DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Pemberian TPP, Kriteria Pemberian TPP dan Penetapan Basic TPP, Sasaran Pemberian TPP, Penilaian TPP PNS, Besaran TPP, Pembayaran TPP, Pengurangan TPP dan Penundaan TPP, TPP bagi Pejabat yang Merangkap Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, Penghentian TPP, Kewajiban dan Larangan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Lain-Lain, Pembiayaan, ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan se~ara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, perlu memberikan tambahan penghasilan sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil;
b.bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam maka perlu diatur dalam peraturan bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); BUPATI PEMALANG, TAMBAHANPENGHASILANPEGAWAINEGERI SIPIL DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG BUPATI PEMALANG PROVINS!JAWA TENGAH PERATURANBUPATI PEMALANG NOMOR TAHUN 2025 Mengingat Menimbang jdih.pemalangkab.go.id
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Calon Pegawai NegeriSipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS Daerah.
7.Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS Pemerintah Daerah atas penghargaan karena kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pagu TPP adalah besaran potensi TPPyang diberikan kepada PNS. sebagai unsur yang memimpm yang menjadi Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Perangkat Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURANBUPATITENTANGTAMBAHANPENGHASILAN PEGAWAINEGERISIPIL. MEMUTUSKAN:

4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322); Menetapkan jdih.pemalangkab.go.id
10.Atasan Langsung adalah setiap PNS yang karena pangkat atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada PNS yang lain.
11.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan.
12.Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS setiap hari kerja dalam satu bulan berdasarkan data e-presensi Kabupaten Pemalang.
14.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
15.Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR adalah proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
16.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIPadalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
17.Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada organisasi/unit sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.

BAB II

PRINSIP PEMBERIANTPP

Pasal 2

(1)TPP diberikan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. a.kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengu tamakan landasan:
  1. 1.peraturan perundang-undangan,
  2. 2.kepatutan, dan
  3. 3.keadilan; jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 3

( 1) TPP diberikan dengan kriteria:

a.beban kerja;
b.prestasi kerja;
c.kondisi kerja;
d.kelangkaan profesi; dan/ atau
e.pertimbangan obyektif lainnya.

(2)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS yang dalam
1. e.keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
2. f.kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS;dan
3. g.optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPPsebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan memacu kinerja PNS.
(2)Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan:
1. a.kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. b.disiplin pegawai;
3. c.kinerja pegawai;
4. d.keadilan dan kesejahteraan pegawai;
5. e.integritas pegawai;dan
6. f.tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. dan TPPdimaksudkan pemberian keseimbangan antara hak
7. c.proporsionalitas mengutamakan kewajiban PNS;
8. d.efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
9. b.akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; J r- jdih.pemalangkab.go.id Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
10. a.KelasJabatan;
11. b.Indeks kapasitas fiskal daerah;
12. c.Indeks kemahalan konstruksi; dan

Pasal 5

Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan Pegawaidan besaran Pagu TPPPNSditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(6)TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. melaksanakan tugas beban kerja normal atau batas waktu normal sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
(3)TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.
(4)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam jabatan yang memiliki resiko tinggi dengan kriteria:
1. a.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan resiko kesehatan/penyakit menular;
2. b.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi /bahan radioaktif;
3. c.pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
4. d.pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
5. e.pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/ atau
6. f.pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh Jabatan Fungsional dan tidak ada Jabatan Pengawas di bawahnya.
(5)TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan tertinggi pada Pemerintah Daerah. jdih.pemalangkab.go.id
1. d.Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Besaran Basic TPP diperoleh menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
(2)Besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BABIV SASARANPEMBERIANTPP

Pasal 7

( 1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP sebagai wujud penghargaan atas kinerja dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, Kelas Jabatan dan kemampuan keuangan Daerah.

(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
1. a.PNSyang menerima Tunjangan Profesi;
2. b.PNSyang menerima Jasa Pelayanan Kesehatan;
3. c.PNS yang melaksanakan penugasan di luar intansi Pemerintah Daerah;
4. d.PNS yang melaksanakan Cuti Besar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
5. e.PNSyang dibebaskan darijabatan organiknya;
6. f.PNSyang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP);
7. g.PNS secara nyata tidak melaksanakan tugas jabatan/pekerjaan tertentu pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari kepala Perangkat Daerah/kepala unit kerjanya;
8. h.PNSyang diberhentikan sementara; dan/ atau
9. i.PNS yang melaksanakan tugas belajar dan dibebaskan dari jabatannya.
(3)PNS yang mendapatkan TPP berdasarkan kriteria pertimbangan obyektif lainnya berupa insentif pajak/retribusi dapat diberikan TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja paling banyak 75°/o (tujuh puluh lima persen).
(4)Guru, Pamong Belajar, dan Penilikyang belum mendapatkan tunjangan profesi diberikan TPP berdasarkan Peraturan jdih.pemalangkab.go.id I
(2)Rekapitulasi kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan aplikasi dengan ketentuan ( 1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS.

Pasal 9

( 1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Atasan Langsung berdasarkan hasil pelaksanaan tugas jabatan.

(2)Dokumen bukti hasil pelaksanaan tugas jabatan diunggah dalam buku kerja pada laman simpeg.pemalangkab.go.id dengan ketentuan dan tata cara Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi.

Pasal 8

TPP diberikan berdasarkan unsur penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut:

a.penilaian produktivitas kerja sebesar 70°/o (tujuh puluh persen) dari Pagu TPP; dan
b.penilaian disiplin kerja sebesar 30°/o (tiga puluh persen) dari Pagu TPP. Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Guru, Pamong Belanjar dan Penilik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Guru, Pamong Belanjar dan Penilik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.

(5)TPP diberikan sebesar 50o/o (lima puluh persen) selama 1 tahun terhadap PNS mutasi masuk dari instansi lain/penempatan ke Pemerintah Daerah terhitung bulan berikutnya setelah tanggal surat perintah melaksanakan tugas.
(6)TPP bagi CPNS diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kelas jabatannya setelah 3 (tiga bulan) menjalankan tugas sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas. BABV PENILAIANTPP PNS jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 12

( 1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepegawaian melakukan penghitungan besaran TPP PNS berdasarkan hasil verifikasi terhadap penilaian produktivitas kerja oleh atasan langsung dan verifikasi presensi elektronik paling lambat setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

(2)Pencetakan hasil penghitungan TPP PNS dilakukan masing- masing Perangkat Daerah.
(3)Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan membayar TPP sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
(4)TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali pada bulan berikutnya.
(5)TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan.
(6)Perhitungan TPP bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan secara penuh baik dari unsur produktivitas dan kedisiplinan.
(7)Apabila capaian unsur produktivitas dan kedisiplinan pada bulan Desember tidak penuh akan diperhitungkan pada TPP bulan Januari tahun berikutnya kecuali bagi PNS yang
(2)Besaran TPP berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut: Persentase Poin Pekerjaan yang dilaksanakan setiap PNS Pagu TPP berdasarkan Produktivitas kerja X Setiap PNS
(1)Besaran TPP berdasarkan Penilaian Produktivitas Kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…