Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Batas Desa Moga dan Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Moga Kecamatan Moga, . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi https://jdih.pemalangkab.go.id Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MOGA KECAMATAN MOGA.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2 3. Daerah adalah Kabupaten Pemalang. Bupati adalah Bupati Pemalang. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik- titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan f(watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. https://jdih.pemalangkab.go.id
BAB II
Batas Desa Moga Kecamatan Moga sebagai berikut:
Batas Desa Moga Kecamatan Moga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:
Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.
BAB III
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 27 Januari 2026 BUPATI PEMALANG, ttd cap ANOM WIDIYANTORO Diundangkan di Pemalang pada tanggal 27 Januari 2026 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG, ttd cap ENDRO JOHAN KUSUMA BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, ${ttd_pengirim} WUWUH SETIYONO, S.H. Penata Tingkat I NIP. 198004212005011008 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) https://jdih.pemalangkab.go.id
Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.
Membuka PDF…