DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Sumber dan Besaran Insentif, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang pen ting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga diperlukan upaya optimalisasi pemungutannya melalui pemberian insentif kepacla pemungut pajak clan retribusi sebagai perwujudan nilai keadilan dan penghargaan atas kinerja tertentu;
b.bahwa keberhasilan pemungutan pajak claerah dan retribusi claerah sangat dipengaruhi oleh peran serta aparatur pelaksana yang membutuhkan dukungan motivasi kerja dan kepastian pemberian perighargaan, sehingga diperlukan pengaturan yang dapat meningkatkan semangat kerja, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemungutan;
c.bahwa untuk menjamm pemberian insentif dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, clan akuntabel, perlu diatur tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Pemalang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Menimbang BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR TAHUN 2025 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH https://jdih.pemalangkab.go.id/ Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Bupati adalah Bupati Pemalang.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pemalang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5161); 2 Menetapkan Mengingat https://jdih.pemalangkab.go.id/

d.pelayanan kepada masyarakat.
c.pendapatan daerah; dan Pasal 2

(1)Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dimaksudkan untuk meningkatkan:
1. a.kinerja Instansi;
2. b.semangat kerja bagi pejabat dan/atau pegawai Instansi;
  1. 5.Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  2. 6.Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  3. 7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  4. 8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ a tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  5. 9.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
  6. 10.Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. 3 https://jdih.pemalangkab.go.id/
(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(2)Dalam hal kinerja tertentu suatu triwulan tidak stercapai, insentifnya dibayarkan pada saat kinerja tertentu triwulan telah tercapai.
(3)Insentif triwulan IV dapat dibayarkan pada triwulan berkenaan apabila telah mencapai kinerja terterttu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1).
(4)Dalam hal target kinerja penerimaan pada akhir tahun tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB II

INSENTIFPEMUNGUTANPAJAKDANRETRIBUSI

Pasal 3

d.Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, yaitu Camat, Kepala Desa/Lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan/ atau
e.Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.

(5)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi. . . masmg-masmg;
(3)Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencapaian target penerimaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada:
1. a.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan Daerah;
2. b.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
3. c.Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab 4 https://jdih.pemalangkab.go.id/ Pasal 5
(1)Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rekening Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada

BAB IV

PENGANGGARAN,PELAKSANAAN,DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

(1)Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besarnya Insentif paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berkenaan.
(3)Besarnya pembayaran Insentif untuk Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kontribusinya pada tiap-tiap jenis Pajak dan Retribusi.
(5)Penerima dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat perbulan. 5 https://jdih.pemalangkab.go.id/ r:1. 1.:.1 r - :;: : 6 ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

SUMBER DAN BESARANINSENTIF

Pasal 6

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai tetapi pembayaran insentif tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 8 Juli 202526 Mei 2023 BUPATI PEMALANG, ttd cap ANOM WIDIYANTORO Diundangkan di Pemalang pada tanggal 8 Juli 2025 26 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG, ttd cap HERIYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 17 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, ${ttd_pengirim} ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H. PEMBINA NIP. 197810292006041008 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara https://jdih.pemalangkab.go.id/ TARGET NO. INSTANSI PEMUNGUT PAJAK/ JENIS PAJAK TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV (%) (%) (%) (%) BADAN PENGELO LAAN PENDAPATAN DAERAH 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 5 30 75 100 2. Pajak Reklame 25 50 75 100 3. Pajak Air Tanah 20 50 75 100 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 10 25 70 100 5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu - Atas Makan dan/ atau Minuman 25 50 75 100 - Atas Tenaga Listrik 18 35 75 100 - Atas Jasa Perhotelan 20 50 75 100 - Atas Jasa Parkir 20 45 75 100 - Atas Jasa Kesenian dan Hiburan 40 60 80 100 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 15 45 75 100 7. Pajak Sarang Burung Walet 15 45 75 100 8. Opsen PKB 15 50 75 100 It tr KINERJA TERTENTU PENERIMAAN PAJAK DAERAH LAMPIRAN IPERATURAN BUPATI PEMALANGNOMOR TAHUN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAKDAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH https://jdih.pemalangkab.go.id/ SekdaKa.BanSek.Ban PA BUP TRIWULAN IV % % % % 100 75 50 15 9. Opsen BBNKB TARGET INSTANSI PEMUNGUT PAJAK/ JENIS PAJAK TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III NO. 8 https://jdih.pemalangkab.go.id/ NO. INSTANSI PEMUNGUT / JENIS RETRIBUSI TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV (%) (%) (%) (%) 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 25 50 75 100 2) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 25 50 75 100 2. Dinas Lingkungan Hidup 1) Retri busi Pelayanan Pers am pahan / Kebersihan 25 50 75 100 2) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Laboratorium LH 25 50 75 100 3. Dinas Perhubungan 1) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan 25 50 75 100 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 25 50 75 100 4. Dinas Komunikasi dan Informatika 1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (LPPL Radio Swara 25 50 75 100 Widuri FM) 5. Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil Mikro, Perindustrian dan Perdaaangan 1) Retribusi Pelayanan Pasar 25 50 75 100 6. Dinas Perikanan 1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Hasil Tambak 25 50 75 100 dan BIAT) KINERJA TERTENTU PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH LAMPIRANIIPERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 9 https://jdih.pemalangkab.go.id/ NO. INSTANSI PEMUNGUT / JENIS RETRIBUSI TRIWULAN I TRIWULANII TRIWULANIII TRIWULAN IV (%) (%) (%) (%) 2) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 25 50 75 100 7. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 25 50 75 100 8. Dinas Pertanian1) Retribusi Rumah Potong Hewan 25 50 75 100 2) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Pemakaian Bahan dan 25 50 75 100 Peralatan pada Pusat Kesehatan Hewan) 9. Dinas Kesehatan1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 25 50 75 100 10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Bangunan Gedung 25 Rumah Susun Sewa) 50 75 100 BUPA' I PEMALANG, !/:_. - ·--- - " I ANOM WI IYANT()RO I IA 10 https://jdih.pemalangkab.go.id/

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…