DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Permberdayaan Koperasi, Pembentukan Satuan Tugas, Pelindungan Koperasi, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;
b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desaj kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, dan revitalisasi koperasi di desay kelurahan:
c.bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
d.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 ten tang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang ten tang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; jdih.pemalangkab.go.id Menetapkan
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang- Undang Pembentukan Tahun 1950 Kabupaten tentang dalam Nomor 13 Daerah-daerah Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASIDESA/KELURAHANMERAHPUTIH.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk;

a.menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memajukan perekonomian Daerah. Ruang lingkup ini, rneliputi:
a.kewenangan Pemerintah Daerah;

Pasal 3

pengaturan dalam Peraturan Bupati

b.Pemberdayaan Koperaei;
c.satuan tugas;
d.pelindungan Koperasi;
e.pernantauan, evaluasi dan pelaporan;
f.pernbinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan. BABIl KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4 Dalarn pelaksanaan kemudahan, Pernberdayaan Koperasi, berwenang:
a.berkoordinasi dengan Pernerintah Provinsi danj atau kernenterian yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang koperasi dalarn hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi; Pernerintah Pelindungan, dan Daerah Kabupaten
b.rnenugaskan Perangkat Daerah yang rnelaksanakan urusan pernerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalarn pernbentukan Koperasi melalui pendirian koperasi baru, pengernbangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi;
c.rnenugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pernerintahan di bidang koperasi, dalarn pernberian fasilitasi dan jdih.pemalangkab.go.id pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama un sur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah ter:kait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi;
f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan Koperasi; dan
g.melakukan pembinaan, pengawasan, Pelindungan, dan Pemberdayaan terhadap Koperasi. BABIIl PEMBERDAYAAN KOPERASI

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan daIam pendirian Koperasi di setiap Desa/Kelurahan.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada koperasi di Desa /Kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi.
(4)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan rnelalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar. Ai 1: jdih.pemalangkab.go.id
(5)DaIam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi, Paragraf2 Model Pembentukan Koperasi Pasa16
(1)Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik desajkelurahan, patens! desajkelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desaykelurahan. (2J Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" dilakukan dengan 3 (tiga] model pendekatan, yaitu~
1. a.pendirian koperasi baru;
2. b.pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada desa/Jcelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; atau
3. c.revitalisasi koperasi, desa/kelurahan yang tidak aktif/lemah dilaksanakan pada koperasi sudah ada namun kinerjanya yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan I atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 7

(1)Setiap desa/Icelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi atau musyawarah kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud jdih.pemalangkab.go.id pada ayat (1).
(3)Dalam forum musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
1. a.pembentukan koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
3. c.pemilihan calon Pengurus dan Pengawas koperasi.
(4)_ Hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi. Paragraf4 Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta bidang dan kegiatan Usaha Koperasi PasalS (1t Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama desa setempat dengan format:
1. a.diawali dengan kata "Koperasi";
2. b.dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih"; dan
3. c.diakhiri dengan nama desa/Jcelurahan setempat.
(2)Dalam hal terdapat kesamaan nama desay kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatanj'kabupaten. Pasal 9-
(1)Pengurus dan Pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus.
(2)Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rap at anggota dengan melibatkan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus,
(3)Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa/Iurah sebagai ex-officio.
(4)Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasall0
(1)Pembentukan Koperasi dapat. melakukan usaha atau I jdih.pemalangkab.go.id kegiatan berupa:
1. a.gerai penyediaan sembako;
2. b.gerai penyediaan obat;
3. c.penyediaan kantor koperasi;
4. d.unit simpan pinjam koperasi;
5. e.gerai klinik desa;
6. f.penyediaan cold storage/cold chain atau gudang;
7. g.logistikj'distribusi; danl atau h.Jain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.
(2)Koperasi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada Anggaran Dasarj Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasalll Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Umum Pasal 12 Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. a.persyaratan dasar perizinan berusaha; dan Iatau
2. h.Perizinan berusaha berbasis risiko.
(2)Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. jdih.pemalangkab.go.id BABIV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS Pasal 14 fl} Dalam hal percepatan pernbentukan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Ketua : Bupati;
2. b.Wakil Ketua I ~Wakil Bupati;
3. c.Wakil Ketua Il : Sekretaris Daerah;
4. d.Sekretaris I : Kepala Perangkat Daerah yang dan tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
5. e.Sekretaris n :Kopala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa; dan
6. f.Anggota : Kepala Perangkat Daerah terkait (sesuai kebutuhan) ..
(2)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
1. a.meadorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan / atau pemerintah daerah;
2. b.memetakan potensi desa/ kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
3. c.melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.
(3)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. BABV PELINDUNGAN KOPERASI PasallS {I} Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah, menetapkan bidang kegiatan, ekonomi yang diusahakan Koperasi.
(2)Selain Pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),. Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
1. a.restrukturisasi kredit;
2. h.rekonstruksi usaha; jdih.pemalangkab.go.id
3. c.bantuan modal; dan/ atau
4. d.bantuan bentuk lain.
(3)Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, darr/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 16

(1)Program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh perangkat daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
(2)Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa menyusun rencana tahunan.
(3)Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi. BABVI PEMANTAUANDANEVALUASI Pasal 17
(1)Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
1. a.jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
2. b.tingkat partisipasi anggota;
3. c.volume usaha Koperasi;
4. d.manfaat ekonomi bagi anggota, dan
5. e.kendala yang dihadapi.

Pasal 18

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan + jdih.pemalangkab.go.id pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi.
(2)Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh akuntan publik.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan program di sektor Koperasi dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 30 September 2025 BUPATI PEMALANG, ttd cap ANOM WIDIYANTORO Diundangkan di Pemalang pada tanggal 30 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG, ttd cap HERIYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 25 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, ${ttd_pengirim} ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H. PEMBINA NIP. 197810292006041008 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) jdih.pemalangkab.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…