DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kategori dan Kriteria Penghargaan, Tata Cara Pengusulan, Tata Cara Penilaian, Tim Penilai, Bentuk Penghargaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, disiplin, dan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diberikan penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan pre stasi kerja, dedikasi, dan loyalitas tinggi;
b.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun pedoman yang mengatur mekanisme dan kriteria pemberian penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- https://jdih.pemalangkab.go.id } 2 Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAANBAGI PEGAWAIAPARATURSIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Penghargaan kepada Pegawai ASNBerprestasi di Daerah.
(2)Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: https://jdih.pemalangkab.go.id 4
1. a.meningkatkan motivasi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. b.meningkatkan kinerja dan pre stasi kerja Pegawai ASN;
3. c.menciptakan rasa keadilan bagi Pegawai ASN Berprestasi; dan
4. d.mewujudkan kompetisi yang sehat dalam pengembangan karier Pegawai ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kategori dan kriteria penghargaan;
b.tata cara pengusulan;
c.tata cara penilaian dan tim penilai; dan
d.bentuk dan pemberian penghargaan.

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang bersifat motivasi bagi Pegawai ASNberupa finansial dan non finansial.
(2)Penghargaan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan kepada Pegawai ASNBerprestasi.
(3)Penghargaan bagi Pegawai ASNberprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam 4 (empat) kategori:
1. a.Pegawai ASN teladan;
2. b.Pegawai ASN hebat;
3. c.Pegawai ASNinovatif; dan
4. d.Pegawai ASNyang pensiun.
(4)Pegawai ASN teladan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a dinilai berdasarkan pre stasi kerja dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas.
(5)Pegawai ASNhebat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai berdasarkan pre stasi bidang tugas dalam mengikuti:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.tugas belajar;
3. c.uji kompetensi; darr/ atau https://jdih.pemalangkab.go.id 5
4. d.pre stasi mengikuti lombajkompetesi mewakili Pemerintah Daerah.
(6)Pegawai ASNinovatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c dinilai berdasarkan inisiasi inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diimplemen tasikan.

BAB II

KATEGORIDANKRITERIAPENGHARGAAN Pasal 4

Pasal 5

(1)Kriteria Pegawai ASN teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, adalah sebagai berikut:
1. a.mempunyai tingkat kehadiran sangat tinggi dalam mentaati hari dan jam kerja Pegawai ASN dalam jangka waktu 12 (dua be1as) bulan sebelum penilaian;
2. b.mempunyai kinerja Pegawai ASN dengan predikat minimal baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
3. c.berpenampilan rapi dan mentaati ketentuan pakaian dinas Pegawai ASN;
4. d.tidak ada catatan yang menerangkan sering meninggalkan tugas pada jam kerja dari Kepala Perangkat Daerah;
5. e.belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau pidana;
6. f.tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin atau pidana; dan
7. g.tidak dalam proses perceraian bagi yang telah berkeluarga.
(2)Kriteria Pegawai ASN hebat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, adalah sebagai berikut:
1. a.memperoleh peringkat 1 (satu) sam pai dengan 3 (tiga) pada kegiatan:
  1. 1.pendidikan dan pelatihan;
  2. 2.uji kompetensi;
  3. 3.mengikuti lomba atau kompetisi instansi atau pemerintah Daerah dengan bidang tugas; atau mewakili berkaitan J
2. b.mengikuti tugas belajar lulus tepat waktu dan berprestasi dengan pujian atau cumlaude.
(3)Kriteria Pegawai ASN inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, adalah sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id 6
1. a.menginisiasi inovasi untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan dan Zatau memberi kemudahan dalam pe1ayanan;
2. b.mampu mengimplementasikan inovasi yang telah diinisiasi dan dapat dirasakan manfaatnya; dan Zatau
3. c.mendapatkan peringkat 1 sampai dengan 3 (tiga) dalam kompetisi inovasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masuk dalam kategori Pegawai ASN inovatif'/ inspiratif tingkat regional/ nasional.

Pasal 6

(1)Kategori Pegawai ASN yang pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d diberikan kepada:
1. a.PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun; dan
2. b.PNS yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)Pemberian Penghargaan kepada PNS yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan penyerahan SK Pensiun PNS yang bersangkutan. BABIII TATACARAPENGUSULAN

Pasal 7

(1)Kepala Perangkat Daerah mengusulkan secara tertulis calon Pegawai ASNberprestasi kepada Bupati.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi:
1. a.surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
2. b.dokumen penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir atau dalam 1 tahun terakhir bagi PNSyang memasuki batas usia pensiun;
3. c.surat keterangan belum pernah mendapatkan Penghargaan yang sama baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, maupun internasional; )
4. d.surat perjanjian kerja bagi Pegawai ASN yang berprofesi sebagai PPPK. https://jdih.pemalangkab.go.id 7
(3)Format usulan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABIV TATACARAPENILAIAN Pasal 8
(1)Penilaian Pegawai ASN teladan sebagaimana dimaksud dalarn Pasa14 ayat (3)huruf a dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
1. a.Kepala Perangkat Daerah melakukan seleksi Pegawai ASN di lingkungannya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1);
1. b.Kepala Perangkat Daerah menentukan sikap dan perilaku nilai tingkat kehadiran sesuai bobot penilaian sebagaimana tercantum dalarn Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. c.Kepala Perangkat Daerah mengusulkan paling banyak 3 (tiga) nama Pegawai ASN terbaik di lingkungannya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
3. d.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan kepala perangkat daerah yang dibantu oleh sekretariat Tim Penilai dan unit kerja yang membidangi penghargaan pegawai;
4. e.kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian mengusulkan daftar Pegawai ASN teladan kepada Tim Penilai untuk diseleksi.
(2)Penentuan 3 (tiga) nama oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diurutkan berdasarkan peringkat mempertimbangkan nilai rata- rata dari kriteria dalam Pasal 5 ayat (1).
(3)Dalam hal terdapat nilai yang sarna dalarn penyusunan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka urutan peringkat mempertimbangkan nilai yang lebih tinggi secara berturut-turut pada kriteria dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.
(4)Pada saat seleksi oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Tim Penilai dapat menambahkan atau mengurangi nilai poin yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan tetap melaksanakan prinsip akuntabilitas. https://jdih.pemalangkab.go.id 8
(5)Penambahan atau pengurangan nilai poin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila ditemukan data atau fakta baru mengenai catatan sikap Zperilaku, tingkat kehadiran, atau terjadi selisih tidak logis pada standar penilaian antar perangkat daerah.
(6)Penambahan atau pengurangan nilai poin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) lebih anggota Tim Penilai.

Pasal 9

(1)Penilaian Pegawai ASN hebat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)huruf b dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
1. a.Kepala perangkat daerah mengajukan nama Pegawai ASN di lingkungannya yang memperoleh prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
1. b.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan kepala perangkat daerah yang dibantu oleh sekretariat Tim Penilai dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian yang membidangi penghargaan pegawai;
2. c.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan usulan Pegawai ASNhebat kepada Tim Penilai untuk diseleksi;
3. d.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian mengajukan usulan Pegawai ASN hebat yang dinyatakan layak kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pegawai ASNhebat.
(2)Penentuan layak oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui penilaian:
1. a.keabsahan prestasi yang diperoleh;
2. b.cakupan prestasi sekurang-kurangnya lintas perangkat daerah;
3. c.kategori nilai sekurang-kurangnya setara dengan kategori baikj memuaskan; https://jdih.pemalangkab.go.id 9
4. d.dilaksanakan oleh penyelenggara instansi pemerintah atau instansi non pemerintah yang kompeten; dan
5. e.didasarkan pada surat perintah tugas oleh pejabat yang berwenang.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)hurufb dikecualikan untuk kompetisi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Pasal 10

(1)Penilaian Pegawai ASN inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)huruf c dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
1. a.Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kompetisi Pegawai perangkat daerah;
2. b.Kepala Perangkat Daerah mengusulkan Pegawai ASN di lingkungan instansinya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian; kepegawaian mengumumkan ASN inovatif ke seluruh
3. c.Kepala Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan verifikasi dan validasi usulan kepala perangkat daerah dibantu oleh sekretariat Tim Penilai dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian yang membidangi penghargaan pegawai;
4. d.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan usulan Pegawai ASN inovatif kepada tim penilai untuk diseleksi; dan
5. e.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian mengusulkan kepada Bupati Pegawai ASNterbaik untuk ditetapkan sebagai Pegawai ASN inovatif. !
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui presentasi hasil karya inovasi.
(3)Untuk Pegawai ASN inovatif'/Inspiratif yang telah ditetapkan ditingkat regional/ nasional dikecualikan dari ketentuan seleksi dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat
(2). https://jdih.pemalangkab.go.id 10
(4)Pegawai ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (3)dapat langsung diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan penghargaan Pegawai ASNinovatif. BABV TIM PENILAI

Pasal 11

(1)Untuk menjamin objektifitas, ketelitian, dan akuntabilitas dalam menilai dan memberi penghargaan kepada Pegawai ASN berprestasi, dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari:
1. a.Ketua Sekretaris Daerah, merangkap anggota;
2. b.Sekretaris, membidangi Kepala Perangkat Daerah yang urusan kepegawaian merangkap anggota; dan
3. c.Anggota berasal dari unsur perangkat daerah yang membidangi pengawasan, organisasi, dan hukum.
(3)Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.melakukan seleksi, memverifikasi dan penilaian Pegawai ASN berprestasi sesuai usulan Kepala Perangkat Daerah;
2. b.menyusun hasil seleksi, verifikasi dan penilaian Pegawai ASNberprestasi dari setiap kategori;
3. c.memilih 3 (tiga) peringkat terbaik dari setiap kategori; dan
4. d.melaporkan pelaksanaan penilaian kepada Bupati Pemalang.

Pasal 12

(1)Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Penilai maka dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.
(2)Tugas Sekretariat adalah:
1. a.menyusun agenda seleksi Pegawai ASNBerprestasi;
2. b.menerima, menginventarisir dan memverifikasi daftar usulan Pegawai ASN berprestasi beserta kelengkapannya dari perangkat daerah;
3. c.menyiapkan administrasi pelaksanaan penilaian;
4. d.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Tim Penilai. https://jdih.pemalangkab.go.id 11 BABVI BENTUKPENGHARGAAN Pasal 13 Penghargaan diberikan dalam bentuk:
5. a.finansial; dan
6. b.non finan sial.

Pasal 14

(1)Penghargaan berbentuk finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dapat berupa uang pembinaan, berdasarkan standarisasi yang disesuaikan dengan level tingkat penghargaan sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Penghargaan berbentuk finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…