumah tangga berupa anyaman bambu dan keraJinan empu. pertanian. dan perdagangan Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Potensi lokal yang acla di Desa Banjaran adalah Usaha kerajinan anyaman bambu berupa pyarvplafon yang sudah terkenal, terdapat beberapa empu { pengrajin besi ) potensi yang ada di desa Banjaran perlu di perl - IB 10' e~ i1t cr,,.,..,p,"lvnro11k~s1,.(11(1en9;1, ~""'~y,,i,l,t11Te:lm!. t, f' l:nis Prosentase Permasalahan Kekumuhan Drainase Lingkungan 147 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak O KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 1,700.5 meter 1,500.5 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 495.5 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 120 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 40 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 156 Unit 40 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 143 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 SK2018 SK2022 SK2024 KeluAMn/ Kekumuhan Awai Kekumuhan Akhir Kekumuhan Dea RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) (Ha) Nilai Tingkat Nilai Tingkat {Ha) Nilai Tingkat BANJARDAWA 10.01 10.01 RT001 ·RW007 1.39 33 Ringan 13 Tidak Kumuh BANJARDAWA RTOO 1 · RW008 2.16 35 Ringan 16Ringan RT001·RW008 2.163 16Ringan BANJARDAWA RT002-RW005 0.71 23 Ringan 20Ringan RT002-RWOOS 0.708 20Ringan BANJARDAWA RT002·RW007 2.18 29 Ringan 14 Tidak Kumuh BANJARDAWA RT002-RW008 1.50 36 Ringan 14 Tidak Kumuh BANJARDAWA RT003·RW005 0.57 25 Ringan 20Ringan RT003·RW005 0.571 20Ringan BANJARDAWA RT003·RW007 1.42 27 Ringan 12 Tidak Kumuh BANJARDAWA RTOOS·RWOOS 1.22 31 Ringan 26Ringan RTOOS·RWOOS 1.217 26Ringan BANJARDAWA 10.01 10.01 11.1 4.659 111 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 144 Gambar 3. 17 Profil Desa Banjardawa jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada fungsi strategis kabupaten : industry rumah tangga. pertanian. peternakan, pembuatan batu bata dan perdangan Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Potensi lokal yang ada di Desa Jebed Utara adalah Usaha Batik tulis, pembuatan batu bata, terdapat beberapa empu ( pengrajin besi ) potensi yang ada di desa Jebed Utara belum disadari oleh masyarakatnya sendiri ataupun oleh pemerintah desa, sehingga perlu di perkenalkan lebih luas di wilayah kabupaten Pemalang. • Dukungan pemerintah desa sangat baik • Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 62 rumah tangga) • Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (269 rumah tangga) • Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasadan pertanian 3 2 Ungkup Administrasi Luas Kekumuhan Kelurahan/ RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Desa JEBED RT002·RW003 1.537 21 Ringan UTARA JEBED RT003-RW004 1.929 21 Ringan UTARA RT003·RW010 0.720 23 Ringan No. SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Kc-bcradaar1 dan aktivires LKM ada dan oktif Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Knbupaten Pemalang terhadap penanganan permulaman kumuh tinggi : Semar : Mandiri : Akta No. 782 Tanggal 23 Mei 2013; Notari, Tavip Suganjar, SH.Sp.N Nama BKM/LKM Status Legahtas Sebagian beser kuolias ruas jatan yang ada rusak dan belum diperkeras Banyaknya rurnah tangga belum rnernperoteb akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilcngkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Sebagian Jalan masih berupa jalan tanah I makadarn Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran, namun bisa dilalui sararana pemadam kebakaran Sistem pengolahan sampah dan belum memenuhi syarat teknis Kawasan sekitar permukimah kurnuh: perumahan/pertanian/peterna ka n/pertokoan Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman perkotaan : 677 Jiwa : 187 KK : 78 KK : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perkotaan PERMASALAHAN UMUM : 6° 55' 18.186" S : 109° 24' 49.823"E Koordinat Latitude Longitude Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh GEOGRAFIS 4.186 Ha Luas Kumuh DESA JEBED UTARA 145 jdih.pemalangkab.go.id/ O.OC'll, 1000$ •000.-· 6000' O"li b Si~en Pe,ngelolun Periarr·p,han V"nll tidAie s,-su,i St.lndar T"knis • Pr_,...,,., d.an ~o11d·,~ Pc1i..imp..ih,m l'ld..ik. Se~1,~i dtngan pf"fS)'-''~""Tf"knio; b PtJ).)1,>na O,ln S.a1JnJ "e"gelo'4an Ai1 I i1rbah Tidak Sesu.a1 denga.n Persyar~tan Teknis ,1 Sisti:sr- Pe-oyelolJJn Ai1 Umb.:1h Iidek Ses1,,ai Stancar l cknis b Kctid,ktcn,cd,aan !)Drcn11 Prctclm Kcbakorou 0.00" Prosentase Permasalahan Kekumuhan Drainase Lingkungan 84 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak 5 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 1,784 meter 1,667 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 1, 111 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 23 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 3 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 137Unit 3 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 146 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 SK2018 SK2022 SK2024 KelUNM~ Kekumuhan Awai KekumuhanAkhir Kekumuhan DNa Luas Luas Luas Luas RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Nilai Tingkat Nilai nngkat JEBED UTARA Belum 9.42 RT001 ·RW003 2.07 24 Ringan 14 Tidak Kumuh Masuk SK JEBED UTARA RT002·RW002 1.48 22 Ringan 13 Tidak Kumuh JEBED UTARA RT002-RW003 1.54 21 Ringan 21 Ringan RT002-RW003 1.537 21 Ringan JEBED UTARA RT002·RW004 3.01 20 Ringan 13 Tidak Kumuh JEBED UTARA RT002-RW010 1.07 18 Ringan 12 Tidak Kumuh JEBED UTARA RT003·RW003 2.30 18 Ringan 1 S Tidak Kum uh JEBED UTARA RT003·RW004 1.98 21 Ringan 21 Ringan RT003·RW004 1.929 21 Ringan JEBED UTARA RT003-RW010 1.59 23 Ringan 23 Ringan RT003·RW010 0.719 23Ringan EBED UTARA 9.42 15. 4.186 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 147 Gambar 3. 18 Profil Desa Jabed Utara jdih.pemalangkab.go.id/ Kc-bcradaar1 dan aktivires LKM Jda dan oktif Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Knbupaten Pemalang terhadap penanganan permulaman kumuh tinggi Mukti Sari Mandiri Akta No. S 1 Tanggal 31 Mei 2019; Notaris Sugiharto,SH,Sp.N Terletak di betas perkotaan kabupaten: terdapat beberapa pabrik yang menyerap tenaga kerja. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Potensi lokal yang ada di Desa Pedurungan adalah Produksi batu bata. produksi tempe dan tahu dan juga kerajinan mebel. Produsi balu bata dilakukan di bantaran kali elon, hal ini menjadi ancaman ketika terjadi banjir. Dukungan pemerintah desa sangat baik Jumlah Bangunan hunian rnemiliki IMS ( 18 rumah tangga) Jumlah lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HG6/ Surat yang diakui pemerintah (643 rurnah tangga) Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector industri rumah tangga seperti tahu, tempe, pernbuatan tenun ATBM. pembuatan kerajinan mebel. Perdagangan/jasa dan pertanian Sebagian besar diperkeras Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagian besar Jalan lingkungan rusak Sebagian besar pengelolaan sampah belum sesuai dengan standar teknis Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran, Sistem pengelolaan air limbah rumah tangga belum terpenuhi Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman perkotaan : 2,853 Jiwa : 766 KK : 471 KK Jumlah Penduduk Kependudul 1n Pcl1yar11n JDlilll U11gkunq,1., b K.Jil'ltH Pcrr'!lukaanJaluu I ngkui1g;;i•1
a.Kete-rsediun Akses Ama.n Air \t1 nuM
b.Ttd3k tE-rl"*n,,hinya Kebuh,hJn Air \tfm,.1M O.ccn'> a Keridakmampl.ianMt°'ngatirkar. limpasar. Air O 00% 61 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran 7697%b ltm ~'1"'t'l(.llt.1,)I'\ Pei:..imp\ih,,n )'Jflij t•u~,k S!:SUI• St.1t'ldA1rTeknl~ a P1Jt r,n1rana Prot,.k(I IC•baklra"' O (X)1(i
b.S6tcm i>e"Sae1ol.1J1lPc1:.,.11nptJlUlfly.>ug t,o~,k \~u.lli St,..nd.11r Teknic:
L Praw-,na dan Saran.a Persarnpithln Tidak Sesua. df"ngan ppr•;yarati'ln Tpkni,; b Prasarar..a dan Sa•ana Pf"ngf"lolaan Air ..imba., 1iddlc. X'i.uil1 defly,.n\ Pe1:.y..i1ot.t111ckm:. a S ~~ ;)engelo aan Air Umb,,,h Tidak S~uai Slond.;1 tckms Prosentase Permasalahan Kekumuhan Drainase Lingkungan 133 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak 1 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 1,205 meter 885 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 305 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 140 Unit banqunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 74 Unit bangunan tidak sesuaipersyaratanteknis = 169 Unit 74 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 152 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 SK2018 If SK2022 SK2024 Keluralw,v' Kekumuhan Awai Kekumuhan Akhir Kekumuhan Desa RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas RT/RW Luas (Ha) (Ha) (Ha) Nilai Tingkat Nilai Tingkat {Ha) Nilai Tingkat BEJI 2.86 2.86 RT001-RW015 1.01 28 Ringan 23Ringan RT001-RW015 1.014 23Ringan BEJI RT002-RW003 1.61 24 Ringan 20Ringan RT002-RW003 1.614 20Ringan BEJI RT003-RW008 2.40 41 Sedang 41 Sedang RT003-RW008 2.239 41 Sedang BEJI RT003-RW015 1.24 16 Ringan 11 Tidak Kumuh BEJI RT004-RW015 1.31 18 Ringan 13Tidak Kumuh SEJI Totll 2.86- 7.5 RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 153 Gambar 3. 20 Profil Kelurahan Beji jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada fungsi strategis kabupaten: industry rumah tangga dan pertanian Kepadatan penduduk tinggi Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Potensi lokal yang ada di Desa Kabunan adalah Usaha industry es batu dan es balok serta sector pertanian. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Jumlah Bangunan hunian memiliki IMS ( 82 rurnah tangga) Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (560 rurnah tangga) Sebaqian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan. hotel, dll) Ungkup Administrasi Luas Kekumuhan No. Kelurahan/ Desa RT/RW (Ha) Nilai Tingkat 1 KABUNAN RT001·RWOOS 0.649 19Ringan 2 KABUNAN RT001 ·RW021 1.247 17Ringan 3 KABUNAN RT002-RW005 0.795 25Ringan 4 KABUNAN RT002·RW006 0.490 17Ringan 5 KABUNAN RT002·RW021 1.478 27Ringan 6 KABUNAN RT003-RW005 1.389 22Ringan 7 KABUNAN RT003·RW006 0.853 19Ringan 8 KABUNAN RT003·RW013 0.673 19Ringan 9 KABUNAN RT003-RW014 0.755 18Ringan 10 KABUNAN RT003·RW021 0.789 24Ringan 11 KABUNAN RT004·RW005 0.673 20Ringan 12 KABUNAN RT004-RW006 0.726 25Ringan 13 KABUNAN RTOOS·RW006 0.706 21 Ringan SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Keberadaandan aktivitas LKM sda dan aktif Ko,nitmen Pemerir,tah keturahan dan Pemeri"tah Kabupaten Pemalang terhadap penanganar1 permukiman kumuh tinggi Nama BKM/LKM : Makmur Jaya Status : Mandiri Legalitas : Akta No. 15 Tanggal 13 Oktober 2009; Notaris Sugiharto,SH,Sp.N Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadaiPermukiman belum dilengkapi sarana protsksi kebakaran • Sistern pengolahan sarnpah dan limbah home industry belum rnernenuhi syarat teknis Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan/pertanian/industry rumah tanga Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah Karakteristik : Permukiman Perkotaan, lndustri Tingkat Kekumuhan, Tipoiogi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh : 6° 53' 9.808" 5 : 109° 24' 55.949" E 11.224 Ha Koordinat Latitude Longitude DESA KABUNAN GEOGRAFISLuas Kumuh 154 jdih.pemalangkab.go.id/
b.KoPi!dllan e.111gunan O.CIO',i:
30.11" ~--,------ ss.ss·.-
e.Ttdak tcrpcm.h,nya Kcbutuhnn Air Minum O.~ 5.65%a KctJda~nor"'lpum1 Mc:ngalirk.au .impasan Air 3517'r.
S3.42% o.oo,i, 485 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran O Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran A tr>0mPvh11n y.mg t1dJk s~u~I StAroefarf41kn, endudukan : Kumuh Ringan : Kumuh di dataran rendah : Permukiman Perlcotaan Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Jingkat Kekumuhan, Tl!)oiogi, dan Ka~ kt ristik Pe muki n Kumuh : 6° 54' 1.987" s : 109° 24' 1.712" E koordinat Latitude Longitude GEOGRAFIS 9.183 Ha DESA TAMAN Luas umuh 157 jdih.pemalangkab.go.id/ O~ 2000% ,030% 630:1% llQOOl Uuksi OrdinaS(> 100.00% 8711% I t.Mid1u:,e.qd,Nf\ rrau,rana Pret@k~i l cr)c11rp.Jh1m yung l1dJk Sf'SU&I Standar T~kni~ • Pr,wr.in, d,111 S.i,ana Pc-1wmpJhan I ld,.1k. Scwoi dcngan pCl'!o)'OHJUln 'rckms b Pt.lS.31.l'lb O,)r ~rJn.:, =>e,,gelolJllnAir timbah Tldak Sesua1 dengan Pi?rsyaratanTekr>is .t Sistt"'lPeoge-lolaan A,, Umbah 1 id.:ik: Sesvai Standar Teknis Prosentase Permasalahan Kekumuhan tidak terlayani sarans proteksi O Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran Proteksi Kebakaran Persampahan Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 5 Unit Rumah Tangga 223 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesual dengan persyaratanteknis 256 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 32 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis 72 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis Air Limbah Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 4.926 Ha Luas genangan = 0 Ha 1,676.6 Meter kebutuhan drainase ideal 831.6 meter saluran drainase eksisting 549.4 meter kontruksi saluran tidak memadai Drainase Lingkungan 98 KK tidak mengakses air (min um, mandi, & cuci) yang arnan dan layak O KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (601/orang/hari) Air Minum Jalan Lingkungan Panjang Jalan = 1,275 meter 950 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan) 241.5 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan 60 Unit bangunan tidak tsratur O Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan 120 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis = 195 Unit = 120 unit Jumlah Bangunan Jumlah RTLH Bangunan PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN 161 jdih.pemalangkab.go.id/ SK2014 SK2018 SK2022 SK2024 KeluraMIV' KekumuhanAwai KekumuhanAkhir Kekumuhan DNa Luas Luas Luas Luas RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) RT/RW (Ha) Nilai Tlngkat Nilai Tingkat Nilai Tingkat WANAREJAN 13.49 13.49 RTOO 1 • RWOOS 1.22 28 Ringan 23 Ringan RT001 ·RWOOS 1.217 23Ringan SELATAN WANAREJAN RTOO 1 • RW007 0.70 30 Ringan 30Ringan RT001 ·RW007 0.696 30Ringan SELATAN WANAREJAN RT002-RW005 0.99 18 Ringan 13 Tidak Kumuh SELATAN WANAREJAN RT002·RW007 1.75 25 Ringan 25Ringan RT002·RW007 1.751 25Ringan SELATAN WANAREJAN RT003-RW005 1.26 20 Ringan 20Ringan RT003-RW005 1.263 20Ringan SELATAN WANAREJAN RT003·RW007 1.96 18 Ringan 13 Tidak Kumuh SELATAN ANAREJAN 13.4 13.49- 7.88 ELATANTotll RIWAYAT PENANGANAN KUMUH 162 Gambar 3. 23 Profil Kelurahan Wanarejan Selatan jdih.pemalangkab.go.id/ Terletak pada di pusat perkotaan kabupaten industry rumah tangga berupa sarung tenun ATBM, perdangan dan jasa Oukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi Potensi lokal yang ada di Desa Wanarejan Utara adalah lndustri sarung tenun ATBM, yang sudah sangat terkena di kabupaten Pemalang, bahkan produknya sudah di eksport ke luar negeri. Banyak nya industri pembuatan sarung ATBM di desa Wanarejan Utara belum memperhatikan pengelolaan limbah industrinya. Dukungan pemerintah desa sangat baik Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB ( 10 rumah tangga) Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (214 rumah tangga) Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector industri sarung tenun ATBM dan Perdagangan/jasa PERTIMBANGAN LAIN Lingkup Administrasi Kekumuhan No. Luas Kelurahan/ RT/RW (Ha) Nilai Tingkat Oesa WANAREJAN RT006-RW001 1.294 17 Ringan UT ARA 2 WANAREJAN RT007-RW001 1.151 21 Ringan UT ARA TOTAL: 2.445 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Keberada:mdan aktivitas LKM ada dan aktif Komitmen Pemerintah lcelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi Nama BKM/LKM : Amanah Status Mandiri legalitas : Akta No. 913 Tanggal 30 April 2013; Notaris Uniting Waluyo, SH Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak dan belum diperkeras Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai Sebagian besar jalan lingkungan kurang dari 1,5 m Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran, Permuki man sangat pad at dan tidak teratur Sistem pengolahan air limbah industri dan limbah rurnah tangga belum memenuhi syarat teknis Kawasan sekitar permukimah kumuh permukiman perkotaan PERMASALAHAN UMUM : 965 Jiwa : 267 KK : 175 KK : Kumuh Ringan : Kum uh di data ran rendah : Permukiman Perkotaan : 6° 53' 17.406" S : 109° 23' 48.158" E Jumlah Penduduk Jumlah KK Jumlah MBR Tingkat Keumuhan Tipologi Kumuh Karakteristik Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh GEOGRAFIS 2.445 Ha DESA WANAREJAN UTARA 163 jdih.pemalangkab.go.id/ b K•11di1kt@rwd1t11J"I SMaN Protkll klibibfM'I 49SOS. a K1111tidikw11f'd ~i)l'l ,,..;J',MAN Pro1N"l:i kf'bakwMl 000% b s,'j.ltffl ~ll\)Olohwn Pffl tn•p._t~Wl )W"9 1,d,, 000%sesu.i, Standar rems • Pl"ais,>ran,0 h SJr.'.tn.) Ptngtloi..-,i, A,r t..,,r,.b.ih 6S5'4-,. Ddak Sesuer dengan Persyaralan Teicnls
a.Sistem Penge~laan Air L -rnb¥l Tidak Sesu..i 65.s.ft SU.ndar Tel 250 unit/Ha.
- untuk kota sedang dan kota kecil ≥ 200 unit/Ha 25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 1
c.Ketidaksesuai an dengan Persyaratan Teknis Bangunan Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan :
Pengendalian dampak lingkungan Pembangunan bangunan gedung di atas dan/ atau dibawah tanah, air dan/ atau prasarana/ sarana umum Keselamatan bangunan gedung Kesehatan bangunan gedung Kenyamanan bangunan gedung Kemudahan bangunan gedung 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 5 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 3 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 1 2 Kondisi Jalan Lingkungan
a.Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 5 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 3 jdih.pemalangkab.go.id/ 251 No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai atau permukiman 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 1
b.Kualitas Permukaan Jalan lingkungan yang buruk Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan dan permukiman 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 5 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 3 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 1 3 Kondisi Penyediaan Air Minum
a.Akses aman air minum tidak tersedia Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 5 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 3 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 1
b.Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/ orang/ hari 76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 5 51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 3 25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air 1 jdih.pemalangkab.go.id/ 252 No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai minum minimalnya 4 Kondisi Drainase Lingkungan
a.Drainase lingkungan tidak tersedia Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 5 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 3 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 1
b.drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun 76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 5 51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 3 25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 1
c.kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 5 jdih.pemalangkab.go.id/ 253 No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai karena telah terjadi kerusakan 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 3 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 1 5 Kondisi Pengelolaan Air Limbah
a.Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai memenuhi persyaratan teknis Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kaskus/ kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/ domestik, komunal maupun terpusat 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 5 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 3 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 1
b.Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:
1.Kakus/kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik.
2.tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 5 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 3 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 1 jdih.pemalangkab.go.id/ 254 No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai 6 Kondisi Pengelolaan Persampaha n
3.Prasarana dan Sarana Persampaha n Tidak memenuhi dengan persayaratan teknis Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:
1.tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
2.tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle)pada skala lingkungan
3.gerobak sampah dan/ atau truk sampah pada skala lingkungan;
dan
4.tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 5 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 3 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 1
4.Sistem Pengelolaan Persampaha n tidak memenuhi Standar Teknis Pengelolaan Persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.pewadahan dan pemilahan domestik;
2.pengumpulan lingkungan;
3.pengangkutan lingkungan;
4.pengolahan lingkungan 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 5 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 3 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan 1 jdih.pemalangkab.go.id/ 255 No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 7 Kondisi Proteksi Kebakaran a.
Ketidaktersedia an Prasarana Proteksi Kebakaran Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:
1.pasokan air;
2.jalan lingkungan;
3.sarana komunikasi, dan/atau
4.data sistem proteksi kebakaran lingkungan;
76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 5 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 3 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 1 b. Ketidaktersedia an Sarana Proteksi Kebakaran Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:
1.Alat pemadam Api Ringan (APAR);
2.Kendaraan pemadam kebakaran;
dan/atau
3.Mobil tangga sesuai kebutuhan 76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 5 51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 3 25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 1 B Identifikasi Pertimbangan Lain 1 Pertimbanga n Lain
a.Nilai Strategis Lokasi Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
1.fungsi strategis kabupaten/ kota;
atau Lokasi terletak pada fungsi strategis Kabupaten/ Kota 5 lokasi tidak terletak pada fungsi strategis Kabupaten/ Kota 1 jdih.pemalangkab.go.id/ 256 No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai
2.bukan fungsi strategis kabupaten/ kota
b.Kependuduka n Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
1.rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ ha;
2.sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 - 200 jiwa/ ha
3.tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 - 400 jiwa/ ha
4.sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ ha Untuk Metropolitan dan Kota Besar :
- kepadatan penduduk pada lokasi sebesar > 400 jiwa/ ha. 5 Untuk Kota Sedang & Kota Kecil: - Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar > 200 jiwa/ha. Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 151 - 200 jiwa/ ha 3 Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 400 Jiwa/Ha 6° 51' 58.238" S 109° 22' 12.778" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 41 KAWASAN PESISIR 1.551 RT003- RW010 SUGIHWARAS PEMALANG 319 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 31.944" S 109° 22' 20.353" E 18 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 42 KAWASAN PESISIR 1.646 RT004- RW010 SUGIHWARAS PEMALANG 214 400 Jiwa/Ha 6° 53' 9.109" S 109° 27' 23.927" E 28 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 62 KAWASAN PETARUKAN 0.671 RT008- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 148 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 6.500" S 109° 27' 20.564" E 30 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 265 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 63 KAWASAN PETARUKAN 0.756 RT009- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 373 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 9.646" S 109° 27' 19.152" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 64 KAWASAN PETARUKAN 0.601 RT011- RW012 PETARUKAN PETARUKAN 157 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 4.992" S 109° 27' 21.108" E 26 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PETARUKAN Total 19.233 65 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.933 RT001- RW003 MULYOHARJO PEMALANG 108 400 Jiwa/Ha 6° 53' 55.475" S 109° 23' 3.654" E 27 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 70 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 0.632 RT002- RW018 MULYOHARJO PEMALANG 320 >400 Jiwa/Ha 6° 53' 43.139" S 109° 23' 5.219" E 22 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 71 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 0.698 RT003- RW006 MULYOHARJO PEMALANG 197 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 32.289" S 109° 23' 22.544" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 72 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.283 RT003- RW014 MULYOHARJO PEMALANG 286 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 53.058" S 109° 23' 2.282" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 73 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.786 RT001- RW001 PELUTAN PEMALANG 393 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 48.849" S 109° 22' 39.238" E 28 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 74 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.501 RT001- RW009 PELUTAN PEMALANG 544 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 9.309" S 109° 22' 59.433" E 18 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 jdih.pemalangkab.go.id/ 266 NO. NAMA LOKASI LUAS (HA) LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PERT. LAIN LEGALITA S PRIORITAS RT/RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN / DISTRIK JUMLA H KEPADATAN LINTANG BUJUR NILA I TINGK . NILA I TINGK . 75 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.134 RT002- RW001 PELUTAN PEMALANG 440 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 48.465" S 109° 22' 42.477" E 18 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 76 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.415 RT003- RW007 PELUTAN PEMALANG 394 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 58.074" S 109° 22' 53.069" E 20 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 77 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.866 RT004- RW007 PELUTAN PEMALANG 491 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 1.244" S 109° 22' 53.062" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 78 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.627 RT005- RW007 PELUTAN PEMALANG 427 201-400 Jiwa/Ha 6° 53' 1.548" S 109° 22' 59.648" E 17 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 79 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.348 RT006- RW006 PELUTAN PEMALANG 465 201-400 Jiwa/Ha 6° 52' 50.928" S 109° 22' 51.843" E 16 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 80 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 1.672 RT005- RW006 PELUTAN PEMALANG 333 151-200 Jiwa/Ha 6° 52' 55.089" S 109° 22' 53.113" E 18 Ringa n 13 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG Total 20.695 81 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 0.571 RT001- RW009 BOJONG BATA PEMALANG 235 >400 Jiwa/Ha 6° 54' 50.393" S 109° 23' 23.992" E 23 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 82 KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 2.132 RT002- RW010 BOJONG BATA PEMALANG 287 400 Jiwa/Ha 6° 53' 17.406" S 109° 23' 48.158" E 21 Ringa n 15 Tinggi Legal C1/3 KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II Total 32.645 KAB. PEMALANG TOTAL 198.25 8 Sumber: SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang 4.3 Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu dan Permasalahan Permukiman Kumuh Perumusan kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang disusun berdasarkan kondisi faktual dan isu strategis dari berbagai aspek, yang kemudian disandingkan dengan hasil overview jdih.pemalangkab.go.id/ 272 kebijakan. Kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Berikut adalah kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang: Tabel IV. 5 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang No. Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Hasil Overview Kebijakan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 1 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman terbangun
1.Penguatan kelompok masyarakat
2.Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumberdaya manusia
3.Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur.
Penguatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai wadah koordinasi di tingkat masyarakat melalui pendekatan pendampingan masyarakat (community empowering). Penyediaan atau perbaikan pelayanan teknis seperti air bersih, air limbah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan persampahan 2 Masih adanya kesenjangan antar wilayah yang menjadi salah satu penyebab permukiman kumuh
1.Meningkatkan sinergitas pembangunan desa dan kota dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah
2.Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh Penyusunan regulasi berkaitan dengan pemerataan pembangunan agar tidak terdapat kesenjangan antar wilayah Peningkatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan 3 Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitas lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh
1.Penyusunan regulasi mengenai bangunan rumah sesuai standar teknis
2.Sosialisasi dan edukasi Fasilitasi dan bantuan dalam pembangunan rumah agar sesuai dengan standar teknis bangunan jdih.pemalangkab.go.id/ 273 No.
Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Hasil Overview Kebijakan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh masyarakat mengenai standar teknis bangunan rumah 4 Belum optimalnya penyediaan sistem drainase Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
1.Penyusunan regulasi mengenai pembangunan dan pemeliharaan drainase
2.Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal 5 Kurangnya cakupan pelayanan air minum di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
1.Meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat diantaranya sanitasi dan air bersih
2.Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh
1.Pengawasan mengenai cakupan dan kualitas peyalanan air minum
2.Sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan prasarana air minum Peningkatan cakupan pelayanan air bersih 6 Belum optimalnya penyediaan sistem pengelolaan air limbah
1.Meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat diantaranya sanitasi dan air bersih
2.Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah
1.Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga
2.Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis jdih.pemalangkab.go.id/ 274 No.
Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Hasil Overview Kebijakan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 7 Masih terdapat jalan lingkungan yang mengalami kerusakan Pembangunan dan perbaikan jalan 1. Pengawasan kualitas jalan lingkungan
2.Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan 8 Kurangnya penyediaan sistem pengelolaan persampahan
1.Peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3 R (reuse, reduce dan recycle);
2.Peningkatan pengelolaan sampah di tempat pengolahan akhir Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan Peningkatan pengelolaan sistem persampahan 9 Kurangnya kesadaran dalam penanggulangan bencana kebakaran Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan bencana, peningkatan mitigasi bencana, pelaksanaan rehab- rekon, peningkatan kapasitas relawan bencana dan peningkatan sarana prasarana penanganan bencana
1.Penyusunan regulasi terkait penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
2.Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Sumber: Tim penyusun, 2025 Permasalahan kawasan permukiman kumuh telah teridentifikasi meliputi 7 (tujuh) aspek kekumuhan. Dengan melihat permasalahan yang ada pada setiap kawasan permukiman kumuh, maka dapat dirumuskan kebutuhan penanganan untuk jdih.pemalangkab.go.id/ 275 masing-masing kawasan permukiman kumuh. Rumusan kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi dua bagian yaitu pencegahan dan peningkatan. Berikut kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh pada setiap kawasan. Berikut adalah kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kabupaten Pemalang:
A. Kawasan Comal Tabel IV. 6 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Comal Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 752 Unit Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 415 Unit Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 3,706.00 Meter Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 2657 Meter Peningkatan kualitas jalan lingkungan Ketersediaan Akses Aman Air Minum 1,023.00 KK Peningkatan cakupan pelayanan air bersih jdih.pemalangkab.go.id/ 276 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 100.00 KK Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0.74 Ha Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal Ketidaktersediaan Drainase 2,311.00 Meter Kualitas Konstruksi Drainase 1,282.00 Meter Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 329.00 KK Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah
1.Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga
2.Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 459.00 KK Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 1586 KK Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan Peningkatan pengelolaan sistem persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1471 KK jdih.pemalangkab.go.id/ 277 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 351.00 Unit Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 600.00 Unit Sumber: Tim penyusun, 2025 B. Kawasan Pesisir Tabel IV. 7 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 450 Unit Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan jdih.pemalangkab.go.id/ 278 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 272 Unit Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 620.00 Meter Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 7815.3 Meter Peningkatan kualitas jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 187.00 KK Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum Peningkatan cakupan pelayanan air bersih Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 1.00 KK Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 8,486.20 Meter Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal Kualitas Konstruksi Drainase 2,268.00 Meter Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 378.00 KK Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah
1.Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga
2.Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 430.00 KK Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 1053 KK Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan Peningkatan pengelolaan sistem persampahan jdih.pemalangkab.go.id/ 279 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1316 KK Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 269.00 Unit Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 118.00 Unit Sumber: Tim penyusun, 2025 C. Kawasan Petarukan Tabel IV. 8 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Petarukan Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 326 Unit Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 298 Unit Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 1,109.00 Meter Pembangunan jalan lingkungan baru jdih.pemalangkab.go.id/ 280 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 3568 Meter Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 564.00 KK Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum Peningkatan cakupan pelayanan air bersih Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 83.00 KK Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 1,795.00 Meter Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal Kualitas Konstruksi Drainase 3,903.00 Meter Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 216.00 KK Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah
1.Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga
2.Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 297 KK Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 1017 KK Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan Peningkatan pengelolaan sistem persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 837.00 KK Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 492.00 Unit Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran jdih.pemalangkab.go.id/ 281 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 768.00 Unit pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran Sumber: Tim penyusun, 2025 D. Kawasan Pusat Kota Pemalang Tabel IV. 9 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 329.00 Unit Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 318.00 Unit Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 485.00 Meter Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 7,940.00 Meter Peningkatan kualitas jalan lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 282 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 443.00 KK Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum Peningkatan cakupan pelayanan air bersih Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 163.00 KK Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 7,637.41 Meter Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optima Kualitas Konstruksi Drainase 3,819.91 Meter Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 547.00 KK Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah
1.Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga
2.Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 679.00 KK Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 629.00 KK Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan Peningkatan pengelolaan sistem persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 896.00 KK Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 139.00 Unit Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 283 E. Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 Tabel IV. 10 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 298 Unit Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 79 Unit Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 718.00 Meter Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 2811 Meter Peningkatan kualitas jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 225.00 KK Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum Peningkatan cakupan pelayanan air bersih Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 63.00 KK Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 2,240.00 Meter Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal Kualitas Konstruksi Drainase 1,731.00 Meter Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 119.00 KK 1. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah jdih.pemalangkab.go.id/ 284 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 196 KK Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah tangga
2.Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 305 KK Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan Peningkatan pengelolaan sistem persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 379 KK Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 142.00 Unit Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Sumber: Tim penyusun, 2025 F. Kawasan Pusat Kota Taman I Tabel IV. 11 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Taman I jdih.pemalangkab.go.id/ 285 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 436.00 Unit Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 244 Unit Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 2,450.00 Meter Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 7866.1 Meter Peningkatan kualitas jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 1,023.00 KK Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum Peningkatan cakupan pelayanan air bersih Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 6 KK Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase 4160 Meter Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal Kualitas Konstruksi Drainase 1728 Meter Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 366.00 KK 1. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah jdih.pemalangkab.go.id/ 286 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 512 KK Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah tangga
2.Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 1,157.00 KK Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan Peningkatan pengelolaan sistem persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1594 KK Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 61.00 Unit Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 29.00 Unit Sumber: Tim penyusun, 2025 G. Kawasan Pusat Kota Taman II Tabel IV. 12 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Taman II jdih.pemalangkab.go.id/ 287 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan 508 Unit Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 475.00 Unit Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 1,714.00 Meter Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 4093.5 Meter Peningkatan kualitas jalan lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 1,136.00 KK Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum Peningkatan cakupan pelayanan air bersih Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 1.00 KK Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0.66 Ha Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal Ketidaktersediaan Drainase 3,746.00 Meter Kualitas Konstruksi Drainase 2,895.40 Meter Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 759.00 KK 1. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah jdih.pemalangkab.go.id/ 288 Aspek Permasalahan Kebutuhan Penanganan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 810.00 KK Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah tangga
2.Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 932.00 KK Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan Peningkatan pengelolaan sistem persampahan Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 1,545.00 KK Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 485.00 Unit Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 831.00 Unit Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/
1.A,nytopen .......
2.~ .........................
3.~~ w..nll,IUr_......
4.~~.-..... .........
I. Penyiapan Lah.an
2.Peningk.atan kapasitas bangunan hunian
3.Peningkatan kapasitas infrartruktur permukiman
4.Peningkatan kapasitas proteksi kebak.aran
1."9nytlpen .......
2, ~ .......................... J, ~~ w..nll,IUr_......
4.~~.-..... .........
I. Penyiapan Lahan
2.Peningkatan kapasitas bangunan hunian
3.Peningkatan kapasitas infrartruktur permultiman
4.Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran I. Peneaakai, kesesualan per121nan
2.A Planprogram pencogahan ( lk (RTP) • --DlnE- IIITEIYENSI SUU UNIIUNUN IOTAIU TANUN2117 • 211t LIIOKUP KEGIATAN:
Pltel)UO J.., Beloo Pel.~- MCK SUnvBorC>an 481 Permasalahan di segmen Pelutan diantaranya adalah kondisi pengelolaan persampahan (56.29%), kondisi pengelolaan air limbah (44.70%), kondisi jalan lingkungan (42.17%), kondisi drainase lingkungan (32.52%), kondisi penyediaan air minum (19.09%), dan kondisi bangunan gedung (11.11%). Lokasi ini memiliki tingkat kekumuhan ringan dengan tipologi permukiman kumuh di dataran rendah. Lokasi ini sudah mendapatkan intervensi pada Tahun 2017 – 2021, namun masih diperlukan pendanaan untuk menganani kekumuhan secara komprehensif. Oleh karena itu, lokasi ini diusulkan untuk mendapatkan pendanaan kegiatan Skala Kawasan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Berikut adalah gambaran intervensi penanganan kumuh melalui program KOTAKU di Segmen Pelutan Tahun 2017 – 2021: Gambar 7. 3 Intervensi Program KOTAKU 2017 – 2021 di Segmen Gumelem dan Segmen Pelutan Kelurahan Pelutan memiliki luas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebesar 11.07 Ha. Lokasi ini memiliki 621 unit bangunan, yang dihuni 3.154 Jiwa. Kelurahan Pelutan memiliki kategori Kumuh Ringan, dengan tipologi kekumuhan di dataran rendah, dan status lahan legal. Permasalahan kekumuhan di Pelutan berupa bangunan belum sesuai dengan standar teknis, jalan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, drainase tidak sesuai persyaratan teknis, penyediaan air minum layak dan pipanisasi, pengelolaan sanitasi, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Jumlah Penduduk di Kelurahan Pelutan adalah 1,756 Jiwa. Rata-rata penduduk memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Masyarakat di Kelurahan Pelutan memiliki mata pencaharian wiraswasta, buruh, dan petani dengan penghasilan rata-rata sebesar 1 – 2 Juta Rupiah per bulan. Sebesar 80% penduduk Kelurahan Pelutan merupakan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). jdih.pemalangkab.go.id/ 4 Ke!. Pelutan Total Keterangan RT OS RW 06 RT 06 RW 06 RT 03 RW 07 RT 04RW 07 l TPS 3R o:- Keterangan: - •:;:=--T- RWOOO RTOO!>RWOOO =- Bidang Persampahan KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN 495 Gambar 7. 20 Rencana Bidang Pesampahan jdih.pemalangkab.go.id/ KPP LINGKUNGAN KPP PERSAMPAHAN KPP SANITASI PDAM KPP LINGKUNGAN PENGELOLA Swakelola KPP Persampahan Swakelola KPP sanitasl PERKIM PU/LH PU/LH/DKK PDAM PERKIM PERKIM PEMBINA Disperkim/KPP PSU/Masyarakat Fa sum Bidang Persampahan Bidang Sanitasi Bidang Air Minum Bidang PSU Bidang Perumahan., ., ., @•1 ., .•, KEGIATAN Disperkim/KPP Masyarakat/CSR Masyarakat/CSR Swakelola CPB 496 Tak hanya konsep pada masa konstruksi, konsep pasca konstruksi juga sudah direncanakan di Segmen Pelutan. Konsep pasca konstruksi ini berupa rencana operasi dan pemeliharaan, serta keberlanjutan program secara konstruksi. Gambar 7. 21 Rencana Operasi dan Pemeliharaan Gambar 7. 22 Rencana Keberlanjutan Program Pansa Konstruksi jdih.pemalangkab.go.id/ INSPEKTORAT ANGGOTA OINAS PENGELOLAAN KEUANGANDAN A.SET ANGGOTA BIOANG PENGAWASAN, PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN AS£T ANGGOTA OlNAS LINGKUNGAN HJOUP KOROINATOR Bl DANG PENYEOIAAN SANITASI ANGGOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KORDINATOR BIOANG PERENCANAAN DAN PENATAAN RUANG ANGGOTA 497 Gambar 7. 23 Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi 7.6 Rencana Aksi Masyarakat/ Community Action Plan (CAP) dan Prioritas Kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Rencana Aksi Masyarakat/ Community Action Plan (CAP) dan prioritas kebutuhan merupakan rencana penanganan permasalahan pembangunan pada kawasan permukiman kumuh yang akan disusun dan disepakati oleh masyarakat. Dalam penyusunan rencana ini, akan membahas rencana penanganan permasalahan kumuh meliputi jenis/komponen, volume, lokasi, dan pelaku dan juga konsep pengelolaan. Rencana Aksi Masyarakat/ Community Action Plan (CAP) dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang yang akan disajikan adalah Rencana Aksi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Pemalang, meliputi Kelurahan Mulyoharjo dan Kelurahan Pelutan. jdih.pemalangkab.go.id/ 498 Tabel VII. 19 Rencana Aksi Masyarakat/ Community Action Plan (CAP) dan Prioritas Kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V
1.Pelutan 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan 1 ls 500,000 500,000 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 2 Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni 238 Unit 15,000 3,570,000 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 3 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 115 Meter 800 92,000 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 4 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 4,415 Meter 800 3,531,600 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 5 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum 346 KK 200 69,200 APBD Kabupaten, BUMD 6 Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih 1 Unit 300,000 300,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD jdih.pemalangkab.go.id/ 499 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat.
Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 7 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru 4,483 Meter 500 2,241,455 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 8 Kualitas Konstruksi Drainase Perbaikan konstruksi saluran drainase 1,734 Meter 300 520,323 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 9 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga 380 KK 1,000 380,000 APBD Kabupaten, Swasta 10 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal 3 Unit 200,000 600,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta IPAL 3 Unit 500,000 1,500,000 APBN, DAK, APBD Kabupaten 11 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga 163 KK 100 16,300 APBD Kabupaten, Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 500 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V persyaratan Teknis 12 Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 1 Unit 30,000 30,000 APBD Kabupaten, Swasta 13 Pembangunan TPS 1 Unit 500,000 500,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 14 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran 2 Unit 50,000 100,000 APBD Kabupaten, Swasta
2.Mulyoharjo 1 Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan 1 ls 500,000 500,000 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 2 Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni 80 Unit 15,000 1,200,000 APBN, DAK, APBD Provinsi, jdih.pemalangkab.go.id/ 501 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat.
Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V APBD Kabupaten 3 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru 370 Meter 800 296,000 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 4 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan 3,526 Meter 800 2,820,400 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 5 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum 97 KK 200 19,400 APBD Kabupaten, BUMD 6 Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih 1 Unit 300,000 300,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD 7 Kondisi Drainase Lingkungan Ketidaktersediaan Drainase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru 3,155 Meter 500 1,577,250 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 8 Kualitas Konstruksi Drainase Perbaikan konstruksi saluran drainase 2,086 Meter 300 625,650 APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 502 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 9 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga 167 KK 1,000 167,000 APBD Kabupaten, Swasta 10 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal 3 Unit 200,000 600,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta IPAL 3 Unit 500,000 1,500,000 APBN, DAK, APBD Kabupaten 11 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga 466 KK 100 46,600 APBD Kabupaten, Swasta 12 Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) 1 Unit 30,000 30,000 APBD Kabupaten, Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 503 NO. ASPEK PROGRAM KEGIATAN Vol. Sat. Harga Satuan (Rp x 1000) Total Biaya (Rp x 1000) Tahun Sumber Pendanaan I II III IV V 13 Pembangunan TPS 1 Unit 500,000 500,000 APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta 14 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran 2 Unit 50,000 100,000 APBD Kabupaten, Swasta Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 504 BAB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH 8.1. Arahan Rumusan Rencana Penyediaan Tanah Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 105 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Rencana penyediaan tanah dirumuskan dengan tujuan untuk memberikan kajian mendalam dan spesifik mengenai pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali pada kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat beberapa indikasi lokasi di Kabupaten Pemalang membutuhkan rumusan rencana penyediaan tanah berdasarkan pola penanganan. Pola penanganan yang direncanakan disusun berdasarkan penilaian kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah. Sesuai Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pecegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 45, pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah: Tabel VIII. 1 Arahan Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh No. Klasifikasi Kekumuhan Status Tanah Pola Penanganan
1.Berat Legal Peremajaan Sedang Legal Peremajaan
2.Berat Ilegal Permukiman Kembali Sedang Ilegal Permukiman Kembali
3.Ringan Legal Pemugaran
4.Ringan Ilegal Permukiman Kembali Sumber: Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dirumuskan rencana pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang sesuai dengan klasifikasi kekumuhan dan status tanahnya. Adapun arahan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:
Tabel VIII. 2 Arahan Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Kekumuhan Legalitas Pola Penanganan Kelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingk. 1 Kauman RT001-RW003 1.495 26 Ringan Legal Pemugaran jdih.pemalangkab.go.id/ 505 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Kekumuhan Legalitas Pola Penanganan Kelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingk. 2 Kauman RT001-RW004 2.159 26 Ringan Legal Pemugaran 3 Kauman RT002-RW003 1.343 29 Ringan Legal Pemugaran 4 Kauman RT002-RW005 1.359 26 Ringan Legal Pemugaran 5 Kauman RT003-RW003 1.812 32 Ringan Legal Pemugaran 6 Kauman RT003-RW005 1.367 27 Ringan Legal Pemugaran 7 Kauman RT004-RW003 1.546 30 Ringan Legal Pemugaran 8 Kauman RT004-RW005 2.709 31 Ringan Legal Pemugaran 9 Pecangakan RT003-RW004 1.632 32 Ringan Legal Pemugaran 10 Purwoharjo RT001-RW008 2.799 28 Ringan Legal Pemugaran 11 Purwoharjo RT002-RW008 1.063 28 Ringan Legal Pemugaran 12 Purwoharjo RT003-RW008 1.162 31 Ringan Legal Pemugaran 13 Purwoharjo RT004-RW007 0.795 29 Ringan Legal Pemugaran 14 Purwoharjo RT005-RW007 3.044 26 Ringan Legal Pemugaran 15 Purwoharjo RT006-RW009 0.993 26 Ringan Legal Pemugaran 16 Purwoharjo RT007-RW009 1.033 22 Ringan Legal Pemugaran 17 Purwoharjo RT008-RW009 1.135 27 Ringan Legal Pemugaran 18 Purwoharjo RT009-RW009 1.972 27 Ringan Legal Pemugaran 19 Purwosari RT001-RW004 0.893 30 Ringan Legal Pemugaran 20 Purwosari RT001-RW007 1.066 35 Ringan Legal Pemugaran 21 Purwosari RT001-RW012 2.291 33 Ringan Legal Pemugaran 22 Purwosari RT001-RW013 2.248 33 Ringan Legal Pemugaran 23 Purwosari RT002-RW013 2.394 32 Ringan Legal Pemugaran 24 Purwosari RT002-RW019 1.434 37 Ringan Legal Pemugaran 25 Purwosari RT002-RW020 1.819 43 Sedang Legal Peremajaan 26 Purwosari RT003-RW012 1.002 33 Ringan Legal Pemugaran 27 Sidorejo RT003-RW001 1.043 22 Ringan Legal Pemugaran 28 Sidorejo RT004-RW002 2.361 19 Ringan Legal Pemugaran 29 Sidorejo RT004-RW005 2.122 25 Ringan Legal Pemugaran 30 Lawangrejo RT001-RW002 3.342 23 Ringan Legal Pemugaran jdih.pemalangkab.go.id/ 506 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Kekumuhan Legalitas Pola Penanganan Kelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingk. 31 Lawangrejo RT002-RW001 2.141 20 Ringan Legal Pemugaran 32 Lawangrejo RT003-RW001 2.615 19 Ringan Legal Pemugaran 33 Lawangrejo RT004-RW004 0.620 20 Ringan Legal Pemugaran 34 Sugihwaras RT001-RW006 1.872 21 Ringan Legal Pemugaran 35 Sugihwaras RT001-RW007 1.316 23 Ringan Legal Pemugaran 36 Sugihwaras RT001-RW015 1.899 22 Ringan Legal Pemugaran 37 Sugihwaras RT002-RW005 1.377 21 Ringan Legal Pemugaran 38 Sugihwaras RT002-RW006 1.476 21 Ringan Legal Pemugaran 39 Sugihwaras RT002-RW016 2.912 22 Ringan Legal Pemugaran 40 Sugihwaras RT003-RW004 0.585 22 Ringan Legal Pemugaran 41 Sugihwaras RT003-RW010 1.551 18 Ringan Legal Pemugaran 42 Sugihwaras RT004-RW010 1.646 17 Ringan Legal Pemugaran 43 Sugihwaras RT003-RW016 3.837 42 Sedang Tidak Legal Permukiman Kembali 44 Widuri RT002-RW001 1.460 20 Ringan Tidak Legal Permukiman Kembali 45 Widuri RT003-RW004 0.939 16 Ringan Tidak Legal Permukiman Kembali 46 Iser RT001-RW003 1.752 37 Ringan Legal Pemugaran 47 Iser RT006-RW002 0.723 32 Ringan Legal Pemugaran 48 Iser RT008-RW002 2.080 31 Ringan Legal Pemugaran 49 Iser RT008-RW004 1.390 39 Sedang Legal Peremajaan 50 Iser RT009-RW002 0.967 35 Ringan Legal Pemugaran 51 Petarukan RT001-RW012 0.798 30 Ringan Legal Pemugaran 52 Petarukan RT001-RW015 2.177 28 Ringan Legal Pemugaran 53 Petarukan RT002-RW012 0.857 32 Ringan Legal Pemugaran 54 Petarukan RT002-RW014 1.644 39 Sedang Legal Peremajaan 55 Petarukan RT003-RW012 0.609 33 Ringan Legal Pemugaran 56 Petarukan RT004-RW012 0.790 32 Ringan Legal Pemugaran 57 Petarukan RT005-RW004 0.751 28 Ringan Legal Pemugaran jdih.pemalangkab.go.id/ 507 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Kekumuhan Legalitas Pola Penanganan Kelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingk. 58 Petarukan RT005-RW012 0.546 25 Ringan Legal Pemugaran 59 Petarukan RT006-RW004 0.626 22 Ringan Legal Pemugaran 60 Petarukan RT006-RW012 0.934 28 Ringan Legal Pemugaran 61 Petarukan RT007-RW012 0.561 28 Ringan Legal Pemugaran 62 Petarukan RT008-RW012 0.671 30 Ringan Legal Pemugaran 63 Petarukan RT009-RW012 0.756 22 Ringan Legal Pemugaran 64 Petarukan RT011-RW012 0.601 26 Ringan Legal Pemugaran 65 Mulyoharjo RT001-RW003 1.933 22 Ringan Legal Pemugaran 66 Mulyoharjo RT001-RW014 1.262 22 Ringan Legal Pemugaran 67 Mulyoharjo RT001-RW018 1.190 17 Ringan Legal Pemugaran 68 Mulyoharjo RT002-RW006 0.872 17 Ringan Legal Pemugaran 69 Mulyoharjo RT002-RW014 0.480 27 Ringan Legal Pemugaran 70 Mulyoharjo RT002-RW018 0.632 22 Ringan Legal Pemugaran 71 Mulyoharjo RT003-RW006 0.698 20 Ringan Legal Pemugaran 72 Mulyoharjo RT003-RW014 1.283 21 Ringan Legal Pemugaran 73 Pelutan RT001-RW001 1.786 28 Ringan Legal Pemugaran 74 Pelutan RT001-RW009 1.501 18 Ringan Legal Pemugaran 75 Pelutan RT002-RW001 1.134 18 Ringan Legal Pemugaran 76 Pelutan RT003-RW007 1.415 20 Ringan Legal Pemugaran 77 Pelutan RT004-RW007 1.866 21 Ringan Legal Pemugaran 78 Pelutan RT005-RW007 1.627 17 Ringan Legal Pemugaran 79 Pelutan RT006-RW006 1.348 16 Ringan Legal Pemugaran 80 Pelutan RT005-RW006 1.672 18 Ringan Legal Pemugaran 81 Bojong Bata RT001-RW009 0.571 23 Ringan Legal Pemugaran 82 Bojong Bata RT002-RW010 2.132 17 Ringan Legal Pemugaran 83 Bojong Bata RT003-RW010 1.338 17 Ringan Legal Pemugaran 84 Bojong Bata RT003-RW011 1.334 20 Ringan Legal Pemugaran 85 Bojong Bata RT004-RW010 1.240 20 Ringan Legal Pemugaran 86 Paduraksa RT002-RW006 1.070 22 Ringan Legal Pemugaran jdih.pemalangkab.go.id/ 508 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Kekumuhan Legalitas Pola Penanganan Kelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingk. 87 Paduraksa RT003-RW006 1.050 20 Ringan Legal Pemugaran 88 Paduraksa RT004-RW006 1.437 22 Ringan Legal Pemugaran 89 Paduraksa RT006-RW005 0.636 23 Ringan Legal Pemugaran 90 Banjaran RT001-RW001 1.368 21 Ringan Legal Pemugaran 91 Banjaran RT001-RW004 1.533 18 Ringan Legal Pemugaran 92 Banjaran RT001-RW005 0.857 21 Ringan Legal Pemugaran 93 Banjaran RT001-RW007 2.843 24 Ringan Legal Pemugaran 94 Banjaran RT002-RW001 0.914 23 Ringan Legal Pemugaran 95 Banjaran RT002-RW005 1.100 21 Ringan Legal Pemugaran 96 Banjaran RT002-RW007 0.973 21 Ringan Legal Pemugaran 97 Banjaran RT003-RW005 1.424 20 Ringan Legal Pemugaran 98 Banjaran RT005-RW005 0.720 23 Ringan Legal Pemugaran 99 Banjaran RT006-RW005 1.533 22 Ringan Legal Pemugaran 100 Banjardawa RT001-RW008 2.163 16 Ringan Legal Pemugaran 101 Banjardawa RT002-RW005 0.708 20 Ringan Legal Pemugaran 102 Banjardawa RT003-RW005 0.571 20 Ringan Legal Pemugaran 103 Banjardawa RT005-RW005 1.217 26 Ringan Legal Pemugaran 104 Jebed Utara RT002-RW003 1.537 21 Ringan Legal Pemugaran 105 Jebed Utara RT003-RW004 1.929 21 Ringan Legal Pemugaran 106 Jebed Utara RT003-RW010 0.720 23 Ringan Legal Pemugaran 107 Pedurungan RT001-RW005 0.702 20 Ringan Legal Pemugaran 108 Pedurungan RT001-RW008 2.330 19 Ringan Legal Pemugaran 109 Pedurungan RT001-RW009 1.237 25 Ringan Legal Pemugaran 110 Pedurungan RT002-RW013 0.970 16 Ringan Legal Pemugaran 111 Pedurungan RT002-RW014 1.257 18 Ringan Legal Pemugaran 112 Pedurungan RT002-RW015 1.073 20 Ringan Legal Pemugaran 113 Pedurungan RT003-RW004 1.532 19 Ringan Legal Pemugaran 114 Pedurungan RT003-RW008 1.267 17 Ringan Legal Pemugaran 115 Pedurungan RT004-RW005 1.565 20 Ringan Legal Pemugaran jdih.pemalangkab.go.id/ 509 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Kekumuhan Legalitas Pola Penanganan Kelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingk. 116 Pedurungan RT004-RW007 0.745 23 Ringan Legal Pemugaran 117 Pedurungan RT005-RW006 2.411 19 Ringan Legal Pemugaran 118 Beji RT001-RW015 1.014 23 Ringan Legal Pemugaran 119 Beji RT002-RW003 1.614 20 Ringan Legal Pemugaran 120 Beji RT003-RW008 2.239 41 Sedang Legal Peremajaan 121 Kabunan RT001-RW005 0.649 19 Ringan Legal Pemugaran 122 Kabunan RT001-RW021 1.247 17 Ringan Legal Pemugaran 123 Kabunan RT002-RW005 0.795 25 Ringan Legal Pemugaran 124 Kabunan RT002-RW006 0.490 17 Ringan Legal Pemugaran 125 Kabunan RT002-RW021 1.478 27 Ringan Legal Pemugaran 126 Kabunan RT003-RW005 1.389 22 Ringan Legal Pemugaran 127 Kabunan RT003-RW006 0.853 19 Ringan Legal Pemugaran 128 Kabunan RT003-RW013 0.673 19 Ringan Legal Pemugaran 129 Kabunan RT003-RW014 0.755 18 Ringan Legal Pemugaran 130 Kabunan RT003-RW021 0.789 24 Ringan Legal Pemugaran 131 Kabunan RT004-RW005 0.673 20 Ringan Legal Pemugaran 132 Kabunan RT004-RW006 0.726 25 Ringan Legal Pemugaran 133 Kabunan RT005-RW006 0.706 21 Ringan Legal Pemugaran 134 Taman RT001-RW009 1.892 20 Ringan Legal Pemugaran 135 Taman RT002-RW003 0.761 26 Ringan Legal Pemugaran 136 Taman RT003-RW001 1.214 22 Ringan Legal Pemugaran 137 Taman RT003-RW009 1.514 22 Ringan Legal Pemugaran 138 Taman RT004-RW002 2.480 25 Ringan Legal Pemugaran 139 Taman RT005-RW003 1.322 22 Ringan Legal Pemugaran 140 Wanarejan Selatan RT001-RW005 1.217 23 Ringan Legal Pemugaran 141 Wanarejan Selatan RT001-RW007 0.696 30 Ringan Legal Pemugaran 142 Wanarejan Selatan RT002-RW007 1.751 25 Ringan Legal Pemugaran jdih.pemalangkab.go.id/ 510 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Kekumuhan Legalitas Pola Penanganan Kelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingk. 143 Wanarejan Selatan RT003-RW005 1.263 20 Ringan Legal Pemugaran 144 Wanarejan Utara RT006-RW001 1.294 17 Ringan Legal Pemugaran 145 Wanarejan Utara RT007-RW001 1.151 21 Ringan Legal Pemugaran KAB. PEMALANG TOTAL 198.258 Sumber: Tim penyusun, 2025 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang dapat ditangani dengan pola penanganan pemugaran. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni. Pemugaran merupakan kegiatan Perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula. Dalam pola penanganan ini, akan terdapat dampak lingkungan yang berupa pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum. Adanya dampak lingkungan dalam pengadaan tanah membutuhkan analisis mengenai dampak lingkungan berupa Dokumen Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dipergunakan sebagai bahan perumusan lebih lanjut terhadap:
a.maksud dan tujuan rencana pembangunan;
b.perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
c.perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
d.rencana penganggaran.
Adapun lokasi yang membutuhkan Dokumen Lingkungan sebagai analisis dampak pengadaan tanah dalam pembangunan kepentingan umum dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: Tabel VIII. 3 Lokasi dengan Kebututan Dokumen Lingkungan No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Pola Penanganan Keterangan Kelurahan/ Desa RT/ RW 1 Kauman RT001-RW003 1.495 Pemugaran Dokumen Lingkungan 2 RT001-RW004 2.159 Pemugaran Dokumen Lingkungan 3 RT002-RW003 1.343 Pemugaran Dokumen Lingkungan 4 RT002-RW005 1.359 Pemugaran Dokumen Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 511 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Pola Penanganan Keterangan Kelurahan/ Desa RT/ RW 5 RT003-RW003 1.812 Pemugaran Dokumen Lingkungan 6 RT003-RW005 1.367 Pemugaran Dokumen Lingkungan 7 RT004-RW003 1.546 Pemugaran Dokumen Lingkungan 8 RT004-RW005 2.709 Pemugaran Dokumen Lingkungan 9 Pecangakan RT003-RW004 1.632 Pemugaran Dokumen Lingkungan 10 Purwoharjo RT001-RW008 2.799 Pemugaran Dokumen Lingkungan 11 RT002-RW008 1.063 Pemugaran Dokumen Lingkungan 12 RT003-RW008 1.162 Pemugaran Dokumen Lingkungan 13 RT004-RW007 0.795 Pemugaran Dokumen Lingkungan 14 RT005-RW007 3.044 Pemugaran Dokumen Lingkungan 15 RT006-RW009 0.993 Pemugaran Dokumen Lingkungan 16 RT007-RW009 1.033 Pemugaran Dokumen Lingkungan 17 RT008-RW009 1.135 Pemugaran Dokumen Lingkungan 18 RT009-RW009 1.972 Pemugaran Dokumen Lingkungan 19 Purwosari RT001-RW004 0.893 Pemugaran Dokumen Lingkungan 20 RT001-RW007 1.066 Pemugaran Dokumen Lingkungan 21 RT001-RW012 2.291 Pemugaran Dokumen Lingkungan 22 RT001-RW013 2.248 Pemugaran Dokumen Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 512 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Pola Penanganan Keterangan Kelurahan/ Desa RT/ RW 23 RT002-RW013 2.394 Pemugaran Dokumen Lingkungan 24 RT002-RW019 1.434 Pemugaran Dokumen Lingkungan 25 RT003-RW012 1.002 Pemugaran Dokumen Lingkungan 26 Sidorejo RT003-RW001 1.043 Pemugaran Dokumen Lingkungan 27 RT004-RW002 2.361 Pemugaran Dokumen Lingkungan 28 RT004-RW005 2.122 Pemugaran Dokumen Lingkungan 29 Lawangrejo RT001-RW002 3.342 Pemugaran Dokumen Lingkungan 30 RT002-RW001 2.141 Pemugaran Dokumen Lingkungan 31 RT003-RW001 2.615 Pemugaran Dokumen Lingkungan 32 RT004-RW004 0.620 Pemugaran Dokumen Lingkungan 33 Sugihwaras RT001-RW006 1.872 Pemugaran Dokumen Lingkungan 34 RT001-RW007 1.316 Pemugaran Dokumen Lingkungan 35 RT001-RW015 1.899 Pemugaran Dokumen Lingkungan 36 RT002-RW005 1.377 Pemugaran Dokumen Lingkungan 37 RT002-RW006 1.476 Pemugaran Dokumen Lingkungan 38 RT002-RW016 2.912 Pemugaran Dokumen Lingkungan 39 RT003-RW004 0.585 Pemugaran Dokumen Lingkungan 40 RT003-RW010 1.551 Pemugaran Dokumen Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 513 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Pola Penanganan Keterangan Kelurahan/ Desa RT/ RW 41 RT004-RW010 1.646 Pemugaran Dokumen Lingkungan 42 Iser RT001-RW003 1.752 Pemugaran Dokumen Lingkungan 43 RT006-RW002 0.723 Pemugaran Dokumen Lingkungan 44 RT008-RW002 2.080 Pemugaran Dokumen Lingkungan 45 RT009-RW002 0.967 Pemugaran Dokumen Lingkungan 46 Petarukan RT001-RW012 0.798 Pemugaran Dokumen Lingkungan 47 RT001-RW015 2.177 Pemugaran Dokumen Lingkungan 48 RT002-RW012 0.857 Pemugaran Dokumen Lingkungan 49 RT003-RW012 0.609 Pemugaran Dokumen Lingkungan 50 RT004-RW012 0.790 Pemugaran Dokumen Lingkungan 51 RT005-RW004 0.751 Pemugaran Dokumen Lingkungan 52 RT005-RW012 0.546 Pemugaran Dokumen Lingkungan 53 RT006-RW004 0.626 Pemugaran Dokumen Lingkungan 54 RT006-RW012 0.934 Pemugaran Dokumen Lingkungan 55 RT007-RW012 0.561 Pemugaran Dokumen Lingkungan 56 RT008-RW012 0.671 Pemugaran Dokumen Lingkungan 57 RT009-RW012 0.756 Pemugaran Dokumen Lingkungan 58 RT011-RW012 0.601 Pemugaran Dokumen Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 514 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Pola Penanganan Keterangan Kelurahan/ Desa RT/ RW 59 Mulyoharjo RT001-RW003 1.933 Pemugaran Dokumen Lingkungan 60 RT001-RW014 1.262 Pemugaran Dokumen Lingkungan 61 RT001-RW018 1.190 Pemugaran Dokumen Lingkungan 62 RT002-RW006 0.872 Pemugaran Dokumen Lingkungan 63 RT002-RW014 0.480 Pemugaran Dokumen Lingkungan 64 RT002-RW018 0.632 Pemugaran Dokumen Lingkungan 65 RT003-RW006 0.698 Pemugaran Dokumen Lingkungan 66 RT003-RW014 1.283 Pemugaran Dokumen Lingkungan 67 Pelutan RT001-RW001 1.786 Pemugaran Dokumen Lingkungan 68 RT001-RW009 1.501 Pemugaran Dokumen Lingkungan 69 RT002-RW001 1.134 Pemugaran Dokumen Lingkungan 70 RT003-RW007 1.415 Pemugaran Dokumen Lingkungan 71 RT004-RW007 1.866 Pemugaran Dokumen Lingkungan 72 RT005-RW007 1.627 Pemugaran Dokumen Lingkungan 73 RT006-RW006 1.348 Pemugaran Dokumen Lingkungan 74 RT005-RW006 1.672 Pemugaran Dokumen Lingkungan 75 Bojong Bata RT001-RW009 0.571 Pemugaran Dokumen Lingkungan 76 RT002-RW010 2.132 Pemugaran Dokumen Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 515 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Pola Penanganan Keterangan Kelurahan/ Desa RT/ RW 77 RT003-RW010 1.338 Pemugaran Dokumen Lingkungan 78 RT003-RW011 1.334 Pemugaran Dokumen Lingkungan 79 RT004-RW010 1.240 Pemugaran Dokumen Lingkungan 80 Paduraksa RT002-RW006 1.070 Pemugaran Dokumen Lingkungan 81 RT003-RW006 1.050 Pemugaran Dokumen Lingkungan 82 RT004-RW006 1.437 Pemugaran Dokumen Lingkungan 83 RT006-RW005 0.636 Pemugaran Dokumen Lingkungan 84 Banjaran RT001-RW001 1.368 Pemugaran Dokumen Lingkungan 85 RT001-RW004 1.533 Pemugaran Dokumen Lingkungan 86 RT001-RW005 0.857 Pemugaran Dokumen Lingkungan 87 RT001-RW007 2.843 Pemugaran Dokumen Lingkungan 88 RT002-RW001 0.914 Pemugaran Dokumen Lingkungan 89 RT002-RW005 1.100 Pemugaran Dokumen Lingkungan 90 RT002-RW007 0.973 Pemugaran Dokumen Lingkungan 91 RT003-RW005 1.424 Pemugaran Dokumen Lingkungan 92 RT005-RW005 0.720 Pemugaran Dokumen Lingkungan 93 RT006-RW005 1.533 Pemugaran Dokumen Lingkungan 94 Banjardawa RT001-RW008 2.163 Pemugaran Dokumen Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 516 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Pola Penanganan Keterangan Kelurahan/ Desa RT/ RW 95 RT002-RW005 0.708 Pemugaran Dokumen Lingkungan 96 RT003-RW005 0.571 Pemugaran Dokumen Lingkungan 97 RT005-RW005 1.217 Pemugaran Dokumen Lingkungan 98 Jebed Utara RT002-RW003 1.537 Pemugaran Dokumen Lingkungan 99 RT003-RW004 1.929 Pemugaran Dokumen Lingkungan 100 RT003-RW010 0.720 Pemugaran Dokumen Lingkungan 101 Pedurungan RT001-RW005 0.702 Pemugaran Dokumen Lingkungan 102 RT001-RW008 2.330 Pemugaran Dokumen Lingkungan 103 RT001-RW009 1.237 Pemugaran Dokumen Lingkungan 104 RT002-RW013 0.970 Pemugaran Dokumen Lingkungan 105 RT002-RW014 1.257 Pemugaran Dokumen Lingkungan 106 RT002-RW015 1.073 Pemugaran Dokumen Lingkungan 107 RT003-RW004 1.532 Pemugaran Dokumen Lingkungan 108 RT003-RW008 1.267 Pemugaran Dokumen Lingkungan 109 RT004-RW005 1.565 Pemugaran Dokumen Lingkungan 110 RT004-RW007 0.745 Pemugaran Dokumen Lingkungan 111 RT005-RW006 2.411 Pemugaran Dokumen Lingkungan 112 Beji RT001-RW015 1.014 Pemugaran Dokumen Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 517 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Pola Penanganan Keterangan Kelurahan/ Desa RT/ RW 113 RT002-RW003 1.614 Pemugaran Dokumen Lingkungan 114 Kabunan RT001-RW005 0.649 Pemugaran Dokumen Lingkungan 115 RT001-RW021 1.247 Pemugaran Dokumen Lingkungan 116 RT002-RW005 0.795 Pemugaran Dokumen Lingkungan 117 RT002-RW006 0.490 Pemugaran Dokumen Lingkungan 118 RT002-RW021 1.478 Pemugaran Dokumen Lingkungan 119 RT003-RW005 1.389 Pemugaran Dokumen Lingkungan 120 RT003-RW006 0.853 Pemugaran Dokumen Lingkungan 121 RT003-RW013 0.673 Pemugaran Dokumen Lingkungan 122 RT003-RW014 0.755 Pemugaran Dokumen Lingkungan 123 RT003-RW021 0.789 Pemugaran Dokumen Lingkungan 124 RT004-RW005 0.673 Pemugaran Dokumen Lingkungan 125 RT004-RW006 0.726 Pemugaran Dokumen Lingkungan 126 RT005-RW006 0.706 Pemugaran Dokumen Lingkungan 127 Taman RT001-RW009 1.892 Pemugaran Dokumen Lingkungan 128 RT002-RW003 0.761 Pemugaran Dokumen Lingkungan 129 RT003-RW001 1.214 Pemugaran Dokumen Lingkungan 130 RT003-RW009 1.514 Pemugaran Dokumen Lingkungan jdih.pemalangkab.go.id/ 518 No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Pola Penanganan Keterangan Kelurahan/ Desa RT/ RW 131 RT004-RW002 2.480 Pemugaran Dokumen Lingkungan 132 RT005-RW003 1.322 Pemugaran Dokumen Lingkungan 133 Wanarejan Selatan RT001-RW005 1.217 Pemugaran Dokumen Lingkungan 134 RT001-RW007 0.696 Pemugaran Dokumen Lingkungan 135 RT002-RW007 1.751 Pemugaran Dokumen Lingkungan 136 RT003-RW005 1.263 Pemugaran Dokumen Lingkungan 137 Wanarejan Utara RT006-RW001 1.294 Pemugaran Dokumen Lingkungan 138 RT007-RW001 1.151 Pemugaran Dokumen Lingkungan Sumber: Tim penyusun, 2025 Selain pemugaran, beberapa lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang membutuhkan pola penanganan berupa peremajaan. Terdapat 4 (empat) lokasi yang membutuhkan peremajaan, dikarenakan memiliki tingkat kekumuhan sedang dan berada di tanah yang legal. Keempat lokasi tersebut adalah: Tabel VIII. 4 Lokasi dengan Pola Penanganan Peremajaan No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Kekumuhan Legalitas Pola Penanganan Kelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingk. 1 Purwosari RT002-RW020 1.819 43 Sedang Legal Peremajaan 2 Iser RT008-RW004 1.390 39 Sedang Legal Peremajaan 3 Petarukan RT002-RW014 1.644 39 Sedang Legal Peremajaan 4 Beji RT003-RW008 2.239 41 Sedang Legal Peremajaan Sumber: Tim penyusun, 2025 Berikut adalah lokasi yang membutuhkan penanganan peremajaan di 4 (empat) desa/kelruahan tersebut: jdih.pemalangkab.go.id/ 519 Gambar 8. 1 Lokasi Peremajaan di Purwosari (kiri) dan Iser (kanan) jdih.pemalangkab.go.id/ 520 Gambar 8. 2 Lokasi Peremajaan di Petarukan (kiri) dan Beji (kanan) jdih.pemalangkab.go.id/ 521 Selain itu, terdapat 3 (tiga) lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang yang membutuhkan pola penanganan berupa permukiman kembali. Ketiga lokasi tersebut membutuhkan pola penanganan permukiman kembali karena berada di atas lahan tidak legal/ ilegal. Adapun ketiga lokasi tersebut adalah: Tabel VIII. 5 Lokasi dengan Pola Penanganan Permukiman Kembali No. Lingkup Administratif Luas (Ha) Kekumuhan Legalitas Pola PenangananKelurahan/ Desa RT/RW Nilai Tingk. 1 Sugihwaras RT003-RW016 3.837 42 Sedang Tidak Legal Permukiman Kembali 2 Widuri RT002-RW001 1.460 20 Ringan Tidak Legal Permukiman Kembali 3 Widuri RT003-RW004 0.939 16 Ringan Tidak Legal Permukiman Kembali Sumber: Tim penyusun, 2025 Berikut adalah ketiga lokasi yang membutuhkan penanganan permukiman kembali tersebut: Gambar 8. 3 Lokasi Permukiman Kembali di Sugihwaras jdih.pemalangkab.go.id/ 522 Gambar 8. 4 Lokasi Permukiman Kembali di Widuri 8.2. Rencana Penyediaan Tanah Kawasan Prioritas Rencana penyediaan tanah di kawasan prioritas berisi rumusan rencana penyediaan tanah dengan pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali. Dalam bagian ini, akan dijelaskan mengenai rencana penyediaan tanah untuk pola penanganan peremanaan di kawasan prioritas, yaitu di Kelurahan Pelutan. Peremajaan di Kelurahan Pelutan dilakukan dengan tujuan menangani kekumuhan secara terpadu di Kawasan Pusat Kota Pemalang, yang terintegrasi dengan Segmen Gumelem; serta menyediakan perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Dalam konsep Peremaajan, akan dilakukan konsolidasi tanah. Berikut adalah rencana kegiatan untuk penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kelurahan Pelutan: Tabel VIII. 6 Indikasi Program dan Kegiatan di Kelurahan Pelutan No. Ruas Jenis Pekerjaan Volume Satuan 1 Ruas P1 – P2 Saluran irigasi eksisting dan U- ditch 80; Jalan l =370 515 m’ 2 Ruas P3 – P5 Drainase U-ditch 80 106 m’ 3 Ruas P4 – P6 Drainase U-ditch 80 106 m’ 4 IPAL 1 Beton Bertulang 3 Unit 5 Ruang Terbuka Publik Pekerjaan Arsitektural 1 Unit jdih.pemalangkab.go.id/ C]:~ Keterangan : • RunWh Belum S-... P~ TelnM di • TanahSHM • Rllfflllh 8eklnl 5esuao P~an Telws di ' TIINI\Nega,a - 523 Gambar 8. 5 Masterplan Kawasan Pelutan Berikut adalah kondisi eksisting di RT. 3/ RW.7 dan RT. 4/ RW.7 yang akan dilakukan konsolidasi lahan: Gambar 8. 6 Kondisi Eksisting Penggunaan Lahan di Kelurahan Pelutan (RT. 3 & 4/ RW. 7) jdih.pemalangkab.go.id/ CJ:~ -:==--T-ci - Ke1er11ngan • - II .... RT- [../ -, J.' ' ,. "-;:;- ,. .. !' .. . . ..... .. ., ..... . - . -- ~ooo,ltv,o(ll===~~~;":~·~!·!·~I~~·~~~~~~-~~~~-~~~ .., ..... . , . - 524 Seluruh bangunan rumah di RT. 3 & 4/ RW.7 berdiri di atas lahan yang legal/ sudah SHM. Namun terdapat 20 Unit rumah di RT. 3/ RW. 7 yang belum sesuai dengan persayaratan teknis, serta 34 Unit rumah di RT. 4/ RW. 7 yang belum sesuai dengan persayaratan teknis. Selain itu, terdapat pula 23 Unit rumah di RT. 3/ RW. 7 dengan kondisi ketidakteraturan bangunan, serta 26 unit rumah du RT. 4/ RW.7 dengan kondisi bangunan tidak teratur. Kondisi bangunan yang tidak teratur, serta infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan kondisi kekumuhan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang berencana akan melakukan peremajaan di lokasi tersebut dengan konsolidasi lahan. Konsolidasi tanah di lokasi tidak hanya berdampak pada aspek bangunan gedung, namun akan terintegrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana umum lainnya. Di bawah ini adalah siteplan penataan lokasi Kelurahan Pelutan RT. 3 & 4/ RW. 7: Gambar 8. 7 Siteplan Penanganan Kumuh Kelurahan Pelutan (RT. 3 & 4/ RW. 7) Konsolidasi tanah di Pelutan difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang rencananya akan dilakukan terhadap 210 Bidang rumah. Berikut adalah data Kepala Keluarga pemilik 210 bidang rumah tersebut: jdih.pemalangkab.go.id/ : 2 '3 ! 1 7 __ : I.UYO SlmOSO 8 NIKNama Lengkap(KK)No NoBidaig 525 jdih.pemalangkab.go.id/ I 90 I 90 SA'OER BELUMADAKK 100' 100 L __ NURIP~--t ~~LUt11i\DA~K r·gi')' 91 RU~KOSONG(ABDULKODIR):. .. .. .. . ... ::l~~1 ~~ ····: s~:l~~~EN) ~~ii~ii' . I 92: 92 .. .. )soi.iKODIR ' BELUMADAKK tiiJg'. 109 : RU!MHKOSONG(JUWARIYMi) · : ~93~ 93 SUTOMO . -~3i2ioooioi59;445. ~..... ;.. 110 ·····: WARND'JGSIH t33.2.7.o.8.6.2.o.3.9.~3. ... j tir::::···:········· ······i~t~~N.1::::: ::::::~;~;@.;~;;~;:::::::::1i11r ;;~ MJ=:AN :~ii~J~······: l..9.6. .L. 96 MULYOSO :3327080503760000 : 113: 113 . MiMAD TAUFI< ,332708101_1830124 ....... .) , 97 , 97 ·MJLYoNa········· ·::::::~i.2.i.~iiio.3.s.o.@c:::::::F1i.:::::::3i<::::::, DANURI ,3327081308180022 , ! 98} 98 MJNi~ :3327086012570001 l,l.1.5.;. 1.1.5. ' WBLII tvORO BELUMADA KK I (99..r-..····99 ········· ············vuLLANA····· .. ··············-r·······aeCiii)ii;.i.'i<{·····-;.11_6.L. __ 11.~ RONDIYMi ,332108410111102s : i100: 100 sLJTRlsNO . T3i2ioooioi600iii v.1.1.: ..1.1.!....... ROZIKIN ,3321081603810021 : f'iot··· ··,·a;·····""··········· DARKOr:ti ·t BELUMADAKK. t 1·1·8·<·· 1.18.... . SAM5UDN k3327082004620061······· .. i ·. ·. . . . . •· . . . . . [ 119 119 · TANONO :3327082807690001 ; , 102, 102 s.~~!g l... s.~~~~.A.P.AK.~ , 120 r ·120 cASMO t:i321aai'4ii2ssixiiii' : f'fo31' ....... ,.of""". RUI.MH KOSONG : f'i"i'1° 121 RIFAI YUSUF ;3327081304730102 ! ti'o41 .. 104 ··wAii1i-i' t3i2iiiai'soisiiiooi. ··riii1 122 oMASAJIP : sELUMADAKK : (i'os1"'... 1.0.5.......... : "" . """ . ·: :~~r.i~::: :::::: ::: .. "" "!""' 'iieCuiiADiii<i<"' '"f 123 i ...... 123 .. "" i BMIBANG SUTEJO :::::: .. BEL UM ADA KK "" .. : NIKNama Lengkap (KK)No No Bidang Nama Lengkap (KK)No No Bidang NIK BNBA RT004 RW007 526 jdih.pemalangkab.go.id/ 527 BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN Rencana investasi dan pembiayaan program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang disusun untuk mengetahui rencana pembiayaan dari masing-masing aspek di setiap lokasi. Dalam rencana ini, akan dijelaskan mengenai jumlah rencana investasi dan sumber pendanaan dari masing-masing aspek kekumuhan. Adapun rencana investasi dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut: jdih.pemalangkab.go.id/ 528 Tabel IX. 1 Rencana Investasi dan Pembiayaan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang Aspek Rencana Investasi (Rp x 1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD KPS/ Swasta Masyarakat Lainnya Rupiah PHLN
1.Kawasan Comal 16,252,700 - Bangunan Gedung 6,800,000 5,800,000 650,000 325,000 25,000 Jalan Lingkungan 5,110,400 4,000,000 1,000,000 109,400 1,000 Penyediaan Air Minum 524,600 100,000 50,000 274,100 100,000 500 Drainase Lingkungan 1,560,100 1,250,000 200,000 109,600 500 Pengelolaan Air Limbah 1,189,000 500,000 150,000 409,500 129,000 500 Pengelolaan Persampahan 798,600 300,000 100,000 321,500 76,600 500 Proteksi Kebakaran 270,000 220,000 50,000
2.Kawasan Pesisir 18,807,440 Bangunan Gedung 4,625,000 2,800,000 1,150,000 595,000 80,000 Jalan Lingkungan 6,768,240 5,400,000 1,090,000 277,240 1,000 Penyediaan Air Minum 357,400 100,000 50,000 84,000 122,400 1,000 Drainase Lingkungan 4,943,500 3,900,000 900,000 143,000 500 Pengelolaan Air Limbah 1,218,000 500,000 200,000 409,500 108,000 500 Pengelolaan Persampahan 725,300 300,000 100,000 275,750 48,300 1,250 Proteksi Kebakaran 170,000 160,000 10,000 jdih.pemalangkab.go.id/ 529 Aspek Rencana Investasi (Rp x
1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD KPS/ Swasta Masyarakat Lainnya Rupiah PHLN
3.Kawasan Petarukan 12,960,500 Bangunan Gedung 5,000,000 3,300,000 1,150,000 430,000 120,000 Jalan Lingkungan 3,761,600 2,600,000 1,000,000 160,600 1,000 Penyediaan Air Minum 432,800 100,000 50,000 119,000 162,800 1,000 Drainase Lingkungan 2,088,400 1,600,000 350,000 137,900 500 Pengelolaan Air Limbah 846,000 400,000 150,000 244,500 51,500 Pengelolaan Persampahan 711,700 350,000 100,000 216,000 8,000 37,700 Proteksi Kebakaran 120,000 110,000 10,000
4.Kawasan Pusat Kota Pemalang 20,893,178 Bangunan Gedung 5,300,000 1,600,000 2,300,000 1,050,000 330,000 20,000 Jalan Lingkungan 6,760,000 2,100,000 3,250,000 1,020,000 389,000 1,000 Penyediaan Air Minum 408,600 100,000 50,000 107,600 150,000 1,000 Drainase Lingkungan 4,984,678 700,000 2,800,000 1,100,000 384,178 500 Pengelolaan Air Limbah 2,677,000 500,000 1,300,000 200,000 600,000 77,000 Pengelolaan Persampahan 642,900 250,000 125,000 226,000 8,000 33,900 Proteksi Kebakaran 120,000 110,000 10,000
5.Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 8,042,000 jdih.pemalangkab.go.id/ 530 Aspek Rencana Investasi (Rp x
1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD KPS/ Swasta Masyarakat Lainnya Rupiah PHLN Bangunan Gedung 1,715,000 1,100,000 400,000 180,000 35,000 Jalan Lingkungan 2,843,200 1,950,000 800,000 92,200 1,000 Penyediaan Air Minum 365,000 100,000 50,000 81,000 133,000 1,000 Drainase Lingkungan 1,659,300 1,200,000 322,500 136,300 500 Pengelolaan Air Limbah 549,000 200,000 130,000 190,000 29,000 Pengelolaan Persampahan 640,500 350,000 100,000 161,000 28,500 1,000 Proteksi Kebakaran 270,000 255,000 15,000
6.Kawasan Pusat Kota Taman I 17,817,580 2,389,280 Bangunan Gedung 4,220,000 2,300,000 1,150,000 510,000 260,000 Jalan Lingkungan 8,272,880 5,000,000 2,900,000 371,880 1,000 Penyediaan Air Minum 524,600 100,000 50,000 219,000 154,600 1,000 Drainase Lingkungan 2,618,400 1,670,000 670,000 277,900 500 Pengelolaan Air Limbah 1,216,000 350,000 270,000 550,000 46,000 Pengelolaan Persampahan 745,700 350,000 100,000 255,500 38,700 1,500 Proteksi Kebakaran 220,000 205,000 15,000
7.Kawasan Pusat Kota Taman II 19,352,200 2,790,550 Bangunan Gedung 7,700,000 4,800,000 1,850,000 825,000 225,000 jdih.pemalangkab.go.id/ 531 Aspek Rencana Investasi (Rp x
1000) Sumber Pendanaan (Rp x 1000) APBN DAK APBD Prov. APBD Kab. BUMD KPS/ Swasta Masyarakat Lainnya Rupiah PHLN Jalan Lingkungan 4,666,000 3,500,000 1,000,000 165,000 1,000 Penyediaan Air Minum 547,200 100,000 50,000 169,000 227,200 1,000 Drainase Lingkungan 3,016,800 2,050,000 750,000 216,300 500 Pengelolaan Air Limbah 2,419,000 950,000 520,000 915,000 34,000 - Pengelolaan Persampahan 733,200 350,000 100,000 255,750 26,200 1,250 Proteksi Kebakaran 270,000 244,500 25,000 500 Sumber: Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 532 BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN Penanganan peruamahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang dapat berjalan dengan baik dan optimal apabila seluruh pemangku kepentingan/ stakeholder turut berperan aktif. Pemangku kepentingan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga lapisan masyarakat memiliki dampak yang besar dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pemeliharaan infrastruktur permukiman. Dengan demikian, diharapkan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sudah mendapatkan intervensi dapat tetap terjaga kualitasnya, sehingga tidak menjadi kumuh kembali. Berikut adalah rumusan pemangku kepentingan dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang: jdih.pemalangkab.go.id/ 533 Tabel X. 1 Rumusan Pemangku Kepentingan Kabupaten Pemalang NO. STAKEHOLDERS SUMBER DAYA PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN FUNGSI Tingkat Pusat 1 Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian PUPR Kebijakan Pendanaan Pembina kegiatan penyusunan RP2KPKPK
1.Mendorong dan mengarahkan penyusunan RP2KPKPK pada kabupaten/kota melalui Pokja PKP
2.Memberikan pendampingan teknis pelaksanaan penyusunan RP2KPKPK
3.Menyediakan panduan pelaksanaan penyusunan RP2KPKPK (KAK, Panduan)
4.Memantau pelaksanaan penyusunan RP2KPKPK
1.Melaksanakan pembinaan kegiatan penyusunan RP2KPKPK
2.Menyediakan panduan penyusunan RP2KPKPK
3.Melakukan pemantauan dan evaluasi penyusunan RP2KPKPK
4.Melakukan sinkronisasi, integrasi program pelaksanaan penanganan kawasan kumuh dalam lingkup kawasan strategis pusat
5.Melakukan pendampingan sosialisasi penyusunan RP2KPKPK
6.Memfasilitasi dan mengkoordinasikan keterpaduan program lintas sektor Tingkat Provinsi 1 Pokja PKP Provinsi Kebijakan Pendanaan Melakukan sinergi kebijakan, strategi, dan program kab/kota dengan provinsi sesuai dengan kewenangan penanganan permukiman kumuh Menisnergikan kebijakan, strategi, dan program kab/kota dengan kebijakan provins
1.Melakukan pendampingan penyusunan RP2KPKPK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
2.Memberikan masukan terkait dengan proses penyusunan RP2KPKPK sesuai dengan kewenangannya
3.Melakukan review, sinkronisasi, integrasi program pelaksanaan penanganan kawasan kumuh dalam lingkup kawasan strategis provinsi
4.Memfasilitasi pengajuan bantuan pendanaan kawasan kumuh kepada pemerintah provinsi sesuai hasil review integrasi program 2 BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) SDM Pendamping/Pengendali Kegiatan Penyusunan RP2KPKPK
1.Mendorong peningkatan kapasitas Pokja PKP melalui kegiatan pelatihan/konsolidasi tingkat provinsi
1.Melaksanakan pendampingan dan pengendalian kegiatan penyusunan RP2KPKPK;
2.Mendorong peningkatan kapasitas Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota jdih.pemalangkab.go.id/ 534 NO. STAKEHOLDERS SUMBER DAYA PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN FUNGSI
2.Melakukan pendampingan kegiatan penyusunan RP2KPKPK melalui monitoring dan evaluasi
3.Memantau pelaksanaan RP2KPKPK melalui kegiatan kooridnasi di tingkat provinsi dan kabuapten/kota
3.Memberikan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pelibatan pemangku kepentingan; dan
4.Melakukan penilaian dan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil penyusunan RP2KPKPK Tingkat Kabupaten 1 Pemerintah Kabupaten Pemalang Kebijakan Pendanaan Perumus RP2KPKPK 1. Merumuskan RP2KPKPK
2.Mengambil keputusan dalam proses penyusunan dokumen RP2KPKPK
3.Mengawal keberlanjutan program RP2KPKPK hingga tahapan implementasi
1.Mendorong kerja sama dengan badan usaha pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh
2.Mengkoordinasikan penyelenggaraan RP2KPKPK
3.Menyiapkan regulasi pendukung terkait penanganan perumahan dan permukiman kumuh (SK Kumuh, Perda Kumuh, dll)
4.Membina dan mengendalikan penyelenggaraan RP2KPKPK di kabupaten dan memonitor capaian kinerja program
5.Melakukan review Pokja PKP Kabupaten Pemalang
6.Mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman
7.Mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja PKP Kabupaten
8.Melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak hunu dalam RPJMD kabupaten dengen RPJMD Provinsi dan RPJMN
9.Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kebijakan ke pusat bila perlu
10.Memfasilitasi pengusulan pendanaan ke tingkat provinsi dan pusat mengenai pelaksanaan program penanganan jdih.pemalangkab.go.id/ 535 NO. STAKEHOLDERS SUMBER DAYA PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN FUNGSI kawasan kumuh yang berada dalam lingkup dan wewenang kawasan strategis pusat dan provinsi
11.Memonitoring pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh di kabupaten
12.Mengevaluasi pelaksaan program penanganan kawasan kumuh
13.Mengevaluasi kinerja Pokja PKP Kabupaten dan merekomendasikan kebutuhan peningkatan kapasitas 2 Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Kebijakan SDM Perumus RP2KPKPK 1. Menyusun RP2KPKPK
2.Melaksanakan perencanaan penanganan kawasan kumuh melalui memorandum program serta mengkoordinasikannya dengan satuan kerja pelaksana program kabupaten dan masyarakat
1.Menyusun perencanaan permukiman kumuh tingkat kabupaten (RP2KPKPK), termasuk memorandum program penanganan permukiman kumuh yang komprehensi
2.Menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, peraturan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan kota dan RP2KPKP/SIAP, seperti SK Kumuh, Perda Kumuh, Perda BG
3.Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pembangunan infrastruktur kawasan Permukiman antara lain sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan, serta penanganan kawasan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan pelaku lainnya:
4.Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, startegi, program nasional, dan program provinsi di wilayah Kabupaten Pemalang;
5.Menetapkan daftar lokasi sasaran dan urutan kawasan prioritas penanganan permukiman kumuh
6.Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 536 NO. STAKEHOLDERS SUMBER DAYA PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN FUNGSI
7.Memfasilitasi masyarakat melalui pendampingan pendataan, perencanaan hingga monitoring evaluasi
8.Memastikan keterpaduan program dan penganggaran APBD untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman;
9.Mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi program pembangunan perumahan dan kwasan permukiman
10.Mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan pelaksaan program
11.Mendiseminasikan rumusan pengembangan dan pengarahan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;
12.Menyampaikan surat persetujuan RP2KPKPK dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM
13.Memonitor pelaksanaan program melalui sistem informasi dan GIS, termasuk PIM dan melaporkan secara berkala perkembangan hasil pemantauan dan pencapaian hasil kepada bupati dan POKJA PKP Provinsi;
jdih.pemalangkab.go.id/ 537 NO. STAKEHOLDERS SUMBER DAYA PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN FUNGSI 3 Satuan Kerja Kabupaten Kebijakan Pendanaan Pelaksana Program Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif terkait pelaksanaan program
1.Melaksanakan kegiatan teknis pelaksanaan program
2.Melaksanakan kegiatan administratif pelaksanaan program
3.Melaksanakan sosialisasi dan kooridnasi tingkat kabupaten termasuk dengan mitra kerja
4.Monitoring efektivitas dan tingkat paritispasi masyarakat
5.Melakukan segala prosedur pengelolaan lingkungan dan sosial di setiap tahapan proyek, kemudian monitoring dan evaluasi penerapannya
6.Mengesahkan RP2KPKPK dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM yang telah disetujui Pokja Kabupaten
7.Menyalurkan dan mengadministrasikan dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi termasuk pelaporannya
8.Mengelola pengadaan konsultan dan fasilitator untuk melaksanakan program
9.Mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas tingkat kabupaten
10.Membuat pelaporan pelaksanaan program termasuk bertanggung jawab terhadap seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku
11.Menindaklanjuti apabila terdapat pengaduan terkait pelaksanaan paogram
12.Berkoordinasi dengan tim korkot dalam pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh 4 Pemerintah Kecamatan SDM Pelaksana Program Memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program di wilayah kerjanya serta melakukan korodinasi dengan tingkat keluarahan dan kabupaten
1.Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program di wilayah kerjanya;
2.Mengintegrasikan rencana penanganan permukiman kumuh ke dalam Renstra Kecamatan dan sinkronisasi target permukiman layak huni dengan RPJM Kabupaten;
3.Berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat desa yang ada di wilayah kerjanya untuk pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh;
4.Membina dan mengendalikan penyelenggaraan program di wilayah kerjanya serta kepada pemerintah kelurahan/desa jdih.pemalangkab.go.id/ 538 NO. STAKEHOLDERS SUMBER DAYA PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN FUNGSI dalam pelaksanaan program pelatihan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh 5 Pemerintah Desa/Kelurahan SDM Pelaksana Program Mendukung dan melaksanakan program teknis pada tingkat kawasan
1.Mengintegrasikan rencana penanganan permukiman kumuh ke dalam RPJMDes/RKP Kelurahan
2.Mendukung segala proses pelaksanaan dan memberikan jaminan keberlanjutan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kawasan
3.Melakukan koordinasi dengan kecamatan dan Pokja PKP dan sikronisasi pelaksanaan program
4.Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan masyarakat dalm upaya penyebarluasan informasi/sosialisasi dan pelaksanaan program
5.Berkoordinasi dengan relawan, BKM/LKM dan pendamping dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan, konflik dan pengaduan yang muncul dalam program;
6.Berpartisipasi aktif dalam pemetaan permasalah permukiman kumuh, penyusunan perencanaan detail pennaganan kawasan kumuh di kawasan
7.Memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan penanganan permukiman dan perumahan kumuh termasuk penerapan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dan arsip dokumen terkait jdih.pemalangkab.go.id/ 539 NO. STAKEHOLDERS SUMBER DAYA PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN FUNGSI 6 BKM SDM Pelaksana Program Mendukung pelaksanaan program dengan melakukan koordinasi dan kelengkapan data
1.Melaksanakan penyaluran dana Bantuan Dana Investasi (BDI) kepada KSM;
2.Membuat surat perjajian pemanfaatan dana lingkunga/sosial/ekonomi (SPPD-L/S/E) dengan KSM selaku pelaksana kegaitan;
3.Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
4.Memastikan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial;
5.Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul di tingkat kelurahan
6.BKM memiliki perangkat UPS -UPK -UPL, yang tugas- tugasnya dirinci di petunjuk teknis penyelenggaraan KOTAKU tingkat masyarakat 7 KSM SDM Pelaksana Program Mendukung pelaksanaan program dengan melakukan koordinasi dan kelengkapan data
1.Menyusun proposal kegiatan infrastruktur/sosial/ekonomi yang sudah disepakati Bersama jenis kegiatan dan lokasinya;
2.Melengkapi proposal dengan isntrumen/dokumen/rencana pengelolaan lingkungan dan sosial;
3.Mengelola dan melaksanakan kegiatan program secara transparan dan dapat dipetanggung jawabkan
4.Memastikan pembangunan tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial 8 Sektor swasta Pendanaan Pelaksana Program Memberikan dukungan pendanaan terhadap program penanganan perumahan dan permukiman kumuh kabupaten
1.Melakukan review program penanganan perumahan dan permukiman kumuh serta integrasi ke dalam rencana sectoral
2.Menyetujui proposal dukungan pendanaan terhadap program penuntasan kawasan kumuh di kabupaten jdih.pemalangkab.go.id/ 540 NO. STAKEHOLDERS SUMBER DAYA PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN FUNGSI 9 KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara) SDM Pelaksana Program, Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Mendukung pelaksanaan program serta operasional dan pemeliharaan pasca konstruksi
1.Memastikan pemanfaatan infrastruktur sesuai dengan kapasitas dan peruntukannya, serta dapat menjaga kualitas infrastruktur yang dibangun secara berkelanjutan.
2.Memastikan infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya beserta larangan kegiatan yang tidak diperbolehkan,
3.Mengetahui kegiatan pemeliharaan untuk setiap bagian konstruksi maupun keseluruhan konstruksi dari infrastruktur juga pembiayaannya secara berkelanjutan.
Sumber : Olahan Data Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 & Tim penyusun, 2025 jdih.pemalangkab.go.id/ 541 Pemangku kepentingan yang berperan dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang terdapat di Kabupaten Pemalang merupakan pelaksana dalam penanganan permukiman kumuh, hal ini bisa di lihat dalam memorandum program yang di dalamnya terdapat penanggung jawab dari program kegiatan penanganan permukiman kumuh. Adapun peran pemangku kepentingan untuk setiap program penanganan permukiman kumuh baik itu pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh yang terdapat di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel X. 2 Peran Pemangku Kepentingan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang NO. PROGRAM KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN Skala Kabupaten A. Pencegahan 1 Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 2 Penyusunan regulasi berkaitan dengan pemerataan pembangunan agar tidak terdapat kesenjangan antar wilayah Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur dasar sesuai kebutuhan masing-masing wilayah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 3 Pengawasan dan pengendalian bangunan rumah di kawasan non permukiman Penegakan kesesuaian perizinan bangunan rumah di kawasan rawan bencana, sempadan sungai dan sempadan pantai, serta kawasan non permukiman lainnya - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang - BPN 4 Penerapan aturan dan syarat teknis bangunan, seperti KDB, GSB, dsb - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang - BPN 5 Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni Sosialisasi mengenai standar bangunan rumah sesuai persayaratan teknis - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang 6 Pendampingan dalam pembangunan rumah layak huni - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 7 Penyusunan regulasi mengenai sistem drainase Penyusunan Masaterplan Drainase - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 542 NO. PROGRAM KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 8 Pendataan ketersediaan infrastuktur drainase lingkungan - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang 9 Pemantauan berkala kualitas air minum Pemantauan standar terknis air minum yang layak - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang 10 Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 11 Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 12 Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 13 Pemantauan berkala kualitas jalan lingkungan Pemantauan berkala kondisi dan ketersediaan jalan lingkungan - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 14 Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 15 Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 16 Bank Sampah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 543 NO. PROGRAM KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 17 Daur Ulang sampah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 18 Pemantauan kondisi sarana dan prasarana proteksi kebakaran Pendataan ketersediaan sarana dan prasarana kebakaran - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang 19 Pendataan kualitas sarana dan prasarana kebakaran - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang 20 Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang 21 Peningkatan Kapasitas relawan bencana - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang B. Peningkatan 1 Pemenuhan dan peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman berupa air bersih, air limbah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan persampahan
1.Pemenuhan cakupan pelayanan air bersih
2.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air limbah
3.Peningkatan cakupan dan kualitas jalan lingkungan
4.Peningkatan cakupan dan kualitas drainase lingkungan
5.Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta 2 Peningkatan penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Penataan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta 3 Peremajaan permukiman sesuai standard teknis permukiman layak huni Pembangunan RTLH - Kementerian PUPR (Balai PPP Wilayah Jawa III) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 544 NO. PROGRAM KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 4 Peningkatan kualitas bangunan RTLH Fasilitasi rehabilitasi/ perbaikan RTLH - Kementerian PUPR (Balai PPP Wilayah Jawa III) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta 5 Pengelolaan kawasan sekitar sungai Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar sungai - Kementerian PUPR (BBWS) - DPU-TR Kab. Pemalang 6 Penertiban bangunan di sekitar sungai - Kementerian PUPR (BBWS) - DPU-TR Kab. Pemalang - BPN 7 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan sumur resapan - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang - Swasta 8 Penyediaan rumah pompa dan pompa - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang 9 Pembangunan tanggul sungai - Kementerian PUPR (BBWS) - Dinas PUSDATARU Jawa Tengah 10 Normalisasi sungai - Kementerian PUPR (BBWS) - Dinas PUSDATARU Jawa Tengah 11 Pembangunan saluran drainase baru - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 545 NO. PROGRAM KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 12 Perbaikan saluran drainase - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang 13 Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Penambahan Sambungan Rumah (SR) - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang 14 Subsidi Tarif Air Bersih - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang 15 Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 16 Pembangunan MCK & Septic Tank Komunal - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 17 Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 18 Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 19 Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 20 Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta jdih.pemalangkab.go.id/ 546 NO. PROGRAM KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 21 Pembangunan TPS - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 22 Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Alat Pemadam Api - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang.
- BPBD Kab. Pemalang Skala Kawasan A. Pencegahan 1 Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang 2 Public campaign mengenai rumah layak huni Sosialisasi manfaat rumah layak huni - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang 3 Sosialisasi PBG - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang 4 Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat (KPP Lingkungan) 5 Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat (KPP Lingkungan) 6 Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat 7 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat 8 Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 547 NO. PROGRAM KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 9 Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat (KPP Lingkungan) 10 Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 11 Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 12 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat (KPP Sanitasi) 13 Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 14 Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang 15 Bank Sampah - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 16 Daur Ulang sampah - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 17 Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat (KPP Persampahan) 18 Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kesiapsiagaan bencana - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang 19 Peningkatan Kapasitas relawan bencana - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang B. Peningkatan 1 Penataan orientasi muka bangunan bantaran Penataan garis sempadan bangunan - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang jdih.pemalangkab.go.id/ 548 NO. PROGRAM KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 2 Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan Pembangunan Rumah Layak Huni - Kementerian PUPR (Balai PPP Wilayah Jawa III) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta 3 Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan Pembangunan jalan lingkungan baru - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 4 Peningkatan kualitas jalan lingkungan Perbaikan konstruksi jalan lingkungan - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 5 Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum Rehabilitasi unit penyediaan air minum - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang 6 Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang 7 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pembangunan saluran drainase baru - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 8 Perbaikan konstruksi saluran drainase - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah jdih.pemalangkab.go.id/ 549 NO. PROGRAM KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 9 Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pembangunan Jamban Rumah Tangga - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 10 Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 11 Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 12 Peningkatan kualitas pelayanan persampahan Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah) - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 13 Pembangunan TPS - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta 14 Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran - Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang - Swasta Sumber: Tim penyusun, 2025 BUPATI PEMALANG ttd cap ANOM WIDIYANTORO jdih.pemalangkab.go.id/