(1)Kepala Perangkat Daerah mengusulkan secara tertulis calon Pegawai ASNberprestasi kepada Bupati.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi:
a.surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
b.dokumen penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir atau dalam 1 tahun terakhir bagi PNSyang memasuki batas usia pensiun;
c.surat keterangan belum pernah mendapatkan Penghargaan yang sama baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, maupun internasional;
)
d.surat perjanjian kerja bagi Pegawai ASN yang berprofesi sebagai PPPK.
https://jdih.pemalangkab.go.id 7
(3)Format usulan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BABIV TATACARAPENILAIAN Pasal 8
(1)Penilaian Pegawai ASN teladan sebagaimana dimaksud dalarn Pasa14 ayat (3)huruf a dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
a.Kepala Perangkat Daerah melakukan seleksi Pegawai ASN di lingkungannya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1);
b.Kepala Perangkat Daerah menentukan sikap dan perilaku nilai tingkat kehadiran sesuai bobot penilaian sebagaimana tercantum dalarn Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
c.Kepala Perangkat Daerah mengusulkan paling banyak 3 (tiga) nama Pegawai ASN terbaik di lingkungannya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
d.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan kepala perangkat daerah yang dibantu oleh sekretariat Tim Penilai dan unit kerja yang membidangi penghargaan pegawai;
e.kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian mengusulkan daftar Pegawai ASN teladan kepada Tim Penilai untuk diseleksi.
(2)Penentuan 3 (tiga) nama oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diurutkan berdasarkan peringkat mempertimbangkan nilai rata- rata dari kriteria dalam Pasal 5 ayat (1).
(3)Dalam hal terdapat nilai yang sarna dalarn penyusunan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka urutan peringkat mempertimbangkan nilai yang lebih tinggi secara berturut-turut pada kriteria dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.
(4)Pada saat seleksi oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Tim Penilai dapat menambahkan atau mengurangi nilai poin yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan tetap melaksanakan prinsip akuntabilitas.
https://jdih.pemalangkab.go.id 8
(5)Penambahan atau pengurangan nilai poin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila ditemukan data atau fakta baru mengenai catatan sikap Zperilaku, tingkat kehadiran, atau terjadi selisih tidak logis pada standar penilaian antar perangkat daerah.
(6)Penambahan atau pengurangan nilai poin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) lebih anggota Tim Penilai.