DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyelenggaraan SAKIP, Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Elektronik dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel perlu dilakukan sinkronisasi, sinergitas dan kesinambungan perencanaan strategis, penganggaran, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
b.bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarka~ pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu disusun pedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran tentang dalam Negara jdih.pemalangkab.go.id Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentanig Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200p Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahuh 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instan~i Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEtvI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam meyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pemalang.
6.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
7.Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan jdih.pemalangkab.go.id internal (audit intern) di lingkungan Pemerintah Daentn dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pemalang.
8.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yan selanjutnya disingkat SAKIPadalah rangkaian sistemati I dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur ya~g dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisarah, dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah, dalar- rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.
9.Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggata pemerintahan daerah.
10.Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, Indikator Kinerja, dJn target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. I
11.Pohon Kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan.
12.Hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satp program.
13.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan.
14.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
15.Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
16.Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, Sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi, atau kegiatan manajemen yang membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.
17.Pengelolaan Data Kinerja adalah salah satu rangkaian dari implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja masing-masing perangkat daerah. jdih.pemalangkab.go.id
18.Laporan Kinerja adalah ikhtisaryang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan da I Be1anja Daerah.
19.Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikaJ informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
20.Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistema tis, pemberian nilai, atributl, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untu~ tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerjJ instansiy unit kerja pemerintah.
21.Evaluasi Kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkanl Penyusunan Pedoman SAKIP dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan akuntabilitas dan peningkatan kinerja. Pasa13 Penyusunan Pedoman SAKIPbertujuan:

a.mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan SAKIP;
b.mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan kesinambungan mulai dari perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, pelaporan kinerja, Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan
c.meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. BABIII PENYELENGGARAANSAKIP Umum Pasa14 jdih.pemalangkab.go.id

(1)Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Perangkat Daerah.
(2)Penye1enggaraan SAKIPme1iputi:
1. a.perencanaan kinerja;
2. b.Pengukuran Kinerja;
3. c.pelaporan kinerja; dan
4. d.Evaluasi Kinerja. Umum Pasal 5 Perencanaan Kinerja meliputi tahapan:
5. a.Penjenjangan Kinerja;
6. b.penyusunan dokumen perencanaan;
7. c.penyusunan Perjanjian Kinerja; dan
8. d.penyusunan Rencana Aksi.
(1)Penyusunan Penjenjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan guna mendukung pencapaian kinerja organisasi.
(2)Penyusunan Penjenjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu:
1. a.menentukan Hasil (outcome) yang akan dijabarkan dalam Penjenjangan Kinerja;
2. b.menentukan faktor kunci keberhasilan (critical success factory;
3. c.menguraikan faktor kunci keberhasilan (critical success factory pada kondisi antara sampai kondisi paling operasional;
4. d.merumuskan Indikator Kinerja; dan jdih.pemalangkab.go.id
5. e.menerjemahkan Pohon Kinerja ke dalam kompone perencanaan dan kinerja jabatan.
(3)Hasil penyusunan Penjenjangan Kinerja sebagaiman dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
1. a.menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja uni dan kinerja individu;
2. b.penilaian kinerja organisasi, unit kerja, dan individu;
3. c.penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat;
4. d.penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien; dan
5. e.penataan struktur organisasi.
(4)Proses penyusunan Penjenjangan Kinerja mengacu pad ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatun ten tang penjenjangan kinerja.
(1)Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa15 -huruf b, dilakukan untuk periode 5 (lima) tahunan dan tahunan.
(2)Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me1iputi:
1. a.rencana strategis untuk periode 5 (lima) tahunan; dan
2. b.rencana kerja untuk periode tahunan.
(3)Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa18
(1)Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat dilakukan Reviu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Reviu rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang rnembidangi perencanaan.
(3)Reviu rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
1. a.indikator;
2. b.formula; dan
3. c.target kinerja. jdih.pemalangkab.go.id
(4)Hasil Reviu rencana strategis sebagaimana dimaksud pada aya I
(3)dituangkan dalam berita acara.
(5)Dalam hal terdapat perubahan kinerja, indikator, formula, dan/ atau target kinerja dituangkan dalam dokumen perbaika1 kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huru c, terdiri atas:
1. a.Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah; dan
2. b.Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
(2)Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dikoordinasikan oleh Setda.
(3)Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh:
1. a.pejabat pimpinan tinggi pratama;
2. b.pejabat administrator;
3. c.pejabat pengawas;
4. d.pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan dalam hal ini adalah kepala puskesmas.
(4)Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dany atau rencana pembangunan daerah
2. b.dokumen rencana strategis danl atau rencana kerja Perangkat Daerah;
3. c.dokumen perbaikan kinerja Perangkat Daerah;
4. d.dokumen penganggaran dan/ atau pelaksanaan anggaran belanja daerah; dan.' atau
5. e.Pohon Kinerja.
(5)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun dan ditandatangani secara berjenjang paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran ditetapkan.
(6)Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
1. a.terjadi pergantian atau mutasi pejabat; jdih.pemalangkab.go.id
2. b.terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan Sasaran (perubahan program I kegiatan dan alokasi anggaran); atau
3. c.terjadi perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dad
(2)pe:::j::~ekniS dan format penyusunan PerjanjianKinerJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarrl Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1. a.Rencana aksi tingkat Pemerintah Daerah; dan
2. b.Rencana aksi tingkat Perangkat Daerah.
(2)Penyusunan rencana aksi tingkat Pemerintah DaeraH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dan disusun oleh Setda.
(3)Rencana aksi tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh kepala Perangkat Daerah.
(4)Format rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1)Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap capaian Perjanjian Kinerja
(2)Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja secara berkala setiap triwulan.
(3)Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pengukuran Kinerja tingkat Pemerintah Daerah; dan jdih.pemalangkab.go.id
2. b.Pengukuran Kinerja tingkat Perangkat Daerah.
(4)Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
(5)Format Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada aya~
(3)tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidald terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Pasal 12

Pelaporan kinerja meliputi:

a.Laporan Kinerja tingkat Pemerintah Daerah; dan
b.Laporan Kinerja tingkat Perangkat Daerah.

(1)Laporan Kinerja tingkat Pemerintah Daerah terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {2) Laporan Kinerja tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan disusun oleh Setda.
(3)Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

(1)Setiap Perangkat Daerah harus menyusun Laporan Kinerja.
(2)Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Laporan Kinerja interim; dan
2. b.Laporan Kinerja tahunan. i jdih.pemalangkab.go.id Pasal 16

Pasal 15

(1)Laporan Kinerja interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a adalah Laporan Kinerja triwulan.
(2)Laporan Kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan.
(3)Laporan Kinerja interim disusun paling lamb at tanggall0 bulan berikutnya setelah akhir triwulan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
(1)Dalam penyusunan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah oleh tim pendampingan SAKIP.
(2)Tim pendampingan SAKIPterdiri dari unsur:
1. a.Setda;
2. b.Inspektorat; dan
3. c.Perangkat Daerah yangmembidangi perencanaan.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk desk penyusunan Laporan Kinerja tahunan.
(4)Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat 1 (satu] bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(5)Format penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1)APIP melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil evaluasi dan disampaikan kepada Bupati.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.pemalangkab.go.id Pasal 19 BABIV TINDAKLANJUTHASILEVALUASIAKIP Pasal 18
(1)Pemerintah Daerah melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi AKIPyang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Setda.
(1)Perangkat Daerah melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi AKIPyang dilakukan oleh Setda.
(2)Tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Setda. BABV SISTEM AKUNTABILITASKINERJA INSTANSIPEMERINTAH ELEKTRONIK Pasa120
(1)Penyelenggaraan SAKIPdilaksanakan melalui Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja secara elektronik.
(2)Perangkat Daerah menyampaikan data kinerja ke dalam aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja secara elektronik secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan. 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. jdih.pemalangkab.go.id

BAB VI

KETENTUANPENUTUP Pasa12l Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 3 Oktober 2025 BUPATI PEMALANG, ttd cap ANOM WIDIYANTORO Diundangkan di Pemalang pada tanggal 3 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG, ttd cap HERIYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 27 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, ${ttd_pengirim} ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H. PEMBINA NIP. 197810292006041008 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) jdih.pemalangkab.go.id LAMPIRANI PERATURANBUPATIPEMALANG NOMOR TAHUN2025 TENTANG PEDOMAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHDAERAH SISTEM INSTANSI PERJANJIANKINERJA

1.Pengertian Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
2.Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

a.Sebagai wujud nyata komitmen an tara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b.Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c.Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
d.Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penenma amanah; dan
e.Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
1. 3.Penyusunan Perjanjian Kinerja
a.Sekretariat Daerah melakukan pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja kepada Perangkat Daerah setiap selesai pengesahan APBD Penetapan dan APBD Perubahan.
b.Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja 1)Bupati Pemerintah Kabupaten Pemalang menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh Bupati. jdih.pemalangkab.go.id 2 2) Pimpinan Perangkat Daerah Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah. 3) Pejabat Administrator setara eselon III Pejabat Administrator setara Eselon III menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Pejabat Administrator setara Eselon III dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan pejabat Administrator setara Eselon III. 4) Pejabat Pengawas setara eselon IV struktural Pejabat Pengawas setara Eselon IV struktural menyusun Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas setara Eselon IV struktural dan ditandatangani oleh Pejabat Administrator setara eselon III dan Pejabat Pengawas setara eselon IV struktural. 5) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tam bah an Pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan dalam hal ini Kepala Puskesmas menyusun Perjanjian Kinerja dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dimana pejabat fungsional dimaksud berada.
1. 4.Format Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja (PK)terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:
a.Pernyataan Perjanjian Kinerja Pernyataan Perjanjian Kinerja paling tidak terdiri atas:
a.Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
b.Tanda tangan pihak yang berjanjijpara pihak yang bersepakat.
b.Lampiran Perjanjian Kinerja Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya. Bagi Perangkat Daerah yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, harus memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi alokasi dana-dana tesebut. jdih.pemalangkab.go.id 3 FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
a.PEMERINTAH DAERAH BUPATIPEMALANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN .... Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian mi dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pemalang, . BUPATI PEMALANG, jdih.pemalangkab.go.id 4
b.PERANGKAT DAERAHjUNIT PELAKSANA PADA PERANGKAT DAERAHjUNIT ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG (Nama OPO) (Alamat OPD) Telepon (0284) XXXX, Laman www.(nama opd).pemaiangkab.go.id Pos el. . PERJANJIAN KINERJA TAHUN .... Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja terse but menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Pemalang, . Pihak Pertama, jdih.pemalangkab.go.id 5 LAMPlRANPERJANJIAN KINERJA
a.PEMERINTAHDAERAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN ... PEMERINTAHKABUPATENPEMALANG No. Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target I Strategis I

(1)(2) (3) (4) (5) ~ Program Anggaran Pemalang, . BUPATIPEMALANG Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas sebagai berikut:

1.Pada kolom (1) diisi nomor urut;
2.Pada kolom (2) diisi dengan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan. Kolom (2) dapat berisi tujuan dan sasaran strategis daerah;
3.Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan kondisi yang ingin diwujudkan;
4.Pada Kolom (4) diisi dengan satuan dari indikator kinerja utama dan indikator lain yang re1evan dengan kondisi yang ingin diwujudkan;
5.Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai;
6.Pad a kolom program diisi dengan nama program daerah yang terkait dengan kondisi yang akan dicapai atau seharusnya dicapai;
7.Pada kolom anggaran diisi dengan be saran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan kondisi yang diperjanjikan. jdih.pemalangkab.go.id 6

b.PERANGKATDAERAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN . ... (NAMA PERANGKAT DAERAH) . KABUPATEN PEMALANG Tujuan dan Sasaran Indikator Target Satuan TWI TWII TW III TWIVNo. Perangkat Daerah Kinerja

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) No. Program Anggaran Keterangan I, I ! Pihak Kedua, BUPATI . Pemalang, . Pihak Pertama, KEPALA PERANGKAT DAERAH Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas sebagai berikut:

1.Pada kolom (1) diisi nomor urut;
2.Pada kolom (2) diisi dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (Kepala Perangkat Daerah] kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
3.Pada kolom (3)diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan kondisi yang ingin diwujudkan;
4.Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun berjalan;
5.Pada kolom (5) diisi dengan satuan dari indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan kondisi yang ingin diwujudkan;
6.Pada kolom (6), (7), (8), dan (9)diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada triwulan tersebut;
7.Pada kolom program diisi dengan nama program yang terkait dengan kondisi yang akan dicapai atau seharusnya dicapai;
8.Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan kondisi yang diperjanjikan. jdih.pemalangkab.go.id 7

c.UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINASjBADAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ... ... (UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINASjBADAN) ... No. Sasaran Sub Indikator Satuan Target TWI TW II TW III TWIV Kegiatan Kinerja

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) No. Sub Kegiatan Anggaran Keterangan I I I Pemalang, ....................... Pihak Kedua, KEPALA PERANGKAT DAERAH (ATASAN LANGSUNG) .. Pihak Pertama, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS .. Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas sebagai berikut:

1.Pada kolom (1) diisi nomor urut;
2.Pada kolom (2) diisi dengan sasaran sub kegiatan atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
3.Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja dan indikator lain yang relevan dengan kondisi yang ingin diwujudkan;
4.Pada kolom (4) diisi dengan satuan dari indikator kinerja dan indikator lain yang relevan dengan kondisi yang ingin diwujudkan;
5.Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun berjalan;
6.Pada kolom (6), (7), (8), dan (9) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada triwulan tersebut;
7.Pada kolom sub kegiatan diisi dengan nama sub kegiatan yang terkait dengan kondisi yang akan dicapai atau seharusnya dicapai;
8.Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan kondisi yang diperjanjikan. jdih.pemalangkab.go.id 8

d.PEJABAT STRUKTURALPADA PERANGKATDAERAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN ... ... (UNITORGANISASI)... Sasaran Indikator No. Kegiatan/ Sub Kinerja Satuan Target TWI TWII TWIII TWIV Kegiatan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) No. Kegiatari/Bub kegiatan Anggaran Keterangan Pemalang, ....................... Pihak Kedua, Pihak Pertama, ...(ATASANLANGSUNG)... JABATANSTRUKTURAL Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas sebagai berikut: A. Pada kolom (1) diisi nomor urut; B. Pada kolom (2) diisi dengan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan. Kolom (2) berisi sasaran kegiatan (pejabat administrator) j sasaran sub kegiatan (pejabat pengawas). C. Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan kondisi yang in gin diwujudkan; D. Pad a kolom (4) diisi dengan satuan dari indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan kondisi yang ingin diwujudkan; E. Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun berjalan; F. Pada kolom (6), (7), (8), dan (9) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada triwulan tersebut; G. Pada kolom KegiatanjSubkegiatan diisi dengan nama kegiatany sub kegiatan yang terkait dengan kondisi yang akan dicapai atau seharusnya dicapai; H. Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan kondisi yang diperjanjikan. , Par~ Hirarkhi Kabag -I 'III Asisten " I~ Sekda ,( BUP jdih.pemalangkab.go.id , ~ c:: 0) c:: e>:::l co ..c:: I- m I- o .-i E ~ e a.. 00 ~ r-, c:: I-m c:: m "S (V) ~ s: 1.0 ~ I- m "C- O) ~ c:: U1:.;;:: 1D l- e> m ~ I- <::t I- , ~ c:: 0) c:: e>:::l m x: I-m I- N jdih.pemalangkab.go.id 10 Penjelasan pengisian lampiran di atas sebagai berikut: 1) Pada kolom 1 diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan; 2) Pada kolom 2 diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan; 3) Pada kolom 3 diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran pada tahun yang bersangkutan; 4) pada kolom 4 diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran pada triwulan I; 5) pada kolom 5 diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran pada triwulan II; 6) pada kolom 6 diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran pada triwulan III; 7) pada kolom 7 diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran pada triwulan IV; 8) pada kolom 8 diisi dengan program yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Daerah; 9) pada kolom 9 diisi dengan indikator program yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Daerah; 10) pada kolom 10 diisi dengan angka target dari masing-masing program pada tahun yang bersangkutan; 11) pada kolom 11 diisi dengan angka target program pada triwulan I; 12) pada kolom 12 diisi dengan angka target program pada triwulan II; 13) pada kolom 13 diisi dengan angka target program pada triwulan III; 14) pada kolom 14 diisi dengan angka target program pad a triwulan IV; 15) pada kolom 15 diisijumlah atau nilai anggaran program pada tahun yang bersangkutan; 16) pada kolom 16 diisi nilai anggaran program pad a triwulan I; 17) pada kolom 17 diisi nilai anggaran program pada triwulan II; 18) pada kolom 18 diisi nilai anggaran program pada triwulan III; 19) pada kolom 19 diisi nilai anggaran program pada triwulan IV; dan 20) pada kolom 20 diisi dengan Perangkat Daerah yang mengampu pada program yang bersangkutan. i jdih.pemalangkab.go.id 5_ ~ 0 OJ N §3 Cl... c ro c ro "5 s: ~ c: ~ ro OJ OJ c « lJ) ,...; c ro c ro ~ E ~ ,...; f- ,...; r_ c Q) C e>::J ro .s: f- ro f- o ,...; 00 c ro c ro "5 s: ~ ro .~ c :.;;:: as e> ro f- 4-J ~ § ~ ~-------L--~~_1--+-- ~ ! .8 f------+--+--+--I--1 4-J ,_ c Q) C e>::J ro .s: f- ro f- ..... If) ~ <t: ciil-------+-+-~-1--1 ~ cii C,) ~ ~ L_ ~-L~ __ ~ CO c ~ co en ro en jdih.pemalangkab.go.id 12 8) pada kolom 8 diisi dengan programykegiatarr/ sub kegiatan yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah; 9) pada kolom 9 diisi dengan indikator program /kegiatan/ sub kegiatan yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah; 10) pada kolom 10 diisi dengan angka target dari masing-masing prograrrr/Icegiatanysub kegiatan pada tahun yang bersangkutan; 11) pada kolom 11 diisi dengan angka target programykegiatan Zsub kegiatan pada triwulan I; 12) pada kolom 12 diisi dengan angka target program/kegiatan/sub kegiatan pada triwulan II; 13) pada kolom 13 diisi dengan angka target programj kegiatany sub kegiatan pada triwulan III; 14) pada kolom 14 diisi dengan angka target programy kegiatanysub kegiatan pada triwulan IV; 15) pada kolom 15 diisi jumlah atau nilai anggaran program Zkegiatany sub kegiatan pada tahun yang bersangkutan; 16) pada kolom 16 diisi nilai anggaran program Zkegiatan r sub kegiatan pada triwulan I; 17) pad a kolom 17 diisi nilai anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada triwulan II; 18) pada kolom 18 diisi nilai anggaran program Zkegiatany sub kegiatan pada triwulan III; 19) pada kolom 19 diisi nilai anggaran programj kegiatany sub kegiatan pada triwulan IV; dan 20) pada kolom 20 diisi dengan nama kepala bidang/ sekretaris / kepala bagian / koordinator / kepala sub bagian / kepala su bbidang/ kepala seksi/Icetua tim kerja yang mengampu pada program Zkegiatanj sub kegiatan yang bersangkutan. jdih.pemalangkab.go.id 13 LAMPIRANIII PERATURANBUPATI PEMALANG NOMOR TAHUN 2025 TENTANG SISTEMPEDOMAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSl PEMERINTAH DAERAH PENGUKURANKINERJA

1.Pengertian Pengukuran kinerja merupakan tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap aktivitas pelaksanaan program/ kegiatan yang merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan an tara realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang tercantum dalam lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan.
2.Tujuan Memberikan tolok ukur kinerja sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja.
3.Format Dokumen Pengukuran Kinerja Tahunan

a.PEMERINTAH DAERAH PENGUKURANKINERJA TAHUN ... PEMERINTAH KABUPATENPEMALANG No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target Realisasi Capaian (%) Kinerja

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) No. Program Anggaran Realisasi Capaian Anggaran Anggaran (%) Pemalang, . BUPATI PEMALANG jdih.pemalangkab.go.id 14 Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut:

1.Pada kolom (1) diisi nomor urut;
2.Pada kolom (2)diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau kondisi yang seharusnya terjadi pada tahun yang bersangkutan;
3.Pada kolom (3)diisidengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan kondisi yang ingin diwujudkan;
4.Pada kolom (4) diisi dengan satuan dari indikator;
5.Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah;
6.Pada kolom (6) diisi dengan realisasi kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah untuk masing-masing indikator kinerja;
7.Pada kolom (7) diisi dengan persentase capaian kinerja dari masing- masing indikator kinerja (realisasi dibagi target kali 100);
8.Pada kolom Program diisi dengan nama Program Pemerintah Daerah yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
9.Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan tujuanf sa saran yang diperjanjikan;
10.Pada kolom Realisasi anggaran diisi realisasi dengan besarnya anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan; dan
11.Pada kolom Capaian Anggaran diisi dengan persentase capaian anggaran dari masing-masing Program (realisasi anggaran dibagi target anggaran kali 100). jdih.pemalangkab.go.id 15

b.PERANGKATDAERAH PENGUKURANKINERJATAHUN . ... (NAMAPERANGKATDAERAH) . KABUPATENPEMALANG Sasaran Indikator Capaian No. Perangkat Satuan Target Realisasi Kinerja (%) Daerah

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) No. Program Anggaran Realisasi Anggaran Capaian Anggaran (%) Pemalang, . Pihak Pertama, KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN .. Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut:

1.Pada kolom (1) diisi nomor urut;
2.Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran Perangkat Daerah atau kondisi yang seharusnya terjadi pada tahun yang bersangkutan;
3.Pada kolom (3)diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan kondisi yang ingin diwujudkan;
4.Pada kolom (4) diisi dengan satuan dari indikator;
5.Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah;
6.Pada kolom (6) diisi dengan realisasi kinerja yang telah dicapai oleh Perangkat Daerah untuk masing-masing indikator kinerja;
7.Pada kolom (7) diisi dengan persentase capaian kinerja dari masing- masing indikator kinerja (realisasi dibagi target kali 100);
8.Pada kolom Program diisi dengan nama Program Perangkat Daerah yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
9.Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan tujuanJ sasaran yang diperjanjikan;
10.Pada kolom Realisasi anggaran diisi realisasi dengan besarnya anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan; dan
11.Pada kolom Capaian Anggaran diisi dengan persentase capaian anggaran dari masing-masing Program (realisasi anggaran dibagi target anggaran kali 100). ------------------------------- _--- jdih.pemalangkab.go.id 16

c.UNIT PELAKSANATEKNIS PADAPERANGKATDAERAH PENGUKURANKINERJATAHUN... ...(UNITPELAKSANATEKNIS PADADINASjBADAN)... KABUPATENPEMALANG Sasaran Indikator Capaian No. Sub Satuan Target Realisasi Kinerja (%) Kegiatan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) No. Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian Anggaran Anggaran (%) Pemalang, . Pihak Kedua, KEPALA PERANGKAT DAERAH (ATASAN LANGSUNG) . Pihak Pertama, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS . Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut:

1.Pada kolom (1) diisi nomor urut;
2.Pada kolom (2) diisi dengan sasaran atau kondisi yang seharusnya terjadi pada tahun yang bersangkutan;
3.Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan kondisi yang ingin diwujudkan;
4.Pada kolom (4) diisi dengan satuan dari indikator;
5.Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai;
6.Pada kolom (6) diisi dengan realisasi kinerja yang telah dicapai untuk masing-rnasing indikator kinerja;
7.Pada kolom (7) diisi dengan persentase capaian kinerja dari rnasing- masing indikator kinerja (realisasi dibagi target kali 100);
8.Pad a kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
9.Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan;
10.Pada kolom Realisasi anggaran diisi realisasi dengan besarnya anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan; dan
11.Pada kolom Capaian Anggaran diisi dengan persentase capaian anggaran dari masing-masing Kegiatan (realisasi anggaran dibagi target anggaran kali 100). jdih.pemalangkab.go.id 17

d.UNIT ORGANISASI PENGUKURANKINERJATAHUN... ...(UNITORGANISASI)... KABUPATENPEMALANG No. Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi Capaian (%) Kinerja

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Realisasi Capaian No. Kegiatarr/ Subkegiatan Anggaran Anggaran Anggaran (%) Pemalang, . Pihak Kedua, ... (ATASAN LANGSUNG) ... Pihak Pertarna, JABATAN STRUKTURAL Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut:

1.Pada kolom (1) diisi nomor urut;
2.Pada kolom (2) diisi dengan sasaran atau kondisi yang seharusnya terjadi pada tahun yang bersangkutan;
3.Pad a kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan kondisi yang ingin diwujudkan;
4.Pad a kolom (4) diisi dengan satuan dari indikator;
5.Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai;
6.Pada kolom (6) diisi dengan realisasi kinerja yang telah dicapai untuk masing-masing indikator kinerja;
7.Pada kolom (7) diisi dengan persentase capaian kinerja dari masing- masing indikator kinerja (realisasi dibagi target kali 100);
8.Pada kolom Kegiatany Sub kegiatan diisi dengan nama Kegiatarr/Bubkegiatan yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
9.Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan;
10.Pada kolom Realisasi anggaran diisi realisasi dengan besarnya anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan; dan
11.Pada kolom Capaian Anggaran diisi dengan persentase capaian anggaran dari masing-masing Kegiatan (realisasi anggaran dibagi target anggaran kali 100). jdih.pemalangkab.go.id 18
4.Format Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulanan

a.PEMERINTAH DAERAH PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN ... TAHUN ... PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG Target Realisasi Capaian No. Sasaran Inclikator Satuan Tahun Target Hingga Hingga Strategi.s Kinerja 1\v ... Tw ... (%) ... TWI TWII TW III TWIV

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Target Capaian Realisasi Anggaran No. Program Anggaran Anggaran Tw ... Hingga Tw ...TWI TWII TW III TWIV (%)
(12)(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Pemalang, . BUPATI PEMALANG Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut:

1.Pada kolom (1) diisi nomor urut;
2.Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau kondisi yang seharusnya terjadi pada tahun yang bersangkutan;
3.Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan kondisi yang ingin diwujudkan;
4.Pada kolom (4) diisi dengan satuan dari indikator;
5.Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah;
6.Pada kolom (6), (7), (8), dan (9) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada triwulan tersebut;
7.Pada kolom (10) diisi dengan realisasi kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah pada triwulan tersebut untuk masing-masing indikator kinerja;
8.Pada kolom (11) diisi dengan persentase capaian kinerja hingga triwulan terse but dari masing-masing indikator kinerja (akumulasi realisasi kinerja hingga triwulan tersebut dibagi target tahunan kali 100);
9.Pada kolom (12) diisi nomor urut;
10.Pada kolom (13) Program diisi dengan nama Program Pemerintah Daerah yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai; jdih.pemalangkab.go.id 19
11.Pada kolom (14) diisi dengan besaran anggaran pada tahun terse but yang dialokasikan untuk mewujudkan tujuan/ sasaran yang diperjanjikan;
12.Pada kolom (15), (16), (17), dan (18) diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan pada triwulan tersebut untuk mewujudkan tujuan/ sasaran yang diperjanjikan pada triwulan terse but;
13.Pada kolom (19) diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan pada triwulan tersebut; dan
14.Pada kolom Capaian Anggaran diisi dengan persentase capaian anggaran hingga triwulan tersebut dari masing-masing Program (akumulasi realisasi anggaran hingga triwulan tersebut dibagi target anggaran tahunan kali 100). jdih.pemalangkab.go.id 20

b.PERANGKATDAERAH PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN ... TAHUN ... ... (NAMA PERANGKAT DAERAH) ... KABUPATEN PEMALANG Realisasi Capaian Sasaran Target Target Hingga Hingga Indikator Tw ... No. Perangkat Satuan Tahun Tw ... Daerah Kinerja (%) ... TW TW TW TW I II III IV

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (S) (9) (10) (11) Target Realisasi Capaian No. Program Anggaran TWI TWill TWIV Anggaran Tw ... Anggaran Hingga TWIT Tw ... (%)
(12)(13) (14) (15) (16) (17) (lS) (19) (20) Pemalang, . Pihak Pertama, KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN . Penje1asan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut:

1.Pada kolom (1) diisi nomor urut;
2.Pada kolom (2) diisi dengan sasaran Perangkat Daerah atau kondisi yang seharusnya terjadi pada tahun yang bersangkutan;
3.Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan kondisi yang ingin diwujudkan;
4.Pada kolom (4) diisi dengan satuan dari indikator;
5.Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah;
6.Pada kolom (6), (7), (8), dan (9) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada triwulan tersebut;
7.Pada kolom (10) diisi dengan realisasi kinerja yang telah dicapai oleh Perangkat Daerah pada triwulan terse but untuk masing-masing indikator kinerja;
8.Pada kolom (11) diisi dengan persentase capaian kinerja hingga triwulan tersebut dari masing-masing indikator kinerja (akumulasi jdih.pemalangkab.go.id 21 realisasi kinerja hingga triwulan tersebut dibagi target tahunan kali 100);
9.Pada kolom (12) diisi nomor urut;
10.Pada kolom (13) Program diisi dengan nama Program Perangkat Daerah yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
11.Pada kolom (14) diisi dengan besaran anggaran pada tahun tersebut yang dialokasikan untuk mewujudkan tujuanj sasaran yang diperjanjikan;
12.Pada kolom (15), (16), (17), dan (18) diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan pada triwulan tersebut untuk mewujudkan tujuanj sasaran yang diperjanjikan pada triwulan tersebut;
13.Pada kolom (19) diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan un tuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan pada triwulan tersebut; dan
14.Pada kolom (20) diisi dengan persentase capaian anggaran hingga triwulan terse but dari masing-masing Program (akumulasi realisasi anggaran hingga triwulan tersebut dibagi target anggaran tahunan kali 100). jdih.pemalangkab.go.id 22

c.UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA PERANGKAT DAERAH PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN ... TAHUN ... ... (UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINASJBADAN) ... KABUPATEN PEMALANG Target Realisasi Capaian No. Sasaran Indikator Satuan Tahun Target Hingga1\v Hingga Kinerja ... Tw ... (%) ... TWI TWIT TWill TWN

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Target Realisasi Capaian Anggaran No. Kegiatan Anggaran Anggaran Tw ... Hingga Tw ... (%) lWI lWIT rwm lWN
(12)(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Pemalang, . Pihak Kedua, KEPALA PERANGKAT DAERAH (ATASAN LANGSUNGj . Pihak Pertama, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS . Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut:

1.Pada kolom (1) diisi nomor urut;
2.Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kegiatan atau kondisi yang seharusnya terjadi pada tahun yang bersangkutan;
3.Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan kondisi yang ingin diwujudkan;
4.Pada kolom (4) diisi dengan satuan dari indikator;
5.Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai;
6.Pada kolom (6), (7), (8), dan (9) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada triwulan tersebut;
7.Pada kolom (10) diisi dengan realisasi kinerja yang telah dicapai pada triwulan tersebut untuk masing-masing indikator kinerja;
8.Pada kolom (11) diisi dengan persentase capaian kinerja hingga triwulan terse but dari masing-masing indikator kinerja (akumulasi realisasi kinerja hingga triwulan tersebut dibagi target tahunan kali 100);
9.Pada kolom (12) diisi nomor urut; jdih.pemalangkab.go.id 23
10.Pada kolom (13) Program diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
11.Pada kolom (14) diisi dengan besaran anggaran pada tahun tersebut yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan;
12.Pada kolom (15), (16), (17), dan (18) diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan pada triwulan tersebut untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan pada triwulan tersebut;
13.Pada kolom (19) diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan pada triwulan tersebut; dan
14.Pada kolom (20) diisi dengan persentase capaian anggaran hingga triwulan tersebut dari masing-masing kegiatan (akumulasi realisasi anggaran hingga triwulan tersebut dibagi target anggaran tahunan kali 100). jdih.pemalangkab.go.id 24

d.UNIT ORGANISASI PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN ... TAHUN ... ... (UNIT ORGANISASI) ... KABUPATEN PEMALANG Realisasi Capaian Indikator Target Target Hingga Tw Hingga No. Sasaran Kinerja Satuan Tahun ... 1\\1 ... (%) ... 1W 1W 1W 1W I II ill N

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Target Realisasi Anggaran Capaian Anggaran No. Kegiatanj Anggaran 1\\1 ... Hingga 1\\1 ... (%) Subkegiatan 1W 1W 1W 1W I II ill N
(12)(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Pihak Kedua, ... (ATASAN LANGSUNG) ... Pemalang, . Pihak Pertama, JABATAN STRUKTURAL Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut:

1.Pada kolom (1) diisi nomor urut;
2.Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kegiatan Zsubkegiatan atau kondisi yang seharusnya terjadi pada tahun yang bersangkutan;
3.Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan kondisi yang ingin diwujudkan;
4.Pada kolom (4) diisi dengan satuan dari indikator;
5.Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai;
6.Pada kolom (6), (7), (8), dan (9) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada triwulan tersebut;
7.Pada kolom (10) diisi dengan realisasi kinerja yang telah dicapai pada triwulan tersebut untuk masing-masing indikator kinerja;
8.Pada kolom (11) diisi dengan persentase capaian kinerja hingga triwulan tersebut dari masing-masing indikator kinerja (akumulasi realisasi kinerja hingga triwulan tersebut dibagi target tahunan kali 100);
9.Pada kolom (12) diisi nomor urut; jdih.pemalangkab.go.id 25
10.Pada kolom (13) Program diisi dengan nama kegiatany subkegiatan yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
11.Pada kolom (14) diisi dengan besaran anggaran pada tahun terse but yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan;
12.Pada kolom (15), (16), (17), dan (18) diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan pada triwulan tersebut untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan pada triwulan tersebut;
13.Pada kolom (19) diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan pada triwulan tersebut; dan
14.Pada kolom (20) diisi dengan persentase capaian anggaran hingga triwulan tersebut dari masing-masing kegiatan (akumulasi realisasi anggaran hingga triwulan tersebut dibagi target anggaran tahunan kali 100). jdih.pemalangkab.go.id 26 LAMPlRANIV PERATURANBUPATI PEMALANG NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHDAERAH PELAPORANKINERJA SISTEMATlKALAPORANKINERJA INSTANSIPEMERINTAH KATAPENGANTAR IKHTISAREKSEKUTIF DAFTARlSI DAFTARTABEL DAFTARGAMBAR(jika ada) DAFTARGRAFIK (jika ada) DAFTARDIAGRAM(jika ada) BAB I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum orgamsasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

a.Perencanaan Strategis
b.Perjanjian Kinerja BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis terse but dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. 1.Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. 2.Membandingkan an tara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. 3.Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun im dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. 4.Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi daerah sekitar, realisasi provinsi, maupun realisasi nasional (jika ada); jdih.pemalangkab.go.id 27
5. 5.Analisis penyebab keberhasilanjkegagalan atau peningkatanj penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. 6.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. 7.Analisis program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. C. Inovasi Pada sub bab ini disajikan uraian inovasi yang dikembangkan dan mendukung atas capaian kinerja organisasi. Lampiran: 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu. jdih.pemalangkab.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…