DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Yang Meliputi a. pendahuluan; b. gambaran pelayanan, pcnnasnlahan dan isu strategis Perangkat Daerah; c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; d. program, kegiatan, sub kegiotan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan e. penutup.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyusunan Rencana Stral<:gl.o Perangkat Daerah merupabn wujud tanggung jawab moral dan etika penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, scrta sebagal pedoman arah pembangunan daerah yang berlandaskan nllai-nilal visi Kabupaten Pemalang Bersih, Cakap, Handal, dan Mulia guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya salng, dan berkeadilan;
b.bahwa penyusunan Rencana Stratcgio Pcrangkat Oaerah Tahun 2025-2029 diperlukan untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat, tantangan pembangunan daerah, eerta aspirasl publik terhadap peningkatan pelayanan yang efektif, efisien, dan partisipatif, scjalan dengan mi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang se~ tertuang dalatn Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Oaerah (RPJMDJ Tahun 2025-2029;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Mcnteri Dala.m Ncgeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evalua.si Pembangunan Oaerah, Tata Cora Evaluasi Rancangan Peraturan Oo.erah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Re11cana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah, serta Tota Cora Perubahan Rencann Pembangunan .Jangka Paajang Oaerah, Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Oaerah, setelah ditctapkannya Rencana Pembe.ngunan Jana)ca Menengah Oaerah maka seluruh Perangkat Oaerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Oaerah untuk diveriftkasi d.an kemudian disahlcan; BUPATI PEMALANG, OENOAN RAH MAT TUMAN YANG MAHA ESA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 TENTANG PERATURAN BUPATI PEMALIING NOMOR TAHUN 2025 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH )( Menimbang https://jdih.pemalangkab.go.id Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati mi, yang dimaksud dengan: PERATURAN BUPATI TENTANO RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAlfUN 2025-2029.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

d.bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan 11Cbaptmana dimaksud dawn hurul a, hurul b, clan huruf c, perlu mcnetapkan Petaturan Bupati tentang Rencana Sinlegis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Unda.ng Nomor 13 Tohun 1950 tontang Pcmbentukan Daerah-daerah KabupaLen dalam Lingl<ungan Prepinsi Djawa Tengah (Berit.a Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemberan Negara Repubhlc Indonesia Nomor 55871 !ICbe.punana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapen Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipra Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahnn Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. 4.Undang-Undang Nomor II Tahun 2023 t.entnng Provinsi Jawn Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68671;
4. 5.Peraturan Daerah Kabupatcn Pcmalang Nomor 7 Tahun 2024 tcntang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Tahun 2025-2045 (Lcmbaran Oacrah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Dae.rah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
5. 6.Pcntturan Daerah Kabupaten Pcmalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Dnernh Tahun 2025-2029 (Lembaran Oacrah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambo.han Lembaran Daerah Kabupateo Pemalang Nomor 2); Menetapkan Mengingat https://jdih.pemalangkab.go.id Pcnyusunan Rcnstra Pcrangkat Daerah bertujuan untuk:
a.merumuskan gambaran pelayanan yang akan cliselenggarakan Perangkat Daerah;
b.merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pcmbangunan Daerah; dan
c.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rcnja Perangkat Daerah,

Pasal 3

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai penjabaran opcrasional tttjuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan Perangkai Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 2

5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang eelaniutnye disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Dacrah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai 2029.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen pereneanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selaniumya disebut dengan Renja Perangkat Dacrah adalah dokumcn perencanaan Perangkat Daerah untuk periode l (satu) tahun. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi
1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Bupati adalah Bupati Pemalang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggare pernerintahan Daerah pclaksanaan urusan pcmcrintahan kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id ll) Rcnttra Perangkat Daerah scbagaimana dimaksud dalsm Pasal 4 meliputi:

a.Rcnstra Sekretariat Dacrah Kabupatcn Pcmalang; b, Rcnatra Sekretariat Dewan Pcrwalcilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
c.Rcnstra lnspektorat Daerah Kabupaten Pcmalang;
d.Rcnstra Dinas Pcndidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupatcn Pcmalang;
c.Rensu-a Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupatcn Pemalang;
f.Renstra Oinas Keschatan Kabupaten Pcmalang;
g.Renstra Dinas Sosial, Pengendallan Pcndudukan, Kcluarga Berencana, Pemberdayaan Perernpuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pcrnalang;
h.Renstra Oinas Kependudukan dan Pcncatatan Sipil Kabupatcn Pcmalang; ,. Renstra Dinas l'<:mberdayaan Maayanokat dan Pcmerintahan Desa Kabupeten Pemalang;
j.Renslra Dinas Pcnanaman Modal dan Pclayanan Tcrpe.du Satu Pintu Kabupaten Pemalang; IL Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro KeciJ dan Mencngah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang; Pasal s Renstra Perangkat Daenu, disusun dengnn sistematika sebQgai berikut:
a.pendahuluan;
b.gambaran pelayanan, pcnnasnlahan dan isu strategis Perangkat Oaerah;
c.tujua.n, easaran, strategi dan arah kebijakan; d, program, kegiatan, sub kegiotan dan kinerja penyclcnggaraan bidang urusan; dan
e.pcnutup.

Pasal 4

m.Renstra Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Pernalang;
n.Rcnstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten PemaJang;
o.Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang;
p.Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
q.Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang;
r.Renstra Dinas Perpustakaan den Kearsipan Kabupat.cn Pemalang;
s.Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kcbakaran Kabupaten Pemalang;
t.Rcnstra Badan Perencanaan Pcmbangunan Riset clan lnovasi Daerah Kabupaten Pemalang;
u.Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asct Oaerah Kabupaten Pemalang;
v.Renstra Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Oaerah Knbupaten Pemalang;
w.Renstra Badan Pcnanggulang.an Bencana Daerah Kabupaten Pemalang;
x.Renstra Sadan Kesatuan Bangsa clan Politik Kabupaten Pernalang;
y.Renstra Kccaroatan Peroalang;
z.Ren&traKecamatan Taman; aa. Rensrra Kccamatan Peta.ruka.n; bb. Renstra Kccamatan Comal; cc. Renstm Kecamatan Ampelgading; dd. Renstra Kecamatan Bodeh; ee. Rcnstra Kecamatan Ulujami; fl". Renstra Kecamatan Bantarbolang; gg. Renatra Kecamatan Randudongkal; hh. Renstra Kecamatan Warungpring; ii. Rcnstra Kecamatan Moga; jj. Renstra Kecamatan Pulosari; k.k. Rcnstra Kccamatan Belik; dan
1. 11.Rcnstra Kecematan Watukumpul. https://jdih.pemalangkab.go.id

(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WATUKUMPUL 2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Watukumpul 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Watukumpul Kecamatan Watukumpul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 21 Oktober 2025 BUPATI PEMALANG, ttd cap ANOM WIDIYANTORO Diundangkan di Pemalang pada tanggal 21 Oktober 2025 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG, ttd cap ENDRO JOHAN KUSUMA BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 29 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, ${ttd_pengirim} ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H. PEMBINA NIP. 197810292006041008 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). https://jdih.pemalangkab.go.id A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib membuat dokumen lima tahunan berupa Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang akan dicapai. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra memiliki peran strategis penting bagi perangkat daerah. Renstra menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta instrumen untuk mengukur kinerja Perangkat Daerah. Sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Acuan yang lain adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030. Rencana Strategis menjadi kunci yang akan menunjukan penjabaran kebijakan melalui rencana-rencana yang sangat prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, karena itu rencana - rencana dimaksud disertai dengan target yang harus dipenuhi dan dipertanggung jawabkan pencapaiannya, sehingga secara nyata kebijakan yang diambil dapat diketahui pula pencapaiannya, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara akuntabel. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 2 Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa menjadi cita-cita dan harapan setiap warga negara, tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik “Good Governance” yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif yakni dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dengan demikian kepemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, prilaku dan kebijakan yang dibuat baik secara politik, hukum, maupun ekonomi dan di informasikan secara terbuka kepada publik. Mewujudkan ‘”Clean and Good Governance” merupakan tantangan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sehingga keinginan masyarakat terhadap pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menjadi kenyataan. Langkah yang perlu dan harus dikembangkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan legitimasi, sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka itu, cara pengelolaan pemerintah dan pembangunan yang perlu dilakukan adalah membangun perubahan secara bersama-sama baik perubahan sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat. Perwujudan good governance dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pemalang, memerlukan tenaga yang memiliki kompetensi dan profesionalisme serta kinerja yang tinggi. Seluruh pegawai Sekretariat Daerah harus merespon perubahan lingkungan dan perkembangan wilayah yang demikian cepat, mampu menanggapi kebutuhan dan keinginan semua kalangan sehingga bisa memberikan kepuasan layanan pada masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas yang diemban kepadanya. Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah juga memiliki keterkaitan dengan Kementerian dan Lembaga maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meskipun tidak secara langsung yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

a.Peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana sama-sama berkeinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, mengedepankan efisiensi dan efektifitas serta pelayanan prima kepada masyarakat.
b.Peningkatan akuntabilitas dan level maturitas Lembaga, upaya perbaikan kualitas layanan harus memiliki indicator yang jelas sehingga dapat dibandingkan kinerjanya dari waktu ke waktu, yang ditunjukkan dalam akuntabilitas kinerja maupun penilaian peringkat level kelembagaan.
c.Harmonisasi produk hukum dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana dalam memberikan pelayanan prima, semua instansi tetap berdasarkan pada peraturan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, Rencana Strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategi dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Kemampuan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kabupaten Pemalang ke arah yang diinginkan. Proses penyusunan Rencana Strategis harus mempertimbangkan kebutuhan penggunaan sumber daya untuk menyelesaikan isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Oleh karena itu, Proses penyusunan Rencana Strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh stakeholder yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun external organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan fokus pencapaian kinerja organisasi, menumbuhkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah disusun dan disepakati bersama serta meningkatan akuntabilitas dan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 3 Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:
1. 1.Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Tahap ini dilakukan dengan:
a.Membentuk tim Penyusun Renscana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2025-2029 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 100.3.3.2/37/2025 tanggal 24 Januari 2025 Tentang: Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
b.Melaksanakan orientasi mengenai Renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Setda;
c.Menyusun tata kala sebagai panduan kerja; dan
d.Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Setda.
1. 2.Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Setda, analisis permasalahan, penelahaan dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.
2. 3.Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Rancangan Renstra Setda adalah penyempurnaan rancangan awal Renstra Setda yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bupati Pemalang Nomor: 100.3.4.2/1321/Tahun 2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.
3. 4.Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Setda dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1.2 LANDASAN HUKUM
4. 1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
5. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;
6. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;
7. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,;
11. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 4
15. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
18. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
20. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
21. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
23. 20.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. 21.Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;
25. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
26. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
29. 26.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030;
30. 27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
31. 28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
32. 29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;
33. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
34. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 5
35. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045;
36. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ... Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
37. 34.Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang; 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. MAKSUD Maksud Penyusunan Rencana Strategis mempunyai maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. 1.3.2. TUJUAN Adapun penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang bertujuan untuk:
a.Menjamin keselarasan dengan dokumen RPJMD dengan menjadikan Renstra Sekretariat Daerah acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah ;
b.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala. Tujuan tersebut didokumentasikan dalam suatu dokumen perencanaan yang memuat berbagai konsep perencanaan yang komprehensif dan operasional sesuai dengan kondisi wilayah dan diharapkan dapat menjadi alternatif tindak lanjut pemecahan agenda pembangunan secara bertahap, terencana dan terarah dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 1.4 SISTIMATIKA PENULISAN. Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :
1. 1.Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Pembentukan Sekretariat Daerah mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, susunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Pemalang 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, susunan Sekretariat Daerah Kabupaten. Adapun kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang diatur melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah. Sedangkan fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
a.Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah ;
b.Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d.Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 2.Struktur Organisasi Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari unsur sebagai berikut:
2. 1.Sekretaris Daerah
3. 2.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : 2.1 Bagian Tata Pemerintahan 2.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat 2.3 Bagian Hukum
4. 3.Asisten Ekonomi Pembangunan terdiri dari : 3.1 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 3.2 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, didalamnya membawahi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 8
5. 4.Asisten Administrasi Umum terdiri dari : 4.1 Bagian Organisasi 4.2 Bagian Perencanaan dan Keuangan, didalamnya membawahi:
b.Sub Bagian Keuangan 4.1 Bagian Umum, di dalamnya membawahi:
a.Subbagian Tata Usaha;
b.Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
c.Subbagian Protokol.
1. 5.Kelompok Jabatan Fungsional Struktur organisasi Sekretariat Daerah dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut: UMUM BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SUBBAGIAN PROTOKOL BAGIAN HUKUM BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN KEUANGAN Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Bagan 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 9 2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH 2.2.1 Sumber Daya Manusia Dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah kabupaten Pemalang, maka telah dilaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi maupun workshop baik untuk aparat maupun masyarakat umum. Gambaran pengembangan SDM yang telah dilaksanakan selama tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 2.1 Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2022-2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang No PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DILAKSANAKAN Pelaksanaan 2022 2023 2024 1 BagianUmum 1. Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi SIPD RI 2023
2. 2.Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi SIPD RI dan Aset Daerah 2023
3. 3.Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi SIMPEG dan EKIN 2023
4. 4.Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Penomoran Surat Rahasia.
5. 1.Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi SIPD RI 2024
6. 2.Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi SIPD RI dan Aset Daerah 2024
7. 3.Bimbingan Teknis Implementasi Aplikai SRIKANDI 2 Bagian Prokompim 1. Bimbingan Teknis Keprotokolan dan MC Tingkat Kabupaten Pemalang
8. 1.Bimbingan Teknis Digitalisasi Layanan Kepegawaian
9. 2.Professional English Training
10. 3.Bimbingan Teknis Penggunaan
11. 1.Bimbingan Teknis Foto Jurnalistik
12. 2.Bimbingan Teknis Implementasi Keprotokolan Indonesia pada Penyelenggaraan Acara di Daerah
13. 3.Bimbingan Teknis Aplikasi Srikandi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 10 No PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DILAKSANAKAN Pelaksanaan 2022 2023 2024 Aplikasi Ki Dalang
14. 4.Bimbingan Teknis Etika & Keprotokolan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 3 Bagian Organisasi 1. Bimbingan Teknis Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2024
15. 2.Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
16. 3.Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP Tahun 2024 4 Bagian Perekonomian dan SDA
17. 1.Bintek Pengelolaan BUMD Air Minum
18. 2.Bintek TOT Insan Perintis Keuangan OJK Tahun 2024
19. 3.Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemda dan BUMD Air Minum dengan Tema Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan Evaluasi BUMD Air Minum dalam Penetapan Tarif PCR sesuai Permendagri 21 Tahun 2020 5 Bagian Admnistrasi Pembangunan
20. 1.Bimbingan Teknis Penyusunan dan Implementasi Analisis Standar Belanja Fisik
21. 1.Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 11 No PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DILAKSANAKAN Pelaksanaan 2022 2023 2024 dan Non fisik sesuai dengan SIPD/SIPD-RI
22. 2.Bimbingan Teknis Sosialisasi dan Pengisian Data Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Pemalang dan Tematik Tahun 2024
23. 2.Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
24. 3.Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP Tahun 2024
25. 4.Bimbingan Teknis Pengelolaan Satu Data e-walidata dan informasi geospasial 6 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bimbingan Teknis Pengadaan Langsung Melalui Aplikasi BLANGKON JATENG Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Lelang Jasa Parkir Bimbingan Teknis Implementasi E- Katalog Versi 6.0 7 Bagian Tata Pemerintahan
26. 1.Pembinaan Kelurahan
27. 2.Bimbingan Teknis mengenai Pemetaan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Kerja Sama Daerah
28. 3.Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Nama Rupa Bumi
29. 4.Bimbingan Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sesuai Permendagri 59 Tahun 2021
30. 1.Bimbingan Teknis Entry Data LKPJ ATA 2022
31. 2.Bimbingan Penyusunan LPPD Kab. Pemalang Tahun 2023
32. 1.Pembekalan Teknis dan Administrasi Tim Sekretariat Desk Pilkada Tahun 2024
33. 2.Bimbingan Teknis Entry Data LKPJ ATA 2023
34. 3.Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi bagi Surveyor Konfiemasi dan Verifikasi Hasil EPPD Tahun 2024 8 Bagian Kesejahteraan Rakyat 9 Bagian Hukum 1. Bimbingan Teknis Pengembangan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 12 No PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DILAKSANAKAN Pelaksanaan 2022 2023 2024 Kompetensi Analis Hukum: Teknik Evaluasi Peraturan Perundang- undangan
35. 2.Bimbingan Teknis Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2024
36. 3.FGD knowledge sharing Dokumentasi Hukum Adat
37. 4.Training of trainer Partisipasi Publik Rancangan Peraturan Kepatuhan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Pelaksanaan Hukum.
38. 5.Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Rincian pegawai berdasarkan eselon jabatan dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tabel di bawah ini : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 13 Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 NO Uraian Eselon Staf Fungsional Jumlah Jumlah Total I II III IV L P L P L P L P L P L P L P 1 Sekretaris Daerah 1 1 0 1 2 Staf Ahli 2 2 0 2 3 Asisten 3 3 0 3 4 Bagian Tata Pemerintahan 1 2 2 4 3 6 9 5 Bagian Hukum 1 2 1 6 3 9 4 13 6 Bagian Perkonomian dan SDA 1 4 1 2 2 6 8 7 Bagian Administrasi Pembangunan 1 4 4 1 1 6 5 11 8 Bagian Kesra 1 3 2 1 1 5 3 8 9 Bagian Organisasi 1 1 5 1 6 7 10 Bagian PBJ 1 5 7 8 5 14 12 26 11 Bagian Prokompim 1 3 1 1 1 5 2 7 12 Bagian Umum 1 1 1 42 13 44 14 58 Jumlah 0 0 6 0 7 1 2 3 61 36 19 18 95 58 153 Adapun jenjang pendidikan yang dimiiki ASN Sekretariat Daerah dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 No Uraian S3 S2 S1/D4 D3 SLTA SMP SD Jumlah Jumlah TotalL P L P L P L P L P L P L P L P 1 Sekretaris Daerah 1 1 0 1 2 Staf Ahli 2 2 0 2 3 Asisten 1 2 3 0 3 4 Bagian Tata Pemerintahan 1 1 6 1 3 6 9 5 Bagian Hukum 1 1 7 3 1 9 4 13 6 Bagian Perkonomian dan SDA 2 1 4 1 2 6 8 7 Bagian Administrasi Pembangunan 0 0 2 1 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 6 5 11 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 14 8 Bagian Kesra 1 1 2 1 3 2 5 9 Bagian Organisasi 1 2 1 5 2 7 9 10 Bagian PBJ 3 1 10 11 1 14 12 26 11 Bagian Prokompim 1 2 4 0 7 7 12 Bagian Umum 1 2 8 7 1 29 4 4 2 44 14 58 Jumlah 1 0 17 10 30 42 0 6 35 5 4 0 2 0 89 63 152 Dari segi pendidikan, yang memiliki pendidikan S3 sebanyak 1 (satu) orang, S2 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, S1 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, D3 sebanyak 6 (enam) orang, SLTA sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, SLTP sebanyak 4 (empat) orang dan SD sebanyak 2 (dua) orang. Dengan demikian ASN pada Sekretariat Daerah paling banyak memiliki pendidikan S1, namun demikian masih diperlukan optimalissasi penempatan pegawai sehingga dapat memenuhi prinsip meritokrasi atau personil yang tepat pada tempat yang tepat, sehingga akan bisa memudahkan dalam pencapaian kinerja Perangkat daerah. 2.2.2 Sarana dan Prasarana Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, pada tahun 2024 dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :
a.Bagian Tata Pemerintahan Tabel 2.4 SARANA DAN PRASARANA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN TAHUN 2024 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi 1 Bagian Tata Pemerintahan Alat-alat Angkutan 15 - Station Wagon 1 Baik - Sepeda Motor 14 Baik Alat Bengkel dan Alat Ukur 1 - Global Positioning System 1 Baik Alat Kantor dan Rumah Tangga - Lemari Besi 1 Baik - Filling Besi/Metal 12 Baik - Band Kas 1 Baik - Lemari Kaca 5 Baik - Alat Penghancur Kertas 1 Baik - Overhead Projektor 1 Baik - Lemari Kayu 1 Baik - Meja Rapat 1 Baik - Kursi Tamu 1 Baik - AC Unit 2 Baik - AC Split 5 Baik - Televisi 3 Baik - Wireless 1 Baik - Camera Video 1 Baik - Alat Pemadam Portable 2 Baik - P.C Unit 2 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 15 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi - Lap Top 6 Baik - Note Book 3 Baik - Hard Disk 2 Baik - Scanner 1 Baik - Printer 10 Baik - Meja Kerja Pegawai Non Struktural 10 Baik - Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 4 Baik Alat Studio dan Alat Komunikasi 3 Baik - Proyektor + Attachment 1 Baik - Handy Talky 2 Baik
b.Bagian Hukum. Tabel 2.5 SARANA DAN PRASARANA BAGIAN HUKUM TAHUN 2024 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi 1 Bagian Hukum Alat-alat Angkutan 8 Baik - Station Wagon 2 Baik - Sepeda Motor 6 Baik Alat Kantor dan Rumah Tangga - Lemari Besi 2 Baik - Mesin Ketik Manual Standard 1 Baik - Rak Besi/Metal 2 Baik - Filling Besi/Metal 3 Baik - Band Kas 1 Baik - Kardek Besi/ Metal 1 Baik - Lemari Sorok 1 Baik - Lemari Kaca 1 Baik - Alat Penghancur Kertas 2 Baik - Papan Nama Instansi 1 Baik - White Board 1 Baik - Overhead Projektor 1 Baik - Sun Box Speaker 1 Baik - Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 1 Baik - Meja Kayu/Rotan 2 Baik - Meja Rapat 2 Baik - Meja Tulis 2 Baik - Meja Tambahan 1 Baik - Meja Komputer 2 Baik - Kursi Rapat 2 Baik - Kursi Tamu 1 Baik - Kursi Biasa 4 Baik - Kursi lipat 1 Baik - Jam Elektronik 1 Baik - Jam Mekanis 1 Baik - AC Unit 6 Baik - AC Split 1 Baik - Kipas Angin 1 Baik - Exhause Fan 2 Baik - Televisi 1 Baik - Sound System 1 Baik - Camera Video 1 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 16 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi - Alat Rumah Tangga Lain-lain 1 Baik - Personal Komputer Lain-lain 1 Baik - P.C Unit 18 Baik - Lap Top 8 Baik - Note Book 2 Baik - CPU 2 Baik - Printer 14 Baik - Scanner 2 Baik - Printer 3 Baik - Scanner 2 Baik - Router 2 Baik - Hub 1 Baik - Peralatan Jaringan Lain-lain 1 Baik - Kursi Kerja Pejabat Eselon III 3 Baik - Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 3 Baik - Lemari Buku untuk Perpustakaan 4 Baik - Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 3 Baik - Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 3 Baik - Buffet Kayu 1 Baik - Buffet Kaca 1 Baik Alat Studio dan Alat Komunikasi - Camera + Attachment 1 Baik - Proyektor + Attachment 2 Baik - Unintemuptible Power Supply (UPS) 2 Baik - Audio Cassete Recorder 1 Baik - Microphone Table stand 2 Baik - Camera Electronic 4 Baik - Intermediate Telephone/ Key Telephone 1 Baik - Pesawat Telepon 1 Baik - Video Tape Recorder Portable - Layar Film - Facsimile 1 1 1 Baik Baik Baik
c.Bagian Kesra Tabel 2.6 SARANA DAN PRASARANA BAGIAN KESRA TAHUN 2024 NO NAMA BARANG JUMLAH KONDISI 1 Bagian Kesejahteraan Rakyat Alat-alat Angkutan 5 - Station Wagon 1 Baik - Sepeda Motor 4 Baik Alat Kantor dan Rumah Tangga - Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 Baik - Filling Besi/Metal 4 Baik - Band Kas 1 Baik - Lemari Kayu 3 Baik - Kursi Putar 2 Baik - Meja Biro 1 Baik - AC Unit 3 Baik - Handy Cam 1 Baik - Personal Komputer Lain-lain 2 Baik - P.C Unit 2 Baik - Lap Top 6 Baik - Personal Komputer Lain-lain 2 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 17 NO NAMA BARANG JUMLAH KONDISI - Printer 3 Baik - Monitor 1 Baik - Printer 7 Baik - Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik - Meja Kerja Pegawai Non Struktural 14 Baik - Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 1 Baik Alat Studio dan Alat Komunikasi 5 - Camera + Attachment 1 Baik - Proyektor + Attachment 1 Baik - Unintemuptible Power Supply (UPS) 3 Baik
d.Bagian Administrasi Pembangunan Tabel 2.7 SARANA DAN PRASARANA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2024 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi 1 Bagian Administrasi Pembangunan - Transportable Electric Generating Set 1 Baik - Station Wagon 1 Baik - Sepeda Motor 9 Baik - Peralatan Las Listrik 3 Baik - Water Pas 2 Baik - ALat Ukur Universal Lain-lain 2 Baik - ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) 5 Baik - Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 Baik - Lemari Besi 5 Baik - Filling Besi/Metal 8 Baik - Band Kas 1 Baik - Alat Penghancur Kertas 1 Baik - Mesin Absensi 2 Baik - Zice 1 Baik - Meja Rapat 1 Baik - Kursi Tamu 1 Baik - Kursi Putar 1 Baik - Meja Biro 2 Baik - AC Unit 5 Baik - Dispenser 1 Baik - Handy Cam 1 Baik - P.C Unit 2 Baik - Lap Top 2 Baik - Note Book 10 Baik - Personal Komputer Lain-lain 3 Baik - Hard Disk 1 Baik - Printer 2 Baik - Monitor 1 Baik - Printer 4 Baik - Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik - Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 Baik - Meja Kerja Pegawai Non Struktural 12 Baik - Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik - Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III 1 Baik - Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 18 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi - Camera Electronic 2 Baik - Film Projector 1 Baik - Camera Vertikal 1 Baik
e.Bagian Perekonomian dan SDA Tabel 2.8 SARANA DAN PRASARANA BAGIAN PEREKONOMIAN Dan SDA TAHUN 2024 NO NAMA BARANG JUMLAH KONDISI 1 Bagian Perekonomian dan SDA Alat-alat Angkutan - Station Wagon 1 Baik - Sepeda Motor 9 Baik Alat Kantor dan Rumah Tangga - Filling Besi/Metal 10 Baik - Band Kas 1 Baik - Lemari kayu 2 Baik - Alat Penghancur Kertas 1 Baik - Meja Rapat 1 Baik - Meja Tulis 1 Baik - Meja Komputer 2 Baik - AC Unit 8 Baik - Televisi 2 Baik - Wireless 1 Baik - Handy Cam 1 Baik - Lap Top 14 Baik - Personal Komputer Lain-lain 2 Baik - Printer 5 Baik - Printer 6 Baik - Scanner 1 Baik Alat Studio dan Alat Komunikasi - Proyektor + Attachment 3 Baik - Camera Film 5 Baik - Handy Talky 1 Baik - Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain 1 Baik
f.Bagian Umum Tabel 2.9 SARANA DAN PRASARANA BAGIAN UMUM TAHUN 2024 NO NAMA BARANG JUMLAH - Portable Generating Set 2 Baik - Stationary Generating Set 1 Baik - Portable Water Pump 1 Baik - Sumersible Pump 4 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 19 NO NAMA BARANG JUMLAH - Sedan 2 Baik - Station Wagon 27 Baik - Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) 2 Baik - Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 3 Baik - Sepeda Motor 56 Baik - Sepeda 7 Baik - Mesin Kompresor 1 Baik - Mesin Gergaji 1 Baik - Scanner 3 Baik - Air Conditioning Unit 13 Baik Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.360 - Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 3 Baik - Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 Baik - Mesin Ketik Elektronik 1 Baik - Mesin Penghitung Uang 1 Baik - Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio 1 Baik - Lemari Besi 4 Baik - Rak Besi/Metal 8 Baik - Rak Kayu 2 Baik - Filling Besi/Metal 21 Baik - Band Kas 2 Baik - Lemari Kaca 3 Baik - Lemari kayu 7 Baik - Alat Penghancur Kertas 7 Baik - White Board 19 Baik - Mesin Absensi 4 Baik - Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 4 Baik - Papan Struktur 6 Baik - Lemari Kayu 23 Baik - Meja Kayu/Rotan 1 Baik - Kursi Besi/Metal 3 Baik - Kursi Kayu/Rotan/Bambu 13 Baik - Tempat Tidur Kayu (lengkap) 19 Baik - Meja Rapat 26 Baik - Meja Tulis 43 Baik - Meja Makan 16 Baik - Meja Podium 2 Baik - Meja Reseption 1 Baik - Meja Tambahan 12 Baik - Meja Bundar 2 Baik - Kursi Rapat 260 Baik - Kursi Tamu 17 Baik - Kursi Putar 8 Baik - Kursi Biasa 19 Baik - Kursi Lipat 10 Baik - Meja Komputer 10 Baik - Kasur 19 Baik - Meja Piket 3 Baik - Tikar 1 Baik - Meja Biro 12 Baik - Sofa 17 Baik - Lemari Pakaian 22 Baik - MOUBILER LAINNYA 9 Baik - MOUBILER LAINNYA 1 Baik - Jam Mekanis 2 Baik - Mesin Penghisap Debu 2 Baik - Mesin Potong Rumput 1 Baik - Mesin Cuci 6 Baik - Alat Pembersih Lain-lain 4 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 20 NO NAMA BARANG JUMLAH - Lemari Es 12 Baik - AC Sentral 1 Baik - AC Unit 57 Baik - AC Split 45 Baik - Kipas Angin 18 Baik - Exhause Fan 8 Baik - Alat Pendingin Lain-lain 2 Baik - Kompor Gas 12 Baik - Alat Dapur Lainnya 3 Baik - Oven Listrik 3 Baik - Kitchen Set 31 Baik - Alat Dapur Lain-lain 1 Baik - Kitchen Set 26 Baik - Tempat Sampah 20 Baik - Alat Pemanas 2 Baik - Televisi 45 Baik - Cassette Recorder 1 Baik - Amplifiler 4 Baik - Equalizer 2 Baik - Loudspeaker 21 Baik - Sound System 2 Baik - Karaoke 2 Baik - Mic Conference 12 Baik - Unit Power Supply 6 Baik - Stabilisator 1 Baik - Camera Video 1 Baik - Camera Film 12 Baik - Tustel 2 Baik - Aquarium 3 Baik - Kaca Hias 2 Baik - Dispenser 27 Baik - Gucci 2 Baik - Handy Cam 2 Baik - Alat Rumah Tangga Lain-lain 36 Baik - Alat Rumah Tangga Lain-lain 6 Baik - Personal Komputer Lain-lain 3 Baik - P.C Unit 27 Baik - Lap Top 27 Baik - Note Book 10 Baik - Personal Komputer Lain-lain 6 Baik - Hard Disk 4 Baik - Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain 1 Baik - Printer 40 Baik - Scanner 1 Baik - Monitor 7 Baik - Printer 12 Baik - Scanner 1 Baik - Peralatan Personal Komputer Lain-lain 5 Baik - Server 1 Baik - Hub 1 Baik - Modem 3 Baik - Peralatan Jaringan Lain-lain 1 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 21 NO NAMA BARANG JUMLAH - Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walokota 1 Baik - Meja Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikota 1 Baik - Meja Kerja Pejabat Eselon II 2 Baik - Meja Kerja Pejabat Eselon III 2 Baik - Meja Kerja Pegawai Non Struktural 15 Baik - Meja Kerja Pejabat Lain-lain 5 Baik - Meja Tamu Ruangan Biasa 2 Baik - Meja Rapat Pejabat Lain-lain 1 Baik - Kursi Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikot 1 Baik - Kursi Kerja Pejabat Eselon II 14 Baik - Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik - Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 Baik - Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 8 Baik - Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 10 Baik - Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II 2 Baik - Kursi Tamu di Ruangan Menteri/Gubernur/Bupati/Wali 1 Baik - Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 9 Baik - Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain 2 Baik - Lemari Buku untuk Perpustakaan 3 Baik - Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 11 Baik - Buffet Kayu 2 Baik - Camera + Attachment 3 Baik - Proyektor + Attachment 3 Baik - Microphone/Wireless Mic 14 Baik - Unintemuptible Power Supply (UPS) 14 Baik - Enconder/Decoder 2 Baik - Peralatan studio Visual Lain-lain 25 Baik - Camera Electronic 5 Baik - Photo Tustel Polaroid 1 Baik - Loudspeaker 1 Baik - Telephone (PABX) 3 Baik - Pesawat Telephone 27 Baik - Telephone Mobile 2 Baik - Facsimile 5 Baik - Handphone 14 Baik - Alat Komunikasi Lain-lain 2 Baik - Unit Transceiver VHF Portable 5 Baik - Sepeda Statis 1 Baik - Alat Kesehatan Olah Raga Lain-Lain 3 Baik - Blender 1 Baik - Frezeer - Personal Komputer 1 8 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 22
g.Bagian Organisasi Tabel 2.10 SARANA DAN PRASARANA BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2024 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi 1 Bagian Organisasi - Station Wagon 1 Baik - Sepeda Motor 6 Baik Mesin Pelubang (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi) 1 Baik Mesin Ketik Manual 1 Baik Lemari Besi/Metal 5 Baik Lemari Kayu 1 Baik Rak Besi 7 Baik Filing Cabinet Besi 1 Baik Brandkas 1 Baik Lemari Kaca 8 Baik Papan Visual/Papan Nama 2 Baik White Board 1 Baik Alat Penghancur Kertas 2 Baik Alat Kantor Lainnya 1 Baik Meja Kerja Kayu 1 Baik Kursi Besi/Metal 1 Baik Kursi Kayu 14 Baik Meja Rapat 1 Baik Meja Telepon 1 Baik Kursi Rapat 1 Baik Kursi Putar 4 Baik Meja Komputer 1 Baik Meubeleur lainnya 2 Baik A.C. Sentral 2 Baik A.C. Window 2 Baik Kipas Angin 1 Baik Televisi 6 Baik Wireless 1 Baik Camera film 3 Baik Kaca Hias 1 Baik Handy Cam 1 Baik Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Baik Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III Baik Uninterruptible Power Supply Baik Camera Electronic Baik Layar Film/Projector Baik alat komunikasi telephone lainnya (dst) Baik Mainframe (Komputer Jaringan) Baik Lap Top Baik Personal Komputer lainnya Baik CPU (Peralatan Mainframe) Baik Hard Disk Baik CPU (Peralatan Personal Komputer) Baik Printer (Peralatan Personal Komputer) Baik Scanner (Peralatan Personal Komputer) Baik Peralatan Personal Komputer lainnya Baik Server Baik Hub Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 23
h.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tabel 2.11 SARANA DAN PRASARANA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2024 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi 1 Bagian PBJ - Station Wagon 1 Baik - Sepeda Motor 7 Baik - Rak Besi 2 Baik - Filling Cabinet besi 2 Baik - CCTV 1 Baik - papan visual/papan nama 1 Baik - Alat penghancur kertas 1 1 Baik - mesin antrian 1 Baik - Meja Kerja Kayu 1 Baik - Kursi Besi/Metal 1 Baik - Meja rapat 1 Baik - Meja resepsionis 1 Baik - Kursi rapat 1 Baik - Kursi Tamu 1 Baik - Kursi Lipat 2 Baik - Sofa 1 Baik - AC Window 1 Baik - AC Split 2 Baik - Kipas Angin 1 Baik - Televisi 4 Baik - Camera Video 2 Baik - Tustel 1 Baik - Dispenser 1 Baik - Bracket Standing Peralatan 1 Baik - Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik - Meja Kerja Pegawai Non Struktural 5 Baik - Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 Baik - Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 5 Baik - Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III 1 - Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis 1 Baik - Film Projector 1 Baik - Telephone mobile 2 Baik - PC unit 4 Baik - Laptop 7 Baik - Notebook 3 Baik - Personal Komputer Lainnya 1 Baik - Hardisk 1 Baik - Printer 6 Baik - Scanner 1 Baik - External/Portabel hardisk 2 Baik - Server 3 Baik - Router 1 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 24 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi - Wireles Access Point 1 Baik - Peralatan jaringan Lainnya 1 Baik
i.Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tabel 2.12 SARANA DAN PRASARANA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN TAHUN 2024 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi - Station Wagon 1 Baik - Sepeda Motor 7 - Scooter 1 Baik - Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 1 Baik - Lemari Besi 1 Baik - Rak Besi/Metal 1 Baik - Filling Besi/Metal 6 Baik - Lemari Kaca 2 Baik - Lemari kayu 4 Baik - Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 1 Baik - Meja Kayu/Rotan 1 Baik - Zice 1 Baik - Meja Reseption 1 Baik - Kursi Putar 1 Baik - Meja Biro 3 Baik - Sofa 2 Baik - Lemari Es 1 Baik - AC Unit 8 Baik - AC Split 2 Baik - Kipas Angin 1 Baik - Televisi 2 Baik - Loudspeaker 1 Baik - Sound System 1 Baik - Microphone 2 Baik - Step Up/Down 1 Baik - Camera Video 3 Baik - Camera Film 1 Baik - Tustel 5 Baik - Dispenser 2 Baik - Handy Cam 1 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 25 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi - Alat Rumah Tangga Lain-lain 4 Baik - P.C Unit 9 Baik - Lap Top 3 Baik - Note Book 2 Baik - Hard Disk 6 Baik - Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain 2 Baik - Printer 3 Baik - Scanner 1 Baik - Monitor 2 Baik - Printer 9 Baik - Camera + Attachment 11 Baik - Audio Amplifier 1 Baik - Compact Disc. Player 2 Baik - Disc. Record Player 5 Baik - Headphone 2 Baik - Microphone/Wireless Mic 2 Baik - Battery Charger 3 Baik - Enconder/Decoder 1 Baik - Audio Cassete Recorder 2 Baik - Digital Audio Tape Recorder 1 Baik - Peralatan studio Visual Lain-lain 1 Baik - Camera Electronic 2 Baik - Video Switcher 1 Baik - Tripod Camera 4 Baik - Lighting Stand Tripod 1 Baik - Film Projector 2 Baik - Camera Film 3 Baik - Lensa Kamera 2 Baik - Mixer PVC 1 Baik - Layar Film 1 Baik - Lighting Head Body 4 Baik - Camera Vertikal 1 Baik - Megaphone 2 Baik - Handy Talky 4 Baik - Handphone 7 Baik - Unit Transceiver Stationary 2 Baik - Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain 1 Baik - Unit Transceiver UHF Portable 1 Baik - Unit Pemancar VHF/FM Stationary 1 Baik Berdasarkan data sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk mendukung pelayanan publik. Namun demikian, seiring dengan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 26 penambahan jumlah pegawai dan jumlah layanan yang diberikan, kindisi tersebut masih belum optimal. Sehingga pada masa mendatang masih memerlukan penambahan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang dimikiki untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 27 2.3. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 2.3.1. Kinerja Fisik Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang selama tahun 2021-2024 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang menurut indikator kinerja pelayanan. Adapun capaian kinerja yang telah dicapai pada periode Tahun 2021-2024 sebagaimana tabel 2.13. dibawah ini: Tabel 2.13 REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 – 2024 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana. √ NA 91,93 92,27 93,13 94,69 95 104,66 103,00% 102,96% 112,38% Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana. √ NA 65,81 68,4 69,13 68,94 77,22 76,98 104,76% 112,89% 111,36% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 28 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Umum yang terlaksana. √ NA 57,87 58,37 58,77 59,85 60,31 60,29 103,42% 103,32% 102,59% Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif √ 9.90 10,3 10,4 10,6 38,69 74,08 50,96 375,63% 712,31% 480,75% Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan √ 56.34 56,9 57 57,1 10,15 11,27 55,5 17,84% 19,77% 97,20% Dokumen perencanaan Setda (RKA, RKAP, DPA, DPPA). 6 6 100% 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 3 3 3 3 100% 100% Jumlah bulan terlaksana nya fasilitasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja bagi ASN. 12 12 100% 2 Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. 174 150 163 132 94% 88% Jumlah bulan terlaksananya fasilitasi penatausahaan 12 12 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 29 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 keuangan perangkat daerah. 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun setda yang tersedia. 5 5 100% 4 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. 1 1 1 1 100% 100% Jumlah Buku laporan semesteran yang tersedia. 5 5 100% 5 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan. 1 1 1 1 100% 100% Jumlah Buku RKBMD yang tercetak. 20 20 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 30 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. 2 2 2 2 100% 100% Jumlah pakaian dinas yang tersedia. 200 200 100% 7 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan. 4 4 4 4 100% 100% Jumlah Pegawai yang terfasilisitasi urusan kepegawaiannya. 50 50 100% 8 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. 2 2 2 2 100% 100% Jumlah Peserta yang mengikuti workshop guna peningkatan kompetensi pegawai. 30 30 100% Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi guna peningkatan kompetensi pegawai. 50 50 100% 9 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan. 75 112 300 112 400% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 31 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah pegawai yang mengikuti Bintek. 15 15 100% 10 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan. 13 13 13 13 100% 100% Jumlah bulan tersedianya peralatan untuk penerangan bangunan kantor. 12 12 100% 11 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan. 4 4 4 4 100% 100% Jumlah bulan tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. 12 12 100% 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah bulan fasilitasi penyediaan peralatan Rumah Tangga. 12 12 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 32 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 13 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah bulan terfasilitasi nya penyediaan bahan logistik kantor. 12 12 100% 14 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan. 12 12 12 12 100% 100% Jenis Barang Cetakan yang tersedia. 8 8 100% 15 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah Bahan bacaan yang tersedia. 1500 1500 #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan. 9 9 12 12 133% 133% Jumlah bulan terlaksananya pelayanan Fasilitasi kegiatan kunjungan tamu. 12 12 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 33 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah bulan terfasitasinya pelaksanaan Rakor dan Konsultasi didalam dan luar daerah 12 12 100% 18 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan 11 11 100% 19 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan. 0 1 0 1 #DIV/0! 100% Jumlah barang Mebeler yang diadakan. 19 19 100% 20 Jumlah Paket Mebel yang disediakan. 200 24 200 24 100% 100% Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan 24 24 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 34 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 21 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan. 50 25 50 25 100% 100% Jumlah bulan terfasilitasi nya penatausahaan persuratan dinas. 12 12 100% 22 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah bulan tersedianya fasilitasi pemenuhan kebutuhan jasa listrik, telepon, air, internet 12 12 100% 23 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah bulan jasa peralatan kantor yang tersedia. 12 12 100% 24 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan. 12 12 12 12 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 35 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah bulan terfasilitasi nya pemenuhan kebutuhan jasa kantor 12 12 100% 25 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 12 12 100% 100% Jumlah Kendaraan Dinas atau jabatan yang terfasilitasi pemeiharaanya dan perijinannya 6 6 100% 26 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. 6 6 6 6 100% 100% Jumlah Kendaraan dinas yang terfasilitasi peliharaan dan perijinannya 165 165 100% 27 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan 150 153 150 153 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 36 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 dibayarkan pajak dan perizinannya. Jumlah Mebeler yang dipelihara 40 40 100% 28 Jumlah Mebel yang dipelihara. 50 83 50 83 100% 100% Jumlah luasan Gedung kantor yang terpelihara 136 136 100% 29 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi. 10 2 10 2 100% 100% Jumlah bulan terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Perlengkapan kantor 12 12 100% 30 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi. 175 222 175 222 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 37 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah bulan terfasilitasi nya penyediaan Gaji dan tunjangan KDH dan WKDH 12 12 100% 31 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan. 2 2 1 1 50% 50% jumlah bulan terfasilitasi nya penyediaan pakaian dinas KDH/WKDH 300 250 83% 32 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah bulan tersedianya Fasilitasi Perawatan Kesehatan KDH /WKDH 12 12 100% 33 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala 2 2 2 2 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 38 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jumlah bulan tersedianya fasiltasi pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 12 12 100% 34 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah bulan terlaksananya Fasiltasi pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 12 12 100% 35 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan. 12 12 0 0 0% 0% Jumlah bulan tersedianya Fasilitasi pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 12 12 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 39 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 36 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah Dokumen Anjab dan Evajab yang tersusun. 2 2 100% Jumlah Dokumen Kelembagaan yang tersusun 2 2 100% 37 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan. 2 2 2 2 100% 100% Kompetisi Inovasi pelayanan publik tahun 2021 yang terlaksana. 1 1 100% Jumlah dokumen hasil SKM yang tersusun 2 2 100% Jumlah KTP PNS yang dicetak. 1500 1500 100% Dokumen Laporan Pembinaan Pelayanan Publik yang tersusun. 1 1 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 40 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah Dokumen Perbup tentang ketatalaksanaan yang tersusun. 1 1 100% 38 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana. 2 2 2 2 100% 100% Jumlah OPD yang mendapat kan pendampingan pelaksanaan SAKIP. 41 41 100% Jumlah dokumen capaian kinerja triwlan OPD yang tersusun tepat waktu. 32 32 100% Jumlah OPD yang mendapat kan pendampingan pelaksanan RB. 41 41 100% Jumlah dokumen capaian RB triwlanan OPD yang tersusun tepat waktu. 32 32 100% 39 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 2 2 2 2 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 41 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi pelayanan TNDE yang tersusun. 1 1 100% Jumlah Dokumen evaluasi SOP yang tersusun. 1 1 100% Jumlah Dokumen proses bisnis yang tersusun. 1 1 100% 40 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 2 2 2 100% 100% Jumlah dokumen LKjIP Kabupaten yang tersusun tepat waktu. 1 1 100% Jumlah dokumen laporan capaian RB Kabupaten yang tersusun tepat waktu. 1 1 100% 41 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. 1 1 1 1 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 42 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terfasilitasi 350 784 224% 42 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah buku katalog sambutan pimpinan yang tersusun. 40 40 100% Jumlah materi sambutan pimpinan yang tersusun. 350 701 200% 43 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah kegiatan KDH/ WKDH yang terdokumentasi. 350 784 224% Jumlah Katalog Notulensi Rapat KDH 41 41 100% 44 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah. 4 5 125% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 43 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Pemalang. 1 0 0% Jumlah Kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 14 14 100% Jumlah Kelurahan yang diberikan pembinaan dan pengawasan penggunaan dana alokasi kelurahan. 11 11 100% Jumlah Data Monografi Semesteran yang tersusun. 2 2 100% 45 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan. 2 2 2 2 100% 100% Jumlah Nama Rupabumi yang dibakukan. 2 2 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 44 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah Pilar Batas Daerah yang terpelihara. 5 8 160% 46 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan. 2 2 2 2 100% 100% Jumlah dokumen evaluasi SPM yang tersusun. 1 1 100% Jumlah LPPD yang tersusun. 1 1 100% Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun. 1 1 100% 47 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. 3 4 3 4 100% 100% Jumlah Fasilitasi Pelaksana an Kegiatan Keagamaan. 5 7 140% Jumlah terlaksananya pembinaan keagamaan terhadap ASN. 12 12 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 45 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah terlaksananya pembinaan lembaga keagamaan. 6 6 100% Jumlah terlaksananya fasilitasi rakor dan monev keagamaan 4 4 100% Jumlah fasilitasi pemberian bantuan sosial/hibah keagamaan. 2 2 100% 48 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual. 4 4 4 4 100% 100% Terlaksananya rakor dan monev pelaksanaan kebijakan sosial dan sosialisasi/pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan 5 5 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 46 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 49 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB. 2 2 2 2 100% 100% Terlaksananya rakor dan monev penanggulangan kemiskinan 4 4 100% 50 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan 1 1 1 1 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 47 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas. Jumlah Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi. 760 564 74% Jumlah Propemperda yang disusun dalam 1 Tahun (Surat Bupati tentang Propemperda Tahun 2023. 1 1 100% Jumlah Raperda menjadi Perda dalam 1 Tahun . 12 13 108% Jumlah Sosialisasi Rancangan Produk Hukum Daerah. 2 2 100% Jumlah Pra Raperda menjadi Raperda di Eksekutif. 12 9 75% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 48 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi pelayanan E Corr yang tersusun. 1 1 100% 51 Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun. 550 550 565 766 103% 139% Jumlah Desa Sadar Hukum yang diusulkan. 14 0 0% Jumlah Kelompok Kadarkum yang dibentuk/ dibina. 6 6 100% Jumlah Kelompok Peserta Lomba Kadarkum. 14 14 100% Jumlah laporan data peduli HAM yang disusun. 1 1 100% Jumlah laporan pelaksanaan aksi HAM yang disusun. 3 3 100% Jumlah legal opinion dalam satu tahun. 2 0 0% Jumlah pengaduan masyara kat yang tertangani. 12 16 133% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 49 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aksi HAM dan Kabupaten/Kota peduli HAM. 35 35 100% Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyerselesaikan perkara. 3 1 33% Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara bagi masyarakat miskin. 6 0 0% Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan di desa dalam 1 tahun. 4 4 100% 52 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum. 2 2 7 3 350% 150% Jumlah Buku Referensi yang dibeli. 40 40 100% Jumlah buku produk hukum daerah yang dicetak. 4250 4250 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 50 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah kegiatan sosialisasi Produk Hukum Daerah dalam 1 tahun. 14 14 100% Jumlah Produk Hukum Daerah yang dikaji. 5 5 100% Jumlah produk hukum yang dipublikasikan. 20 20 100% Rakor JDIH Tingkat Kabupaten. 2 2 100% Sosialisasi JDIH untuk Desa. 1 1 100% Jumlah Bintek JDIH untuk 14 desa percontohan. 1 1 100% Jumlah produk hukum desa yang diklarifikasi. 100 61 61% Pembinaan produk hukum desa. 14 14 100% 53 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi. 550 550 644 766 117% 139% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 51 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah Naskah Kerja Sama Daerah/ Sinergi yang tersusun. 10 10 100% Jumlah Data Penggalian/ Pemetaan Kerja Sama Daerah. 1 1 100% Jumlah Koordinasi Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan. 2 2 100% 54 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri. 10 10 13 12 130% 120% Jumlah MoU yang tersusun 1 0 0% 55 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri. 1 1 1 1 100% 100% Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah/ Sinergi 2 2 100% 56 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. 2 2 2 2 100% 100% Jumlah koordinasi pemantauan terhadap kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD 14 14 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 52 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 57 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD. 3 3 4 3 133% 100% Jumlah kormonevlap DBHCHT yang terselenggara. 4 4 100% Jumlah Rakor Ekuinda dan kormonevlap Ekuinda yang terselenggara. 6 6 100% Jumlah Rakor TPID dan kormonevlap TPID yang terselenggara. 6 6 100% 58 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. 4 4 4 4 100% 100% Jumlah kormonevlap perkoperasian dan UMKM yang terselenggara 6 6 100% 59 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan 1 1 1 1 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 53 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil. Jumlah dokumen penetapan kinerja dan evaluasi kinerja yang tersusun. 4 4 100% Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun. 2 2 100% 60 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah. 6 6 6 6 100% 100% Jumlah dokumen standar harga yang tersusun. 3 3 100% Jumlah dokumen ASB yang tersusun. 1 1 100% 61 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. 4 4 4 5 100% 125% Jumlah laporan pengendali an pembangunan yang tersusun. 4 4 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 54 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah pekerjaan fisik yang dimonitor. 75 114 152% 62 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. 4 4 5 4 125% 100% Fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tender/seleksi. 50 53 106% 63 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. 55 55 65 62 118% 113% Jumlah Desk Rencana Umum Pengadaan. 2 2 100% Jumlah Penayangan paket pengadaan barang dan jasa lewat LPSE. 200 820 410% Penyediaan layanan Internet Service Provider (ISP) untuk LPSE. 12 12 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 55 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Sewa colocation backup server LPSE. 1 1 100% 64 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 4 4 4 4 100% 100% Penilaian angka kredit untuk pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa. 5 5 100% Peningkatan kualitas teknis sekretariat dan pokja UKPBJ. 20 20 100% Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Desa di setiap Kecamatan. 14 14 100% Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di OPD Kab. Pemalang. 41 41 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 56 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 65 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk penilaian angka kredit. 20 20 20 20 100% 100% Jumlah kormonevlap KP3 dan PPTR yang terselenggara. 12 12 100% Jumlah Asistensi kegiatan DBHCHT. 3 3 100% Jumlah Monev DBHCHT. 40 40 100% Jumlah Rakor DBHCHT. 25 25 100% 66 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja. 2 2 2 2 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 57 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah koordinasi, monev, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan dan LH yang terselenggara. 12 12 100% 67 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian. 1 1 1 1 100% 100% Jumlah koordinasi, monev, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan air. 12 12 100% 68 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat 2 2 2 2 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 58 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 dan Kawasan Permukiman, Pertanahan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 59 Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat Kinerja IKU Sekretariat Daerah secara umum melebihi target yang telah ditetapkan, baik secara target periodik tahunan maupun target akhir perode Renstra 2021-2026. Capaian sasaran strategis 1 ” Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan Dan Kesra” pada Tahun 2024 sebesar 104,66 atau 110,63 % dari target akhir Renstra sebesar 94,40. Capaian ini didukung oleh pencapaian kinerja pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan sinergi daerah yang sangat baik, penyusunan produk hukum daerah yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuan dengan kebutuhan, harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan lain yang senantiasa terjaga dengan baik, fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan, serta kepuasan publik atas layanan yang diberikan. Capaian sasaran strategis 2 ” Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan” pada tahun 2024 tercapai kinerja sebesar 76,98 sementara target akhir Renstra adalah 72,13. Hal ini terdapat realisasi melebihi target sebesar 106,72. Kinerja ini didukung oleh perbaikan tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik, kinerja pengawasan pelaksanaan pembangunan yang dilihat dari kondisi serapan anggaran yang semaikin baik, kontribusi pertumbuhan setoran deviden ke Kas daerah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Capaian sasaran strategis 3 ” Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Umum” kinerja pada tahun 2024 sebesar 60,29 dari atau 101,17 % dari target akhir Renstra yaitu 59,59. Pencapaian kinerja ini didukung oleh peningkatan kualitas Reformasi Birkrasi yang semaikin baik, kualitas pelayanan publik yang semakin baik, layanan keprotokolan dan dokumentasi yang baik dan memuaskan pengguna layanan, serta kepuasan pelanggan atas layanan umum yang diberikan. Sementara itu kinerja IKK, dimana Sekretariat Daerah melaksanakan dua indikator yaitu Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dan Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan. Capaian Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif pada tahun 2024 sebesar 50,96 atau 467 % dari target akhir Renstra sebesar 10,9. Realisasi yang sangat tinggi disebabkan adanya perbedaan metodologi penghitungan sewaktu penyusunan target dan penghitungan kinerja, dimana ketita penghitungan kinerja diperoleh melalui perhitungan belanja yang dilakukan melalui tender dan penunjukan langsung sementara penghitungan target hanya memperhitungkan belanja melalui tender saja. Namun demikian kinerja ini dikategorikan baik, dan menunjukkan adanya perbaikan kualitas Pengadaan Barang dan Jasa dimana 50% lebih belanja pemerintah sudah menerapkan metode kompetitif dan mengurangi praktik swakelola. Diharapkan dengan adanya pencapaian kinerja ini belanja pemerintah semakin efektif dan bisa mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk indikator IKK yang kedua yaitu Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan, kinerja pada Tahun 2024 sebesar 55,5 atau 96,5 % dari target akhir Renstra sebesar 57,5. Kinerja indikator ini dikategorikan sangat baik dimana 55,5 % belanja selain belanja pegawai sudah dilakukan melalui pengadaan barang baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 60 tender maupun non tender. Kedepan akan terus diupayakan agar semakin besar nilai belanja yang dilakukan melalui metode pengadaan yang efektif dan tepat. Terkait dengan Program Pengarusutamaan Gender, Sekretariat Daerah tidak memiliki anggaran yang secara spesifik yang yang mendanai program tersebut. Namun demikian, seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang telah mendukung pogram tersebut meskipun tidak secara langsung. 2.3.2. Kinerja Anggaran Selanjutnya berkaitan dengan kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, total anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang periode 2021-2025 sebesar Rp. 284.017.100.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp.274.594.694.000,- dan Belanja Modal Rp.9.422.406.000,- Dari Belanja tersebut terealisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 206.091.283.000,- (91,73%) yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 199.631.172.000,- (93,30%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 6.460.611.000,- (90,53%). Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel 2.14. di bawah ini : https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 61 Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2025 dalam ribuan (Rp) Uraian Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi dan anggar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Belanja 47.713.478 67.160.820 59.413.929 51.884.523 57.844.350 42.679.118 60.800.705 55.285.280 47.326.180 0 89% 91% 93% 91% Belanja Operasi 45.302.343 64.419.701 58.850.215 50.957.489 55.064.946 40.366.613 58.130.929 54.729.894 46.403.736 89% 90% 93% 91% Belanja Modal 2.411.135 2.741.119 563.714 927.034 2.779.404 2.312.505 2.669.776 555.386 922.444 96% 97% 99% 100% Program Kesejahteraan Rakyat 2.849.847.400 18.652.559.773 22.029.076.866 15.944.376.006 20,070,911,910 2.774.644.014 16.121.262.505 19.653.689.409 13.545.619.655 97.36 86.43% 89.22% 84,96% Program Perekonomian dan Pembangunan 4.898.640.100 3.199.309.874 3.240.205.243 2.275.253.366 1,454,459,200 1.728.886.579 2.871.756.596 3.174.864.602 2.216.050.998 35.29% 89.76% 97.98% 97,40% Program Penunjang Pemerintahan Daerah 39.964.990.900 45.308.951.353 34.144.648.141 33.664.893.899 36,318,979,478 38.175.588.845 41.007.687.137 32.468.120.033 31.665.649.755 95.52% 90.51% 95,09% 94,06 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 62 Mendasarkan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2021-2024 yang masuk dalam kategori sangat baik, maka sebagai upaya optimalisasi kinerja pada periode 2025-2029 Sekretariat Daerah berupaya meningkatkan kinerja lebih baik dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah adalah melalui mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Tata kelola pemeritahan yang efektif dan efisien akan dicapai melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan daerah. Hal tersebut dapat mendorong kegiatan pemerintah dapat fokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah daerah sangat beragam sehingga untuk lebih meningkatkan fokus kerja evaluasi, maka pemantauan akan dibagi ke dalam evaluasi efektifitas kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, evaluasi efektifitas kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan evaluasi efektifitas kebijakan di bidang Administrasi Umum. Diharapkan melalui evaluasi efektifitas dan efisiensi implementasi kebijakan maka pencapaian program. 2.4. KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Mendasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024, kelompok sasaran dari layanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
1. 1.Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang, hal ini terkait layanan koordinatf, evaluasi pelaksanaan tugas, penyusunan dan evaluasi kebijakan daerah.
2. 2.Masyarakat Kabupaten Pemalang, yang mendapatkan layanan berupa pemberian Hibah/Bansos Keagamaan, fasilitasi pelaksanaan hari besar keagamaan, fasilitasi persuratan, fasilitasi keikutsertaan dalam pengadaaan barang dan jasa pemerintah. 2.5. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Sekretariat Daerah tidak bisa terlepas dari hubungan dengan berbagai pihak, baik itu internal seluruh perangkat daerah di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Provinsi, dan juga Pemerintah Pusat. Akibat dari hubungan tersebut maka terdapat faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah. Adanya faktor-faktor tersebut dapat menjadi ancaman maupun peluang dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah identifikasai permasalahan pokok, permasalahan, dan akar permasalahan atas penyelenggaraan layanan Sekretarat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diberikan. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 63 TABEL 2.15 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG Permasalahan Pokok Permasalahan Akar Masalah Belum optimalnya kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Perlunya peningkatan kompetensi SDM penyusun produk hukum daerah • Belum optimalnya fasilitasi penyusunan dan dokumentasi produk hukum daerah serta pemberian fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin. • Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang • Belum optimalnya layanan pemerintah di tingkat kecamatan • Belum optimalnya pelaksanaan kerja sama daerah dan sinergi • Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat Belum optimalnya kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perekonoian dan Pembangunan • Belum optimalnya Proses PBJ • Belum optimalnya efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD • Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah dalam pengendalian inflasi dan distribusi barang pokok • Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 64 Permasalahan Pokok Permasalahan Akar Masalah Belum optimalnya kualitas kebijakan daerah di bidang Administrasi Umum Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Umum • Belum optimalnya pelayanan publik di Kabupaten Pemalang • Masih rendahnya kematangan kelembagaan perangkat daerah • Belum optimalnya pelaporan akuntabilitas daerah Apabila dilihat dari sudut pandang aspek layanan, alur permasalahan yang muncul akan disajikan sebagaimana tabel berikut. TABEL 2.16 PEMETAAN ANALISI LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL Aspek Capaian Saat ini Faktor yang Memengaruhi Permasalahan Perangkat Daerah Internal Eksternal Pelayanan pengadaan barang/ jasa Belum optimalnya hasil peniilaian ITKP Kompetensi SDM PBJ Kompetensi SDM PBJ Belum optimalnya Proses PBJ Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD, SPM) Penyampaian data laporan oleh Perangkat Daerah belum dilaksanakan tepat waktu Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi pelaporan Penyampaian data tidak lengkap Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat Pelayanan PATEN belum berjalan optimal Kompetensi SDM belum optimal Peangkat Daerah belum sepenuhnya melakukan pelimpahan kewenangan kepada Camat Belum optimalnya layanan pemerintah di tingkat kecamatan Fasilitasi kerja sama dan sinergi daerah Pelaksanaan fasilitasi kerjasama bukan berasal dari hasil perencanaan namun hanya Kuantitas dan kompetensi SDM belum optimal Kompetensi SDM terkait identifikasi kebutuhan kerja sama daerah belum optimal Belum optimalnya pelaksanaan kerja sama daerah dan sinergi https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 65 Aspek Capaian Saat ini Faktor yang Memengaruhi Permasalahan Perangkat Daerah Internal Eksternal sekedar memenuhi kebutuhan Pelayanan Publik Masih terdapat aduan atas layanan publik di Kabupaten Pemalang Keterbatasan SDM Kompetensi SDM Kompetensi SDM pelaksana layanan publik belum optimal. SOP dan SPP belum tersusun dengan baik. Masih rendahnya keterlibatan pengguna layanan dalam penyusunan maupun evaluasi standar layanan. Belum optimalnya pelayanan publik di Kabupaten Pemalang Kelembagaan Keterbatasan SDM Kompetensi SDM Masih rendahnya kematangan kelembagaan perangkat daerah Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Skor penilaian SAKIP komponen pelaporan belum optimal Aplikasi pelaporan perlu dilakukan updating Kompetensi SDM Pemanfaatan apikasi pelaporan masih rendah Kualitas pelaporan belum optimal Keandalan data pelaporan masih perlu ditingkatkan Informasi kinerja belum dimanfaatkan secara optimal Belum optimalnya pelaporan akuntabilitas daerah Pengelolaan BUMD dan BLUD Pertumbuhan laba BUMD belum optimal Kompetensi SDM Regulasi yang memengaruhi kinerja BUMD. Belum optimalnya efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 66 Aspek Capaian Saat ini Faktor yang Memengaruhi Permasalahan Perangkat Daerah Internal Eksternal Persaingan usaha dengan bidang usaha sejenis. Permodalan yang belum optimal. Penanggulangan inflasi daerah Angka inflasi masih termasuk tinggi Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam penanggulangan inflasi dan dan distribusi barang pokok Mekanisme harga ditentukan oleh pasar Belum optimalnya kebijakan perekonomian daerah dalam pengendalian inflasi dan distribusi barang pokok Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Keterlambatan penyampaan laporan progess pekerjaan Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah Fasilitasi penyusunan dan dokumentasi produk hukum daerah Belum optimalnya skor IRH Belum optimalnya kompetensi SDM Keterbatasan SDM Penyelesaian produk hukum terkait dengan pembahasan yang dilakukan oleh instansi lain. Belum tersedianya LBH yang menangani bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pemalang. Dinamika regulasi yang ssangat cepat. Belum optimalnya fasilitasi penyusunan dan dokumentasi produk hukum daerah serta pemberian fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Belum meratanya pemberian bantuan hibah/bansos keagamaan dan sosial. Perlunya peningkatan kompetensi SDM dalam perumusan kebijakan Kesra. Keterbatasan jumlah SDM. Keterlambatan penyampaian data permohonan bantuan. Keterlambatan penyampaian Belum optimalnya kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 67 Aspek Capaian Saat ini Faktor yang Memengaruhi Permasalahan Perangkat Daerah Internal Eksternal Persentase penduduk miskin yang masih tinggi. pertanggungjawaban bantuan. Layanan umum dan keprotokolan Skor IKM atas layanan umum dan keprotokolan yang belum optimal Keterbatasan jumlah SDM Standar layanan belum terkomunikasikan dengan baik kepada pengguna layanan. Banyaknya saranan dan prasarana penunjang layanan yang belum terpenuhi. Belum optimalnya pelayanan umum pada Sekretariat Daerah Akuntabiitas Internal Nilai SAKIP belum mencapai 70 Kesadaran penyusunan laporan akuntabilitas belum terbangun secara optimal Belum optimalnya pelaporan akuntablitas internal 2.6. IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS Berdasarkan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Sedangkan fungsi Sekretariat Daerah adalah :
3. 1.Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
4. 2.Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
5. 3.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
6. 4.Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
7. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemahaman atas kekuatan dan kelemahan internal serta kemampuan membaca peluang dan mengidentifikasi ancaman dari luar, merupakan kunci sukses sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 68 Hal tersebut bisa dituangkan dalam Analisis SWOT. Berikut ini hasil Analisis SWOT untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut : • Kekuatan ( Strenghts ), yaitu situasi dan kondisi internal positif yang memungkinkan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mengambil peran serta di dalam mewujudkan visi dan misi daerah. Komponen kekuatan yang dimiliki antara lain :
a.Tugas pokok dan fungsi yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
b.Adanya dukungan kebijakan anggaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
c.Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan;
d.Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai. • Kelemahan ( Weaknesses ) yaitu situasi dan kondisi internal negatif yang dapat menghambat langkah organisasi di dalam mewujudkan visi dan misi daerah. Komponen kelemahan yang ditengarai ada antara lain :
a.Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya;
b.Perlunya peningkatan kompetensi SDM Aparatur sesuai dengan bidang tugasnya;
c.Kurangnya optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah maupun instansi lainnya;
d.Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam penyelesaian tugas. • Peluang ( Opporttunities ) yaitu situasi dan kondisi eksternal positif yang mempermudah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang didalam mewujudkan visi dan misi daerah. Komponen peluang yang dapat dijumpai antara lain :
a.Implementasi Sistem Merit, pemberian tunjangan kinerja, dan pemberian sanksi yang jelas serta tegas bagi aparatur diharapkan dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja aparatur;
b.Adanya kewajiban dan pemberian penghargaan bagi daerah maupun perangkat daerah yang berhasil melakukan inovasi pelayanan publik;
c.Adanya kebijakan nasional yang dapat mendorong kinerja Pemerintah Daerah ;
d.Stabilitas dan kondusivitas daerah. • Ancaman ( Threats ) yaitu situasi dan kondisi eksternal yang bisa menghambat Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang didalam mewujudkan visi dan misi daerah. Komponen ancaman yang dapat dijumpai antara lain
a.Kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah; https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 69
b.Perubahan iklim global yang cepat;
c.Mekanisme pasar terbuka yang memberikan dampak besar pada perkembangan perekonomian daerah;
d.Perkembangan dan penyebaran teknologi dan informasi yang sangat cepat pada tatanan masyarakat modern. Dengan memperhatikan keterkaitan dengan Renstra Instansi Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meskipun tidak terdapat keterkaitan secara langsung terkait sasaran yang hendak dicapai, namun demikian tusi yang diemban memiliki keterkaitan erat terhadap hal tersebut. Keterkaitan ini tidak lepas dari peran dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai koordinator pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a.Belum optimalnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dimana Perangkat Daerah belum memaksimalkan penggunaan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa, sehingga hal tersebut perlu terus didorong untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa. Selain itu, proses tata kelola PBJ juga memerlukan dukungan kompetensi SDM yang baik, sehingga perlu ditingkatkan keikutsertaannya dalam kegiatan pengembagnan kompetensi SDM PBJ.
b.Belum optimalnya pemanfaatan sinergi dan kerja sama untuk mendukung pembangunan daerah, yang pada dasarnya merupakan sebuah hal yang sangat krusial, namun masih ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah, masih terdapat ego sektoral sehingga tidak mengutamakan kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. Diharapkan dengan peran koordinatif yang dijalankan bisa membantu pencapaian tujuan daerah melalui optimalisasi kerja sama dan sinergi.
c.Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pemalang, yang salah satunya dapat dilihat belum optimanya proses pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat, dimana harapannya dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan pemerintahan.
d.Pelayanan publik yang belum optimal, terutama berkaitan dengan pemenuhan kualitas sarana dan prasarana layanan publik serta penyederhanaan prosedur.
e.Belum optimalnya pelaporan akuntabilitas pemerintah daerah yang berdampak Nilai SAKIP masih rendah.
f.Belum optimalnya kinerja BUMD, dimana belum seluruh BUMD berkontribusi terhadap setoran laba kepada PAD, sehingga https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 70 kedepannya diharapkan terdapat kebijakan pengelolaan BUMD yang bisa berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD.
g.Belum optimalnya kebijakan perekonomian daerah yang salah satunya dilihat dari pengendalian inflasi daerah, dimana kebijakan yang ada belum sepenuhnya bisa mengendalikan laju inflasi yang disebabkan kuatnya pengaruh hukum pasar.
h.Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan pembangunan, hal ini menjadi sebuah permasalahan karena kurangnya SDM maupun kompetensi yang dimiliki oleh SDM yang ada. Namun demikian dengan tusi yang jelas, dan komitmen setra dukungan penuh dari pimpinan dalam pelaksanaan tugas diharapkan permasalahan ini dapat teratasi dan kualitas pembangunan daerah bisa meningkat dalam kaitannya mendukung perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik.
i.Perlunya peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundangan lainnya serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dengan adanya keterbatasan SDM baik secara kuantitas maupun kompetensinya, cukup menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas layanan dibidang hukum. Namun demikian, dengan adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas, komitmen pimpinan, pemberian tambahan penghasilan yang layak, dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan bisa mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan kualitas layanan dalam perlindungan pelaksanaan kegiatan sehari-hari melalui aspek peraturan perundangan yang terbarukan.
j.Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terintegrasi, menjadi tantangan lain dari layanan Sekeretariat Daerah. Dengan tusi utama sebagai koordinator implemantasi dan evaluasi kebijakan, diharapkan bisa menekan kelemahan lemahnya koordinasi antar Perangkat Daerah. Selain itu, dengan mendasarkan pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dimana Sekretaris Daerah berperan sebagai Wakil Ketua TKPKD, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat berperan sebagai Wakil Kepala Sekretariat TKPKD, Sekeretariat Daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui koordinasi yang baik diharapkan bisa tercipta peningkatan kualitas https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 71 layanan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terintegrasi.
k.Masih rendahnya kualitas layanan publik yang sesuai dengan prinsip good governance, menjadi sebuah tantangan besar untuk bisa menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat. Namun demikian hal tersebut cukup terganjal dengan budaya dan etos kerja pegawai yang masih rendah maupun adanya anggapan pekerjaan sebagai sebuah rutinitas sehingga tidak melahirkan inovasi dalam pelayanan publik. Tantangan ini diharapkan bisa diatasi dengan pemberian kesejahteraan pegawai yang memadai, peningkatan kompetensi untuk pemahaman tusi maupun bekal dalam pemberial pelayanan, maupun dukungan dari pencantuman tugas pokok dan fungsi yang cukup jelas dan mudah dipahami bagi pengampunya.
l.Indeks RB Setda yang masih rendah, tantangan ini masih sama dengan tantangan layanan sebelumnya yaitu terkait kualitas layanan publik, sehingga penyebab dan solusinya tidak jauh berbeda dengan hal tersebut. Sementara itu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tusi dan meningkatkan kinerja antara lain sebagai berkut:
a.Pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai yang bisa memacu peningkatan kinerja aparatur; Pemberian tunjangan kinerja sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pegawai, dan salah satu mekanisme pemberian penghargaan kinerja pegawai, diharapkan mampu meningkatkan semangan dan etos kerja pegawai yang pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan kinerja organisasi.
b.Adanya kewajiban dan pemberian penghargaan bagi perangkat daerah yang berhasil melakukan inovasi pelayanan publik; Dengan adanya kewajiban melaksanakan inovasi dalam pelayanan sebagaimana tusi yang diemban dan adanya kompetisi inovasi pelayanan publik, diharapkan bisa menjadi cambuk semangat pegawai untuk terus berkarya dan memberikan pelayanan yang terbaik.
c.Adanya keinginan kuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
d.Stabilitas perekonomian daerah. Dengan adanya stabilitas perekonomian daerah, diharapkan tidak akan memengaruhi kualitas layanan dan kinerja perangkat daerah, karena tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap anggaran yang telah dialokasikan. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 72 Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diatas, dengan menggunakan Analisis SWOT, maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
a.Strategi Strenghts Opportunity, yaitu mendayagunakan kekuatan, memanfaatkan peluang.
b.Strategi Strenghts Threats, yaitu mendayagunakan kekuatan, hindari ancaman.
c.Strategi Weakness Opportunity, yaitu mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang
d.Strategi Weakness Threats, yaitu meminimalkan kelemahan, menghindari ancaman. ALI ALE Kekuatan (strenghts/S) Kelemahan (Weakness/W) 1) Tugas pokok dan fungsi yang jelas 2) Dukungan kebijakan anggaran 3) Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan 4) Dukungan sarana dan prasarana yang memadai. 1) Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya 2) Kompetensi SDM masih rendah 3) Belum optimalnya koordinasi antar PD 4) Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasaran. PELUANG (O) S+O W+O 1) Adanya Sistem Merit dalam pengelolaan SDM Aparatur 2) Kewajiban untuk berinovasi dalam pelayanan 3) Adanya kebijakan nasional yang mendukung kinerja daerah. 4) Stabilitas dan kondusivitas daerah. 1) Mendayagunakan SDM untuk meningkatkan kualitas layanan melalui penerapan sistem merit, inovasi layanan, dan pemberian pernghargaan (S1-O1,2) 2) Mengoptimalkan adanya dukungan dan komitmen pimpinan maupun anggaran serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima yang sejalan dengan kebijakan pusat maupun provinsi (S2,3,4-O2) 3) Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang jelas serta adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparatur PNS (S1- O1,2). 1) Meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta mengintensifkan koordinasi antar PD untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (W1, 3-O3) 2) Mengoptimalkan kinerja SDM aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang ada untuk mewujudkan pelayanan prima (W2,3-O2). 3) Meningkatkan kompetensi SDM untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan (W2 – O3) ANCAMAN (T) S+T W+T https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 73 ALI ALE Kekuatan (strenghts/S) Kelemahan (Weakness/W) 1) Kurangnya displin dan budaya kerja yang profesional 2) Kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas 3) Pelayanan dianggap sebagai rutinitas 4) Stabilitas ekonomi global yang kurang menentu. 1) Mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi yang jelas untuk mengatasi kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas 2) Mendayagunakan SDM aparatur dan adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan untuk mengatasi kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah. 1) Meminimalkan kurangnya pemahaman tupoksi dan mengintensifkan koordinasi antar PD untuk dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah. 2) Meningkatkan kinerja SDM aparatur dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana untuk menghindari pelayanan dianggap sebagai suatu rutinitas. Bagan 2.2 Analisis SWOT TABEL 2.17 Keterkaitan KLHS dengan Isu Strategis POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 MEMBANTU BUPATI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH SERTA PELAYANAN ADMINISTRATIF Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Belum optimalnya layanan pemerintah di tingkat kecamatan Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Belum optimalnya pelaksanaan kerja sama daerah dan sinergi Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Belum optimalnya fasilitasi penyusunan dan dokumentasi Belum optimalnya budaya e- Dinamika perubahan regulasi https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 74 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 produk hukum daerah serta pemberian fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin. government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Belum optimalnya kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat. Belum optimalnya distribusi kesejahteraan dengan dukungan kepastian hukum yang adil dan berbasis gender Regulasi terkait pengentasan kemiskinan Regulasi terkait pengentasan kemiskinan Belum optimalnya efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Dinamika Regulasi terkait usaha BUMD Peningkatan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan di Bidang Perekonomian dan pembangunan Belum optimalnya kebijakan perekonomian daerah dalam pengendalian inflasi dan distribusi barang pokok Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Stabilitas perekonomian global Stabilitas perekonomian nasional Stabilitas perekonomian regoinal Belum optimalnya Proses PBJ Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Penggunaan e-katalog untuk kemudahan proses PBJ Belum optimalnya pelayanan publik di Kabupaten Pemalang Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Peningkatan efisiensi dan efektifitas impleentasi kebijakan di bidang Administrasi Umum Belum optimalnya pelaporan akuntabilitas daerah Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Regulasi terkait penilaian akuntabilitas pemerintahan Mengacu pada isu-isu strategis yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pemalang, maka dapat diidentifikasi isu strategis yang harus diselesaikan Sekretariat Daerah sebagai berikut :
a.Peningkatan efisiensi dan efektifitas implementasi kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 75 Diharapkan dengan adanya hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dapat memberikan andil dalam pencapaian suksesi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b.Peningkatan efisiensi dan efektifitas implementasi kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan. Diharapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dapat mengambil peran dalam mengawal implementasi kebujakan dalam peningkatan pertumbuhan ekonoi daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.
c.Peningkatan efisiensi dan efektifitas implementasi kebijakan daerah di bidang Administrasi Umum. Sekretariat Daerah diharpkan dapat melaksanakan fungsi koordinatif dan evaluatif atas kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas administrasi umum atas pelaksanaan tata kelola pemerintahan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 76 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 ( satu ) sampai 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang ada serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor … Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 menyebutkan bahwa dalam menghadapi tantangan keadaan Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun ke depan dan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dalam konstelasi lokal regional maupun nasional, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang terpilih merumuskan visi pembangunan sebagai berikut “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”. Visi ini memiliki pembentuk kata :
1. 1.Bersih, Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. 2.Cakap, dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. 3.Handal, dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. 4.MULYA: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Guna mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 6 misi sebagai berikut:
a.Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 77 udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik
b.Misi 2 Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
c.Misi 3 Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
d.Misi 4 Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi
e.Misi 5 Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro
f.Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
g.Misi 7 Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.
h.Misi 8 Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan Misi ini mengandung pengertian Pemerintah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 78 Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal Adapun keterkaitan Visi dengan Misi Kabuaten Pemalang 2025- 2029 dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Frase Bersih dan Handal dalam Visi akan dicapai dengan Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih; Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi dan Misi 7 Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. 2) Frase Cakap dalam Visi akan dicapai dengan Misi 2 Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan; Misi 3 Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah dan Misi 4 Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat 3) Frase MULYA dalam Visi akan dicapai dengan Misi 5 Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera dan Misi 8 Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 menjadi pedoman kerja bagi seluruh PD, DPRD dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. RPJMD juga digunakan untuk memantau kinerja dan perkembangan pembangunan daerah. RPJMD ini akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD). Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administif. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pemalang dalam kurun waktu lima tahun kedepan maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mendukung Frasa Bersih dan Handal yang selanjutnya dicapai melalui tujuan daerah Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel serta sasaran daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 79 Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik. Mendasarkan hal tersebut, Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2025-2029 adalah “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”. Tujuan tersebut akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:
1. 1.Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. 2.Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
3. 3.Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum. Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebanyak 4 indikator. Indikator pada masing-masing sasaran adalah pada Tabel 4.1 sebagai berikut: Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
4. 1.Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
5. 1.Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6. 2.Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan
7. 2.Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan
8. 3.Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum
9. 3.Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Administrasi Umum https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 80 Berdasarkan uraian di atas kita dapat melihat penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam kinerja sekretariat daerah Kabupaten Pemalang dalam Cascading visi, misi daerah ke perangkat daerah sebagai berikut: MISI DAERAH VISI DAERAH PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA RESIK HIJAU APIK SILATURAHMI ORGANISATORIS DIGITALISASI IKHLAS TUJUAN PD SASARAN DAERAH TUJUAN DAERAH FRASE VISI BERSIH DAN HANDAL MENINGATKAN REFORMASI BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL IK : IRB Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien, dengan pelayanan publik yang baik Nilai SAKIP Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien IK : IKK Maturitas SPIP IPP IKO https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 81 Bagan 3.1 Cascading Visi dan Misi Daerah, Tujuan dan Sasaran Daerah, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah PROGRAM SASARAN PD TUJUAN PD Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien IK : IKK Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum PROGRAM ADMINISTRASI UMUM https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 83 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 82 TABEL 3.2 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2030 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi memiliki makna rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Dalam penentuan strategi, Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tidak terlepas dari strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik. Sasaran ini memiliki strategi peningkatan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan. NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN K 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien, dengan pelayanan publik yang baik Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien IKK 70.70 70.75 70.80 70.85 70.90 70.95 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang pemkesra 35 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan 35 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Administrasi Umum 35 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 83 Peningkatan maturitas elola pengendalian intern melalui peningkatan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan, penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai, penguatan manajemen resiko, digitalisasi, serta evaluasi berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, instansi pemerintah dapat mencapai tata elola yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga mempercepat keberhasilan reformasi birokrasi . Peningkatan kualitas pelayanan elola dengan mengimplementasikan SOP dan SPP, mewujudkan pelayanan berbasis digital, mudah dan murah. Strategi RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut: Tahun 2026 Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing Sumberdaya manusia. Prioritas pembangunan adalah memperkuat pertanian sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan. Penguatan petani milenial. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan. Peningkatan daya saing SDM baik elola y maupun elola y . Penanganan anak tidak sekolah sebagai upaya mendorong daya saing SDM. Peningkatan perilaku hidup sehat dan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemantapan pengelolaan sampah. Peningkatan tata elola pemerintahan yang mampu menciptakan Good and Clean Government. Tahun 2027 Mengembangkan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, elola y bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM. Memperkuat daya saing ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pembangunan pariwisata, memperkuat industrialisasi bidang pertanian dan perikanan. Peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendorong jiwa kewirausahaan dan penguatan UMKM. Pengembangan infrastruktur dalam pengembangan potensi perekonomian daerah. Penguatan daya saing SDM dalam mendorong daya saing ekonomi. Penguatan elola y hijau dan ekonomi sirkuler. Pengelolaan sampah akibat elola y menjadi prioritas. Tahun 2028 Mempercepat pembangunan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dan modernisasi. Peningkatan kualitas pembangunan perkotaan, penataan wialayah perkotaan, membangun area elola yang mendorong aktivitas masyarakat dan ekonomi masyarakat. Memperkuat hilirisasi dan modernisasi. Meningkatkan pembangunan desa sebagai upaya pemerataan pembangunan. Penguatan digitalisasi pelayanan elola, mendorong Smart Village dalam menata desa. Pengembangan Kawasan perdesaan yang mampu mendorong pengembangan elola unggulan. Penguatan tata elola yang mampu mewujudkan penataan perkotaan dan perdesaan. Meningkatkan daya saing SDM kota dan desa dalam mempercepat pembangunan perkotaan dan perdesaan. Tahun 2029 Mewujudkan daya saing daerah menuju Pemalang Bersih, Cakap, Handal dan Mulya (BERCAHAYA). Pemantapan daya saing daerah baik ekonomi dan SDM, pemantapan kualitas lingkungan menjadikan Pemalang bersih, pemantapan tata elola pemerintahan. Pemantapan harmonisasi pembangunan, sinergitas dan kondusivitas wilayah. Tahun 2030 Terwujudnya pondasi transformasi menuju akselerasi transformasi untuk mencapai Pemalang MULYA. Tahun ini merupakan transisi pada periode I menuju periode II RPJPD. Mendasarkan pada strategi RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029 serta hasil analisis SWOT, maka strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 84 TABEL 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2025-2029 Visi PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA Frasa Visi Bersih dan Handal Misi Organisatoris Tujuan Daerah Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel IK : IRB Sasaran Daerah Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik IK : Nilai SAKIP Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien . Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah
1.Optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan pemerintahan
2.Meningkatkan ketepatan maupun kualitas penyusunan pelaporan- pelaporan pemerintahan daerah
2.Optimalisasi kerjasama maupun sinergi
1.Melakukan integrasi kebutuhan kerjasama daerah dalam dokumen perencanaan perangkat daerah
2.Meningkatkan kualitas pelaksanaan kerjasama maupun sinergi dengan pihak lain https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 85 Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan
3.Peningkatan Penataan dan Kualitas Peraturan Perundangan- undangan
1.Meningkatkan kompetensi SDM penyusun produk hukum daerah
2.Meningkatkan pengkajian dan sinkronisasi produk hukum daerah
3.Optimalisasi Pelayanan bantuan hukum.
4.Meningkatkan kualitas dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah. Meningkatkan efisensi dan efektifitas pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait.
4.Peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan pada upaya peningkataan kesejahteraan rakyat
1.Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan layanan pemerintahan di bidang bina mental.
2.Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan layanan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan layanan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 86 Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan pemerintahan di bidang pengentasan kemiskinan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang perekonomian dan pembangunan Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan perekonomian daerah
1.Melakukan penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dalam pengelolaan BUMD dan BLUD
2.Melakukan penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dalam pengelolaan distribusi barang dan jasa pokok
3.Meningkatkan sinergi dengan instansi terkait guna pengembangan lembaga keuangan mikro Meningkatkan efektifitas pemantauan implementasi kebijakan SDA Meningkatkan efektifitas hasil pelaksanaan koordinasi dan konsultansi implementasi kebijakan pemanfaatan SDA untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.
5.Peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola pengadaan barang dan jasa
1.Meningkatkan kompetensi SDM Pengadaan Barang dan Jasa Optimalisasi pemanfaata e-katalog dalam proses PBJ
6.Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaporan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 87 Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan pengendalian pembangunan pelaksanaan pembangunan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi
1.Peningkatan kualitas pelayanan public Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan kualitas layanan publik.
2.Peningkatan Akuntabitas pelaporan kinerja
1.Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2.Peningkatan kompetensi SDM penyusun pelaporan Akuntabilitas kinerja Mendorong pemanfaatan laporan kinerja untuk perbaikan kinerja. aktivitas pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dilakukan penahapan yang selaras dengan penahapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Adapun penahapan program prioritas pada Sekretariat Daerah diarahkan sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 88 Bagan 3.2 Penahapan pelaksanaan Program Prioritas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tabel 3.4 Penahapan pelaksanaan Program Prioritas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang TAHAP I

(2026)TAHAP I
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, lingkungan hidup, infrastruktur, dan sumberdaya manusia Meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan di bidang pariwisata terintegrasi pertanian, dan pengembangan UMKM Meningkatkan Efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerntah yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan dan perdesaan Meningkatkan Efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerntah yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan dan perdesaan Meningkatkan efisiensi dan efektifikas kebijakan yang mendukung bagi fondasi untuk pelaksanaan RPJPD Periode II • Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, lingkungan hidup, infrastruktur, dan sumberdaya manusia 2026 • Meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan di bidang pariwisata terintegrasi pertanian, dan pengembangan UMKM 2027 • Meningkatkan Efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerntah yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan dan perdesaan 2028 • Meningkatkan efisensi pelaksanaan kebijakan yang mendukung perwujudan visi daerah 2029 • Meningkatkan efisiensi dan efektifikas kebijakan yang mendukung bagi fondasi untuk pelaksanaan RPJPD Periode II 2030 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 89 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program Mendasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan seauai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Program yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, khususnya pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Program-program pembangunan yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 diharapkan mampu memberikan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi utama Sekretariat Daerah sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, Program yang diampu sepenuhnya diarahkan untuk pelaksanaan koordinasi guna pencapaian indikator tujuan maupun sasaran daerah yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahunan. Hal ini memang tidak secara langsung berdaampak terhadap pencapaian indicator, namun secara tidak langsung, pelakanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan, diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Berikut ini adalah program Sekretariat Daerah yang digunakan dalam pencapaian Visi RPJMN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Pemalang pada tahun 2025-2029. Tabel 4.1 Persandingan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Kabupaten Pemalang dan Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Visi RPJMN Visi RPJP Provinsi Visi RPJMD Kabupaten Program Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan Organisatoris: Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. • Program Perekonomian https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 90 Visi RPJMN Visi RPJP Provinsi Visi RPJMD Kabupaten Program judi, dan penyelundupan mengedepankan nilai-nilai Integritas dan mengayomi dan Pembangunan • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 4.2 Kegiatan Kegiatan disusun mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan berfungsi menterjemahkan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program yang berdimensi waktu 5 (lima) tahun. 4.3 Sub Kegiatan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Sub kegiatan merupakan bentuk konkrit aktivitas yang akan menopang kinerja kegiatan, dan menjadi tolok ukur kinerja awal pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, berikut ini adalah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Prioritas Daerah maupun Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah: Tabel 4.2 Sasaran, Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KE T.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkat nya birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien, Terwujudn ya tata kelola pemerintah an yang efektif dan efisien IKK https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 91 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KE T.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) dengan pelayanan publik yang baik Meningkat nya kualitas kebijakan pemerintah an di Bidang Administra si Umum Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Administra si Umum Meningkatny a kualitas penyelenggar aan kebijakan pemerintaha n bidang adm. Umum Nilai SAKIP Setda Skor IKM Pemda Nilai SAKIP Pemda Komponen Pelaporan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatny a akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase meningkat nya akuntabilit as kinerja PD Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Meningkatny a akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase meningkat nya akuntabilit as kinerja PD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semeste ran SKPD. Meningkatnya kualitas layanan umum Setda Persentase Meningkatny a kualitas layanan umum setda Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 92 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KE T.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Persentase Meningkatny a kualitas layanan umum setda Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan. Persentase Meningkatny a kualitas layanan umum setda Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan. Fasilitasi Kunjungan Tamu. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Persentase Meningkatny a kualitas layanan umum setda Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Pengadaan Mebel. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Persentase Meningkatny a kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 93 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KE T.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) layanan umum setda Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Persentase Meningkatny a kualitas layanan umum setda Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pemeliharaan Mebel. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Persentase meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Persentase Meningkatny a kualitas layanan umum setda Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 94 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KE T.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah Indeks Organisasi Penataan Organisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Persentase Meningkatny a kualitas layanan umum setda Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Keprotokolan. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan. Pendokumentasian Tugas Pimpinan. Meningkatny a kualitas kebijakan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang IRH Persentase kebijakan di bidang tata Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 95 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KE T.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pemerintah an yang dihasilkan Persentase fasilitasi kerjasama yang terselesaik an Persentase kebijakan di bidang kesejahtera an rakyat yang dihasilkan meingkatnya kepatuhan dan tertib administrasi tata pemerintahan Persentase terlaksananya kepatuhan dan tertib administrasi tata pemerintahan Administrasi Tata Pemerintahan Penataan Administrasi Pemerintahan. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Meningkatnya kualitas penanganan permasalahan di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, dan kesejahteran masyarakat Persentase kebijakan kesra yang dilaksanakan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi di bidang hukum daerah Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi hukum daerah Fasilitasi dan koordinasi Hukum Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah. Fasilitasi Bantuan Hukum. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 96 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KE T.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum. Meningkatnya peran kerjasama dan sinergi daerah dalam pelaksanaan pembangunanda erah Persentase kerjasama dan sinergi yang ditindaklanjut i Fasilitasi Kerjasama Daerah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. Meningkatny a kualitas kebijakan pemerintahan bidang Perekonomia n dan pembangunan Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Perekonomia n dan Pembangunan Persentase peningkatan kualitas kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan daerah ITKP Persentase kebijakan di bidang perekonomian daerah yang dihasilkan Persentase kebijakan pemanfaatan SDA yang dipantau Persentase kebijakan di bidang adpemb yang dihasilkan Program Perekonomian dan Pembangunan Meningkatnya kualitas penanganan permasalahan di pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, serta Lembaga Ekonomi Mikro Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 97 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KE T.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil. Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan Perentase Meningkatya kualitas pengendalian pembangunan daerah Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. Meningkatnya efisiensi pengadaan barang dan jasa Persentase Meningkatya efisiensi pengelolaan barang dan jasa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Meningkatnya kualitas pemantauan pemanfaatan SDA Persentase kualitas pemantauan pemanfaatan SDA Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambang an dan Lingkungan Hidup. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air. https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 98 Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 dalam ribuan TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Skor IKK 70,67 70,70 64544351 70,75 54544351 70,80 54544351 70,85 53584351 70,90 64544351 70,90 54330126 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Administrasi Umum NA 35,00 36318979 35,10 36318979 35,20 36318979 35,30 35358979 35,40 36318979 35,40 36318979 4.01. 01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang Administrasi Umum 60.29 84,59 36318979 84,85 36318979 85,12 36318979 85,38 35358979 87,50 36318979 87,50 36318979 Bagian Umum Bagian Organisasi Bagian Prokompin 4.01. 01. 2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 27500 83,70 27500 83,73 27500 83,76 5000 87,5 5000 87,5 5000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.01. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 3.00 3 27500 3 27500 3 27500 3 5000 3 5000 3 5000 Bagian Umum https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 99 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4.01. 01. 2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 21958793 83,70 21958793 83,73 21958793 83,76 21909001 87,5 21911293 87,5 21911293 Bagian Umum 4.01. 01. 2.02. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. 1,585 153 21867443 153 21867443 153 21867443 153 21867443 153 21867443 153 21867443 Bagian Umum 4.01. 01. 2.02. 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. 12 12 80150 12 80150 12 80150 12 30358 12 32650 12 32650 Bagian Umum 4.01. 01. 2.02. 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. 1 1 6600 1 6600 1 6600 1 6600 1 6600 1 6600 Bagian Umum 4.01. 01. 2.02. 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan. 1 1 4600 1 4600 1 4600 1 4600 1 4600 1 4600 Bagian Umum 4.01. 01. 2.03. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 5500 83,70 5500 83,73 5500 83,76 5500 87,5 5500 87,5 5500 Bagian Umum 4.01. 01. 2.03. 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. 2 1 5500 1 5500 1 5500 1 5500 1 5500 1 5500 Bagian Umum 4.01. 01. 2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 104158 83,70 104158 83,73 104158 83,76 54158 87,5 104158 87,5 104158 Bagian Umum https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 100 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4.01. 01. 2.05. 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan. 4 1 35000 1 35000 1 35000 1 35000 1 35000 1 35000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.05. 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. 1 1 4625 1 4625 1 4625 1 4625 1 4625 1 4625 Bagian Umum 4.01. 01. 2.05. 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan. 112 50 50000 50 50000 50 50000 50 50 50000 50 50000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.05. 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan. 13 13 14533 13 14533 13 14533 13 14533 13 14533 13 14533 Bagian Umum 4.01.

01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 1529558 83,70 1529558 83,73 1529558 83,76 1529558 87,5 1529558 87,5 1529558 Bagian Umum 4.01. 01. 2.06. 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan. 4 12 85000 12 85000 12 85000 12 85000 12 85000 12 85000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.06. 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan. 12 12 28725 12 28725 12 28725 12 28725 12 28725 12 28725 Bagian Umum 4.01. 01. 2.06. 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan. 12 12 287873 12 287873 12 287873 12 287873 12 287873 12 287873 Bagian Umum 4.01. 01. 2.06. 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan. 12 12 25000 12 25000 12 25000 12 25000 12 25000 12 25000 Bagian Umum https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 101 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4.01. 01. 2.06. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan. 12 12 88500 12 88500 12 88500 12 88500 12 88500 12 88500 Bagian Umum 4.01. 01. 2.06. 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan. 12 12 89460 12 89460 12 89460 12 89460 12 89460 12 89460 Bagian Umum 4.01. 01. 2.06. 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu. 12 12 250000 12 250000 12 250000 12 250000 12 250000 12 250000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.06. 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 12 12 675000 12 675000 12 675000 12 675000 12 675000 12 675000 Bagian Umum 4.01.
01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 600000 83,70 320000 83,73 320000 83,76 130000 87,5 320000 87,5 320000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.07. 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan. 1 1 350000 2 70000 2 70000 2 2 70000 2 70000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.07. 05 Pengadaan Mebel. Jumlah Paket Mebel yang disediakan. 24 15 100000 15 100000 15 100000 15 100000 15 100000 15 100000 Bagian Umum 4.01.01. 2.07. 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan. 25 15 150000 15 150000 15 150000 15 30000 15 150000 15 150000 Bagian Umum 4.01.
01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 3670355 83,70 3670355 83,73 3670355 83,76 3670355 87,5 3670355 87,5 3670355 Bagian Umum https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 102 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4.01. 01. 2.08. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 12 12 22250 12 22250 12 22250 12 22250 12 22250 12 22250 Bagian Umum 4.01. 01. 2.08. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan. 12 12 1110000 12 1110000 12 1110000 12 1110000 12 1110000 12 1110000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.08. 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan. 12 12 200000 12 200000 12 200000 12 200000 12 200000 12 200000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.08. 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 130 2338105 130 2338105 130 2338105 130 2338105 130 2338105 130 2338105 Bagian Umum 4.01.
01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 1820430 83,70 2034138 83,73 2034138 83,76 1326430 87,5 2034138 87,5 2034138 Bagian Umum 4.01. 01. 2.09. 01 Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. 6 8 228600 8 228600 8 228600 8 228600 8 228600 8 228600 Bagian Umum 4.01. 01. 2.09. 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. 153 150 404550 150 618258 150 618258 150 404550 150 618258 150 618258 Bagian Umum https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 103 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4.01. 01. 2.09. 05 Pemeliharaan Mebel. Jumlah Mebel yang dipelihara. 83 75 85000 75 85000 75 85000 75 85000 75 85000 75 85000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.09. 09 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi. 2 7 994000 7 994000 7 994000 7 500000 7 994000 7 994000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.09. 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi. 222 147 108280 147 108280 147 108280 147 108280 147 108280 147 108280 Bagian Umum 4.01.
01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 1228978 83,70 1228978 83,73 1228978 83,76 1228978 87,5 1228978 87,5 1228978 Bagian Umum 4.01. 01. 2.11. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan. 12 2 978978 2 978978 2 978978 2 978978 2 978978 2 978978 Bagian Umum 4.01. 01. 2.11. 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan. 12 12 200000 12 200000 12 200000 12 200000 12 200000 12 200000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.11. 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2 4 50000 4 50000 4 50000 4 50000 4 50000 4 50000 Bagian Umum https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 104 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4.01.
01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 4250000 83,70 4250000 83,73 4250000 83,76 4250000 87,5 4250000 87,5 4250000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.12. 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah. Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan. 12 12 2000000 12 2000000 12 2000000 12 2000000 12 2000000 12 2000000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.12. 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah. Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan. - 12 1500000 12 1500000 12 1500000 12 1500000 12 1500000 12 1500000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.12. 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah. Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan. 12 12 750000 12 750000 12 750000 12 750000 12 750000 12 750000 Bagian Umum 4.01.
01.2.13 Penataan Organisasi Rata-rata IKM Pemda 85.09 85,5 573708 86,0 640000 86,5 640000 87,0 700000 87,5 710000 87,5 710000 Bagian Organisasi 4.01. 01. 2.13. 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan. Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan. 2 4 250000 4 250000 4 250000 4 300000 4 300000 4 300000 Bagian Organisasi 4.01. 01. 2.13. 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana. 2 6 116956 6 150000 6 150000 6 160000 6 160000 6 160000 Bagian Organisasi 4.01. 01. 2.13. 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 2 2 70000 2 70000 2 70000 2 70000 2 70000 2 70000 Bagian Organisasi 4.01. 01. 2.13. 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan 2 2 46753 3 80000 3 80000 3 80000 3 90000 3 90000 Bagian Organisasi https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 105 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Publik dan Tata Laksana 4.01. 01. 2.13. 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. 1 2 90000 2 90000 2 90000 2 90000 2 90000 2 90000 Bagian Organisasi 4.01.
01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 550000 83,70 550000 83,73 550000 83,76 550000 83,8 550000 83,8 550000 Bagian Prokompin 4.01. 01. 2.14. 01 Fasilitasi Keprotokolan. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan. 12 12 200000 12 200000 12 200000 12 200000 12 200000 12 200000 Bagian Prokompin 4.01. 01. 2.14. 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan. 12 12 100000 12 100000 12 100000 12 100000 12 100000 12 100000 Bagian Prokompin 4.01. 01. 2.14. 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan. Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan. 12 12 250000 12 250000 12 250000 12 250000 12 250000 12 250000 Bagian Prokompin Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat NA 35,0 26770912 35,1 16770912 35,2 16770912 35,3 16770912 35,4 26770912 35,4 16556687 4.01. 02. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang pemkesra 104.66 98,93 26770912 98,94 16770912 98,95 16770912 98,96 16770912 99 26770912 99 16556687 Bagian Tapem
02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan. % kebijakan di bidang tata NA 100 509217 100 600000 100 697500 100 852625 100 1238281 100 1238281 Bagian Tapem https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 106 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 pemerintahan yang dihasilkan *) 4.01. 02. 2.01. 01 Penataan Administrasi Pemerintahan. Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan. 2 7 188102 14 150000 14 187500 14 234375 14 292969 14 292969 Bagian Tapem 4.01. 02. 2.01. 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan. 2 2 99030 2 100000 2 125000 2 156250 2 195313 2 195313 Bagian Tapem 4.01. 02. 2.01. 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. 4 4 222086 3 350000 3 385000 3 462000 3 750000 3 750000 Bagian Tapem 4.01.
02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. % kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dihasilkan NA 100 25831726 100 15617501 100 15465001 100 15241126 100 24769532 100 14555307 Bagian Kesra 4.01. 02. 2.02. 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual. 4 4 25631877 4 15417652 4 15265152 4 15041277 4 24569683 4 14355458 Bagian Kesra 4.01. 02. 2.02. 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial. Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan 2 1 111849 1 111849 1 111849 1 111849 1 111849 1 111849 Bagian Kesra https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 107 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB. 4.01. 02. 2.02. 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat. Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas. 1 1 88000 1 88000 1 88000 1 88000 1 88000 1 88000 Bagian Kesra 4.01.
02.2.03 Fasilitasi dan koordinasi Hukum. Indeks Reformasi Hukum 96.72 96,80 333411 96,83 333411 96,86 333411 96,89 333411 97,00 333411 97,00 333411 Bagian Hukum 4.01. 02. 2.03. 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah. Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun. 766 112181 112181 112181 112181 112181 112181 Bagian Hukum 4.01. 02. 2.03. 02 Fasilitasi Bantuan Hukum. Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum. 3 126470 126470 126470 126470 126470 126470 Bagian Hukum 4.01. 02. 2.03. 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum. Jumlah Produk Hukum dan Informasi Hukum yang didokumentasi. 766 94760 94760 94760 94760 94760 94760 Bagian Hukum 4.01.
02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah. % kebijakan di bidang tata NA 100 96558 100 220000 100 275000 100 343750 100 429688 100 429688 Bagian Tapem https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 108 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 pemerintahan yang dihasilkan *) 4.01. 02. 2.04. 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri. 17 10 74628 10 150000 10 187500 10 234375 10 292969 10 292969 Bagian Tapem 4.01. 02. 2.04. 02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri. 1 1 17500 1 50000 1 62500 1 78125 1 97656 1 97656 Bag Tapem 4.01. 02. 2.04. 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. 2 2 4430 2 20000 2 25000 2 31250 2 39063 2 39063 Bagian Tapem Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang Perekonomian dan Pembangunan Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Perekonomian dam Pembangunan 35,0 1454459 35,1 1454459 35,2 1454459 35,3 1454459 35,4 1454459 35,4 1454459 4.01. 03. Program Perekonomian dan Pembangunan. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang Perekonomian dan pembangunan NA 93,67 1454459 95,33 1454459 97,00 1454459 98,67 1454459 99,33 1454459 99,33 1454459 Bag. Perekonomian
03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian. % kebijakan di bidang perekonomian daerah yang dihasilkan NA 100 308582 100 308582 100 308582 100 308582 100 308582 100 308582 Bagian Perekonomian 4.01. 03. 2.01. 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan 3 3 252069 4 252069 4 252069 4 252069 4 252069 4 252069 Bagian Perekonomian https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 109 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pengelolaan BUMD dan BLUD. 4.01. 03. 2.01. 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. 4 4 40859 4 40859 4 40859 4 40859 4 40859 4 40859 Bagian Perekonomian 4.01. 03. 2.01. 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil. Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil. 1 1 15654 1 15654 1 15654 1 15654 1 15654 1 15654 Bagian Perekonomian 4.01.
03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. % kebijakan di bidang adpemb yang dihasilkan NA 100 285725 100 285725 100 285725 100 285725 100 285725 100 285725 Bagian Adpemb 4.01. 03. 2.02. 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah. 6 6 47222 6 47222 6 47222 6 47222 6 47222 6 47222 Bagian Adpemb 4.01. 03. 2.02. 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. 4 4 180238 4 180238 4 180238 4 180238 4 180238 4 180238 Bagian Adpemb 4.01. 03. 2.02. 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. 4 4 58265 4 58265 4 58265 4 58265 4 58265 4 58265 Bagian Adpemb 4.01.
03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. ITKP 71 81 372074 86 372074 91 372074 96 372074 98 372074 98 372074 Bagian PBJ 4.01. 03. 2.03. 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. 62 20 87709 23 87709 26 87709 30 87709 30 87709 30 87709 Bagian PBJ https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 110 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4.01. 03. 2.03. 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik. Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 4 4 266082 4 266082 4 266082 4 266082 4 266082 4 266082 Bagian PBJ 4.01. 03. 2.03. 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. 20 40 18284 50 18284 50 18284 50 18284 50 18284 50 18284 Bagian PBJ 4.01.
03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam. % kebijakan di bidang perekonomian daerah yang dihasilkan NA 100 488078 100 488078 100 488078 100 488078 100 488078 100 488078 Bagian Perekonomian 4.01. 03. 2.04. 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja. 2 2 467489 2 467489 2 467489 2 467489 2 467489 2 467489 Bagian Perekonomian 4.01. 03. 2.04. 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambang an dan Lingkungan Hidup. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian. 1 1 9093 1 9093 1 9093 1 9093 1 9093 1 9093 Bagian Perekonomian https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 111 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4.01. 03. 2.04. 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan. 2 3 11496 3 11496 3 11496 3 11496 3 11496 3 11496 Bagian Perekonomian https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 112 4.4 Indikator Kinerja Urama dan Indikator Kinerja Kunci Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau pun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Penentuan Kelompok Sasaran kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesifik, sehingga memberikan gambaran yang rinci mengenai kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja dengan indikasi yang baik dan menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya. Adapun dari indikator kinerja TABEL 4.4 Target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah 2025-2029 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nilai 35 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 2 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum Nilai 35 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 3 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nilai 35 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 113 Adapun indikator kinerja Kunci yang akan dicapai melalui Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut: TABEL 4.5 Target Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah 2025-2029 No Indikator RPJMD Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Skor 9.90 10,3 10,4 10,6 10,6 10,9 2 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Nilai 56.34 56,90 57 57,10 57,30 57,5 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 115 Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 ini disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor …. Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) ini juga merupakan kerangka acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang disusun setiap tahunnya. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, berisi program-program dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya indikatif, yang telah disesuaikan dengan Program dan Kegiatan yang ada pada masing – masing Bagian yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan anggaran/dana yang tersedia. Dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan dan peraturan perundang-undangan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renstra Sekretariat Daerah 2025 - 2029 yang akan terwujud dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah 2025 - 2029. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah ini belum sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan demi perbaikan Renstra ini. Dan kami berharap agar Rencana Strategis (Renstra) ini dapat diimplementasikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG HERIYANTO, S.Pd, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19680214 199103 1 014 https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 2 Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa menjadi cita-cita dan harapan setiap warga negara, tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik “Good Governance” yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif yakni dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dengan demikian kepemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, prilaku dan kebijakan yang dibuat baik secara politik, hukum, maupun ekonomi dan di informasikan secara terbuka kepada publik. Mewujudkan ‘”Clean and Good Governance” merupakan tantangan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sehingga keinginan masyarakat terhadap pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menjadi kenyataan. Langkah yang perlu dan harus dikembangkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan legitimasi, sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka itu, cara pengelolaan pemerintah dan pembangunan yang perlu dilakukan adalah membangun perubahan secara bersama-sama baik perubahan sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat. Perwujudan good governance dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pemalang, memerlukan tenaga yang memiliki kompetensi dan profesionalisme serta kinerja yang tinggi. Seluruh pegawai Sekretariat Daerah harus merespon perubahan lingkungan dan perkembangan wilayah yang demikian cepat, mampu menanggapi kebutuhan dan keinginan semua kalangan sehingga bisa memberikan kepuasan layanan pada masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas yang diemban kepadanya. Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah juga memiliki keterkaitan dengan Kementerian dan Lembaga maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meskipun tidak secara langsung yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. a.Peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana sama-sama berkeinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, mengedepankan efisiensi dan efektifitas serta pelayanan prima kepada masyarakat.
2. b.Peningkatan akuntabilitas dan level maturitas Lembaga, upaya perbaikan kualitas layanan harus memiliki indicator yang jelas sehingga dapat dibandingkan kinerjanya dari waktu ke waktu, yang ditunjukkan dalam akuntabilitas kinerja maupun penilaian peringkat level kelembagaan.
3. c.Harmonisasi produk hukum dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana dalam memberikan pelayanan prima, semua instansi tetap berdasarkan pada peraturan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, Rencana Strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategi dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Kemampuan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kabupaten Pemalang ke arah yang diinginkan. Proses penyusunan Rencana Strategis harus mempertimbangkan kebutuhan penggunaan sumber daya untuk menyelesaikan isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Oleh karena itu, Proses penyusunan Rencana Strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh stakeholder yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun external organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan fokus pencapaian kinerja organisasi, menumbuhkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah disusun dan disepakati bersama serta meningkatan akuntabilitas dan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 3 Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:
  1. 1.Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Tahap ini dilakukan dengan:
4. a.Membentuk tim Penyusun Renscana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2025-2029 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 100.3.3.2/37/2025 tanggal 24 Januari 2025 Tentang: Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
5. b.Melaksanakan orientasi mengenai Renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Setda;
6. c.Menyusun tata kala sebagai panduan kerja; dan
7. d.Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Setda.
  1. 2.Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Setda, analisis permasalahan, penelahaan dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.
  2. 3.Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Rancangan Renstra Setda adalah penyempurnaan rancangan awal Renstra Setda yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bupati Pemalang Nomor: 100.3.4.2/1321/Tahun 2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.
  3. 4.Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Setda dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1.2 LANDASAN HUKUM
  4. 1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
  5. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;
  6. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;
  7. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  9. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  10. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,;
  11. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  12. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  13. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 4
  15. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  16. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  17. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
  18. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  19. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
  20. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
  21. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  22. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  23. 20.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  24. 21.Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;
  25. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
  26. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  27. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  28. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  29. 26.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030;
  30. 27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
  31. 28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
  32. 29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;
  33. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
  34. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 5
  35. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045;
  36. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ... Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
  37. 34.Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang; 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. MAKSUD Maksud Penyusunan Rencana Strategis mempunyai maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. 1.3.2. TUJUAN Adapun penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang bertujuan untuk:
8. a.Menjamin keselarasan dengan dokumen RPJMD dengan menjadikan Renstra Sekretariat Daerah acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah ;
9. b.Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala. Tujuan tersebut didokumentasikan dalam suatu dokumen perencanaan yang memuat berbagai konsep perencanaan yang komprehensif dan operasional sesuai dengan kondisi wilayah dan diharapkan dapat menjadi alternatif tindak lanjut pemecahan agenda pembangunan secara bertahap, terencana dan terarah dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 1.4 SISTIMATIKA PENULISAN. Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :
  1. 1.Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Pembentukan Sekretariat Daerah mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, susunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Pemalang 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, susunan Sekretariat Daerah Kabupaten. Adapun kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang diatur melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah. Sedangkan fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
10. a.Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah ;
11. b.Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. c.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
13. d.Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan
14. e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 2.Struktur Organisasi Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari unsur sebagai berikut:
  2. 1.Sekretaris Daerah
  3. 2.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : 2.1 Bagian Tata Pemerintahan 2.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat 2.3 Bagian Hukum
  4. 3.Asisten Ekonomi Pembangunan terdiri dari : 3.1 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 3.2 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, didalamnya membawahi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 8
  5. 4.Asisten Administrasi Umum terdiri dari : 4.1 Bagian Organisasi 4.2 Bagian Perencanaan dan Keuangan, didalamnya membawahi:
15. b.Sub Bagian Keuangan 4.1 Bagian Umum, di dalamnya membawahi:
16. a.Subbagian Tata Usaha;
17. b.Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
18. c.Subbagian Protokol.
  1. 5.Kelompok Jabatan Fungsional Struktur organisasi Sekretariat Daerah dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut: UMUM BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SUBBAGIAN PROTOKOL BAGIAN HUKUM BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN KEUANGAN Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Bagan 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 9 2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH 2.2.1 Sumber Daya Manusia Dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah kabupaten Pemalang, maka telah dilaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi maupun workshop baik untuk aparat maupun masyarakat umum. Gambaran pengembangan SDM yang telah dilaksanakan selama tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 2.1 Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2022-2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang No PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DILAKSANAKAN Pelaksanaan 2022 2023 2024 1 BagianUmum 1. Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi SIPD RI 2023
  2. 2.Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi SIPD RI dan Aset Daerah 2023
  3. 3.Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi SIMPEG dan EKIN 2023
  4. 4.Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Penomoran Surat Rahasia.
  5. 1.Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi SIPD RI 2024
  6. 2.Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi SIPD RI dan Aset Daerah 2024
  7. 3.Bimbingan Teknis Implementasi Aplikai SRIKANDI 2 Bagian Prokompim 1. Bimbingan Teknis Keprotokolan dan MC Tingkat Kabupaten Pemalang
  8. 1.Bimbingan Teknis Digitalisasi Layanan Kepegawaian
  9. 2.Professional English Training
  10. 3.Bimbingan Teknis Penggunaan
  11. 1.Bimbingan Teknis Foto Jurnalistik
  12. 2.Bimbingan Teknis Implementasi Keprotokolan Indonesia pada Penyelenggaraan Acara di Daerah
  13. 3.Bimbingan Teknis Aplikasi Srikandi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 10 No PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DILAKSANAKAN Pelaksanaan 2022 2023 2024 Aplikasi Ki Dalang
  14. 4.Bimbingan Teknis Etika & Keprotokolan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 3 Bagian Organisasi 1. Bimbingan Teknis Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2024
  15. 2.Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
  16. 3.Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP Tahun 2024 4 Bagian Perekonomian dan SDA
  17. 1.Bintek Pengelolaan BUMD Air Minum
  18. 2.Bintek TOT Insan Perintis Keuangan OJK Tahun 2024
  19. 3.Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemda dan BUMD Air Minum dengan Tema Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan Evaluasi BUMD Air Minum dalam Penetapan Tarif PCR sesuai Permendagri 21 Tahun 2020 5 Bagian Admnistrasi Pembangunan
  20. 1.Bimbingan Teknis Penyusunan dan Implementasi Analisis Standar Belanja Fisik
  21. 1.Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 11 No PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DILAKSANAKAN Pelaksanaan 2022 2023 2024 dan Non fisik sesuai dengan SIPD/SIPD-RI
  22. 2.Bimbingan Teknis Sosialisasi dan Pengisian Data Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Pemalang dan Tematik Tahun 2024
  23. 2.Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  24. 3.Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP Tahun 2024
  25. 4.Bimbingan Teknis Pengelolaan Satu Data e-walidata dan informasi geospasial 6 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bimbingan Teknis Pengadaan Langsung Melalui Aplikasi BLANGKON JATENG Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Lelang Jasa Parkir Bimbingan Teknis Implementasi E- Katalog Versi 6.0 7 Bagian Tata Pemerintahan
  26. 1.Pembinaan Kelurahan
  27. 2.Bimbingan Teknis mengenai Pemetaan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Kerja Sama Daerah
  28. 3.Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Nama Rupa Bumi
  29. 4.Bimbingan Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sesuai Permendagri 59 Tahun 2021
  30. 1.Bimbingan Teknis Entry Data LKPJ ATA 2022
  31. 2.Bimbingan Penyusunan LPPD Kab. Pemalang Tahun 2023
  32. 1.Pembekalan Teknis dan Administrasi Tim Sekretariat Desk Pilkada Tahun 2024
  33. 2.Bimbingan Teknis Entry Data LKPJ ATA 2023
  34. 3.Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi bagi Surveyor Konfiemasi dan Verifikasi Hasil EPPD Tahun 2024 8 Bagian Kesejahteraan Rakyat 9 Bagian Hukum 1. Bimbingan Teknis Pengembangan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 12 No PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DILAKSANAKAN Pelaksanaan 2022 2023 2024 Kompetensi Analis Hukum: Teknik Evaluasi Peraturan Perundang- undangan
  35. 2.Bimbingan Teknis Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2024
  36. 3.FGD knowledge sharing Dokumentasi Hukum Adat
  37. 4.Training of trainer Partisipasi Publik Rancangan Peraturan Kepatuhan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Pelaksanaan Hukum.
  38. 5.Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Rincian pegawai berdasarkan eselon jabatan dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tabel di bawah ini : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 13 Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 NO Uraian Eselon Staf Fungsional Jumlah Jumlah Total I II III IV L P L P L P L P L P L P L P 1 Sekretaris Daerah 1 1 0 1 2 Staf Ahli 2 2 0 2 3 Asisten 3 3 0 3 4 Bagian Tata Pemerintahan 1 2 2 4 3 6 9 5 Bagian Hukum 1 2 1 6 3 9 4 13 6 Bagian Perkonomian dan SDA 1 4 1 2 2 6 8 7 Bagian Administrasi Pembangunan 1 4 4 1 1 6 5 11 8 Bagian Kesra 1 3 2 1 1 5 3 8 9 Bagian Organisasi 1 1 5 1 6 7 10 Bagian PBJ 1 5 7 8 5 14 12 26 11 Bagian Prokompim 1 3 1 1 1 5 2 7 12 Bagian Umum 1 1 1 42 13 44 14 58 Jumlah 0 0 6 0 7 1 2 3 61 36 19 18 95 58 153 Adapun jenjang pendidikan yang dimiiki ASN Sekretariat Daerah dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 No Uraian S3 S2 S1/D4 D3 SLTA SMP SD Jumlah Jumlah TotalL P L P L P L P L P L P L P L P 1 Sekretaris Daerah 1 1 0 1 2 Staf Ahli 2 2 0 2 3 Asisten 1 2 3 0 3 4 Bagian Tata Pemerintahan 1 1 6 1 3 6 9 5 Bagian Hukum 1 1 7 3 1 9 4 13 6 Bagian Perkonomian dan SDA 2 1 4 1 2 6 8 7 Bagian Administrasi Pembangunan 0 0 2 1 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 6 5 11 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 14 8 Bagian Kesra 1 1 2 1 3 2 5 9 Bagian Organisasi 1 2 1 5 2 7 9 10 Bagian PBJ 3 1 10 11 1 14 12 26 11 Bagian Prokompim 1 2 4 0 7 7 12 Bagian Umum 1 2 8 7 1 29 4 4 2 44 14 58 Jumlah 1 0 17 10 30 42 0 6 35 5 4 0 2 0 89 63 152 Dari segi pendidikan, yang memiliki pendidikan S3 sebanyak 1 (satu) orang, S2 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, S1 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, D3 sebanyak 6 (enam) orang, SLTA sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, SLTP sebanyak 4 (empat) orang dan SD sebanyak 2 (dua) orang. Dengan demikian ASN pada Sekretariat Daerah paling banyak memiliki pendidikan S1, namun demikian masih diperlukan optimalissasi penempatan pegawai sehingga dapat memenuhi prinsip meritokrasi atau personil yang tepat pada tempat yang tepat, sehingga akan bisa memudahkan dalam pencapaian kinerja Perangkat daerah. 2.2.2 Sarana dan Prasarana Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, pada tahun 2024 dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :
19. a.Bagian Tata Pemerintahan Tabel 2.4 SARANA DAN PRASARANA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN TAHUN 2024 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi 1 Bagian Tata Pemerintahan Alat-alat Angkutan 15 - Station Wagon 1 Baik - Sepeda Motor 14 Baik Alat Bengkel dan Alat Ukur 1 - Global Positioning System 1 Baik Alat Kantor dan Rumah Tangga - Lemari Besi 1 Baik - Filling Besi/Metal 12 Baik - Band Kas 1 Baik - Lemari Kaca 5 Baik - Alat Penghancur Kertas 1 Baik - Overhead Projektor 1 Baik - Lemari Kayu 1 Baik - Meja Rapat 1 Baik - Kursi Tamu 1 Baik - AC Unit 2 Baik - AC Split 5 Baik - Televisi 3 Baik - Wireless 1 Baik - Camera Video 1 Baik - Alat Pemadam Portable 2 Baik - P.C Unit 2 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 15 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi - Lap Top 6 Baik - Note Book 3 Baik - Hard Disk 2 Baik - Scanner 1 Baik - Printer 10 Baik - Meja Kerja Pegawai Non Struktural 10 Baik - Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 4 Baik Alat Studio dan Alat Komunikasi 3 Baik - Proyektor + Attachment 1 Baik - Handy Talky 2 Baik
20. b.Bagian Hukum. Tabel 2.5 SARANA DAN PRASARANA BAGIAN HUKUM TAHUN 2024 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi 1 Bagian Hukum Alat-alat Angkutan 8 Baik - Station Wagon 2 Baik - Sepeda Motor 6 Baik Alat Kantor dan Rumah Tangga - Lemari Besi 2 Baik - Mesin Ketik Manual Standard 1 Baik - Rak Besi/Metal 2 Baik - Filling Besi/Metal 3 Baik - Band Kas 1 Baik - Kardek Besi/ Metal 1 Baik - Lemari Sorok 1 Baik - Lemari Kaca 1 Baik - Alat Penghancur Kertas 2 Baik - Papan Nama Instansi 1 Baik - White Board 1 Baik - Overhead Projektor 1 Baik - Sun Box Speaker 1 Baik - Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 1 Baik - Meja Kayu/Rotan 2 Baik - Meja Rapat 2 Baik - Meja Tulis 2 Baik - Meja Tambahan 1 Baik - Meja Komputer 2 Baik - Kursi Rapat 2 Baik - Kursi Tamu 1 Baik - Kursi Biasa 4 Baik - Kursi lipat 1 Baik - Jam Elektronik 1 Baik - Jam Mekanis 1 Baik - AC Unit 6 Baik - AC Split 1 Baik - Kipas Angin 1 Baik - Exhause Fan 2 Baik - Televisi 1 Baik - Sound System 1 Baik - Camera Video 1 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 16 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi - Alat Rumah Tangga Lain-lain 1 Baik - Personal Komputer Lain-lain 1 Baik - P.C Unit 18 Baik - Lap Top 8 Baik - Note Book 2 Baik - CPU 2 Baik - Printer 14 Baik - Scanner 2 Baik - Printer 3 Baik - Scanner 2 Baik - Router 2 Baik - Hub 1 Baik - Peralatan Jaringan Lain-lain 1 Baik - Kursi Kerja Pejabat Eselon III 3 Baik - Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 3 Baik - Lemari Buku untuk Perpustakaan 4 Baik - Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 3 Baik - Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 3 Baik - Buffet Kayu 1 Baik - Buffet Kaca 1 Baik Alat Studio dan Alat Komunikasi - Camera + Attachment 1 Baik - Proyektor + Attachment 2 Baik - Unintemuptible Power Supply (UPS) 2 Baik - Audio Cassete Recorder 1 Baik - Microphone Table stand 2 Baik - Camera Electronic 4 Baik - Intermediate Telephone/ Key Telephone 1 Baik - Pesawat Telepon 1 Baik - Video Tape Recorder Portable - Layar Film - Facsimile 1 1 1 Baik Baik Baik
21. c.Bagian Kesra Tabel 2.6 SARANA DAN PRASARANA BAGIAN KESRA TAHUN 2024 NO NAMA BARANG JUMLAH KONDISI 1 Bagian Kesejahteraan Rakyat Alat-alat Angkutan 5 - Station Wagon 1 Baik - Sepeda Motor 4 Baik Alat Kantor dan Rumah Tangga - Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 Baik - Filling Besi/Metal 4 Baik - Band Kas 1 Baik - Lemari Kayu 3 Baik - Kursi Putar 2 Baik - Meja Biro 1 Baik - AC Unit 3 Baik - Handy Cam 1 Baik - Personal Komputer Lain-lain 2 Baik - P.C Unit 2 Baik - Lap Top 6 Baik - Personal Komputer Lain-lain 2 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 17 NO NAMA BARANG JUMLAH KONDISI - Printer 3 Baik - Monitor 1 Baik - Printer 7 Baik - Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik - Meja Kerja Pegawai Non Struktural 14 Baik - Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 1 Baik Alat Studio dan Alat Komunikasi 5 - Camera + Attachment 1 Baik - Proyektor + Attachment 1 Baik - Unintemuptible Power Supply (UPS) 3 Baik
22. d.Bagian Administrasi Pembangunan Tabel 2.7 SARANA DAN PRASARANA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2024 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi 1 Bagian Administrasi Pembangunan - Transportable Electric Generating Set 1 Baik - Station Wagon 1 Baik - Sepeda Motor 9 Baik - Peralatan Las Listrik 3 Baik - Water Pas 2 Baik - ALat Ukur Universal Lain-lain 2 Baik - ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) 5 Baik - Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 Baik - Lemari Besi 5 Baik - Filling Besi/Metal 8 Baik - Band Kas 1 Baik - Alat Penghancur Kertas 1 Baik - Mesin Absensi 2 Baik - Zice 1 Baik - Meja Rapat 1 Baik - Kursi Tamu 1 Baik - Kursi Putar 1 Baik - Meja Biro 2 Baik - AC Unit 5 Baik - Dispenser 1 Baik - Handy Cam 1 Baik - P.C Unit 2 Baik - Lap Top 2 Baik - Note Book 10 Baik - Personal Komputer Lain-lain 3 Baik - Hard Disk 1 Baik - Printer 2 Baik - Monitor 1 Baik - Printer 4 Baik - Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik - Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 Baik - Meja Kerja Pegawai Non Struktural 12 Baik - Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik - Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III 1 Baik - Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 18 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi - Camera Electronic 2 Baik - Film Projector 1 Baik - Camera Vertikal 1 Baik
23. e.Bagian Perekonomian dan SDA Tabel 2.8 SARANA DAN PRASARANA BAGIAN PEREKONOMIAN Dan SDA TAHUN 2024 NO NAMA BARANG JUMLAH KONDISI 1 Bagian Perekonomian dan SDA Alat-alat Angkutan - Station Wagon 1 Baik - Sepeda Motor 9 Baik Alat Kantor dan Rumah Tangga - Filling Besi/Metal 10 Baik - Band Kas 1 Baik - Lemari kayu 2 Baik - Alat Penghancur Kertas 1 Baik - Meja Rapat 1 Baik - Meja Tulis 1 Baik - Meja Komputer 2 Baik - AC Unit 8 Baik - Televisi 2 Baik - Wireless 1 Baik - Handy Cam 1 Baik - Lap Top 14 Baik - Personal Komputer Lain-lain 2 Baik - Printer 5 Baik - Printer 6 Baik - Scanner 1 Baik Alat Studio dan Alat Komunikasi - Proyektor + Attachment 3 Baik - Camera Film 5 Baik - Handy Talky 1 Baik - Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain 1 Baik
24. f.Bagian Umum Tabel 2.9 SARANA DAN PRASARANA BAGIAN UMUM TAHUN 2024 NO NAMA BARANG JUMLAH - Portable Generating Set 2 Baik - Stationary Generating Set 1 Baik - Portable Water Pump 1 Baik - Sumersible Pump 4 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 19 NO NAMA BARANG JUMLAH - Sedan 2 Baik - Station Wagon 27 Baik - Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) 2 Baik - Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 3 Baik - Sepeda Motor 56 Baik - Sepeda 7 Baik - Mesin Kompresor 1 Baik - Mesin Gergaji 1 Baik - Scanner 3 Baik - Air Conditioning Unit 13 Baik Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.360 - Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 3 Baik - Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 Baik - Mesin Ketik Elektronik 1 Baik - Mesin Penghitung Uang 1 Baik - Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio 1 Baik - Lemari Besi 4 Baik - Rak Besi/Metal 8 Baik - Rak Kayu 2 Baik - Filling Besi/Metal 21 Baik - Band Kas 2 Baik - Lemari Kaca 3 Baik - Lemari kayu 7 Baik - Alat Penghancur Kertas 7 Baik - White Board 19 Baik - Mesin Absensi 4 Baik - Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 4 Baik - Papan Struktur 6 Baik - Lemari Kayu 23 Baik - Meja Kayu/Rotan 1 Baik - Kursi Besi/Metal 3 Baik - Kursi Kayu/Rotan/Bambu 13 Baik - Tempat Tidur Kayu (lengkap) 19 Baik - Meja Rapat 26 Baik - Meja Tulis 43 Baik - Meja Makan 16 Baik - Meja Podium 2 Baik - Meja Reseption 1 Baik - Meja Tambahan 12 Baik - Meja Bundar 2 Baik - Kursi Rapat 260 Baik - Kursi Tamu 17 Baik - Kursi Putar 8 Baik - Kursi Biasa 19 Baik - Kursi Lipat 10 Baik - Meja Komputer 10 Baik - Kasur 19 Baik - Meja Piket 3 Baik - Tikar 1 Baik - Meja Biro 12 Baik - Sofa 17 Baik - Lemari Pakaian 22 Baik - MOUBILER LAINNYA 9 Baik - MOUBILER LAINNYA 1 Baik - Jam Mekanis 2 Baik - Mesin Penghisap Debu 2 Baik - Mesin Potong Rumput 1 Baik - Mesin Cuci 6 Baik - Alat Pembersih Lain-lain 4 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 20 NO NAMA BARANG JUMLAH - Lemari Es 12 Baik - AC Sentral 1 Baik - AC Unit 57 Baik - AC Split 45 Baik - Kipas Angin 18 Baik - Exhause Fan 8 Baik - Alat Pendingin Lain-lain 2 Baik - Kompor Gas 12 Baik - Alat Dapur Lainnya 3 Baik - Oven Listrik 3 Baik - Kitchen Set 31 Baik - Alat Dapur Lain-lain 1 Baik - Kitchen Set 26 Baik - Tempat Sampah 20 Baik - Alat Pemanas 2 Baik - Televisi 45 Baik - Cassette Recorder 1 Baik - Amplifiler 4 Baik - Equalizer 2 Baik - Loudspeaker 21 Baik - Sound System 2 Baik - Karaoke 2 Baik - Mic Conference 12 Baik - Unit Power Supply 6 Baik - Stabilisator 1 Baik - Camera Video 1 Baik - Camera Film 12 Baik - Tustel 2 Baik - Aquarium 3 Baik - Kaca Hias 2 Baik - Dispenser 27 Baik - Gucci 2 Baik - Handy Cam 2 Baik - Alat Rumah Tangga Lain-lain 36 Baik - Alat Rumah Tangga Lain-lain 6 Baik - Personal Komputer Lain-lain 3 Baik - P.C Unit 27 Baik - Lap Top 27 Baik - Note Book 10 Baik - Personal Komputer Lain-lain 6 Baik - Hard Disk 4 Baik - Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain 1 Baik - Printer 40 Baik - Scanner 1 Baik - Monitor 7 Baik - Printer 12 Baik - Scanner 1 Baik - Peralatan Personal Komputer Lain-lain 5 Baik - Server 1 Baik - Hub 1 Baik - Modem 3 Baik - Peralatan Jaringan Lain-lain 1 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 21 NO NAMA BARANG JUMLAH - Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walokota 1 Baik - Meja Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikota 1 Baik - Meja Kerja Pejabat Eselon II 2 Baik - Meja Kerja Pejabat Eselon III 2 Baik - Meja Kerja Pegawai Non Struktural 15 Baik - Meja Kerja Pejabat Lain-lain 5 Baik - Meja Tamu Ruangan Biasa 2 Baik - Meja Rapat Pejabat Lain-lain 1 Baik - Kursi Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikot 1 Baik - Kursi Kerja Pejabat Eselon II 14 Baik - Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik - Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 Baik - Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 8 Baik - Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 10 Baik - Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II 2 Baik - Kursi Tamu di Ruangan Menteri/Gubernur/Bupati/Wali 1 Baik - Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 9 Baik - Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain 2 Baik - Lemari Buku untuk Perpustakaan 3 Baik - Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 11 Baik - Buffet Kayu 2 Baik - Camera + Attachment 3 Baik - Proyektor + Attachment 3 Baik - Microphone/Wireless Mic 14 Baik - Unintemuptible Power Supply (UPS) 14 Baik - Enconder/Decoder 2 Baik - Peralatan studio Visual Lain-lain 25 Baik - Camera Electronic 5 Baik - Photo Tustel Polaroid 1 Baik - Loudspeaker 1 Baik - Telephone (PABX) 3 Baik - Pesawat Telephone 27 Baik - Telephone Mobile 2 Baik - Facsimile 5 Baik - Handphone 14 Baik - Alat Komunikasi Lain-lain 2 Baik - Unit Transceiver VHF Portable 5 Baik - Sepeda Statis 1 Baik - Alat Kesehatan Olah Raga Lain-Lain 3 Baik - Blender 1 Baik - Frezeer - Personal Komputer 1 8 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 22
25. g.Bagian Organisasi Tabel 2.10 SARANA DAN PRASARANA BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2024 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi 1 Bagian Organisasi - Station Wagon 1 Baik - Sepeda Motor 6 Baik Mesin Pelubang (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi) 1 Baik Mesin Ketik Manual 1 Baik Lemari Besi/Metal 5 Baik Lemari Kayu 1 Baik Rak Besi 7 Baik Filing Cabinet Besi 1 Baik Brandkas 1 Baik Lemari Kaca 8 Baik Papan Visual/Papan Nama 2 Baik White Board 1 Baik Alat Penghancur Kertas 2 Baik Alat Kantor Lainnya 1 Baik Meja Kerja Kayu 1 Baik Kursi Besi/Metal 1 Baik Kursi Kayu 14 Baik Meja Rapat 1 Baik Meja Telepon 1 Baik Kursi Rapat 1 Baik Kursi Putar 4 Baik Meja Komputer 1 Baik Meubeleur lainnya 2 Baik A.C. Sentral 2 Baik A.C. Window 2 Baik Kipas Angin 1 Baik Televisi 6 Baik Wireless 1 Baik Camera film 3 Baik Kaca Hias 1 Baik Handy Cam 1 Baik Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Baik Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III Baik Uninterruptible Power Supply Baik Camera Electronic Baik Layar Film/Projector Baik alat komunikasi telephone lainnya (dst) Baik Mainframe (Komputer Jaringan) Baik Lap Top Baik Personal Komputer lainnya Baik CPU (Peralatan Mainframe) Baik Hard Disk Baik CPU (Peralatan Personal Komputer) Baik Printer (Peralatan Personal Komputer) Baik Scanner (Peralatan Personal Komputer) Baik Peralatan Personal Komputer lainnya Baik Server Baik Hub Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 23
26. h.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tabel 2.11 SARANA DAN PRASARANA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2024 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi 1 Bagian PBJ - Station Wagon 1 Baik - Sepeda Motor 7 Baik - Rak Besi 2 Baik - Filling Cabinet besi 2 Baik - CCTV 1 Baik - papan visual/papan nama 1 Baik - Alat penghancur kertas 1 1 Baik - mesin antrian 1 Baik - Meja Kerja Kayu 1 Baik - Kursi Besi/Metal 1 Baik - Meja rapat 1 Baik - Meja resepsionis 1 Baik - Kursi rapat 1 Baik - Kursi Tamu 1 Baik - Kursi Lipat 2 Baik - Sofa 1 Baik - AC Window 1 Baik - AC Split 2 Baik - Kipas Angin 1 Baik - Televisi 4 Baik - Camera Video 2 Baik - Tustel 1 Baik - Dispenser 1 Baik - Bracket Standing Peralatan 1 Baik - Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik - Meja Kerja Pegawai Non Struktural 5 Baik - Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 Baik - Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 5 Baik - Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III 1 - Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis 1 Baik - Film Projector 1 Baik - Telephone mobile 2 Baik - PC unit 4 Baik - Laptop 7 Baik - Notebook 3 Baik - Personal Komputer Lainnya 1 Baik - Hardisk 1 Baik - Printer 6 Baik - Scanner 1 Baik - External/Portabel hardisk 2 Baik - Server 3 Baik - Router 1 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 24 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi - Wireles Access Point 1 Baik - Peralatan jaringan Lainnya 1 Baik
27. i.Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tabel 2.12 SARANA DAN PRASARANA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN TAHUN 2024 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi - Station Wagon 1 Baik - Sepeda Motor 7 - Scooter 1 Baik - Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 1 Baik - Lemari Besi 1 Baik - Rak Besi/Metal 1 Baik - Filling Besi/Metal 6 Baik - Lemari Kaca 2 Baik - Lemari kayu 4 Baik - Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 1 Baik - Meja Kayu/Rotan 1 Baik - Zice 1 Baik - Meja Reseption 1 Baik - Kursi Putar 1 Baik - Meja Biro 3 Baik - Sofa 2 Baik - Lemari Es 1 Baik - AC Unit 8 Baik - AC Split 2 Baik - Kipas Angin 1 Baik - Televisi 2 Baik - Loudspeaker 1 Baik - Sound System 1 Baik - Microphone 2 Baik - Step Up/Down 1 Baik - Camera Video 3 Baik - Camera Film 1 Baik - Tustel 5 Baik - Dispenser 2 Baik - Handy Cam 1 Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 25 NO NAMA BARANG JUMLAH Kondisi - Alat Rumah Tangga Lain-lain 4 Baik - P.C Unit 9 Baik - Lap Top 3 Baik - Note Book 2 Baik - Hard Disk 6 Baik - Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain 2 Baik - Printer 3 Baik - Scanner 1 Baik - Monitor 2 Baik - Printer 9 Baik - Camera + Attachment 11 Baik - Audio Amplifier 1 Baik - Compact Disc. Player 2 Baik - Disc. Record Player 5 Baik - Headphone 2 Baik - Microphone/Wireless Mic 2 Baik - Battery Charger 3 Baik - Enconder/Decoder 1 Baik - Audio Cassete Recorder 2 Baik - Digital Audio Tape Recorder 1 Baik - Peralatan studio Visual Lain-lain 1 Baik - Camera Electronic 2 Baik - Video Switcher 1 Baik - Tripod Camera 4 Baik - Lighting Stand Tripod 1 Baik - Film Projector 2 Baik - Camera Film 3 Baik - Lensa Kamera 2 Baik - Mixer PVC 1 Baik - Layar Film 1 Baik - Lighting Head Body 4 Baik - Camera Vertikal 1 Baik - Megaphone 2 Baik - Handy Talky 4 Baik - Handphone 7 Baik - Unit Transceiver Stationary 2 Baik - Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain 1 Baik - Unit Transceiver UHF Portable 1 Baik - Unit Pemancar VHF/FM Stationary 1 Baik Berdasarkan data sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk mendukung pelayanan publik. Namun demikian, seiring dengan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 26 penambahan jumlah pegawai dan jumlah layanan yang diberikan, kindisi tersebut masih belum optimal. Sehingga pada masa mendatang masih memerlukan penambahan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang dimikiki untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 27 2.3. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 2.3.1. Kinerja Fisik Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang selama tahun 2021-2024 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang menurut indikator kinerja pelayanan. Adapun capaian kinerja yang telah dicapai pada periode Tahun 2021-2024 sebagaimana tabel 2.13. dibawah ini: Tabel 2.13 REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 – 2024 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana. √ NA 91,93 92,27 93,13 94,69 95 104,66 103,00% 102,96% 112,38% Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana. √ NA 65,81 68,4 69,13 68,94 77,22 76,98 104,76% 112,89% 111,36% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 28 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Umum yang terlaksana. √ NA 57,87 58,37 58,77 59,85 60,31 60,29 103,42% 103,32% 102,59% Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif √ 9.90 10,3 10,4 10,6 38,69 74,08 50,96 375,63% 712,31% 480,75% Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan √ 56.34 56,9 57 57,1 10,15 11,27 55,5 17,84% 19,77% 97,20% Dokumen perencanaan Setda (RKA, RKAP, DPA, DPPA). 6 6 100% 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 3 3 3 3 100% 100% Jumlah bulan terlaksana nya fasilitasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja bagi ASN. 12 12 100% 2 Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. 174 150 163 132 94% 88% Jumlah bulan terlaksananya fasilitasi penatausahaan 12 12 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 29 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 keuangan perangkat daerah. 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun setda yang tersedia. 5 5 100% 4 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. 1 1 1 1 100% 100% Jumlah Buku laporan semesteran yang tersedia. 5 5 100% 5 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan. 1 1 1 1 100% 100% Jumlah Buku RKBMD yang tercetak. 20 20 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 30 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 6 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. 2 2 2 2 100% 100% Jumlah pakaian dinas yang tersedia. 200 200 100% 7 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan. 4 4 4 4 100% 100% Jumlah Pegawai yang terfasilisitasi urusan kepegawaiannya. 50 50 100% 8 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. 2 2 2 2 100% 100% Jumlah Peserta yang mengikuti workshop guna peningkatan kompetensi pegawai. 30 30 100% Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi guna peningkatan kompetensi pegawai. 50 50 100% 9 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan. 75 112 300 112 400% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 31 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah pegawai yang mengikuti Bintek. 15 15 100% 10 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan. 13 13 13 13 100% 100% Jumlah bulan tersedianya peralatan untuk penerangan bangunan kantor. 12 12 100% 11 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan. 4 4 4 4 100% 100% Jumlah bulan tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. 12 12 100% 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah bulan fasilitasi penyediaan peralatan Rumah Tangga. 12 12 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 32 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 13 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah bulan terfasilitasi nya penyediaan bahan logistik kantor. 12 12 100% 14 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan. 12 12 12 12 100% 100% Jenis Barang Cetakan yang tersedia. 8 8 100% 15 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah Bahan bacaan yang tersedia. 1500 1500 #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan. 9 9 12 12 133% 133% Jumlah bulan terlaksananya pelayanan Fasilitasi kegiatan kunjungan tamu. 12 12 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 33 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah bulan terfasitasinya pelaksanaan Rakor dan Konsultasi didalam dan luar daerah 12 12 100% 18 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan 11 11 100% 19 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan. 0 1 0 1 #DIV/0! 100% Jumlah barang Mebeler yang diadakan. 19 19 100% 20 Jumlah Paket Mebel yang disediakan. 200 24 200 24 100% 100% Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan 24 24 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 34 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 21 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan. 50 25 50 25 100% 100% Jumlah bulan terfasilitasi nya penatausahaan persuratan dinas. 12 12 100% 22 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah bulan tersedianya fasilitasi pemenuhan kebutuhan jasa listrik, telepon, air, internet 12 12 100% 23 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah bulan jasa peralatan kantor yang tersedia. 12 12 100% 24 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan. 12 12 12 12 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 35 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah bulan terfasilitasi nya pemenuhan kebutuhan jasa kantor 12 12 100% 25 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 12 12 100% 100% Jumlah Kendaraan Dinas atau jabatan yang terfasilitasi pemeiharaanya dan perijinannya 6 6 100% 26 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. 6 6 6 6 100% 100% Jumlah Kendaraan dinas yang terfasilitasi peliharaan dan perijinannya 165 165 100% 27 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan 150 153 150 153 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 36 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 dibayarkan pajak dan perizinannya. Jumlah Mebeler yang dipelihara 40 40 100% 28 Jumlah Mebel yang dipelihara. 50 83 50 83 100% 100% Jumlah luasan Gedung kantor yang terpelihara 136 136 100% 29 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi. 10 2 10 2 100% 100% Jumlah bulan terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Perlengkapan kantor 12 12 100% 30 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi. 175 222 175 222 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 37 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah bulan terfasilitasi nya penyediaan Gaji dan tunjangan KDH dan WKDH 12 12 100% 31 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan. 2 2 1 1 50% 50% jumlah bulan terfasilitasi nya penyediaan pakaian dinas KDH/WKDH 300 250 83% 32 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah bulan tersedianya Fasilitasi Perawatan Kesehatan KDH /WKDH 12 12 100% 33 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala 2 2 2 2 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 38 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jumlah bulan tersedianya fasiltasi pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 12 12 100% 34 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah bulan terlaksananya Fasiltasi pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 12 12 100% 35 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan. 12 12 0 0 0% 0% Jumlah bulan tersedianya Fasilitasi pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 12 12 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 39 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 36 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah Dokumen Anjab dan Evajab yang tersusun. 2 2 100% Jumlah Dokumen Kelembagaan yang tersusun 2 2 100% 37 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan. 2 2 2 2 100% 100% Kompetisi Inovasi pelayanan publik tahun 2021 yang terlaksana. 1 1 100% Jumlah dokumen hasil SKM yang tersusun 2 2 100% Jumlah KTP PNS yang dicetak. 1500 1500 100% Dokumen Laporan Pembinaan Pelayanan Publik yang tersusun. 1 1 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 40 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah Dokumen Perbup tentang ketatalaksanaan yang tersusun. 1 1 100% 38 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana. 2 2 2 2 100% 100% Jumlah OPD yang mendapat kan pendampingan pelaksanaan SAKIP. 41 41 100% Jumlah dokumen capaian kinerja triwlan OPD yang tersusun tepat waktu. 32 32 100% Jumlah OPD yang mendapat kan pendampingan pelaksanan RB. 41 41 100% Jumlah dokumen capaian RB triwlanan OPD yang tersusun tepat waktu. 32 32 100% 39 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 2 2 2 2 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 41 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi pelayanan TNDE yang tersusun. 1 1 100% Jumlah Dokumen evaluasi SOP yang tersusun. 1 1 100% Jumlah Dokumen proses bisnis yang tersusun. 1 1 100% 40 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 2 2 2 100% 100% Jumlah dokumen LKjIP Kabupaten yang tersusun tepat waktu. 1 1 100% Jumlah dokumen laporan capaian RB Kabupaten yang tersusun tepat waktu. 1 1 100% 41 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. 1 1 1 1 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 42 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terfasilitasi 350 784 224% 42 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah buku katalog sambutan pimpinan yang tersusun. 40 40 100% Jumlah materi sambutan pimpinan yang tersusun. 350 701 200% 43 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah kegiatan KDH/ WKDH yang terdokumentasi. 350 784 224% Jumlah Katalog Notulensi Rapat KDH 41 41 100% 44 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan. 12 12 12 12 100% 100% Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah. 4 5 125% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 43 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Pemalang. 1 0 0% Jumlah Kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 14 14 100% Jumlah Kelurahan yang diberikan pembinaan dan pengawasan penggunaan dana alokasi kelurahan. 11 11 100% Jumlah Data Monografi Semesteran yang tersusun. 2 2 100% 45 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan. 2 2 2 2 100% 100% Jumlah Nama Rupabumi yang dibakukan. 2 2 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 44 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah Pilar Batas Daerah yang terpelihara. 5 8 160% 46 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan. 2 2 2 2 100% 100% Jumlah dokumen evaluasi SPM yang tersusun. 1 1 100% Jumlah LPPD yang tersusun. 1 1 100% Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun. 1 1 100% 47 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. 3 4 3 4 100% 100% Jumlah Fasilitasi Pelaksana an Kegiatan Keagamaan. 5 7 140% Jumlah terlaksananya pembinaan keagamaan terhadap ASN. 12 12 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 45 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah terlaksananya pembinaan lembaga keagamaan. 6 6 100% Jumlah terlaksananya fasilitasi rakor dan monev keagamaan 4 4 100% Jumlah fasilitasi pemberian bantuan sosial/hibah keagamaan. 2 2 100% 48 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual. 4 4 4 4 100% 100% Terlaksananya rakor dan monev pelaksanaan kebijakan sosial dan sosialisasi/pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan 5 5 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 46 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 49 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB. 2 2 2 2 100% 100% Terlaksananya rakor dan monev penanggulangan kemiskinan 4 4 100% 50 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan 1 1 1 1 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 47 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas. Jumlah Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi. 760 564 74% Jumlah Propemperda yang disusun dalam 1 Tahun (Surat Bupati tentang Propemperda Tahun 2023. 1 1 100% Jumlah Raperda menjadi Perda dalam 1 Tahun . 12 13 108% Jumlah Sosialisasi Rancangan Produk Hukum Daerah. 2 2 100% Jumlah Pra Raperda menjadi Raperda di Eksekutif. 12 9 75% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 48 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi pelayanan E Corr yang tersusun. 1 1 100% 51 Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun. 550 550 565 766 103% 139% Jumlah Desa Sadar Hukum yang diusulkan. 14 0 0% Jumlah Kelompok Kadarkum yang dibentuk/ dibina. 6 6 100% Jumlah Kelompok Peserta Lomba Kadarkum. 14 14 100% Jumlah laporan data peduli HAM yang disusun. 1 1 100% Jumlah laporan pelaksanaan aksi HAM yang disusun. 3 3 100% Jumlah legal opinion dalam satu tahun. 2 0 0% Jumlah pengaduan masyara kat yang tertangani. 12 16 133% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 49 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aksi HAM dan Kabupaten/Kota peduli HAM. 35 35 100% Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyerselesaikan perkara. 3 1 33% Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara bagi masyarakat miskin. 6 0 0% Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan di desa dalam 1 tahun. 4 4 100% 52 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum. 2 2 7 3 350% 150% Jumlah Buku Referensi yang dibeli. 40 40 100% Jumlah buku produk hukum daerah yang dicetak. 4250 4250 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 50 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah kegiatan sosialisasi Produk Hukum Daerah dalam 1 tahun. 14 14 100% Jumlah Produk Hukum Daerah yang dikaji. 5 5 100% Jumlah produk hukum yang dipublikasikan. 20 20 100% Rakor JDIH Tingkat Kabupaten. 2 2 100% Sosialisasi JDIH untuk Desa. 1 1 100% Jumlah Bintek JDIH untuk 14 desa percontohan. 1 1 100% Jumlah produk hukum desa yang diklarifikasi. 100 61 61% Pembinaan produk hukum desa. 14 14 100% 53 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi. 550 550 644 766 117% 139% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 51 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah Naskah Kerja Sama Daerah/ Sinergi yang tersusun. 10 10 100% Jumlah Data Penggalian/ Pemetaan Kerja Sama Daerah. 1 1 100% Jumlah Koordinasi Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan. 2 2 100% 54 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri. 10 10 13 12 130% 120% Jumlah MoU yang tersusun 1 0 0% 55 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri. 1 1 1 1 100% 100% Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah/ Sinergi 2 2 100% 56 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. 2 2 2 2 100% 100% Jumlah koordinasi pemantauan terhadap kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD 14 14 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 52 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 57 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD. 3 3 4 3 133% 100% Jumlah kormonevlap DBHCHT yang terselenggara. 4 4 100% Jumlah Rakor Ekuinda dan kormonevlap Ekuinda yang terselenggara. 6 6 100% Jumlah Rakor TPID dan kormonevlap TPID yang terselenggara. 6 6 100% 58 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. 4 4 4 4 100% 100% Jumlah kormonevlap perkoperasian dan UMKM yang terselenggara 6 6 100% 59 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan 1 1 1 1 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 53 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil. Jumlah dokumen penetapan kinerja dan evaluasi kinerja yang tersusun. 4 4 100% Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun. 2 2 100% 60 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah. 6 6 6 6 100% 100% Jumlah dokumen standar harga yang tersusun. 3 3 100% Jumlah dokumen ASB yang tersusun. 1 1 100% 61 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. 4 4 4 5 100% 125% Jumlah laporan pengendali an pembangunan yang tersusun. 4 4 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 54 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah pekerjaan fisik yang dimonitor. 75 114 152% 62 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. 4 4 5 4 125% 100% Fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tender/seleksi. 50 53 106% 63 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. 55 55 65 62 118% 113% Jumlah Desk Rencana Umum Pengadaan. 2 2 100% Jumlah Penayangan paket pengadaan barang dan jasa lewat LPSE. 200 820 410% Penyediaan layanan Internet Service Provider (ISP) untuk LPSE. 12 12 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 55 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Sewa colocation backup server LPSE. 1 1 100% 64 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 4 4 4 4 100% 100% Penilaian angka kredit untuk pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa. 5 5 100% Peningkatan kualitas teknis sekretariat dan pokja UKPBJ. 20 20 100% Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Desa di setiap Kecamatan. 14 14 100% Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di OPD Kab. Pemalang. 41 41 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 56 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 65 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk penilaian angka kredit. 20 20 20 20 100% 100% Jumlah kormonevlap KP3 dan PPTR yang terselenggara. 12 12 100% Jumlah Asistensi kegiatan DBHCHT. 3 3 100% Jumlah Monev DBHCHT. 40 40 100% Jumlah Rakor DBHCHT. 25 25 100% 66 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja. 2 2 2 2 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 57 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 Jumlah koordinasi, monev, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan dan LH yang terselenggara. 12 12 100% 67 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian. 1 1 1 1 100% 100% Jumlah koordinasi, monev, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan air. 12 12 100% 68 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat 2 2 2 2 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 58 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Ke- Realisasi Renstra PD Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 dan Kawasan Permukiman, Pertanahan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 59 Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat Kinerja IKU Sekretariat Daerah secara umum melebihi target yang telah ditetapkan, baik secara target periodik tahunan maupun target akhir perode Renstra 2021-2026. Capaian sasaran strategis 1 ” Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan Dan Kesra” pada Tahun 2024 sebesar 104,66 atau 110,63 % dari target akhir Renstra sebesar 94,40. Capaian ini didukung oleh pencapaian kinerja pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan sinergi daerah yang sangat baik, penyusunan produk hukum daerah yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuan dengan kebutuhan, harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan lain yang senantiasa terjaga dengan baik, fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan, serta kepuasan publik atas layanan yang diberikan. Capaian sasaran strategis 2 ” Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan” pada tahun 2024 tercapai kinerja sebesar 76,98 sementara target akhir Renstra adalah 72,13. Hal ini terdapat realisasi melebihi target sebesar 106,72. Kinerja ini didukung oleh perbaikan tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik, kinerja pengawasan pelaksanaan pembangunan yang dilihat dari kondisi serapan anggaran yang semaikin baik, kontribusi pertumbuhan setoran deviden ke Kas daerah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Capaian sasaran strategis 3 ” Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Umum” kinerja pada tahun 2024 sebesar 60,29 dari atau 101,17 % dari target akhir Renstra yaitu 59,59. Pencapaian kinerja ini didukung oleh peningkatan kualitas Reformasi Birkrasi yang semaikin baik, kualitas pelayanan publik yang semakin baik, layanan keprotokolan dan dokumentasi yang baik dan memuaskan pengguna layanan, serta kepuasan pelanggan atas layanan umum yang diberikan. Sementara itu kinerja IKK, dimana Sekretariat Daerah melaksanakan dua indikator yaitu Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dan Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan. Capaian Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif pada tahun 2024 sebesar 50,96 atau 467 % dari target akhir Renstra sebesar 10,9. Realisasi yang sangat tinggi disebabkan adanya perbedaan metodologi penghitungan sewaktu penyusunan target dan penghitungan kinerja, dimana ketita penghitungan kinerja diperoleh melalui perhitungan belanja yang dilakukan melalui tender dan penunjukan langsung sementara penghitungan target hanya memperhitungkan belanja melalui tender saja. Namun demikian kinerja ini dikategorikan baik, dan menunjukkan adanya perbaikan kualitas Pengadaan Barang dan Jasa dimana 50% lebih belanja pemerintah sudah menerapkan metode kompetitif dan mengurangi praktik swakelola. Diharapkan dengan adanya pencapaian kinerja ini belanja pemerintah semakin efektif dan bisa mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk indikator IKK yang kedua yaitu Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan, kinerja pada Tahun 2024 sebesar 55,5 atau 96,5 % dari target akhir Renstra sebesar 57,5. Kinerja indikator ini dikategorikan sangat baik dimana 55,5 % belanja selain belanja pegawai sudah dilakukan melalui pengadaan barang baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 60 tender maupun non tender. Kedepan akan terus diupayakan agar semakin besar nilai belanja yang dilakukan melalui metode pengadaan yang efektif dan tepat. Terkait dengan Program Pengarusutamaan Gender, Sekretariat Daerah tidak memiliki anggaran yang secara spesifik yang yang mendanai program tersebut. Namun demikian, seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang telah mendukung pogram tersebut meskipun tidak secara langsung. 2.3.2. Kinerja Anggaran Selanjutnya berkaitan dengan kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, total anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang periode 2021-2025 sebesar Rp. 284.017.100.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp.274.594.694.000,- dan Belanja Modal Rp.9.422.406.000,- Dari Belanja tersebut terealisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 206.091.283.000,- (91,73%) yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 199.631.172.000,- (93,30%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 6.460.611.000,- (90,53%). Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel 2.14. di bawah ini : https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 61 Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2025 dalam ribuan (Rp) Uraian Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi dan anggar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Belanja 47.713.478 67.160.820 59.413.929 51.884.523 57.844.350 42.679.118 60.800.705 55.285.280 47.326.180 0 89% 91% 93% 91% Belanja Operasi 45.302.343 64.419.701 58.850.215 50.957.489 55.064.946 40.366.613 58.130.929 54.729.894 46.403.736 89% 90% 93% 91% Belanja Modal 2.411.135 2.741.119 563.714 927.034 2.779.404 2.312.505 2.669.776 555.386 922.444 96% 97% 99% 100% Program Kesejahteraan Rakyat 2.849.847.400 18.652.559.773 22.029.076.866 15.944.376.006 20,070,911,910 2.774.644.014 16.121.262.505 19.653.689.409 13.545.619.655 97.36 86.43% 89.22% 84,96% Program Perekonomian dan Pembangunan 4.898.640.100 3.199.309.874 3.240.205.243 2.275.253.366 1,454,459,200 1.728.886.579 2.871.756.596 3.174.864.602 2.216.050.998 35.29% 89.76% 97.98% 97,40% Program Penunjang Pemerintahan Daerah 39.964.990.900 45.308.951.353 34.144.648.141 33.664.893.899 36,318,979,478 38.175.588.845 41.007.687.137 32.468.120.033 31.665.649.755 95.52% 90.51% 95,09% 94,06 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 62 Mendasarkan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2021-2024 yang masuk dalam kategori sangat baik, maka sebagai upaya optimalisasi kinerja pada periode 2025-2029 Sekretariat Daerah berupaya meningkatkan kinerja lebih baik dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah adalah melalui mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Tata kelola pemeritahan yang efektif dan efisien akan dicapai melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan daerah. Hal tersebut dapat mendorong kegiatan pemerintah dapat fokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah daerah sangat beragam sehingga untuk lebih meningkatkan fokus kerja evaluasi, maka pemantauan akan dibagi ke dalam evaluasi efektifitas kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, evaluasi efektifitas kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan evaluasi efektifitas kebijakan di bidang Administrasi Umum. Diharapkan melalui evaluasi efektifitas dan efisiensi implementasi kebijakan maka pencapaian program. 2.4. KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Mendasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024, kelompok sasaran dari layanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
  1. 1.Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang, hal ini terkait layanan koordinatf, evaluasi pelaksanaan tugas, penyusunan dan evaluasi kebijakan daerah.
  2. 2.Masyarakat Kabupaten Pemalang, yang mendapatkan layanan berupa pemberian Hibah/Bansos Keagamaan, fasilitasi pelaksanaan hari besar keagamaan, fasilitasi persuratan, fasilitasi keikutsertaan dalam pengadaaan barang dan jasa pemerintah. 2.5. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Sekretariat Daerah tidak bisa terlepas dari hubungan dengan berbagai pihak, baik itu internal seluruh perangkat daerah di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Provinsi, dan juga Pemerintah Pusat. Akibat dari hubungan tersebut maka terdapat faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah. Adanya faktor-faktor tersebut dapat menjadi ancaman maupun peluang dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah identifikasai permasalahan pokok, permasalahan, dan akar permasalahan atas penyelenggaraan layanan Sekretarat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diberikan. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 63 TABEL 2.15 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG Permasalahan Pokok Permasalahan Akar Masalah Belum optimalnya kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Perlunya peningkatan kompetensi SDM penyusun produk hukum daerah • Belum optimalnya fasilitasi penyusunan dan dokumentasi produk hukum daerah serta pemberian fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin. • Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang • Belum optimalnya layanan pemerintah di tingkat kecamatan • Belum optimalnya pelaksanaan kerja sama daerah dan sinergi • Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat Belum optimalnya kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perekonoian dan Pembangunan • Belum optimalnya Proses PBJ • Belum optimalnya efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD • Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah dalam pengendalian inflasi dan distribusi barang pokok • Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 64 Permasalahan Pokok Permasalahan Akar Masalah Belum optimalnya kualitas kebijakan daerah di bidang Administrasi Umum Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Umum • Belum optimalnya pelayanan publik di Kabupaten Pemalang • Masih rendahnya kematangan kelembagaan perangkat daerah • Belum optimalnya pelaporan akuntabilitas daerah Apabila dilihat dari sudut pandang aspek layanan, alur permasalahan yang muncul akan disajikan sebagaimana tabel berikut. TABEL 2.16 PEMETAAN ANALISI LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL Aspek Capaian Saat ini Faktor yang Memengaruhi Permasalahan Perangkat Daerah Internal Eksternal Pelayanan pengadaan barang/ jasa Belum optimalnya hasil peniilaian ITKP Kompetensi SDM PBJ Kompetensi SDM PBJ Belum optimalnya Proses PBJ Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD, SPM) Penyampaian data laporan oleh Perangkat Daerah belum dilaksanakan tepat waktu Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi pelaporan Penyampaian data tidak lengkap Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat Pelayanan PATEN belum berjalan optimal Kompetensi SDM belum optimal Peangkat Daerah belum sepenuhnya melakukan pelimpahan kewenangan kepada Camat Belum optimalnya layanan pemerintah di tingkat kecamatan Fasilitasi kerja sama dan sinergi daerah Pelaksanaan fasilitasi kerjasama bukan berasal dari hasil perencanaan namun hanya Kuantitas dan kompetensi SDM belum optimal Kompetensi SDM terkait identifikasi kebutuhan kerja sama daerah belum optimal Belum optimalnya pelaksanaan kerja sama daerah dan sinergi https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 65 Aspek Capaian Saat ini Faktor yang Memengaruhi Permasalahan Perangkat Daerah Internal Eksternal sekedar memenuhi kebutuhan Pelayanan Publik Masih terdapat aduan atas layanan publik di Kabupaten Pemalang Keterbatasan SDM Kompetensi SDM Kompetensi SDM pelaksana layanan publik belum optimal. SOP dan SPP belum tersusun dengan baik. Masih rendahnya keterlibatan pengguna layanan dalam penyusunan maupun evaluasi standar layanan. Belum optimalnya pelayanan publik di Kabupaten Pemalang Kelembagaan Keterbatasan SDM Kompetensi SDM Masih rendahnya kematangan kelembagaan perangkat daerah Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Skor penilaian SAKIP komponen pelaporan belum optimal Aplikasi pelaporan perlu dilakukan updating Kompetensi SDM Pemanfaatan apikasi pelaporan masih rendah Kualitas pelaporan belum optimal Keandalan data pelaporan masih perlu ditingkatkan Informasi kinerja belum dimanfaatkan secara optimal Belum optimalnya pelaporan akuntabilitas daerah Pengelolaan BUMD dan BLUD Pertumbuhan laba BUMD belum optimal Kompetensi SDM Regulasi yang memengaruhi kinerja BUMD. Belum optimalnya efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 66 Aspek Capaian Saat ini Faktor yang Memengaruhi Permasalahan Perangkat Daerah Internal Eksternal Persaingan usaha dengan bidang usaha sejenis. Permodalan yang belum optimal. Penanggulangan inflasi daerah Angka inflasi masih termasuk tinggi Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam penanggulangan inflasi dan dan distribusi barang pokok Mekanisme harga ditentukan oleh pasar Belum optimalnya kebijakan perekonomian daerah dalam pengendalian inflasi dan distribusi barang pokok Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Keterlambatan penyampaan laporan progess pekerjaan Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah Fasilitasi penyusunan dan dokumentasi produk hukum daerah Belum optimalnya skor IRH Belum optimalnya kompetensi SDM Keterbatasan SDM Penyelesaian produk hukum terkait dengan pembahasan yang dilakukan oleh instansi lain. Belum tersedianya LBH yang menangani bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pemalang. Dinamika regulasi yang ssangat cepat. Belum optimalnya fasilitasi penyusunan dan dokumentasi produk hukum daerah serta pemberian fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Belum meratanya pemberian bantuan hibah/bansos keagamaan dan sosial. Perlunya peningkatan kompetensi SDM dalam perumusan kebijakan Kesra. Keterbatasan jumlah SDM. Keterlambatan penyampaian data permohonan bantuan. Keterlambatan penyampaian Belum optimalnya kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 67 Aspek Capaian Saat ini Faktor yang Memengaruhi Permasalahan Perangkat Daerah Internal Eksternal Persentase penduduk miskin yang masih tinggi. pertanggungjawaban bantuan. Layanan umum dan keprotokolan Skor IKM atas layanan umum dan keprotokolan yang belum optimal Keterbatasan jumlah SDM Standar layanan belum terkomunikasikan dengan baik kepada pengguna layanan. Banyaknya saranan dan prasarana penunjang layanan yang belum terpenuhi. Belum optimalnya pelayanan umum pada Sekretariat Daerah Akuntabiitas Internal Nilai SAKIP belum mencapai 70 Kesadaran penyusunan laporan akuntabilitas belum terbangun secara optimal Belum optimalnya pelaporan akuntablitas internal 2.6. IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS Berdasarkan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Sedangkan fungsi Sekretariat Daerah adalah :
  3. 1.Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
  4. 2.Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
  5. 3.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  6. 4.Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
  7. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemahaman atas kekuatan dan kelemahan internal serta kemampuan membaca peluang dan mengidentifikasi ancaman dari luar, merupakan kunci sukses sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 68 Hal tersebut bisa dituangkan dalam Analisis SWOT. Berikut ini hasil Analisis SWOT untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut : • Kekuatan ( Strenghts ), yaitu situasi dan kondisi internal positif yang memungkinkan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mengambil peran serta di dalam mewujudkan visi dan misi daerah. Komponen kekuatan yang dimiliki antara lain :
28. a.Tugas pokok dan fungsi yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
29. b.Adanya dukungan kebijakan anggaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
30. c.Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan;
31. d.Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai. • Kelemahan ( Weaknesses ) yaitu situasi dan kondisi internal negatif yang dapat menghambat langkah organisasi di dalam mewujudkan visi dan misi daerah. Komponen kelemahan yang ditengarai ada antara lain :
32. a.Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya;
33. b.Perlunya peningkatan kompetensi SDM Aparatur sesuai dengan bidang tugasnya;
34. c.Kurangnya optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah maupun instansi lainnya;
35. d.Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam penyelesaian tugas. • Peluang ( Opporttunities ) yaitu situasi dan kondisi eksternal positif yang mempermudah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang didalam mewujudkan visi dan misi daerah. Komponen peluang yang dapat dijumpai antara lain :
36. a.Implementasi Sistem Merit, pemberian tunjangan kinerja, dan pemberian sanksi yang jelas serta tegas bagi aparatur diharapkan dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja aparatur;
37. b.Adanya kewajiban dan pemberian penghargaan bagi daerah maupun perangkat daerah yang berhasil melakukan inovasi pelayanan publik;
38. c.Adanya kebijakan nasional yang dapat mendorong kinerja Pemerintah Daerah ;
39. d.Stabilitas dan kondusivitas daerah. • Ancaman ( Threats ) yaitu situasi dan kondisi eksternal yang bisa menghambat Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang didalam mewujudkan visi dan misi daerah. Komponen ancaman yang dapat dijumpai antara lain
40. a.Kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah; https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 69
41. b.Perubahan iklim global yang cepat;
42. c.Mekanisme pasar terbuka yang memberikan dampak besar pada perkembangan perekonomian daerah;
43. d.Perkembangan dan penyebaran teknologi dan informasi yang sangat cepat pada tatanan masyarakat modern. Dengan memperhatikan keterkaitan dengan Renstra Instansi Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meskipun tidak terdapat keterkaitan secara langsung terkait sasaran yang hendak dicapai, namun demikian tusi yang diemban memiliki keterkaitan erat terhadap hal tersebut. Keterkaitan ini tidak lepas dari peran dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai koordinator pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan dapat diidentifikasi sebagai berikut:
44. a.Belum optimalnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dimana Perangkat Daerah belum memaksimalkan penggunaan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa, sehingga hal tersebut perlu terus didorong untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa. Selain itu, proses tata kelola PBJ juga memerlukan dukungan kompetensi SDM yang baik, sehingga perlu ditingkatkan keikutsertaannya dalam kegiatan pengembagnan kompetensi SDM PBJ.
45. b.Belum optimalnya pemanfaatan sinergi dan kerja sama untuk mendukung pembangunan daerah, yang pada dasarnya merupakan sebuah hal yang sangat krusial, namun masih ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah, masih terdapat ego sektoral sehingga tidak mengutamakan kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. Diharapkan dengan peran koordinatif yang dijalankan bisa membantu pencapaian tujuan daerah melalui optimalisasi kerja sama dan sinergi.
46. c.Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pemalang, yang salah satunya dapat dilihat belum optimanya proses pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat, dimana harapannya dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan pemerintahan.
47. d.Pelayanan publik yang belum optimal, terutama berkaitan dengan pemenuhan kualitas sarana dan prasarana layanan publik serta penyederhanaan prosedur.
48. e.Belum optimalnya pelaporan akuntabilitas pemerintah daerah yang berdampak Nilai SAKIP masih rendah.
49. f.Belum optimalnya kinerja BUMD, dimana belum seluruh BUMD berkontribusi terhadap setoran laba kepada PAD, sehingga https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 70 kedepannya diharapkan terdapat kebijakan pengelolaan BUMD yang bisa berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD.
50. g.Belum optimalnya kebijakan perekonomian daerah yang salah satunya dilihat dari pengendalian inflasi daerah, dimana kebijakan yang ada belum sepenuhnya bisa mengendalikan laju inflasi yang disebabkan kuatnya pengaruh hukum pasar.
51. h.Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan pembangunan, hal ini menjadi sebuah permasalahan karena kurangnya SDM maupun kompetensi yang dimiliki oleh SDM yang ada. Namun demikian dengan tusi yang jelas, dan komitmen setra dukungan penuh dari pimpinan dalam pelaksanaan tugas diharapkan permasalahan ini dapat teratasi dan kualitas pembangunan daerah bisa meningkat dalam kaitannya mendukung perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik.
52. i.Perlunya peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundangan lainnya serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dengan adanya keterbatasan SDM baik secara kuantitas maupun kompetensinya, cukup menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas layanan dibidang hukum. Namun demikian, dengan adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas, komitmen pimpinan, pemberian tambahan penghasilan yang layak, dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan bisa mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan kualitas layanan dalam perlindungan pelaksanaan kegiatan sehari-hari melalui aspek peraturan perundangan yang terbarukan.
53. j.Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terintegrasi, menjadi tantangan lain dari layanan Sekeretariat Daerah. Dengan tusi utama sebagai koordinator implemantasi dan evaluasi kebijakan, diharapkan bisa menekan kelemahan lemahnya koordinasi antar Perangkat Daerah. Selain itu, dengan mendasarkan pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dimana Sekretaris Daerah berperan sebagai Wakil Ketua TKPKD, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat berperan sebagai Wakil Kepala Sekretariat TKPKD, Sekeretariat Daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui koordinasi yang baik diharapkan bisa tercipta peningkatan kualitas https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 71 layanan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terintegrasi.
54. k.Masih rendahnya kualitas layanan publik yang sesuai dengan prinsip good governance, menjadi sebuah tantangan besar untuk bisa menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat. Namun demikian hal tersebut cukup terganjal dengan budaya dan etos kerja pegawai yang masih rendah maupun adanya anggapan pekerjaan sebagai sebuah rutinitas sehingga tidak melahirkan inovasi dalam pelayanan publik. Tantangan ini diharapkan bisa diatasi dengan pemberian kesejahteraan pegawai yang memadai, peningkatan kompetensi untuk pemahaman tusi maupun bekal dalam pemberial pelayanan, maupun dukungan dari pencantuman tugas pokok dan fungsi yang cukup jelas dan mudah dipahami bagi pengampunya.
55. l.Indeks RB Setda yang masih rendah, tantangan ini masih sama dengan tantangan layanan sebelumnya yaitu terkait kualitas layanan publik, sehingga penyebab dan solusinya tidak jauh berbeda dengan hal tersebut. Sementara itu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tusi dan meningkatkan kinerja antara lain sebagai berkut:
56. a.Pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai yang bisa memacu peningkatan kinerja aparatur; Pemberian tunjangan kinerja sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pegawai, dan salah satu mekanisme pemberian penghargaan kinerja pegawai, diharapkan mampu meningkatkan semangan dan etos kerja pegawai yang pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan kinerja organisasi.
57. b.Adanya kewajiban dan pemberian penghargaan bagi perangkat daerah yang berhasil melakukan inovasi pelayanan publik; Dengan adanya kewajiban melaksanakan inovasi dalam pelayanan sebagaimana tusi yang diemban dan adanya kompetisi inovasi pelayanan publik, diharapkan bisa menjadi cambuk semangat pegawai untuk terus berkarya dan memberikan pelayanan yang terbaik.
58. c.Adanya keinginan kuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
59. d.Stabilitas perekonomian daerah. Dengan adanya stabilitas perekonomian daerah, diharapkan tidak akan memengaruhi kualitas layanan dan kinerja perangkat daerah, karena tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap anggaran yang telah dialokasikan. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 72 Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diatas, dengan menggunakan Analisis SWOT, maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
60. a.Strategi Strenghts Opportunity, yaitu mendayagunakan kekuatan, memanfaatkan peluang.
61. b.Strategi Strenghts Threats, yaitu mendayagunakan kekuatan, hindari ancaman.
62. c.Strategi Weakness Opportunity, yaitu mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang
63. d.Strategi Weakness Threats, yaitu meminimalkan kelemahan, menghindari ancaman. ALI ALE Kekuatan (strenghts/S) Kelemahan (Weakness/W) 1) Tugas pokok dan fungsi yang jelas 2) Dukungan kebijakan anggaran 3) Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan 4) Dukungan sarana dan prasarana yang memadai. 1) Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya 2) Kompetensi SDM masih rendah 3) Belum optimalnya koordinasi antar PD 4) Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasaran. PELUANG (O) S+O W+O 1) Adanya Sistem Merit dalam pengelolaan SDM Aparatur 2) Kewajiban untuk berinovasi dalam pelayanan 3) Adanya kebijakan nasional yang mendukung kinerja daerah. 4) Stabilitas dan kondusivitas daerah. 1) Mendayagunakan SDM untuk meningkatkan kualitas layanan melalui penerapan sistem merit, inovasi layanan, dan pemberian pernghargaan (S1-O1,2) 2) Mengoptimalkan adanya dukungan dan komitmen pimpinan maupun anggaran serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima yang sejalan dengan kebijakan pusat maupun provinsi (S2,3,4-O2) 3) Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang jelas serta adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparatur PNS (S1- O1,2). 1) Meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta mengintensifkan koordinasi antar PD untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (W1, 3-O3) 2) Mengoptimalkan kinerja SDM aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang ada untuk mewujudkan pelayanan prima (W2,3-O2). 3) Meningkatkan kompetensi SDM untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan (W2 – O3) ANCAMAN (T) S+T W+T https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 73 ALI ALE Kekuatan (strenghts/S) Kelemahan (Weakness/W) 1) Kurangnya displin dan budaya kerja yang profesional 2) Kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas 3) Pelayanan dianggap sebagai rutinitas 4) Stabilitas ekonomi global yang kurang menentu. 1) Mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi yang jelas untuk mengatasi kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas 2) Mendayagunakan SDM aparatur dan adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan untuk mengatasi kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah. 1) Meminimalkan kurangnya pemahaman tupoksi dan mengintensifkan koordinasi antar PD untuk dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah. 2) Meningkatkan kinerja SDM aparatur dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana untuk menghindari pelayanan dianggap sebagai suatu rutinitas. Bagan 2.2 Analisis SWOT TABEL 2.17 Keterkaitan KLHS dengan Isu Strategis POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 MEMBANTU BUPATI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH SERTA PELAYANAN ADMINISTRATIF Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Belum optimalnya layanan pemerintah di tingkat kecamatan Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Belum optimalnya pelaksanaan kerja sama daerah dan sinergi Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Belum optimalnya fasilitasi penyusunan dan dokumentasi Belum optimalnya budaya e- Dinamika perubahan regulasi https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 74 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 produk hukum daerah serta pemberian fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin. government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Belum optimalnya kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat. Belum optimalnya distribusi kesejahteraan dengan dukungan kepastian hukum yang adil dan berbasis gender Regulasi terkait pengentasan kemiskinan Regulasi terkait pengentasan kemiskinan Belum optimalnya efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Dinamika Regulasi terkait usaha BUMD Peningkatan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan di Bidang Perekonomian dan pembangunan Belum optimalnya kebijakan perekonomian daerah dalam pengendalian inflasi dan distribusi barang pokok Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Stabilitas perekonomian global Stabilitas perekonomian nasional Stabilitas perekonomian regoinal Belum optimalnya Proses PBJ Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Penggunaan e-katalog untuk kemudahan proses PBJ Belum optimalnya pelayanan publik di Kabupaten Pemalang Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Peningkatan efisiensi dan efektifitas impleentasi kebijakan di bidang Administrasi Umum Belum optimalnya pelaporan akuntabilitas daerah Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Regulasi terkait penilaian akuntabilitas pemerintahan Mengacu pada isu-isu strategis yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pemalang, maka dapat diidentifikasi isu strategis yang harus diselesaikan Sekretariat Daerah sebagai berikut :
64. a.Peningkatan efisiensi dan efektifitas implementasi kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2030 75 Diharapkan dengan adanya hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dapat memberikan andil dalam pencapaian suksesi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
65. b.Peningkatan efisiensi dan efektifitas implementasi kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan. Diharapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dapat mengambil peran dalam mengawal implementasi kebujakan dalam peningkatan pertumbuhan ekonoi daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.
66. c.Peningkatan efisiensi dan efektifitas implementasi kebijakan daerah di bidang Administrasi Umum. Sekretariat Daerah diharpkan dapat melaksanakan fungsi koordinatif dan evaluatif atas kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas administrasi umum atas pelaksanaan tata kelola pemerintahan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 76 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 ( satu ) sampai 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang ada serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor … Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 menyebutkan bahwa dalam menghadapi tantangan keadaan Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun ke depan dan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dalam konstelasi lokal regional maupun nasional, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang terpilih merumuskan visi pembangunan sebagai berikut “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”. Visi ini memiliki pembentuk kata :
  1. 1.Bersih, Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
  2. 2.Cakap, dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
  3. 3.Handal, dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
  4. 4.MULYA: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Guna mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 6 misi sebagai berikut:
67. a.Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 77 udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik
68. b.Misi 2 Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
69. c.Misi 3 Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
70. d.Misi 4 Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi
71. e.Misi 5 Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro
72. f.Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
73. g.Misi 7 Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.
74. h.Misi 8 Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan Misi ini mengandung pengertian Pemerintah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 78 Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal Adapun keterkaitan Visi dengan Misi Kabuaten Pemalang 2025- 2029 dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Frase Bersih dan Handal dalam Visi akan dicapai dengan Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih; Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi dan Misi 7 Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. 2) Frase Cakap dalam Visi akan dicapai dengan Misi 2 Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan; Misi 3 Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah dan Misi 4 Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat 3) Frase MULYA dalam Visi akan dicapai dengan Misi 5 Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera dan Misi 8 Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 menjadi pedoman kerja bagi seluruh PD, DPRD dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. RPJMD juga digunakan untuk memantau kinerja dan perkembangan pembangunan daerah. RPJMD ini akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD). Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administif. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pemalang dalam kurun waktu lima tahun kedepan maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mendukung Frasa Bersih dan Handal yang selanjutnya dicapai melalui tujuan daerah Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel serta sasaran daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 79 Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik. Mendasarkan hal tersebut, Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2025-2029 adalah “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”. Tujuan tersebut akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:
  1. 1.Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
  2. 2.Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
  3. 3.Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum. Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebanyak 4 indikator. Indikator pada masing-masing sasaran adalah pada Tabel 4.1 sebagai berikut: Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
  4. 1.Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
  5. 1.Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  6. 2.Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan
  7. 2.Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan
  8. 3.Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum
  9. 3.Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Administrasi Umum https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 80 Berdasarkan uraian di atas kita dapat melihat penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam kinerja sekretariat daerah Kabupaten Pemalang dalam Cascading visi, misi daerah ke perangkat daerah sebagai berikut: MISI DAERAH VISI DAERAH PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA RESIK HIJAU APIK SILATURAHMI ORGANISATORIS DIGITALISASI IKHLAS TUJUAN PD SASARAN DAERAH TUJUAN DAERAH FRASE VISI BERSIH DAN HANDAL MENINGATKAN REFORMASI BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL IK : IRB Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien, dengan pelayanan publik yang baik Nilai SAKIP Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien IK : IKK Maturitas SPIP IPP IKO https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 81 Bagan 3.1 Cascading Visi dan Misi Daerah, Tujuan dan Sasaran Daerah, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah PROGRAM SASARAN PD TUJUAN PD Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien IK : IKK Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum PROGRAM ADMINISTRASI UMUM https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 83 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 82 TABEL 3.2 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2030 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi memiliki makna rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Dalam penentuan strategi, Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tidak terlepas dari strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik. Sasaran ini memiliki strategi peningkatan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan. NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN K 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien, dengan pelayanan publik yang baik Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien IKK 70.70 70.75 70.80 70.85 70.90 70.95 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang pemkesra 35 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan 35 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Administrasi Umum 35 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 83 Peningkatan maturitas elola pengendalian intern melalui peningkatan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan, penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai, penguatan manajemen resiko, digitalisasi, serta evaluasi berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, instansi pemerintah dapat mencapai tata elola yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga mempercepat keberhasilan reformasi birokrasi . Peningkatan kualitas pelayanan elola dengan mengimplementasikan SOP dan SPP, mewujudkan pelayanan berbasis digital, mudah dan murah. Strategi RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut: Tahun 2026 Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing Sumberdaya manusia. Prioritas pembangunan adalah memperkuat pertanian sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan. Penguatan petani milenial. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan. Peningkatan daya saing SDM baik elola y maupun elola y . Penanganan anak tidak sekolah sebagai upaya mendorong daya saing SDM. Peningkatan perilaku hidup sehat dan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemantapan pengelolaan sampah. Peningkatan tata elola pemerintahan yang mampu menciptakan Good and Clean Government. Tahun 2027 Mengembangkan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, elola y bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM. Memperkuat daya saing ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pembangunan pariwisata, memperkuat industrialisasi bidang pertanian dan perikanan. Peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendorong jiwa kewirausahaan dan penguatan UMKM. Pengembangan infrastruktur dalam pengembangan potensi perekonomian daerah. Penguatan daya saing SDM dalam mendorong daya saing ekonomi. Penguatan elola y hijau dan ekonomi sirkuler. Pengelolaan sampah akibat elola y menjadi prioritas. Tahun 2028 Mempercepat pembangunan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dan modernisasi. Peningkatan kualitas pembangunan perkotaan, penataan wialayah perkotaan, membangun area elola yang mendorong aktivitas masyarakat dan ekonomi masyarakat. Memperkuat hilirisasi dan modernisasi. Meningkatkan pembangunan desa sebagai upaya pemerataan pembangunan. Penguatan digitalisasi pelayanan elola, mendorong Smart Village dalam menata desa. Pengembangan Kawasan perdesaan yang mampu mendorong pengembangan elola unggulan. Penguatan tata elola yang mampu mewujudkan penataan perkotaan dan perdesaan. Meningkatkan daya saing SDM kota dan desa dalam mempercepat pembangunan perkotaan dan perdesaan. Tahun 2029 Mewujudkan daya saing daerah menuju Pemalang Bersih, Cakap, Handal dan Mulya (BERCAHAYA). Pemantapan daya saing daerah baik ekonomi dan SDM, pemantapan kualitas lingkungan menjadikan Pemalang bersih, pemantapan tata elola pemerintahan. Pemantapan harmonisasi pembangunan, sinergitas dan kondusivitas wilayah. Tahun 2030 Terwujudnya pondasi transformasi menuju akselerasi transformasi untuk mencapai Pemalang MULYA. Tahun ini merupakan transisi pada periode I menuju periode II RPJPD. Mendasarkan pada strategi RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029 serta hasil analisis SWOT, maka strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 84 TABEL 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2025-2029 Visi PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA Frasa Visi Bersih dan Handal Misi Organisatoris Tujuan Daerah Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel IK : IRB Sasaran Daerah Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik IK : Nilai SAKIP Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien . Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah
1.Optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan pemerintahan
2.Meningkatkan ketepatan maupun kualitas penyusunan pelaporan- pelaporan pemerintahan daerah
2.Optimalisasi kerjasama maupun sinergi
1.Melakukan integrasi kebutuhan kerjasama daerah dalam dokumen perencanaan perangkat daerah
2.Meningkatkan kualitas pelaksanaan kerjasama maupun sinergi dengan pihak lain https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 85 Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan
3.Peningkatan Penataan dan Kualitas Peraturan Perundangan- undangan
1.Meningkatkan kompetensi SDM penyusun produk hukum daerah
2.Meningkatkan pengkajian dan sinkronisasi produk hukum daerah
3.Optimalisasi Pelayanan bantuan hukum.
4.Meningkatkan kualitas dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah. Meningkatkan efisensi dan efektifitas pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait.
4.Peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan pada upaya peningkataan kesejahteraan rakyat
1.Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan layanan pemerintahan di bidang bina mental.
2.Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan layanan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan layanan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 86 Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan pemerintahan di bidang pengentasan kemiskinan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang perekonomian dan pembangunan Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan perekonomian daerah
1.Melakukan penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dalam pengelolaan BUMD dan BLUD
2.Melakukan penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dalam pengelolaan distribusi barang dan jasa pokok
3.Meningkatkan sinergi dengan instansi terkait guna pengembangan lembaga keuangan mikro Meningkatkan efektifitas pemantauan implementasi kebijakan SDA Meningkatkan efektifitas hasil pelaksanaan koordinasi dan konsultansi implementasi kebijakan pemanfaatan SDA untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.
5.Peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola pengadaan barang dan jasa
1.Meningkatkan kompetensi SDM Pengadaan Barang dan Jasa Optimalisasi pemanfaata e-katalog dalam proses PBJ
6.Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaporan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 87 Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan pengendalian pembangunan pelaksanaan pembangunan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi
1.Peningkatan kualitas pelayanan public Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan kualitas layanan publik.
2.Peningkatan Akuntabitas pelaporan kinerja
1.Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2.Peningkatan kompetensi SDM penyusun pelaporan Akuntabilitas kinerja Mendorong pemanfaatan laporan kinerja untuk perbaikan kinerja. aktivitas pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dilakukan penahapan yang selaras dengan penahapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Adapun penahapan program prioritas pada Sekretariat Daerah diarahkan sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 88 Bagan 3.2 Penahapan pelaksanaan Program Prioritas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tabel 3.4 Penahapan pelaksanaan Program Prioritas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang TAHAP I

(2026)TAHAP I
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, lingkungan hidup, infrastruktur, dan sumberdaya manusia Meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan di bidang pariwisata terintegrasi pertanian, dan pengembangan UMKM Meningkatkan Efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerntah yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan dan perdesaan Meningkatkan Efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerntah yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan dan perdesaan Meningkatkan efisiensi dan efektifikas kebijakan yang mendukung bagi fondasi untuk pelaksanaan RPJPD Periode II • Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, lingkungan hidup, infrastruktur, dan sumberdaya manusia 2026 • Meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan di bidang pariwisata terintegrasi pertanian, dan pengembangan UMKM 2027 • Meningkatkan Efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerntah yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan dan perdesaan 2028 • Meningkatkan efisensi pelaksanaan kebijakan yang mendukung perwujudan visi daerah 2029 • Meningkatkan efisiensi dan efektifikas kebijakan yang mendukung bagi fondasi untuk pelaksanaan RPJPD Periode II 2030 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 89 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program Mendasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan seauai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Program yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, khususnya pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Program-program pembangunan yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 diharapkan mampu memberikan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi utama Sekretariat Daerah sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, Program yang diampu sepenuhnya diarahkan untuk pelaksanaan koordinasi guna pencapaian indikator tujuan maupun sasaran daerah yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahunan. Hal ini memang tidak secara langsung berdaampak terhadap pencapaian indicator, namun secara tidak langsung, pelakanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan, diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Berikut ini adalah program Sekretariat Daerah yang digunakan dalam pencapaian Visi RPJMN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Pemalang pada tahun 2025-2029. Tabel 4.1 Persandingan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Kabupaten Pemalang dan Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Visi RPJMN Visi RPJP Provinsi Visi RPJMD Kabupaten Program Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan Organisatoris: Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. • Program Perekonomian https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 90 Visi RPJMN Visi RPJP Provinsi Visi RPJMD Kabupaten Program judi, dan penyelundupan mengedepankan nilai-nilai Integritas dan mengayomi dan Pembangunan • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 4.2 Kegiatan Kegiatan disusun mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan berfungsi menterjemahkan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program yang berdimensi waktu 5 (lima) tahun. 4.3 Sub Kegiatan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Sub kegiatan merupakan bentuk konkrit aktivitas yang akan menopang kinerja kegiatan, dan menjadi tolok ukur kinerja awal pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, berikut ini adalah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Prioritas Daerah maupun Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah: Tabel 4.2 Sasaran, Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KE T.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkat nya birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien, Terwujudn ya tata kelola pemerintah an yang efektif dan efisien IKK https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 91 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KE T.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) dengan pelayanan publik yang baik Meningkat nya kualitas kebijakan pemerintah an di Bidang Administra si Umum Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Administra si Umum Meningkatny a kualitas penyelenggar aan kebijakan pemerintaha n bidang adm. Umum Nilai SAKIP Setda Skor IKM Pemda Nilai SAKIP Pemda Komponen Pelaporan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatny a akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase meningkat nya akuntabilit as kinerja PD Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Meningkatny a akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase meningkat nya akuntabilit as kinerja PD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semeste ran SKPD. Meningkatnya kualitas layanan umum Setda Persentase Meningkatny a kualitas layanan umum setda Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 92 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KE T.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Persentase Meningkatny a kualitas layanan umum setda Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan. Persentase Meningkatny a kualitas layanan umum setda Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan. Fasilitasi Kunjungan Tamu. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Persentase Meningkatny a kualitas layanan umum setda Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Pengadaan Mebel. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Persentase Meningkatny a kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 93 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KE T.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) layanan umum setda Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Persentase Meningkatny a kualitas layanan umum setda Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pemeliharaan Mebel. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Persentase meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Persentase Meningkatny a kualitas layanan umum setda Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 94 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KE T.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah Indeks Organisasi Penataan Organisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Persentase Meningkatny a kualitas layanan umum setda Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Keprotokolan. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan. Pendokumentasian Tugas Pimpinan. Meningkatny a kualitas kebijakan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang IRH Persentase kebijakan di bidang tata Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 95 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KE T.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pemerintah an yang dihasilkan Persentase fasilitasi kerjasama yang terselesaik an Persentase kebijakan di bidang kesejahtera an rakyat yang dihasilkan meingkatnya kepatuhan dan tertib administrasi tata pemerintahan Persentase terlaksananya kepatuhan dan tertib administrasi tata pemerintahan Administrasi Tata Pemerintahan Penataan Administrasi Pemerintahan. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Meningkatnya kualitas penanganan permasalahan di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, dan kesejahteran masyarakat Persentase kebijakan kesra yang dilaksanakan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi di bidang hukum daerah Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi hukum daerah Fasilitasi dan koordinasi Hukum Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah. Fasilitasi Bantuan Hukum. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 96 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KE T.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum. Meningkatnya peran kerjasama dan sinergi daerah dalam pelaksanaan pembangunanda erah Persentase kerjasama dan sinergi yang ditindaklanjut i Fasilitasi Kerjasama Daerah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. Meningkatny a kualitas kebijakan pemerintahan bidang Perekonomia n dan pembangunan Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Perekonomia n dan Pembangunan Persentase peningkatan kualitas kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan daerah ITKP Persentase kebijakan di bidang perekonomian daerah yang dihasilkan Persentase kebijakan pemanfaatan SDA yang dipantau Persentase kebijakan di bidang adpemb yang dihasilkan Program Perekonomian dan Pembangunan Meningkatnya kualitas penanganan permasalahan di pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, serta Lembaga Ekonomi Mikro Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 97 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KE T.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil. Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan Perentase Meningkatya kualitas pengendalian pembangunan daerah Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. Meningkatnya efisiensi pengadaan barang dan jasa Persentase Meningkatya efisiensi pengelolaan barang dan jasa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Meningkatnya kualitas pemantauan pemanfaatan SDA Persentase kualitas pemantauan pemanfaatan SDA Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambang an dan Lingkungan Hidup. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air. https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 98 Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 dalam ribuan TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Skor IKK 70,67 70,70 64544351 70,75 54544351 70,80 54544351 70,85 53584351 70,90 64544351 70,90 54330126 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Administrasi Umum NA 35,00 36318979 35,10 36318979 35,20 36318979 35,30 35358979 35,40 36318979 35,40 36318979 4.01. 01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang Administrasi Umum 60.29 84,59 36318979 84,85 36318979 85,12 36318979 85,38 35358979 87,50 36318979 87,50 36318979 Bagian Umum Bagian Organisasi Bagian Prokompin 4.01. 01. 2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 27500 83,70 27500 83,73 27500 83,76 5000 87,5 5000 87,5 5000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.01. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 3.00 3 27500 3 27500 3 27500 3 5000 3 5000 3 5000 Bagian Umum https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 99 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4.01. 01. 2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 21958793 83,70 21958793 83,73 21958793 83,76 21909001 87,5 21911293 87,5 21911293 Bagian Umum 4.01. 01. 2.02. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. 1,585 153 21867443 153 21867443 153 21867443 153 21867443 153 21867443 153 21867443 Bagian Umum 4.01. 01. 2.02. 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. 12 12 80150 12 80150 12 80150 12 30358 12 32650 12 32650 Bagian Umum 4.01. 01. 2.02. 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. 1 1 6600 1 6600 1 6600 1 6600 1 6600 1 6600 Bagian Umum 4.01. 01. 2.02. 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan. 1 1 4600 1 4600 1 4600 1 4600 1 4600 1 4600 Bagian Umum 4.01. 01. 2.03. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 5500 83,70 5500 83,73 5500 83,76 5500 87,5 5500 87,5 5500 Bagian Umum 4.01. 01. 2.03. 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. 2 1 5500 1 5500 1 5500 1 5500 1 5500 1 5500 Bagian Umum 4.01. 01. 2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 104158 83,70 104158 83,73 104158 83,76 54158 87,5 104158 87,5 104158 Bagian Umum https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 100 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4.01. 01. 2.05. 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan. 4 1 35000 1 35000 1 35000 1 35000 1 35000 1 35000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.05. 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. 1 1 4625 1 4625 1 4625 1 4625 1 4625 1 4625 Bagian Umum 4.01. 01. 2.05. 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan. 112 50 50000 50 50000 50 50000 50 50 50000 50 50000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.05. 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan. 13 13 14533 13 14533 13 14533 13 14533 13 14533 13 14533 Bagian Umum 4.01.

01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 1529558 83,70 1529558 83,73 1529558 83,76 1529558 87,5 1529558 87,5 1529558 Bagian Umum 4.01. 01. 2.06. 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan. 4 12 85000 12 85000 12 85000 12 85000 12 85000 12 85000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.06. 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan. 12 12 28725 12 28725 12 28725 12 28725 12 28725 12 28725 Bagian Umum 4.01. 01. 2.06. 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan. 12 12 287873 12 287873 12 287873 12 287873 12 287873 12 287873 Bagian Umum 4.01. 01. 2.06. 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan. 12 12 25000 12 25000 12 25000 12 25000 12 25000 12 25000 Bagian Umum https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 101 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4.01. 01. 2.06. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan. 12 12 88500 12 88500 12 88500 12 88500 12 88500 12 88500 Bagian Umum 4.01. 01. 2.06. 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan. 12 12 89460 12 89460 12 89460 12 89460 12 89460 12 89460 Bagian Umum 4.01. 01. 2.06. 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu. 12 12 250000 12 250000 12 250000 12 250000 12 250000 12 250000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.06. 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 12 12 675000 12 675000 12 675000 12 675000 12 675000 12 675000 Bagian Umum 4.01.
01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 600000 83,70 320000 83,73 320000 83,76 130000 87,5 320000 87,5 320000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.07. 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan. 1 1 350000 2 70000 2 70000 2 2 70000 2 70000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.07. 05 Pengadaan Mebel. Jumlah Paket Mebel yang disediakan. 24 15 100000 15 100000 15 100000 15 100000 15 100000 15 100000 Bagian Umum 4.01.01. 2.07. 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan. 25 15 150000 15 150000 15 150000 15 30000 15 150000 15 150000 Bagian Umum 4.01.
01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 3670355 83,70 3670355 83,73 3670355 83,76 3670355 87,5 3670355 87,5 3670355 Bagian Umum https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 102 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4.01. 01. 2.08. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 12 12 22250 12 22250 12 22250 12 22250 12 22250 12 22250 Bagian Umum 4.01. 01. 2.08. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan. 12 12 1110000 12 1110000 12 1110000 12 1110000 12 1110000 12 1110000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.08. 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan. 12 12 200000 12 200000 12 200000 12 200000 12 200000 12 200000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.08. 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 130 2338105 130 2338105 130 2338105 130 2338105 130 2338105 130 2338105 Bagian Umum 4.01.
01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 1820430 83,70 2034138 83,73 2034138 83,76 1326430 87,5 2034138 87,5 2034138 Bagian Umum 4.01. 01. 2.09. 01 Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. 6 8 228600 8 228600 8 228600 8 228600 8 228600 8 228600 Bagian Umum 4.01. 01. 2.09. 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. 153 150 404550 150 618258 150 618258 150 404550 150 618258 150 618258 Bagian Umum https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 103 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4.01. 01. 2.09. 05 Pemeliharaan Mebel. Jumlah Mebel yang dipelihara. 83 75 85000 75 85000 75 85000 75 85000 75 85000 75 85000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.09. 09 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi. 2 7 994000 7 994000 7 994000 7 500000 7 994000 7 994000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.09. 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi. 222 147 108280 147 108280 147 108280 147 108280 147 108280 147 108280 Bagian Umum 4.01.
01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 1228978 83,70 1228978 83,73 1228978 83,76 1228978 87,5 1228978 87,5 1228978 Bagian Umum 4.01. 01. 2.11. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan. 12 2 978978 2 978978 2 978978 2 978978 2 978978 2 978978 Bagian Umum 4.01. 01. 2.11. 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan. 12 12 200000 12 200000 12 200000 12 200000 12 200000 12 200000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.11. 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2 4 50000 4 50000 4 50000 4 50000 4 50000 4 50000 Bagian Umum https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 104 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4.01.
01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 4250000 83,70 4250000 83,73 4250000 83,76 4250000 87,5 4250000 87,5 4250000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.12. 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah. Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan. 12 12 2000000 12 2000000 12 2000000 12 2000000 12 2000000 12 2000000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.12. 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah. Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan. - 12 1500000 12 1500000 12 1500000 12 1500000 12 1500000 12 1500000 Bagian Umum 4.01. 01. 2.12. 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah. Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan. 12 12 750000 12 750000 12 750000 12 750000 12 750000 12 750000 Bagian Umum 4.01.
01.2.13 Penataan Organisasi Rata-rata IKM Pemda 85.09 85,5 573708 86,0 640000 86,5 640000 87,0 700000 87,5 710000 87,5 710000 Bagian Organisasi 4.01. 01. 2.13. 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan. Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan. 2 4 250000 4 250000 4 250000 4 300000 4 300000 4 300000 Bagian Organisasi 4.01. 01. 2.13. 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana. 2 6 116956 6 150000 6 150000 6 160000 6 160000 6 160000 Bagian Organisasi 4.01. 01. 2.13. 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 2 2 70000 2 70000 2 70000 2 70000 2 70000 2 70000 Bagian Organisasi 4.01. 01. 2.13. 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan 2 2 46753 3 80000 3 80000 3 80000 3 90000 3 90000 Bagian Organisasi https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 105 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Publik dan Tata Laksana 4.01. 01. 2.13. 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. 1 2 90000 2 90000 2 90000 2 90000 2 90000 2 90000 Bagian Organisasi 4.01.
01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Rata-rata IKM Setda 83,64 83,67 550000 83,70 550000 83,73 550000 83,76 550000 83,8 550000 83,8 550000 Bagian Prokompin 4.01. 01. 2.14. 01 Fasilitasi Keprotokolan. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan. 12 12 200000 12 200000 12 200000 12 200000 12 200000 12 200000 Bagian Prokompin 4.01. 01. 2.14. 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan. 12 12 100000 12 100000 12 100000 12 100000 12 100000 12 100000 Bagian Prokompin 4.01. 01. 2.14. 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan. Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan. 12 12 250000 12 250000 12 250000 12 250000 12 250000 12 250000 Bagian Prokompin Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat NA 35,0 26770912 35,1 16770912 35,2 16770912 35,3 16770912 35,4 26770912 35,4 16556687 4.01. 02. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang pemkesra 104.66 98,93 26770912 98,94 16770912 98,95 16770912 98,96 16770912 99 26770912 99 16556687 Bagian Tapem
02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan. % kebijakan di bidang tata NA 100 509217 100 600000 100 697500 100 852625 100 1238281 100 1238281 Bagian Tapem https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 106 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 pemerintahan yang dihasilkan *) 4.01. 02. 2.01. 01 Penataan Administrasi Pemerintahan. Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan. 2 7 188102 14 150000 14 187500 14 234375 14 292969 14 292969 Bagian Tapem 4.01. 02. 2.01. 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan. 2 2 99030 2 100000 2 125000 2 156250 2 195313 2 195313 Bagian Tapem 4.01. 02. 2.01. 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. 4 4 222086 3 350000 3 385000 3 462000 3 750000 3 750000 Bagian Tapem 4.01.
02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. % kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dihasilkan NA 100 25831726 100 15617501 100 15465001 100 15241126 100 24769532 100 14555307 Bagian Kesra 4.01. 02. 2.02. 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual. 4 4 25631877 4 15417652 4 15265152 4 15041277 4 24569683 4 14355458 Bagian Kesra 4.01. 02. 2.02. 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial. Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan 2 1 111849 1 111849 1 111849 1 111849 1 111849 1 111849 Bagian Kesra https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 107 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB. 4.01. 02. 2.02. 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat. Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas. 1 1 88000 1 88000 1 88000 1 88000 1 88000 1 88000 Bagian Kesra 4.01.
02.2.03 Fasilitasi dan koordinasi Hukum. Indeks Reformasi Hukum 96.72 96,80 333411 96,83 333411 96,86 333411 96,89 333411 97,00 333411 97,00 333411 Bagian Hukum 4.01. 02. 2.03. 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah. Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun. 766 112181 112181 112181 112181 112181 112181 Bagian Hukum 4.01. 02. 2.03. 02 Fasilitasi Bantuan Hukum. Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum. 3 126470 126470 126470 126470 126470 126470 Bagian Hukum 4.01. 02. 2.03. 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum. Jumlah Produk Hukum dan Informasi Hukum yang didokumentasi. 766 94760 94760 94760 94760 94760 94760 Bagian Hukum 4.01.
02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah. % kebijakan di bidang tata NA 100 96558 100 220000 100 275000 100 343750 100 429688 100 429688 Bagian Tapem https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 108 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 pemerintahan yang dihasilkan *) 4.01. 02. 2.04. 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri. 17 10 74628 10 150000 10 187500 10 234375 10 292969 10 292969 Bagian Tapem 4.01. 02. 2.04. 02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri. 1 1 17500 1 50000 1 62500 1 78125 1 97656 1 97656 Bag Tapem 4.01. 02. 2.04. 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. 2 2 4430 2 20000 2 25000 2 31250 2 39063 2 39063 Bagian Tapem Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang Perekonomian dan Pembangunan Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Perekonomian dam Pembangunan 35,0 1454459 35,1 1454459 35,2 1454459 35,3 1454459 35,4 1454459 35,4 1454459 4.01. 03. Program Perekonomian dan Pembangunan. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang Perekonomian dan pembangunan NA 93,67 1454459 95,33 1454459 97,00 1454459 98,67 1454459 99,33 1454459 99,33 1454459 Bag. Perekonomian
03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian. % kebijakan di bidang perekonomian daerah yang dihasilkan NA 100 308582 100 308582 100 308582 100 308582 100 308582 100 308582 Bagian Perekonomian 4.01. 03. 2.01. 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan 3 3 252069 4 252069 4 252069 4 252069 4 252069 4 252069 Bagian Perekonomian https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 109 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pengelolaan BUMD dan BLUD. 4.01. 03. 2.01. 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. 4 4 40859 4 40859 4 40859 4 40859 4 40859 4 40859 Bagian Perekonomian 4.01. 03. 2.01. 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil. Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil. 1 1 15654 1 15654 1 15654 1 15654 1 15654 1 15654 Bagian Perekonomian 4.01.
03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. % kebijakan di bidang adpemb yang dihasilkan NA 100 285725 100 285725 100 285725 100 285725 100 285725 100 285725 Bagian Adpemb 4.01. 03. 2.02. 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah. 6 6 47222 6 47222 6 47222 6 47222 6 47222 6 47222 Bagian Adpemb 4.01. 03. 2.02. 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. 4 4 180238 4 180238 4 180238 4 180238 4 180238 4 180238 Bagian Adpemb 4.01. 03. 2.02. 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. 4 4 58265 4 58265 4 58265 4 58265 4 58265 4 58265 Bagian Adpemb 4.01.
03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. ITKP 71 81 372074 86 372074 91 372074 96 372074 98 372074 98 372074 Bagian PBJ 4.01. 03. 2.03. 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. 62 20 87709 23 87709 26 87709 30 87709 30 87709 30 87709 Bagian PBJ https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 110 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4.01. 03. 2.03. 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik. Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 4 4 266082 4 266082 4 266082 4 266082 4 266082 4 266082 Bagian PBJ 4.01. 03. 2.03. 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. 20 40 18284 50 18284 50 18284 50 18284 50 18284 50 18284 Bagian PBJ 4.01.
03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam. % kebijakan di bidang perekonomian daerah yang dihasilkan NA 100 488078 100 488078 100 488078 100 488078 100 488078 100 488078 Bagian Perekonomian 4.01. 03. 2.04. 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja. 2 2 467489 2 467489 2 467489 2 467489 2 467489 2 467489 Bagian Perekonomian 4.01. 03. 2.04. 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambang an dan Lingkungan Hidup. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian. 1 1 9093 1 9093 1 9093 1 9093 1 9093 1 9093 Bagian Perekonomian https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 111 TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal tahun perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4.01. 03. 2.04. 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan. 2 3 11496 3 11496 3 11496 3 11496 3 11496 3 11496 Bagian Perekonomian https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 112 4.4 Indikator Kinerja Urama dan Indikator Kinerja Kunci Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau pun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Penentuan Kelompok Sasaran kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesifik, sehingga memberikan gambaran yang rinci mengenai kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja dengan indikasi yang baik dan menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya. Adapun dari indikator kinerja TABEL 4.4 Target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah 2025-2029 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nilai 35 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 2 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum Nilai 35 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 3 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nilai 35 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 https://jdih.pemalangkab.go.id ADPEMBRenstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025--2029 113 Adapun indikator kinerja Kunci yang akan dicapai melalui Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut: TABEL 4.5 Target Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah 2025-2029 No Indikator RPJMD Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Skor 9.90 10,3 10,4 10,6 10,6 10,9 2 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Nilai 56.34 56,90 57 57,10 57,30 57,5 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 115 Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 ini disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor …. Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) ini juga merupakan kerangka acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang disusun setiap tahunnya. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, berisi program-program dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya indikatif, yang telah disesuaikan dengan Program dan Kegiatan yang ada pada masing – masing Bagian yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan anggaran/dana yang tersedia. Dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan dan peraturan perundang-undangan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renstra Sekretariat Daerah 2025 - 2029 yang akan terwujud dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah 2025 - 2029. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah ini belum sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan demi perbaikan Renstra ini. Dan kami berharap agar Rencana Strategis (Renstra) ini dapat diimplementasikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG HERIYANTO, S.Pd, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19680214 199103 1 014 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-1 Inspektorat Kabupaten Pemalang sebagai salah satu perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Kabupaten Pemalang. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam C. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-

2029.Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan dan sasaran Daerah dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Pemalang, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Pemalang harus mendukung tujuan dan sasaran Daerah sehingga visi dan misi Daerah dapat tercapai. Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah) https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-3 Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Kabupaten Pemalang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-4
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-5 Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
19.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-6
28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29.Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2023;
30.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor X Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor ...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ....);
36.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
37.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang.
38.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Pemalang. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-7 penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan birokrasi yang akuntabel. Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah:
1.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Urusan Pemerintahan Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
2.Menjadi acuan kerja resmi bagi Inspektorat Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
3.Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang. 1.4 Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut : LAMPIRAN https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 II-1 Berdasarkan kedua peraturan diatas, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan fungsi sebagai berikut :
1.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4.penyusunan laporan hasil pengawasan;
5.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7.pelaksanaan administrasi Inspektorat;
8.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.2 Struktur Organisasi Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang, digambarkan dalam bagan struktur dibawah ini : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 II-2 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pemalang Sumber : Perbup Pemalang No.3 Tahun 2023 Berikut uraian tugas jabatan struktural Inspektorat Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang :
1.Inspektur Inspektur mempunyai tugas mernimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.
2.Sekretariat Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Tugas Sekretariat adalah melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kedalam semua unsur di lingkungan Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretariat melaksanakan fungsi :

a.pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dana anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
b.pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
c.pelaksanaan pengelolaan keuangan;
d.pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU II INSPEKTUR PEMBANTU I INSPEKTUR PEMBANTU III INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASUBAG PROGRAM KEUANGAN DAN UMUM KASUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 II-3 Sekretariat Inspektorat terdiri atas:
a.Subbagian Program, Keuangan dan Umum Subbagian Program, Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program, keuangan dan umum.
b.Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan.
1. 3.Inspektorat Pembantu Inspektorat Kabupaten Pemalang memiliki 4 (empat) jabatan Inspektur Pembantu. Dalam melaksanakan tugasnya, lnspektorat Pembantu menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
b.perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c.pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
d.pengawasan keuangan dan rinerja perangkat daerah;
e.pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
f.penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
g.kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan/atau dengan Aparat Penegak Hukum (APH);
h.pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
i.penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun tugas masing-masing Inspektorat Pembantu dapat dijabarkan dalam penjelasan berikut :
a.Inspektorat Pembantu I, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban kinerja umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 II-4 pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta kecamatan.
b.Inspektorat Pembantu II, rnempunyai tugas rnelaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan pembinaan keuangan, dan dan penyelenggaraan urusan pernerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan kinerja ruang, perumahar lingkungan hidup, rakyat perhubungan, dan kawasan permukiman, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perizinan, perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan perindustrian, serta kecamatan.
c.Inspektorat Pembantu III, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan, keuangan dan aset, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, layanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta kecamatan.
d.Inspektorat Pembantu Khusus, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. 2.2 Sumber Daya Inspektorat Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Pemalang didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut (data per Mei 2025) : Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah L P SMA 3 1 4 D3 11 12 23 S1 26 24 50 S2 5 1 6 Total 45 38 83 Sumber : Subbag PKU Inspektorat Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 II-5 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Pemalang Berdasarkan Golongan Golongan Jenis Kelamin Jumlah L P IV/b 6 - 6 IV/a 2 2 4 III/d 7 5 12 III/c 3 3 6 III/b 3 5 8 III/a 11 12 23 II/d 4 - 4 II/c 7 12 19 II/b - - - II/a 1 - 1 Total 44 39 83 Sumber : Subbag PKU Inspektorat Pemalang Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Pemalang Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon Jabatan Jumlah II III IV JF Auditor JF PPUPD JF Perencana JF Prakom JFU 1 4 2 51 14 1 1 9 83 Sumber : Subbag PKU Inspektorat Pemalang Tabel 2.4 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD Inspektorat Kabupaten Pemalang No. Jenjang Auditor/PPUPD Jenis Kelamin Jumlah L P 1 Auditor Madya 1 - 1 2 Auditor Muda 3 2 5 3 Auditor Pertama 8 14 22 51 4 Auditor Penyelia 2 - 2 5 Auditor Terampil 9 12 21 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 II-6 No. Jenjang Auditor/PPUPD Jenis Kelamin Jumlah L P 6 PPUPD Madya 3 1 4 7 PPUPD Muda 2 1 3 14 8 PPUPD Pertama 4 3 7 Jumlah 32 33 65 Sumber : Subbag PKU Inspektorat Pemalang 2.3 Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah meliputi sarana prasarana yang masih layak digunakan, sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini: Tabel 2.4 Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Pemalang Sarpras/Peralatan Kondisi 2025 Jumlah Baik/Rusak Bangunan gedung kantor 22.291 M2 Baik Electric Generating Set 180 KVA Baik Portable Water Pump 2 unit Baik Roda 4 9 unit Baik Roda 2 25 unit Baik Perkakas bengkel/service 2 unit Baik Alat ukur universal lainnya (dst) 10 unit Baik Alat ukur universal lainnya (dst) 1 unit Rusak Mesin Ketik Manual Standard 2 unit Baik Alat Penghancur Kertas 5 unit Baik Alat Pemotong Kertas 1 unit Baik LCD 2 unit Baik Kamera 1 unit Baik Laptop/Notebook 18 unit Baik Tablet/PC 1 unit Baik P C 12 unit Baik P C 1 unit Rusak Printer 25 unit Baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 II-7 Sarpras/Peralatan Kondisi 2025 Jumlah Baik/Rusak Scanner 6 unit Baik Televisi 10 unit Baik Televisi 1 unit Rusak Lemari Besi/Metal 1 unit Baik Lemari Kayu 11 unit Baik Rak Besi 15 unit Baik Rak Kayu 4 unit Baik Filing Cabinet 28 unit Baik Lemari Kaca 15 unit Baik CCTV 8 titik Baik White Board 8 unit Baik Flip Chart 7 unit Baik Focusing Screen/Layar LCD Projector 1 unit Baik Papan Tulis 1 unit Baik Meja rapat 40 unit Baik Meja kerja 66 unit Baik Meja eselon unit Baik Kursi rapat 110 unit Baik Kursi kerja 130 unit Baik Kursi tamu 2 unit Baik Kursi eselon 13 unit Baik Kulkas 2 unit Baik AC 25 unit Baik AC 5 unit Baik Telepon 3 unit Baik Kamera 1 unit Baik Server + jaringan 3 unit Baik Sumber : Subbag PKU Inspektorat Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 II-8 2.4 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah Bahwa dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah terdapat target indikator yang harus dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang. Pencapaian target tersebut akan menggambarkan secara kualitatif bagaimana pelayanan telah dilaksanakan secara maksimal. Target indikator Inspektorat Kabupaten Pemalang dari Tujuan, Sasaran hingga Program serta ketercapaiannya pada 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.5. Sementara Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dari 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam Tabel 2.6. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 II-9 Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2024 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%) 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 I TUJUAN Maturitas SPIP - - - 3,038 3,0385 3,039 3,095 3,04 2,07 2,43 2,94 100% 68% 80% 97% II SASARAN Kapabilitas APIP - - - 3 3 3 3 3 2 2 3 100% 67% 67% 100% IKM - - - 78 79 80 81 80,60 80,1 80 82,20 103% 101% 100% 101% III PROGRAM Program Penyelenggaraan Pengawasan Cakupan penyelenggaraan pengawasan - - - 82 83 85 90 71 83 100 83,02 87% 100% 118% 92% Program Perumusaan Kebijakaan, Pendampingan dan Asistensi Cakupan pendampingan dan asistensi - - - 75 80 85 90 84 86 100 86,11 112% 108% 118% 96% Penjabaran analisis dari tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2024 di atas diuraikan sebagai berikut :
1. 1.Capaian Maturitas SPIP pada tahun 2021 telah sesuai dengan target sebesar 100%. Namun demikian, pada tahun 2022 ditemukan adanya penyimpangan penyimpangan praktek birokrasi di lingkungan kabupaten Pemalang, yang berdampak pada merosotnya level SPIP sampai ke tahun 2023. Di tahun 2024, kondisi pemulihan sudah mulai nampak, meskipun realisasinya masih belum dapat mencapai target yang ditetapkan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 II-10
2. 2.Demikian pula yang terjadi pada capaian Kapabilitas APIP. Adanya penyimpangan praktek birokrasi kabupaten Pemalang pada tahun 2022 berdampak pada penurunan level Kapabilitas APIP, dimana pada tahun 2021 capaiannya telah sesuai dengan target. Di tahun 2024, kondisi pemulihan sudah mulai nampak, capaian level Kapabilitas APIP telah sesuai dengan target di level 3.
3. 3.Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021-2023 terlihat stabil di angka 80. Faktor pendanaan dan sumber daya manusia sangat mempengaruhi kinerja pelayanan Inspektorat. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan anggaran signifikan dibandingkan tahun 2023, yang berdampak pada pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang penyelesaian pekerjaan menjadi lebih maksimal dan meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat. Kondisi tersebut dapat mendongkrak capaian IKM di tahun 2024 menjadi lebih tinggi diangka 82,20.
4. 4.Capaian indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusaan Kebijakaan, Pendampingan dan Asistensi pada rentang tahun 2021 – 2024 terbilang fluktuatif. Minimnya jumlah SDM yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Pemalang tidak sebanding dengan banyaknya penugasan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi capaian indikator program. Penggunaan skala prioritas menjadi alternatif solusi penyelesaian penugasan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 II-11 Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2024 Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke - Rata-rata Pertumbuhan 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Pendapatan - - - - - - - - - - - - - - Belanja 10.862.132.000 12.303.706.000 13.340.434.000 15.167.463.000 10.638.498.319 12.013.598.043 12.511.619.788 14.041.666.290 97,94% 97,64% 93,79% 92,58% 12% 10% Pembiayaan - - - - - - - - - - - - - - Dari Tabel 2.6 di atas terlihat bahwa alokasi anggaran yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam rentang waktu 2021-2024 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun peningkatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Adanya kebijakan penguatan APIP daerah yang didukung dengan terbitnya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, BPKP dan KPK tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah di tahun 2024 berdampak pada peningkatan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp 15.167.463.000 untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional pengawasan. Namun demikian, peningkatan anggaran di tahun 2024 tersebut masih belum sepenuhnya mengakomodir kebijakan penguatan APIP daerah dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 yang mengatur ketentuan alokasi anggaran pengawasan paling sedikit 0,50% atau paling sedikit Rp15 milyar untuk total belanja APBD yang berjumlah lebih dari Rp 2.000.000.000.000,00. Capaian penyerapan anggaran Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam rentang waktu 2021-2024 cenderung fluktuatif. Minimnya jumlah SDM pemeriksa yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Pemalang tidak sebanding dengan banyaknya penugasan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi realisasi anggaran. Rasio realisasi terendah terdapat pada tahun 2024. Selain minimnya jumlah SDM pemeriksa, kebijakan penatausahaan keuangan yang berbasis aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang mulai diterapkan pada tahun 2024 turut menyumbangkan kendala dalam upaya penyerapan anggaran Inspektorat Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 II-12 2.5 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Inspektorat Kabupaten Pemalang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa serta membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan. Pemetaan permasalahan pelayanan Inspektorat Kabupatan Pemalang dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah No. Urusan/Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Data Dukung
5. 1.Implementasi manajemen risiko masih bersifat administratif sehingga belum dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan belum berdampak menurunkan risiko Belum optimalnya pendampingan dan asistensi kepada instansi yang membutuhkan Rendahnya budaya sadar risiko serta kurangnya pemahaman ditingkat OPD berdampak pada belum diterapkannya hasil kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah diberikan oleh APIP, pada proses bisnis OPD, sehingga belum berdampak pada penurunan risiko.
6. 2.Kapabilitas SDM Pengawas masih kurang optimal Ketersediaan anggaran yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh SDM pengawas untuk mengikuti diklat peningkatan kapasitas Banyaknya penugasan mandatory menjadi prioritas untuk diselesaikan dibandingkan mengikuti diklat peningkatan kapasitas
7. 3.Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Pemalang belum optimal Peningkatan pendampingan dan asistensi kepada semua elemen aparatur pemerintah daerah − Belum profesionalnya aparatur pemerintahan daerah, dukungan peraturan perundangan, serta kesadaran hukum masyarakat − Masih terjadi temuan berulang dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
8. 4.Penguatan pencegahan anti korupsi di sektor pendidikan, kesehatan, − Hasil audit kinerja belum dijadikan masukan dan pertimbangan untuk − Kurang optimalnya sinergitas APIP dengan APH dalam penanganan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 II-13 No. Urusan/Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Data Dukung kependudukan, catatan sipil, perijinan dan pemerintahan desa meningkatkan kinerja, mengurangi risiko dan mencapai tujuan − Optimalisasi sosialisasi anti korupsi dan anti gratifikasi disetiap elemen masyarakat pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di instansi-instansi pelayanan publik menjadi penyebab belum ada sanksi tegas terhadap pelaku gratifikasi dan pungutan liar − Pengelolaan saluran pengaduan belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal − Adanya pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti 2.6 Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang dirumuskan dalam tabel berikut: Tabel 2.8 Identifikasi Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah Isu Strategis Perangkat Daerah Global Nasional Regional Jumlah SDM APIP menjadi salah satu penyumbang rendahnya capaian Indikator Kapabilitas APIP dan capaian MCP KPK di area Pengawasan - Tren nilai Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) menunjukkan Penguatan kelembagaan APIP dalam pencegahan korupsi dan Peran dan Kinerja SDM Pengawas terhadap upaya pencegahan korupsi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 II-14 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah Isu Strategis Perangkat Daerah Global Nasional Regional penurunan dari tahun 2023 sampai dengan 2024 pembangunan integritas Kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan intern Standar Global Internal Audit 2024 menuntut auditor internal untuk menerapkan teknologi informasi dalam audit intern dan kompetensi yang dibutuhkan dalam penerapan teknologi tersebut APIP membutuhkan dukungan kelembagaan, subtansi, kompetensi, serta regulasi (AAIPI 2024) Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi Penerapan teknologi informasi (misalnya e-audit) dalam pengawasan intern Pemahaman dan komitmen perangkat daerah yang kurang dalam hal menindaklanjuti rekomendasi dan masih terjadinya temuan berulang Perbaikan mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan Tren nilai SPI dan SPIP-T Kabupaten Pemalang meningkat dari tahun 2023 sampai dengan 2024 tetapi masih Kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas dan budaya anti korupsi Peningkatan peran Inspektorat sebagai early warning system dalam https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 II-15 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah Isu Strategis Perangkat Daerah Global Nasional Regional pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/san ksi (Laporan SPI 2024) ditemukan adanya temuan berulang mendeteksi penyimpangan − Anggaran pengawasan belum memenuhi SE Bersama Mendagri+BPKP+KPK tentang Penguatan APIP Daerah dan menjadi salah satu penyumbang rendahnya capaian Indikator Kapabilitas APIP dan capaian MCP KPK di area Pengawasan − Kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan sangat mendesak APIP membutuhkan dukungan kelembagaan, subtansi, kompetensi, serta regulasi (AAIPI 2024) Penguatan kelembagaan APIP dalam pencegahan korupsi dan pembangunan integritas https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 III-1 Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pembinaan dan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan birokrasi yang akuntabel. 3.1.1 Tujuan Inspektorat Kabupaten Pemalang mempunyai 1 (satu) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu “Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel” yang diukur dengan indikator Indeks Integritas Nasional berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan setiap tahun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). 3.1.2 Sasaran Inspektorat Kabupaten Pemalang mempunyai 1 (satu) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu “Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik” yang diukur dengan indikator nilai Kapabilitas APIP yang merupakan hasil evaluasi oleh BPKP terhadap kualitas dari Sistem Pengendalian Intern Organisasi. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai diuraikan dalam tabel berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 III-2 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Pemalang No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Baseline Tahun Target Capaian Kond isi Akhir 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel Indeks Integritas Nasional Indeks 68,34 69,09 69,97 71 72 73 74,20 74,50 74,5 2. Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan publik yang baik Peningkat an Kapabilita s Aparat Pengawas an Intern Pemerinta h (APIP) Level 2 3 3 3 3 3 3 3 3 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 III-3 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Strategi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang sistematis yang dilaksanakan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sedangkan arah kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang periode 2025 - 2029, maka telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Visi : Pemalang Mulya (Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya) Misi ke 6 : Organisatoris Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik
9. 1.Peningkatan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan
10. 2.Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern melalui peningkatan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan, penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai, penguatan manajemen resiko, digitalisasi, serta evaluasi berkelanjutan
11. 1.Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada pencapaian maturitas dan kapasitas APIP serta mitigasi risiko
12. 2.Peningkatan kapasitas pegawai dengan fokus pendidikan dan pelatihan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 III-4 Inspektorat telah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan yang akan terus ditingkatkan, antara lain :
a.Kegiatan Pemberian Keyakinan (Assurance Activities) : Audit (Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit dengan tujuan tertentu), Evaluasi, Reviu dan Pemantauan;
b.Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas : Konsultasi, Sosialisasi dan Asistensi. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, Inspektorat menyusun kebijakan teknis pengawasan berupa dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilakukan setiap tahun yang merujuk pada Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR) dan berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kualitas SDM aparatur pengawas yang ada sudah cukup baik dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penjenjangan auditor. Namun demikian meskipun pada tahun 2025 telah ada penambahan 40 orang tenaga pemeriksa, jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan tenaga pemeriksa sesuai persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebanyak 104 orang, sehingga dimasa yang akan datang masih dibutuhkan 39 orang tenaga pemeriksa. Demikian pula dengan adanya berbagai aturan/regulasi yang baru sehingga sangat perlu dilakukan peningkatan kompetensi/kapasitas melalui pendidikan/pelatihan bidang pengawasan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-1 A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD;
d.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
e.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD;
f.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1. 3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
b.Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
1. 4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
c.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
d.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan;
e.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
f.Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1. 5.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-2
a.Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
b.Sub kegiatan Pengadaan Mebel;
c.Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1. 6.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c.Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan;
d.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
1. 7.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
b.Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
c.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
d.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. B. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1. 1.Kegiatan Pengawasan Internal
a.Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
b.Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
c.Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja;
d.Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan;
e.Sub kegiatan Pengawasan Desa
f.Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal;
g.Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
1. 2.Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
a.Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
b.Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu C. Program Perumusan Kebijakan teknis, Pendampingan dan Asistensi
1. 1.Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
a.Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
1. 2.Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
a.Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
b.Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
c.Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
d.Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-3 Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama periode tahun 2025 – 2029, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Inspektorat Kabupaten Pemalang selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1: https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-4 Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 Tujuan Sasaran Output/ Outcome Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Baseli ne Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab Lokasi 2026 2027 2028 2029 2030 Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Meningkatka n reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel Indeks Integritas Nasional Indeks 69,09 71 - 72 - 73 - 74,20 - 74,50 - INSPEK TORAT KAB. PEMA LANG Meningkatny a kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3 3 3 3 3 3 INSPEK TORAT KAB. PEMA LANG Meningk atnya kualitas penyelen ggaraan pengawas an PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase PKPT Pengawasan yang direalisasi % 90 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah yang terselenggara Laporan 11 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-5 Tujuan Sasaran Output/ Outcome Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Baseli ne Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab Lokasi 2026 2027 2028 2029 2030 Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintahan daerah yang terselenggara Laporan 3 Reviu Laporan Kinerja Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja yang terselenggara Laporan 7 Reviu Laporan Keuangan Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan yang terselenggara Laporan 44 Pengawasan Desa Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang terselenggara Laporan 9 Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah kesepakatan pengawasan internal Laporan 14 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah laporan hasil audit kerugian negara/ daerah dan laporan audit PKKN yang ditangani Laporan 5 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang terselenggara Laporan 2 Meningk atnya kualitas pendampi ngan dan asistensi dalam perumusa n PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
1. 1.Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/ % 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-6 Tujuan Sasaran Output/ Outcome Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Baseli ne Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab Lokasi 2026 2027 2028 2029 2030 Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 kebijakan daerah Pengendalian Korupsi
2. 2.Persentase Asistensi/Pendam pingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah kebijakan teknis pengawasan yang terumuskan Dokume n 3 Pendampingan dan Asistensi Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan Laporan 5 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah laporan pendampingan asistensi dan PMPRB yang dihasilkan Laporan 26 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi Laporan 14 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah laporan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas Laporan 41 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-7 Tujuan Sasaran Output/ Outcome Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Baseli ne Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab Lokasi 2026 2027 2028 2029 2030 Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Meningk atnya kualitas akuntabil itas perangkat daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP OPD skor 65,43 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun Dokume n 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun Dokume n 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokume n 1 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokume n 1 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-8 Tujuan Sasaran Output/ Outcome Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Baseli ne Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab Lokasi 2026 2027 2028 2029 2030 Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun Laporan 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Laporan 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan Bulan 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun Laporan 1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran/ triwulan SKPD yang tersusun Laporan 12 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pendidikan dan pelatihan Orang 17 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bimbingan teknis Orang 74 Administrasi Umum Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-9 Tujuan Sasaran Output/ Outcome Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Baseli ne Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab Lokasi 2026 2027 2028 2029 2030 Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Laporan 12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jenis bahan logistik kantor yang tersedia Laporan 12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis barang cetakan yang tersedia Laporan 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Jenis surat kabar yang tersedia Laporan 12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Laporan 12 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah arsip dinamis SKPD yang tertata Laporan 12 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 4 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 77 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 14 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-10 Tujuan Sasaran Output/ Outcome Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Baseli ne Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab Lokasi 2026 2027 2028 2029 2030 Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan Laporan 12 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jenis 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 12 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara Unit 29 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang terpelihara Unit 41 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara Unit 97 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-11 Tujuan Sasaran Output/ Outcome Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Baseli ne Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab Lokasi 2026 2027 2028 2029 2030 Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Unit 12 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-12 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pemalang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Tabel 4.2 Indikator Kinerja Kunci No Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Baseline Tahun Target Capaian Tahun Ket 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) TUJUAN

1.Indeks Integritas Nasional 68,34 69,09 69,97 71 72 73 74,2 74,5 74,5 SASARAN
1.Level Kapabilitas APIP 2 3 3 3 3 3 3 3 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang 2025-2029 I-13 Pada tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 – 2029 mempunyai 1 (satu) indikator kinerja kunci pada tingkat tujuan dan 1 (satu) indikator kinerja kunci pada tingkat sasaran yang nantinya akan mendukung sasaran pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu pada sasaran ke 2 yaitu “Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik”. Selain Indikator Kinerja kunci (IKK) perangkat daerah, juga ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pemalang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pemalang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 No Indikator Kinerja Utama Baseline Tahun Target Capaian Tahun Ket 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.Maturitas SPIP 2,43 2,94 3,00 3,05 3,15 3,20 3,25 3,30
2.Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3
3.Indeks Kepuasan Masyarakat 80 82,20 82,90 83,25 83,90 84,25 83,90 84,25
4.Nilai SAKIP 64,85 65,49 Pada tabel 4.3 menjelaskan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama. https://jdih.pemalangkab.go.id Inspektorat Kabupaten Pemalang akan melakukan upaya optimal untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Pemalang melalui pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Melalui rumusan Rencana Strategis ini Inspektorat Kabupaten Pemalang telah mempersiapkan diri untuk berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. SDM Inspektorat Kabupaten Pemalang dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar dapat mengemban tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini guna menunjang terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian, semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 6 Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang sebagaimana dikemukakan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berperan aktif dalam mendukung dan mensukseskan tercapainya Visi Kabupaten Pemalang yaitu Pemalang BERCAHAYA yaitu Bersih, Cakap, Handal dan Mulya dengan misi RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas) dan agenda pembangunan daerah sesuai kewenangan dalam pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bersifat strategis bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Pemalang. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pendidikan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan menyelenggarakan pendidikan dasar yaitu: (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (2) Pendidikan Dasar dan (3) Pendidikan Kesetaraan. Sebagai urusan kewenangan dasar pendidikan, maka wajib melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) berdasarkan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang mentargetkan semua indikator tercapai 100% (seratus persen). SPM Pendidikan harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 7 Sedangkan urusan kebudayaan meliputi kewenangan tentang sub urusan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah dan cagar budaya daerah yang sangat penting dalam melestarikan jatidiri masyarakat. Tantangan dalam pembangunan Pendidikan di Kabupaten Pemalang antara lain Belum optimalnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang (tahun 2024) sebesar 68,08 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,88. Indikator komposit bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah masih rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (2024) sebesar 6,56 tahun (setara dengan lulus sekolah dasar/sederajat) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Pemalang sebesar 12,02 tahun, masih lebih rendah (dibandingkan Jawa Tengah sebesar 12,86 tahun). Masalah lainnya adalah belum semua anak usia sekolah (5-6 tahun dan 7-18 tahun) mendapatkan pelayanan Pendidikan formal atau Pendidikan non formal (Pendidikan Kesetaraaan) secara maksimal. Kewajiban memenuhi capaian standar Pendidikan minimal (SPM) Pendidikan juga masih belum optimal. Capaian tahun 2024, pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) belum dapat tercapai 100%. Capaian Angka APS PAUD (sebesar 84,39%), APS SD mencapai 99,07% dan Angka Partisipasi Sekolah SMP mencapai 93,04%. Sedangkan permasalahan pembangunan pendidikan antara lain adalah belum optimalnya pelayanan Pendidikan penduduk usia sekolah (6 – 15 tahun) secara merata, pelaksanaan operasional sekolah dari dana BOS dan alokasi DAK Fisik untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan belum tercukupi, tenaga pendidik PAUD belum sesuai standar, tenaga kependidikan di tingkat Pendidikan Dasar belum memadai. Pandemi Covid-19 tahun memberikan dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Beragam permasalahan pasca Covid 19, baik masalah kesehatan, sosial ekonomi dan ketenagakerjaaan yang mengakibatkan meningkatnya penduduk miskin dan turunnya daya beli masyarakat, sehingga banyak anak usia sekolah tidak dapat bersekolah atau mengalami putus sekolah karena masalah ekonomi. Permasalahan lainnya adalah proses pembelajaran beralih dari tatap muka ke https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 8 Peningkatan manajemen pendidikan, pengelolan keuangan, dana BOS dan dana APBD agar lebih efektif dan efisien, serta pelaporan yang tepat waktu. Kelengkapan data Pendidikan yang valid dan terverifikasi akan memudahkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang melaksanakan kebijakan dan strategi, program dan kegiatan tepat sasaran. Diharapkan pemenuhan SPM Pendidikan dapat tercapai 100% pada akhir perencanaan. Pembangunan Pendidikan dengan mewujudkan seluruh anak wajib Pendidikan menempuh Pendidikan sesuai dengan Program Wajib Belajar menuju 13 tahun, dari jenjang PAUD sampai SMA. Kebijakan ini memerlukan komitmen dan dukungan segenap perangkat daerah, pemangku kepentingan pembangunan pendidikan melalui kerjasama multi sektoral secara berkelanjutan sehingga harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pemalang semakin baik di tahun-tahun mendatang. Pembangunan Pendidikan harus mendapatkan prioritas penting dalam rangka meningkatkan tata kelola pembangunan pendidikan secara baik, menjangkau seluruh anak usia sekolah dan tercapainya target SPM pendidikan secara umum. Sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, berkomitmen untuk memastikan seluruh penduduk, terutama anak usia sekolah, mendapatkan hak atas layanan pendidikan yang bermutu, adil, dan merata. Salah satu acuan utama dalam penyusunan Renstra ini adalah upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pemenuhan SPM Pendidikan. Target capaian SPM di akhir periode Renstra 2029 diharapkan dapat memenuhi 100% layanan dasar pendidikan, termasuk peningkatan rasio peserta didik terhadap guru yang ideal, sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan mutu pembelajaran. Pemenuhan SPM ini bukan hanya sekadar https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 9 Penyusunan Renstra Dinas Pendididikan dan Kebudayaan harus sinergis dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang, arahan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan dari Pusat yaitu berdasarkan telaah Renstra Kementerian/Lembaga serta dokumen perencanaan pembangunan yang terkait. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Tahun 2025–2029 ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah dalam lima tahun ke depan, dengan mengintegrasikan visi-misi kepala daerah, kebijakan nasional, dan prioritas pembangunan berbasis data. Dalam konteks ini, Renstra disusun sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan secara sistematis dan terukur. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan pendididkan dan kebudayaan Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029 memerlukan dukungan dari segenap perangkat daerah dan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Renstra juga memuat evaluasi capaian Renstra sebelumnya, analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal, serta permasalahan strategis yang dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Pemalang. Fokus utama lainnya dalam lima tahun ke depan mencakup penguatan tata kelola pendidikan, transformasi digital sekolah, pendidikan inklusif, peningkatan mutu pendidikan dan sekolah tangguh bencana, serta perluasan kerja sama lintas sektor. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi panduan teknokratis internal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, tetapi juga alat akuntabilitas kepada publik dan pemangku kepentingan pendidikan. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci keberhasilan transformasi pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan layanan dasar dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang 2025-2029, menggunakan landasan hukum sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 10
1.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 11
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 12
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
22.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang;
23.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan;
26.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Kabupaten Pemalang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah ini adalah memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen perilaku https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 13 Adapun tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah :

a.Menjadi acuan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) Perangkat Daerah;
b.Menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2025- 2029);
c.Menjadi tolok ukur dalam evaluasi terhadap kinerja pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
d.Menjabarkan kondisi umum Pendidikan, Pemuda dan Olahraga saat ini, sekaligus memahami visi, misi, arah dan tujuan pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Pemalang;
e.Memudahkan bagi jajaran Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun progam dan kegiatan agar dapat dilaksanakan secara terpadu, terarah dan terukur; 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Raga Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berkut : https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 15
1. 1.Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Fungsi : 1) perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini, pengelolaan pendidikan nonformal / kesetaraan, pengembangan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta pemuda dan olahraga; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini, pengelolaan pendidikan nonformal / kesetaraan, pengembangan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta pemuda dan olahraga; 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini, pengelolaan pendidikan nonformal / kesetaraan, pengembangan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta pemuda dan olahraga; https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 16 4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Uraian Tugas : 1) menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 2) merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). 3) merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 4) mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga 5) mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Pemuda dan Olahraga. 6) mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan unsur SPIP. 7) mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 8) merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Pemuda dan Olahraga. 9) mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, pemuda dan olahraga. 10) merumuskan laporan di bidang pendidikan Pemuda dan Olahraga. https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 17 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. 2.Sekretaris Fungsi : 1) penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dindikpora; 2) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dindikpora; 3) penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dindikpora; 4) penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dindikpora; 5) penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi; 6) penyiapan pengelolaan barang milik/ kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dindikpora; 7) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dindikpora; dan 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Uraian Tugas : 1) merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan. 2) mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 3) menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan. 4) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/ jasa. 5) menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian. https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 18 6) menyelenggarakan kegiatan bidang bina program yang meliputi penyusunan usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pengelolaan administrasi di bidang bina program, pengelolaan data urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga, penyusunan konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya. 7) mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik. 8) menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pemuda dan olahraga sesuai dengan unsur SPIP. 9) menyusun konsep inovasi kesekretariatan. 10) mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang- bidang. 11) mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan. 12) mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pemuda dan olahraga. 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. 3.Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar Fungsi: 1) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sekolah dasar dan 2) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Uraian Tugas: 1) mengoordinasikan peyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 19 2) menyusun rancangan kebijakan Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar. 3) merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar. 4) menyelenggarakan program dan kegiatan pengelolaan Pendidikan sekolah dasar dan pengendalian perizinan Pendidikan; 5) menyusun konsep inovasi Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar. 6) mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar. 7) mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar. 8) menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar. 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. 4.Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Fungsi; 1) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama; 2) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Uraian Tugas: 1) mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah. 2) menyusun rancangan kebijakan Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3) merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama; https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 20 4) menyelenggarakan program dan kegiatan pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama 5) menyusun konsep inovasi Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 6) mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 7) mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 8) menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 5. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan Fungsi: 1) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan; dan; 2) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya Uraian Tugas: 1) mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan. 2) menyusun rancangan kebijakan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan. 3) merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan. 4) menyelenggarakan program dan kegiatan pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan non formal/kesetaraan; 5) menyusun konsep inovasi Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan. https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 21 6) mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan. 7) mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan. 8) menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan. 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 6. Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fungsi: 1) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang pengembangan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan; dan 2) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Uraian Tugas: 1) mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2) menyusun rancangan kebijakan Bidang Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3) merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan; 4) menyelenggarakan program Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 5) menyusun konsep inovasi pada Bidang Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6) mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7) mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 22 8) menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. 7.Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Fungsi: 1) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang pemuda dan olahraga; dan 2) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Uraian Tugas: 1) mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pemuda dan olahraga; 2) menyusun rancangan kebijakan Bidang Pemuda Dan Olahraga; 3) merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga; 4) menyelenggarakan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yang meliputi kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota; Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; 5) menyelenggarakan program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang meliputi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi; Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; Pembinaan dan https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 23 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. 6) menyelenggarakan program pengembangan kapasitas kepramukaan yang meliputi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan. 7) menyusun konsep inovasi pada Bidang Pemuda Dan Olahraga; 8) mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemuda Dan Olahraga; 9) mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pemuda Dan Olahraga; 10) menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemuda Dan Olahraga; 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 24 Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Fungsional UPTD SEKRETARIS Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Keuangan https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 25 2.2.1 Sumber Daya Manusia Keadaan Personil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut : 1) Personil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten :
a.Kepala Dinas (eselon II b) = 1 orang
b.Sekretaris Dinas (eselon III a) = 1 orang
c.Kepala Bidang (eselon III b) = 5 orang
d.Ka. Sub Bag /Kasi (eselon IV a) = 13 orang
e.Pengawas SLTP = orang
f.Staf Administrasi = 54 orang Jumlah = 69 orang 2) Personil Koordinator Wilayah Kecamatan (KWK) :
a.Kepala KWK (eselon IV a) = 14 orang
b.Pengawas TK/SD (Jab. Fungsional) = 16 orang
c.Staf Administrasi KWK = 41 orang Jumlah = 71 orang 3) Personil sekolah :
a.PAUD : - Kepala PAUD = 678 orang - Guru PAUD = 1.691 orang - Tenaga Kependidikan PAUD = 125 orang Jumlah = 2.494 orang
b.Sekolah Dasar : - Kepala SD = 584 orang - Guru SD = 4.917 orang - Tenaga Kependidikan SD = 638 orang Jumlah = 6.139 orang https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 26
c.SMP : - Kepala SMP = 100 orang - Guru SMP = 2.386 orang - Tenaga Kependidikan SMP = 581 orang Jumlah = 3067 orang
d.Tenaga Wiyata Bhakti : - Tenaga Kontrak Dindikbud Kab. Pemalang = 64 orang - Wiyata Bhakti UPPK = 53 orang Jumlah = 117 orang 2.2.2 Sarana Prasarana Sarana dan prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaKabupaten Pemalang, dikemukakan sebagai berikut : No Nama Kantor Jumlah (unit) Alamat Luas m2 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1 Jl. Merbabu No. 2 Pemalang 2.152 2 KWK Ulujami 1 Jl. Raya Ulujami 261 3 KWK Comal 1 Jl. Gatot Subroto No. 2 Comal 395 4 KWK Bodeh 1 Ds. Kebandaran Bodeh 590 5 KWK Ampelgading 1 Jl. Raya Ampelgading 700 6 KWK Petarukan 1 Jl. Raya Petarukan Barat 400 7 KWK Taman 1 Jl. Kolonel Sugiono No. 1 308,7 8 KWK Pemalang 1 Jl. Tentara Pelajar No. 1 528 9 KWK Bantarbolang 1 Jl. Raya Bantarbolang 289 10 KWK Randudongkal 1 Jl. Raya RandudongkalKm 1 535 11 KWK Moga 1 Jl. Bahagia No. 7 Moga 208 12 KWK Watukumpul 1 Jl. Raya Watukumpul 59 963 13 KWK Pulosari 1 Jl. Raya Pulosari MogaKm 6 2.510 https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 27 Sarana Prasarana Pendukung Jumlah
a.Mobil = 12 unit
b.Sepeda Motor = 50 unit
c.Laptop = 85 unit
d.LCD Projector = 6 buah
e.Pesawat Telepon = 2 buah
f.Fax Miles = 1 buah
g.Kamera = 4 unit Sarana dan prasarana Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, keadaan Guru, https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 28 Tabel 2.1 Jumlah Sekolah Murid dan Guru di Kab. Pemalang Tahun 2025 Tabel 2. 1Kondisi Ruang Kelas di Kab. Pemalang Tahun 2025 Tingkat Pendidikan Jumlah Sekolah Jumlah Murid Jumlah Guru PAUD 439 16.032 1.295 TK 358 18.378 1.199 SD Negeri 708 121.515 5.798 SD Swasta 34 6.690 341 SMP Negeri 66 42.125 2.464 SMP Swasta 56 9.222 603 Kesetaraan 16 5.463 222 J U M L A H 1.677 219.425 11.922 Cutoff Dapodik 31 Agustus 2024 Tabel 2.2 Kondisi Ruang Kelas di Kab. Pemalang Tahun 2025 Tabel 2. 2Kondisi Ruang Kelas di Kab. Pemalang Tahun 2025 No. Kecamatan TK SD SMP B RR RB B RR RB B RR RB 1 Kec. Ampelgading 90 41 2 83 151 26 14 80 2 2 Kec. Bantarbolang 22 53 0 87 168 26 13 77 12 3 Kec. Belik 58 73 3 123 204 29 13 76 8 4 Kec. Bodeh 41 59 2 81 116 22 58 16 0 5 Kec. Comal 91 76 6 134 245 14 33 99 13 6 Kec. Moga 57 40 3 71 151 27 45 34 5 7 Kec. Pemalang 146 143 4 264 405 57 118 180 4 8 Kec. Petarukan 106 88 1 159 304 44 126 64 5 9 Kec. Pulosari 35 39 3 26 149 28 14 38 6 https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 29
1. 1.Pengelolaan pendidikan dasar.
2. 2.Pengelolaan pendidikan usia dini dan pendidikan non formal;
3. 3.Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
4. 4.Pemindahan p e n d i d i k dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/ kota;
5. 5.Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. 6.Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
7. 7.Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota. 2.3.2 Pelayanan Pemuda dan Olahraga Perincian urusan Pemuda dan Olahraga dinyatakan sebagai berikut:
8. 1.Pembinaan pemuda pelopor;
9. 2.Pengembangan organisasi kepemudaan;
10. 3.Fasilitasi partisipasi pemuda dalam pembangunan; https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 30
11. 4.Pembinaan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan;
12. 5.Penyelenggaraan kompetisi olahraga;
13. 6.Pengembangan sarana dan prasarana olahraga; Berdasarkan perincian kewenangan tersebut maka dapat dikemukakan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2025-2029 dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 31 Berdasarkan data yang telah ditunjukkan pada tabel di atas maka diketahui capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut : Keterangan Tabel 2.3
a.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengampu 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pendidikan dengan Tujuan Meningkatkan Kualitas Pendidikan, dan Urusan Pemuda dan Olahraga dengan Tujuan Meningkatkan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga.
b.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Memiliki 12 (dua belas) Indikator yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator pada Urusan Pendidikan dan 5 (lima) Indikator pada urusan Kebudayaan. Semua indikator tersebut menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
c.Sejak tahun 2021 sampai tahun 2024, Indikator pada urusan pendidikan (7 indikator) belum mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan capaian pada urusan kebudayaan, 2 (dua) indikator tujuan/sasaran telah melampaui target yang telah ditetapkan. https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 34 Di sisi lain, realisasi anggaran terjadi peningkatan walaupun anggaran dari tahun 2021 sampai 2026 cukup fluktuatif. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembangunan bidang pendidikan serta terus dapat memberikan kinerja pelayanan yang semakin baik. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Pemalang adalah indikator komposit pendidikan yaitu harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata Lamanya Sekolah (RLS) yang merupakan unsur penyusun Indeks Pendidikan Manusia (IPM). Kondisi Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lamanya Sekolah di Kabupaten Pemalang selama tahun 2021-2024 sebagai berikut:
1. 1.Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung terhadap penduduk usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Angka HLS di Kabupaten Pemalang sepanjang tahun 2021 sampai 2024 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pemalang sebesar 11,96 dan pada tahun 2024 sebesar 12,02, dan capaian ini tidak memenuhi target RPJMD tahun 2021-2024 yaitu 12 tahun 2021 dan 12,30 pada tahun 2024. Namun demikina, kondisi ini menggambarkan bahwa warga peserta didik di Kabupaten Pemalang memiliki harapan untuk menempuh jenjang pendidikannya selama 12 Tahun lebih. Dengan kata lain, https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 36
2. 2.Angka Rata Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥25 tahun adalah jumlah tahun belajar penduduk umur ≥25 tahun yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator ini untuk melihat kualifikasi dan kualitas penduduk dalam mendapatkan pendidikan. Tingginya angka Rata Rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang dilalui oleh penduduk di sebuah wilayah. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan 12 tahun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Angka Rata Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pemalang dari Tahun 2021 sampai 2024 juga mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2021 sebesar 6,45 meningkat sampai tahun 2024 sebesar 6,56. Kenaikan RLS tidak signifikan, dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Diperlukan upaya perbaikan dalam sistem pendidikan dengan memberikan akses dan sarana yang memadai bagi penduduk Kabupaten Pemalang untuk menyelesaikan jenjang pendidikan minimal sampai tingkat sekolah menengah atas. Faktor- faktor seperti aksesibilitas, ketersediaan anggaran untuk mendukung keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan dapat berkontribusi pada kenaikan angka RLS. Selain itu, upaya menaikkan RLS akan berimplikasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Adapun program pendidikan kesetaraan juga perlu ditingkatkan untuk memberikan akses dan fasilitas pendidikan bagi anak tidak sekolah (ATS). https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 37
3. 1.Urusan Pendidikan
a.Masih belum meratanya jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan
b.Perlunya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara serius dan mencegah meningkatnya jumlah ATS
c.Peningkatan implementasi Pendidikan Karakter
d.Pemenuhan Sarana dan prasarana sekolah Inklusi
e.Meningkatkan angka melanjutkan ke jenjang lebih tinggi
1. 2.Urusan Kebudayaan
a.Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Pemalang menjadi wisata Budaya Cagar Budaya yang dilestarikan.
b.Belum optimalnya perlindungan, pembinaan dan pengembangan kegiatan tradisi budaya serta kegiatan kajian seni di Kabupaten Pemalang masih terbatas.
c.Masih terbatasnya ruang publik sebagai sarana mengekspresikan seni dan budaya lokal. Tabel 2.5 Akar Masalah Perangkat Daerah Tabel 2. 5 Akar Masalah Perangkat Daerah No Urusan / Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Data Dukung 1 Pendidikan Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Sosial budaya yang berkembang di masyarakat banyak anak putus sekolah dan anak tidak sekolah Capaian RLS dan HLS Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Permasalahan ekonomi masyarakat Angka Partisipasi Sekolah di semua jenjang belum 100% 2 Kepemudaan belum optimalnya peran dan prestasi pemuda Peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah belum optimal. Belum terstruktur dan terarahnya program pembinaan dan https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 38 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Prestasi pemuda di bidang kepemudaan, seni, olahraga, dan inovasi masih terbatas. Terbatasnya fasilitas dan sarana pendukung kegiatan kepemudaan. Keterlibatan pemuda dalam kegiatan positif dan produktif masih rendah. Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, organisasi kepemudaan, dan pihak swasta. Minimnya wadah pembinaan dan pengembangan potensi pemuda. Rendahnya akses informasi dan kesempatan pemuda terhadap pelatihan, lomba, atau forum pengembangan diri. Kurangnya dukungan anggaran dan kebijakan afirmatif untuk mendorong prestasi pemuda di berbagai bidang. 3 Olahraga Belum optimalnya pembinaan pembinaan atlet, pelatih dan SDM keolahragaan Pembinaan atlet belum berjalan secara berjenjang dan berkelanjutan. Belum adanya sistem pembinaan olahraga yang terintegrasi dari tingkat dasar hingga prestasi. Kompetensi pelatih masih belum merata dan belum sepenuhnya bersertifikasi. Terbatasnya anggaran untuk pelatihan, pemusatan latihan, dan pengembangan kapasitas SDM olahraga. Pembinaan SDM keolahragaan belum terprogram dengan baik. Minimnya pelatihan dan sertifikasi bagi pelatih dan tenaga https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 39 Prestasi olahraga daerah masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Kurangnya sinergi antara sekolah, klub olahraga, dan pemerintah daerah dalam pembinaan atlet usia dini. Fasilitas latihan dan sarana prasarana olahraga masih terbatas. Belum optimalnya pemanfaatan data dan evaluasi kinerja atlet serta pelatih sebagai dasar pengambilan kebijakan. 2.5 Isu Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2.5.1 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementrian / Lembaga
1. 1.RPJMN Tahun 2025-2029 Dalam Rangka Pencapaian Prioritas Nasional Dinas Pendidikan berkaca pada Prioritas Nasional 4 : ” Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z, dan Penyandang Disabilitas”. Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, Pendidikan dirumuskan sasaran Nasional sebagai berikut : Tabel 2.6 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4 (Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) )Tabel 2. 6 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4 (Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) No. Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata 1 Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 9,22 9,33 9,82 2 Harapan lama sekolah 13,21 13,32 13,58 3 Rata-rata nilai PISA 3.a Membaca 359 (2022) 396 409 3.b Matematika 366 (2022) 404 416 3.c Sains 383 (2022) 416 426 https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 40
2. 2.RPJMD Provinsi Jawa Tengah Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Mengacu pada sasaran 3: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:
3. 1.Meningkatkan akses layanan Pendidikan berkualitas, melalui:
a.Peningkatan pemerataan, keterjangkauan, pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan;
b.Peningkatan kualitas sarpras pendidikan, penguatan pendidikan karakter, digitalisasi pendidikan, kualitas guru serta pengembangan kurikulum adaptif berbasis potensi lokal;
c.Peningkatan relevansi pendidikan berorientasi pada kesesuaian kompetensi Pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja, penguatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis potensi lokal, serta kerjasama multipihak;
d.Perbaikan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi, kepemimpinan instruksional, dan manajemen kelembagaan serta penguatan kerjasama antar pemerintah (pusat-provinsi-kabupaten/kota) dan masyarakat. https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 41
1. 2.Meningkatkan daya saing pemuda melalui :
a.Peningkatan penyadaran pemuda dalam kewirausahaan;
b.Peningkatan jiiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;
1. 3.Meningkatkan kebugaran Masyarakat dan daya saing olahraga melalui:
a.Peningkatan penyadaran Masyarakat dalam berolahraga;
b.Peningkatan literasi Masyarakat dalam berolahraga;
c.Penyediaan sarpras olahraga yang mudah murah dan menarik bagi Masyarakat;
d.Penguatan sarpras olahraga unggulan;
e.Pembinaan atlet potensial; 2.5.2 Penentuan Isu Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, isu strategis yang ke 4 adalah Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing, Berkualitas dan Berkarakter. Pembangunan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah Kabupaten Pemalang. Dengan kualitas SDM unggul diharapkan mampu mencetak generasi yang berdaya saing, berkualitas dan berkarakter. Kemampuan SDM untuk berdaya saing menjadi tuntutan dalam dunia kerja untuk memenuhi pasar kerja dan dunia usaha. Sementara kemampuan profesional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Profesionalisme dapat turut membentuk karakter sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh merupakan prasyarat dalam membentuk profesionalisme. Minimal ada 4 (empat) kebijakan pokok dalam upaya penguatan fondasi sumber daya manusia Yang Berdaya Saing, Berkualitas dan Berkarakter yaitu: 1) Peningkatan kualitas hidup manusianya seperti jasmani dan rohani, serta kualitas. kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat. 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya. https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 42 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan. 4) Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan identifikasi permasalahan, telahaan visi dan misi serta telaahan terhadap rencana strategis pembangunan pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, maka dapat ditentukan isu dan prioritas strategis yang fokus Pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga lima tahun yang akan datang adalah Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan. Penetapan Isu Strategis di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui metode diksusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion). Adapun isu strategis dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang akan diselesaikan pada periode perencanaan tahun 2025 - 2029, adalah sebagai berikut:
1. 1.Urusan Pendidikan
a.Partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
b.Pelayanan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan yang merata
c.Pendidikan formal jenjang PAUD, SD, SMP dan non formal yang berkualitas dan berdaya saing
d.Distribusi tenaga pendidik yang berkualitas
e.Sarana prasarana Pendidikan yang memadai
1. 2.Urusan Pemuda dan Olahraga
a.Optimalisasi peran pemuda dalam pembangunan daerah
b.Optimalisasi pembinaan olahraga https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 43 1)Rendahn ya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan 2)belum optimal pelestarian cagar budaya Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjut an ekonomi daerah Pendidikan Ketimpanga n antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi Kualitas hidup dan daya saing sumberday a manusia Urusan Pemuda dan Olahraga belum optimalnya peran dan prestasi pemuda Bonus Demografi: Tingginya jumlah generasi muda secara global, menuntut pemberday aan dan partisipasi produktif. Isu Penganggu ran Pemuda: Tingginya angka penganggur an usia muda, khususnya lulusan SMK. Rendahnya Partisipasi Organisasi Kepemuda an: OKP/karan g taruna belum maksimal perannya di Pemalang. Belum Optimalnya peran pemuda dalam pembangun an daerah Transforma si Digital: Tantangan literasi digital, ketimpanga n akses, dan isu kesehatan mental akibat digitalisasi. Kurangnya Pendidikan Karakter dan Kewirausah aan: Tantangan dalam menyiapka n pemuda yang tangguh dan kreatif. Minimnya Sarana Kreativitas Pemuda: Keterbatas an ruang publik dan wadah pengemban gan minat dan bakat. Youth Empowerm ent dan SDGs: Peran pemuda Radikalism e dan Perpecaha n Sosial di Kalangan Pemuda: Kurangnya Inkubasi Wirausaha Muda Daerah: Belum https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 44 16). Perlu peningkata n wawasan kebangsaa n. optimalnya dukungan terhadap UMKM dan start-up pemuda. Belum optimalnya pembinaan pembinaan atlet, pelatih dan SDM keolahraga an Sport for Developme nt and Peace (SDP): Olahraga digunakan untuk mempromo sikan perdamaian , pendidikan, dan pembangun an sosial Implementa si Desain Besar Olahraga Nasional (DBON): Fokus pada pembinaan atlet berprestasi secara sistematis dari usia dini. Belum optimalnya pembinaan atlet dan pelatih di tingkat daerah: Kurangnya pelatihan, kompetisi rutin, dan regenerasi atlet. Belum optimalnya pembinaan olahraga Kesenjanga n akses olahraga: Ketimpanga n antara negara maju dan berkemban g dalam fasilitas, pelatihan, dan peluang berkompeti si. Rendahnya prestasi olahraga internasion al: Upaya meningkatk an pencapaian dalam ajang seperti Olimpiade dan Asian Games. Terbatasny a sarana dan prasarana olahraga yang layak dan merata: Banyak fasilitas belum memenuhi standar pembinaan prestasi. Doping dan integritas olahraga: Ancaman terhadap kejujuran dan kredibilitas olahraga akibat doping dan pengaturan skor. Keterbatas an SDM dan infrastruktur keolahraga an: Pelatih bersertifikat , fasilitas latihan, dan sistem kompetisi yang masih belum merata. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi dan gaya hidup sehat: Kurang kegiatan olahraga massal atau komunitas. https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 45
1. 1.Meningkatkan kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dengan Indikator:
a.Indeks Pendidikan
b.Indeks Pembangunan Pemuda
c.Indeks Pembangunan Olahraga 3.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Adapun sasaran dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :
1. 1.Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan, dengan Indikator:
a.Rata-rata Lama Sekolah
b.Harapan Lama Sekolah
1. 2.Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, dengan Indikator:
a.Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
1. 3.Meningkatnya prestasi olahraga, dengan Indikator: https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 46
a.Peningkatan prestasi olahraga (olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga paralimpic). Tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini: https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 47 3.3.1 Strategi Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:
a.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan
b.Meningkatkan peran dan partisipasi pemuda dengan peningkatan kesadaran dan kepedulian pemuda, pengembangan program dan kegiatan, peningkatan akses dan fasilitas dan pemberdayaan organisasi kepemudaan.
c.Meningkatkan keikutsertaan atlet dalam kejuaraan regional dengan identifikasi dan pembinaan atlet berbakat, peningkatan fasilitas dan sarana latihan, peningkatan kapasitas pelatih, penyediaan insentif untuk atlet, meningkatkan frekuensi dan kualitas kompetisi lokal. 3.3.2 Arah Kebijakan Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :
a.Penanganan Anak Tidak Sekolah
b.Verifikasi dan Validasi data Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pemalang
c.Meningkatkan efektifitas kegiatan Njuh Sekolah Maning
d.Peningkatan kualitas Pendidikan dari Sarpras, kurikulum, hingga Tenaga Kependidikan
e.Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga difokuskan pada pengembangan SDM dan peningkatan fasilitas. https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 50 Pentahapan Renstra Dindikbud 2025-2029 Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Tabel 3.2 Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dan ekosistem pemuda dan olahraga 2030 Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dan daya saing Kepemudaan, dan Keolahragaan 2029 Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah, Digitalisasi Layanan Kepemudaan, dan Revitalisasi Infrastruktur Olahraga 2028 Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah, Pengembanga n Wirausaha Muda Kreatif 2027 Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah, Pemberdayaa n Pemuda Inovatif, dan Pembinaan Olahraga untuk Mewujudkan SDM Unggul 2026 https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 51 Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga difokuskan pada pengembangan SDM dan peningkatan fasilitas. Meningkatnya prestasi olahraga Peningkatan prestasi olahraga (olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga paralimpic.) Meningkatkan keikutsertaan atlet dalam kejuaraan regional dengan identifikasi dan pembinaan atlet berbakat, peningkatan fasilitas dan sarana latihan, peningkatan kapasitas pelatih, penyediaan insentif untuk atlet, meningkatkan frekuensi dan kualitas kompetisi lokal. Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah IKM Nilai SAKIP OPD https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 53 “Meningkatkan daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan”. Selain kegiatan administrasi perkantoran yang sifatnya rutin, untuk mengatasi permasalahan yang akan dihadapi tahun 2025 - 2029 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang mencanangkan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional sebagai kelanjutan kebijakan “Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel”. Rencana program dan kegiatan, serta pendanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari tabel berikut ; https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 54 801 0 68.326. 801 0 68.326. 801 0 68.326. 801 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Meningkatny a Angka Partisipasi Sekolah SD Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Persen tase 167.74 3.210 100 150.65 6.254 0 150.46 4.805 0 25.360. 001 0 25.360. 001 0 25.360. 001 0 25.360. 001 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Unit 8.383. 970 10 1.988. 500 0 2.000. 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 55 224 1 108.86 2 1 109.36 2 1 110.000 1 110.000 1 110.000 1 110.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Pesert a Didik 1.382. 668 785 222.20 0 785 250.00 0 785 250.000 785 250.000 785 250.000 785 250.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Orang 18.782 .152 135 44 17.947 .167 135 44 18.660 .000 135 44 15.000. 000 135 44 15.000. 000 135 44 15.000. 000 135 44 15.000. 000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 56 Pema lang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Orang 817.07 1 738 365.20 0 739 380.00 0 739 400.000 739 400.000 739 400.000 739 400.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 57 495 3 1.014. 995 3 1.100.0 00 3 1.100.0 00 3 1.100.0 00 3 1.100.0 00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 5.195. 032 16 3.555. 023 10 2.505. 000 10 2.500.0 00 10 2.500.0 00 10 2.500.0 00 10 2.500.0 00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Penyelenggaraa n Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggaraka n Proses Belajar Satuan Pendid ikan 318.95 0 738 139.25 0 739 150.00 0 739 150.000 739 150.000 739 150.000 739 150.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 10.809 .040 20 7.279. 000 20 7.250. 000 20 5.000.0 00 20 5.000.0 00 20 5.000.0 00 20 5.000.0 00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Pesert a Didik 982.14 8 500 0 498.23 3 500 0 500.00 0 500 0 500.000 500 0 500.000 500 0 500.000 500 0 500.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 59 940 2 242.32 5 10 342.44 9 10 350.000 10 350.000 10 350.000 10 350.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Meningkatny a Angka Partisipasi Sekolah SMP Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - 74.616 .405 100 72.110 .636 0 70.792 .830 0 11.525. 000 0 11.525. 000 0 11.525. 000 0 11.525. 000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembangunan Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 60 983 13 3.147. 500 19 3.197. 500 19 3.000.0 00 19 3.000.0 00 19 3.000.0 00 19 3.000.0 00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 6.790. 412 47 6.317. 710 40 6.017. 710 40 4.000.0 00 40 4.000.0 00 40 4.000.0 00 40 4.000.0 00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 61 178 11 357.87 5 41 357.87 5 41 350.000 41 350.000 41 350.000 41 350.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Pesert a Didik 1.943. 068 290 0 3.894. 055 290 0 2.420. 000 290 0 2.500.0 00 290 0 2.500.0 00 290 0 2.500.0 00 290 0 2.500.0 00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Pesert a Didik 719.54 1 179 5 429.54 5 179 5 500.00 0 179 5 500.000 179 5 500.000 179 5 500.000 179 5 500.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembinaan Kelembagaan Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Satuan Pendid ikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 62 Pema lang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Orang 266.85 8 118 72.706 121 100.00 0 121 100.000 121 100.000 121 100.000 121 100.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Konten Digital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dokum en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 63 Pema lang Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Buku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Asrama Sekolah yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 64 Pema lang Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Meningkatny a Angka Partisipasi Sekolah PAUD Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - 30.907 .485 100 27.445 .301 0 27.786 .060 0 26.941. 800 0 26.941. 800 0 26.941. 800 0 26.941. 800 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Unit 2.055. 758 12 1.932. 995 10 2.119. 450 10 2.000.0 00 10 2.000.0 00 10 2.000.0 00 10 2.000.0 00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Paket 588.60 4 10 102.58 5 80 373.60 0 80 350.000 80 350.000 80 350.000 80 350.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Paket 1.166. 976 30 469.17 9 150 870.15 4 150 900.000 150 900.000 150 900.000 150 900.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Penyediaan Biaya Personil Jumlah Peserta Didik PAUD yang Pesert a Didik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 65 161 806 1.880. 713 806 2.200. 000 806 1.500.0 00 806 1.500.0 00 806 1.500.0 00 806 1.500.0 00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Satuan Pendid ikan 19.848 .702 792 20.191 .800 792 20.191 .800 792 20.191. 800 792 20.191. 800 792 20.191. 800 792 20.191. 800 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 66 285 26 2.868. 029 80 2.031. 056 80 2.000.0 00 80 2.000.0 00 80 2.000.0 00 80 2.000.0 00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Penyelenggaraa n Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Satuan Pendid ikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Meningkatny a Angka Partisipasi Sekolah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kese taraan - 12.482 .159 100 14.804 .854 0 15.115 .200 0 4.500.0 00 0 4.500.0 00 0 4.500.0 00 0 4.500.0 00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 69 000 1 4.500. 000 1 4.500. 000 1 3.000.0 00 1 3.000.0 00 1 3.000.0 00 1 3.000.0 00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kese taraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetar aan yang Mengelola Dana BOP Satuan Pendid ikan 6.526. 040 16 7.990. 200 16 7.990. 200 16 0 16 0 16 0 16 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kese taraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetar aan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kese taraan Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetar aan yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 70 119 280 0 2.314. 654 280 0 2.625. 000 280 0 1.500.0 00 280 0 1.500.0 00 280 0 1.500.0 00 280 0 1.500.0 00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pembangunan Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 73 426 100 132.07 5 100 150.00 0 100 150.000 100 150.000 100 150.000 100 150.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Persen tase 1.219. 426 100 132.07 5 100 150.00 0 100 150.000 100 150.000 100 150.000 100 150.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 74 426 400 132.07 5 400 150.00 0 400 150.000 400 150.000 400 150.000 400 150.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pelaksanaan penilaian/penela ahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah Buku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Jumlah model- model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun Dokum en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun Dokum en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun Dokum en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Buku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 75 Pema lang Meningkatny a Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kese taraan - Persen tase 790.44 0 100 430.06 3 100 690.00 0 100 400.000 100 400.000 100 400.000 100 400.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dokum en 394.13 0 4 237.17 9 4 390.00 0 4 200.000 4 200.000 4 200.000 4 200.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 76 Pema lang PROGRAM PENGENDALIA N PERIZINAN PENDIDIKAN - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggaraka n oleh Masyarakat - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggaraka n oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokum en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggaraka n oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokum en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggaraka n oleh Masyarakat - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Penilaian Kelayakan Usul Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Dokum en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan, https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 77 777 60,5 3 3.703.7 77 63,1 6 3.703.7 77 65,7 9 3.703.7 77 68,4 2 3.703.7 77 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah atlet pelajar yang dibina Atlet 0 299 200.00 0 300 200.000 301 200.000 302 200.000 303 200.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraa n pembentukan dan Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota Unit 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 81 000 3 2.500.0 00 3 2.500.0 00 3 2.500.0 00 3 2.500.0 00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional Dokum en 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dokum en 0 2 2.500. 000 2 1.066.6 77 3 1.066.6 77 3 1.066.6 77 3 1.066.6 77 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah pemasalasan olahraga rekreasi Kegiat an 0 1 100.00 0 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Lapora n 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Lapora n 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Dokum en 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan Unit 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemassalan olahraga dan Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Lemba ga 0 0 0 1 100.00 0 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 Dinas Pendidikan, https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 84 Pema lang Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Persen tase 406.31 4 100 29.661 100 44.456 100 47.500 100 0 100 50.500 100 34.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokum en 364.36 5 4 6.548 2 6.548 2 7.000 2 0 2 7.500 2 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokum en 0 0 0 1 7.203 1 8.000 1 0 1 8.500 1 8.500 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokum en 0 0 0 1 7.203 1 8.000 1 0 1 8.500 1 8.500 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokum en 15.949 1 7.203 1 7.592 1 8.000 1 0 1 8.500 1 8.500 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 87 Pema lang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lapora n 10.000 1 8.317 3 8.317 3 8.500 3 0 3 9.000 3 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Persen tase 815.53 8.333 100 872.50 0.370 0 872.48 2.558 0 872.483 .424 0 916.083 .245 0 961.911 .182 0 1.010.0 05.291 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ bulan 815.43 0.131 780 0 872.46 4.236 500 0 872.44 6.424 500 0 872.446 .424 500 0 916.068 .745 500 0 961.872 .182 500 0 1.009.9 65.791 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Dokum en 78.202 65 22.600 65 22.600 65 23.000 65 0 65 24.000 65 24.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Lapora n 15.000 1 5.062 1 5.062 1 5.500 1 5.500 1 5.500 1 5.500 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Lapora n 15.000 1 8.473 1 8.473 1 8.500 1 9.000 1 9.500 1 10.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 88 Pema lang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Lapora n 201.32 7 1 194.18 2 1 236.06 3 1 236.063 1 236.063 1 236.063 1 236.063 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Administrasi Umum Perangkat Daerah - Persen tase 1.294. 574 100 1.076. 325 0 1.397. 560 0 1.025.3 87.250 0 1.025.3 01.000 0 1.025.3 02.000 0 1.025.3 03.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 34.210 1 25.062 1 25.062 1 25.000 1 26.000 1 27.000 1 28.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 69.800 1 17.500 1 17.500 1 20.000 1 0 1 0 1 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 34.620 1 39.937 1 39.937 1 40.000 1 0 1 0 1 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 196.96 2 1 183.25 3 1 220.45 7 1 230.000 1 230.000 1 230.000 1 230.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 59.770 1 30.068 1 40.090 1 40.000 1 45.000 1 45.000 1 45.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokum en 36.050 1 32.250 1 32.250 1 32.250 1 0 1 0 1 0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 89 264 60 1.025.0 00.000 60 1.025.0 00.000 60 1.025.0 00.000 60 1.025.0 00.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Persen tase 315.70 0 100 281.07 6 0 281.07 6 0 282.000 0 285.000 0 285.000 0 285.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 315.70 0 20 281.07 6 20 281.07 6 20 282.000 20 285.000 20 285.000 20 285.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Persen tase 284.54 0 100 368.20 4 0 368.20 4 0 392.500 0 392.500 0 392.500 0 392.500 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lapora n 5.400 1 2.500 1 2.500 1 2.500 1 2.500 1 2.500 1 2.500 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapora n 274.14 0 12 278.70 4 1 278.70 4 1 300.000 1 300.000 1 300.000 1 300.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapora n 5.000 1 87.000 1 87.000 1 90.000 1 90.000 1 90.000 1 90.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Persen tase 858.15 2 100 364.09 0 0 364.09 0 0 365.000 0 365.000 0 365.000 0 365.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 154.62 2 56 143.45 0 56 143.45 0 56 145.000 56 145.000 56 145.000 56 145.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 90 Pema lang Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 86.562 85 54.740 6 54.740 6 50.000 6 50.000 6 50.000 6 50.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi Unit 566.96 8 6 145.90 0 6 145.90 0 6 150.000 6 150.000 6 150.000 6 150.000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pema lang https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 91 1 2 3 4 5 1 Pemberian Seragam Sekolah Gratis Bantuan Seragam Sekolah Penyediaan Biaya Personil SD Penyediaan Biaya Personil SMP Pembinaan Kelembagaan PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 2 Pemberian LKS Gratis Meningkatnya Mutu Pendidikan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 3 Insentif Bagi Honorer Guru Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Program prioritas yang didukung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. 1.Dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan Anggaran pada Dindikbud. Pada jenjang SD dialokasikan Sebesar Rp.478.500.000,- untuk 1450 anak dan setiap anak mendapat 1 stel seragam merah putih dan 1 stel seragam pramuka. Pada Jenjang SMP Negeri dialokasikan Rp. 2.209.800.000,- untuk 5.080 anak yg masing-masing mendapat 1 stel osis dan 1 stel pramuka. Pada jenjang SMP Swasta dialokasikan Rp. 485.460.000,- untuk 1.116 anak yg masing-masing mendapat 1 stel osis dan 1 stel pramuka. Untuk siswa SMP swasta diberikan bantuan BOSDA dg alokasi Rp. 990.000.000,- untuk 1980 anak masing-masing Rp. https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 92
2. 2.Akan dilaksanakan melalui BOS regular. KKG dan MGMP untuk menyamakan persepsi dan diharapkan akan tersusun LKS yang sesuai kebutuhan guru dan siswa. Guru membuat LKS dan kemudian digandakan melalui anggaran BOS Reguler.
3. 3.Honor bagi tenaga honorer telah di alokasikan sebesar Rp. 14.688.600.000,- Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 4.3, dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan pada Tabel 4.4 https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 93 Agar Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan kesatuan langkah dan kesamaan pandang dari segenap aparatur dinas dan pemangku kepentingan pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dilaksanakan setiap tahun melalui rencana kerja perangkat daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang. 5.1 Pedoman Transisi Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dalam bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) setelah Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berakhir. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 -2029 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan berpedoman arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2045 yang baru. https://jdih.pemalangkab.go.id RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 96
4. 1.Sekretariat dan bidang bidang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga wajib mendukung tercapainya target-target yang ditetapkan dalam Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
5. 2.Seluruh aparatur di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga wajib menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah ini dapat tercapai.
6. 3.Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan selama periode perencanaan selama lima tahun.
7. 4.Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan arah kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja PD ini wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.
8. 5.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target- target Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala.
9. 6.Laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati Pemalang melalui Bappeda Kabupaten Pemalang secara berkala dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pemalang,……. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG, ISMUN HADIYO, S.Pd.SD NIP. 19710817 199303 1 008 https://jdih.pemalangkab.go.id I-1 Perubahan kelembagaan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah sekaligus tindak lanjut kebijakan nasional dalam penataan urusan pemerintahan daerah. Peralihan tersebut ditandai dengan pengalihan urusan yang semula mengampu bidang kepemudaan dan olahraga, bergeser menjadi bidang kebudayaan. Dengan demikian, fokus tugas dan fungsi perangkat daerah kini terarah pada pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan. Sejalan dengan perubahan tersebut, Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 disusun untuk memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan pariwisata dan kebudayaan dalam kurun lima tahun mendatang. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan yang mendukung pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Pemalang, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan fundamental yang mengarahkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks dan kompetitif. Dokumen ini menjadi kompas yang memberikan arah, fokus, dan strategi sistematis di tengah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 I-2 tantangan dan peluang yang terus berkembang. Melalui Renstra ini, dilakukan pemetaan komprehensif terhadap potensi internal, analisis lingkungan eksternal, dan proyeksi masa depan, sehingga dapat merumuskan sasaran strategis, program prioritas, dan indikator kinerja yang terukur dan bermakna. Proses penyusunan Renstra 2025-2029 dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman strategis bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mendasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil. Dengan memperhatikan visi dan misi Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029, serta dinamika dan tantangan pembangunan daerah, dokumen ini diharapkan menjadi landasan perencanaan yang terarah, efektif, dan akuntabel dalam pembangunan sektor pariwisata, dan nilai-nilai kebudayaan di Kabupaten Pemalang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah baik yang bersifat jangka panjang, menengah maupun pendek. Undang-undang ini mengamanatkan setiap daerah harus menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJP, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja OPD dan RKPD. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 I-3 Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut: Gambar 1.1 Konsep Rencana Strategis Disparbud Kabupaten Pemalang Gambar 1.2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 I-4 tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang mengacu pada agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. Selain sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan diatas, juga didasarkan kepada kebutuhan pembangunan Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Pemalang. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar Hukum yang melandasi penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025– 2029 antara lain :
10. 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
11. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 I-5 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. 4.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4966);
14. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
15. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. 8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);
18. 9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 I-6
19. 10.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
20. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5726);
23. 14.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi UNESCO 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163);
24. 15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. 16.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 21); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 I-7
26. 17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1254);
27. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. 22.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
32. 23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 66);
33. 24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 I-8
34. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pemalang;
35. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
36. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
37. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
38. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, adalah sebagai berikut :
39. 1.Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
40. 2.Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
41. 3.Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dalam menyusun https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 I-9 Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 1.1. Latar Belakang Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Mengidentifikasikan dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 serta disusun sesuai kaidah penyusunan produk hukum. 1.3. Maksud dan Tujuan Menguraikan maksud dan tujuan Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 1.4. Sistematika Penulisan Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 I-10 Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab Disparbud Kabupaten Pemalang dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Menyajikan tugas, fungsi dan struktur Disparbud Kabupaten Pemalang 2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah Menyajikan data-data dan informasi sumberdaya Disparbud Kabupaten Pemalang yang meliputi sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana. 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Menyajikan data-data dan informasi pelayanan yang menjadi urusan dan tanggung jawab Disparbud Kabupaten Pemalang 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Mengidentifikasikan masyarakat yang terlibat dalam urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan Mengidentifikasikan Perangkat Daerah yang terilbat dalam rangka meningkatkan kontribusi pariwisata dan nilai-nilai kebudayaan dalam Pembangunan daerah 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Mengidentifikasikan permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Disparbud Kabupaten https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 I-11 Pemalang dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Disparbud Kabupaten Pemalang. 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah Mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Disparbud Kabupaten Pemalang 2.2.2. Isu Strategis Mengidentifikasikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi Disparbud Kabupaten Pemalang baik secara langsung maupun tidak langsung BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Menyajikan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Menentukan tujuan Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Menentukan Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat 3.3. Strategi Perangkat Daerah Menentukan strategi Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang berisi tindakan yang komprehensif yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Menyajikan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Disparbud Kabupaten Pemalang BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 I-12 Menyajikan program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pariwisata dan kebudayaan 4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Menyajikan program, kegiatan dan subkegiatan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. 4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Menyajikan indikator kinerja utama atau IKU Disparbud Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama 4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Disparbud Kabupaten Pemalang BAB V Penutup Menyajikan kesimpulan penting subtansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian evaluasi 5.1. Kesimpulan Penting Subtansial Menyajikan kesimpulan penting substansial Rencana Strategis Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 5.2. Kaidah Pelaksanaan Menyajikan kaidah pelaksanaan Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 5.3. Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi Menyajikan Pelaksanaan pengendalian evaluasi Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan pencapaian target program dan kegiatan, menilai kinerja serta https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 I-13 mengendalikan risiko strategis Disparbud Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-1 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 4 tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang terdiri dari :
42. 1.Kepala Dinas,
43. 2.Sekretariat, terdiri dari:
a.Subbagian Bina Program dan Keuangan, dan
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
1. 3.Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
2. 4.Bidang Kebudayaan
3. 5.UPTD, dan
4. 6.Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sebagaimana dibawah. Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-2 2.1.2 Uraian Tugas Sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Disparbud merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Disparbud dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat. Secara terperinci tugas dan fungsi tersebut dikelompokkan menjadi :
5. 1.Kepala Dinas Kepala Disparbud mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Kepala Disparbud menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan;
b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan;
d.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Disparbud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
b.merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-3
c.merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan sesuai dengan program dan kegiatan.
d.merumuskan kebijakan teknis kerjasama urusan pemerintah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan sesuai dengan program dan kegiatan
e.mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan.
f.mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan.
g.mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan sesuai dengan unsur SPIP.
h.mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan.
i.mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan.
j.merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan.
k.merumuskan laporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan.
l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. 2.Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Disparbud, Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a.mengoordinasikan kegiatan di lingkungan Disparbud; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-4
b.mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Disparbud;
c.mengoordinasikan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Disparbud;
d.mengoordinasikan, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Disparbud;
e.mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
f.mengoordinasikan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Disparbud;
g.mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Disparbud; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan Disparbud.
b.mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan.
c.menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan Disparbud.
d.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, draft kerjasama, keuangan, kerumahtanggan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/ jasa.
e.menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.
f.mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-5
g.menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang pariwisata serta bidang Budaya sesuai dengan unsur SPIP.
h.Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas pelaksanaan kegiatan di sekretariat
i.menyusun konsep inovasi kesekretariatan.
j.mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang.
k.mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan.
l.mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang pariwisata serta bidang Budaya.
m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. 3.Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
b.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan program dan kegiatan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
b.menyusun rancangan kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
c.merumuskan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
d.menyelenggarakan program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata yang meliputi perencanaan pengelolaan daya Tarik wisata Kabupaten; peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, pengelolaan Kawasan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-6 strategis pariwisata Kabupaten; pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten; penetapan tanda daftar usaha pariwisata Daerah Kabupaten; penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten; dan program rencana kerjasama peningkatan daya tarik wisata
e.menyelenggarakan pelaksanaan program pemasaran pariwisata di dalam dan di luar negeri yang meliputi penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten; peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata; monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata; fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata Kabupaten; penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya; koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pemberian kemudahan kunjungan wisatawan; serta fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah dan pemberian penghargaan pada mitra berprestasi;
f.menyelenggarakan pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang meliputi penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah serta pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
g.menyelenggarakan pelaksanaan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang meliputi pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar; pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif serta pengembangan kapasitas SDM bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dan pemberian penghargaan pada mitra berprestasi.
h.Menyusun konsep kerjasama pengembangan urusan pariwisata dan ekonomi kreatif
i.melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan bidang anggaran
j.menyusun konsep inovasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-7
k.mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
l.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
m.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. 4.Kepala Bidang Kebudayaan Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, Kepala Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan; dan
b.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan program dan kegiatan Bidang Kebudayaan sesuai dengan dokumen perencanaan.
b.menyusun rancangan kebijakan Bidang Kebudayaan.
c.merumuskan kebijakan teknis di Bidang Kebudayaan.
d.menyelenggarakan pelaksanaan program pengembangan kebudayaan meliputi kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten; kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten; serta kegiatan pembinaan lembaga adat dalam Daerah Kabupaten.
e.menyelenggarakan pelaksanaan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan permuseuman meliputi kegiatan penetapan cagar budaya; pengelolaan cagar budaya; penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah; penetapan sistem zonasi situs dan/atau kawasan cagar budaya serta pelestarian cagar budaya dan kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-8
f.menyelenggarakan pelaksanaan program pembinaan sejarah yang meliputi kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia dan Lembaga sejarah lokal Kabupaten; penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah; serta peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah dan pemberian penghargaan pada mitra berprestasi.
g.menyelenggarakan pelaksanaan program pengembangan kesenian tradisional yang meliputi peningkatan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dan pemberian penghargaan pada mitra berprestasi; standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; serta peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional.
h.menyelenggarakan pelaksanaan program pengelolaan permuseuman yang meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu; pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman; peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum; penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum; serta revitalisasi sarana dan prasarana museum.
i.menyelenggarakan pelaksanaan program pengembangan bahasa dan sastra yang meliputi penyusunan kamus besar bahasa daerah; vitalitas, konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah; publikasi bahasa dan sastra daerah; penghargaan tokoh kebahasaan dan kesastraan daerah; penyediaan dan pendistribusian buku cerita rakyat daerah penunjang literasi Kabupaten; peningkatan apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra daerah kewenangan Kabupaten; serta penyusunan modul dan bahan ajar bahasa daerah kewenangan Kabupaten.
j.merumuskan penelitian, pengkajian dan penulisan bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala.
k.menyelenggarakan pemberian ijin dan rekomendasi bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-9
l.Menyusun konsep kerjasama pengembangan urusan bidang kebudayaan, tradisi,perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala
m.melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan bidang kebudaayaan
n.menyusun konsep inovasi pada Bidang Kebudayaan.
o.mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Kebudayaan.
p.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Kebudayaan.
q.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Kebudayaan. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 2.2 Sumber Daya Disparbud Kabupaten Pemalang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang didukung dengan personalia dan sarana prasarana yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 2.2.1 Sumberdaya Manusia Tabel 2.1 Sumberdaya Manusia Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Jumlah Pegawai berdasarkan status Kepegawaian No Status Kepegawaian Laki- laki Perempuan Jumlah 1 PNS 32 15 47 2 CPNS 1 2 3 3 PPPK 2 4 6 4 Tenaga Kontrak (Non ASN) 70 20 90 Total 105 41 146 Jumlah Aparatur Berdasarkan Pendidikan No Tingkat Pendidikan Jumlah 1 SD 9 2 SMP 6 3 SMA 79 4 DII/DIII/SI 44 5 S2 8 6 S3 0 Total 146 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-10 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan No Golongan Jumlah 1 Golongan I 0 2 Golongan II 12 3 Golongan III 38 4 Golongan IV 6 Total 56 Berdasarkan tabel sumber daya manusia (SDM) di atas, SDM Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 merupakan hasil perpaduan antara pegawai yang sebelumnya berada di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Pemalang, khususnya dari bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, unit pengelola obyek wisata, serta sekretariat, dengan pegawai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pemalang, khususnya dari bidang kebudayaan. Dari sisi status kepegawaian, jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 146 orang, terdiri dari 47 PNS, 3 CPNS, 6 PPPK, dan 90 Tenaga Kontrak (Non ASN). Komposisi pegawai masih didominasi oleh tenaga Tenaga Kontrak (Non ASN) dengan jumlah mencapai 90 orang (61,64%), menunjukkan bahwa penyelenggaraan program dan kegiatan Disparbud masih sangat bergantung pada tenaga pendukung non-ASN. Adapun jumlah pegawai laki-laki lebih banyak, yakni 105 orang, sedangkan perempuan berjumlah 41 orang. Ditinjau dari tingkat pendidikan, SDM Disparbud sebagian besar berpendidikan menengah (SMA) sebanyak 79 orang (54,11%), sementara yang berpendidikan tinggi (Diploma/D3/S1) mencapai 44 orang, S2 sebanyak 8 orang, dan belum ada yang berpendidikan S3. Sementara itu, masih terdapat pegawai dengan pendidikan dasar (SD sebanyak 9 orang) dan pendidikan menengah pertama (SMP sebanyak 6 orang). Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas SDM masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan formal maupun pelatihan teknis agar mampu menjawab tantangan di bidang pariwisata dan kebudayaan yang semakin kompetitif. Sementara itu, dari pangkat/golongan, terdapat 56 PNS/CPNS dengan distribusi golongan II sebanyak 12 orang, golongan III sebanyak 38 orang, dan golongan IV sebanyak 6 orang, serta tidak ada pegawai yang berada pada golongan I. Komposisi ini menggambarkan bahwa mayoritas ASN berada pada golongan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-11 III, yang identik dengan staf pelaksana hingga pejabat fungsional tingkat pertama. Jumlah pejabat dengan golongan IV relatif masih sedikit, sehingga perlu penguatan kaderisasi jabatan fungsional maupun struktural ke depan. Secara keseluruhan, komposisi SDM Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025 menunjukkan keberagaman baik dari segi status kepegawaian, tingkat pendidikan, maupun pangkat/golongan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memaksimalkan peran Tenaga Kontrak (Non ASN) yang jumlahnya besar, meningkatkan kompetensi pegawai dengan pendidikan menengah agar lebih profesional, serta mendorong peningkatan karier ASN sehingga struktur organisasi semakin kuat dalam mendukung program prioritas di bidang pariwisata dan kebudayaan. 2.2.2 Sarana dan Prasarana Berikut inventaris barang yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan : Tabel 2.2 Daftar Barang Inventaris No Nama Barang Jumlah Satuan Kondisi Keterangan Baik Rusak 1 Portable Generating Set 2 Unit P Genset 2 Portable Water Pump 15 Unit 4 11 Mesin Pompa Air 3 Pompa Air 6 Unit 5 1 Alat Vacum 4 Pompa Lainnya 83 Unit 5 Station Wagon 11 Unit P Kendaraan Roda 4 (Empat) 6 Sepeda Motor 15 Unit P 14 Kendaraan Roda 2 (Dua) dan 1 Roda 3 (Tiga) 7 Gerobak Dorong 62 Buah 3 59 Gerobak Sampah 8 Alat Angkut Apung Bermotor Untuk Penumpang Lainnya 18 Buah P Becak Air 1 Unit P Kapal Wisata 2 Unit P Jet Sky 9 Mesin Kompresor 3 Unit P Kompresor 10 Mesin Gergaji 1 Unit P Gergaji 11 Alat Ukur Universal Lainnya 1 Unit P Hamer Test 12 Penyemprot Mesin (Power Sprayer) 1 Unit P Diesel 16 pk 13 Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) 2 Buah P Elektrik Spray 14 Mesin Ketik Manual (Langewagon) 6 Buah P Mesin Ketik 15 Mesin Hitung Elektronik/Calkulator 5 Buah P Kalkulator 16 Mesin Photocopy 3 Unit 1 2 Mesin Photocopy 17 Lemari Kayu 15 Buah 14 1 Lemari Kayu https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-12 No Nama Barang Jumlah Satuan Kondisi Keterangan Baik Rusak 18 Rak Besi 5 Buah P Rak Arsip 19 Rak Kayu 2 Buah P Rak Buku 20 Filling Cabinet 14 Buah P Filling Cabinet 21 Brandkas 3 Buah P Brandkas 22 Papan Visual/Papan Nama 23 Buah 8 15 Papan Informasi 23 White Board 1 Buah P Papan Putih 24 Alat Penghancur Kertas 4 Buah 1 3 Penghancur Kertas 25 Mesin Absensi 4 Unit P Mesin Absensi 26 Alat Pemotong Kertas 1 Buah P Pemotong Kertas 27 LCD Projektor 2 Unit P Proyektor 28 Tripod LCD 1 Buah P Layar Proyektor 29 Papan Pengumuman 4 Buah P Papan Petunjuk 30 Roller Banner 3 Buah P Roller Banner 31 Mesin E-Ticketing 9 Unit P E-Ticketing 32 Dinamo Filter 2 Unit P Dinamo Filter 33 CCTV 14 Unit 1 13 CCTV 34 Meja Kerja 10 Buah P Meja Kerja 35 Kursi Metal 9 Buah 5 4 Kursi Besi 36 Kursi Kayu 88 Buah 74 14 Kursi Kayu 37 Meja Rapat 7 Buah P Meja Rapat 38 Meja Resepsionis 2 Buah P Wisma Jogja 39 Meja Bundar 12 Buah 2 10 Kursi Meja Payung 2 Buah P Meja Tamu 40 Meja 1/2 Biro 67 Buah 65 2 Meja Kerja 41 Kasur/Spring Bad 15 Buah P Wisma Jogja 42 Kursi Rapat 430 Buah 109 321 Kursi Rapat 43 Kursi Tamu 2 Buah P Kursi Tamu 44 Kursi Putar 15 Buah 11 4 Kursi Putar 3 Buah P Wisma Jogja 45 Meja Komputer 3 Buah P Meja Komputer 46 Sofa 6 Buah 3 3 Sofa 47 Jam Mekanis 4 Buah 2 2 Jam Dinding 48 Mesin Penghisap Debu 2 Buah 1 1 Vacum Cleaner 6 Buah Tidak Ada Vacum Hose Duraking 3 Buah Tidak Ada Vacum Head Astral 3 Buah Tidak Ada Vinnil Liner Vacum 52 Mesin Potong Rumput 32 Unit 4 28 Mesin Potong 53 Vacum Clenner 2 Buah P Sikat Vacum 2 Buah P Stick Vacum 2 Buah P Selang Spiral 54 Lemari Es 4 Unit P Kulkas 55 AC 33 Unit 15 18 AC 56 Kipas Angin 9 Buah 5 4 Kipas Angin 57 Alat Pendingin 1 Unit P Showcase 58 Kompor Gas 1 Buah P Kompor Gas 59 Kichen Set 1 Buah P Wisma Jogja 60 Tabung Gas 1 Buah P Tabung Gas 61 Rak Piring 1 Buah P Rak Piring 62 Nampan 2 Buah P Nampan 63 Tatakan dan Tutup Gelas 1 Set P Tatakan dan Tutup Gelas 64 Sendok 20 Buah P Sendok https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-13 No Nama Barang Jumlah Satuan Kondisi Keterangan Baik Rusak 65 Panci 1 Buah P Panci 66 Ceret 1 Buah Tidak ada Ceret 67 Piring Kue 2 Buah P Piring Kue 68 Piring 2 Set P Piring 69 Gelas 2 Set P Gelas 70 Televisi 27 Unit 7 20 Televisi 71 Tape Recorder 1 Unit P Tape Recorder 72 Amplifier 3 Unit Amplifier 73 Loudspeaker 4 Unit Tidak ada Loudspeaker 2 Unit P Loudspeaker 75 Sound System 2 Unit P Tweiter 4 Unit P Control Musik 1 Unit Tidak Ada 1 Unit Peralatan Sound System 5 Unit Horn Speaker 1 Unit Sound Audio 1 Unit Audio Mixer 82 Wirelles 4 Unit Wirelles 83 Unit Power Supply 9 Unit 6 3 Unit Power Supply 84 Stabilisator 1 Unit P Stabilisator 85 Camera Video 2 Unit 1 1 Camera Shooting 1 Unit P 4 Camera CCTV Wisma Jogja 87 Tustel 1 Unit Tidak Ada Camera Digital 88 Tangga Aluminium 2 Buah P Tangga Aluminium 89 Dispenser 4 Buah 2 2 Dispenser 90 Mimbar Podium 2 Buah P Mimbar Upacara 91 Handycam 4 Unit P Handycam 92 Lampu 61 Buah P Lampu Penerangan Taman 93 Tangki Air 1 Buah P Tangki Air 94 Meja Bilyard 1 Buah P Meja Bilyard 95 Lampu Grambyong 1 Buah P Tidak Ada 96 Lampu Gantung 1 Buah P Tidak Ada 97 Taplak 1 Lusin P Taplak 98 Toples 1 Set P Toples 99 Bantal Kursi 1 Set P Bantal Kursi 100 Sarung Bantal Kursi 1 Set P Sarung Bantal Kursi 101 Pot Gerabah 4 Buah Tidak Ada 102 Asbak 1 Lusin Tidak Ada 103 Karpet 40 Meter Hilang 104 Termos 2 Buah P Termos 105 Magicom 1 Buah P Magicom 106 Avo Meter 1 Unit P Avo Meter 107 Pompa Dorong 1 Unit P Wisma Jogja 108 Apar 5 Buah P Apar 109 Meja Kerja Pejabat 5 Buah P Meja Kerja Pejabat 110 Meja Kerja Non Struktural 2 Buah P Meja Kerja Non Struktural 111 Meja Tamu Biasa 5 Buah P Meja Tamu Biasa 112 Meja Maket/Peta 1 Buah P Meja Maket/Peta 113 Kursi Kerja Pejabat 8 Buah P Kursi Kerja Pejabat 114 Lemari Buku 1 Buah P Lemari Buku https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-14 No Nama Barang Jumlah Satuan Kondisi Keterangan Baik Rusak 115 Lemari Buku Arsip 7 Buah P Lemari Arsip 116 Bufet Kayu 3 Buah P Bufet Kayu 117 Bufet Kaca 2 Buah P Bufet Kaca 118 Microphone/Wireless Mic 3 Unit P Microphone/Wireless Mic 119 Camera Elektronik 3 Unit 2 1 Camera Elektronik 120 Tripod Camera 1 Buah P Tripod Camera 121 Water Heater 1 Buah P Wisma Jogja 122 Layar Film/Projektor 4 Unit 1 3 LCD Projektor 2 Buah P Layar Proyektor 123 Pesawat Telephon 3 Buah 1 2 Telephone 124 Handy Talky (HT) 4 Unit Tidak Ada 125 Faximile 2 Unit P Faximile 126 Server Internet 4 Unit P Server 127 PC Unit 14 Unit 7 7 PC Komputer 128 Laptop 49 Unit 37 8 4 Dalam Penelusuran 129 Note Book 6 Unit P 3 Dalam Penelusuran 130 Dekstop 3 Unit 1 2 Dekstop 131 CPU 1 Unit P CPU 132 Monitor 2 Unit P Monitor LCD 133 Printer 44 Unit 25 19 Printer 134 Scanner 1 Unit P Scanner 135 Rambu Penunjuk Obyek 9 Buah P Rambu Penunjuk Obyek 136 Bangunan 8 Unit 6 2 137 Situs 3 Unit 3 138 Dalang/Wayang 8 Buah 139 Tembang Jawa/Karawitan 40 40 140 Sintren 4 4 141 Kuda Kepang 24 24 142 Campursari 4 4 143 Sanggar Tari 24 24 144 Tradisional 1 1 2.3 Kinerja Pelayanan Disparbud Kabupaten Pemalang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Disparbud memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk fasilitasi pengembangan daya tarik wisata, peningkatan nilai-nilai kebudayaan di Kabupaten Pemalang Kegiatan pelayanan pada bidang pariwisata meliputi fasilitasi promosi dan pengembangan destinasi wisata, pembinaan desa wisata, penguatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, serta pengelolaan event kepariwisataan. Pada bidang kebudayaan : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-15 Pengelolaan kebudayaan, masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota, Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota, Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota, Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota, Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota, Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, Penerbitan izin membawa, Cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, Pengelolaan museum kabupaten/kota. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sangat bergantung pada dukungan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, tersedianya infrastruktur pendukung, serta keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan. Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan Disparbud, digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun secara terukur, relevan, dan akuntabel. Indikator Kinerja Utama Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 mengalami penyesuaian dibandingkan periode sebelumnya (2021–2026), dengan menekankan pada peningkatan PAD sektor pariwisata, peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Pemalang, serta pelestarian dan pengembangan nilai- nilai kebudayaan di Kabupaten Pemalang Capaian kinerja layanan selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-16 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-17 Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun Pertumbuhan Kinerja Rata- Rata 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan % -28.84 -8.42 89.938 -24.2 0.7793 -70.80 -1168.14 -126.91 -103.22 -367.27 2 Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara perkebangsaan % 0 0 100 -16.67 90 0.00 0.00 -116.67 -640.00 -189.17 3 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota % -28.84 -8.42 91.29 -24.2 0.7785 -70.80 -1184.20 -126.51 -103.22 -371.18 4 Persentase tingkat hunian akomodasi % 0 0 32.49 32.141 35.055 0.00 0.00 -1.07 9.07 2.00 5 Persentase kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD % 0.383 0.222 0.45 0.306 0.348 0.00 0.00 -32.00 13.71 -4.57 6 Persentase perkembangan sub sektor ekonomi kreatif potensial % 0 0 58.33 66.67 75 0.00 0.00 14.30 12.49 6.70 7 Persentase warisan budaya yang ditetapkan % 0 3,26 3,26 3,5 3,5 0 88.34 6.35 20.83 90.52 8 Cakupan warisan budaya yang dilestarikan % 0 100 100 100 100 0 16.41 10.47 0.00 1.88 9 Indeks Kepuasan Masyarakat Skor 69.48 70.37 73.9 79.39 85.06 1.28 5.02 7.43 7.14 5.22 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-18 No Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun Pertumbuhan Kinerja Rata- Rata 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 10 Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja Skor 55.05 58.07 62.6 65.6 66.22 5.49 7.80 4.79 0.95 4.76 11 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rupiah 1,256, 533,000 812, 055,000 1,517 ,866,000 1,088, 935,550 1,385, 170,500 -35,37 86,92 -28,26 27,20 12,62 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-19 Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya dinamika perkembangan yang signifikan di berbagai bidang, meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami fluktuasi tajam sebagai dampak dari tantangan eksternal maupun internal yang dihadapi selama lima tahun terakhir. Di bidang pariwisata, indikator Indikator Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan pada periode tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, pertumbuhan wisatawan mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar -28,84%, yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas perjalanan wisata. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2021, meskipun dengan penurunan yang lebih kecil yaitu -8,42%. Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan pertumbuhan wisatawan yang cukup tinggi, yakni sebesar 89,94%, seiring dengan mulai pulihnya sektor pariwisata, dibukanya kembali destinasi wisata, serta meningkatnya mobilitas masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan yang signifikan sebesar -24,2%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan kunjungan wisatawan. Di tahun 2024, pertumbuhan wisatawan relatif stagnan dengan capaian hanya 0,78%, yang berarti peningkatan jumlah kunjungan wisatawan belum signifikan. Rata-rata pertumbuhan selama periode 2020–2024 tercatat masih negatif, yaitu -367,27%, menandakan bahwa secara umum sektor pariwisata Kabupaten Pemalang masih menghadapi fluktuasi tinggi dan membutuhkan strategi yang lebih konsisten dalam menjaga tren pertumbuhan jumlah wisatawan. Sementara itu, tingkat hunian akomodasi menunjukkan tren positif, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,00% per tahun. Hal ini menjadi sinyal bahwa sektor akomodasi perlahan mulai pulih dan berkontribusi dalam menarik kunjungan wisatawan. Namun, kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD masih menunjukkan fluktuasi dan pertumbuhan yang kurang stabil, https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-20 menandakan perlunya peningkatan manajemen dan promosi retribusi objek wisata sebagai sumber pendapatan daerah. Sektor ekonomi kreatif mengalami perkembangan yang positif. Indikator persentase perkembangan subsektor ekonomi kreatif potensial mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 6,70% per tahun, menunjukkan adanya penguatan sektor kreatif sebagai alternatif penggerak ekonomi daerah. Di bidang Kebudayaan, dalam rangka meningkatkan pelestarian budaya, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan target indikator persentase warisan budaya yang ditetapkan sebesar 3,26% pada tahun 2021 hingga 3,5% pada tahun 2025. Realisasi capaian menunjukkan tren yang sangat positif, yaitu dari 3,26% pada tahun 2021 meningkat menjadi 6,14% pada tahun 2022, 6,53% pada tahun 2023, hingga mencapai 7,89% pada tahun 2024. Capaian ini jauh melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan rasio capaian mencapai lebih dari 180% hingga 225%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penetapan warisan budaya di Kabupaten Pemalang berjalan dengan sangat baik dan konsisten, melebihi ekspektasi perencanaan. Sementara itu, pada indikator cakupan warisan budaya yang dilestarikan, target yang ditetapkan setiap tahunnya adalah 100%. Realisasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dari 77,76% pada tahun 2021, menjadi 90,52% pada tahun 2022, dan berhasil mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh warisan budaya yang telah ditetapkan berhasil dilestarikan dengan baik sehingga selaras dengan tujuan pembangunan daerah dalam menjaga identitas dan nilai budaya masyarakat Pemalang. Secara umum, capaian kinerja pelestarian budaya di Kabupaten Pemalang menunjukkan hasil yang sangat baik, bahkan melampaui target yang direncanakan. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal, tetapi juga menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan di daerah. Dari sisi pelayanan publik dan tata kelola, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan positif, dengan masing-masing rata-rata pertumbuhan 5,22 dan 4,76 per tahun. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-21 Hal ini menjadi refleksi atas perbaikan kinerja pelayanan publik dan sistem pertanggungjawaban kinerja di lingkungan Disparbud. Pada tahun 2020 dan 2021, terdapat beberapa indikator kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang yang menunjukkan capaian 0 (nol). Hal ini bukan berarti tidak adanya pelaksanaan kegiatan, melainkan karena data pengukuran indikator belum tersedia atau belum dilakukan pencatatan secara sistematis pada periode awal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:
1. 1.Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara per kebangsaan – Pada tahun 2020 dan 2021 belum terdapat pencatatan kunjungan wisatawan mancanegara secara terpilah per kewarganegaraan. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang membatasi akses kedatangan wisatawan asing.
2. 2.Persentase tingkat hunian akomodasi – Pengumpulan data akomodasi pariwisata baru dilakukan mulai tahun 2022. Sebelum itu, sistem pencatatan hunian kamar hotel maupun penginapan belum terintegrasi secara resmi pada perangkat daerah.
3. 3.Persentase perkembangan subsektor ekonomi kreatif potensial – Pendataan terkait subsektor ekonomi kreatif baru mulai difokuskan pada tahun 2022. Sebelumnya, sektor ini belum menjadi indikator kinerja yang diukur secara kuantitatif.
4. 4.Persentase warisan budaya yang ditetapkan – Pada tahun 2020 belum ada warisan budaya yang resmi ditetapkan, sementara pada tahun 2021 baru mulai dilakukan penetapan awal, sehingga data capaian baru muncul setelahnya.
5. 5.Cakupan warisan budaya yang dilestarikan – Pengukuran cakupan warisan budaya baru dimulai pada tahun 2021, seiring dengan adanya kegiatan inventarisasi dan pelestarian cagar budaya daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Pemalang pada periode tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 realisasi PAD tercatat sebesar Rp1.256.533.000, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp812.055.000 atau turun sekitar 35,37%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh masih terbatasnya aktivitas wisata https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-22 akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan dan pemanfaatan fasilitas olahraga. Pada tahun 2022, kinerja PAD kembali meningkat signifikan hingga mencapai Rp1.517.866.000 atau tumbuh sekitar 86,92% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan mulai pulihnya kegiatan wisata, dibukanya kembali destinasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berwisata lokal. Namun, pada tahun 2023 capaian PAD kembali mengalami penurunan menjadi Rp1.088.935.550 atau turun sebesar 28,26%. Penurunan ini menunjukkan masih adanya ketergantungan yang tinggi pada jumlah kunjungan wisatawan serta pengaruh kondisi ekonomi masyarakat terhadap daya beli wisata. Di tahun 2024, realisasi PAD meningkat kembali menjadi Rp1.385.170.500, atau naik sebesar 27,20% dibandingkan tahun
6. 2023.Secara rata-rata, pertumbuhan PAD retribusi tempat rekreasi dan olahraga selama periode 2020–2024 tercatat sebesar 12,62%, yang menunjukkan tren positif meskipun diwarnai fluktuasi setiap tahunnya. Secara keseluruhan, analisis pertumbuhan kinerja Disparbud Kabupaten Pemalang mengindikasikan perlunya upaya akselerasi pemulihan sektor pariwisata, serta pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan di Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-23 Tabel 2.4. Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Urusan Pariwisata) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Urusan Kebudayaan) Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026 No Indikator Kinerja Program Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke- Realisasi Capaian Pada Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke- 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Presentase Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 2 Persentase Kunjungan Wisata 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10,00 100,00 100,00 100,00 3 Prosentase Objek Wisata yang dipromosikan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100 4 Prosentasi Sarana dan Prasarana Ekraf yang dimanfaatkan % 20 40 60 70 80 100 20 0 0 30 100,00 0 0 30 5 Persentase Tenaga Kerja di sektor Priwisata yang disertifikasi % 45,6 49,6 53,6 57,6 61,6 65,6 45,6 43 9,6 10,97 100,00 86,69 17,91 19,05 6 Persentase capaian perencanaan dan keuangan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 7 Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 8 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan % 10 10 10 10 10 10 -8,42 89,94 -24,20 0,78 -84,20 899,38 -242,03 7,79 9 Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara perkebangsaan % 0 100 50 33,3 50 50 0 100 -16,67 90,00 0 100,00 -33,33 270,27 10 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota % 10 10 10 10 10 10 -8,42 91,29 -24,20 0,78 -84,20 912,90 -242,03 7,79 11 Persentase tingkat hunian akomodasi % 25,38 26,65 29,32 32,25 35,47 39,02 0 32,49 32,14 35,06 0 121,91 109,62 108,70 12 Persentase kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD % 0,48 0,50 0,55 0,6 0,66 0,73 0 0,45 0,31 0,35 0 90,00 55,64 57,99 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-24 No Indikator Kinerja Program Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke- Realisasi Capaian Pada Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke- 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 13 Persentase perkembangan sub sektor ekonomi kreatif potensial % 50,00 58,33 66,67 75 87,50 100,00 0,00 58,33 66,67 75,00 0 100,00 100,00 100,00 14 Persentase warisan budaya yang ditetapkan % 3,26 3,26 3,5 3,5 3,5 3,5 3,26 6,14 6,53 7,89 100,00 188,34 186,57 225,43 15 Cakupan warisan budaya yang dilestarikan % 100 100 100 100 100 100 77,76 90,52 100 100 77,76 90,52 100,00 100,00 16 Indeks Kepuasan Masyarakat Skor 70 72 75 85 86 87 70,37 73,9 79,39 85,06 100,53 102,64 105,85 100,07 17 Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja Skor 58,02 60 62,5 66 66,5 68 58,07 62,6 65,6 66,22 100,09 104,33 104,96 100,33 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-25 Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan, secara umum capaian kinerja Dinas Pariwisata dan kebudayaan (urusan pariwisata) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (urusan kebudayaan) Kabupaten Pemalang pada periode 2021– 2024 menunjukkan variasi capaian yang berbeda pada tiap indikator. Indikator persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah, capaian perencanaan dan keuangan, serta capaian layanan umum dan kepegawaian secara konsisten mencapai 100% sesuai target setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa aspek tata kelola dan dukungan urusan pemerintahan telah berjalan dengan baik dan akuntabel. Pada indikator kunjungan wisata, capaian tahun 2021 masih sangat rendah (10%) dari target 100%, namun pada tahun- tahun berikutnya sudah mencapai target 100%. Hal serupa juga terlihat pada persentase objek wisata yang dipromosikan yang konsisten mencapai target 100%. Indikator sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang dimanfaatkan juga sudah sesuai target pada tahun awal (20%), namun pada tahun-tahun berikutnya masih perlu optimalisasi agar sesuai dengan proyeksi renstra. Untuk indikator tenaga kerja sektor pariwisata yang disertifikasi, capaian 2021 sesuai target (45,6%), namun pada tahun 2022–2024 capaian mengalami fluktuasi dan berada di bawah target, sehingga masih memerlukan peningkatan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi. Dari sisi pertumbuhan jumlah wisatawan dan peningkatan perjalanan wisatawan nusantara, capaian sangat fluktuatif bahkan sempat negatif pada tahun 2021 dan 2023. Namun, pada tahun 2022 indikator ini melonjak tinggi hingga di atas 800%, yang menunjukkan adanya dinamika kondisi eksternal seperti pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan faktor kebijakan destinasi. Sementara untuk kunjungan wisatawan mancanegara per kebangsaan, capaian menunjukkan peningkatan signifikan di tahun 2022 (100%) meskipun masih belum stabil di tahun berikutnya. Indikator tingkat hunian akomodasi cenderung mengalami peningkatan, di mana capaian tahun 2022–2024 berada di atas target dengan rasio capaian di atas 100%. Demikian juga indikator kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD masih relatif rendah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-26 dan fluktuatif (0,31%–0,45%), sehingga diperlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi. Pada aspek pengembangan subsektor ekonomi kreatif potensial, capaian menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jika pada tahun 2021 belum ada capaian, maka sejak 2022 hingga 2024 target tercapai 100%. Hal ini menjadi peluang besar dalam pengembangan ekraf lokal sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Untuk urusan kebudayaan, indikator persentase warisan budaya yang ditetapkan melampaui target secara konsisten dengan rasio capaian di atas 180% bahkan mencapai 225% pada tahun 2024. Begitu juga dengan cakupan warisan budaya yang dilestarikan yang meningkat dari 77,76% pada 2021 menjadi 100% pada 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Kabupaten Pemalang dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah. Sementara itu, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan tren yang meningkat, dari 70,37 di tahun 2021 menjadi 85,06 pada tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini sejalan dengan perbaikan layanan publik pada sektor pariwisata dan kebudayaan. Demikian pula dengan nilai komponen Akuntabilitas Kinerja, yang meningkat dari 58,07 pada tahun 2021 menjadi 66,22 pada tahun 2024, seluruhnya di atas target, menandakan tata kelola kinerja perangkat daerah yang semakin baik. Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja pada periode 2021–2024 menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa indikator sudah konsisten mencapai atau bahkan melampaui target, khususnya pada aspek warisan budaya, objek wisata yang dipromosikan, dan layanan publik. Namun, beberapa indikator lain seperti pertumbuhan wisatawan, kontribusi retribusi pariwisata, serta sertifikasi tenaga kerja pariwisata masih memerlukan perhatian dan strategi khusus agar lebih optimal. Pencapaian target kinerja tidak lepas dari faktor pendanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Adapun pendanaan program kegiatan beserta realisasinya secara rinci tercantum pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-27 Tabel 2.5. Realisasi Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan No Program Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000) Berdasarkan Dok Renstra Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000) Persentase Realisasi Anggaran (%) 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10,811,720,000 10,811,720,000 10,811,720,000 10,811,720,000 7,994,100,815 9,676,908,304 9,336,944,356 8,936,171,166 73.94 89.50 86.36 82.65 2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 8,970,000,000 8,970,000,000 8,970,000,000 8,970,000,000 3,047,440,450 2,804,807,518 1,035,070,854 1,578,575,847 33.97 31.27 11.54 17.60 3 Program Pemasaran Pariwisata 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000 302,934,880 417,831,486 199,389,734 - 67.32 92.85 44.31 - 4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 11,925,000 - - 19.88 - - - 5 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 930,000,000 930,000,000 930,000,000 930,000,000 300,533,000 160,370,270 337,673,500 1,864,674,048 32.32 17.24 36.31 200.50 6 Program Pengembangan Kebudayaan 450,673.000 526,303.350 11,014,325.000 1,851,702.000 447,420.640 474,040.877 7,630,733.758 1,740,826.638 99.3 90.1 69.3 94.0 7 Program Pengembangan Kesenian Tradisional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-28 No Program Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000) Berdasarkan Dok Renstra Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000) Persentase Realisasi Anggaran (%) 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 8 Program Pembinaan Sejarah 65,378.000 39,042.250 648,975.400 228,874.000 64,432.291 38,079.750 619,788.088 180,867.004 98.6 97.5 95.5 79.0 9 Program Pelstarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 706,712.000 350,230.400 1,211,699.600 4,143,613.870 688,601.658 348,893.287 1,003,937.273 3,890,636.386 97.4 99.6 82.9 93.9 10 Program Pengelolaan Permuseuman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-29 2.4 Kelompok Sasaran Layanan serta Mitra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kabupaten Pemalang memerlukan strategi yang menyeluruh, dengan fokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif lokal. Optimalisasi potensi wisata yang dimiliki daerah harus didukung oleh layanan publik yang responsif, promosi yang efektif, dan kemitraan lintas sektor. Dengan membangun ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, Kabupaten Pemalang tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja, mendorong inovasi lokal, dan memperkuat identitas budaya. Untuk itu, diperlukan identifikasi kelompok sasaran layanan utama serta keterlibatan aktif mitra strategis yang memiliki peran signifikan dalam rantai nilai pariwisata dan ekonomi kreatif. Kelompok Sasaran Layanan:
7. 1.Pelaku Usaha Pariwisata Hotel, penginapan, restoran, biro perjalanan, penyedia transportasi wisata yang menjadi penyumbang langsung pajak dan retribusi.
8. 2.Pelaku Ekonomi Kreatif Lokal UMKM kuliner, fashion, kriya, seni pertunjukan, video/film, fotografi, dan digital content creator yang menambah nilai dan daya tarik wisata.
9. 3.Pengelola dan Komunitas Desa Wisata Sebagai pelaksana layanan berbasis komunitas yang mendukung wisata berbasis alam, budaya, dan pengalaman.
10. 4.Masyarakat Lokal di Sekitar Destinasi Wisata Termasuk pelaku informal (penjual makanan, parkir, jasa pemandu lokal) yang berkontribusi langsung pada kenyamanan wisatawan.
11. 5.Wisatawan Domestik dan Mancanegara Target penerima layanan dan kontributor utama terhadap transaksi ekonomi pariwisata di daerah.
12. 6.Pemuda dan Komunitas Kreatif Sebagai penggerak inovasi, promosi digital, event kreatif, serta pelaku start-up wisata dan ekraf. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-30 Mitra Strategis:
13. 1.Perangkat Daerah Teknis Terkait
a.Bappeda, BPKAD, Dinas PUPR, Dishub, DLH, Disperindag, DPMPTSP, Dinkop UKM Mendukung regulasi, infrastruktur, perizinan, pembiayaan, dan pembinaan pelaku usaha.
1. 2.BUMDes dan Pokdarwis Mengelola potensi wisata lokal secara kolektif berbasis masyarakat dan mendukung ekonomi desa.
2. 3.Asosiasi Pariwisata dan Ekraf PHRI, ASITA, HPI, GenPI, Forum Ekraf Daerah untuk kolaborasi promosi, peningkatan kapasitas, dan standarisasi layanan.
3. 4.Investor dan Dunia Usaha Mendorong investasi di sektor perhotelan, atraksi wisata, dan pengembangan kawasan wisata tematik.
4. 5.Lembaga Keuangan dan Perbankan Mendukung pembiayaan usaha kecil sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui KUR, koperasi, dan skema lain.
5. 6.Media Massa dan Influencer Digital Mitra utama dalam promosi destinasi, storytelling digital, dan kampanye branding pariwisata Pemalang.
6. 7.Akademisi, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Pelatihan Menyediakan riset, pelatihan, dan pendampingan bagi SDM pariwisata dan ekraf lokal. Dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Pemalang, keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor yang sangat penting. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan perlu membangun kolaborasi dengan kelompok sasaran dan mitra strategis agar program kebudayaan dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Kelompok Sasaran Layanan Urusan Kebudayaan :
7. 1.Seniman dan budayawan (perupa, musisi tradisional, maestro seni, penulis).
8. 2.Sanggar seni dan komunitas budaya (tari, teater, karawitan, sintren, kuda kepang, campursari, dll.).
9. 3.Lembaga adat dan tokoh masyarakat. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-31
10. 4.Pelajar, mahasiswa, dan generasi muda.
11. 5.Masyarakat umum sebagai penerima manfaat kegiatan budaya.
12. 6.Pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya (kriya, kuliner tradisional, fashion etnik, dll.). Mitra Urusan Kebudayaan :
13. 1.Pemerintah pusat dan provinsi
14. 2.Perangkat daerah terkait (Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian/Perdagangan).
15. 3.Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan, dan Dekranasda.
16. 4.Lembaga pendidikan dan perguruan tinggi (sekolah, universitas, sanggar pendidikan seni).
17. 5.Lembaga adat, komunitas, dan organisasi budaya lokal.
18. 6.Media massa dan komunitas digital.
19. 7.Sektor swasta dan dunia usaha (dukungan CSR, sponsorship, kemitraan).
20. 8.Komunitas diaspora dan pegiat budaya di luar daerah maupun luar negeri. 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang 2.5.1 Permasalahan Permasalahan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang merupakan gap atau perbedaan antara kinerja pengelolaan sektor pariwisata dan kebudayaan dengan kondisi ideal yang dapat dicapai. Identifikasi permasalahan dalam pengelolaan sektor tersebut sangat bermanfaat dalam merumuskan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif terhadap berbagai kondisi yang tidak diharapkan di masa mendatang. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan dapat berjalan secara lebih efektif dan optimal. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-32 Tabel 2.6. Perumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Urusan Sub Urusan Kewenan gan Indikator Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 5 6 7 URUSAN PEMERIN TAHAN PILIHAN Pariwisata Pariwisata Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daya tarik objek wisata milik pemerintah daerah yang kurang optimal
21. 1.Objek wisata milik pemerintah daerah belum mampu menarik minat kunjungan secara maksimal.
22. 2.Fasilitas dan infrastruktur pendukung objek wisata masih kurang memadai.
23. 3.Promosi dan pemasaran destinasi wisata belum dilakukan secara optimal.
24. 4.Inovasi dan pengembangan daya tarik wisata berjalan lambat.
25. 5.Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan wisata masih rendah.
26. 6.Sumber daya manusia pengelola objek wisata masih belum profesional.
27. 1.Terbatasnya alokasi anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan objek wisata.
28. 2.Kurangnya strategi promosi terpadu dan pemanfaatan media digital.
29. 3.Tidak adanya riset pasar dan data pengunjung sebagai dasar pengembangan objek wisata.
30. 4.Lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal.
31. 5.Minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata daerah.
32. 6.Belum adanya inovasi konten wisata atau pembaruan atraksi yang menarik dan kekinian. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-33 Urusan Sub Urusan Kewenan gan Indikator Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Persentase Pertumbuh an Kunjungan Wisatawan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-34 Urusan Sub Urusan Kewenan gan Indikator Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Ekonomi Kreatif Persentase peningkata n pelaku ekonomi kreatif potensial di Kabupaten Pemalang Belum dilakukanya fasilitasi akses pasar ekonomi kreatif
33. 1.Belum dilakukannya fasilitasi akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif.
34. 2.Produk ekonomi kreatif lokal kurang dikenal dan kurang terserap pasar.
35. 3.Minimnya kegiatan promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif.
36. 4.Keterbatasan jejaring pelaku ekonomi kreatif dengan pasar yang lebih luas.
37. 1.Belum adanya program atau kebijakan khusus untuk mendukung akses pasar pelaku ekonomi kreatif.
38. 2.Kurangnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, platform digital, dan pelaku industri.
39. 3.Terbatasnya pemahaman pelaku ekonomi kreatif terkait strategi pemasaran dan branding produk.
40. 4.Minimnya event, expo, atau pameran sebagai ruang temu antara produsen dan konsumen.
41. 5.Infrastruktur pendukung seperti platform digital promosi atau marketplace lokal belum tersedia atau belum dimanfaatkan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-35 Urusan Sub Urusan Kewenan gan Indikator Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Kebudaya an Kebudaya an Kebudaya an
42. 1.Pemajua n Kebuday aan
43. 2.Persentas e Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarik an Belum optimal pelestarian cagar budaya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang belum teregister dengan baik Jumlah personil terbatas, dan baru terbentuk tim ahli cagar budaya https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-36 2.5.2 Isu Strategis Isu strategis dapat diidentifikasi melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) merupakan faktor internal yang memengaruhi kinerja urusan pariwisata dan kebudayaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang. Sedangkan Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan strategis, yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan sektor ini di masa mendatang. Identifikasi faktor-faktor SWOT sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi, baik yang sedang terjadi maupun yang berpotensi muncul. Dengan memahami kekuatan yang dimiliki, kelemahan yang perlu dibenahi, serta peluang yang bisa dimanfaatkan dan tantangan yang perlu diantisipasi, maka perencanaan pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan dapat disusun secara lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis SWOT menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tahun 2025–2029, agar mampu berkontribusi secara optimal dalam pencapaian visi pembangunan daerah. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran obyektif terhadap kapasitas dan posisi strategis organisasi, serta menjadi dasar dalam merumuskan isu-isu strategis yang dijadikan acuan dalam arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan. Dengan demikian, perencanaan dapat disusun secara tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dinamika kebutuhan dan harapan masyarakat Kabupaten Pemalang. Adapun analisis SWOT sebagai berikut : A. Kekuatan / Potensi (Strength): • Potensi wisata yang beragam Tersedianya objek wisata alam, budaya, dan buatan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Pemalang. • Kekayaan Budaya Lokal Adanya tradisi, kesenian daerah, dan warisan budaya tak benda yang menjadi identitas masyarakat. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-37 • Komitmen organisasi Adanya komitmen pimpinan dan pegawai dalam pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan. • Kolaborasi dengan komunitas Terbangunnya sinergi dengan komunitas, pelaku ekonomi kreatif, dan pelaku seni dalam mendukung kegiatan Disparbud • Program pembinaan yang berjalan • Terselenggaranya pembinaan, pelatihan, serta festival budaya secara rutin. • Kesadaran masyarakat yang meningkat Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan kegiatan pelestarian budaya. B. Kelemahan (Weakness): • Promosi wisata belum optimal Masih kurangnya pemanfaatan media digital untuk promosi destinasi wisata daerah. • Sarana dan prasarana terbatas Fasilitas penunjang kegiatan wisata dan kebudayaan masih belum memadai. • Keterbatasan SDM profesional Kurangnya tenaga terampil di bidang pemandu wisata, pengelola destinasi, kurator budaya, dan pelaku seni. • Pembinaan belum berjenjang dan terstruktur Belum optimalnya pola pembinaan terhadap seniman, sanggar, dan komunitas budaya secara berkelanjutan. • Fasilitasi ekonomi kreatif belum maksimal Akses pasar dan pendampingan terhadap pelaku ekonomi kreatif lokal masih belum berjalan efektif. • Data belum terintegrasi Lemahnya pengelolaan dan pemetaan data potensi wisata dan budaya secara digital dan terpadu. C. Peluang (Opportunity): • Perkembangan teknologi digital Dapat dimanfaatkan untuk promosi wisata, pemasaran produk kreatif, dokumentasi, dan digitalisasi budaya. • Dukungan program nasional https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-38 Tersedianya program pemerintah pusat seperti pengembangan desa wisata, penetapan warisan budaya tak benda, dan fasilitasi ekonomi kreatif. • Dukungan lintas sektor dan CSR Potensi kemitraan dengan sektor swasta, BUMD, atau lembaga lain melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). • Minat masyarakat meningkat Antusiasme masyarakat terhadap wisata lokal, event budaya, dan pelestarian tradisi semakin tinggi. • Potensi wisata tematik dan budaya Kabupaten Pemalang memiliki peluang besar mengembangkan pariwisata berbasis tema edukatif, sejarah, dan budaya lokal. D. Tantangan / Ancaman (Threat): • Persaingan antar daerah Kabupaten lain juga berlomba mempromosikan wisata sehingga diperlukan inovasi dan daya saing tinggi. • Perubahan tren wisata dan budaya Preferensi wisatawan dan minat generasi muda terhadap budaya lokal cepat berubah sehingga menuntut inovasi. • Ancaman terhadap lingkungan wisata dan budaya Alih fungsi lahan, urbanisasi, dan modernisasi berpotensi mengganggu kelestarian wisata dan warisan budaya. • Rendahnya partisipasi masyarakat Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga destinasi wisata serta mendukung pelestarian budaya. • Keterbatasan anggaran Anggaran yang minim berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program prioritas. • Kurangnya kesinambungan program Banyak kegiatan masih bersifat musiman atau seremonial tanpa penguatan keberlanjutan dan dampak jangka panjang. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-39 Tabel 2.7. Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD ISU KLHS yang Relevan dengan PD ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD ISU Strategis PD Global Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 - 16 Daya Tarik Wisata Alam - 6 Daya Tarik Wisata Tirta - 2 Daya Tarik Wisata Edukasi - 1 Daya Tarik Agrowisata - 2 Daya Tarik Wisata Religi - 1 Daya Tarik Wisata Minat Khusus - 5 Event/ Festival Daerah - 36 Desa Wisata Daya tarik objek wisata milik pemerintah daerah yang kurang optimal Masih rendahnya kontribusi pariwisata terhadap ekonomi Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Pariwisata: Meningkatnya kesadaran global terhadap pariwisata berkelanjutan menuntut destinasi untuk menerapkan praktik ramah lingkungan. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP): Fokus pemerintah pusat pada 10 DPP dan 5 DSP (super prioritas), menuntut daerah lain ikut berbenah untuk menjadi penyangga atau alternatif. Belum Optimalnya Daya Tarik Wisata Lokal: Masih minimnya infrastruktur, promosi, dan event pariwisata di Pemalang. Belum optimalnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-40 Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD ISU KLHS yang Relevan dengan PD ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD ISU Strategis PD Global Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 - 4 Sub Sektor Ekonomi Kreatif Potensial Belum dilakukanya fasilitasi akses pasar ekonomi kreatif Digitalisasi dan Smart Tourism: Tren penggunaan teknologi dalam promosi dan pengelolaan destinasi (AR/VR, big data, IoT). Peningkatan SDM Pariwisata: Fokus pada sertifikasi dan pelatihan pelaku industri pariwisata. Minimnya kolaborasi antar-kabupaten: Potensi pariwisata lintas wilayah seperti jalur Pantura belum diintegrasikan. Pasca-Pandemi COVID- 19: Perubahan pola wisatawan ke arah pariwisata alam dan wellness tourism. Kebijakan Satu Data Pariwisata: Penguatan data statistik pariwisata daerah untuk perencanaan dan promosi. Kurangnya branding destinasi Pemalang: Perlu penguatan citra dan daya tarik destinasi unik lokal (seperti wisata alam, budaya lokal, kuliner). Belum optimal pelestarian cagar budaya Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah Kebudayaan Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi Kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia Belum optimalnya pemajuan kebudayaan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 II-41 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 III-1 Meningkatnya kontribusi pariwisata dan nilai-nilai kebudayaan dalam Pembangunan daerah, dengan indikator :
44. 1.Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
45. 2.Pemajuan Kebudayaan 3.2 Sasaran Jangka Menengah Disparbud Kabupaten Pemalang Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :
46. 1.Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif, dengan indikator : 1. Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan 2. Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif potensial di Kabupaten Pemalang
47. 2.Meningkatnya kualitas pemajuan dan kelestarian kebudayaan, dengan indikator : Persentase cagar budaya (CB) dan warisan budaya tak benda (WBTB) yang dilestarikan
48. 3.Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai SAKIP https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 III-2 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR Formula Indikator ( Indikator Tujuan ) dan Sumber Referensi Indikator Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Kondisi Akhir Renstra Strategi Kebijakan Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Meningkat nya Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Bertumpu Pada Potensi Ekonomi Lokal Meningkatnya kontribusi pariwisata dan nilai-nilai kebudayaan dalam Pembangunan daerah
49. 1.Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Realisasi PAD Sektor Pariwisata ( Pajak dan Retribusi ) / Total Realisasi PAD dikali 100% % 1,39 1,45 1,50 1,56 1,62 1,68 1,76 1,80 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 III-3 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR Formula Indikator ( Indikator Tujuan ) dan Sumber Referensi Indikator Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Kondisi Akhir Renstra Strategi Kebijakan Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkat nya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
50. 2.Pemajuan Kebudayaan upaya meningkatka n ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembanga n, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan yang tersusun dalam Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Rencana Strategis Kebudayaan Nasional. Pemajuan Kebudayaan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kemajuan pembanguna n Angka 70 70 70 70 70 70 70 70 1. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 III-4 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR Formula Indikator ( Indikator Tujuan ) dan Sumber Referensi Indikator Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Kondisi Akhir Renstra Strategi Kebijakan Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 kebudayaan, menjadi basis dalam formulasi kebijakan dalam ekosistem kebudayaan, dan menjadi acuan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan melalui 10 Objek pemajuan Kebudayaan (manuskrip, bahasa, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, olahraga tradisional, permainan rakyat, seni) dan Cagar Budaya https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 III-5 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR Formula Indikator ( Indikator Tujuan ) dan Sumber Referensi Indikator Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Kondisi Akhir Renstra Strategi Kebijakan Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkat nya kunjungan wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif
51. 1.Persentase Pertumbuha n Kunjungan Wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan tahun n - jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1 dibagi jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1 dikali 100 % 0,78 0,86 0,94 1,02 1,09 1,16 1,23 1,29 Meningkatka n kualitas pariwisata dengan pengembang an destinasi wisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan SDM pariwisata, pemanfaatan teknologi, penguatan regulasi dan kebijakan. Peningkatan pariwisata dan ekraf difokuskan pada pengembang an SDM, pemanfaatan teknologi dan promosi serta penguatan regulasi. Program Peningka tan Daya Tarik Destinasi Pariwisat a Program Pemasara n Pariwisat a https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 III-6 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR Formula Indikator ( Indikator Tujuan ) dan Sumber Referensi Indikator Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Kondisi Akhir Renstra Strategi Kebijakan Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
52. 2.Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif potensial di Kabupaten Pemalang Jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kab. Pemalang tahun n - Jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kab. Pemalang tahun n-1 dibagi Jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kab. Pemalang tahun n-1 dikali 100 % 0 4,24 8,13 11,28 13,51 14,88 15,54 15,70 Meningkatka n pembinaan ekraf melalui penguatan ekosistem ekraf, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, Diversivikasi produk ekraf, peningkatan akses permodalan, promosi dan pemasaran produk ekraf, pemanfaatan teknologi dan penguatan regulasi dan kebijakan. Program Pengemb angan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaa tan dan Perlindun gan Hak Kekayaan Intelektu al Program Pengemb angan Sumber Daya Pariwisat a dan Ekonomi Kreatif https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 III-7 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR Formula Indikator ( Indikator Tujuan ) dan Sumber Referensi Indikator Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Kondisi Akhir Renstra Strategi Kebijakan Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkat nya kualitas pemajuan dan pelestarian kebudayaa n Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan dibagi Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang tercatat DIKALI 100% % 17.59 21,76 22,81 23,98 24,43 25,47 26,63 26,63 Meningkatny a pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda di Kabupaten Pemalang
53. 1.Registrasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ada,
54. 2.Menetapka n Prioritas Pelestarian CB dan WBTB sesuai alokasi anggaran
55. 3.Sosialisasi CB dan WBTB
56. 4.kepada Masyaraka t umum
57. 1.Program Pengem bangan kebuday aan
58. 2.Program pengem bangan kesenia n tradision al
59. 3.Program pembina an Sejarah
60. 4.Program pelestari an dan pengelol aan cagar budaya
61. 5.Program pengelol aan permuse uman https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 III-8 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR Formula Indikator ( Indikator Tujuan ) dan Sumber Referensi Indikator Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Kondisi Akhir Renstra Strategi Kebijakan Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkat nya kinerja pelayanan dan akuntabilit as Perangkat Daerah
62. 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 85,06 86 86,50 87 88 89 89,50 89,75 Optimalisasi layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya untuk mempercepa t, mempermud ah, dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan.. Program Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah Kabupate n/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 III-9 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR Formula Indikator ( Indikator Tujuan ) dan Sumber Referensi Indikator Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Kondisi Akhir Renstra Strategi Kebijakan Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
63. 2.Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP Angka 66,22 70,31 70,35 70,40 70,50 71 71,50 72 Menyusun perencanaan kinerja yang jelas melalui Renstra dan Renja, memprioritas kan kegiatan yang berdampak tinggi, serta menyelarask an anggaran dengan target yang ingin dicapai, menetapkan indikator kinerja yang SMART, memantau capaian secara rutin, dan memanfaatk an sistem e- SAKIP untuk meningkatka n akurasi dan efektivitas pelaporan. selain itu, melaksanaka n pengendalian internal yang Mengintegras ikan SAKIP dengan SPIP dan e- planning untuk menjamin konsistensi data dan proses. Selain itu, melaksanaka n evaluasi kebijakan dan prosedur secara berkala berdasarkan hasil evaluasi untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatka n kinerja secara berkelanjuta n. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 III-10 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR Formula Indikator ( Indikator Tujuan ) dan Sumber Referensi Indikator Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Kondisi Akhir Renstra Strategi Kebijakan Program 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 kuat, melakukan audit dan evaluasi mandiri secara berkala, serta meningkatka n kapasitas SDM melalui pelatihan dan menunjuk pegawai khusus untuk mengawal pelaksanaan SAKIP. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 III-11 3.3 Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Disparbud Kabupaten Pemalang dapat dijabarkan sebagai berikut : Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Disparpbud Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :
64. 1.Meningkatkan kualitas pariwisata dengan pengembangan destinasi wisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan SDM pariwisata, pemanfaatan teknologi, penguatan regulasi dan kebijakan.
65. 2.Meningkatkan pembinaan ekraf melalui penguatan ekosistem ekraf, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, Diversivikasi produk ekraf, peningkatan akses permodalan, promosi dan pemasaran produk ekraf, pemanfaatan teknologi dan penguatan regulasi dan kebijakan.
66. 3.Meningkatnya pelestarian Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Pemalang Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Disparbud Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :
67. 1.Peningkatan pariwisata dan ekraf difokuskan pada pengembangan SDM, pemanfaatan teknologi dan promosi serta penguatan regulasi.
68. 2.Registrasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ada
69. 3.Menetapkan Prioritas Pelestarian Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sesuai alokasi anggaran Selaras dengan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tercantum pada dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 maka Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 III-12 Tabel 3.2. Penahapan Tahapan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)1 2 3 4 5 Penguatan Fondasi Pariwisata Budaya, Edukasi, dan Agrowisata Berbasis Kearifan Lokal Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Revitalisasi Kesenian Tradisional Modernisasi Destinasi Wisata dan Digitalisasi Layanan Kebudayaan Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Kebudayaan Menuju Pemalang Bercahaya Transformasi Ekosistem Pariwisata dan Kebudayaan Menuju Pemalang Mulya yang Maju dan Berkelanjutan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 III-13 Pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan membutuhkan perencanaan strategis yang selaras antara visi pemerintah daerah dan kebijakan sektoral perangkat daerah. Dalam konteks ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pemalang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026–2030. Sebagai perangkat daerah yang membidangi sektor kepariwisataan dan kebudayaan, Disparbud menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pelestarian nilai budaya lokal. Tema- tema tahapan pembangunan disusun secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Disparbud secara sistematis, terarah, dan terukur. Berikut penjabaran tahapan RENSTRA Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2026–2030:

1.TAHAP I – Tahun 2026 - RPJMD: Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia - RENSTRA: Penguatan Fondasi Pariwisata Budaya, Edukasi, dan Agrowisata Berbasis Kearifan Lokal - Arah dan Langkah Teknis Disparbud: • Pemetaan potensi wisata budaya, sejarah, kuliner, dan agrowisata desa. • Inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya tak benda • Edukasi sadar wisata dan budaya kepada masyarakat. • Peningkatan kapasitas sanggar seni dan pelaku budaya. • Kolaborasi dengan sekolah dan komunitas untuk pendidikan budaya lokal. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 III-14
2.TAHAP II – Tahun 2027 - RPJMD: Mengembangkan potensi perekonomian melalui pengembangan pariwisata terintegrasi, industri bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM - RENSTRA: Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Revitalisasi Kesenian Tradisional - Arah dan Langkah Teknis Disparbud: • Pembentukan kawasan pariwisata terpadu dengan rute tematik (alam, budaya, religi, kuliner). • Revitalisasi kesenian tradisional melalui festival daerah (Sintren, Campursari, Tari Tradisional, Wayang). • Pendampingan UMKM budaya (kerajinan, kuliner khas, batik, kriya). • Penyelenggaraan festival tahunan budaya Pemalang. • Promosi digital destinasi wisata dan seni budaya.
3.TAHAP III – Tahun 2028 - RPJMD: Mempercepat pembangunan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pertumbuhan melalui hilirisasi dan moderenisasi - RENSTRA: Modernisasi Destinasi Wisata dan Digitalisasi Layanan Kebudayaan - Arah dan Langkah Teknis Disparbud: • Modernisasi fasilitas destinasi wisata (aksesibilitas, kenyamanan, sarana pendukung). • Digitalisasi promosi dan layanan budaya melalui aplikasi/web. • Pembangunan Desa Wisata Budaya Mandiri berbasis digital. • Penguatan peran komunitas seni dalam ekosistem ekonomi kreatif. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 III-15
4.TAHAP IV – Tahun 2029 - RPJMD: Mewujudkan daya saing daerah menuju Pemalang Bersih, Cakap, Handal, dan Mulya (Bercahaya) - RENSTRA: Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Kebudayaan Menuju Pemalang Bercahaya - Arah dan Langkah Teknis Disparbud: • Sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan pelaku seni budaya. • Pengembangan destinasi unggulan berbasis budaya dan ramah lingkungan. • Festival budaya skala nasional untuk promosi Pemalang. • Apresiasi pelaku seni, budayawan, dan desa wisata budaya inovatif. • Kolaborasi lintas sektor (pendidikan, ekonomi kreatif, komunitas).
5.TAHAP V – Tahun 2030 - RPJMD: Terwujudnya pondasi transformasi menuju akselerasi transformasi untuk mencapai Pemalang Mulya - RENSTRA: Transformasi Ekosistem Pariwisata dan Kebudayaan Menuju Pemalang Mulya yang Maju dan Berkelanjutan - Arah dan Langkah Teknis Disparbud: • Pengembangan ekosistem pariwisata dan budaya berbasis data, inovasi, dan kolaborasi multipihak. • Pusat kreativitas budaya terpadu (Creative & Heritage Center). • Kemitraan dengan akademisi, komunitas, dan sektor swasta dalam pelestarian budaya dan pengembangan destinasi. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 Rumusan kebijakan yang tepat dan kontekstual akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Pemalang dalam lima tahun ke depan. Setiap program disusun berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Disparbud yang kemudian diturunkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator kinerja yang jelas. Program Disparbud Kabupaten Pemalang berisi program-program prioritas yang disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan, Disparbud menetapkan pagu indikatif sebagai bentuk estimasi kebutuhan pendanaan yang menjadi batas maksimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Program prioritas yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan pagu indikatif menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Disparbud Kabupaten Pemalang. Program-program prioritas ini merupakan instrumen kebijakan yang akan mendapatkan prioritas dalam pendanaan, dengan tujuan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata serta pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaandi Kabupaten Pemalang. Seluruh rangkaian perencanaan pembangunan sektoral Disparbud akan bermuara pada pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang selanjutnya harus dijabarkan secara teknis dan terukur oleh masing- https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-2 masing bidang di lingkungan dinas. Oleh karena itu, penyusunan program prioritas dalam dokumen RPJMD dan Renstra harus dilakukan dengan cermat dan sesuai kebutuhan daerah, karena menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Pagu indikatif menjadi batas maksimal rencana belanja yang dituangkan dalam APBD. Selanjutnya, pagu dialokasikan ke masing- masing program prioritas sesuai urusan dan target indikator yang telah ditetapkan, serta dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan selama periode lima tahun. Program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025- 2029 terbagi dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang. Kerangka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagaimana alur pada gambar berikut : Gambar IV.1. Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-3 Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Disparbud Kabupaten Pemalang antara lain sebagai berikut:
1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang merupakan rangkaian upaya yang berfungsi mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan dan kebijakan teknis dinas. Program ini tidak secara langsung memberikan layanan publik dalam bidang pariwisata dan kebudayaan namun sangat penting sebagai fondasi administratif, kelembagaan, dan operasional bagi tercapainya tujuan strategis pembangunan daerah. Melalui program ini, Disparbud Pemalang melaksanakan perencanaan dan penganggaran secara sistematis. Kegiatan perencanaan meliputi penyusunan dokumen strategis seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), laporan capaian kinerja, hingga laporan evaluasi pembangunan tahunan. Seluruh proses ini dilakukan untuk menjamin adanya arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya. Di bidang administrasi, Disparbud menyelenggarakan pengelolaan tata usaha, kepegawaian, dan arsip perkantoran. Penataan pegawai, pengembangan kapasitas SDM, serta kelengkapan data administrasi rutin menjadi bagian penting dalam menjaga kinerja kelembagaan tetap optimal. Proses surat-menyurat, dokumentasi kegiatan, serta dukungan kegiatan koordinasi internal dan eksternal pun menjadi bagian dari kerja harian yang terintegrasi. Selain itu, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah juga menjadi bagian dari program ini. Disparbud bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan anggaran sesuai ketentuan, melakukan pencatatan dan pelaporan penggunaan anggaran, serta mengelola aset dinas seperti sarana dan prasarana penunjang pariwisata dan kebudayaan secara tertib dan berkelanjutan. Tidak kalah penting, program ini juga mendukung kegiatan operasional rutin seperti pemeliharaan kantor dan kendaraan dinas, layanan kebersihan dan keamanan kantor, penyediaan sarana kerja, serta dukungan logistik pelaksanaan kegiatan baik di dalam maupun https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-4 luar daerah. Penguatan sistem informasi dinas juga masuk dalam bagian program ini untuk menunjang transformasi digital dalam pengelolaan data dan pelayanan. Dengan adanya program penunjang ini, seluruh kegiatan utama Disparbud Kabupaten Pemalang dapat berjalan secara terorganisir, efisien, dan terarah. Program ini menjadi fondasi yang menopang kelangsungan pelayanan pembangunan di sektor pariwisata dan kebudayaan menuju Pemalang yang bercahaya.
2.PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata merupakan salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh Disparbud Kabupaten Pemalang dalam rangka memperkuat sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah. Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas objek dan daya tarik wisata milik pemerintah daerah agar lebih menarik, kompetitif, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Kegiatan dalam program ini mencakup penataan kawasan destinasi wisata agar lebih representatif, aman, dan ramah pengunjung, termasuk peningkatan fasilitas umum seperti toilet, jalur akses, tempat istirahat, papan informasi, area parkir, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, dilakukan juga penyediaan dan pengembangan atraksi wisata baru yang berbasis potensi lokal, termasuk atraksi budaya, alam, dan buatan, guna memperkaya pengalaman wisata dan memperpanjang masa tinggal pengunjung. Disparbud juga mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata dan masyarakat sekitar destinasi untuk menciptakan paket wisata yang terintegrasi dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal ini mencakup pelatihan pelaku wisata, penguatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta fasilitasi pelaku ekonomi kreatif agar terlibat aktif dalam mendukung ekosistem pariwisata di daerah. Program ini dijalankan dengan pendekatan berkelanjutan, sehingga tidak hanya fokus pada aspek fisik destinasi, tetapi juga mencakup pelestarian lingkungan, peningkatan kapasitas SDM pariwisata, dan digitalisasi informasi wisata. Daya tarik destinasi wisata yang terus ditingkatkan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-5 lama tinggal, belanja wisata, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat lokal.
3.PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Program Pemasaran Pariwisata merupakan upaya strategis Disparbud Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan citra dan daya saing destinasi wisata daerah melalui promosi yang terarah, kreatif, dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi wisata, menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara, serta memperkuat posisi Pemalang sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan dalam program ini mencakup penyusunan materi promosi seperti kalender event pariwisata, video promosi, brosur, katalog digital, serta pengelolaan media sosial dan website pariwisata daerah secara aktif dan informatif. Selain itu, dilakukan pengembangan dan digitalisasi informasi destinasi wisata agar mudah diakses oleh wisatawan melalui platform daring, termasuk kerja sama dengan media dan influencer wisata untuk memperluas jangkauan publikasi. Kegiatan lainnya adalah partisipasi dalam pameran dan bursa pariwisata tingkat regional dan nasional, baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata dan komunitas lokal. Disparbud juga menyelenggarakan event promosi seperti famtrip, festival budaya, pertunjukan seni, dan kampanye digital kreatif guna menarik wisatawan dan meningkatkan eksposur destinasi wisata. Upaya pemasaran ini juga mencakup penguatan kemitraan dengan sektor swasta, agen perjalanan, asosiasi pariwisata, dan pemerintah daerah lain dalam rangka membangun jejaring promosi yang luas dan berkelanjutan. Dengan program ini, diharapkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pemalang meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata.
4.PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilaksanakan oleh Disparbud Kabupaten Pemalang bertujuan untuk memperkuat https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-6 sektor ekonomi kreatif sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memberikan perlindungan hukum atas karya dan produk kreatif masyarakat. Program ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaku ekonomi kreatif agar lebih berdaya saing, inovatif, dan terlindungi secara legal. Dalam pelaksanaannya, program ini mencakup kegiatan pembinaan dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif yang bergerak di berbagai subsektor seperti kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukan, fotografi, musik, serta konten digital. Disparbud memberikan dukungan berupa pelatihan keterampilan, peningkatan kualitas produk, pengemasan, dan pemasaran, termasuk pemanfaatan platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selain penguatan kapasitas produksi, fokus utama program ini juga diarahkan pada fasilitasi pendaftaran dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, seperti merek dagang, hak cipta, paten, dan desain industri. Upaya ini dilakukan melalui pendampingan teknis, sosialisasi pentingnya HKI bagi keberlangsungan usaha kreatif, serta kerja sama dengan instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, dinas koperasi/UMKM, dan kantor wilayah. Program ini juga mendukung penyelenggaraan event dan expo ekonomi kreatif yang menampilkan produk-produk unggulan lokal, sebagai sarana promosi, jejaring bisnis, dan edukasi publik. Dengan adanya perlindungan HKI yang kuat dan pemanfaatan potensi ekonomi kreatif secara maksimal, diharapkan pelaku usaha kreatif di Kabupaten Pemalang mampu bersaing secara sehat dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru.
5.PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan oleh Disparbud Kabupaten Pemalang merupakan bagian dari strategi pembangunan pariwisata dan penguatan sektor ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan kapasitas pelaku, profesionalisme, dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di kedua sektor tersebut. Tujuan utama dari program ini adalah menciptakan SDM yang kompeten, kreatif, https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-7 dan adaptif terhadap dinamika industri, teknologi, serta kebutuhan pasar global. Melalui program ini, Disparbud menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas SDM pariwisata, seperti pelatihan pemandu wisata (tour guide), pelatihan manajemen homestay, pelatihan pelayanan prima (hospitality), serta pelatihan digitalisasi promosi wisata. Kegiatan ini ditujukan kepada para pelaku wisata, pengelola destinasi, masyarakat sekitar objek wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta pelaku UMKM yang mendukung industri pariwisata. Di sisi ekonomi kreatif, dilakukan fasilitasi pelatihan keterampilan usaha kreatif, pelatihan desain dan kemasan produk, manajemen usaha, serta pemanfaatan teknologi informasi dan media digital untuk mendukung pemasaran dan produksi. Pelaku ekonomi kreatif juga didorong untuk memahami pentingnya inovasi dan hak kekayaan intelektual dalam menjaga orisinalitas dan keberlanjutan usahanya. Program ini juga melibatkan kerja sama dengan lembaga pelatihan, akademisi, komunitas kreatif, pelaku industri, dan lembaga sertifikasi profesi untuk memastikan bahwa output dari kegiatan pelatihan dan pengembangan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas dan profesionalisme pelaku wisata serta pelaku ekonomi kreatif. Dengan pengembangan SDM yang komprehensif dan terarah, diharapkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Pemalang dapat tumbuh lebih cepat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta mendukung visi daerah dalam mewujudkan Pemalang yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.
6.PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Program Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan melalui kegiatan pelestarian kesenian tradisional, perlindungan cagar budaya, serta pengembangan adat istiadat, tradisi, bahasa, dan sastra daerah sebagai upaya pelestarian identitas budaya lokal. Selain itu, difasilitasi pula penetapan Warisan Budaya Takbenda, penguatan kelembagaan dan sumber daya kebudayaan, serta pemanfaatan budaya dalam pendidikan dan pariwisata. Program ini juga diarahkan pada https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-8 peningkatan apresiasi dan literasi budaya masyarakat melalui festival, pameran, serta pemanfaatan teknologi digital untuk dokumentasi dan promosi kebudayaan sehingga nilai-nilai budaya dapat terus dilestarikan, dikembangkan, dan diwariskan bagi generasi mendatang.
7.PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Program Pengembangan Kesenian Tradisional dilaksanakan melalui kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian serta meningkatkan eksistensi kesenian daerah. Kegiatan yang dilakukan meliputi fasilitasi dan pembinaan sanggar seni, kelompok kesenian, dan pelaku seni tradisional; penyelenggaraan festival, lomba, serta pagelaran kesenian; pendokumentasian dan digitalisasi karya seni tradisi; serta penguatan kapasitas seniman dan komunitas budaya agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Program ini juga diarahkan untuk memperluas apresiasi masyarakat terhadap kesenian daerah, memperkuat identitas budaya lokal, serta menjadikan kesenian tradisional sebagai potensi yang dapat mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.
8.PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Program Pembinaan Sejarah dilaksanakan sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman, serta apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah bangsa dan daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pendokumentasian, penelitian, dan publikasi sejarah lokal; pengembangan bahan ajar serta media edukasi sejarah untuk sekolah dan masyarakat; penyelenggaraan seminar, diskusi, maupun pameran sejarah; serta fasilitasi dan pembinaan komunitas sejarah, pegiat sejarah, dan generasi muda. Program ini juga diarahkan pada pelestarian peninggalan sejarah, peningkatan literasi sejarah, serta penguatan identitas dan jati diri bangsa melalui pewarisan nilai-nilai perjuangan kepada generasi mendatang.
9.PROGRAM PELSTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan untuk melindungi, melestarikan, serta memanfaatkan warisan budaya berupa benda, bangunan, situs, struktur, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Kegiatan yang dilakukan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-9 antara lain inventarisasi, registrasi, dan penetapan cagar budaya; konservasi, rehabilitasi, dan revitalisasi objek cagar budaya; pengelolaan kawasan bersejarah sebagai ruang publik edukatif; serta penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat identitas daerah, meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap nilai sejarah, sekaligus menjadikan cagar budaya sebagai potensi daya tarik wisata budaya yang berkelanjutan.
10.PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Program Pengelolaan Permuseuman dilaksanakan sebagai upaya untuk mengembangkan fungsi museum sebagai pusat pelestarian, edukasi, penelitian, dan rekreasi budaya. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengelolaan koleksi museum melalui inventarisasi, konservasi, dan digitalisasi; penyusunan tata pamer yang menarik dan edukatif; penyelenggaraan pameran tetap maupun temporer; serta pengembangan program edukasi museum bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kapasitas pengelola museum, kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pemanfaatan koleksi, serta promosi museum sebagai destinasi wisata budaya. Program ini diarahkan untuk memperkuat peran museum sebagai ruang pembelajaran publik, menjaga warisan budaya daerah, serta meningkatkan minat dan apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan kebudayaan. Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 Tabel 4.1 Tabel Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Bertumpu Pada Potensi Ekonomi Lokal Meningkatnya kontribusi pariwisata dan nilai-nilai kebudayaan dalam Pembangunan daerah Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Pemajuan Kebudayaan Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif Meningkatnya kuantitas wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah sarana prasarana daya tarik wisata yang ditingkatkan kualitasnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-11 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola dan ditata Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas umum dan amenitas yang dibangun/ditingkatkan di destinasi pariwisata Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-12 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah usaha pariwisata yang ditetapkan memiliki TDUP Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota Jumlah usaha yang dibina dan diawasi Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi) Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) Jumlah rencana induk pariwisata yang ditetapkan Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-13 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Kabupaten/Kota Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota Meningkatnya kunjungan promosi pariwisata Jumlah pengunjung media promosi online dan offline PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah materi promosi pariwisata yang diproduksi dan disebarluaskan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif Meningkatnya perlindungan HKI terhadap pelaku ekonomi kreatif Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapat pendampingan pendaftarkan HAKI Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif potensial di Kabupaten Pemalang PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah prasarana ruang kreatif/zona kreatif/kota kreatif yang dibangun atau difungsikan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-14 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdata dan terverifikasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Pengembangan Pendidikan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia Penyediaan Infrastruktur Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif Pengembangan Sistem Pemasaran Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Insentif yang Diberikan Fasilitasi pemberian insentif Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper) Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif Penyusunan Skema Insentif Daerah Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif Perlindungan Hasil Kreativitas Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-15 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku ekraf Presentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan kapasitas setelah pelatihan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Dukungan FasilitasiMenghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-16 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif Pelatihan Asesor Kompetensi/WorkplaceAssesor(WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah pelatihan atau workshop pengembangan kapasitas yang dilaksanakan Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaanbagi OAPDalamBidang PariwisatadanEkonomi KreatifBagi OAP Yang Dilaksanakan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Meningkatnya kualitas pemajuan dan pelestarian kebudayaan Meningkatnya kualitas pengembangan kebudayaan Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan Program Pengembangan Kebudayaan Jumlah kegiatan pengelolaan kebudayaan di daerah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan,Pengembangan,Pemanfaatan Perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata kebudayaan Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan Penyusunan, Pemuktakhiran Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan Jumlah kegiatan pelestarian kesenian tradisional di daerah Pelastarian Kesenian Tradisonal yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-17 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan,Pengembangan dan Pemanfaatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Pengahargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkotribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah kegiatan pembinaan lembaga adat di daerah Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah kegiatan pengelolaan kebudayaan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota yang Disediakan dan Dipelihara Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersedia Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah kegiatan pengelolaan kebudayaan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Di Kabupaten/Kota Disediakan dan Dipelihara Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia Penyusunan, Pemutakhiran, Pokok Pikiran Penetapan Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-18 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. Jumlah Dokumen Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersedia Integrasi Dokumen PPKD Kedalam Perencanaan Daerah Dokumen naan Pembangunan Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Jumlah kegiatan pembinaan kesenian di daerah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal Mengikuti Proses yang Standarisasi Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Persentase sejarah lokal yang dibina PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal Jumlah kegiatan pembinaan sejarah lokal di Daerah Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Manusia Sumber Daya dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Prasarana Pembinaan Sejarah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Persentase cagar budaya yang teregistrasi PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYAPresentase warisan budaya yang ditetapkan Jumlah kegiatan penetapan cagar budaya di Daerah Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Penetapan Cagar Budaya Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Jumlah kegiatan pengelolaan cagar budaya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-19 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah kegiatan penerbitan isin membawa kegiatan cagar budaya ke luar daerah Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah 1 Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penetapan cagar budaya di Daerah Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kota Tingkat Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kota Tingkat Jumlah Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/Kota yang Ditetapakan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pelestarian kesenian tradisional di daerah Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya yang Didataftarkan Kedalam Register Nasional Cagar Budaya Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya Jumlah warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah yang Kabupaten/Kota Dikelola Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penetapan sistem zonasi Penetapan Sistem Zonasi Jumlah Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Diterribkan Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-20 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. yang Ditetapkan Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penetapan cagar budaya di Daerah Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kota Tingkat Jumlah Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/Kota yang Ditetapakan Penetapan cagar budaya peringkat provinsi Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pelestarian kesenian tradisional di daerah Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya yang Didaftarkan Kedalam Register Nasional Cagar Budaya Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya Jumlah Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penetapan sistem zonasi Penetapan Sistem Zonasi Jumlah Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Ditertibkan Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Peringkat Cagar Budaya Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Budaya di Cagar Kabupaten/Kota Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Jumlah sarana dan prasarana museum daerah yang tersedia dan terpelihara Jumlah kegiatan pengelolaan museum di daerah Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Secara Terpadu Koleksi Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Jumlah Sarana dan Prasana Museum yang Tersedia dan Terpelihara Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Terlaksananya Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-21 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola Pengelolaan Koleksi Museum Jumlah Layanan Operasional Museum Pengelolaan Operasional Museum Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum Jumlah penyediaan dan dan pemeliharaan sarana prasarana Taman Budaya Penyediaan dan Pemeliharaan Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana Taman dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Direvitalisasi Revitalisasi Taman Budaya Jumlah Operasional Taman Budaya Pengolahan Operasional Taman Budaya Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya Penglibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi Indeks Kepuasan Masyarakat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi Nilai SAKIP Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-22 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi dan Penyusunan Laporan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-23 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-24 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-25 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-26 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. Lapangan Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemalang Tahun 2025-2029 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1,215, 728,0 00 997,3 35,14 0 997,3 35,14 0 997,3 35,14 0 997,3 35,14 0 997,3 35,14 0 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Meningkatnya kuantitas wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Oran g 1,159 ,242 1,1 80, 242 909,2 27,00 0 1,1 92, 242 810,4 50,54 0 1,2 05, 242 810,4 50,54 0 1,2 19, 242 810,4 50,54 0 1,2 20, 242 810,4 50,54 0 1,2 20, 242 810,4 50,54 0 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Daerah Jumlah sarana prasarana daya tarik wisata yang ditingkatkan kualitasnya Unit (fasil itas) - 1 50,00 0,000 2 5,000, 000 3 5,000, 000 4 5,000, 000 5 5,000, 000 5 5,000, 000 Pengadaan/Pemelihar aan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengadaan/Pemeli haraan/Rehabilita s i Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Loka si - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Loka si - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-28 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Lapor an - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan Oran g - 10 10,000 ,000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 100,00 0,000 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Terlaksananya Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Doku men - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola dan ditata Kawa san - 2 60,00 0,000 2 141,2 23,54 0 2 141,2 23,54 0 2 141,2 23,54 0 2 141,2 23,54 0 2 141,2 23,54 0 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Doku men - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-29 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Doku men - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pengadaan/Pemelihar aan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengadaan/Pemeli haraan/Rehabilita s i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Unit - 1 10,000 ,000 1 136,22 3,540 1 136,22 3,540 1 136,22 3,540 1 136,22 3,540 1 136,22 3,540 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Loka si - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Oran g - 10 10,000 ,000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Lapor an - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-30 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Kabupaten Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Jumlah fasilitas umum dan amenitas yang dibangun/ditingk atkan di destinasi pariwisata Unit - 2 699,2 27,00 0 3 654,2 27,00 0 4 654,2 27,00 0 5 654,2 27,00 0 6 654,2 27,00 0 7 654,2 27,00 0 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Loka si - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Doku men - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Loka si - 4 158,72 8,000 1 158,72 8,000 1 158,72 8,000 1 158,72 8,000 1 158,72 8,000 1 158,72 8,000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-31 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Pengadaan/Pemelihar aan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengadaan/Pemeli haraan/Rehabilita s i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara Unit - 1 100,00 0,000 1 100,00 0,000 1 100,00 0,000 1 100,00 0,000 1 100,00 0,000 1 100,00 0,000 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Lapor an 12 1 380,49 9,000 1 380,49 9,000 1 380,49 9,000 1 380,49 9,000 1 380,49 9,000 1 380,49 9,000 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Loka si 8 1 10,000 ,000 1 10,000 ,000 1 10,000 ,000 1 10,000 ,000 1 10,000 ,000 1 10,000 ,000 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota Doku men - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamady a Terlaksananya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotam adya Doku men - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-32 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Lapor an - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten Jumlah usaha pariwisata yang ditetapkan memiliki TDUP Usah a - 10 90,00 0,000 15 9,000, 000 20 9,000, 000 25 9,000, 000 30 9,000, 000 35 9,000, 000 Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi Usah a Pariw isata - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 Usah a - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-33 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota Terlaksananya Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota Doku men - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi) Terlaksananya Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi) Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi Usah a - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota Terlaksananya Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha Lapor an - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota Terlaksananya Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota Lapor an - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-34 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) Unit Usah a - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan perijinan berusaha berbasis risiko dan standar usaha pariwisata Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan Pelak u Usah a - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pelaksanaan Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah Terlaksananya Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya Bada n Usah a - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota Terlaksananya Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten Jumlah rencana induk pariwisata yang ditetapkan doku men - 1 10,00 0,000 - 1,000, 000 - 1,000, 000 - 1,000, 000 - 1,000, 000 - 1,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-35 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Penetapan/Penyusun an Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota Terlaksananya Penetapan/Penyu sunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Kabupaten/Kota Doku men - 1 10,000 ,000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Meningkatnya kunjungan promosi pariwisata Jumlah pengunjung media promosi online dan offline Oran g 21,37 2 23, 604 10,00 0,000 24, 356 24,00 0,000 25, 183 24,00 0,000 26, 069 24,00 0,000 26, 150 24,00 0,000 - 24,00 0,000 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Jumlah materi promosi pariwisata yang diproduksi dan disebarluaskan Unit (Med ia) 3 3 10,00 0,000 3 24,00 0,000 3 24,00 0,000 3 24,00 0,000 3 24,00 0,000 3 24,00 0,000 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Doku men - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Doku men - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-36 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Doku men - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kegia tan - 1 1,000, 000 1 15,000 ,000 1 15,000 ,000 1 15,000 ,000 1 15,000 ,000 1 15,000 ,000 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Prom osi - 1 6,000, 000 1 6,000, 000 1 6,000, 000 1 6,000, 000 1 6,000, 000 1 6,000, 000 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Meningkatnya perlindungan HKI terhadap pelaku ekonomi kreatif Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapat pendampingan pendaftarkan HAKI % 40 50 10,00 0,000 50 62,00 0,000 60 62,00 0,000 60 62,00 0,000 70 62,00 0,000 70 62,00 0,000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-37 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Jumlah prasarana ruang kreatif/zona kreatif/kota kreatif yang dibangun atau difungsikan Unit - 1 1,000, 000 1 53,00 0,000 1 53,00 0,000 1 53,00 0,000 1 53,00 0,000 1 53,00 0,000 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Terlaksananya Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia Unit - 1 1,000, 000 1 53,000 ,000 1 53,000 ,000 1 53,000 ,000 1 53,000 ,000 1 53,000 ,000 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdata dan terverifikasi Oran g/ Unit Usah a - 133 9,000, 000 148 9,000, 000 168 9,000, 000 193 9,000, 000 223 9,000, 000 258 9,000, 000 Pengembangan Pendidikan Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Doku men - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Terlaksananya Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Lapor an - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Penyediaan Infrastruktur Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia Unit - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-38 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Pengembangan Sistem Pemasaran Terlaksananya Pengembangan Sistem Pemasaran Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif Doku men - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Doku men - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Fasilitasi pemberian insentif Terlaksananya Fasilitasi pemberian insentif Jumlah Insentif yang Diberikan Pelak u Usah a - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah Lemb aga - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Terlaksananya Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual Kegia tan - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual Terlaksananya Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual Doku men - 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-39 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah Doku men - 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif Prom osi - 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 Penyusunan Skema Insentif Daerah Terlaksananya Penyusunan Skema Insentif Daerah Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif Doku men - 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Terlaksananya Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah Kebij akan - 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Lapor an - 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-40 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Terlaksananya Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Prod uk - 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) Ditetapkannya subsektor unggulan daerah melalui dokumen Berita Acara Hasil Uji Petik (BAHUP) yang disepakati oleh stakeholder Jumlah dokumen Berita Acara Hasil Uji Petik (BAHUP) Doku men - 1 300,00 0 1 300,00 0 1 300,00 0 1 300,00 0 1 300,00 0 1 300,00 0 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku ekraf Presentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan % 63 25 286,5 01,00 0 31 100,8 84,60 0 33 100,8 84,60 0 38 100,8 84,60 0 42 100,8 84,60 0 - 100,8 84,60 0 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi Oran g - 5 95,90 1,005 6 100,8 84,59 3 7 100,8 84,59 3 8 100,8 84,59 3 9 100,8 84,59 3 10 100,8 84,59 3 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-41 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Terlaksananya Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif Lapor an - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Oran g 280 300 95,901 ,000 310 100,88 4,588 320 100,88 4,588 330 100,88 4,588 340 100,88 4,588 350 100,88 4,588 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI Oran g - 5 1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 1 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata Oran g - 5 1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 1 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Oran g - 5 1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 1 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-42 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lapor an 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif di daerah Kegi atan - 1 190,5 99,99 5 2 7 3 7 3 7 4 7 4 7 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Oran g 200 200 90,000 ,000 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha Terlaksananya Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha Jumlah Laporan Hasil Dukungan FasilitasiMenghad api Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha Lapor an - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif Terlaksananya Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal Lemb aga - 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 1 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-43 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognitio n Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif Oran g - 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplac eAssesor(WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pelatihan Asesor Kompetensi/Work placeAssesor(WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Work place Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif Oran g - 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif Oran g - 10 100,59 9,991 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN - - 4,715, 500,0 00 - 3,314, 811,8 62 - 3,324, 811,8 50 - 4,324, 811,8 50 - 4,324, 811,8 50 - - Program Pengembangan Kebudayaan Meningkatnya kualitas pengembangan kebudayaan Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan % 19,4 28, 36 1,821, 455,0 00 31, 34 1,511, 530,4 40 34, 33 1,511, 530,4 40 37, 31 1,511, 530,4 40 38, 8 1,511, 530,4 40 - - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan kebudayaan di daerah Jumlah kegiatan pengelolaan kebudayaan di daerah Kegi atan - 2 1,413, 455,0 00 2 1,103, 530,4 40 2 1,103, 530,4 40 2 1,103, 530,4 40 2 1,103, 530,4 40 - - https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-44 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Terlaksananya Perlindungan,Peng embangun,pemanf aatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan,Pen gembangan,Pema nfaatan Obje k - 1 1,230, 758,00 0 1 920,53 0,440 1 920,53 0,440 1 920,53 0,440 1 920,53 0,440 - - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata kebudayaan Terlaksananya Pembianaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Oran g 240 20 179,69 7,000 20 180,00 0,000 20 180,00 0,000 20 180,00 0,000 20 180,00 0,000 - - Penyusunan, Pemuktakhiran Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyusunan, Pemuktakiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan Doku men - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 - - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan Terlaksanaanya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang kebudayaan Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina Oran g - 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 - - Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina Lemb aga - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 - - Pelastarian Kesenian Tradisonal yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pelestarian kesenian tradisonal Jumlah kegiatan pelestarian kesenian tradisional di daerah Kegi atan - 2 402,0 00,00 0 2 402,0 00,00 0 2 402,0 00,00 0 2 402,0 00,00 0 2 402,0 00,00 0 - - https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-45 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Terlaksananya Perlindungan,Peng embangun,pemanf aatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan,Pen gembangan dan Pemanfaatan Obje k 1.070. 788 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 - - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Lapor an 430 4 400,00 0,000 4 400,00 0,000 4 400,00 0,000 4 400,00 0,000 4 400,00 0,000 - - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkotribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Tersedianya penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Pengahargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan Sertif ikat - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 - - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pembinaan lembaga adat di daerah Jumlah kegiatan pembinaan lembaga adat di daerah kegia tan - 1 6,000, 000 1 6,000, 000 1 6,000, 000 1 6,000, 000 1 6,000, 000 - - Perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuaan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Obje k - 1 4,000, 000 1 4,000, 000 1 4,000, 000 1 4,000, 000 1 4,000, 000 - - https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-46 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina Oran g - 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 - - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasi litasi Unit - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 - - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Meningkatnya kualitas pengembangan kesenian tradisional Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan % - 100 20,00 0,000 100 50,00 0,000 100 50,00 0,000 100 50,00 0,000 100 50,00 0,000 - - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pembinaan kesenian di daerah Jumlah kegiatan pembinaan kesenian di daerah Kegi atan - 1 20,00 0,000 1 50,00 0,000 1 50,00 0,000 1 50,00 0,000 1 50,00 0,000 - - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Oran g - 10 18,000 ,000 10 48,000 ,000 10 48,000 ,000 10 48,000 ,000 10 48,000 ,000 - - https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-47 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai Kebutuhan dan Tuntutan Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal Mengikuti Proses yang Standarisasi Sertif ikat - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 - - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Lembaga Tradisional Kesenian Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Lemb aga - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 - - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Meningkatnya pembinaan kualitas sejarah Persentase sejarah lokal yang dibina % - 10, 53 101,9 07,00 0 10, 53 48,36 4,460 12, 00 48,36 4,460 12, 00 48,36 4,460 12, 00 48,36 4,460 - - Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal Oran g - 86 - 86 - 86 - 86 - 86 - - - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah Jumlah kegiatan pembinaan sejarah lokal di Daerah Kegi atan - 1 101,9 07,00 0 1 48,36 4,460 1 48,36 4,460 1 48,36 4,460 1 48,36 4,460 - - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi Jumlah Manusia Sumber Daya dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan Oran g 181 200 99,907 ,000 200 46,364 ,460 200 46,364 ,460 200 46,364 ,460 200 46,364 ,460 - - https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-48 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Jumlah Sarana Prasarana Pembinaan Sejarah Unit - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 - - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Tersedianya Data Informasi Sejarah Diakses Masyarakat Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat Doku men - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 - - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Meningkatnya kualitas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Persentase cagar budaya yang teregistrasi % - 0,8 0 2,762, 138,0 00 0,7 6 1,704, 916,9 50 0,7 2 1,664, 916,9 50 0,6 7 2,664, 916,9 50 0,6 3 2,664, 916,9 50 - - Presentase warisan budaya yang ditetapkan % - 0,0 7 - 0,0 8 - 0,0 8 - 0,0 9 - 0,0 9 - - - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Terlaksanannya penetapan cagar budaya di daerah Jumlah kegiatan penetapan cagar budaya di Daerah Kegi atan - 1 156,2 92,98 8 1 152,0 00,00 0 1 152,0 00,00 0 1 152,0 00,00 0 1 152,0 00,00 0 - - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan Obje k - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 - - Penetapan Cagar Budaya Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Obje k 148 1 154,29 2,988 1 150,00 0,000 1 150,00 0,000 1 150,00 0,000 1 150,00 0,000 - - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan Obje k - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 - - https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-49 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat di daerah Jumlah kegiatan pengelolaan cagar budaya Kegi atan - 1 2,603, 845,0 00 1 1,550, 916,9 38 1 1,510, 916,9 38 1 2,510, 916,9 38 1 2,510, 916,9 38 - - Pelindungan Cagar Budaya Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Obje k 3,742, 450,0 00 1 2,600, 845,00 0 1 1,547, 916,93 8 1 1,507, 916,93 8 1 2,507, 916,93 8 1 2,507, 916,93 8 - - Pengembangan Cagar Budaya Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan Obje k - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 - - Pemanfaatan Cagar Budaya Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan Obje k - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 - - Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi Obje k - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 - - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota Terlaksananya penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah Jumlah kegiatan penerbitan isin membawa kegiatan cagar budaya ke luar daerah Kegi atan - 1 2,000, 012 1 2,000, 012 1 2,000, 012 1 2,000, 012 1 2,000, 012 - - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah 1 Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terbitnya Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi Obje k - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 - - https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-50 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi Lapor an - 1 1,000, 012 1 1,000, 012 1 1,000, 012 1 1,000, 012 1 1,000, 012 - - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Meningkatnya kualitas pengelolaan permuseuman Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan % - - 10,00 0,000 - 12 50 50,00 0,000 100 50,00 0,000 150 50,00 0,000 - - Jumlah sarana dan prasarana museum daerah yang tersedia dan terpelihara Unit - 2 - 4 - 7 - 8 - 9 - - - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan museum di Daerah Jumlah kegiatan pengelolaan museum di daerah Kegi atan - 1 10,00 0,000 1 12 1 50,00 0,000 1 50,00 0,000 1 50,00 0,000 - - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Secara Terpadu Koleksi Pengembangan, Terlaksananya Pelindungan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Unit - 1 9,999, 989 1 1 1 49,999 ,989 1 49,999 ,989 1 49,999 ,989 - - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya Oran g - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Unit - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-51 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Terlaksananya Prasarana Museum Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasana Museum yang Tersedia dan Terpelihara Unit - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Museum Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi Unit - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Pengelolaan Koleksi Museum Terlaksananya Pengolahan Koleksi Museum Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola Unit - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Pengelolaan Operasional Museum Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum Jumlah Layanan Operasional Museum Laya nan - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum Oran g - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Penyediaan dan Pemeliharaan Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana Taman dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya Terlaksananya penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasana Taman Budaya Jumlah penyediaan dan dan pemeliharaan sarana prasarana Taman Budaya Unit - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-52 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Revitalisasi Taman Budaya Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Direvitalisasi Unit - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Pengolahan Operasional Taman Budaya Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Museum Jumlah Operasional Taman Budaya Laya nan - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Penglibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelaggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya Oran g - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi % 100 100 10,05 3,405, 000 100 11,31 0,953, 793 100 11,31 0,953, 793 100 11,31 0,953, 793 100 11,31 0,953, 793 100 11,31 0,953, 793 Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi % 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi Doku men 35 35 78,20 3,000 35 83,20 3,000 35 83,20 3,000 35 83,20 3,000 35 83,20 3,000 35 83,20 3,000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-53 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Doku men 3 2 3,127, 000 2 3,127, 000 2 3,127, 000 2 3,127, 000 3 3,127, 000 3 3,127, 000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Doku men 1 1 1,732, 500 1 1,732, 500 1 1,732, 500 1 1,732, 500 1 1,732, 500 1 1,732, 500 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Doku men 2 2 2,825, 500 2 2,825, 500 2 2,825, 500 2 2,825, 500 2 2,825, 500 2 2,825, 500 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Doku men 1 1 1,458, 500 1 1,458, 500 1 1,458, 500 1 1,458, 500 1 1,458, 500 1 1,458, 500 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Doku men 2 2 3,020, 000 2 3,020, 000 2 3,020, 000 2 3,020, 000 2 3,020, 000 2 3,020, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-54 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lapor an 3 3 3,019, 500 3 3,019, 500 3 3,019, 500 3 3,019, 500 3 3,019, 500 3 3,019, 500 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lapor an 4 4 20,420 ,000 4 20,420 ,000 4 20,420 ,000 4 20,420 ,000 4 20,420 ,000 - 20,420 ,000 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Doku men - 1 - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Data - 1 - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-55 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berit a Acara - 1 42,600 ,000 1 42,600 ,000 1 42,600 ,000 1 42,600 ,000 2 42,600 ,000 2 42,600 ,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun Doku men - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Subs tansi - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Terlaksananya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Berit a Acara - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-56 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Pembangunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi Persentase Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi % 100 100 7,299, 231,00 0 100 7,305, 231,00 0 100 7,305, 231,00 0 100 7,305, 231,00 0 100 7,305, 231,00 0 100 7,305, 231,00 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Oran g/bul an 49 48 7,298, 171,00 0 48 7,298, 171,00 0 48 7,298, 171,00 0 48 7,298, 171,00 0 48 7,298, 171,00 0 48 7,298, 171,00 0 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Doku men - 1 1,060, 000 1 1,060, 000 1 1,060, 000 1 1,060, 000 1 1,060, 000 1 1,060, 000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD Doku men - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Doku men - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-57 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Lapor an - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Doku men - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Lapor an - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Doku men - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-58 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi % 100 100 - 100 7,000, 000 100 7,000, 000 100 7,000, 000 100 7,000, 000 100 7,000, 000 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Doku men - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Doku men - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Lapor an - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Lapor an - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-59 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Lapor an - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Lapor an - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Doku men - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi % 100 100 - 100 11,00 0,000 100 11,00 0,000 100 11,00 0,000 100 11,00 0,000 100 11,00 0,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Unit - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket - - - 1 6,000, 000 1 6,000, 000 1 6,000, 000 1 6,000, 000 1 6,000, 000 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Doku men - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-60 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Oran g - - - 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Oran g 800 - - 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Oran g - - - 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 10 1,000, 000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Fasilitasi Administrasi umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi Persentase Fasilitasi Administrasi umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi % 100 100 364,3 53,00 0 100 873,9 01,79 3 100 873,9 01,79 3 100 873,9 01,79 3 100 873,9 01,79 3 100 873,9 01,79 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 1,556, 250 1 1,556, 250 1 1,556, 250 1 1,556, 250 1 1,556, 250 1 1,556, 250 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 12 12 8,483, 500 12 8,483, 500 12 8,483, 500 12 8,483, 500 12 8,483, 500 12 8,483, 500 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-61 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 12 - - 12 1,000, 000 12 1,000, 000 12 1,000, 000 12 1,000, 000 12 1,000, 000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 12 69,952 ,250 12 74,501 ,043 12 74,501 ,043 12 74,501 ,043 12 74,501 ,043 12 74,501 ,043 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 4 11,920 ,000 4 11,920 ,000 4 11,920 ,000 4 11,920 ,000 4 11,920 ,000 4 11,920 ,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Doku men - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Penyediaan Bahan/Material Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lapor an - 1 42,387 ,000 1 42,387 ,000 1 42,387 ,000 1 42,387 ,000 1 42,387 ,000 1 42,387 ,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lapor an 50 60 230,05 4,000 70 730,05 4,000 80 730,05 4,000 90 730,05 4,000 100 730,05 4,000 110 730,05 4,000 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Doku men - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-62 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Doku men - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia % 100 100 - 100 210,0 00,00 0 100 210,0 00,00 0 100 210,0 00,00 0 100 210,0 00,00 0 100 210,0 00,00 0 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit - - - - 1,000, 000 1 1,000, 000 - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit - - - - 1,000, 000 1 1,000, 000 - - - - - - Pengadaan Alat Besar Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan Unit - - - - 1,000, 000 1 1,000, 000 - - - - - - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Terlaksananya Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan Unit - - - - 1,000, 000 1 1,000, 000 - - - - - - Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 60 - - 1 1,000, 000 1 4,000, 000 1 5,000, 000 1 8,000, 000 1 8,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-63 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 2 - - 1 200,00 0,000 1 200,00 0,000 1 200,00 0,000 1 200,00 0,000 1 200,00 0,000 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Unit - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pengadaan Aset Tak Berwujud Terlaksananya Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - - - 1,000, 000 - - 1 1,000, 000 - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - - - 1,000, 000 - - 1 1,000, 000 - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - - - 1,000, 000 - - 1 1,000, 000 - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia % 100 100 2,026, 175,0 00 100 2,028, 175,0 00 100 2,028, 175,0 00 100 2,028, 175,0 00 100 2,028, 175,0 00 100 2,028, 175,0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-64 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lapor an 12 - - 12 1,000, 000 12 1,000, 000 12 1,000, 000 12 1,000, 000 12 1,000, 000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapor an 12 12 683,90 8,000 12 683,90 8,000 12 683,90 8,000 12 683,90 8,000 12 683,90 8,000 12 683,90 8,000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Lapor an 12 - - 12 1,000, 000 12 1,000, 000 12 1,000, 000 12 1,000, 000 12 1,000, 000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapor an 12 12 1,342, 267,00 0 12 1,342, 267,00 0 12 1,342, 267,00 0 12 1,342, 267,00 0 12 1,342, 267,00 0 12 1,342, 267,00 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara % 100 100 285,4 43,00 0 100 792,4 43,00 0 100 792,4 43,00 0 100 792,4 43,00 0 100 794,4 43,00 0 100 792,4 43,00 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit - - - - 1,000, 000 - - - - 1 1,000, 000 - - https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-65 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 30 30 118,63 0,000 30 118,63 0,000 30 120,63 0,000 30 120,63 0,000 30 120,63 0,000 30 120,63 0,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya Unit - - - - 1,000, 000 - - - - 1 1,000, 000 - - Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit - 1 18,500 ,000 1 18,500 ,000 1 18,500 ,000 1 18,500 ,000 1 18,500 ,000 1 18,500 ,000 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Terlaksananya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Unit 1 - - 1 500,00 0,000 1 500,00 0,000 1 500,00 0,000 1 500,00 0,000 1 500,00 0,000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-66 BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT SATU AN BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra K e t. 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Unit 1 1 148,31 3,000 1 148,31 3,000 1 148,31 3,000 1 148,31 3,000 1 148,31 3,000 1 148,31 3,000 Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Unit - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 Pemeliharaan/Rehabil itasi Tanah Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Reh abilitasi Ha - - - 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 1 1,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-67 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 No Indikator Satuan Target Kinerja Setiap Tahun Kondisi Akhir Periode Renstra Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan % 0,86 0,94 1,02 1,09 1,16 1,23 1,29 2 Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif potensial di Kabupaten Pemalang % 4,24 8,13 11,28 13,51 14,88 15,54 15,70 3 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan % 21,76 22,81 23,98 24,43 25,47 26,63 26,63 4 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 86,00 86,50 87,00 88,00 89,00 89,50 89,50 5 Nilai SAKIP OPD Angka 70,31 70,35 70,40 70,50 71,00 71,50 71,50 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-68 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang No IKK Definisi Operasional/ Rumus Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Kondisi Akhir Renstra 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (Jumlah wisatawan mancanegara tahun n - Jumlah wisatawan mancanegara tahun n-1) dibagi Jumlah wisatawan mancanegara tahun n-1 dikali 100% % -16,67 90 10 15 20 25 30 32 2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (Jumlah wisatawan nusantara tahun n - Jumlah wisatawan nusantara tahun n-1) dibagi Jumlah wisatawan nusantara tahun n-l dikali 100% % -24,2 0,78 0,86 0,94 1,02 1,09 1,16 1,20 3 Tingkat hunian akomodasi Jumlah kamar yang terjual dibagi Jumlah kamar yang tersedia dikali 100% % 32,14 34,69 35 35,5 36 36,5 37 37,5 4 Kontribusi sektor pariwisata Lerhadap PDRB harga berlaku Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku % 5,63 5,78 5,8 5,9 6 6,1 6,2 6,3 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 IV-69 No IKK Definisi Operasional/ Rumus Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Kondisi Akhir Renstra 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD % 1,25 1,39 1,45 1,46 1,49 1,48 1,47 1,47 6 Terlestarikannya Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan dibagi Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan dikali 100% % 100 100 100 100 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 Tabel 4.5 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Uraian 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1,821,097,708 1,948,574,547 2,065,489,014 2,168,763,461 2,255,513,992 2,323,179,401 Hasil Sewa BMD 211,010,978 225,781,747 239,328,651 251,295,083 261,346,885 269,187,291 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 V-1 Untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra berjalan efektif dan selaras dengan tujuan yang ditetapkan, dilakukan evaluasi minimal satu kali dalam satu periode perencanaan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih tepat sasaran. Hasil evaluasi menjadi dasar penting dalam penyesuaian kebijakan strategis dan perencanaan tahun-tahun berikutnya, guna meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :
1.Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2.Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Disparbud 2025-2029 V-2
3.Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
4.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5.Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Pemalang, September 2025 Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang DIAN IKA SISWANTI, S.Si.,M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19750227 199903 2 004 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 I - 1 Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan melalui promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Selain itu pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu fasilitas kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan secara berkelanjutan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kesehatan, termasuk didalamnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan ini diberikan dalam rangka mengakomodir kebutuhan, karakteristik dan ciri khas yang bersifat kedaerahan untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal demi terwujudnya pembangunan yang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjalankan tugasnya, pemerintah daerah https://jdih.pemalangkab.go.id I - 2 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sedangkan untuk Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pemalang, yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dinas kesehatan yang menjalankan urusan wajib bidang kesehatan serta bersifat indikatif. Renstra disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program dan kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Selain itu renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam menyusun Renstra Tahun 2025-2029 mempedomani Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang juga memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lain, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pemalang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang, Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 I - 3 dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang terkait. Keterkaitan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya Sumber : Intruksi Menteri Dalam Negaeri No. 2 Tahun 2025 Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan memberikan pedoman dan arahan yang jelas bagi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Pemalang periode tahun 2025-2029. Renstra ini selanjutnya juga dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan sebagai dokumen perencanaan tahunan dan acuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan. 1.2 DASAR HUKUM Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, berlandaskan pada :
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik https://jdih.pemalangkab.go.id I - 4 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 I - 5 Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 19);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025– 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor … Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor …, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor …);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9); https://jdih.pemalangkab.go.id I - 6 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 2);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1313);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20217 Nomor 1419);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204); https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 I - 7
26.Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
28.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah kebijakan, pedoman dan penjelasan program pembangunan kesehatan lima tahun ke depan bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) baik pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama untuk urusan kesehatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030. Sedangkan Tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
1.Menjabarkan visi dan misi Kepala Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pemalang;
2.Sebagai dokumen perencanaan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam menentukan prioritas program disertai pagu anggaran dan target indikator kinerja tahun 2025-2029;
3.Sebagai acuan jajaran aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur berikut strategi dan arah kebijakan rentang tahun 2025-2029;
4.Sebagai pedoman pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan kesehatan periode tahun 2025-2029. https://jdih.pemalangkab.go.id I - 8 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Penyajian dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada sistematika penulisan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut : Selain itu juga memuat penentuan target keberhasilan dinas kesehatan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci dinas kesehatan. https://jdih.pemalangkab.go.id I - 10 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 1 Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud diatas, hubungan perangkat daerah Provinsi dan Dinas Daerah bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Adapun sinkronisasi sebagaimana dimaksud meliputi; sinkronisasi data, sinkronisasi sasaran dan program, dan sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan. Selain itu Dinas Daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan tata kerja sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan; 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan; https://jdih.pemalangkab.go.id II - 2 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan; 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang terdiri dari : 1) Kepala Dinas; 2) Sekretariat, terdiri dari : a) Subbagian Keuangan, dan b) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 3) Bidang Kesehatan Masyarakat; 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 5) Bidang Pelayanan Kesehatan; 6) Bidang Sumber Daya Kesehatan; 7) Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) ; 8) Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK); 9) Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF); dan 10) Kelompok Jabatan Fungsional. Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 3 Uraian tugas sesuai jabatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang lebih rinci diuraikan pada Lampiran II Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 pada halaman 62 sampai dengan 68. Pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang pada Bab VI Pasal 46 disebutkan juga bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Pada urusan pemerintahan bidang kesehatan, selain UPTD, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF), yang memberikan layanan secara profesional. Pada saat ini Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang yang dimaksud adalah Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang di Bab II Pasal 2 disebutkan Labkesda Kelas A pada Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pada bagian Lampiran I Peraturan tersebut terpampang gambar susunan organisasi Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang sebagai berikut. Gambar 2.2 Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id II - 4 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang yang dimaksud merupakan Rumah Sakit Daerah ini memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang di Bab III Pasal 2 disebutkan RSUD dr. M. Ashari merupakan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada bagian Lampiran I Perbup tersebut terpampang gambar bagan susunan organisasi RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang sebagai berikut. Gambar 2.3 Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang Untuk Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) yang dimaksud pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, di Bab II Bagian Kedua Pasal 4 disebutkan Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional. Puskesmas https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 5 dipimpin oleh Kepala Puskesmas, yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun susunan organisasi puskesmas adalah sebagai berikut. Gambar 2.4 Susunan Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Saat ini jumlah Puskesmas di Kabupaten Pemalang sebanyak 25 Puskesmas yang terdiri dari: 1) Puskesmas Banyumudal; 2) Puskesmas Warungpring; 3) Puskesmas Pulosari; 4) Puskesmas Belik; 5) Puskesmas Watukumpul; 6) Puskesmas Cikadu; 7) Puskesmas Kebandaran; 8) Puskesmas Jatiroyom; 9) Puskesmas Bantarbolang; 10) Puskesmas Randudongkal; 11) Puskesmas Kalimas; 12) Puskesmas Paduraksa; 13) Puskesmas Mulyoharjo; 14) Puskesmas Kebondalem; 15) Puskesmas Banjardawa; 16) Puskesmas Kabunan; 17) Puskesmas Jebed; https://jdih.pemalangkab.go.id II - 6 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 18) Puskesmas Petarukan; 19) Puskesmas Karangasem; 20) Puskesmas Klareyan; 21) Puskesmas Losari; 22) Puskesmas Purwoharjo; 23) Puskesmas Sarwodadi; 24) Puskesmas Rowosari; 25) Puskesmas Mojo. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Untuk penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan pola dan manajemen upaya kesehatan dibutuhkan sumber daya yang memadai. Upaya kesehatan dapat berdayaguna dan berhasilguna bila kebutuhan sumber daya tenaga, biaya dan sarana kesehatan terpenuhi. 2.1.2.1 Komposisi Pegawai Perangkat Daerah Komposisi pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang termasuk unit kerjanya per 31 Desember 2024 menurut jabatannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.1 Komposisi Pegawai menurut Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 No Perangkat Daerah/ Unit Kerja Jenis Jabatan Total ASN JPT Adminis- trator Pengawas Fungsional Pelaksana PNS PPPK L P L P L P L P L P L P

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Dinas Kesehatan 0 1 3 2 0 2 8 5 0 0 14 28 63 2 Labkesda Kab. Pemalang 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 3 8 3 RSUD dr. M. Ashari 0 0 1 3 5 4 76 200 31 57 57 44 478 4 Puskesmas Banyumudal 0 0 0 0 0 0 4 23 2 5 2 0 36 5 Puskesmas Warungpring 0 0 0 0 0 0 8 14 0 6 1 1 30 6 Puskesmas Pulosari 0 0 0 0 0 0 4 28 0 6 2 1 41 7 Puskesmas Belik 0 0 0 0 0 0 6 27 1 10 2 1 47 8 Puskesmas Watukumpul 0 0 0 0 0 0 3 24 3 7 3 1 41 9 Puskesmas Cikadu 0 0 0 0 0 0 7 17 0 4 0 0 28 10 Puskesmas Kebandaran 0 0 0 0 0 0 5 21 2 6 1 1 36 11 Puskesmas Jatiroyom 0 0 0 0 0 0 2 19 0 7 1 0 29 12 Puskesmas Bantarbolang 0 0 0 0 0 0 4 37 0 5 2 1 49 13 Puskesmas Randudongkal 0 0 0 0 0 0 9 42 4 7 1 1 64 14 Puskesmas Kalimas 0 0 0 0 0 0 3 21 3 4 1 0 32 15 Puskesmas Paduraksa 0 0 0 0 0 0 4 23 1 6 2 2 38 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 7 No Perangkat Daerah/ Unit Kerja Jenis Jabatan Total ASN JPT Adminis- trator Pengawas Fungsional Pelaksana PNS PPPK L P L P L P L P L P L P
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 16 Puskesmas Mulyoharjo 0 0 0 0 0 0 8 24 1 6 2 0 41 17 Puskesmas Kebondalem 0 0 0 0 0 0 4 26 1 5 2 1 39 18 Puskesmas Banjardawa 0 0 0 0 0 0 7 21 2 4 2 0 36 19 Puskesmas Kabunan 0 0 0 0 0 0 7 22 1 4 1 1 36 20 Puskesmas Jebed 0 0 0 0 0 0 5 23 0 7 4 3 42 21 Puskesmas Petarukan 0 0 0 0 0 0 9 22 3 5 4 2 45 22 Puskesmas Karangasem 0 0 0 0 0 0 4 22 0 4 0 3 33 23 Puskesmas Klareyan 0 0 0 0 0 0 4 27 0 5 1 2 39 24 Puskesmas Losari 0 0 0 0 0 0 5 33 1 5 3 1 48 25 Puskesmas Purwoharjo 0 0 0 0 0 0 8 36 1 8 4 2 59 26 Puskesmas Sarwodadi 0 0 0 0 0 0 3 20 4 3 1 1 32 27 Puskesmas Rowosari 0 0 0 0 0 0 6 20 0 6 2 0 34 28 Puskesmas Mojo 0 0 0 0 0 0 3 24 0 5 1 3 36 Jumlah 0 1 4 5 6 7 216 821 62 198 117 103 1540 Sumber : ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Pemalang Dalam Angka Tahun 2024 Komposisi pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2024 menurut golongan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini : Tabel 2.2 Komposisi Pegawai menurut Golongan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 No Perangkat Daerah/ Unit Kerja Golongan Total ASN PNS PPPK I/c-d II/a-d III/a-d IV/a-d VII IX X L P L P L P L P L P L P L P
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 Dinas Kesehatan 0 0 5 2 13 27 8 8 0 0 0 0 0 0 63 2 Labkesda Kab. Pemalang 0 0 0 0 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 8 3 RSUD dr. M. Ashari 2 0 40 26 80 180 19 43 31 55 0 0 0 2 478 4 Puskesmas Banyumudal 0 0 0 2 4 20 1 2 1 5 1 0 0 0 36 5 Puskesmas Warungpring 0 0 0 2 7 12 1 2 0 5 0 1 0 0 30 6 Puskesmas Pulosari 0 0 1 0 4 28 1 1 0 5 0 1 0 0 41 7 Puskesmas Belik 0 0 2 1 6 26 0 1 1 9 0 1 0 0 47 8 Puskesmas Watukumpul 0 0 3 3 3 21 1 0 3 6 0 1 0 0 41 9 Puskesmas Cikadu 0 0 2 5 5 11 0 1 0 3 0 0 0 1 28 10 Puskesmas Kebandaran 0 0 1 1 5 21 0 0 1 6 1 0 0 0 36 11 Puskesmas Jatiroyom 0 0 2 7 1 11 0 1 7 0 0 0 0 0 29 https://jdih.pemalangkab.go.id II - 8 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 No Perangkat Daerah/ Unit Kerja Golongan Total ASN PNS PPPK I/c-d II/a-d III/a-d IV/a-d VII IX X L P L P L P L P L P L P L P
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 12 Puskesmas Bantarbolang 0 0 2 2 3 35 1 1 0 3 0 2 0 0 49 13 Puskesmas Randudongkal 0 0 2 0 5 40 3 3 4 6 0 0 0 1 64 14 Puskesmas Kalimas 0 0 0 1 4 15 0 3 2 6 1 0 0 0 32 15 Puskesmas Paduraksa 1 0 0 0 4 22 1 3 1 6 0 0 0 0 38 16 Puskesmas Mulyoharjo 0 0 2 1 5 19 2 5 1 6 0 0 0 0 41 17 Puskesmas Kebondalem 0 0 2 1 4 22 0 4 1 4 0 1 0 0 39 18 Puskesmas Banjardawa 0 0 1 1 8 17 0 3 2 4 0 0 0 0 36 19 Puskesmas Kabunan 0 0 0 2 7 19 1 2 1 4 0 0 0 0 36 20 Puskesmas Jebed 0 0 2 1 5 25 1 1 0 7 0 0 0 0 42 21 Puskesmas Petarukan 0 0 2 1 8 22 1 3 3 5 0 0 0 0 45 22 Puskesmas Karangasem 0 0 1 7 3 17 0 1 0 3 0 0 0 1 33 23 Puskesmas Klareyan 0 0 1 2 3 23 1 4 0 4 0 1 0 0 39 24 Puskesmas Losari 0 0 2 1 6 31 1 1 0 3 0 2 1 0 48 25 Puskesmas Purwoharjo 1 0 1 0 6 37 3 2 1 6 0 1 0 1 59 26 Puskesmas Sarwodadi 0 0 0 2 4 17 0 2 4 3 0 0 0 0 32 27 Puskesmas Rowosari 0 0 1 0 6 19 2 0 0 6 0 0 0 0 34 28 Puskesmas Mojo 0 0 1 1 2 25 1 1 0 5 0 0 0 0 36 Jumlah 4 0 76 72 213 766 49 98 65 176 3 11 1 6 1540 Sumber : ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Pemalang Dalam Angka Tahun 2024 Komposisi pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2024 menurut tingkat pendidikan sebagaimana pada tabel dibawah ini : Tabel 2.3 Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 No Perangkat Daerah/ Unit Kerja Tingkat Pendidikan Jumlah ASN SD SMP SMA/ K D1 D3 D4 S1 S2 L P L P L P L P L P L P L P L P
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1 Dinas Kesehatan 0 0 0 0 8 3 0 0 2 2 0 5 8 22 7 6 63 2 Labkesda Kab. Pemalang 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 1 8 3 RSUD dr. M. Ashari 3 0 10 0 39 33 0 0 49 124 3 10 43 127 23 14 478 4 Puskesmas Banyumudal 0 0 0 0 1 0 0 0 3 21 0 0 4 7 0 0 36 5 Puskesmas Warungpring 0 0 1 0 0 0 0 1 3 15 0 1 5 4 0 0 30 6 Puskesmas Pulosari 0 0 0 0 2 1 0 0 2 18 0 2 2 14 0 0 41 7 Puskesmas Belik 0 0 0 0 3 0 0 1 2 26 0 3 4 8 0 0 47 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 9 No Perangkat Daerah/ Unit Kerja Tingkat Pendidikan Jumlah ASN SD SMP SMA/ K D1 D3 D4 S1 S2 L P L P L P L P L P L P L P L P
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 8 Puskesmas Watukumpul 0 0 0 0 3 1 0 0 3 18 0 1 3 12 0 0 41 9 Puskesmas Cikadu 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 5 3 6 0 0 28 10 Puskesmas Kebandaran 0 0 0 0 1 1 0 1 3 16 0 2 4 8 0 0 36 11 Puskesmas Jatiroyom 0 0 0 0 1 0 0 0 1 21 0 1 1 4 0 0 29 12 Puskesmas Bantarbolang 0 0 0 0 2 1 0 0 3 23 0 4 1 15 0 0 49 13 Puskesmas Randudongkal 0 0 0 0 2 1 0 0 8 25 0 1 3 22 1 1 64 14 Puskesmas Kalimas 0 0 0 0 1 0 0 0 3 17 0 0 3 7 0 1 32 15 Puskesmas Paduraksa 0 0 1 0 1 1 0 0 2 16 0 0 3 12 0 2 38 16 Puskesmas Mulyoharjo 0 0 1 0 1 0 0 0 4 15 0 3 4 11 1 1 41 17 Puskesmas Kebondalem 0 0 2 0 1 1 0 0 1 16 0 1 3 13 0 1 39 18 Puskesmas Banjardawa 0 0 0 0 2 0 0 0 3 11 0 3 5 10 1 1 36 19 Puskesmas Kabunan 0 0 0 0 1 1 0 0 4 15 0 1 4 9 0 1 36 20 Puskesmas Jebed 0 0 0 0 4 2 0 0 1 25 0 1 4 4 0 1 42 21 Puskesmas Petarukan 0 0 0 0 2 2 0 0 5 17 0 1 9 9 0 0 45 22 Puskesmas Karangasem 0 0 0 0 0 3 0 1 1 12 0 3 3 10 0 0 33 23 Puskesmas Klareyan 0 0 0 0 2 1 0 1 1 19 0 0 2 12 0 1 39 24 Puskesmas Losari 0 0 0 0 3 1 0 0 1 23 0 2 5 13 0 0 48 25 Puskesmas Purwoharjo 1 0 0 0 3 1 0 1 4 31 0 2 5 11 0 0 59 26 Puskesmas Sarwodadi 0 0 0 0 1 1 0 6 14 0 2 1 6 0 1 32 27 Puskesmas Rowosari 0 0 1 0 0 0 0 0 2 21 0 0 5 5 0 0 34 28 Puskesmas Mojo 0 0 0 0 1 2 0 1 0 21 0 0 3 7 0 1 36 Jumlah 4 0 16 0 85 58 0 7 124 594 3 54 140 389 33 33 1540 Sumber : ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Pemalang Dalam Angka Tahun 2024 Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan pada PD Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2024 menurut jenis ketenagaan, termasuk didalamnya Dokter Tamu, Tenaga BLUD dan Tenaga Kontrak. Tabel 2.4 Jumlah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 No Jenis Ketenagaan Jumlah Tenaga JumlahDinkes Labkesda RSUD Puskesmas L P L P L P L P
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) A Tenaga Medis 1 Dokter Spesialis 0 0 0 0 19 11 0 0 30 2 Dokter Umum 0 0 0 0 6 8 22 44 80 3 Dokter Gigi 0 0 0 0 1 1 5 17 24 https://jdih.pemalangkab.go.id II - 10 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 No Jenis Ketenagaan Jumlah Tenaga JumlahDinkes Labkesda RSUD Puskesmas L P L P L P L P
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) B Tenaga Kesehatan 1 Perawat 0 0 0 1 80 201 114 156 552 2 Bidan 0 0 0 0 0 88 0 644 732 3 Apoteker 0 0 0 0 3 8 5 23 39 4 Tenaga Teknis Kefarmasian 0 0 0 0 3 13 3 9 28 5 Tenaga Gizi 0 0 0 0 7 1 6 35 49 6 Tenaga Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 0 1 11 42 54 7 Tenaga Kesehatan Lingkungan 0 0 0 0 2 9 10 17 38 8 Tenaga Keterapian Fisik 0 0 0 0 3 10 1 0 14 9 Tenaga Keteknisian Medis 0 0 0 0 8 17 8 24 57 10 Tenaga Biomedika 0 0 0 0 11 8 0 1 20 11 Tenaga Laboratorium Medis 0 0 1 0 9 22 10 33 75 12 Psikologi Klinis 0 0 0 0 0 2 0 0 2 C Tenaga Penunjang 1 Pejabat Struktural 3 8 1 1 7 7 0 0 27 2 Tenaga Penunjang Managemen 42 70 3 5 245 83 128 107 683 Jumlah 45 78 5 7 404 490 323 1152 2504 Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 2.1.2.2 Fasilitas Kesehatan Fasilitas kesehatan merupakan salah satu bagian pokok yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan bidang kesehatan dalam rangka upaya meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Jumlah keberadaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pemalang sampai dengan akhir Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.5 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 No Fasilitas Kesehatan Jumlah
(1)(2) (3) 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang 1 Unit 2 Rumah Sakit Umum Daerah 1 Unit 3 Rumah Sakit Umum Swasta 8 Unit 4 Puskesmas Rawat Inap 7 Unit 5 Puskesmas Non Rawat Inap 18 Unit 6 Puskesmas Pembantu 63 Unit https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 11 No Fasilitas Kesehatan Jumlah
(1)(2) (3) 7 Puskesmas Keliling Roda 4 70 Unit 8 Laboratorium Kesehatan Daerah 1 Unit 9 Laboratorium Kesehatan Swasta 3 Unit 10 Gudang Obat/ Instalasi Farmasi 1 Unit 11 Klinik Pratama 34 Unit 12 Klinik Utama 2 Unit 13 Tempat Praktik Mandiri Dokter 107 Unit 14 Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 18 Unit 15 Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis 4 Unit 16 Tempat Praktik Mandiri Bidan 39 Unit 17 Tempat Praktik Mandiri Perawat 7 Unit 18 Unit Tranfusi Darah 1 Unit 19 Penyalur Alat Kesehatan 2 Unit 20 Apotek 185 Unit 21 Toko Obat 27 Unit 22 Toko Alkes 6 Unit Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 2.1.2.3 Anggaran Kesehatan Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarkat diperlukan anggaran yang memadai. Berikut ini alokasi Anggaran Kesehatan berdasarkan program untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang yang bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang selama 4 (empat) tahun terakhir. Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Kesehatan berdasarkan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2024 No Program Anggaran (Rp.) 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 330.673.229.549 371.178.777.100 391.508.736.783 410.662.001.180 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 32.867.478.849 10.487.500.000 9.059.385.000 1.952.297.500 3 Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 310.995.367 238.542.000 473.986.000 515.631.000 https://jdih.pemalangkab.go.id II - 12 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 No Program Anggaran (Rp.) 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 382.932.000 385.292.600 1.286.888.294 1.672.749.000 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 98.292.571.333 110.008.262.000 108.421.295.923 125.494.638.233 Jumlah 462.527.207.098 492.298.373.700 510.750.292.000 540.297.316.913 Sumber : Sekretariat Dinkes Kabupaten Pemalang 2.1.3 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1.3.1 Indikator Kinerja Utama 1) Usia Harapan Hidup (UHH) Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator kinerja sasaran strategis dalam rangka meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Definisi operasional Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun hidup yang akan dijalani/ ditempuh oleh seseorang sejak lahir sampai pada waktu tertentu saat ia meninggal. Untuk diketahui bahwa Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu; umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Data Usia Harapan Hidup di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pada urusan kesehatan dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataanya UHH bukan hanya ditentukan oleh urusan kesehatan semata. melainkan urusan lainnya yang menyangkut hidup dasar manusia. Urusan ekonomi khususnya pendapatan keluarga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan UHH. Upaya peningkatan Usia Harapan Hidup di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. UHH Kabupaten Pemalang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan. Merujuk data BPS, tercatat UHH tahun https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 13 2020 sebesar 73,40 tahun dan menunjukkan grafik peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2024 sebesar 74,23 tahun. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 73,80 tahun maka capaian UHH Kabupaten Pemalang tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Namun bila dibandingkan dengan capaian UHH Provinsi Jawa Tengah maka, UHH Kabupaten Pemalang masih dibawah rata-rata UHH Provinsi Jawa Tengah dengan gambaran capaian UHH dari tahun 2020-2024 dapat dilihat di bawah ini: Gambar 2.5 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 2) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka kematian Ibu Maternal (AKI) merupakan indikator kinerja sasaran strategis dalam rangka meningkatnya pelayanan kesehatan ibu. Angka kematian Ibu Maternal mencerminkan risiko yang dihadapi ibu- ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Kejadian meninggalnya ibu maternal biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang mana dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan dan terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu penyebab kematian ibu maternal juga tidak lepas dari kondisi ibu itu sendiri, yaitu terlalu tua (>35 tahun) dan terlalu muda (<20 tahun) pada saat melahirkan, terlalu banyak anak (>4 anak) dan terlalu rapat jarak 2020 2021 2022 2023 2024 UHH JTG 74,37 74,47 74,58 74,69 74,91 UHH PML 73,40 73,72 73,82 73,98 74,23 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 75,5 https://jdih.pemalangkab.go.id II - 14 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 kelahiran/paritas (<2 tahun). Permasalahan tersebut diatas diakibatkan kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang perawatan kehamilan dan faktor risiko yang terjadi saat kondisi ibu hamil. bersalin dan nifas. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam rangka menurunkan AKI adalah upaya peningkatan pengetahuan ibu hamil dan keluarga melalui kegiatan kelas ibu hamil, memfasilitasi rumah tunggu kelahiran, melakukan kegiatan kunjungan rumah ibu hamil, kegiatan pemantauan dan pendampingan ibu hamil risti oleh masyarakat dan kader, pembinaan kader dan dukun bayi, peningkatan kompetensi bidan dalam penanganan ibu hamil dan pelayanan rujukan ibu hamil risiko tinggi serta kerjasama lintas sektoral dan pembinaan desa siaga. Selain itu juga melakukan Audit Maternal Perinatal untuk setiap adanya kasus kematian, memberikan pelatihan PONED untuk petugas medis dan paramedik di tingkat pelayanan dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Kegiatan KIA dan implementasi juknis pelayanan KIA. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pemalang hingga tahun 2024 bersifat fluktuatif. Tercatat AKI tahun 2020 sebesar 58,85 per 100.000 kelahiran hidup dan di tahun 2021 AKI Kabupaten Pemalang meningkat sebesar 129,34 per 100.000 kelahiran hidup. Selanjutnya menunjukkan grafik penurunan hingga tahun 2023 sebesar 45,14 per 100.000 kelahiran hidup dan di tahun 2024 sedikit meningkat menjadi sebesar 49,95 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dari target RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar sebesar 57 per 100.000 kelahiran hidup maka capaian AKI Kabupaten Pemalang telah memenuhi target yang ditetapkan. Gambar 2.6 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 AKI JTG 98,60 199,00 84,60 76,15 74,73 AKI PML 58,85 129,34 47,48 45,14 49,95 0 40 80 120 160 200 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 15 Namun bila dibandingkan dengan capaian AKI Provinsi Jawa Tengah maka, AKI Kabupaten Pemalang masih lebih baik dari AKI Provinsi Jawa Tengah dengan gambaran capaian AKI dari tahun 2020-2024 pada gambar diatas. 3) Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0- 12 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Beberapa penyebab terbanyak kematian bayi di Kabupaten Pemalang adalah Asfiksia, Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), bayi dengan kelainan kongenital, bayi dengan kelainan cardiovaskular dan respiratori serta penyakit Infeksi yang diderita oleh bayi. Permasalahan ini diakibatkan kurangnya informasi orangtua mengenai perawatan bayi, tumbuh kembang balita dan upaya pencegahan penyakit serta kondisi sanitasi tempat tinggal yang tidak sehat. Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan untuk menurunkan AKB adalah melalui peningkatan pengetahuan orang tua melalui kelas ibu balita, revitalisasi posyandu, pembinaan kader, sosialisasi dan kerjasama lintas sektoral, peningkatan kompetensi nakes dalam manajemen terpadu balita sakit, peningkatan pelayanan kesehatan neonatal dan bayi, pemberian imunisasi lengkap dan penanganan bayi dengan BBLR sesuai standar. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2020 bersifat flutuatif. Tercatat AKB tahun 2020 sebesar 5,14 per 1.000 kelahiran hidup dan meningkat di tahun 2022 sebesar 6,5 per 1.000 kelahiran hidup, selanjutnya menunjukkan grafik penurunan sampai tahun 2024 sebesar 5,94 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dilihat dari target RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 4,9 per 1.000 kelahiran hidup maka capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan. Namun bila dibandingkan dengan capaian AKB Provinsi Jawa Tengah maka, AKB Kabupaten Pemalang masih lebih baik dari AKB Provinsi Jawa Tengah dengan gambaran capaian dari tahun 2020- 2024 sebagai berikut. https://jdih.pemalangkab.go.id II - 16 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 Gambar 2.7 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 4) Persentase Balita Stunting Stunting (kerdil) pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak bawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Faktor lingkungan berperan menyebabkan stunting pada anak antara lain status gizi ibu, tidak cukup protein dalam proporsi asupan total asupan kalori, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan dan kejadian penyakit infeksi di awal kehidupan anak. Selain faktor lingkungan, stunting juga disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal namun sebagian besar disebabkan karena malnutrisi. Upaya penurunan stunting tidak semata tugas sektor kesehatan kearena penyebab stunting penyebabnya yang multidimensi tetapi harus melalui aksi multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitive dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Integrasi penanganan balita stunting secara lintas sektoral perlu ditingkatkan frekuensi koordinasinya, pendampingan kegiatan di posyandu, kemampuan kader dalam penggunaan alat antropometri perlu ditingkatkan agar hasil pengukuran akurat. Dalam menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Pemalang menjadi perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan prevalensi stunting adalah pola asuh anak yang salah terutama diawal pemberian makanan pendamping ASI, kasus BBLR yang meningkat dan penyakit infeksi pada balita yang berulang. Upaya yang dilakukan dalam 2020 2021 2022 2023 2024 AKB JTG 7,79 7,87 8,30 8,02 7,57 AKB PML 5,14 4,40 6,50 6,18 5,94 0 2 4 6 8 10 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 17 penurunan prevalensi stunting adalah dengan pelatihan PMBA bagi petugas dan kader, sosialisasi dan praktek PMBA di masyarakat, menurunkan angka BBLR dengan ANC terpadu, memberikan kelas ibu dan balita di tiap puskesmas dan penguatan konvergensi penanganan balita stunting. Persentase balita stunting di Kabupaten Pemalang hingga tahun 2024 bersifat fluktuatif. Menurut data ePPGBM tercatat persentase balita stunting tahun 2020 sebesar 12,68%, selanjutnya menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2023 sebesar 8% dan di tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 10,33%. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 9,5% maka capaian persentase balita stunting di Kabupaten Pemalang tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan menurut data SSGI, persentase balita stunting di Kabupaten Pemalang mulai tercatat di tahun 2021 sebesar 24,7%, selanjutnya menurun hingga tahun 2023 sebesar 15,3% dan di tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 19,1%. Gambar 2.8 Persentase Balita Stunting Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 5) Indeks Keluarga Sehat Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di laksanakan untuk menunjang terlaksananya Program Indonesia Sehat khususnya pada seluruh keluarga. Kegiatannya dilaksanakan dengan cara mendatangi rumah atau kunjungan secara lansung dengan keluarga. Kunjungan rumah dilaksanakan untuk pegumpulan data, melakukan promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif, pemanfaatan data dan informasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 2020 2021 2022 2023 2024 STU SSGI 24,7 19,8 15,3 19,1 STU ePPGBM 12,68 10,35 9,84 8,00 10,33 0 5 10 15 20 25 https://jdih.pemalangkab.go.id II - 18 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 Dalam penyelenggaraan Program PIS-PK ini dilakukan pengumpulan data menggunakan 12 (dua belas) indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga yaitu sebagai berikut: a) keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); b) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; c) bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; d) bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; e) balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; f) penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; g) penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; h) penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; i) anggota keluarga tidak ada yang merokok; j) keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); k) keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan l) keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Hasil pengumpulan data dari 12 indikator tersebut. selanjutnya dilakukan penghitungan untuk mengetahui Indeks Keluarga Sehat (IKS) di suatu wilayah yang besarnya berkisar 0 sampai dengan 1 dengan kategori sebagai berikut : - Keluarga Sehat. jika nilai IKS >0.80 - Keluarga Pra Sehat. jika nilai IKS 0.50 - 0.80 - Keluarga Tidak Sehat. jika nilai IKS <0.500 Berdasarkan hasil penghitungan. Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Pemalang hingga tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan. Tercatat Indeks Keluarga Sehat di tahun 2020 sebesar 0,17 dan menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2024 sebesar 0,24. Dengan angka IKS tahun 2024 sebesar 0,24 maka Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Pemalang masih masuk dalam kategori Keluarga Tidak Sehat. Namun bila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 0,19 maka capaian Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Pemalang tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 19 Gambar 2.9 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 2.1.3.2 Indikator Kinerja Kunci 1) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rasio daya tampung rumah sakit mencerminkan ketersediaan tempat tidur rumah sakit di suatu wilayah per 1.000 penduduk. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, rasio ideal daya tampung RS adalah 1.000 penduduk : 1 tempat tidur, oleh karena itu angka rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan tempat tidur rumah sakit di suatu wilayah sudah pada kondisi ideal atau belum. Berdasarkan data rekapitulasi jumlah ketersediaan tempat tidur rumah sakit di Kabupaten Pemalang dibandingkan per 1.000 penduduk menunjukkan penurunan. Tercatat rasio daya tampung rumah sakit di tahun 2020 sebesar 0,75 dan di akhir tahun 2024 hanya sebesar 0,73. Capaian ini tentunya masih dibawah angka rasio ideal, hal ini disebabkan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang tidak diimbangi dengan penambahan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Namun bila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 0,77 maka capaian rasio daya tampung rumah sakit di Kabupaten Pemalang tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Gambar 2.10 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 % IKS PML 0,17 0,17 0,19 0,22 0,24 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 2020 2021 2022 2023 2024 RDT RS 0,75 0,93 0,90 0,77 0,73 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 https://jdih.pemalangkab.go.id II - 20 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 2) Persentase RS Rujukan Terakreditasi Minimal Strata Utama Akreditasi rumah sakit merupakan sebuah proses penilaian dan penetapan kelayakan rumah sakit berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh lembaga independen akreditasi Kementerian Kesehatan. Standar penilaian akreditasi rumah sakit menggunakan SNARS (standar nasional akkreditasi rumah sakit) yang telah disesuaikan dengan kondisi rumah sakit di Indonesia. Standar SNARS ini ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan mengacu pada beberapa pedoman yang terdiri dari konsep dan prosedur akreditasi internasional yang ditetapkan oleh ISQua atau The International Society for Quality in Health, perundang-undangan dan peraturan pemerintah, standar akreditasi rumah sakit KARS, serta mengacu pada kajian hasil survey standar dan element yang belum diterapkan di rumah sakit Indonesia. KARS kemudian menetapkan. Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi minimal strata utama di Kabupaten Pemalang hingga tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan. Tercatat capaian di tahun 2020 sebesar 44.44% dan menunjukkan peningkatan hingga tahun 2024 sebesar 100%. Berdasarkan data yang dihimpun dari beberapa rumah sakit di Kabupaten Pemalang di tahun 2024 jumlah rumah sakit yang ada berjumlah 9 rumah sakit yang kesemuanya telah terakreditasi oleh KARS. Hasil dari akreditasi tersebut dapatkan 8 RS dengan strata paripurna dan 1 RS dengan strata utama. Dengan persentase rumah sakit rujukan terakreditasi minimal utama di Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 100% maka angka capaian ini tentunya telah melampaui target RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 40%. Gambar 2.11 Persentase RS Rujukan Terakreditasi Minimal Strata Utama Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 AKR 44,44 44,44 88,89 88,89 100 0 20 40 60 80 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 21 3) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar yang diberikan kepada ibu hamil. Pemerintah Daerah kabupaten/ kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif. Tercatat capaian di tahun 2020 sebesar 92,56% dan diakhir tahun 2024 sebesar 99,96%. Angka capaian akhir ini tentunya masih dibawah target SPM sebesar 100%. Untuk diketahui bahwa capaian persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di Kabupaten Pemalang belum optimal karena masih ada masyarakat khususnya ibu hamil dan keluarganya yang belum memeriksakan kehamilannya secara berkala dan rutin dengan kunjungan 6 kali selama perode kehamilan (K6) oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Gambar 2.12 Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 4) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah pelayanan yang diberikan pada ibu bersalin sesuai standar yang meliputi persalinan normal dan atau persalinan komplikasi. Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar dan standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasyankes dasar dan rujukan. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. 2020 2021 2022 2023 2024 BUMIL 92,56 111,91 106,52 93,84 99,96 60 70 80 90 100 110 https://jdih.pemalangkab.go.id II - 22 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Untuk capaian di tahun 2020 tercatat sebesar 98,40% dan menurun capaian di akhir tahun 2024 sebesar 96,15%. Angka capaian ini tentunya masih dibawah target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Belum optimalnya capaian kinerja pelayanan Kesehatan ibu bersalin sesuai standar di Kabupaten Pemalang karena masih ada ibu bersalin yang melakukan persalinan di tempat lain atau bukan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan berkompetensi. Gambar 2.13 Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 5) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar dengan kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal dengan ketentuan: Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6-48 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6jam) dan Pelayanan Neonatal setelah lahir (6 jam-28 hari). Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam hal ini wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di Kabupaten Pemalang dalam lima tahun terakhir cenderung naik turun. Untuk diketahui bahwa capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir di tahun 2020 adalah sebesar 2020 2021 2022 2023 2024 BULIN 98,4 113,4 109,23 99,45 96,15 60 70 80 90 100 110 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 23 99,58% dan sedikit meningkat di akhir tahun 2024 sebesar 100%. Namun angka capaian ini tentunya telah mencapaian target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Tercapainya target pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di Kabupaten Pemalang karena pelayanan kesehatan terhadap bayi baru lahir/ neonatal membutuhkan pelayanan kesehatan dengan penanganan khusus, hal ini karena bayi baru lahir/ neonatal masih dalam kondisi rentan dan memerlukan pemeriksaan dan penanganan kesehatan yang spesifik. Gambar 2.14 Capaian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 6) Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi: Pelayanan kesehatan balita sehat dan Pelayanan kesehatan balita sakit, Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak di usia bayi 0-11 bulan, anak batuta 12-23 bulan dan anak balita 24-59 bulan. Sedangkan pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kabupaten Pemalang cenderung meningkat. Untuk capian di tahun 2020 tercatat sebesar 68,44% dan di akhir tahun 2024 meningkat menjadi 100%. Angka capaian ini tentunya telah mencapai target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai 2020 2021 2022 2023 2024 BAYI 99,58 122,56 114,7 111,5 100 70 80 90 100 110 120 https://jdih.pemalangkab.go.id II - 24 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 standar di Kabupaten Pemalang karena meningkatnya kesadaran keluarga untuk membawa anak balitanya di posyandu terdekat untuk dilakukan pemeriksaan deteksi dini dan tumbuh kembang balita. Gambar 2.15 Capaian Pelayanan Kesehatan Balita Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 7) Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia pendidikan dasar sesuai standar yaitu pada anak usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia pendidikan dasar meliputi pelayanan skrining kesehatan, tindak lanjut hasil skrining kesehatan dan pemberian imunisasi pada pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah (BIAS). Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar ini dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu (guru/ kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor). Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pemalang dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat di tahun 2020 dengan capaian sebesar 23,24% dan diakhir tahun 2024 meningkat menjadi 100%. Angka capaian ini tentunya telah mencapai target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Peningkatan capaian pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar di Kabupaten 2020 2021 2022 2023 2024 BALITA 68,44 103,45 101,56 110,6 100 60 70 80 90 100 110 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 25 Pemalang dikarenakan kegiatan skrining pemeriksaan kesehatan berkala pada anak didik usia pendidikan dasar sudah dapat dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan baik. Gambar 2.16 Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 8) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam hal ini wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining serta pelayanan kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada usia produktif ini dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan serta kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia produktif sesuai standar yang meliputi; 1) edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2) skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan calon pengantin; 3) skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td (bila diperlukan) berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus; dan 4) pelayanan KB. Persentase orang usia 15-59 tahun (usia produktif) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pemalang mengalami tren peningkatan. Untuk angka capaian di tahun 2020 tercatat sebesar 36,81% dan di akhir tahun 2024 meningkat menjadi 98,3%. Namun 2020 2021 2022 2023 2024 UPD 23,24 23,62 59,9 83,57 100 0 20 40 60 80 100 https://jdih.pemalangkab.go.id II - 26 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 capaian ini masih dibawah target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Peningkatan capaian skrining kesehatan penduduk usia 15-59 tahun (usia produktif) sesuai standar ini dikarenakan adanya kegiatan posbindu di masing-masing desa/kelurahan sehingga kegiatan pelayanan skrining kesehatan penduduk usia produktif tetap dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Walaupun capaian belum optimal namun dengan tren peningkatan ini menunjukkan kegiatan pelayanan dan skrining pemeriksaan kesehatan usia produktif sudah berjalan dengan baik dan semakin menjadi terarah dengan adanya program integrasi layanan primer di masing-masing wilayah puskesmas. Gambar 2.17 Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 9) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga usia 60 tahun ke atas sesuai standar yang meliputi; pelayanan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat pada usia lanjut; pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut minimal 1 kali dalam setahun; dan tindaklanjut hasil skrining faktor risiko pada usia lanjut. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam hal ini wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut ini dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan serta kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas (usia lanjut) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pemalang menunjukkan tren peningkatan. Untuk capaian tahun 2020 tercatat sebesar 34,93% dan di akhir tahun 2024 meningkat sebesar 99,82%. namun angka capaian ini masih dibawah target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. 2020 2021 2022 2023 2024 USPRO 36,81 47,02 68,7 92,46 98,23 0 20 40 60 80 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 27 Belum optimalnya capaian pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas (usia lanjut) sesuai standar di Kabupaten Pemalang dikarenakan beberapa lansia belum begitu antusias dalam mengikuti kegiatan skrining pelayanan kesehatan bagi usia lanjut di posyandu lansia dan fasyankes. Gambar 2.18 Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 10) Pelayanan Kesehatan Hipertensi Pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada warga penderita hipertensi sesuai standar yang meliputi; Pengukuran tekanan darah (dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes); Pelayanan edukasi dan konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi; dan Melakukan rujukan jika diperlukan (penderita hipertensi dengan komplikasi). Pelayanan kesehatan hipertensi ini dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ini wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pemalang menunjukkan tren peningkatan. Dari data capaian tahun 2020 tercatat sebesar 13,35% dan di akhir tahun 2024 menjadi 98,28%. Angka capaian ini tentunya masih dibawah target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Belum optimalnya capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar dikarenakan belum semua penderita hipertensi memiliki kesadaran untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin dan berkala di fasyankes. 2020 2021 2022 2023 2024 LANSIA 34,93 30,12 50,4 60,01 99,82 0 20 40 60 80 100 https://jdih.pemalangkab.go.id II - 28 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 Gambar 2.19 Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 11) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi; Pemeriksaan klinis (dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes); Mendapatkan pemeriksaan penunjang (minimal satu kali sebulan di fasyankes); Terapi non farmakologi (edukasi perubahan gaya hidup sehat); Terapi farmakologi sesuai kondisi pasien; dan Melakukan rujukan jika diperlukan. Pelayanan kesehatan hipertensi ini dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase penderita diabetus mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pemalang juga menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020 tercatat angka capaian sebesar 32,73% dan diakhir tahun 2024 menjadi 100%. Angka capaian ini telah mencapaian target SPM sebesar 100%. Gambar 2.20 Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 HT 13,35 38,92 85,89 93,08 98,28 0 20 40 60 80 100 2020 2021 2022 2023 2024 DM 32,73 54,31 89,69 96,04 100 0 20 40 60 80 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 29 Peningkatan capaian penderita diabetus melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pemalang dikarenakan kebutuhan dan kesadaran penderita DM dalam memeriksakan kesehatannya secara berkala dan rutin di fasyankes. 12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia yang meliputi: Pemeriksaan kesehatan jiwa (pemeriksaan status mental dan wawancara); Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluarga caregiver; Melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi; dan Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat. Pelayanan kesehatan Penderita ODGJ Berat dilakukan oleh tenaga medis. tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih), tenaga profesional lainnya dan tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh ODGJ berat sebagai upaya pengobatan penyakit dan pencegahan timbulnya dampak sekunder akibat gangguan jiwanya (pemasungan) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar di Kabupaten Pemalang cenderung meningkat. Hal ini dilihat capaian di tahun 2020 sebesar 61,67% dan di akhir tahun 2024 mencapai sebesar 100%. Angka capaian ini tentunya telah mencapai target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Gambar 2.21 Capaian Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 ODGJB 61,67 99,13 99,39 94,13 100 50 60 70 80 90 100 https://jdih.pemalangkab.go.id II - 30 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 Peningkatan capaian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sesuai standar di Kabupaten Pemalang dikarenakan peningkatan tata kelola program kesehatan jiwa dan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. 13) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang terduga TBC sesuai standar meliputi: Pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda; Pemeriksaan penunjang terduga TBC (menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM), mikroskopis atau radiologis sesuai pedoman atau standar operasional prosedur yang berlaku); Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan; dan Melakukan rujukan jika diperlukan. Pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Persentase orang terduga tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kabupaten Pemalang menunjukkan tren peningkatan. Dari angka capaian di tahun 2020 sebesar 29,79% meningkat di akhir tahun 2024 menjadi 94,55%. Namun angka capaian ini masih dibawah target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Belum optimalnya capaian pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar di Kabupaten Pemalang karena kurangnya dukungan masyarakat terutama kader kesehatan dalam membantu penemuan penderita TBC dan orang terduga TBC. Gambar 2.22 Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 OT TBC 29,79 29,48 53,94 72,86 94,55 0 20 40 60 80 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 31 14) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immuno-defciency Virus/ HIV) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar yang meliputi: Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan; Skrining dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun; dan Melakukan rujukan jika diperlukan. Pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu sebagai pendamping/ penjangkauan. Kategori orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar antara lain: Ibu hamil, Pasien TBC, Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), Penjaja seks, Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), Transgender/waria, Pengguna napza suntik (penasun) dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sebesar 30,87% hingga tahun 2023 sebesar 99,16% namun sedikit menurun di akhir tahun 2024 menjadi 86,58%. Tentunya angka capain ini masih dibawah target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Belum optimalnya capaian pelayanan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar di Kabupaten Pemalang karena sulitnya menemukan sasaran berisiko terinfeksi HIV dan rendahnya kesadaran untuk melakukan skrining/deteksi dini pemeriksaan HIV secara berkala dan rutin. https://jdih.pemalangkab.go.id II - 32 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 Gambar 2.23 Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 DM 32,73 54,31 89,69 96,04 100 0 20 40 60 80 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 33 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) A INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Usia harapan hidup (Tahun) 73,8 - - 73,4 3,5 73,6 73,7 73,8 73,4 73,72 73,82 73,98 74,23 100,00 100,30 100,30 100,38 100,58 2 Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 57 - - 59 59 58 58 57 58,85 129,34 47,48 45,14 49,95 100,25 19,22 118,14 122,17 112,37 3 Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) 4,9 - - 5 5 5 4,9 4,9 5,14 4,4 6,5 6,18 5,94 97,20 112,00 70,00 73,88 78,78 4 Persentase balita stunting (%) 9,5 - - 14 14 12 10 9,5 12,68 10,35 9,84 8,00 10,33 109,43 126,07 118,00 120,00 91,26 5 Indeks keluarga sehat (Indeks) 0,19 - - 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,17 0,17 0,19 0,22 0,24 100,00 100,00 105,56 122,22 126,32 B INDIKATOR KINERJA KUNCI 1 Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (per 1.000 penduduk) - 0,77 - 0,75 0,75 0,76 0,76 0,77 0,75 0,93 0,90 0,77 0,73 100,00 124,00 118,42 101,32 94,81 2 Persentase rumah sakit rujukan Kabupaten/ kota yang terakreditasi (%) - 40 - 40 40 40 40 40 44,44 44,44 88,89 88,89 100 111,10 111,10 222,23 222,23 250,00 3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%) - 100 - 100 100 100 100 100 92,56 111,91 106,52 93,84 99,96 92,56 111,91 106,52 93,84 99,96 4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%) - 100 - 100 100 100 100 100 98,40 113,40 109,23 99,45 96,15 98,40 113,40 109,23 99,45 96,15 5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%) - 100 - 100 100 100 100 100 99,58 122,56 114,70 111,50 100 99,58 122,56 114,70 111,50 100,00 https://jdih.pemalangkab.go.id II - 34 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%) - 100 - 100 100 100 100 100 68,44 103,5 101,56 110,06 100 68,44 103,50 101,56 110,06 100,00 7 Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) - 100 - 100 100 100 100 100 23,24 23,62 59,90 83,57 100 23,24 23,62 59,90 83,57 100,00 8 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%) - 100 - 100 100 100 100 100 36,81 47,02 68,70 92,46 98,23 36,81 47,02 68,70 92,46 98,23 9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%) - 100 - 100 100 100 100 100 34,93 30,12 50,40 60,01 99,82 34,93 30,12 50,40 60,01 99,82 10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) - 100 - 100 100 100 100 100 26,41 38,92 85,89 93,08 98,28 26,41 38,92 85,89 93,08 98,28 11 Persentase penderita diabetus mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) - 100 - 100 100 100 100 100 32,73 54,31 89,69 96,04 100 32,73 54,31 89,69 96,04 100,00 12 Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%) - 100 - 100 100 100 100 100 61,67 99,13 99,39 94,13 100 61,67 99,13 99,39 94,13 100,00 13 Persentase orang terduga tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%) - 100 - 100 100 100 100 100 29,79 29,48 53,94 72,86 94,55 29,79 29,48 53,94 72,86 94,55 14 Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%) - 100 - 100 100 100 100 100 30,87 58,69 93,25 99,16 86,58 30,87 58,69 93,25 99,16 86,58 Sumber : Laporan Kinerja Dinkes Kabupaten Pemalang Tahun 2020 s.d 2024 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 35 Sementara itu untuk mengetahui penilaian capaian kinerja anggaran selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja anggaran dengan membandingkan antara pagu/ target anggaran dan realisasi anggaran. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis tingkat capaian dari realisasi anggaran dari masing-masing capaian program. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas, untuk menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan fungsinya dalam penyediaan dan memberikan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Untuk melaksanakan program guna mencapai tujuan dan sasaran tahun 2021-2024. Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang mendapatkan total anggaran belanja selama 4 tahun sebesar Rp. 2.003.563.004.711.-. sedangkan total realisasi belanja tahun 2021-2024 sebesar Rp. 1.717.580.027.119.- Persentase rata-rata capaian kinerja anggaran belanja langsung tahun 2021-2024 adalah sebesar 85,73%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id II - 36 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Uraian Anggaran Tahun Realisasi Anggaran Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-Rata Pertumbuhan 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) BELANJA DAERAH 462.527.207.098 492.298.373.700 508.440.107.000 540.297.316.913 396.103.098.068 394.140.894.414 435.287.679.520 492.048.355.117 0,86 0,80 0,86 0,91 0,04 0,07 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 330.673.229.549 371.178.777.100 390.141.863.077 410.662.001.180 265.470.215.359 276.970.513.891 320.541.856.912 375.077.496.170 0,80 0,75 0,82 0,91 0,06 0,12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 32.867.478.849 10.487.500.000 9.059.385.000 1.952.297.500 32.739.408.098 10.215.766.624 7.898.713.930 1.753.243.678 1,00 0,97 0,87 0,90 -0,51 -0,62 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 310.995.367 238.542.000 473.986.000 515.631.000 299.073.900 235.482.000 473.689.000 501.246.320 0,96 0,99 1,00 0,97 0,13 0,19 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 382.932.000 385.292.600 343.577.000 1.672.749.000 371.884.000 384.121.560 341.937.900 441.394.756 0,97 1,00 1,00 0,26 0,45 0,06 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 98.292.571.333 110.008.262.000 108.421.295.923 125.494.638.233 97.222.516.711 106.335.010.339 106.031.481.778 114.274.974.193 0,99 0,97 0,98 0,91 0,06 0,06 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinkes Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2024 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 37 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan yang terkait dengan pelaksanaan program-progran pembangunan kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang adalah: 1) Seluruh Masyarakat mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, bayi, anak balita, anak sekolah, remaja, usia produktif hingga usia lanjut (siklus hidup); 2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 3) Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti: Posyandu, Posbindu, Poskesdes, Poskestren hingga Pos UKK. 4) Kader Kesehatan; 5) Kelurahan, Desa dan Kecamatan; 6) Sarana Pendidikan; 7) Pondok Pesantren; 8) Tempat dan Fasilitas Umum. seperti: Pasar, Sekolah dan Tempat Ibadah; 9) Tempat Pengelolaan Pangan, seperti: PIRT. Jasa Boga, Restoran, Rumah Makan, Depot Air Minum, Kelompok Gerai/Sentra Pangan Jajanan/Kantin; 10) Perkantoran dan Perusahaan. 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan Mitra perangkat daerah yang turut serta membantu dalam pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. sebagai berikut: 1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan; 2) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pemalang; 3) Tim Penggerak PKK Kabupaten Pemalang; 4) Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes); 5) Organisasi Profesi Kesehatan. seperti: IDI. PDGI. PPNI. IBI. IAI. IAKMI HAKLI dan lainnya. 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Pemalang yang turut mendukung pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang adalah PDAM Tirta Mulia Pemalang yang turut menyediakan masyarakat memiliki akses air bersih yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. sehingga mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh konsumsi air yang tidak bersih/ tidak memenuhi standar. https://jdih.pemalangkab.go.id II - 38 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATREGIS PERANGKAT DAERAH 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Mendasarkan pada hasil identifikasi permasalahan berdasarkan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, maka didapatkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 1) Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita
1. a.Risiko tinggi kehamilan dan melahirkan akibat kondisi ibu hamil yang tidak sehat menyebabkan komplikasi kebidanan;
2. b.Masih ditemukan kasus anemi pada ibu hamil dan wanita usia subur serta beberapa diantarannya kekurangan energi kalori;
3. c.Keterlambatan/ ketidakmampuan dalam mengakses pemanfatan pelayanan prenatal dan obstetri;
4. d.Belum semua ibu hamil memeriksakan kehamilan secara lengkap dan mendapat pelayanan antenatal sesuai standar;
5. e.Masih ada ibu bersalin yang melakukan persalinan tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau dengan tenaga kesehatan yang kompeten;
6. f.Belum semua ibu nifas mendapat pelayanan kesehatan pasca persalinan sesuai standar.
7. g.Masih ditemukannya kasus komplikasi neonatal dan bayi resiko tinggi dengan berat badan lahir rendah;
8. h.Belum semua bayi baru lahir mendapat pelayanan neonatal sesuai standar;
9. i.Masih ada bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
10. j.Masih banyak anak baduta yang belum mendapatkan imunisasi lanjutan;
11. k.Rendahnya kesadaran orang tua memeriksakan tumbuh kembang balita di posyandu minimal 8 kali/tahun. 2) Masih adanya kasus balita stunting dan gizi buruk
12. a.Rendahnya asupan balita terhadap makanan bergizi, vitamin dan mineral serta buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani;
13. b.Kurang baiknya pola asuh bayi dan balita;
14. b.Akses sanitasi dan air bersih keluarga yang rendah;
15. c.Beberapa temuan kasus balita gizi buruk disertai dengan penyakit infeksi kronis. 3) Masih adanya kasus penyakit menular dan semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 39
16. a.Masih ditemukannya kasus TB baru dan kasus TB MDR (Multi Drug Resistance) akibat tidak tuntas/ tidak teratur dalam meminum obat TB;
17. b.Kasus ISPA/pneumonia dan Diare masih menjadi penyakit terbanyak yang terjadi pada anak balita;
18. c.Kasus kusta baru masih saja ditemukan setiap tahunnnya;
19. d.Upaya penemuan dan pengobatan HIV/ AIDS belum optimal;
20. e.Eliminasi kasus DBD belum berjalan baik sebab masyarakat enggan melakukan PSN.
21. f.Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko hipertensi, diabetes melitus, kanker dan kesehatan jiwa;
22. g.Masyarakat usia produktif dan lansia masih enggan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di posbindu dan posyandu lansia. 4) Belum optimalnya pelayanan kesehatan penanggulangan KLB, Bencana dan Krisis Kesehatan
23. a.Pemalang termasuk daerah rawan bencana namun penanggulangan KLB/ bencana/ krisis kesehatan belum terkoordinasi dengan baik;
24. b.Ketersediaan sarana prasarana kesehatan untuk pelayanan kesehatan akibat bencana/ KLB/ krisis kesehatan belum sesuai kebutuhan; 5) Belum optimalnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
25. a.Belum membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga;
26. b.Kegiatan penyuluhan PHBS dan keluarga sehat belum lakukan secara optimal. 6) Masih ada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan aktif
27. a.Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas data kemiskinan dan data penerima jaminan kesehatan lintas sektor;
28. b.Masih rendahnya kesadaran masyarakat berpenghasilan menengah keatas dan pekerja sektor informal untuk mengikuti program jaminan kesehatan secara mandiri. 7) Standarisasi mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum optimal
29. a.Masih ada jenis dan jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan yang belum memenuhi standar; https://jdih.pemalangkab.go.id II - 40 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029
30. b.Masih ada puskesmas dan rumah sakit yang belum terakreditasi paripurna;
31. c.Kurangnya tenaga yang memahami tata kelola pelayanan kesehatan FKTP dan FKTL. 8) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan strategis
32. a.Masih kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM di Dinas Kesehatan sehingga beban kerja pegawai terlalu besar;
33. b.Belum terpenuhi jenis tenaga kesehatan sesuai standar di puskesmas;
34. c.Masih kurangnya pembinaan terhadap mutu/ kualitas tenaga kesehatan;
35. d.Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan strategis masih kurang;
36. e.Perencanaan, pemenuhan dan distribusi SDM Kesehatan khususnya tenaga kesehatan belum terkoodinasi dengan baik. 9) Pelayanan publik di Dinas Kesehatan belum berjalan optimal
37. a.Perlunya peningkatan pelayanan publik satu pintu;
38. b.Kurangnya kualitas sarana dan prasarana;
39. c.Belum optimalnya informasi publik sesuai ketentuan peraturan;
40. d.Perlunya peningkatan inovasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat; 2.2.2 Isu Strategis Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas suatu daerah dan masyarakat di masa datang guna memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, maka isu-isu strategis dari hasil identifikasi permasalahan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, adalah sebagai berikut :
  1. 1.Belum optimalnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan pentingnya PHBS akan memiliki dampak pada penurunan kasus kematian, kasus stunting, kasus kesakitan penyakit menular dan tidak menular. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 41
  2. 2.Peningkatan kualitas lingkungan sehat. Terciptanya lingkungan sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan akan memberikan dampak pada akses sanitasi yang layak bagi masyarakat sehingga meningkatkan status kesehatan masyarakat. Akses sanitasi yang layak tersebut meliputi: penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan, pengelolaan limbah yang baik, pengendalian vektor penyakit seperti nyamuk dan lalat, serta penyediaan tempat fasilitas umum dan lingkungan yang bersih dan sehat.
  3. 3.Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan. Mendorong peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam upaya mendukung Universal Health Coverage yang memastikan setiap warga memiliki akses ke pelayanan kesehatan berkualitas baik dan biaya terjangkau tanpa mengalami kesulitan finansial. Selain itu usaha meningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk dalam hal ini peningkatan fasilitas kesehatan; ketersediaan alat kesehatan, obat-obatan, vaksin dan perbekalan kesehatan; serta pemerataan SDM Kesehatan yang kompeten yang memenuhi standar juga turut meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. https://jdih.pemalangkab.go.id II - 42 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 Tabel 2.9 Rumusan Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis Isu Global Isu Nasional Isu Regional
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1) UKBM ada di setiap Desa 2) Posyandu ada di setiap Dusun/ RW 3) Ketersediaan Dana Desa untuk kesehatan sudah dimanfaatkan di semua desa dan kelurahan 4) Keberadaan tenaga kesehatan di semua desa dan kelurahan 5) Puskesmas, Pustu, Poskesdes hingga Posbindu melakukan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis 6) Semua Puskesmas dan Rumah Sakit Sudah Terakreditasi 1) Kasus kematian ibu, bayi dan balita 2) Kasus balita stunting dan gizi buruk 3) Kasus penyakit menular, seperti TB, HIV, Kusta, ISPA, DBD dan Kasus penyakit tidak menular, seperti Hipertensi, DM, kanker, kesehatan jiwa 4) Kasus KLB, Bencana/ Krisis kesehatan 5) Perilaku hidup bersih dan sehat keluarga belum optimal 6) Kepesertaan JKN aktif 7) Mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum optimal 1) Kualitas hidup sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan 2) Belum meratanya distribusi kesejahteraan masyarakat 3) Ancaman keberlanjutan kualitas dan kuantitas sumber daya air 4) Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim 5) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik, keamanan dan kapasitas keuangan daerah 1) Ledakan populasi 2) Pemanasan global 3) Pengaruh gaya hidup 4) Polusi lingkungan 5) Sanitasi dan air bersih 6) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 7) Kelembagaan yang tangguh 1) Bonus Demografi 2) Perubahan iklim 3) Bencana alam 4) Pencemaran lingkungan 5) Hilirisasi tambang 6) Krisis air bersih 7) Sanitasi buruk 8) Biaya pengobatan/ kesehatan 9) Pendidikan berkualitas 10) Tingkat kemiskinan 11) Inovasi dan digitalisasi 1) Masih tingginya masalah kesehatan seperti AKI, AKB, Stunting, Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular 2) Angka kesakitan dan kematian akibat KLB, Bencana, Krisis Kesehatan 3) Permasalahan sampah dan limbah 4) Sanitasi layak dan akses air bersih 5) Beban biaya kepesertaan masyarakat miskin 6) Penimngkatan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih 1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 2) Kualitas lingkungan Sehat 3) Akses dan mutu pelayanan kesehatan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II - 43 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis Isu Global Isu Nasional Isu Regional
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8) Kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan belum optimal 9) Pelayanan publik belum optimal https://jdih.pemalangkab.go.id II - 44 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 III - 1 “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”. Visi ini memiliki pembentuk kata dengan makna sebagai berikut:

1.Bersih, dimaknai Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2.Cakap, dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3.Handal, dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4.Mulya, Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Mulya ini juga menjadi Visi dari RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi yang disampaikan secara jelas sebagai arahan dalam merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah dan pedoman stakeholder terkait untuk dirumus- kan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. https://jdih.pemalangkab.go.id III - 2 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 sebagai berikut:
1.Misi 1 Resik, menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2.Misi 2 Hijau, meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi berdasarkan potensi lokal yaitu peningkatan pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan, hilirisasi pertanian, pengembangan industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong proses sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3.Misi 3 Apik, meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ke tingkat desa. Membangun Pemalang dari desa sampai kota.
4.Misi 4 Peduli, meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
5.Misi 5 Silaturahmi, meningkatkan masyarakat rukun, guyup, gotong royong, tepa selira dan sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, saling menghormati serta kepedulian terhadap sesama.
6.Misi 6 Organisatoris, meningkatkan pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 III - 3 pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Gotujuavernance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7.Misi 7 Digitalisasi, memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.
8.Misi 8 Ikhlas, menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, mengembangkan kearifan dan budaya lokal. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 sebagai upaya dalam menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pemalang periode Tahun 2025-2029, terutama misi keempat yaitu Peduli, meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Tujuan dari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 terkait urusan kesehatan adalah meningkatkan daya saing pembangunan daerah dengan salah satu sasarannya yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang diperlukan penetapan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Kesehatan untuk lima tahun mendatang. Tujuan adalah implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh organisasi perangkat daearah di masa mendatang dalam jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. https://jdih.pemalangkab.go.id III - 4 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 maka Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja tujuan adalah Usia Harapan Hidup (UHH). 3.1.2 Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Sasaran adalah hasil yang akan dicapai melalui tindakan- tindakan yang dilakukan secara nyata oleh organisasi perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam menetapkan sasaran dirancang pula indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana target tingkat capaiannya. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud maka dalam rangka pencapaian tujuan ditetapkan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 sebagai berikut :
1.Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran : 1) Jumlah Kematian Ibu; 2) Jumlah Kematian Balita; 3) Prevalensi Stunting; 4) Angka Populasi Bebas Penyakit Menular; 5) Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular; dan 6) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.
2.Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator kinerja sasaran : 1) Indeks Kepuasan Masyarakat; 2) Nilai Sakip Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang serta Indikator dan Target dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, diuraikan dalam tabel sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 III - 5 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Baseline 2024 Target Capaian Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 74,23 74,50 74,75 75,00 75,25 75,50 75,75 IUP, RIBK

1.Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah Kematian Ibu Kasus 10 10 10 10 10 9 9 RIBK Jumlah Kematian Balita Kasus 123 120 118 116 114 112 110 RIBK Prevalensi Stunting % 19,10 19,00 18,75 18,50 18,25 18,00 17,75 IUP, RIBK Angka Populasi Bebas Penyakit Menular % 0 24 32 40 48 56 64 Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular % 0 60 64 68 72 76 80 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar % 0 59,5 59,5 59,5 68,5 68,5 77,5 RIBK
2.Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 89,09 89,1 89,2 89,3 89,4 89,5 89,5 Nilai Sakip Perangkat Daerah Nilai 63,61 65 66 67 68 69 70 https://jdih.pemalangkab.go.id III - 6 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH 3.2.1 Strategi Strategi Renstra perangkat daerah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan, sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam memegang prinsip sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan arah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dengan sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Strategi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:
1.Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui Optimalisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; Peningkatan pengelolaan integrasi layanan primer dan layanan rujukan; dan meningkatkan standarisasi mutu pelayanan kesehatan.
2.Meningkatnya status kesehatan keluarga, melalui Peningkatan keselamatan ibu dan anak; Peningkatan pelayanan gizi masyarakat; dan Peningkatan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup.
3.Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui Peningkatan penemuan dan penanganan penyakit menular strategis seperti, TB, HIV dan DBD; Peningkatan deteksi dini dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan Mendorong peningkatan akses air bersih dan higiene sanitasi.
4.Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat, dengan peningkatan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat; dan Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 III - 7
5.Pemenuhan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, alat kesehatan dan makanan minuman, melalui Pemenuhan ketersediaan obat-obatan vaksin, perbekalan dan alat kesehatan; dan Peningkatan dan pengawasan keamanan pangan.
6.Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan, melalui Peningkatan kualitas perencanaan, pendayagunaan dan kompetensi SDM Kesehatan.
7.Meningkatnya pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan prima guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui Penguatan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada peningkatan kepuasan pelanggan dan mendorong peningkatan akuntanbilitas dan reformasi birokrasi di Dinas Kesehatan. Tahapan Strategi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Tahapan Strategi dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahap I 2026 Tahap II 2027 Tahap III 2028 Tahap IV 2029 Tahap V 2030

(1)(2) (3) (4) (5) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat Peningkatan status kesehatan keluarga dan pelayanan kesehatan siklus hidup Peningkatan surveilans kesehatan dalam upaya penurunan penyakit tidak menular Peningkatan surveilans kesehatan dalam upaya penurunan dan eliminasi penyakit menular strategis Terwujudnya masyarakat pemalang sehat 3.2.2 Arah Kebijakan Arah kebijakan Renstra perangkat daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam mencapai target tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada perangkat daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang adalah suatu cara/ pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan https://jdih.pemalangkab.go.id III - 8 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan. Keterkaitan Operasionalisasi NSPK, Arah Kebijakan RPJMD dan Arah Kebijakan Perangkat daerah adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

1.Pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan dengan fokus perbaikan gizi masyarakat, pemeriksaan kesehatan rutin, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penguatan Desa Siaga.
1.Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
2.Peningkatan pengelolaan integrasi layanan primer di puskesmas dan meningkatkan pengelolaan layanan rumah sakit rujukan;
3.Peningkatan sinergitas pengelolaan UKM & UKP;
4.Pemantapan sistem rujukan kesehatan terintegrasi;
5.Peningkatan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu;
6.Peningkatan standarisasi mutu pelayanan kesehatan;
7.Peningkatan cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional;
8.Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah yang terintegrasi;
9.Peningkatan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan berikut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar; 10.Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan ibu maternal dan neonatal;
11.Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita termasuk tumbuh kembangnya;
12.Percepatan penurunan dan penanganan balita stunting dan gizi buruk; 13.Peningkatan pelayanan gizi masyarakat; 14.Peningkatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah, usia produktif dan usia lanjut; 15.Peningkatan pelayanan kesehatan lingkungan dan menyelenggarakan kabupaten sehat; 16.Peningkatan akses air bersih dan perilaku higiene sanitasi;
17.Peningkatan penemuan dan penanganan penyakit menular strategis; https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 III - 9 No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket.

(1)(2) (3) (4) (5) 18.Peningkatan deteksi dini dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 19.Penguatan sistem surveilans, kewaspadaan dini dan respon cepat terhadap penyakit yang berpotensi menyebabkan wabah/ KLB; 20.Penguatan sistem penanggulangan KLB, bencana dan krisis kesehatan; meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap dan desa/ kelurahan UCI; 21.Peningkatan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat; 22.Peningkatan partisipasi aktif masyarakat, swasta dan lintas sektor dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); 23.Peningkatan pengembangan dan pengelolaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); 24.Peningkatan ketersediaan obat- obatan termasuk vaksin dan perbekalan kesehatan; 25.Penguatan sistem logistik farmasi sampai tingkat puskesmas; 26.Peningkatan pembinaan sarana pelayanan kefarmasian, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT; 27.Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan; 28.Peningkatan kualitas perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan; 29.Peningkatan pengembangan kualitas dan kompetensi SDM Kesehatan; 30.Peningkatan koordinasi dan peran organisasi profesi kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan; 31.Penguatan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada peningkatan kepuasan pelanggan; 32.Peningkatan kreativitas pengembangan inovasi pelayanan kesehatan; 33.Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kesehatan, 34.Menguatkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pelayanan kesehatan; https://jdih.pemalangkab.go.id III - 10 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) 35.Peningkatan efisiensi dan efektivitas penatausahaan keuangan dan aset daerah; 36.Peningkatan peningkatan akuntanbilitas kinerja dan reformasi birokrasi di Dinas Kesehatan. Arah kebijakan yang diambil Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam rangka pelaksanan strategi adalah sebagai berikut :

1.Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
2.Peningkatan pengelolaan integrasi layanan primer di puskesmas dan meningkatkan pengelolaan layanan rumah sakit rujukan;
3.Peningkatan sinergitas pengelolaan UKM & UKP;
4.Pemantapan sistem rujukan kesehatan terintegrasi;
5.Peningkatan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu;
6.Peningkatan standarisasi mutu pelayanan kesehatan;
7.Peningkatan cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional;
8.Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah yang terintegrasi;
9.Peningkatan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan berikut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar;
10.Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan ibu maternal dan neonatal;
11.Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita termasuk tumbuh kembangnya;
12.Percepatan penurunan dan penanganan balita stunting dan gizi buruk;
13.Peningkatan pelayanan gizi masyarakat;
14.Peningkatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah, usia produktif dan usia lanjut;
15.Peningkatan pelayanan kesehatan lingkungan dan menyelenggarakan kabupaten sehat;
16.Peningkatan akses air bersih dan perilaku higiene sanitasi;
17.Peningkatan penemuan dan penanganan penyakit menular strategis;
18.Peningkatan deteksi dini dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 III - 11
19.Penguatan sistem surveilans, kewaspadaan dini dan respon cepat terhadap penyakit yang berpotensi menyebabkan wabah/ KLB;
20.Penguatan sistem penanggulangan KLB, bencana dan krisis kesehatan; meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap dan desa/ kelurahan UCI;
21.Peningkatan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat;
22.Peningkatan partisipasi aktif masyarakat, swasta dan lintas sektor dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
23.Peningkatan pengembangan dan pengelolaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
24.Peningkatan ketersediaan obat-obatan termasuk vaksin dan perbekalan kesehatan;
25.Penguatan sistem logistik farmasi sampai tingkat puskesmas;
26.Peningkatan pembinaan sarana pelayanan kefarmasian, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT;
27.Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan;
28.Peningkatan kualitas perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan;
29.Peningkatan pengembangan kualitas dan kompetensi SDM Kesehatan;
30.Peningkatan koordinasi dan peran organisasi profesi kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan;
31.Penguatan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada peningkatan kepuasan pelanggan;
32.Peningkatan kreativitas pengembangan inovasi pelayanan kesehatan;
33.Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kesehatan,
34.Menguatkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pelayanan kesehatan;
35.Peningkatan efisiensi dan efektivitas penatausahaan keuangan dan aset daerah;
36.Peningkatan peningkatan akuntanbilitas kinerja dan reformasi birokrasi di Dinas Kesehatan. https://jdih.pemalangkab.go.id III - 12 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 1 Rencana program prioritas selanjutnya dijabarkan oleh Dinas Kesehatan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan pada setiap program. Pemilihan kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing program didasarkan atas tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
1.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini diarahkan pada peningkatan cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis; cakupan imunisasi bayi lengkap; cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional; angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis; persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; persentase orang dengan HIV mendapat pengobatan antiretroviral (ARV); indeks SPM kesehatan keluarga; persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat; persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna; persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan https://jdih.pemalangkab.go.id IV - 2 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 sesuai standar; Net Death Rate (NDR) RSUD; dan Bed Occupation Rate (BOR) RSUD, dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

(1)Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya;
(2)Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas;
(3)Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
(4)Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas;
(5)Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
(6)Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit;
(7)Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas;
(8)Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
(9)Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
(10)Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi;
(11)Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
(12)Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit;
(13)Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan;
(14)Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan. 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
(1)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
(2)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
(3)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
(4)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
(5)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
(6)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
(7)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 3
(8)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
(9)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
(10)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
(11)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
(12)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;
(13)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
(14)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana;
(15)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
(16)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
(17)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
(18)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
(19)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya;
(20)Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
(21)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);
(22)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA;
(23)Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan;
(24)Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
(25)Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
(26)Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah;
(27)Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional;
(28)Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
(29)Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit; https://jdih.pemalangkab.go.id IV - 4 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029
(30)Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas;
(31)Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
(32)Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota;
(33)Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal);
(34)Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah;
(35)Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
(36)Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis;
(37)Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV);
(38)Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria;
(39)Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan tanpa rokok;
(40)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi;
(41)Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak;
(42)Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi;
(43)Sub Kegiatan Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik;
(44)Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji. 3) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
(1)Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan; 4) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
(1)Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya;
(2)Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
(3)Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan;
(4)Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

2.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program ini diarahkan untuk peningkatan rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi, dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 5 1) Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

(1)Sub Kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan;
(2)Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan. 2) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
(1)Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
(2)Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar;
(3)Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan. 3) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
(1)Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program ini diarahkan pada peningkatan capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah; dan persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi ketentuan, dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

(1)Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). 2) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
(1)Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan https://jdih.pemalangkab.go.id IV - 6 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga. 3) Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
(1)Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

4.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program ini diarahkan untuk peningkatan proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup, dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

(1)Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat. 2) Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
(1)Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat. 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
(1)Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

5.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Program ini diarahkan untuk peningkatan indeks kepuasan masyarakat; dan nilai Sakip perangkat daerah, dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(1)Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
(2)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
(3)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 7
(4)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
(5)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
(6)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
(7)Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
(1)Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
(2)Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
(3)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
(4)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD; 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
(1)Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
(1)Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
(2)Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
(1)Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
(2)Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
(3)Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
(4)Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
(5)Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
(6)Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
(7)Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
(8)Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
(9)Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
(1)Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; https://jdih.pemalangkab.go.id IV - 8 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029
(2)Pengadaan Mebel;
(3)Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
(4)Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
(5)Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
(6)Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(1)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
(2)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik;
(3)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(1)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
(2)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
(3)Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
(4)Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
(5)Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
(6)Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Rincian perumusan dan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan rencana strategis beserta indikator kinerja berikut target dan pagu pendanaan indikatif yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(3)(2) (16) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup Jumlah Kematian Ibu Jumlah Kematian Balita Prevalensi Stunting Angka Populasi Bebas Penyakit Menular Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Persentase Orang dengan HIV mendapat Pengobatan Antiretroviral (ARV) Indeks SPM Kesehatan Keluarga Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 9 https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(3)(2) (16) Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna Persentase Faslitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar Net Death Rate (NDR) RSUD Bed Occupation Rate (BOR) RSUD Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Persentase puskesmas dengan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar Proporsi puskesmas dengan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar Persentase RSUD dengan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar Proporsi RSUD dengan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas 1.02.02.2.01 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota IV - 10 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(3)(2) (16) Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 11 https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(3)(2) (16) Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 1.02.02.2.02 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota IV - 12 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(3)(2) (16) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (per - 1000 Penduduk) Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi Prevalensi Depresi pada Usia ≥15 Tahun Prevalensi Obesitas > 18 Tahun Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat Persentase Lanjut Usia yang Mandiri Persentase Merokok Penduduk 10-21 Tahun Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan RSUD Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Labkesda Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Puskesmas Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 13 https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(3)(2) (16) Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) IV - 14 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(3)(2) (16) Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 15 https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(3)(2) (16) Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) IV - 16 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(3)(2) (16) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02.02.2.02.0049 Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional 1.02.02.2.03 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan 1.02.02.2.04 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 17 https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(3)(2) (16) Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi 1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis yang memiliki Izin Praktik Tenaga Kesehatan 1.02.03.2.01 Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.02.03.2.02 Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM IV - 18 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(3)(2) (16) Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Persentase SDM Kesehatan yang berhasil meningkatkan mutu dan kompetesi 1.02.03.2.03 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Persentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Memenuhi Ketentuan Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan 1.02.04.2.01 Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT sesuai Standar 1.02.04.2.03 Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 19 https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(3)(2) (16) Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu 1.02.04.2.06 Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Persentase Desa/Kelurahan yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Kesehatan 1.02.05.2.01 Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Terselenggaranya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (Strata Utama dan Paripurna) 1.02.05.2.02 Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat IV - 20 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(3)(2) (16) Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Persentase Posyandu Aktif 1.02.05.2.03 Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Sakip Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Regulasi 1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Capaian Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi 1.02.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 21 https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(3)(2) (16) Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi 1.02.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi 1.02.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi 1.02.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IV - 22 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(3)(2) (16) Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi 1.02.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 1.02.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 23 https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(3)(2) (16) Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.02.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara 1.02.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan IV - 24 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(3)(2) (16) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 25 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 458.423.483.897 362.439.428.200 362.439.428.200 422.439.428.200 442.439.428.200 DINAS KESEHATAN 262.360.980.997 206.376.925.300 206.376.925.300 226.376.925.300 226.376.925.300 I Tujuan : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup Tahun 74,23 74,75 75,00 75,25 75,50 75,75 IUP, RIBK A Jumlah Kematian Ibu Kasus 10 10 10 10 9 9 RIBK Jumlah Kematian Balita Kasus 123 118 116 114 112 110 RIBK Prevalensi Stunting % 19,10 18,75 18,50 18,25 18,00 17,75 IUP, RIBK Angka Populasi Bebas Penyakit Menular % 0 32 40 48 56 64 Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular % 0 64 68 72 76 80 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar % 0 59,5 59,5 68,5 68,5 77,5 RIBK 1.02.02 130.473.065.697 74.489.010.000 74.489.010.000 94.489.010.000 94.489.010.000 Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis % 0 40 50 60 70 80 RIBK Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap % 98,1 98 98 99 99 99 RIBK Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) % 75,07 74 74,5 75 75,5 76 RIBK KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang IV - 26 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis % 90,77 93 94 95 96 97 IUP, RIBK Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar % 98,3 100 100 100 100 100 RIBK, SPM Persentase Orang dengan HIV mendapat Pengobatan Antiretroviral (ARV) % 0 70 75 80 85 90 Indeks SPM Kesehatan Keluarga Indeks 99,33 99,45 99,50 99,55 99,60 99,60 SPM Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat % 53,8 59 61 64 66 68 RIBK Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna % 70 70 70 75 75 80 RIBK Persentase Faslitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar % 83 86 89 92 95 96 RIBK 52.431.394.000 16.431.394.000 16.431.394.000 16.431.394.000 16.431.394.000 Persentase puskesmas dengan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar % 88 90 95 95 100 100 Proporsi puskesmas dengan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Unit 1 1 40.000.000.000 1 0 1 0 1 0 1 0 0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun Unit 0 0 - 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Unit 0 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 2.01 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Unit 0 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Unit 1 0 0 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Unit 0 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Unit 16 5 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Unit 89 1 1.500.000.000 1 1.500.000.000 1 1.500.000.000 1 1.500.000.000 1 1.500.000.000 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Unit 0 10 70.000.000 10 70.000.000 10 70.000.000 10 70.000.000 10 70.000.000 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Unit 0 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Paket 80 70 9.874.394.000 70 9.874.394.000 70 9.874.394.000 70 9.874.394.000 70 9.874.394.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan Paket 150 150 117.000.000 150 117.000.000 150 117.000.000 150 117.000.000 150 117.000.000 77.437.166.897 57.453.111.200 57.453.111.200 77.453.111.200 77.453.111.200 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil % 99,9 100 100 100 100 100 SPM, IKK Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan % 96,2 100 100 100 100 100 SPM, IKK Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 100 100 100 100 100 100 SPM, IKK Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 SPM, IKK Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 SPM, IKK Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 98,2 100 100 100 100 100 SPM, IKK Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 99,8 100 100 100 100 100 SPM, IKK Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 98,3 100 100 100 100 100 SPM, IKK Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 SPM, IKK Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 SPM, IKK Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.02 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar % 94,6 100 100 100 100 100 SPM, IKK Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % 86,6 100 100 100 100 100 SPM, IKK Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (per - 1000 Penduduk) Rasio 0,73 0,73 0,74 0,74 0,75 0,75 IKK Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi % 100 100 100 100 100 100 IKK Prevalensi Depresi pada Usia ≥15 Tahun % 0 1 1 1 1 1 RIBK Prevalensi Obesitas > 18 Tahun % 0 25 24,5 24 23,5 23 RIBK Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat % 17,14 20 23 26 29 32 RIBK Persentase Lanjut Usia yang Mandiri % 66 68 69 70 71 72 RIBK Persentase Merokok Penduduk 10-21 Tahun % 15,3 15 14,5 14 13,5 13 RIBK Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis % 76,5 83 86 89 92 95 IUP, RIBK 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 21757 21654 80.000.000 21654 80.000.000 21654 80.000.000 21654 80.000.000 21654 80.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 20768 20669 60.000.000 20669 60.000.000 20669 60.000.000 20669 60.000.000 20669 60.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 19779 19685 100.000.000 19685 100.000.000 19685 100.000.000 19685 100.000.000 19685 100.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 96539 96189 110.000.000 96189 110.000.000 96189 110.000.000 96189 110.000.000 96189 110.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 196463 193587 70.000.000 193587 70.000.000 193587 70.000.000 193587 70.000.000 193587 70.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 805881 804093 580.258.020 804093 580.258.020 804093 580.258.020 804093 580.258.020 804093 580.258.020 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 185231 190516 85.161.880 190516 85.161.880 190516 85.161.880 190516 85.161.880 190516 85.161.880 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 138359 138847 150.000.000 138847 150.000.000 138847 150.000.000 138847 150.000.000 138847 150.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 18633 18699 191.478.180 18699 191.478.180 18699 191.478.180 18699 191.478.180 18699 191.478.180 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 1158 1159 150.000.000 1159 150.000.000 1159 150.000.000 1159 150.000.000 1159 150.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 15958 15960 1.498.065.100 15960 1.498.065.100 15960 1.498.065.100 15960 1.498.065.100 15960 1.498.065.100 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 33333 33403 364.274.000 33403 364.274.000 33403 364.274.000 33403 364.274.000 33403 364.274.000 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Dokumen 1 1 218.562.000 1 218.562.000 1 218.562.000 1 218.562.000 1 218.562.000 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Dokumen 1 1 236.451.500 1 236.451.500 1 236.451.500 1 236.451.500 1 236.451.500 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 470.000.000 1 470.000.000 1 470.000.000 1 470.000.000 1 470.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 100.120.000 1 100.120.000 1 100.120.000 1 100.120.000 1 100.120.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 370.669.500 1 370.669.500 1 370.669.500 1 370.669.500 1 370.669.500 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 811.448.000 1 811.448.000 1 811.448.000 1 811.448.000 1 811.448.000 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Dokumen 1 1 175.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 573.340.000 1 573.340.000 1 573.340.000 1 573.340.000 1 573.340.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 100 100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 4 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Dokumen 1 1 69.720.500 1 69.720.500 1 69.720.500 1 69.720.500 1 69.720.500 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 535.000.000 1 535.000.000 1 535.000.000 1 535.000.000 1 535.000.000 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dokumen 1 1 68.624.470.317 1 48.640.414.620 1 48.640.414.620 1 68.640.414.620 1 68.640.414.620 0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah Orang 100 100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Paket 30 30 108.686.000 30 108.686.000 30 108.686.000 30 108.686.000 30 108.686.000 0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat Dokumen 1 1 167.000.000 1 167.000.000 1 167.000.000 1 167.000.000 1 167.000.000 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Dokumen 1 1 25.929.000 1 25.929.000 1 25.929.000 1 25.929.000 1 25.929.000 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Unit 37 69 107.045.000 69 107.045.000 69 107.045.000 69 107.045.000 69 107.045.000 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Laporan 1 1 13.723.000 1 13.723.000 1 13.723.000 1 13.723.000 1 13.723.000 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Dokumen 1 1 14.300.000 1 14.300.000 1 14.300.000 1 14.300.000 1 14.300.000 0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Unit 1 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 4308 4308 127.210.900 4308 127.210.900 4308 127.210.900 4308 127.210.900 4308 127.210.900 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 100 100 149.490.000 100 149.490.000 100 149.490.000 100 149.490.000 100 149.490.000 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 3 3 30.960.000 3 30.960.000 3 30.960.000 3 30.960.000 3 30.960.000 0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok Tatanan - 3 20.000.000 4 20.000.000 5 20.000.000 6 20.000.000 7 20.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen - 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen - 1 868.804.000 1 868.804.000 1 868.804.000 1 868.804.000 1 868.804.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen - 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen - 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0049 Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dokumen - 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Dokumen - 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional % 30 61 64 66 68 70 RIBK 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 504.504.800 504.504.800 504.504.800 504.504.800 504.504.800 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan % 0 65 70 75 80 80 RIBK 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Unit 10 69 24.999.800 69 24.999.800 69 24.999.800 69 24.999.800 69 24.999.800 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 2.03 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.04 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar Unit 33 69 25.000.000 69 25.000.000 69 25.000.000 69 25.000.000 69 25.000.000 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Unit 68 69 54.505.000 69 54.505.000 69 54.505.000 69 54.505.000 69 54.505.000 0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Dokumen 1 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1.763.673.250 1.763.673.250 1.763.673.250 1.763.673.250 1.763.673.250 Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi Per-1.000 Penduduk 0 1,77 1,81 1,85 1,89 1,93 RIBK 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis yang memiliki Izin Praktik Tenaga Kesehatan % 100 100 100 100 100 100 01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 86.250.000 86.250.000 86.250.000 86.250.000 86.250.000 Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar % 48 52 56 60 64 68 RIBK Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 RIBK Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.02.03 Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota 2.01 Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 2.02 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen 1 1 65.000.000 1 65.000.000 1 65.000.000 1 65.000.000 1 65.000.000 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Orang 50 200 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen 1 1 16.250.000 1 16.250.000 1 16.250.000 1 16.250.000 1 16.250.000 1.557.423.250 1.557.423.250 1.557.423.250 1.557.423.250 1.557.423.250 Persentase SDM Kesehatan yang berhasil meningkatkan mutu dan kompetesi % 100 100 100 100 100 100 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Orang 100 200 1.557.423.250 200 1.557.423.250 200 1.557.423.250 200 1.557.423.250 200 1.557.423.250 507.091.000 507.091.000 507.091.000 507.091.000 507.091.000 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah % 100 100 100 100 100 100 RIBK Persentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Memenuhi Ketentuan % 65 69 71 73 75 75 RIBK 110.080.800 110.080.800 110.080.800 110.080.800 110.080.800 Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan % 100 100 100 100 100 100 RIBK Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.03 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 1.02.04 Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2.01 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0001 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Dokumen 1 1 110.080.800 1 110.080.800 1 110.080.800 1 110.080.800 1 110.080.800 155.148.500 155.148.500 155.148.500 155.148.500 155.148.500 Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT sesuai Standar % 66 67 68 69 70 70 RIBK 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Dokumen 1 1 155.148.500 1 155.148.500 1 155.148.500 1 155.148.500 1 155.148.500 241.861.700 241.861.700 241.861.700 241.861.700 241.861.700 Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu % 76 77 78 79 80 80 RIBK Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 2.03 Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 2.06 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Unit 12 12 241.861.700 12 241.861.700 12 241.861.700 12 241.861.700 12 241.861.700 391.995.050 391.995.050 391.995.050 391.995.050 391.995.050 Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup % 0 50 75 100 100 100 RIBK 56.584.500 56.584.500 56.584.500 56.584.500 56.584.500 Persentase Desa/Kelurahan yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Kesehatan % 100 100 100 100 100 100 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Dokumen 1 1 56.584.500 1 56.584.500 1 56.584.500 1 56.584.500 1 56.584.500 110.790.000 110.790.000 110.790.000 110.790.000 110.790.000 Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (Strata Utama dan Paripurna) % 89,14 89,25 89,3 89,35 89,4 89,45 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Dokumen 1 1 110.790.000 1 110.790.000 1 110.790.000 1 110.790.000 1 110.790.000 224.620.550 224.620.550 224.620.550 224.620.550 224.620.550 Persentase Posyandu Aktif % 49,27 52 54 56 58 60 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 1.02.05 Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.01 Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.03 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Dokumen 1 1 224.620.550 1 224.620.550 1 224.620.550 1 224.620.550 1 224.620.550 B Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 89,09 89,2 89,3 89,4 89,5 89,5 Nilai Sakip Perangkat Daerah Nilai 63,61 66 67 68 69 70 129.225.156.000 129.225.156.000 129.225.156.000 129.225.156.000 129.225.156.000 Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Regulasi % 0 100 100 100 100 100 Persentase Capaian Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi % 0 100 100 100 100 100 265.000.000 265.000.000 265.000.000 265.000.000 265.000.000 Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi % 100 100 100 100 100 100 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 3 50.000.000 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 2 2 45.000.000 2 45.000.000 2 45.000.000 2 45.000.000 2 45.000.000 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 2 2 45.000.000 2 45.000.000 2 45.000.000 2 45.000.000 2 45.000.000 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 2 2 40.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 1.02.01 Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 2 2 45.000.000 2 45.000.000 2 45.000.000 2 45.000.000 2 45.000.000 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 126.357.656.000 126.357.656.000 126.357.656.000 126.357.656.000 126.357.656.000 Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi % 100 100 100 100 100 100 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 1552 1530 126.220.156.000 1530 126.220.156.000 1530 126.220.156.000 1530 126.220.156.000 1530 126.220.156.000 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 2 2 75.000.000 2 75.000.000 2 75.000.000 2 75.000.000 2 75.000.000 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan 18 18 12.500.000 18 12.500.000 18 12.500.000 18 12.500.000 18 12.500.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi % 100 100 100 100 100 100 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.02 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.03 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 1 32.400.000 1 32.400.000 1 32.400.000 1 32.400.000 1 32.400.000 40.940.000 40.940.000 40.940.000 40.940.000 40.940.000 Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi % 100 100 100 100 100 100 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 1 1 20.940.000 1 20.940.000 1 20.940.000 1 20.940.000 1 20.940.000 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang - 60 20.000.000 60 20.000.000 60 20.000.000 60 20.000.000 60 20.000.000 416.690.000 416.690.000 416.690.000 416.690.000 416.690.000 Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi % 100 100 100 100 100 100 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 2 1 29.000.000 1 29.000.000 1 29.000.000 1 29.000.000 1 29.000.000 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 0 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 4 4 143.690.000 4 143.690.000 4 143.690.000 4 143.690.000 4 143.690.000 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 2 47.000.000 2 47.000.000 2 47.000.000 2 47.000.000 2 47.000.000 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 1 140.000.000 1 140.000.000 1 140.000.000 1 140.000.000 1 140.000.000 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen - 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.05 2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen - 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 124.010.000 318.480.000 318.480.000 318.480.000 124.010.000 Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia % 100 100 100 100 100 100 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit - 0 0 1 194.470.000 0 0 1 194.470.000 0 0 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 10 30.500.000 10 30.500.000 10 30.500.000 10 30.500.000 10 30.500.000 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 1 10 93.510.000 10 93.510.000 10 93.510.000 10 93.510.000 10 93.510.000 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - 0 0 0 0 1 194.470.000 0 0 0 0 1.503.790.000 1.503.790.000 1.503.790.000 1.503.790.000 1.503.790.000 Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 100 100 100 100 100 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 1 720.000.000 1 720.000.000 1 720.000.000 1 720.000.000 1 720.000.000 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 1 776.790.000 1 776.790.000 1 776.790.000 1 776.790.000 1 776.790.000 484.670.000 290.200.000 290.200.000 290.200.000 484.670.000 Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara % 100 100 100 100 100 100 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.09 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.07 2.08 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 7 7 79.160.000 7 79.160.000 7 79.160.000 7 79.160.000 7 79.160.000 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 14 14 143.360.000 14 143.360.000 14 143.360.000 14 143.360.000 14 143.360.000 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 0 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 1 65 55.680.000 65 55.680.000 65 55.680.000 65 55.680.000 65 55.680.000 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 1 194.470.000 0 0 0 0 0 0 1 194.470.000 00010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 0 2 7.000.000 2 7.000.000 2 7.000.000 2 7.000.000 2 7.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 RSUD dr. M. ASHARI 101.000.000.000 61.000.000.000 61.000.000.000 101.000.000.000 121.000.000.000 101.000.000.000 61.000.000.000 61.000.000.000 101.000.000.000 121.000.000.000 Net Death Rate (NDR) RSUD Permil 20,2 20,2 20 20 20 20 Bed Occupation Rate (BOR) RSUD % 81,7 83,5 84 84,5 85 85 21.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 21.000.000.000 41.000.000.000 Persentase RSUD dengan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar % 72,78 75 80 85 90 100 Proporsi RSUD dengan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit Unit - 1 20.000.000.000 1 0 1 0 0 0 1 0 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Unit 1 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit Unit - 0 0 0 0 0 0 1 20.000.000.000 1 40.000.000.000 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.02 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.01 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Paket 5 25 500.000.000 25 500.000.000 25 500.000.000 25 500.000.000 25 500.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 80.000.000.000 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan RSUD % 88,2 88,3 88,35 88,4 88,45 88,5 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Dokumen 1 1 80.000.000.000 1 60.000.000.000 1 60.000.000.000 1 80.000.000.000 1 80.000.000.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.02 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS BANYUMUDAL 4.345.221.000 4.345.221.000 4.345.221.000 4.345.221.000 4.345.221.000 4.345.221.000 4.345.221.000 4.345.221.000 4.345.221.000 4.345.221.000 4.345.221.000 4.345.221.000 4.345.221.000 4.345.221.000 4.345.221.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1077 1072 60.000.000 1072 60.000.000 1072 60.000.000 1072 60.000.000 1072 60.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1028 1023 10.000.000 1023 10.000.000 1023 10.000.000 1023 10.000.000 1023 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 979 974 10.000.000 974 10.000.000 974 10.000.000 974 10.000.000 974 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 4777 4760 10.000.000 4760 10.000.000 4760 10.000.000 4760 10.000.000 4760 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 9722 9579 30.000.000 9579 30.000.000 9579 30.000.000 9579 30.000.000 9579 30.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 39881 39791 10.000.000 39791 10.000.000 39791 10.000.000 39791 10.000.000 39791 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 9167 9428 10.000.000 9428 10.000.000 9428 10.000.000 9428 10.000.000 9428 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 6847 6871 10.000.000 6871 10.000.000 6871 10.000.000 6871 10.000.000 6871 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 922 925 10.000.000 925 10.000.000 925 10.000.000 925 10.000.000 925 10.000.000 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.02 1.02.02 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 57 57 8.000.000 57 8.000.000 57 8.000.000 57 8.000.000 57 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 790 790 15.000.000 790 15.000.000 790 15.000.000 790 15.000.000 790 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 2090 2090 5.000.000 2090 5.000.000 2090 5.000.000 2090 5.000.000 2090 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 3.887.721.000 1 3.887.721.000 1 3.887.721.000 1 3.887.721.000 1 3.887.721.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 54 54 5.000.000 54 5.000.000 54 5.000.000 54 5.000.000 54 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS WARUNGPRING 2.674.980.000 2.674.980.000 2.674.980.000 2.674.980.000 2.674.980.000 2.674.980.000 2.674.980.000 2.674.980.000 2.674.980.000 2.674.980.000 2.674.980.000 2.674.980.000 2.674.980.000 2.674.980.000 2.674.980.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 654 651 60.000.000 651 60.000.000 651 60.000.000 651 60.000.000 651 60.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 624 621 10.000.000 621 10.000.000 621 10.000.000 621 10.000.000 621 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 594 591 10.000.000 591 10.000.000 591 10.000.000 591 10.000.000 591 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 2901 2890 10.000.000 2890 10.000.000 2890 10.000.000 2890 10.000.000 2890 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 5903 5817 30.000.000 5817 30.000.000 5817 30.000.000 5817 30.000.000 5817 30.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 24213 24160 10.000.000 24160 10.000.000 24160 10.000.000 24160 10.000.000 24160 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 5565 5724 10.000.000 5724 10.000.000 5724 10.000.000 5724 10.000.000 5724 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 4157 4172 10.000.000 4172 10.000.000 4172 10.000.000 4172 10.000.000 4172 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 560 562 10.000.000 562 10.000.000 562 10.000.000 562 10.000.000 562 10.000.000 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 35 35 8.000.000 35 8.000.000 35 8.000.000 35 8.000.000 35 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 479 480 20.000.000 480 20.000.000 480 20.000.000 480 20.000.000 480 20.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 930 1000 5.000.000 1000 5.000.000 1000 5.000.000 1000 5.000.000 1000 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 5.000.000 10 5.000.000 10 5.000.000 10 5.000.000 10 5.000.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 2.229.980.000 1 2.229.980.000 1 2.229.980.000 1 2.229.980.000 1 2.229.980.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 37 37 5.000.000 37 5.000.000 37 5.000.000 37 5.000.000 37 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS PULOSARI 4.228.905.900 4.228.905.900 4.228.905.900 4.228.905.900 4.228.905.900 4.228.905.900 4.228.905.900 4.228.905.900 4.228.905.900 4.228.905.900 4.228.905.900 4.228.905.900 4.228.905.900 4.228.905.900 4.228.905.900 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 937 933 60.000.000 933 60.000.000 933 60.000.000 933 60.000.000 933 60.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 895 890 10.000.000 890 10.000.000 890 10.000.000 890 10.000.000 890 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 852 848 10.000.000 848 10.000.000 848 10.000.000 848 10.000.000 848 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 4158 4143 10.000.000 4143 10.000.000 4143 10.000.000 4143 10.000.000 4143 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 8462 8339 20.000.000 8339 20.000.000 8339 20.000.000 8339 20.000.000 8339 20.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 34713 34638 10.000.000 34638 10.000.000 34638 10.000.000 34638 10.000.000 34638 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 7979 8207 10.000.000 8207 10.000.000 8207 10.000.000 8207 10.000.000 8207 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 5960 5981 10.000.000 5981 10.000.000 5981 10.000.000 5981 10.000.000 5981 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 803 806 10.000.000 806 10.000.000 806 10.000.000 806 10.000.000 806 10.000.000 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 50 50 8.000.000 50 8.000.000 50 8.000.000 50 8.000.000 50 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 687 687 15.000.000 687 15.000.000 687 15.000.000 687 15.000.000 687 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1234 1234 5.000.000 1234 5.000.000 1234 5.000.000 1234 5.000.000 1234 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 3.723.405.900 1 3.723.405.900 1 3.723.405.900 1 3.723.405.900 1 3.723.405.900 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 13 13 5.000.000 13 5.000.000 13 5.000.000 13 5.000.000 13 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS BELIK 6.698.019.000 6.698.019.000 6.698.019.000 6.698.019.000 6.698.019.000 6.698.019.000 6.698.019.000 6.698.019.000 6.698.019.000 6.698.019.000 6.698.019.000 6.698.019.000 6.698.019.000 6.698.019.000 6.698.019.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1766 1758 60.000.000 1758 60.000.000 1758 60.000.000 1758 60.000.000 1758 60.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1686 1678 10.000.000 1678 10.000.000 1678 10.000.000 1678 10.000.000 1678 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1606 1598 10.000.000 1598 10.000.000 1598 10.000.000 1598 10.000.000 1598 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 7837 7808 10.000.000 7808 10.000.000 7808 10.000.000 7808 10.000.000 7808 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 15949 15715 30.000.000 15715 30.000.000 15715 30.000.000 15715 30.000.000 15715 30.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 65419 65274 10.000.000 65274 10.000.000 65274 10.000.000 65274 10.000.000 65274 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 15037 15466 10.000.000 15466 10.000.000 15466 10.000.000 15466 10.000.000 15466 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 11232 11271 10.000.000 11271 10.000.000 11271 10.000.000 11271 10.000.000 11271 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1513 1518 10.000.000 1518 10.000.000 1518 10.000.000 1518 10.000.000 1518 10.000.000 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 94 94 8.000.000 94 8.000.000 94 8.000.000 94 8.000.000 94 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1295 1296 15.000.000 1296 15.000.000 1296 15.000.000 1296 15.000.000 1296 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 2343 2343 5.000.000 2343 5.000.000 2343 5.000.000 2343 5.000.000 2343 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 6.234.519.000 1 6.234.519.000 1 6.234.519.000 1 6.234.519.000 1 6.234.519.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 68 68 8.000.000 68 8.000.000 68 8.000.000 68 8.000.000 68 8.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS WATUKUMPUL 3.291.558.000 3.291.558.000 3.291.558.000 3.291.558.000 3.291.558.000 3.291.558.000 3.291.558.000 3.291.558.000 3.291.558.000 3.291.558.000 3.291.558.000 3.291.558.000 3.291.558.000 3.291.558.000 3.291.558.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 495 492 60.000.000 492 60.000.000 492 60.000.000 492 60.000.000 492 60.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 472 470 10.000.000 470 10.000.000 470 10.000.000 470 10.000.000 470 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 450 448 10.000.000 448 10.000.000 448 10.000.000 448 10.000.000 448 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 2196 2188 10.000.000 2188 10.000.000 2188 10.000.000 2188 10.000.000 2188 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 4468 4402 30.000.000 4402 30.000.000 4402 30.000.000 4402 30.000.000 4402 30.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 18330 18288 10.000.000 18288 10.000.000 18288 10.000.000 18288 10.000.000 18288 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 4213 4334 10.000.000 4334 10.000.000 4334 10.000.000 4334 10.000.000 4334 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 3147 3158 10.000.000 3158 10.000.000 3158 10.000.000 3158 10.000.000 3158 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 424 425 10.000.000 425 10.000.000 425 10.000.000 425 10.000.000 425 10.000.000 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 26 26 8.000.000 26 8.000.000 26 8.000.000 26 8.000.000 26 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 363 363 15.000.000 363 15.000.000 363 15.000.000 363 15.000.000 363 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 904 904 5.000.000 904 5.000.000 904 5.000.000 904 5.000.000 904 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 2.854.058.000 1 2.854.058.000 1 2.854.058.000 1 2.854.058.000 1 2.854.058.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 19 19 5.000.000 19 5.000.000 19 5.000.000 19 5.000.000 19 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS CIKADU 2.571.802.000 2.571.802.000 2.571.802.000 2.571.802.000 2.571.802.000 2.571.802.000 2.571.802.000 2.571.802.000 2.571.802.000 2.571.802.000 2.571.802.000 2.571.802.000 2.571.802.000 2.571.802.000 2.571.802.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 602 599 60.000.000 599 60.000.000 599 60.000.000 599 60.000.000 599 60.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 574 572 10.000.000 572 10.000.000 572 10.000.000 572 10.000.000 572 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 547 545 10.000.000 545 10.000.000 545 10.000.000 545 10.000.000 545 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 2671 2661 10.000.000 2661 10.000.000 2661 10.000.000 2661 10.000.000 2661 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 5435 5356 20.000.000 5356 20.000.000 5356 20.000.000 5356 20.000.000 5356 20.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 22294 22245 10.000.000 22245 10.000.000 22245 10.000.000 22245 10.000.000 22245 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 5124 5271 10.000.000 5271 10.000.000 5271 10.000.000 5271 10.000.000 5271 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 3828 3841 10.000.000 3841 10.000.000 3841 10.000.000 3841 10.000.000 3841 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 515 517 10.000.000 517 10.000.000 517 10.000.000 517 10.000.000 517 10.000.000 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 32 32 8.000.000 32 8.000.000 32 8.000.000 32 8.000.000 32 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 441 441 15.000.000 441 15.000.000 441 15.000.000 441 15.000.000 441 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 821 821 5.000.000 821 5.000.000 821 5.000.000 821 5.000.000 821 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 2.164.302.000 1 2.164.302.000 1 2.164.302.000 1 2.164.302.000 1 2.164.302.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 17 17 5.000.000 17 5.000.000 17 5.000.000 17 5.000.000 17 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS KEBANDARAN 3.483.844.000 3.483.844.000 3.483.844.000 3.483.844.000 3.483.844.000 3.483.844.000 3.483.844.000 3.483.844.000 3.483.844.000 3.483.844.000 3.483.844.000 3.483.844.000 3.483.844.000 3.483.844.000 3.483.844.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 470 468 60.000.000 468 60.000.000 468 60.000.000 468 60.000.000 468 60.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 449 447 10.000.000 447 10.000.000 447 10.000.000 447 10.000.000 447 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 428 426 10.000.000 426 10.000.000 426 10.000.000 426 10.000.000 426 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 2087 2080 10.000.000 2080 10.000.000 2080 10.000.000 2080 10.000.000 2080 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 4247 4185 20.000.000 4185 20.000.000 4185 20.000.000 4185 20.000.000 4185 20.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 17420 17382 10.000.000 17382 10.000.000 17382 10.000.000 17382 10.000.000 17382 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 4004 4118 10.000.000 4118 10.000.000 4118 10.000.000 4118 10.000.000 4118 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 2991 3001 10.000.000 3001 10.000.000 3001 10.000.000 3001 10.000.000 3001 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 403 404 10.000.000 404 10.000.000 404 10.000.000 404 10.000.000 404 10.000.000 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 25 25 8.000.000 25 8.000.000 25 8.000.000 25 8.000.000 25 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 345 345 15.000.000 345 15.000.000 345 15.000.000 345 15.000.000 345 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 934 934 5.000.000 934 5.000.000 934 5.000.000 934 5.000.000 934 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 3.054.344.000 1 3.054.344.000 1 3.054.344.000 1 3.054.344.000 1 3.054.344.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 23 23 5.000.000 23 5.000.000 23 5.000.000 23 5.000.000 23 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS JATIROYOM 2.434.189.000 2.434.189.000 2.434.189.000 2.434.189.000 2.434.189.000 2.434.189.000 2.434.189.000 2.434.189.000 2.434.189.000 2.434.189.000 2.434.189.000 2.434.189.000 2.434.189.000 2.434.189.000 2.434.189.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 445 443 60.000.000 443 60.000.000 443 60.000.000 443 60.000.000 443 60.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 425 423 10.000.000 423 10.000.000 423 10.000.000 423 10.000.000 423 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 404 402 10.000.000 402 10.000.000 402 10.000.000 402 10.000.000 402 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1974 1967 10.000.000 1967 10.000.000 1967 10.000.000 1967 10.000.000 1967 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 4017 3958 50.000.000 3958 50.000.000 3958 50.000.000 3958 50.000.000 3958 50.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 16475 16439 10.000.000 16439 10.000.000 16439 10.000.000 16439 10.000.000 16439 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 3787 3895 10.000.000 3895 10.000.000 3895 10.000.000 3895 10.000.000 3895 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 2829 2839 10.000.000 2839 10.000.000 2839 10.000.000 2839 10.000.000 2839 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 381 382 10.000.000 382 10.000.000 382 10.000.000 382 10.000.000 382 10.000.000 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 24 24 8.000.000 24 8.000.000 24 8.000.000 24 8.000.000 24 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 356 326 20.000.000 326 20.000.000 326 20.000.000 326 20.000.000 326 20.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 950 950 5.000.000 950 5.000.000 950 5.000.000 950 5.000.000 950 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 18.000.000 1 18.000.000 1 18.000.000 1 18.000.000 1 18.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 1.983.689.000 1 1.983.689.000 1 1.983.689.000 1 1.983.689.000 1 1.983.689.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 14 14 5.000.000 14 5.000.000 14 5.000.000 14 5.000.000 14 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS BANTARBOLANG 5.505.773.000 5.505.773.000 5.505.773.000 5.505.773.000 5.505.773.000 5.505.773.000 5.505.773.000 5.505.773.000 5.505.773.000 5.505.773.000 5.505.773.000 5.505.773.000 5.505.773.000 5.505.773.000 5.505.773.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1207 1201 80.000.000 1201 80.000.000 1201 80.000.000 1201 80.000.000 1201 80.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1152 1147 10.000.000 1147 10.000.000 1147 10.000.000 1147 10.000.000 1147 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1097 1092 10.000.000 1092 10.000.000 1092 10.000.000 1092 10.000.000 1092 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 5355 5336 10.000.000 5336 10.000.000 5336 10.000.000 5336 10.000.000 5336 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 10897 10738 50.000.000 10738 50.000.000 10738 50.000.000 10738 50.000.000 10738 50.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 44701 44606 10.000.000 44606 10.000.000 44606 10.000.000 44606 10.000.000 44606 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 10274 10568 10.000.000 10568 10.000.000 10568 10.000.000 10568 10.000.000 10568 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 7674 7702 10.000.000 7702 10.000.000 7702 10.000.000 7702 10.000.000 7702 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1034 1037 10.000.000 1037 10.000.000 1037 10.000.000 1037 10.000.000 1037 10.000.000 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 64 64 8.000.000 64 8.000.000 64 8.000.000 64 8.000.000 64 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 885 885 20.000.000 885 20.000.000 885 20.000.000 885 20.000.000 885 20.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1687 1687 5.000.000 1687 5.000.000 1687 5.000.000 1687 5.000.000 1687 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 4.953.273.000 1 4.953.273.000 1 4.953.273.000 1 4.953.273.000 1 4.953.273.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 21 21 5.000.000 21 5.000.000 21 5.000.000 21 5.000.000 21 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS RANDUDONGKAL 3.967.731.000 3.967.731.000 3.967.731.000 3.967.731.000 3.967.731.000 3.967.731.000 3.967.731.000 3.967.731.000 3.967.731.000 3.967.731.000 3.967.731.000 3.967.731.000 3.967.731.000 3.967.731.000 3.967.731.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 894 890 100.000.000 890 100.000.000 890 100.000.000 890 100.000.000 890 100.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 853 849 10.000.000 849 10.000.000 849 10.000.000 849 10.000.000 849 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 813 809 10.000.000 809 10.000.000 809 10.000.000 809 10.000.000 809 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 3967 3952 10.000.000 3952 10.000.000 3952 10.000.000 3952 10.000.000 3952 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 8072 7955 50.000.000 7955 50.000.000 7955 50.000.000 7955 50.000.000 7955 50.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 33112 33041 10.000.000 33041 10.000.000 33041 10.000.000 33041 10.000.000 33041 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 7611 7828 10.000.000 7828 10.000.000 7828 10.000.000 7828 10.000.000 7828 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 5685 5705 10.000.000 5705 10.000.000 5705 10.000.000 5705 10.000.000 5705 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 766 768 10.000.000 768 10.000.000 768 10.000.000 768 10.000.000 768 10.000.000 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 48 48 8.000.000 48 8.000.000 48 8.000.000 48 8.000.000 48 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 656 656 15.000.000 656 15.000.000 656 15.000.000 656 15.000.000 656 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1313 1313 5.000.000 1313 5.000.000 1313 5.000.000 1313 5.000.000 1313 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 3.470.231.000 1 3.470.231.000 1 3.470.231.000 1 3.470.231.000 1 3.470.231.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 59 59 5.000.000 59 5.000.000 59 5.000.000 59 5.000.000 59 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS KALIMAS 2.780.300.000 2.780.300.000 2.780.300.000 2.780.300.000 2.780.300.000 2.780.300.000 2.780.300.000 2.780.300.000 2.780.300.000 2.780.300.000 2.780.300.000 2.780.300.000 2.780.300.000 2.780.300.000 2.780.300.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 741 737 50.000.000 737 50.000.000 737 50.000.000 737 50.000.000 737 50.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 707 704 10.000.000 704 10.000.000 704 10.000.000 704 10.000.000 704 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 673 670 10.000.000 670 10.000.000 670 10.000.000 670 10.000.000 670 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 3287 3275 10.000.000 3275 10.000.000 3275 10.000.000 3275 10.000.000 3275 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 6690 6592 25.000.000 6592 25.000.000 6592 25.000.000 6592 25.000.000 6592 25.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 27436 27380 10.000.000 27380 10.000.000 27380 10.000.000 27380 10.000.000 27380 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 6306 6487 10.000.000 6487 10.000.000 6487 10.000.000 6487 10.000.000 6487 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 4710 4728 10.000.000 4728 10.000.000 4728 10.000.000 4728 10.000.000 4728 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 634 637 10.000.000 637 10.000.000 637 10.000.000 637 10.000.000 637 10.000.000 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 39 39 8.000.000 39 8.000.000 39 8.000.000 39 8.000.000 39 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 543 543 15.000.000 543 15.000.000 543 15.000.000 543 15.000.000 543 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1122 1122 5.000.000 1122 5.000.000 1122 5.000.000 1122 5.000.000 1122 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 130.000.000 1 130.000.000 1 130.000.000 1 130.000.000 1 130.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 2.244.800.000 1 2.244.800.000 1 2.244.800.000 1 2.244.800.000 1 2.244.800.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 46 46 5.000.000 46 5.000.000 46 5.000.000 46 5.000.000 46 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS PADURAKSA 3.724.847.000 3.724.847.000 3.724.847.000 3.724.847.000 3.724.847.000 3.724.847.000 3.724.847.000 3.724.847.000 3.724.847.000 3.724.847.000 3.724.847.000 3.724.847.000 3.724.847.000 3.724.847.000 3.724.847.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 800 796 50.000.000 796 50.000.000 796 50.000.000 796 50.000.000 796 50.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 764 760 10.000.000 760 10.000.000 760 10.000.000 760 10.000.000 760 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 727 724 10.000.000 724 10.000.000 724 10.000.000 724 10.000.000 724 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 3550 3537 10.000.000 3537 10.000.000 3537 10.000.000 3537 10.000.000 3537 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 7224 7117 40.000.000 7117 40.000.000 7117 40.000.000 7117 40.000.000 7117 40.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 29632 29564 10.000.000 29564 10.000.000 29564 10.000.000 29564 10.000.000 29564 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 6811 7005 10.000.000 7005 10.000.000 7005 10.000.000 7005 10.000.000 7005 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 5087 5105 10.000.000 5105 10.000.000 5105 10.000.000 5105 10.000.000 5105 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 685 688 10.000.000 688 10.000.000 688 10.000.000 688 10.000.000 688 10.000.000 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 43 43 8.000.000 43 8.000.000 43 8.000.000 43 8.000.000 43 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 587 587 30.000.000 587 30.000.000 587 30.000.000 587 30.000.000 587 30.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1242 1242 5.000.000 1242 5.000.000 1242 5.000.000 1242 5.000.000 1242 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 3.181.347.000 1 3.181.347.000 1 3.181.347.000 1 3.181.347.000 1 3.181.347.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 23 23 15.000.000 23 15.000.000 23 15.000.000 23 15.000.000 23 15.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS MULYOHARJO 3.924.227.000 3.924.227.000 3.924.227.000 3.924.227.000 3.924.227.000 3.924.227.000 3.924.227.000 3.924.227.000 3.924.227.000 3.924.227.000 3.924.227.000 3.924.227.000 3.924.227.000 3.924.227.000 3.924.227.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1238 1232 60.000.000 1232 60.000.000 1232 60.000.000 1232 60.000.000 1232 60.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1181 1176 10.000.000 1176 10.000.000 1176 10.000.000 1176 10.000.000 1176 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1125 1120 10.000.000 1120 10.000.000 1120 10.000.000 1120 10.000.000 1120 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 5492 5472 10.000.000 5472 10.000.000 5472 10.000.000 5472 10.000.000 5472 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 11177 11013 50.000.000 11013 50.000.000 11013 50.000.000 11013 50.000.000 11013 50.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 45847 45744 10.000.000 45744 10.000.000 45744 10.000.000 45744 10.000.000 45744 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 10538 10838 10.000.000 10838 10.000.000 10838 10.000.000 10838 10.000.000 10838 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 7871 7899 10.000.000 7899 10.000.000 7899 10.000.000 7899 10.000.000 7899 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1060 1064 10.000.000 1064 10.000.000 1064 10.000.000 1064 10.000.000 1064 10.000.000 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 66 66 8.000.000 66 8.000.000 66 8.000.000 66 8.000.000 66 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 908 908 20.000.000 908 20.000.000 908 20.000.000 908 20.000.000 908 20.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1741 1741 5.000.000 1741 5.000.000 1741 5.000.000 1741 5.000.000 1741 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 3.380.727.000 1 3.380.727.000 1 3.380.727.000 1 3.380.727.000 1 3.380.727.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 14 14 5.000.000 14 5.000.000 14 5.000.000 14 5.000.000 14 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS KEBONDALEM 3.849.811.000 3.849.811.000 3.849.811.000 3.849.811.000 3.849.811.000 3.849.811.000 3.849.811.000 3.849.811.000 3.849.811.000 3.849.811.000 3.849.811.000 3.849.811.000 3.849.811.000 3.849.811.000 3.849.811.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 943 938 50.000.000 938 50.000.000 938 50.000.000 938 50.000.000 938 50.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 900 896 10.000.000 896 10.000.000 896 10.000.000 896 10.000.000 896 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 857 853 10.000.000 853 10.000.000 853 10.000.000 853 10.000.000 853 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 4184 4168 10.000.000 4168 10.000.000 4168 10.000.000 4168 10.000.000 4168 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 8513 8389 40.000.000 8389 40.000.000 8389 40.000.000 8389 40.000.000 8389 40.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 34923 34845 10.000.000 34845 10.000.000 34845 10.000.000 34845 10.000.000 34845 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 8027 8256 10.000.000 8256 10.000.000 8256 10.000.000 8256 10.000.000 8256 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 5996 6017 10.000.000 6017 10.000.000 6017 10.000.000 6017 10.000.000 6017 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 807 810 10.000.000 810 10.000.000 810 10.000.000 810 10.000.000 810 10.000.000 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 50 50 8.000.000 50 8.000.000 50 8.000.000 50 8.000.000 50 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 692 692 15.000.000 692 15.000.000 692 15.000.000 692 15.000.000 692 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1402 1402 5.000.000 1402 5.000.000 1402 5.000.000 1402 5.000.000 1402 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 3.389.311.000 1 3.389.311.000 1 3.389.311.000 1 3.389.311.000 1 3.389.311.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 32 32 5.000.000 32 5.000.000 32 5.000.000 32 5.000.000 32 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS BANJARDAWA 3.555.871.000 3.555.871.000 3.555.871.000 3.555.871.000 3.555.871.000 3.555.871.000 3.555.871.000 3.555.871.000 3.555.871.000 3.555.871.000 3.555.871.000 3.555.871.000 3.555.871.000 3.555.871.000 3.555.871.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 773 769 50.000.000 769 50.000.000 769 50.000.000 769 50.000.000 769 50.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 738 734 10.000.000 734 10.000.000 734 10.000.000 734 10.000.000 734 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 703 699 10.000.000 699 10.000.000 699 10.000.000 699 10.000.000 699 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 3430 3418 10.000.000 3418 10.000.000 3418 10.000.000 3418 10.000.000 3418 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 6982 6878 50.000.000 6878 50.000.000 6878 50.000.000 6878 50.000.000 6878 50.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 28635 28571 10.000.000 28571 10.000.000 28571 10.000.000 28571 10.000.000 28571 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 6582 6770 10.000.000 6770 10.000.000 6770 10.000.000 6770 10.000.000 6770 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 4916 4933 10.000.000 4933 10.000.000 4933 10.000.000 4933 10.000.000 4933 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 662 664 10.000.000 664 10.000.000 664 10.000.000 664 10.000.000 664 10.000.000 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 41 41 8.000.000 41 8.000.000 41 8.000.000 41 8.000.000 41 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 567 567 15.000.000 567 15.000.000 567 15.000.000 567 15.000.000 567 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1205 1205 5.000.000 1205 5.000.000 1205 5.000.000 1205 5.000.000 1205 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 3.055.371.000 1 3.055.371.000 1 3.055.371.000 1 3.055.371.000 1 3.055.371.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 69 69 5.000.000 69 5.000.000 69 5.000.000 69 5.000.000 69 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS KABUNAN 2.984.314.000 2.984.314.000 2.984.314.000 2.984.314.000 2.984.314.000 2.984.314.000 2.984.314.000 2.984.314.000 2.984.314.000 2.984.314.000 2.984.314.000 2.984.314.000 2.984.314.000 2.984.314.000 2.984.314.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 843 840 50.000.000 840 50.000.000 840 50.000.000 840 50.000.000 840 50.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 805 801 10.000.000 801 10.000.000 801 10.000.000 801 10.000.000 801 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 767 763 10.000.000 763 10.000.000 763 10.000.000 763 10.000.000 763 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 3743 3730 10.000.000 3730 10.000.000 3730 10.000.000 3730 10.000.000 3730 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 7617 7507 20.000.000 7507 20.000.000 7507 20.000.000 7507 20.000.000 7507 20.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 31247 31177 10.000.000 31177 10.000.000 31177 10.000.000 31177 10.000.000 31177 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 7182 7386 10.000.000 7386 10.000.000 7386 10.000.000 7386 10.000.000 7386 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 5365 5383 10.000.000 5383 10.000.000 5383 10.000.000 5383 10.000.000 5383 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 722 725 10.000.000 725 10.000.000 725 10.000.000 725 10.000.000 725 10.000.000 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 45 45 8.000.000 45 8.000.000 45 8.000.000 45 8.000.000 45 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 619 619 15.000.000 619 15.000.000 619 15.000.000 619 15.000.000 619 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1376 1376 5.000.000 1376 5.000.000 1376 5.000.000 1376 5.000.000 1376 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 2.575.814.000 1 2.575.814.000 1 2.575.814.000 1 2.575.814.000 1 2.575.814.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 35 35 5.000.000 35 5.000.000 35 5.000.000 35 5.000.000 35 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS JEBED 3.564.794.000 3.564.794.000 3.564.794.000 3.564.794.000 3.564.794.000 3.564.794.000 3.564.794.000 3.564.794.000 3.564.794.000 3.564.794.000 3.564.794.000 3.564.794.000 3.564.794.000 3.564.794.000 3.564.794.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1101 1096 80.000.000 1096 80.000.000 1096 80.000.000 1096 80.000.000 1096 80.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1051 1046 10.000.000 1046 10.000.000 1046 10.000.000 1046 10.000.000 1046 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1001 996 10.000.000 996 10.000.000 996 10.000.000 996 10.000.000 996 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 4885 4867 10.000.000 4867 10.000.000 4867 10.000.000 4867 10.000.000 4867 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 9942 9795 25.000.000 9795 25.000.000 9795 25.000.000 9795 25.000.000 9795 25.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 40780 40687 10.000.000 40687 10.000.000 40687 10.000.000 40687 10.000.000 40687 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 9373 9640 10.000.000 9640 10.000.000 9640 10.000.000 9640 10.000.000 9640 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 7001 7026 10.000.000 7026 10.000.000 7026 10.000.000 7026 10.000.000 7026 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 943 946 10.000.000 946 10.000.000 946 10.000.000 946 10.000.000 946 10.000.000 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 59 59 8.000.000 59 8.000.000 59 8.000.000 59 8.000.000 59 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 808 808 15.000.000 808 15.000.000 808 15.000.000 808 15.000.000 808 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1593 1593 5.000.000 1593 5.000.000 1593 5.000.000 1593 5.000.000 1593 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 2.911.294.000 1 2.911.294.000 1 2.911.294.000 1 2.911.294.000 1 2.911.294.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 28 28 5.000.000 28 5.000.000 28 5.000.000 28 5.000.000 28 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS PETARUKAN 4.510.380.000 4.510.380.000 4.510.380.000 4.510.380.000 4.510.380.000 4.510.380.000 4.510.380.000 4.510.380.000 4.510.380.000 4.510.380.000 4.510.380.000 4.510.380.000 4.510.380.000 4.510.380.000 4.510.380.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 815 811 60.000.000 811 60.000.000 811 60.000.000 811 60.000.000 811 60.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 778 774 10.000.000 774 10.000.000 774 10.000.000 774 10.000.000 774 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 741 738 10.000.000 738 10.000.000 738 10.000.000 738 10.000.000 738 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 3617 3604 10.000.000 3604 10.000.000 3604 10.000.000 3604 10.000.000 3604 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 7360 7253 25.000.000 7253 25.000.000 7253 25.000.000 7253 25.000.000 7253 25.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 30195 30127 10.000.000 30127 10.000.000 30127 10.000.000 30127 10.000.000 30127 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 6940 7138 10.000.000 7138 10.000.000 7138 10.000.000 7138 10.000.000 7138 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 5184 5202 10.000.000 5202 10.000.000 5202 10.000.000 5202 10.000.000 5202 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 698 701 10.000.000 701 10.000.000 701 10.000.000 701 10.000.000 701 10.000.000 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 43 43 8.000.000 43 8.000.000 43 8.000.000 43 8.000.000 43 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 598 598 15.000.000 598 15.000.000 598 15.000.000 598 15.000.000 598 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1244 1244 5.000.000 1244 5.000.000 1244 5.000.000 1244 5.000.000 1244 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 340.000.000 1 340.000.000 1 340.000.000 1 340.000.000 1 340.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 3.824.880.000 1 3.824.880.000 1 3.824.880.000 1 3.824.880.000 1 3.824.880.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 21 21 5.000.000 21 5.000.000 21 5.000.000 21 5.000.000 21 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS KARANGASEM 2.940.305.000 2.940.305.000 2.940.305.000 2.940.305.000 2.940.305.000 2.940.305.000 2.940.305.000 2.940.305.000 2.940.305.000 2.940.305.000 2.940.305.000 2.940.305.000 2.940.305.000 2.940.305.000 2.940.305.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 618 615 100.000.000 615 100.000.000 615 100.000.000 615 100.000.000 615 100.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 590 587 10.000.000 587 10.000.000 587 10.000.000 587 10.000.000 587 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 994 559 10.000.000 559 10.000.000 559 10.000.000 559 10.000.000 559 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 2741 2730 10.000.000 2730 10.000.000 2730 10.000.000 2730 10.000.000 2730 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 5578 5496 30.000.000 5496 30.000.000 5496 30.000.000 5496 30.000.000 5496 30.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 22879 22829 10.000.000 22829 10.000.000 22829 10.000.000 22829 10.000.000 22829 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 5259 5409 10.000.000 5409 10.000.000 5409 10.000.000 5409 10.000.000 5409 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 3928 3942 10.000.000 3942 10.000.000 3942 10.000.000 3942 10.000.000 3942 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 529 531 10.000.000 531 10.000.000 531 10.000.000 531 10.000.000 531 10.000.000 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 33 33 8.000.000 33 8.000.000 33 8.000.000 33 8.000.000 33 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 453 453 15.000.000 453 15.000.000 453 15.000.000 453 15.000.000 453 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1071 1071 5.000.000 1071 5.000.000 1071 5.000.000 1071 5.000.000 1071 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 2.311.805.000 1 2.311.805.000 1 2.311.805.000 1 2.311.805.000 1 2.311.805.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 16 16 5.000.000 16 5.000.000 16 5.000.000 16 5.000.000 16 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS KLAREYAN 4.304.391.000 4.304.391.000 4.304.391.000 4.304.391.000 4.304.391.000 4.304.391.000 4.304.391.000 4.304.391.000 4.304.391.000 4.304.391.000 4.304.391.000 4.304.391.000 4.304.391.000 4.304.391.000 4.304.391.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1041 1037 40.000.000 1037 40.000.000 1037 40.000.000 1037 40.000.000 1037 40.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 562 559 10.000.000 559 10.000.000 559 10.000.000 559 10.000.000 559 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 947 942 10.000.000 942 10.000.000 942 10.000.000 942 10.000.000 942 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 4621 4604 10.000.000 4604 10.000.000 4604 10.000.000 4604 10.000.000 4604 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 9404 9267 40.000.000 9267 40.000.000 9267 40.000.000 9267 40.000.000 9267 40.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 38577 38492 10.000.000 38492 10.000.000 38492 10.000.000 38492 10.000.000 38492 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 8867 9120 10.000.000 9120 10.000.000 9120 10.000.000 9120 10.000.000 9120 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 6623 6647 10.000.000 6647 10.000.000 6647 10.000.000 6647 10.000.000 6647 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 892 895 10.000.000 895 10.000.000 895 10.000.000 895 10.000.000 895 10.000.000 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 55 55 8.000.000 55 8.000.000 55 8.000.000 55 8.000.000 55 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 764 764 15.000.000 764 15.000.000 764 15.000.000 764 15.000.000 764 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1490 1490 5.000.000 1490 5.000.000 1490 5.000.000 1490 5.000.000 1490 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 3.888.891.000 1 3.888.891.000 1 3.888.891.000 1 3.888.891.000 1 3.888.891.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 48 48 5.000.000 48 5.000.000 48 5.000.000 48 5.000.000 48 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS LOSARI 4.871.737.000 4.871.737.000 4.871.737.000 4.871.737.000 4.871.737.000 4.871.737.000 4.871.737.000 4.871.737.000 4.871.737.000 4.871.737.000 4.871.737.000 4.871.737.000 4.871.737.000 4.871.737.000 4.871.737.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1114 1109 60.000.000 1109 60.000.000 1109 60.000.000 1109 60.000.000 1109 60.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1064 1058 10.000.000 1058 10.000.000 1058 10.000.000 1058 10.000.000 1058 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1013 1008 10.000.000 1008 10.000.000 1008 10.000.000 1008 10.000.000 1008 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 4944 4927 10.000.000 4927 10.000.000 4927 10.000.000 4927 10.000.000 4927 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 10061 9915 30.000.000 9915 30.000.000 9915 30.000.000 9915 30.000.000 9915 30.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 41273 41180 10.000.000 41180 10.000.000 41180 10.000.000 41180 10.000.000 41180 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 9486 9757 10.000.000 9757 10.000.000 9757 10.000.000 9757 10.000.000 9757 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 7086 7111 10.000.000 7111 10.000.000 7111 10.000.000 7111 10.000.000 7111 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 954 958 10.000.000 958 10.000.000 958 10.000.000 958 10.000.000 958 10.000.000 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 59 59 8.000.000 59 8.000.000 59 8.000.000 59 8.000.000 59 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 817 817 20.000.000 817 20.000.000 817 20.000.000 817 20.000.000 817 20.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1610 1610 5.000.000 1610 5.000.000 1610 5.000.000 1610 5.000.000 1610 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 4.196.237.000 1 4.196.237.000 1 4.196.237.000 1 4.196.237.000 1 4.196.237.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 54 54 5.000.000 54 5.000.000 54 5.000.000 54 5.000.000 54 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS PURWOHARJO 5.093.523.000 5.093.523.000 5.093.523.000 5.093.523.000 5.093.523.000 5.093.523.000 5.093.523.000 5.093.523.000 5.093.523.000 5.093.523.000 5.093.523.000 5.093.523.000 5.093.523.000 5.093.523.000 5.093.523.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 933 929 100.000.000 929 100.000.000 929 100.000.000 929 100.000.000 929 100.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 891 887 10.000.000 887 10.000.000 887 10.000.000 887 10.000.000 887 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 848 844 10.000.000 844 10.000.000 844 10.000.000 844 10.000.000 844 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 4141 4126 10.000.000 4126 10.000.000 4126 10.000.000 4126 10.000.000 4126 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 8427 8303 20.000.000 8303 20.000.000 8303 20.000.000 8303 20.000.000 8303 20.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 34569 34491 10.000.000 34491 10.000.000 34491 10.000.000 34491 10.000.000 34491 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 7946 8172 10.000.000 8172 10.000.000 8172 10.000.000 8172 10.000.000 8172 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 5935 5956 10.000.000 5956 10.000.000 5956 10.000.000 5956 10.000.000 5956 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 799 802 10.000.000 802 10.000.000 802 10.000.000 802 10.000.000 802 10.000.000 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 50 50 8.000.000 50 8.000.000 50 8.000.000 50 8.000.000 50 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 685 685 15.000.000 685 15.000.000 685 15.000.000 685 15.000.000 685 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1405 1405 5.000.000 1405 5.000.000 1405 5.000.000 1405 5.000.000 1405 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 210.000.000 1 210.000.000 1 210.000.000 1 210.000.000 1 210.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 4.523.023.000 1 4.523.023.000 1 4.523.023.000 1 4.523.023.000 1 4.523.023.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 44 44 5.000.000 44 5.000.000 44 5.000.000 44 5.000.000 44 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS SARWODADI 2.816.866.000 2.816.866.000 2.816.866.000 2.816.866.000 2.816.866.000 2.816.866.000 2.816.866.000 2.816.866.000 2.816.866.000 2.816.866.000 2.816.866.000 2.816.866.000 2.816.866.000 2.816.866.000 2.816.866.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 558 555 60.000.000 555 60.000.000 555 60.000.000 555 60.000.000 555 60.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 532 530 10.000.000 530 10.000.000 530 10.000.000 530 10.000.000 530 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 507 505 10.000.000 505 10.000.000 505 10.000.000 505 10.000.000 505 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 2476 2467 10.000.000 2467 10.000.000 2467 10.000.000 2467 10.000.000 2467 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 5039 4965 20.000.000 4965 20.000.000 4965 20.000.000 4965 20.000.000 4965 20.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 20667 20621 10.000.000 20621 10.000.000 20621 10.000.000 20621 10.000.000 20621 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 4750 4886 10.000.000 4886 10.000.000 4886 10.000.000 4886 10.000.000 4886 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 3548 3561 10.000.000 3561 10.000.000 3561 10.000.000 3561 10.000.000 3561 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 478 480 10.000.000 480 10.000.000 480 10.000.000 480 10.000.000 480 10.000.000 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 30 30 8.000.000 30 8.000.000 30 8.000.000 30 8.000.000 30 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 409 409 15.000.000 409 15.000.000 409 15.000.000 409 15.000.000 409 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1045 1045 5.000.000 1045 5.000.000 1045 5.000.000 1045 5.000.000 1045 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 125.000.000 1 125.000.000 1 125.000.000 1 125.000.000 1 125.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 2.281.366.000 1 2.281.366.000 1 2.281.366.000 1 2.281.366.000 1 2.281.366.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 26 26 5.000.000 26 5.000.000 26 5.000.000 26 5.000.000 26 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS ROWOSARI 2.567.885.000 2.567.885.000 2.567.885.000 2.567.885.000 2.567.885.000 2.567.885.000 2.567.885.000 2.567.885.000 2.567.885.000 2.567.885.000 2.567.885.000 2.567.885.000 2.567.885.000 2.567.885.000 2.567.885.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 556 553 50.000.000 553 50.000.000 553 50.000.000 553 50.000.000 553 50.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 531 528 10.000.000 528 10.000.000 528 10.000.000 528 10.000.000 528 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 505 503 10.000.000 503 10.000.000 503 10.000.000 503 10.000.000 503 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 2467 2458 10.000.000 2458 10.000.000 2458 10.000.000 2458 10.000.000 2458 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 5021 4947 20.000.000 4947 20.000.000 4947 20.000.000 4947 20.000.000 4947 20.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 20594 20547 10.000.000 20547 10.000.000 20547 10.000.000 20547 10.000.000 20547 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 4733 4868 10.000.000 4868 10.000.000 4868 10.000.000 4868 10.000.000 4868 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 3536 3548 10.000.000 3548 10.000.000 3548 10.000.000 3548 10.000.000 3548 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 476 478 10.000.000 478 10.000.000 478 10.000.000 478 10.000.000 478 10.000.000 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 30 30 8.000.000 30 8.000.000 30 8.000.000 30 8.000.000 30 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 408 408 15.000.000 408 15.000.000 408 15.000.000 408 15.000.000 408 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1057 1057 5.000.000 1057 5.000.000 1057 5.000.000 1057 5.000.000 1057 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 2.044.385.000 1 2.044.385.000 1 2.044.385.000 1 2.044.385.000 1 2.044.385.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 36 36 5.000.000 36 5.000.000 36 5.000.000 36 5.000.000 36 5.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 PUSKESMAS MOJO 4.071.229.000 4.071.229.000 4.071.229.000 4.071.229.000 4.071.229.000 4.071.229.000 4.071.229.000 4.071.229.000 4.071.229.000 4.071.229.000 4.071.229.000 4.071.229.000 4.071.229.000 4.071.229.000 4.071.229.000 Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Indeks 0 95 96 97 98 99 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas % 0 65 70 75 80 80 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1136 1130 60.000.000 1130 60.000.000 1130 60.000.000 1130 60.000.000 1130 60.000.000 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1084 1079 10.000.000 1079 10.000.000 1079 10.000.000 1079 10.000.000 1079 10.000.000 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1033 1028 10.000.000 1028 10.000.000 1028 10.000.000 1028 10.000.000 1028 10.000.000 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 5040 5021 10.000.000 5021 10.000.000 5021 10.000.000 5021 10.000.000 5021 10.000.000 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 10256 10106 20.000.000 10106 20.000.000 10106 20.000.000 10106 20.000.000 10106 20.000.000 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 42069 41974 10.000.000 41974 10.000.000 41974 10.000.000 41974 10.000.000 41974 10.000.000 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 9670 9945 10.000.000 9945 10.000.000 9945 10.000.000 9945 10.000.000 9945 10.000.000 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 7223 7248 10.000.000 7248 10.000.000 7248 10.000.000 7248 10.000.000 7248 10.000.000 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 973 976 10.000.000 976 10.000.000 976 10.000.000 976 10.000.000 976 10.000.000 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 60 61 8.000.000 61 8.000.000 61 8.000.000 61 8.000.000 61 8.000.000 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 833 833 15.000.000 833 15.000.000 833 15.000.000 833 15.000.000 833 15.000.000 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 1524 1524 5.000.000 1524 5.000.000 1524 5.000.000 1524 5.000.000 1524 5.000.000 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 1 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 10 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 1 1 3.477.729.000 1 3.477.729.000 1 3.477.729.000 1 3.477.729.000 1 3.477.729.000 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 41 41 30.000.000 41 30.000.000 41 30.000.000 41 30.000.000 41 30.000.000 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 3 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 2029 2030 BASELINE 2024 KET. INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN INDIKATOR 2026 2027 2028 LABKESDA KAB. PEMALANG 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Labkesda % 0 65 70 75 80 80 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Dokumen 1 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.02 https://jdih.pemalangkab.go.id IV - 222 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 4.2 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Dalam upaya mendukung program prioritas pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan guna peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pemalang, berikut ini daftar kegiatan dan sub kegiatan prioritas urusan kesehatan dalam lima tahun kedepan: Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota • Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya • Pembangunan Puskesmas • Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya • Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit • Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas • Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya • Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Pengembangan Rumah Sakit • Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan • Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/ Kota • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 223 No Program Prioritas Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan • Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya • Pengelolaan Surveilans Kesehatan • Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular • Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat • Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat • Operasional Pelayanan Rumah Sakit • Operasional Pelayanan Puskesmas • Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya • Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota • Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah • Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) • Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis • Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) https://jdih.pemalangkab.go.id IV - 224 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 No Program Prioritas Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) • Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi • Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak • Pengelolaan Layanan Imunisasi • Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota • Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Sedangkan upaya mendukung program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pemalang periode Tahun 2025-2030, dalam rangka meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan pulik yang baik, berikut ini daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam lima tahun kedepan. Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati No Program Unggulan Program Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Satu Ambulance, Satu Desa Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota • Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Pengelolaan Layanan Rujukan dan Rujuk Balik https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 225 4.3 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yaitu, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja tujuan adalah Usia Harapan Hidup. Dengan meningkatnya usia harapan hidup diharapkan mendukung Tujuan Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 yaitu meningkatkan daya saing pembangunan daerah dengan salah satu sasarannya yaitu meningkatnya kualitas SDM daerah, dalam upaya meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga mewujudkan Misi Keempat Pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2025- 2029 yaitu Peduli, meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Untuk sasaran yang pertama, Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran; Jumlah Kematian Ibu, Jumlah Kematian Balita, Prevalensi Stunting, Angka Populasi Bebas Penyakit Menular, Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular dan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar. Sedangkan sasaran kedua, Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja sasaran; Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Sakip Perangkat Daerah. Untuk mengetahui Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan tercapai, maka diperlukan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan kesehatan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran atau program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan adanya indikator kinerja maka dalam penyusunan perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan akan dapat tercapai. Untuk itu penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan meningkatkan kualitas perencanaan dengan menetapkan sasaran yang terukur dan dapat dibuktikan secara obyektif keberhasilannya. https://jdih.pemalangkab.go.id IV - 226 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja utama Dinas Kesehatan ini menjadi tolok ukur kinerja yang akan menjadi bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan kesehatan di Kabupaten Pemalang. Untuk itu indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 yang ditetapkan adalah sebagai berikut: Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang No Indikator Kinerja Utama Satuan Baseline 2024 Target Capaian Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Usia Harapan Hidup Tahun 74,23 75,50 74,75 75,00 75,25 75,50 75,75 IUP, RIBK 2 Jumlah Kematian Ibu Kasus 10 10 10 10 10 9 9 RIBK 3 Jumlah Kematian Balita Kasus 123 120 118 116 114 112 110 RIBK 4 Prevalensi Stunting % 19,10 19,00 18,75 18,50 18,25 18,00 17,75 IUP, RIBK 5 Angka Populasi Bebas Penyakit Menular % 0 24 32 40 48 56 64 6 Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular % 0 60 64 68 72 76 80 7 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar % 0 59,5 59,5 59,5 68,5 68,5 77,5 RIBK 8 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 89,09 89,1 89,2 89,3 89,4 89,5 89,5 9 Nilai Sakip Perangkat Daerah Nilai 63,61 65 66 67 68 69 70 4.4 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) Selain indikator kinerja utama, juga ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 227 dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada Peraturan tersebut. terdapat indikator kinerja kunci urusan kesehatan kabupaten/ kota sebanyak 14 indikator kinerja yang selanjutnya dimasukkan dalam RPJMD dan ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang No Indikator Kinerja Kunci Satuan Baseline 2024 Target Capaian Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (Per 1.000 Penduduk) Rasio 0,73 0,73 0,73 0,74 0,74 0,75 0,75 IKK 2 Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi % 100 100 100 100 100 100 100 IKK 3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil % 99,9 100 100 100 100 100 100 IKK, SPM 4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan % 96,2 100 100 100 100 100 100 IKK, SPM 5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 100 100 100 100 100 100 100 IKK, SPM 6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 100 IKK, SPM 7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 100 IKK, SPM 8 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 98,2 100 100 100 100 100 100 IKK, SPM 9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 99,8 100 100 100 100 100 100 IKK, SPM 10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 98,3 100 100 100 100 100 100 IKK, SPM 11 Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 100 IKK, SPM https://jdih.pemalangkab.go.id IV - 228 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 No Indikator Kinerja Kunci Satuan Baseline 2024 Target Capaian Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 100 IKK, SPM 13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar % 94,6 100 100 100 100 100 100 IKK, SPM 14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % 86,6 100 100 100 100 100 100 IKK, SPM https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 V - 1 Pencapaian target indikator kinerja Renstra Dinas Kesehatan ini merupakan serangkaian upaya dalam rangka mencapai indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang serta program prioritas yang termuat dalam Renstra ini. Dalam pelaksanaannya dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kapasitas yang tersedia baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat yang secara sinergis bersama untuk mencapai tujuan perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. 5.1 KAIDAH PELAKSANAAN Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1.Sekretariat, bidang dan unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2025- 2029 dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Kesehatan dengan sebaik-baiknya.
2.Diharapkan seluruh aparatur, baik yang di Sekretariat, bidang dan unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala. https://jdih.pemalangkab.go.id V - 2 Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029
4.Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
5.Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, tingkat Provinsi Jawa Tengah dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Pemalang, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5.2 KAIDAH TRANSISI Masa berlaku Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sama dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Pada masa transisi Tahun 2030 saat Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2030-2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan kesehatan, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2030 berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan periode tahap ke-2 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045. Demikian rencana strategis ini disusun sebagai dasar untuk memenuhi dokumen perencanaan pembangunan kesehatan Tahun 2025-
2029.Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini jauh dari sempurna dan masih memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagaimana dokumen perencanaan pembangunan lainnya. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinkes Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 V - 3 LAMPIRAN https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 1 Hal ini selaras dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, bahwa Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang merupakan institusi yang bertugas secara proaktif berperan dalam menurunkan kemiskinan, stunting, angka kelahiran, dan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan. Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang merupakan bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih yang dilaksanakan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 2 secara simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementrian Sosial, Renstra BKKBN dan Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-
2029.Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan dan sasaran Daerah dengan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang harus mendukung tujuan dan sasaran Daerah sehingga visi dan misi Daerah dapat tercapai. Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Forum https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 3 Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 4 Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 5
10.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 6 Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
21.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pemalang;
22.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pemalang Tahun 2023-2026;
23.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
24.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, adalah sebagai berikut :
1.Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi bupati; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 7
2.Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3.Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 8 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi meliputi :

a.Kepala Dinas
b.Sekretariat membawahi 2 sub bagian yang terdiri dari :  Sub Bagian Bina Program dan Keuangan  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c.Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :  Kelompok Jabatan Fungsional
d.Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :  Kelompok Jabatan Fungsional
e.Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana terdiri dari :  Kelompok Jabatan Fungsional
f.Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :  Kelompok Jabatan Fungsional https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 9
g.Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak terdiri dari :  Kelompok Jabatan Fungsional  UPTD Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 Sedangkan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang adalah perumusan kebijakan sesuai dengan ruang lingkupnya (teknis di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya (pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya (penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya (koordinasi dan fasilitasi di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 10 Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Pemalang terkait dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 tahun 2023 maka uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut : A. Kepala Dinas Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. 1.Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ,
2. 2.Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. 3.Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. 4.Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan pedoman pelaksanaan agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. 5.Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
6. 6.Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
7. 7.Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 11 Perlindungan Anak sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi,
8. 8.Mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
9. 9.Merumuskan laporan di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati,
10. 10.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja, dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. B. Sekretaris Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
12. 1.Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
13. 2.Mengkoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
14. 3.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
15. 4.Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
16. 5.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
17. 6.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang perikanan sesuai dengan indikator https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 12 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,
18. 7.Menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
19. 8.Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang- bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
20. 9.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
21. 10.Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
22. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. C. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
23. 1.Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
24. 2.Menyusun konsep kebijakan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
25. 3.Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
26. 4.Menyusun konsep inovasi Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
27. 5.Mengoordinasikan pelaksanaan bersama Jabatan Fungsional di Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
28. 6.Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
29. 7.Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 13
30. 8.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. D. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
31. 1.Merencanakan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
32. 2.Menyusun konsep kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
33. 3.Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
34. 4.Menyusun konsep inovasi Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
35. 5.Mengoordinasikan pelaksanaan bersama Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
36. 6.Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
37. 7.Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
38. 8.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. E. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
39. 1.Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
40. 2.Menyusun konsep kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
41. 3.Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 14 agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
42. 4.Menyusun konsep inovasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
43. 5.Mengoordinasikan pelaksanaan bersama Jabatan Fungsional di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
44. 6.Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
45. 7.Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
46. 8.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. F. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
47. 1.Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
48. 2.Menyusun konsep kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
49. 3.Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
50. 4.Menyusun konsep inovasi Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
51. 5.Mengoordinasikan pelaksanaan bersama Jabatan Fungsional di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
52. 6.Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
53. 7.Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 15
54. 8.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Sumber daya Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang meliputi sumber daya manusia/kepegawaian dan sarana prasarana sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
a.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Jumlah pegawai di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang administrasi kependudukan tersaji dalam tabel berikut Tabel 2.1 Tabel 2.1 Pegawai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang No. Uraian Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah S 2 S 1 D3 SMA Di bawah SMA S2 S1 D3 SMA Di bawah SMA L P L P L P L P L P L P
1. 1.Jabatan Pimpinan Tinggi 1 - - - - 1 - 1
2. 2.Jabatan Administrasi
3. 1.Administrator 4 - - - - 3 1 3 1
4. 2.Pengawas 2 1 - - - 1 1 1 1 2
5. 3.Pelaksana 1 13 2 3 - 1 4 9 1 1 3 9 10
6. 3.Jabatan Fungsional 2 3 1 - - 2 1 2 1 2 4
7. 4.Non ASN 20 5 17 4 11 9 1 4 14 3 3 1 2 17 Jumlah 10 37 8 20 4 6 4 16 21 3 5 17 3 3 1 45 34 Sumber: Data Kepegawaian Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, Juni 2025 (diolah) https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 16 Dukungan SDM Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang secara total per Juni 2025 adalah 33 orang PNS dan 46 orang tenaga bantu Honorer. Proporsi gender di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang masih didominasi yaitu jumlah pegawai laki – laki 45 orang (56,96%) lebih banyak dibanding pegawai perempuan 34 orang (43,04%). Dalam Kategori Pendidikan Pegawai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat dipetakan S2 (10 orang, 12,66%), diikuti dengan S1 (37 orang, 46,83%), DIII (8 orang, 10,13%), SLTA/sederajat (20 orang, 25,32%), dibawah SLTA (4 orang, 5,06%), dan paling sedikit dibawah SLTA yaitu sejumlah 4 orang (5,06%). Dari aspek kualifikasi pendidikan masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang. Nilai Aset di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 16.612.553.498 dengan rincian sebagai berikut :
a.Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang No Jenis Sarana dan Prasarana Kondisi JumlahBaik (B) Rusak (R) ALAT BESAR B 1 1 - electric generating set lainnya (dst) B 1 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 17 No Jenis Sarana dan Prasarana Kondisi JumlahBaik (B) Rusak (R) KOMPUTER B 278 2 - P.C Unit B 59 3 - Lap Top B 75 4 - Note Book B 10 5 - Hard Disk B 3 6 - Monitor B 2 7 - Printer (Peralatan Personal Komputer) B 119 8 - Scanner (Peralatan Personal Komputer) B 2 9 - Peralatan Personal Komputer lainnya B 6 10 - Modem B 2 ALAT ANGKUTAN B 122 11 - Station Wagon B 6 12 - Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) B 2 13 - Pick Up B 2 14 - Sepeda Motor B 110 15 - Mobil Unit Penerangan Darat B 2 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR B 1 16 - perkakas bengkel listrik lainnya (dst) B 1 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA B 940 17 - Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) B 1 18 - Mesin Fotocopy Lainnya B 1 19 - Lemari Besi/Metal B 8 20 - Lemari Kayu B 23 21 - Rak Besi B 4 22 - Rak Kayu B 14 23 - Filing Cabinet Besi B 21 24 - Brandkas B 2 25 - Lemari Kaca B 2 26 - Papan Visual/Papan Nama B 6 27 - White Board B 18 28 - Alat Penghancur Kertas B 2 29 - Mesin Absensi B 2 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 18 No Jenis Sarana dan Prasarana Kondisi JumlahBaik (B) Rusak (R) 30 - Alat Pemotong Kertas B 1 31 - LCD Projector/Infocus B 12 32 - Papan Nama Instansi B 2 33 - Alat Kantor Lainnya B 65 34 - Kursi Besi/Metal B 100 35 - Kursi Kayu B 26 36 - Meja Rapat B 29 37 - Meja 1/2 Biro B 63 38 - Kursi Rapat B 83 39 - Kursi Tamu B 4 40 - Kursi Putar B 6 41 - Kursi Biasa B 5 42 - Bangku Tunggu B 6 43 - Kursi Lipat B 95 44 - Meja Komputer B 1 45 - Sofa B 2 46 - Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner B 5 47 - Alat Pembersih lainnya B 6 48 - Lemari Es B 3 49 - A.C. Window B 10 50 - A.C. Split B 28 51 - Kipas Angin B 35 52 - Exhause Fan B 23 53 - Kompor Gas (Alat Dapur) B 2 54 - Tabung Gas B 2 55 - Televisi B 5 56 - Wireless B 3 57 - Camera Video B 2 58 - Dispenser B 8 59 - Mimbar/Podium B 1 60 - Alat Rumah Tangga Lain-lain B 44 61 - Alat Pemadam Kebakaran lainnya B 5 62 - Meja Kerja Pejabat Eselon II B 1 63 - Meja Kerja Pejabat Eselon III B 4 64 - Meja Kerja Pejabat Eselon IV B 12 65 - Meja Kerja Pegawai Non Struktural B 58 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 19 No Jenis Sarana dan Prasarana Kondisi JumlahBaik (B) Rusak (R) 66 - Kursi Kerja Pejabat Eselon II B 2 67 - Kursi Kerja Pejabat Eselon III B 2 68 - Kursi Kerja Pejabat Eselon IV B 7 69 - Kursi Kerja Pegawai Non Struktural B 25 70 - Kursi Kerja Pejabat lainnya B 40 71 - Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III B 1 72 - Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis B 2 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR B 234 73 - peralatan studio audio lainnya (dst) B 1 74 - Camera Electronic B 7 75 - Video Monitor B 3 76 - Slide Projector B 1 77 - Camera Film B 1 78 - Layar Film/Projector B 97 79 - peralatan studio gambar lainnya (dst) B 1 80 - Telephone Mobile B 120 81 - Facsimile B 1 82 - Publik Address (Lapangan) B 2 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN B 40 83 - Alat Kesehatan Umum lainnya B 40 JUMLAH 1.616 Sumber : Buku Rekapitulasi Inventaris Tahun 2024 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung dinas. Kebutuhan ruangan kantor secara umum tersedia karena masing – masing bidang/seksi/subbagian sudah menempati kantor/ruang masing – masing. Kantor dinas dilengkapi dengan fasilitas 1 (satu) aula, mushola, gudang, ruang tamu, ruang ramah anak, toilet ramah gender di masing – masing bidang, namun belum memiliki ruang laktasi maupun toilet untuk disabilitas. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio Personal Computer dan/atau laptop dibanding jumlah pegawai yang ada https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 20 di kantor induk mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Gambaran kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 21 Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2024 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Base Line Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 A. TUJUAN PD 1 Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai NA 82 83 84 85 88,86 83,47 85,96 86,27 108,37 100,57 102,33 101,49 2 Persentase PMKS yang ditangani % 10,21 12,76 15,32 17,87 20,42 62,69 44,58 74,22 66,6 491,30 290,99 415,33 326,15 3 IDG (Indek Pemberdayaan Nilai 80,95 85,93 86,03 86,13 86,23 81,27 81,57 - - 94,58 94,82 0,00 0,00 Gender) 4 TFR Angka 2,51 2,5 2,49 2,48 2,47 2,51 2,48 2,23 2,23 99,60 100,40 110,08 109,72 5 IPG NA 82 83 84 85 86,49 86,72 87,14 87,37 105,48 104,48 103,74 102,79 6 LPP (laju Pertumbuhan Penduduk) 10,21 12,76 15,32 17,87 20,42 62,69 44,58 74,22 66,6 491,30 290,99 415,33 326,15 B. SASARAN PD 1 Persentase penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 22 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Base Line Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2 Persentase Penduduk pada Tingkat Kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan sosial, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial % NA 41,06 49,27 57,48 65,7 65,96 64,29 37,44 30,93 160,64 130,49 65,14 47,08 3 Indeks PUG Nilai NA 0,79 0,8 0,81 0,82 0,8 0,81 101,27 0,00 100,00 0,00 4 Indeks KLA Nilai NA Nindya Nindya Nindya Nindya Madya Madya Nindya Nindya Madya Madya Nindya Nindya 5 ASFR (15-19 tahun) Angka NA 35 35 34 34 35 21,2 21,8 21,2 100,00 139,43 135,88 137,65 6 IKG (indek ketimpangan gender) 0,370 0,441 0,425 0,378 0,380 7 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) 55,37 58,34 62,08 62,77 8 IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) - - - - 64,3 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 23 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Base Line Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 9 Indeks Pencapaian SPM Sosial 100,00 100,00 100,00 100,00 10 Persentase KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 100,00 100,00 100,00 100,00 C. PROGRAM 1 Nilai SAKIP Nilai NA 60 60,3 60,5 61 58,65 60,4 63,15 65,36 97,75 100,17 104,38 107,15 2 Nilai IRB Nilai NA 60 60,3 61 61,3 53,17 45,73 - - 88,62 75,84 0,00 0,00 3 Persentase PSKS yang diberdayakan % NA 20,24 24,09 28,1 32,11 20,24 9,38 68,23 32,11 100,00 38,94 242,81 100,00 4 Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani % NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar % V 17 17 34 51 68 100,00 100,00 100,00 100,00 588,24 294,12 196,08 147,06 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 24 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Base Line Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang di rehabilitasi 6 Persentase pemberinan jaminan perlindungan sosial pada penduduk yang terdaftar di Tingkat kesejahteraan 1 dan 2 % NA 28,46 28,47 28,48 28,49 28,46 28,07 27,53 28,49 100,00 98,60 96,66 100,00 7 Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani % V 85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8 Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik. % NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 25 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Base Line Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 9 Persentase PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun % NA 35 35 35 34 35 4,5 25,85 100,00 12,86 73,86 0,00 10 Angka Prevalensi Modern CPRm % NA 22,48 22,5 23 23,3 22,5 69,48 70,11 71,05 100,09 308,80 304,83 304,94 11 Cakupan PUS yang ber KB yang di berdayakan % NA 85,21 85,48 85,75 85,94 85,21 85,48 85,75 85,94 100,00 100,00 100,00 100,00 12 Persentase ARG pada belanja langsung APBD % V NA 5 5,2 5,4 5,4 5 2,52 2,7 5,24 100,00 48,46 50,00 97,04 13 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten % V NA 0,13 0,12 0,11 0,1 0,13 0,011 0,011 0,002 100,00 190,83 190,00 198,00 14 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) % V NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 26 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Base Line Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 15 ASFR (15-49) tahun % V NA 35 35 34 34 35 21,2 21,8 21,2 100,00 139,43 135,88 137,65 16 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) % V NA 22,48 22,5 23 23,3 22,48 69,57 70,11 70,75 100,00 309,20 304,83 303,65 17 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % V NA 10,12 10,1 10,09 10,08 10,1 10,66 10,27 9,78 100,20 94,46 98,22 102,98 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 27 Berdasarkan tabel 2.3 dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam mencapai target kinerja dapat terlaksana, khususnya di tahun 2024 dari 26 kinerja terdapat 23 kinerja telah mencapai target dan 3 kinerja tidak mencapai target, dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang mencapai target di tahun 2024 karena Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang semakin ditingkatkan dan Inovasi dalam meningkatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Partisipasi, dukungan masyarakat terhadap program-program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang meliputi :
a.Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)
b.Persentase PMKS yang ditangani
c.IDG (Indek Pemberdayaan Gender)
d.Persentase penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
e.Persentase Penduduk pada Tingkat Kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan sosial, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial
f.Indeks PUG
g.Indeks KLA
h.ASFR (15-19 tahun)
i.Nilai SAKIP
j.Nilai IRB
k.Persentase PSKS yang diberdayakan
l.Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani
m.Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang di rehabilitasi
n.Persentase pemberinan jaminan perlindungan sosial pada penduduk yang terdaftar di Tingkat kesejahteraan 1 dan 2
o.Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani
p.Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik.
q.Persentase PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun
r.Angka Prevalensi Modern CPRm
s.Cakupan PUS yang ber KB yang di berdayakan
t.Persentase ARG pada belanja langsung APBD
u.Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 28
v.Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
w.Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)
x.Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
1. 2.Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang tidak mencapai target di tahun 2024, meliputi :
a.IDG (Indek Pemberdayaan Gender) tidak mencapai target disebabkan Rendahnya Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif dan Eksekutif, Kesenjangan Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja Formal, Angka partisipasi perempuan di pendidikan tinggi tertinggal di beberapa wilayah, terutama di daerah tertinggal dan pedesaan, Kekerasan terhadap Perempuan dan Diskriminasi dan Kelemahan Koordinasi dan Komitmen Lintas Sektor.
b.Persentase Penduduk pada Tingkat Kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan sosial, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial tidak mencapai target disebabkan oleh Basis Data Tidak Akurat atau Tidak Terkini, Penduduk Rentan Tidak Terjangkau oleh Program, Minimnya Anggaran dan Sumber Daya dan Lemahnya Koordinasi Antarsektor dan Antara Pemerintah Pusat-Daerah
c.Nilai IRB tidak mencapai target disebabkan Roadmap reformasi birokrasi tidak diimplementasikan secara nyata, Sasaran dan indikator kinerja belum SMART, SOP belum diterapkan secara konsisten, Belum optimalnya pelaksanaan merit system (rekrutmen, mutasi, promosi berbasis kinerja), Inovasi layanan masih minim dan Pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, dan integritas belum dijalankan maksimal
d.Persentase PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun tidak mencapai target disebabkan Masih Tingginya Perkawinan Usia Anak, Anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah cenderung lebih cepat menikah dan masuk usia subur lebih awal, Remaja dan orang tua kurang mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan risiko menikah muda, PUS dengan istri usia <20 tahun sering tidak mendapatkan konseling KB atau akses kontrasepsi karena dianggap belum cukup umur atau tabu, dan Lemahnya kolaborasi antara sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan kependudukan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 29 Tabel 2.4 Pencapaian Anggaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2024 NO. URAIAN PAGU INDIKATIF PD PADA TAHUN (Rp.) REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN Tahun KE- RATA-RATA PERTUMBUHAN 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2021 2022 2023 2024 ANGGARA N REALISASI 36.715.002.000 34.858.060.000 34.938.000.000 35.023.000.000 29.095.587.705 32.535.112.969 31.100.819.840 37.972.973.37 6 79,25 93,34 89,02 108,42 -1,21% 0,17% 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.647.567.400 4.706.000.000 4.706.000.000 4.706.000.000 4.944.996.499 4.451.073.870 4.881.959.826 0,00 105,08 94,58 103,74 -5,00% 0,00% 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 715.646.300 720.000.000 725.000.000 730.000.000 430.777.800,00 616.326.500 382.586.600 641.772.648 60,19 85,60 52,77 87,91 0,49% 0,51% 3 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 5.000.000 6.000.000 15.000.000 20.000.000 300.000,00 3.638.900 300.000 0 6,00 60,65 2,00 0,00 25,42% 21,25% 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 961.526.500 1.152.560.000 1.155.000.000 1.155.000.000 649.896.654,00 906.634.302 1.005.680.987 9.208.878.766 67,59 78,66 87,07 797,31 4,20% 0,16% 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 13.295.199.900 13.300.000.000 13.305.000.000 13.310.000.000 10.453.727.900, 00 8.401.975.900 5.573.105.080 4.030.315.500 78,63 63,17 41,89 30,28 0,03% 0,03% 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 209.691.900 210.000.000 215.000.000 220.000.000 193.840.800,00 128.933.700 62.369.600 38.895.000 92,44 61,40 29,01 17,68 1,19% 1,71% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 30 NO. URAIAN PAGU INDIKATIF PD PADA TAHUN (Rp.) REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN Tahun KE- RATA-RATA PERTUMBUHAN 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2021 2022 2023 2024 ANGGARA N REALISASI 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 67.845.900 100.000.000 105.000.000 110.000.000 32.272.800,00 40.974.500 34.903.600 33.915.000 47,57 40,97 33,24 30,83 10,37% 3,41% 8 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 737.492.000 650.000.000 650.000.000 675.000.000 543.710.000,00 264.486.000 229.511.000 839.977.883 73,72 40,69 35,31 124,44 -2,44% 1,11% 9 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.014.881.100 815.000.000 820.000.000 825.000.000 877.513.739,00 183.787.861 124.763.405 335.164.495 86,46 22,55 15,22 40,63 -5,83% 0,30% 10 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 145.000.000 141.500.000 150.000.000 150.000.000 80.607.000,00 168.544.000 144.684.742 436.557.108 55,59 119,11 96,46 291,04 0,80% 2,98% 11 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 55.000.000 75.000.000 80.000.000 85.000.000 30.713.000,00 49.982.100 19.000.000 14.450.000 55,84 66,64 23,75 17,00 9,70% 4,42% 12 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 148.825.000 160.000.000 170.000.000 175.000.000 74.691.200,00 155.919.000 115.359.000 383.536.480 50,19 97,45 67,86 219,16 3,93% 2,88% 13 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 151.175.000 170.000.000 175.000.000 180.000.000 78.592.000 106.897.000 66.655.500 146.578.092 51,99 62,88 38,09 81,43 4,18% 2,08% 14 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 948.048.300 2.330.000.000 2.335.000.000 2.340.000.000 693.248.000,00 657.117.000 10.658.074.394 9.633.381.540 73,12 28,20 456,45 411,68 14,93% 0,16% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 31 NO. URAIAN PAGU INDIKATIF PD PADA TAHUN (Rp.) REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN Tahun KE- RATA-RATA PERTUMBUHAN 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2021 2022 2023 2024 ANGGARA N REALISASI 15 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 9.481.750.400 8.000.000.000 8.005.000.000 8.010.000.000 8.012.278.642,0 0 13.071.969.928 5.222.769.000 3.163.632.000 84,50 163,40 65,24 39,50 -4,60% 0,05% 16 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.100.182.300 1.050.000.000 1.055.000.000 1.060.000.000 768.500.300,00 1.043.622.900 1.627.029.500 1.574.434.700 69,85 99,39 154,22 148,53 -0,96% 0,35% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 32 2.1. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Permasalahan adalah gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan merupakan dasar untuk merumuskan strategi, arah kebijakan dan kinerja perangkat daerah. Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada tahun sebelumnya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan yang ada merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan langsung dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang dilakukan dengan menyusun pohon masalah dengan hasil sebagai berikut : Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan Masih adanya kesenjangan gender di bidang kehidupan Belum optimalnya implementasi kebijakan PUG Belum optimalnya implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di OPD Masih terdapat ketimpangan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik dan ekonomi yang menjadi indikator pembangunan gender Belum optimalnya kualitas dan kuantitas data dan informasi pilah gender diberbagai level https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 33 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Masih rendahnya proporsi belanja anggaran responsif gender dibanding total pagu yang ada baik di perangkat daerah maupun APBD secara keseluruhan 2 Belum optimalnya implementasi pemenuhan hak anak didaerah Komitmen pengambil kebijakan didaerah masih kurang Belum semua stakeholder (OPD) paham terkait regulasi Kabupaten/Kota Layak Anak Implementasi Pengarusutamaan hak anak belum menjadi isu prioritas dan strategis bagi Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan di berbagai level mulai dari desa, kecamatan hingga tingkat Kabupaten/Kota Belum adanya sistem pelibatan anak dalam forum pengambilan keputusan secara berjenjang dan integratif 4 Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Semakin banyaknya jenis kasus kekerasan dan perundungan perempuan dan anak Sebagian besar Layanan penanganan kekerasan perempuan dan anak didaerah masih terpusat pada level Kabupaten/Kota Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak lintas sektor Belum optimalnya implementasi sistem perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat didaerah Belum optimalnya perlindungan bagi anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan resiko Belum optimalnya sinergitas Lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Belum memadai sarana dan prasarana UPTD PPA serta masih terbatasnya kapasitas SDM penyedia layanan yang ada https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 34 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 5 Belum optimalnya pembangunan kependudukan di daerah Belum semua Kabupaten/Kota yang menyusun dan mengintegrasikan kedalam dokumen perencanaan Belum optimalnya advokasi pemanfaatan GDPK 5 pilar di Kabupaten/Kota Masih rendahnya komitmen pengambil kebijakan di Kabupaten/ Kota untuk menyusun GDPK 5 pilar Belum semua satuan pendidikan jenjang SMA/SMK membentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) 6 Masih rendahnya Kepesertaan KB Pasangan Usia Subur Masih rendahnya kepesertaan KB MKJP. Kurangnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat karena keterbatasan jumlah tenaga penyuluh KB dilapangan, Masih terbatasnya layanan KB gratis bagi masyarakat kurang mampu terutama didaerah pedesaan atau terpencil Kurangnya motivasi dan ketrampilan Kader PPKBD, Sub PPKBD dalam memberikan KIE KB 7 Belum optimalnya peran kelembagaan kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) dalam mendukung peningkatan Ketahanan Keluarga. Masih kurangnya peran aktif kader kelompok Tribina (BKB, BKL dan BKR) dalam membina anggota kelompoknya Advokasi dan pendampingan bagi kader kelompok Tribina (BKB, BKL dan BKR) belum optimal 8 Belum optimalnya peran kader dan kelompok UPPKA dalam mendorong peningkatan pendapatan keluarga keluarga Masih rendahnya kapasitas kader dan anggota kelompok UPPKA dalam menciptakan wirausaha mandiri Masih rendahnya pelatihan ketrampilan ekonomi kader dan anggota UPPKA, terbatasnya akses sumber permodalan, kualitas produksi pemasaran dan kemasan produk hasil anggota UPPKA masih belum optimal 9 Belum optimalnya tata kelola organisasi perangkat daerah Belum optimalnya kualitas pelayanan perangkat daerah Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana, informasi layanan publik dan keuangan perangkat daerah 10 Penanganan Sosial PPKS Belum Optimal Rehabilitasi Sosial PPKS Belum Memenuhi Standar Kualitas SPM
1. 1.Ketersediaan Sarpras Rumah Singgah Belum Memadai
2. 2.Kompetensi SDM Rumah Singgah Belum Memadai https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 35 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Pemenuhan Kebutuhan Dasar PM Panti Belum Memadai Belum Terpenuhinya Jaminan Sosial Bagi PPKS Yang Layak dan Tepat Sasaran
3. 1.Data Sasaran Penanganan PPKS Tersedia Belum Valid
4. 2.Pendampingan Sosial Belum Optimal Belum Terpenuhinya Perlindungan Sosial Korban Bencana pada Saat dan pascaTanggap Darurat
5. 1.Belum Tercukupinya Pemenuhan Logistik Bencana
6. 2.Belum Optimalnya Pendampingan Psikososial
7. 3.Kurangnya Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Kurangnya Kemandirian Sosial PPKS Yang Berkualitas
8. 1.Ketersediaaan Data Sasaran Program PPKS Tersedia Belum Valid
9. 2.Konsistensi Pendampingan PPKS Belum Optimal PPKS Belum Mampu Mengelola Bantuan Dengan Baik Kurangnya Peran Serta PSKS Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
10. 1.Sarpras Operasional Belum Memadai
11. 2.Bimbingan Teknis Pekerjaan Sosial Bagi PSKS Belum Optimal
12. 3.Kurangnya Kemitraan dengan Dunia Usaha
13. 4.Kurangnya peran serta pihak luar dalam Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan serta Kesetiakawan Sosial https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 36 2.1.1. Isu Strategis Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis dapat dirumuskan melalui simpulan dari permasalahan perangkat daerah yang merupakan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, isu strategis lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang menjadi tantangan perangkat daerah kedepan yang bersumber dari sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, hasil penjaringan masukan stakeholder oleh perangkat daerah serta potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan serta mempertimbangkan isu KLHS, isu strategis global, nasional, dan regional sebagai berikut :
14. 1.Masih tingginya ketimpangan gender
15. 2.Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
16. 3.Masih tingginya angka kelahiran
17. 4.Belum Optimalnya Kualitas Ketahanan Keluarga
18. 5.Belum optimalnya PPKS yang ditangani https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 37 Tabel 2.6 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) PUSPAGA Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan Masih tingginya kemiskinan pada kelompok rentan yaitu perempuan, anak, kaum marginal dan difabel Kaum Perempuan merupakan kaum rentan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim Kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan Pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender Pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender Masih tingginya ketimpangan gender UPTD Belum optimalnya implementasi pemenuhan hak anak didaerah Belum meratanya akses pendidikan dan kesehatan yang berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia Perlindungan dari kekerasan terhadap anak, serta akses yang sama terhadap keadilan. Pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender Pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender Masih tingginya kasus kekerasan terhadap https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 38 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL perempuan dan anak Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Masih adanya ketimpangan gender dan hak-hak anak Kesetaraan gender dan memberday akan semua perempuan dan anak Kekerasan terhadap perempuan serta menghindari perkawinan usia anak Pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender GDPK Masih rendahnya Kepesertaan KB Pasangan Usia Subur Belum optimalnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif TFR pada beberapa negara maju di Dunia TFR di Indonesia TFR di beberapa kabupaten/ kota di Jawa Tengah Masih tingginya angka kelahiran https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 39 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL SEKOLAH LANSIA Belum optimalnya peran kelembagaan kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) dalam mendukung peningkatan Ketahanan Keluarga. Belum optimalnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif Pembangunan dan Kualitas Ketahanan Keluarga Peran dan fungsi dari Kelompok Tribina yang telah terbentuk. Peran dan fungsi dari Kelompok Tribina yang telah terbentuk. Belum Optimalnya Kualitas Ketahanan Keluarga Rumah Singgah Belum Optimalnya Penanganan Sosial PPKS Masih tingginya kemiskinan pada kelompok rentan yaitu perempuan, anak, kaum marginal dan difabel Kaum Perempuan merupakan kaum rentan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim Penanganan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan dan Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan dan Peningkatan Pendapatan Keluarga Belum optimalnya PPKS yang ditangani https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 40 Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2025-2029. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapain visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya, Visi ini memiliki pembentuk kata :

1.Bersih Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2.Cakap dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3.Handal dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4.MULYA Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 41 mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029. Misi dalam perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi, antara lain: mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi, mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ke dalam satu kesatuan yang utuh, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mencapai visi, berikut ini misi RPJMD 2025-2029 berdasarkan misi Kepala Daerah Kabupaten Pemalang yang terpilih yaitu RHAPSODI (Resik, Hijau,Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas), dengan penjelasan sebagai berikut:
1.Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih
2.Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yg berkelanjutan
3.Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah
4.Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat
5.Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera
6.Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi
7.Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar
8.Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan Sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mendukung pencapaian Visi Ke-2 “Cakap” dan Visi Ke-4 “Mulya” sedangkan untuk misi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mendukung Misi ke-4 “Peduli” dan Misi ke-5 “Silaturahmi” Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang adalah:
1.Tujuan ke-3 “Meningkatnya daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan”
2.Tujuan ke-4 “Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat” https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 42 Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan sasaran jangka menengah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. 3.2. Sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome program, yang dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta memenuhi kriteria specific, measurable, achievable relevant, time bond dan continously improve (SMART-C). Sasaran Renstra menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah. Untuk mencapai tujuan Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempunyai 4 (empat) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :
1.“Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS ” yang diukur dengan indikator Persentase PPKS yang ditangani, merupakan ukuran pencapaian SPM Sosial dan KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya yang merupakan hasil dari bentuk Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang kepada masyarakat penerima manfaat.
2.“Meningkatnya kualtas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak” yang diukur dengan indikator sebagai berikut : - IKG (indek ketimpangan gender) dan Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dimana IKG (indek ketimpangan gender) merupakan ukuran yang mengukur tingkat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 43 - Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah penilaian yang mengacu pada sistem pembangunan berbasis hak anak, yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. KLA dinilai berdasarkan 31 indikator yang mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan terkait anak. Bahwa setiap anak di suatu wilayah mendapatkan hak-haknya terpenuhi, terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
3.“Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk” yang diukur dengan indikator sebagai berikut : - TFR (Angka Kelahiran Total), Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) dan IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan), dimana TFR merupakan indikator demografi yang mengukur rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya (biasanya usia 15-49 tahun) jika ia hidup hingga akhir masa subur dan mengikuti pola kelahiran saat ini. TFR yang tinggi dapat mengindikasikan pertumbuhan penduduk yang pesat, sedangkan TFR yang rendah dapat menunjukkan pertumbuhan penduduk yang lambat atau bahkan penurunan. - IBangga merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas keluarga di Indonesia. Indeks ini mengukur tiga dimensi utama yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, yang masing-masing diwakili oleh beberapa indikator dan variabel. - IPBK adalah indeks komposit yang mengukur sejauh mana pembangunan suatu wilayah telah memperhatikan aspek kependudukan. IPBK menjadi indikator untuk melihat integrasi isu kependudukan, seperti pertumbuhan, persebaran, kualitas, dan mobilitas penduduk, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan kata lain, IPBK mencerminkan bagaimana penduduk menjadi fokus utama, baik sebagai subjek maupun objek, dalam proses pembangunan. IPBK mengukur lima dimensi pembangunan berwawasan kependudukan, yaitu:

a.Partisipasi: Seberapa besar penduduk terlibat dalam proses pembangunan.
b.Keberlanjutan: Sejauh mana pembangunan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya kependudukan.
c.Pemihakan: Seberapa besar pembangunan berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 44
d.Integrasi: Sejauh mana isu kependudukan terintegrasi dalam berbagai sektor pembangunan.
e.Kesetaraan: Sejauh mana pembangunan memberikan kesempatan yang sama bagi semua penduduk. IPBK juga berkaitan erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan IPBK, yang berarti pembangunan yang lebih berwawasan kependudukan, diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan IPM, yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan.
1. 4.“Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan” yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian merupakan langkah penting untuk mewujudkan meritokrasi. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, maka sistem merit dapat diterapkan secara lebih efektif. Keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat digambarkan sebagai berikut : RPJMD Visi : Cakap Mulya Misi : Peduli Silaturhmi Organisatoris Tujuan : - Meningkatnya Daya Saing Pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan - Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Meningkatnya daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan Sasaran : - Meningkatnya kualitas SDM yg berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan - Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat 3 RENSTRA Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana NSPK Bidang Sosial, KB, PPPA Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS Sasaran 2 : Meningkatnya kualtas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 45 Gambar 3.1 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 46 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN Target Tahun KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana % PPKS yang ditangani % 68 70 72 73 75 75 Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS Indeks pencapaian SPM Sosial Indeks 100 100 100 100 100 100 % KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya % 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86,00 86,05 86,10 86,15 86,20 86,25 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 47 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN Target Tahun KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Maningkatnya kualitas SDM yg berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana IPG Indeks 87,45 87,5 87,55 87,6 87,65 87,7 Meningkatnya kualtas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak IKG (indek ketimpangan gender) Indeks 0,380 0,390 0,380 0,370 0,360 0,350 Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Nilai Nindya Nindya
(780)Utama
(820)Utama
(850)Utama
(880)Utama
(900)Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana LPP (laju Pertumbuhan Penduduk) % 1,23 1,22 1,21 1,2 1,19 1,18 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 48 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN Target Tahun KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk TFR (Angka Kelahiran Total) Jiwa 2,12 2,11 2,10 2,10 2,10 2,10 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Indeks 62 64 66 68 70 72 IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) Angka 65,1 65,9 66,7 67,5 68,3 69,1 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 49 3.3 Strategi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan dalam memanajemen setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai sebuah kesatuan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang memiliki. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dijabarkan dalam arah kebijakan dalam pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yang dikembangkan dengan prinsip untuk dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang, memenuhi kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment pengguna layanan dan pemangku kepentingan, bernilai tambah dan berkelanjutan, dengan tahapan penentuannya yang meliputi :

1.Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2.Mengkaji gambaran umum kondisi dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan dan isu-isu strategis;
3.Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi;
4.Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors);
5.Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6.Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran. Strategi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, meliputi:
1.Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :

a.Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 50
b.Meningkatkan penanganan PPKS melalui peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik PSKS, LKS, LK3, pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BST) peningkatan kualitas data kemiskinan (DTSEN), penanganan PPKS wajib sebagaimana SPM Permensos 6 tahun 2019, pemberian jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi Sosial, dan perbaikan taman makam pahlawan.
1. 2.Sasaran 2 : Meningkatnya kualtas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
a.Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan anggaran yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial hukum dan politik, perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO dengan memperkuat ketahanan keluarga dan pemberian pelayanan terhadap korban kekerasan, peningkatan pemahaman masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan;
b.Peningkatan pemenuhan hak anak melalui peningkatan kebutuhan anak bidang pendidikan, kesehatan, alternatif bermain, penguatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak, perlindungan anak dari korban kekerasan dan perlindungan pada anak berkebutuhan khusus;
c.Mendorong Kecamatan Berdaya di Kabupaten Pemalang;
d.Menguatkan implementasi PUG di berbagai aspek melalui pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pemenuhan hak perempuan, serta optimalisasi penyediaan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan;
e.Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO;
f.Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan perlindungan khusus anak melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi anak korban kekerasan termasuk TPPO;
g.Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor;
h.Meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan, ketahanan keluarga serta mendorong peran serta lembaga dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1. 3.Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
a.Pengendalian penduduk dan peningkatan pelayanan keluarga berencana melalui penyusunan grand desain kependudukan, implementasi kebijakan dengan advokasi, penetapan generasi remaja yang sehat, peningkatan usia perkawinan, peningkatan KIE. pemberian alat https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 51 kontrasepsi pada PUS yang telah memiliki anak lebih dari 2 dan PUS yang memiliki resiko tinggi, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dan peningkatan kelembagaan BKB, BKR dan BKL
1. 4.Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintahan. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
a.Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi memperbaiki pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi- rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat. Selanjutnya pentahapan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut : Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 TAHAP I (2026) TAHAP II (2027) TAHAP III (2028) TAHAP IV (2029) TAHAP V (2030)

(1)(2) (3) (4) (5) Peningkatan Kesadaran pentingnya pencegahan perkawinan anak/perkawinan minimal 19 tahun serta edukasi kepada Calon Pengantin (Catin) Mendorong Komitmen Kabupaten dalam Implementasi Kecamatan Berdaya, Kampung KB Mandiri dan berkelanjutan serta bersinergi dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Peningkatan kualitas penyaluran Bantuan Jaminan Sosial yang tepat sasaran dalam upaya pemenuhan Basic Need Access bagi PPKS Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Perlindungan Perempuan dan Anak Terwujudnya Kualitas Penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan/sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berguna untuk menjamin ketercapaian, kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, yang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 52 memberikan arahan dan panduan hasil rumusan strategi yang dipilih agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun mendukung pencapaian sasaran daerah dengan memperhitungkan dan antisipasi terhadap semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul. Melalui strategi dan arah kebijakan maka akan terumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan tujuan daerah dan sasaran perencanaan pembangunan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja dalam melaksanakan setiap program- program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Dalam menentukan arah kebijakan Renstra, perlu mendasari pada NSPK dan arah kebijakan RPJMD. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 40 Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET.
(1)(2) (3) (4) (5) 1 1. Penyusunan dan Pelaksanaan Program Kerja

2.Advokasi dan penggerakan program KB kepada masyarakat
3.Standar pelayanan KB yang berkualitas
4.Pembinaan terhadap peserta KB
5.Pedoman dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program KB
6.Penyuluhan dan Penggerakan
7.Pemanfaatan data dan informasi kependudukan Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber KB dan kualitas keluarga sejahtera
1.Menyusun Kebijakan Kependudukan GDPK (5 Tahun)
2.Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisian dan efektif, menurunkan angka unmed need (ingin adan ditunda dan tidak ingin anak lagi)
3.Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan
4.Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga
5.Meningkatkan kualitas kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS) dan meningkatkan pertisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 41 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET.

(1)(2) (3) (4) (5) 2 1. Pedoman pelaksanaan perlindungan anak

2.Pemberdayaan Perempuan
3.Pengarusutamaan Gender
4.Peningkatan Kualitas Keluarga
5.Penguatan Kelembagaan Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak difokuskan pada perlindungan perempuan dan anak serta pengaurusutamaan gender
1.Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak
2.Melakukan sosialisasi, pelatihan terkait industri rumahan dan pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi terhadap perempuan
3.Melakukan pelatihan terkait PPRG (Perencanaan Penggaran Responsif Gender)
4.Peningkatan dan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor-sektor strategis
5.Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap perempuan melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan
6.Peningkatan upaya perlindungan anak dan perlindungan khusus anak dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap anak melalui Rumah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 42 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET.

(1)(2) (3) (4) (5) Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan

7.Penguatan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor 3 1. Penyusunan SOP Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan korban penyalahgunaan narkoba
2.Penyusunan SOP pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya
3.Pemberdayaan Masyarakat
4.Penyusunan SOP Pelayanan sosial, baik di dalam maupun di luar panti, untuk lanjut usia, anak-anak, dan penyandang disabilitas Peningkatan penanganan PPKS melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
1.Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dalam upaya peningkatan sustainable livelihood bagi PPKS
2.Meningkatkan kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan melalui Peningkatan Koordinasi antar stakeholder
3.Pemberdayaan PPKS melalui bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan stimulant
4.Peningkatan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi sosial bagi PPKS dalam Panti (Pemerintah dan Swasta) secara holistik, https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 43 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET.

(1)(2) (3) (4) (5) sistematis dan terstandar

5.Meningkatkan kualitas penyaluran Bantuan Jaminan Sosial yang tepat sasaran dalam upaya pemenuhan Basic Need Access bagi PPKS
6.Peningkatan penanganan korban bencana melalui penyediaan logistik bencana yang memadai, pendampingan psikososial dan penanganan khusus kelompok rentan
7.Peningkatan peran serta masyarakat /PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
8.Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial (DTSEN)
9.Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel
10.Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas Dari uraian di atas dapat disimpulkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 44 Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS

a.Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
b.Meningkatkan penanganan PPKS melalui peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik PSKS, LKS, LK3, pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BST) peningkatan kualitas data kemiskinan (DTSEN), penanganan PPKS wajib sebagaimana SPM Permensos 6 tahun 2019, pemberian jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan dan rahabilitasi Sosial, dan perbaikan taman makam pahlawan.
a.Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dalam upaya peningkatan sustainable livelihood bagi PPKS
b.Meningkatkan kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan melalui Peningkatan Koordinasi antar stakeholder
c.Pemberdayaan PPKS melalui bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan stimulant
d.Peningkatan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi sosial bagi PPKS dalam Panti (Pemerintah dan Swasta) secara holistik, sistematis dan terstandar
e.Meningkatkan kualitas penyaluran Bantuan Jaminan Sosial yang tepat sasaran dalam upaya pemenuhan Basic Need Access bagi PPKS
f.Peningkatan penanganan korban bencana melalui penyediaan logistik bencana yang memadai, pendampingan psikososial dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 45 Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan penanganan khusus kelompok rentan
g.Peningkatan peran serta masyarakat /PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
h.Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial (DTSEN)
i.Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel
j.Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas Meningkatnya kualtas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
a.Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan anggaran yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial hukum dan politik, perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO dengan memperkuat ketahanan keluarga dan pemberian pelayanan terhadap korban kekerasan, peningkatan pemahaman masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan;
b.Peningkatan pemenuhan hak anak melalui peningkatan kebutuhan anak bidang pendidikan, kesehatan,
a.Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak
b.Melakukan sosialisasi, pelatihan terkait industri rumahan dan pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi terhadap perempuan
c.Melakukan pelatihan terkait PPRG (Perencanaan Penggaran Responsif Gender)
d.Peningkatan dan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor-sektor strategis
e.Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 46 Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan alternatif bermain, penguatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak, perlindungan anak dari korban kekerasan dan perlindungan pada anak berkebutuhan khusus;
c.Mendorong Kecamatan Berdaya di Kabupaten Pemalang;
d.Menguatkan implementasi PUG di berbagai aspek melalui pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pemenuhan hak perempuan, serta optimalisasi penyediaan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan;
e.Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO;
f.Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan perlindungan khusus anak melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan perempuan melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan
f.Peningkatan upaya perlindungan anak dan perlindungan khusus anak dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap anak melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan
g.Penguatan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 47 Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi anak korban kekerasan termasuk TPPO;
g.Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor;
h.Meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan, ketahanan keluarga serta mendorong peran serta lembaga dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk
a.Pengendalian penduduk dan peningkatan pelayanan keluarga berencana melalui penyusunan grand desain kependudukan, implementasi kebijakan dengan advokasi, penetapan generasi remaja yang sehat, peningkatan usia perkawinan, peningkatan KIE. pemberian alat kontrasepsi pada PUS yang telah memiliki anak lebih dari 2 dan PUS yang memiliki resiko tinggi, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dan peningkatan kelembagaan BKB, BKR dan BKL
a.Menyusun Kebijakan Kependudukan GDPK (5 Tahun)
b.Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisian dan efektif, menurunkan angka unmed need (ingin adan ditunda dan tidak ingin anak lagi)
c.Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan
d.Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga
e.Meningkatkan kualitas kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS) dan meningkatkan pertisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga Meningkatnya kualitas layanan Urusan Pemerintahan
a.Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi memperbaiki
a.Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 48 Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi- rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat. dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel
b.Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 49 Agar sasaran Renstra dapat dicapai, dirumuskanlah hasil kinerja berupa outcome yang merupakan kinerja dari program yang selanjutnya dijabarkan dalam kinerja kegiatan dan sub kegiatan. Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar 4.1 Kerangka Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Rencana program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut: A. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1. 1.Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota TUPOKSI PD SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 50 1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1.4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.5 Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan 1.6 Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial 1.7 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1.8 Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota 1.9 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.10 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi 1.11 Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial 1.12 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
2. 2.Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota 2.1 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
3. 3.Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial 3.1 Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
4. 4.Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah 4.1 Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
5. 5.Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota 5.1 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi 5.2 Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan 5.3 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 51 Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
6. 6.Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial 6.1 Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
7. 7.Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah 7.1 Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. B. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
8. 1.Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 1.1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
9. 2.Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri 2.1 Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri
10. 3.Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri 3.1 Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri C. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
11. 1.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.1 Penyediaan Permakanan 1.2 Penyediaan Sandang 1.3 Penyediaan Alat Bantu 1.4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 1.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 1.6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 1.7 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 1.8 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 1.9 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 1.10 Pemberian Layanan Kedaruratan 1.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 1.12 Pemberian Layanan Rujukan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 52 1.13 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota 1.14 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis 1.15 Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) 1.16 Penyediaan Perbekalan Kesehatan 1.17 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
12. 2.Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 2.1 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 2.2 Pemberian Layanan Kedaruratan 2.3 Penyediaan Permakanan 2.4 Penyediaan Sandang 2.5 Penyediaan Alat Bantu 2.6 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 2.7 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 2.8 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 2.9 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 2.10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 2.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 2.13 Pemberian Layanan Rujukan 2.14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 2.15 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) 2.16 Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya 2.17 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya D. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
13. 1.Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 53 1.1 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 1.2 Rujukan Anak-Anak Terlantar 1.3 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 1.4 Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi
14. 2.Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.3 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 2.4 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2.5 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.6 Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin 2.7 Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota
15. 3.Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP 3.1 Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial E. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
16. 1.Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 1.1 Penyediaan Makanan 1.2 Penyediaan Sandang 1.3 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 1.4 Pelayanan Dukungan Psikososial 1.5 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
17. 2.Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 2.1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 2.2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 2.3 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda 2.4 Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam 2.5 Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana 2.6 Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana 2.7 Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 54 2.8 Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah 2.9 Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) 2.10 Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial 2.11 Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana
18. 3.Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan BencanaKabupaten/Kota 3.1 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana F. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
19. 1.Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1.1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1.2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1.3 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1.4 Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1.5 Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota G. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
20. 1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
21. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 55
22. 3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.1 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
23. 4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
24. 5.Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25. 6.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.3 Pengadaan Mebel 6.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.5 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
26. 7.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
27. 8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.3 Pemeliharaan Mebel 8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 56 Kantor atau Bangunan Lainnya H. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
28. 1.Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 1.3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 1.4 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 1.5 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota 1.6 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota 1.7 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 1.8 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 1.9 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota 1.10 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota 1.11 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
29. 2.Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 2.2 Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 2.3 Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 2.4 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.5 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 2.6 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 57 Kewenangan Kabupaten/Kota
30. 3.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 3.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 3.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 3.3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 3.4 Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 3.5 Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 3.6 Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 3.7 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi 3.8 Mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota. I. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
31. 1.Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 1.2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.3 Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 1.4 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 1.5 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi 1.6 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.7 Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 58 RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota
32. 2.Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2.1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.3 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.4 Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.5 Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.6 Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.7 Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota 2.8 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.9 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
33. 3.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 3.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 3.3 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 3.4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 3.5 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 3.6 Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 3.7 Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 3.8 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 59 Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 3.9 Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota J. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
34. 1.Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1.2 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1.3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1.4 Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 1.5 Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1.6 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. 1.7 Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
35. 2.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.3 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.4 Monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2.5 Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2.6 Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2.7 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 60 Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2.8 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
36. 3.Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.1 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.2 Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota 3.3 Layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota 3.4 Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota 3.5 Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota 3.6 Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota K. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
37. 1.Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 1.2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 1.3 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota 1.4 Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak 1.5 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA L. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
38. 1.Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1.3 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 61 Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 1.4 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 1.5 Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 1.6 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
39. 2.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2.1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.5 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2.6 Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2.7 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2.8 Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2.9 Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota M. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
40. 1.Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 62 mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA 1.2 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 1.3 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota 1.4 Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 1.5 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.6 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota 1.7 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota 1.8 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota 1.9 Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota
41. 2.Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.2 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK 2.3 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.4 Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.5 Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.6 Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.7 Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.8 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.9 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.10 Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
42. 3.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 63 3.1 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota 3.2 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota 3.3 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota 3.4 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota 3.5 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota 3.6 Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota 3.7 Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.8 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.9 Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.10 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai 3.11 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota N. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
43. 1.Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 1.1 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana 1.2 Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
44. 2.Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.1 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB O. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
45. 1.Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 64
46. 2.Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.1 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
47. 3.Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 3.1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 3.2 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3.3 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 3.4 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 3.5 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 3.6 Peningkatan Kesertaan KB Pria
48. 4.Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 4.1 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 4.2 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas P. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
49. 1.Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.1 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 1.2 Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL 1.3 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 1.4 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 1.5 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 65 1.6 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 1.7 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 1.8 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 1.9 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 1.10 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 1.11 Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 1.12 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
50. 2.Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.1 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 2.2 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 2.3 Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga 2.4 Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga
51. 3.Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) 3.1 Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya Selanjutnya, perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 66 Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET.

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat (S5) Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana % PPKS yang ditangani Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS Indeks pencapaian SPM Sosial % KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya IKM SAKIP https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 67 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Meningkatnya kualitas PSKS dalam pemberdayaan PPKS Persentase PSKS yang dibina PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Meningkatnya Kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 68 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai- Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 69 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 70 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi Terupdatenya Data SDM Kesejahteraan Sosial Persentase Data SDM Kesejahteraan Sosial yang terupdate Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten/Kota Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 71 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terupdatenya Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Persentase Data Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terupdate Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 72 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Terupdatenya Data SDM Kesejahteraan Sosial Updating data SDM Kesejahteraan Sosial Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten/Kota Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Terupdatenya Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Updating data Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 73 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Meningkatnya kualitas penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan sosial PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Meningkatnya penangananan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Meningkatnya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri Persentase Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 74 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri Meningkatnya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri Persentase Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri Meningkatnya kualitas rehabsos bagi Pemerlu Pelayananan Kesejahtaraan Sosial (PPKS) Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 75 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Meningkatnya Fasilitasi Akses Pelayanan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi Persentase Fasilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Permakanan Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Sandang Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Alat Bantu Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 76 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Terpenuhinya Orang yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota Jumah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 77 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Layanan Kedaruratan Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Layanan Rujukan Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 78 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Perbekalan Kesehatan Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 79 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Layanan Kedaruratan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Permakanan Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Sandang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 80 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Alat Bantu Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 81 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Layanan Rujukan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 82 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Meningkatnya kualitas perlindungan dan pemberian jaminan sosial Persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 83 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Persentase anak telantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Meningkatnya Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Terlaksananya Rujukan Anak- Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Rujukan Anak-Anak Terlantar Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 84 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi Terlaksananya Updating Data Fakir miskin Terupdatenya Data Fakir miskin Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengetesan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 85 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota Meningkatnya Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP Persentase Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP yang tersusun Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP Tersusunnya Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 86 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Meningkatnya kualitas penangananan korban bencana pada pasca bencana Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Pesentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terfasilitasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Penyediaan Sandang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 87 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota Pelayanan Dukungan Psikososial Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Meningkatnya Kapasitas SDM Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 88 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 89 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL) Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konflik sosial Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 90 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana Meningkatnya Kapasitas SDM Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan BencanaKabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 91 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 92 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 93 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 94 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 95 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 96 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 97 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 98 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 99 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 100 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 101 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 102 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana IPG IKG (indek ketimpangan gender) Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 103 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Meningkatnya kuaitass PUG dan pemberdayaan perempuan Persentase ARG pada belanja langsung APBD PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Persentase OPD yang melaksanakan pengarusutamaan gender Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 104 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah Peserta Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Tingkat Kab/Kota Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 105 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Persentase Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 106 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 107 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 108 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 109 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota. Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 110 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Meningkatnya upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangakt Daereh yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 111 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya upaya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 112 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota& Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota& Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 113 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasaran Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 114 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumaen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 115 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Meningkatnya lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak Persentase lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 116 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi,Informasi,Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Penguatan kerjasama antar lembag vca dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 117 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 118 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. yang ditetapkan oleh pemerintah. Meningkatnya lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 119 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 120 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga Persentase penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota Layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 121 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas data pilah gender Persentase OPD yang memiliki data gender PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 122 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Meningkatnya OPD yang memiliki data gender dan anak Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 123 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak melalui Kabupaten Layak Anak Persentase pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Meningkatnya lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 124 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 125 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Sub Kegiatan hanya ada di https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 126 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2025 Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejarinng Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 127 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 128 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam perlindungan khusus anak Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Meningkatnya lembaga perlindungan khusus anak yang di bina Persentase lembaga perlindungan khusus anak yang di bina Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Jumlah Kegiatan Pencegahan KIA Terpadu Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di Tingkat kab/ kota Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 129 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 130 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya fasilitasi anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksanannya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah Anak yang mendapatkan layanan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 131 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 132 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dikuatkan dan dikembangkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di Tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 133 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Terlaksananya Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah AMPK yang memeperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 134 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 135 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana LPP (laju Pertumbuhan Penduduk) Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk TFR (Angka Kelahiran Total) Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 136 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK % kelembagaan dalam pengendalian penduduk yang aktif (Kampung KB dan SSK) Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Persentase dokumen kebijakan pengendalian penduduk yang disusun sesuai amanat Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 137 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Presentase penyediaan data keluarga dan pembinaan/pengawasan serta pelaporan KKBP Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB Meningkatnya kualitas pembinaan keluarga berencana Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Persentase pelaksanaan advokasi dan KIE KKBPK Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 138 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Terlaksannya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 139 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase PUS yang mendapat pelayanan KB Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 140 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria Peningkatan Kesertaan KB Pria Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB Persentase organisasi kemasyarakatan peduli KB Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 141 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025 Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan keluarga sejahtera % kelembagaan ketahanan keluarga aktif PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persesntase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Tribina aktif Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 142 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 143 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 144 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 145 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase organisasi kemasyarakatan peduli Keluarga Beresiko Stunting Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 146 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) Persentase remaja yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi PKBR Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) Terlaksananya orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan target serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 147 Pemalang selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG 36.625.247.000 32.241.036.800 30.085.131.582 36.754.505.538 40.754.505.538 40.754.505.538 40.754.505.538 Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase PPKS yang ditangani % 66,60 20.200.818.582 68,00 12.864.725.800 70,00 11.296.571.580 72,00 21.459.995.888 73,00 21.459.995.888 75,00 21.459.995.888 75,00 21.459.995.888 Sasaran : Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS Indeks pencapaian SPM Sosial Indeks 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 IKM Nilai 86,00 86,10 86,15 86,20 86,25 86,30 86,35 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 148 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. SAKIP Nilai 65,00 65,10 65,15 65,20 65,25 65,30 65,35 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota 7.452.163.582 7.370.250.000 7.465.894.980 8.194.792.148 8.194.792.148 8.194.792.148 8.194.792.148 Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi % 100,00 4.614.526.000 100,00 5.742.248.000 100,00 5.752.248.000 100,00 6.243.561.568 100,00 6.243.561.568 100,00 6.243.561.568 100,00 6.243.561.568 Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi % 100,00 2.837.637.582 100,00 1.628.002.000 100,00 1.713.646.980 100,00 1.951.230.580 100,00 1.951.230.580 100,00 1.951.230.580 100,00 1.951.230.580 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan/Dokume n Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi Jumlah Laporan/Dokume n Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi % 100,00 201.000.000 100,00 225.803.000 100,00 235.803.000 100,00 276.457.000 100,00 276.457.000 100,00 276.457.000 100,00 276.457.000 1.06.01.2.01.00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 6 86.000.000 6 187.346.000 2 67.346.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 1.06.01.2.01.00 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokumen - - - - 1 25.000.000 1 27.000.000 1 27.000.000 1 27.000.000 1 27.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 149 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.01.2.01.00 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen - - - - 2 25.000.000 2 27.000.000 2 27.000.000 2 27.000.000 2 27.000.000 1.06.01.2.01.00 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokumen - - - - 1 25.000.000 1 27.000.000 1 27.000.000 1 27.000.000 1 27.000.000 1.06.01.2.01.00 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dokumen - - - - 2 25.000.000 2 27.000.000 2 27.000.000 2 27.000.000 2 27.000.000 1.06.01.2.01.00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 15.000.000 2 13.457.000 2 23.457.000 2 23.457.000 2 23.457.000 2 23.457.000 2 23.457.000 1.06.01.2.01.00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 3 100.000.000 3 25.000.000 5 45.000.000 5 45.000.000 5 45.000.000 5 45.000.000 5 45.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 150 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi % 100,00 4.413.526.000 100,00 5.516.445.000 100,00 5.516.445.000 100,00 5.967.104.568 100,00 5.967.104.568 100,00 5.967.104.568 100,00 5.967.104.568 1.06.01.2.02.00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ bulan 30 4.359.766.000 29 5.442.248.000 29 5.442.248.000 29 5.892.907.568 5.892.907.568 5.892.907.568 5.892.907.568 1.06.01.2.02.00 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Dokumen - - 1 45.539.500 1 25.539.500 1 25.539.500 25.539.500 25.539.500 25.539.500 1.06.01.2.02.00 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 13.760.000 1 6.295.500 1 26.295.500 1 26.295.500 26.295.500 26.295.500 26.295.500 1.06.01.2.02.00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Laporan 6 40.000.000 6 22.362.000 17 22.362.000 17 22.362.000 22.362.000 22.362.000 22.362.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 151 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi % - - - - 100,00 4.000.000 100,00 4.000.000 100,00 4.000.000 100,00 4.000.000 100,00 4.000.000 1.06.01.2.03.00 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan - - 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1.06.01.2.03.00 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan - - 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi % - - 100,00 31.756.400 100,00 57.756.400 100,00 57.756.400 100,00 57.756.400 100,00 57.756.400 100,00 57.756.400 1.06.01.2.05.00 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen - - 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1.06.01.2.05.00 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Orang - - 50 31.756.400 35 31.756.400 35 31.756.400 35 31.756.400 35 31.756.400 35 31.756.400 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 152 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.01.2.05.00 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang - - 35 25.000.000 35 25.000.000 35 25.000.000 35 25.000.000 35 25.000.000 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi 100,00 124.776.800 100,00 336.102.565 100,00 262.810.065 100,00 290.364.065 100,00 290.364.065 100,00 290.364.065 100,00 290.364.065 1.06.01.2.06.00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 5.500.500 1 14.098.480 1 14.098.480 1 14.098.480 1 14.098.480 1 14.098.480 1 14.098.480 1.06.01.2.06.00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket - - 1 91.176.000 1 26.176.000 1 26.176.000 1 26.176.000 1 26.176.000 1 26.176.000 1.06.01.2.06.00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 6.669.000 1 15.689.585 1 15.689.585 1 15.689.585 1 15.689.585 1 15.689.585 1 15.689.585 1.06.01.2.06.00 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 7.975.000 1 33.051.900 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1.06.01.2.06.00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 5.992.500 1 16.240.600 1 6.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1.06.01.2.06.00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 1 3.000.000 1 12.400.000 1 12.400.000 1 12.400.000 1 12.400.000 1 12.400.000 1 12.400.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 153 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.01.2.06.00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan - - 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1.06.01.2.06.00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 250 95.639.800 250 153.446.000 12 126.446.000 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia % 100,00 - 100,00 50.342.115 100,00 50.342.115 100,00 50.342.115 100,00 50.342.115 100,00 50.342.115 100,00 50.342.115 1.06.01.2.07.00 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit - - 1.06.01.2.07.00 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit - - 1.06.01.2.07.00 05 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit - - 4 50.342.115 50.342.115 50.342.115 50.342.115 50.342.115 50.342.115 1.06.01.2.07.00 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit - - 1.06.01.2.07.00 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 154 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.01.2.07.00 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100,00 705.124.782 100,00 893.669.930 100,00 899.528.000 100,00 899.528.000 100,00 899.528.000 100,00 899.528.000 100,00 899.528.000 1.06.01.2.08.00 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 10.632.782 12 45.000.930 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 1.06.01.2.08.00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 105.100.000 12 129.101.000 12 165.000.000 12 165.000.000 12 165.000.000 12 165.000.000 12 165.000.000 1.06.01.2.08.00 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 1 6.198.000 1 20.040.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1.06.01.2.08.00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 583.194.000 1 699.528.000 1 699.528.000 1 699.528.000 1 699.528.000 1 699.528.000 1 699.528.000 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara % 100,00 2.007.736.000 100,00 316.130.990 100,00 439.210.400 100,00 649.240.000 100,00 649.240.000 100,00 649.240.000 100,00 649.240.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 155 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.01.2.09.00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit - - - - 99 114.050.400 99 200.000.000 99 200.000.000 99 200.000.000 99 200.000.000 1.06.01.2.09.00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 99 52.195.000 99 138.970.990 99 150.000.000 99 150.000.000 99 150.000.000 99 150.000.000 99 150.000.000 1.06.01.2.09.00 05 Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit - - - - 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1.06.01.2.09.00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit - - - - 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1.06.01.2.09.00 09 Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Unit 2 1.955.541.000 2 127.920.000 3 75.920.000 3 200.000.000 3 200.000.000 3 200.000.000 3 200.000.000 1.06.01.2.09.00 10 Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Unit - - 3 49.240.000 3 69.240.000 3 69.240.000 3 69.240.000 3 69.240.000 3 69.240.000 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Meningkatnya kualitas PSKS dalam pemberdayaan PPKS Persentase PSKS yang dibina % 100,00 642.085.000 100,00 296.978.000 100,00 59.998.500 100,00 282.349.000 100,00 282.349.000 100,00 282.349.000 100,00 282.349.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 156 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensi nya Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensi nya % 32,11 642.085.000 36,12 296.978.000 40,00 59.998.500 45,00 182.349.000 50,00 182.349.000 55,00 182.349.000 60,00 182.349.000 1.06.02.2.03.00 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 10 4.661.000 30 16.604.500 - - - - - - - - - - 1.06.02.2.03.00 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 14 221.559.000 14 220.608.000 - - - - - - - - - - 1.06.02.2.03.00 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga 200 405.880.000 250 45.075.500 30 5.000.000 250 54.973.000 250 54.973.000 250 54.973.000 250 54.973.000 1.06.02.2.03.00 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga 10 7.569.000 20 12.376.000 50 10.000.000 50 37.376.000 50 37.376.000 50 37.376.000 50 37.376.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 157 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.02.2.03.00 10 Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Kelua rga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan Jumlah Warakawuri/Kelua rga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial Orang - - - - 5 5.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000 1.06.02.2.03.00 11 Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai- Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai- Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai- Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Orang - - - - 20 3.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 1.06.02.2.03.00 12 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 10 2.416.000 15 2.314.000 20 4.998.500 15 20.000.000 15 20.000.000 15 20.000.000 15 20.000.000 1.06.02.2.03.00 13 Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi Lembaga - - - - 1 5.000.000 7 10.000.000 7 10.000.000 7 10.000.000 7 10.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 158 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.02.2.03.00 14 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya Orang - - - - 30 7.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 1.06.02.2.03.00 15 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi Orang (1 KUBE 10 orang) - - - - 5 5.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000 1.06.02.2.03.00 16 Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti Laporan - - - - 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1.06.02.2.03.00 17 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis orang - - - - 14 10.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 1.06.02.3.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensi nya % - - 100,00 - 100,00 30.000.000 100,00 30.000.000 100,00 30.000.000 100,00 30.000.000 1.06.02.3.03.00 06 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga - - - - 50 30.000.000 50 30.000.000 50 30.000.000 50 30.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 159 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. Pemberdayaan Ekonomi 1.06.02.3.04 Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial Terupdatenya Data SDM Kesejahteraan Sosial Persentase Data SDM Kesejahteraan Sosial yang terupdate % - - 100,00 - 100,00 5.000.000 100,00 5.000.000 100,00 5.000.000 100,00 5.000.000 1.06.02.3.04.00 01 Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten /Kota Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi Orang - - - - 0 5.000.000 0 5.000.000 0 5.000.000 0 5.000.000 1.06.02.3.05 Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Terupdatenya Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Persentase Data Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terupdate % - - 100,00 - 100,00 5.000.000 100,00 5.000.000 100,00 5.000.000 100,00 5.000.000 1.06.02.3.05.00 01 Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi Lembaga - - - - 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 1.06.02.4.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya % - - 100,00 - 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 160 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.02.4.03.00 06 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga - - 50 30.000.000 50 30.000.000 50 30.000.000 50 30.000.000 1.06.02.4.03.00 07 Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti Laporan - - 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1.06.02.4.03.00 08 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Orang - - 20 15.000.000 20 15.000.000 20 15.000.000 20 15.000.000 1.06.02.4.04 Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial Terupdatenya Data SDM Kesejahteraan Sosial Updating data SDM Kesejahteraan Sosial Dokumen 1 - - 1 - 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1.06.02.4.04.00 01 Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten /Kota Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi Orang - - 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 1.06.02.4.05 Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Terupdatenya Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Updating data Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Dokumen 1 - - 1 - 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 161 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.02.4.05.00 01 Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi Lembaga - - 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 1.06.03.2 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Meningkatnya kualitas penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan sosial % - 100,00 11.925.000 100,00 150.000 100,00 11.232.300 100,00 11.232.300 100,00 11.232.300 100,00 11.232.300 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Meningkatnya penangananan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota % - 100,00 11.925.000 100,00 150.000 100,00 3.232.300 100,00 3.232.300 100,00 3.232.300 100,00 3.232.300 1.06.03.2.01.00 03 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - 2 11.925.000 5 150.000 5 3.232.300 5 3.232.300 5 3.232.300 5 3.232.300 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 162 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.03.3.02 Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri Meningkatnya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri Persentase Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial % - - 100,00 - 100,00 8.000.000 100,00 8.000.000 100,00 8.000.000 100,00 8.000.000 1.06.03.3.02.00 01 Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial Orang 5 8.000.000 5 8.000.000 5 8.000.000 5 8.000.000 1.06.03.4.02 Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri Meningkatnya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri Persentase Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial % - - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 1.06.03.4.02.00 01 Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial Orang - - 1.06.04.2 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Meningkatnya kualitas rehabsos bagi Pemerlu Pelayananan Kesejahtaraan Sosial (PPKS) Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 100,00 11.852.770.000 100 4.483.177.800 100,00 3.475.522.786 100,00 4.201.811.840 100,00 4.201.811.840 100,00 4.201.811.840 100,00 4.201.811.840 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 163 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani % 66,60 67 68 69,00 70,00 71,00 72,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Meningkatnya Fasilitasi Akses Pelayanan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi Persentase Fasilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi % 100,00 9.566.012.000 100 4.176.200.000 100,00 2.978.222.786 100,00 3.523.575.925 100,00 3.523.575.925 100,00 3.523.575.925 100,00 3.523.575.925 1.06.04.2.01.00 01 Penyediaan Permakanan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 58 54.270.000 280 277.709.000 294 289.200.000 309 300.000.000 324 300.000.000 340 300.000.000 357 300.000.000 1.06.04.2.01.00 02 Penyediaan Sandang Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 30 6.040.000 100 84.150.000 100 85.200.000 100 90.000.000 100 90.000.000 100 90.000.000 100 90.000.000 1.06.04.2.01.00 03 Penyediaan Alat Bantu Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 43 103.659.800 20 22.870.700 20 30.000.000 20 34.000.000 20 34.000.000 20 34.000.000 20 34.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 164 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.04.2.01.00 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 10 12.964.000 44 30.922.100 44 33.000.000 44 35.000.000 44 35.000.000 44 35.000.000 44 35.000.000 1.06.04.2.01.00 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 1196 341.390.000 815 298.880.800 815 215.000.000 815 330.000.000 815 330.000.000 815 330.000.000 815 330.000.000 1.06.04.2.01.00 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 3630 3.798.490.000 1.867 2.684.325.000 2.179 1.494.400.000 2179 1.644.903.000 2179 1.644.903.000 2179 1.644.903.000 2179 1.644.903.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 165 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.04.2.01.00 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Terpenuhinya Orang yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota Jumah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 30 9.000.000 150 49.422.000 1.06.04.2.01.00 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 5000 5.070.000.000 180 324.812.100 189 141.000.000 198 358.000.000 208 358.000.000 219 358.000.000 230 358.000.000 1.06.04.2.01.00 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 76 146.108.000 80 153.522.786 84 161.198.925 88 161.198.925 92 161.198.925 97 161.198.925 1.06.04.2.01.00 10 Pemberian Layanan Kedaruratan Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 50 157.468.200 22 87.813.200 23 92.000.000 24 97.000.000 25 97.000.000 27 97.000.000 28 97.000.000 1.06.04.2.01.00 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 30 3.980.000 36 36.000.000 42 43.800.000 48 43.800.000 54 43.800.000 60 43.800.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 166 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.04.2.01.00 12 Pemberian Layanan Rujukan Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 15 12.730.000 83 165.207.100 85 168.000.000 87 171.000.000 89 171.000.000 91 171.000.000 93 171.000.000 1.06.04.2.01.00 14 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 150 52.900.000 157 55.545.000 165 55.545.000 173 55.545.000 182 55.545.000 1.06.04.2.01.00 15 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi Orang - - 15 45.000.000 15 45.000.000 15 45.000.000 15 45.000.000 15 45.000.000 1.06.04.2.01.00 16 Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 20 20.000.000 28 28.000.000 32 28.000.000 36 28.000.000 40 28.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 167 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.04.2.01.00 17 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 15 18.000.000 21 25.129.000 24 25.129.000 27 25.129.000 30 25.129.000 1.06.04.2.01.00 18 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Orang - - 50 105.000.000 50 105.000.000 50 105.000.000 50 105.000.000 50 105.000.000 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi orang 4.083 2.286.758.000 1.143 306.977.800 808 497.300.000 845 678.235.915 869 678.235.915 893 678.235.915 917 678.235.915 1.06.04.2.02.00 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 20 10.000.000 25 12.535.840 30 12.535.840 35 12.535.840 40 12.535.840 1.06.04.2.02.00 02 Pemberian Layanan Kedaruratan Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 20 10.000.000 25 12.500.075 30 12.500.075 35 12.500.075 40 12.500.075 1.06.04.2.02.00 03 Penyediaan Permakanan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Orang - - 50 12.500.000 60 15.000.000 65 15.000.000 70 15.000.000 75 15.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 168 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.04.2.02.00 04 Penyediaan Sandang Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 50 12.500.000 60 15.000.000 65 15.000.000 70 15.000.000 75 15.000.000 1.06.04.2.02.00 05 Penyediaan Alat Bantu Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 20 50.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 1.06.04.2.02.00 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 12 37.852.800 13 10.000.000 14 10.500.000 15 10.500.000 16 10.500.000 17 10.500.000 1.06.04.2.02.00 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 604 250.000.000 100 21.400.000 100 22.500.000 100 23.700.000 100 23.700.000 100 23.700.000 100 23.700.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 169 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.04.2.02.00 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 3439 1.658.620.000 1.031 91.725.000 100 5.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 1.06.04.2.02.00 09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 70 41.000.000 70 15.000.000 70 15.000.000 70 15.000.000 70 15.000.000 1.06.04.2.02.00 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 40 292.500.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 1.06.04.2.02.00 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 10 20.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 170 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.04.2.02.00 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 10 5.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 1.06.04.2.02.00 13 Pemberian Layanan Rujukan Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 10 5.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 1.06.04.2.02.00 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Dokumen 1 85.638.000 2 156.000.000 3 163.800.000 3 172.000.000 3 172.000.000 3 172.000.000 3 172.000.000 1.06.04.2.02.00 15 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 20 10.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 1.06.04.2.02.00 16 Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya Orang - - 200 10.000.000 200 10.500.000 200 10.500.000 200 10.500.000 200 10.500.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 171 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.04.2.02.00 17 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi Aduan - - 15 10.000.000 21 31.500.000 24 31.500.000 27 31.500.000 30 31.500.000 1.06.05.2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Meningkatnya kualitas perlindungan dan pemberian jaminan sosial Persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan % 100,00 180.978.000 100,00 437.395.000 100,00 130.000.000 100,00 8.530.457.700 100,00 8.530.457.700 100,00 8.530.457.700 100,00 8.530.457.700 Persentase anak telantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial % 28,49 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar Meningkatnya Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial orang 5 8.398.900 5 42.297.200 120 49.311.700 120 202.414.500 120 202.414.500 120 202.414.500 120 202.414.500 1.06.05.2.01.00 01 Penjangkauan Anak- Anak Terlantar Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 5 1.000.000 5 2.675.000 10 5.000.000 120 50.000.000 120 50.000.000 120 50.000.000 120 50.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 172 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.05.2.01.00 02 Rujukan Anak-Anak Terlantar Terlaksananya Rujukan Anak- Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 5 4.984.400 5 6.180.500 10 9.870.000 120 50.000.000 120 50.000.000 120 50.000.000 120 50.000.000 1.06.05.2.01.00 03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 5 2.414.500 120 33.441.700 120 33.441.700 120 52.414.500 120 52.414.500 120 52.414.500 120 52.414.500 1.06.05.2.01.00 04 Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi Orang - - 1 1.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Updating Data Fakir miskin Terupdatenya Data Fakir miskin Dokumen 12 172.579.100 12 395.097.800 12 75.688.300 12 8.328.043.200 12 8.328.043.200 12 8.328.043.200 12 8.328.043.200 1.06.05.2.02.00 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Orang 1.010.996 59.956.800 45.000 310.025.300 45.000 26.655.000 45000 310.025.300 45000 310.025.300 45000 310.025.300 45000 310.025.300 1.06.05.2.02.00 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengetesan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Keluarga 210.589 60.528.800 45.000 39.999.800 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 173 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.05.2.02.00 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga 5 50.000.000 30 42.941.700 1.06.05.2.02.00 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 0 2.093.500 10 2.131.000 10 2.805.000 10 2.093.500 10 2.093.500 10 2.093.500 10 2.093.500 1.06.05.2.02.00 06 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga 5 - 10 7.674.000 30 1.444.866.800 30 1.444.866.800 30 1.444.866.800 30 1.444.866.800 1.06.05.2.02.00 08 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengetesan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Keluarga 210.589 - 45.000 24.190.000 45000 60.528.800 45000 60.528.800 45000 60.528.800 45000 60.528.800 1.06.05.2.02.00 09 Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 5 5.000.000 500 6.410.528.800 500 6.410.528.800 500 6.410.528.800 500 6.410.528.800 1.06.05.2.02.00 10 Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah Orang - - 5 9.364.300 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 174 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.05.3.03 Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP Meningkatnya Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP Persentase Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP yang tersusun % - - 100,00 5.000.000 1.06.05.3.03.00 01 Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Tersusunnya Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun Dokumen - - 1 5.000.000 1.06.06.2 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Meningkatnya kualitas penangananan korban bencana pada pasca bencana Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota % 100,00 38.907.000 100,00 250.000.000 100,00 150.003.814 100,00 224.352.900 100,00 224.352.900 100,00 224.352.900 100,00 224.352.900 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Pesentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terfasilitasi % 100,00 13.810.000 100,00 178.382.000 100,00 65.003.814 100,00 94.102.900 100,00 94.090.400 100,00 94.090.400 100,00 94.090.400 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 175 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.06.2.01.00 01 Penyediaan Makanan Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 20 2.950.000 225 51.450.000 250 20.003.814 250 39.102.900 250 39.090.400 250 39.090.400 250 39.090.400 1.06.06.2.01.00 02 Penyediaan Sandang Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 20 7.260.000 225 98.550.000 250 15.000.000 250 25.000.000 250 25.000.000 250 25.000.000 250 25.000.000 1.06.06.2.01.00 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Tersedianya Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota Unit 3 1.200.000 3 4.586.000 1.06.06.2.01.00 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 5 1.200.000 35 9.864.400 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 1.06.06.2.01.00 05 Pelayanan Dukungan Psikososial Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 5 1.200.000 40 13.931.600 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 1.06.06.2.01.00 07 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 20 10.000.000 20 10.000.000 20 10.000.000 20 10.000.000 20 10.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 176 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas SDM Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana % 100,00 25.097.000 100,00 71.618.000 100,00 77.500.000 100,00 120.250.000 100,00 120.512.500 100,00 120.512.500 100,00 120.512.500 1.06.06.2.02.00 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Kampung 1 6.691.900 1 44.108.100 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 1.06.06.2.02.00 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 37 18.405.100 40 27.509.900 50 5.000.000 50 5.250.000 50 5.512.500 50 5.512.500 50 5.512.500 1.06.06.2.02.00 03 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya Orang - - - 50 10.000.000 50 15.000.000 50 15.000.000 50 15.000.000 50 15.000.000 1.06.06.2.02.00 04 Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas Orang - - - 30 10.000.000 30 15.000.000 30 15.000.000 30 15.000.000 30 15.000.000 1.06.06.2.02.00 05 Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi Desa/ Kelurahan - - - 2 15.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 1.06.06.2.02.00 06 Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Orang - - - 50 5.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 177 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.06.2.02.00 07 Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Keluarga - - - 250 10.000.000 250 15.000.000 250 15.000.000 250 15.000.000 250 15.000.000 1.06.06.2.02.00 08 Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana Orang - - - 500 5.000.000 500 10.000.000 500 10.000.000 500 10.000.000 500 10.000.000 1.06.06.2.02.00 09 Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL) Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) Dokumen - - - 2 5.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 1.06.06.2.02.00 10 Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konflik sosial Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial Daerah - - - 223 2.500.000 223 5.000.000 223 5.000.000 223 5.000.000 223 5.000.000 1.06.06.2.02.00 11 Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan Orang - - - 1.000 5.000.000 1000 10.000.000 1000 10.000.000 1000 10.000.000 1000 10.000.000 1.06.06.4.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan BencanaKabupaten/ Kota Meningkatnya Kapasitas SDM Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana % - - 100,00 7.500.000 100,00 10.000.000 100,00 9.750.000 100,00 9.750.000 100,00 9.750.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 178 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 1.06.06.4.02.00 03 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Orang - - - 50 7.500.000 50 10.000.000 50 9.750.000 50 9.750.000 50 9.750.000 1.06.07.2 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan % 100,00 33.915.000 100,00 15.000.000 100,00 15.001.500 100,00 15.000.000 100,00 15.000.000 100,00 15.000.000 100,00 15.000.000 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik % 100,00 33.915.000 100,00 15.000.000 100,00 15.001.500 100,00 15.000.000 100,00 15.000.000 100,00 15.000.000 100,00 15.000.000 1.06.07.2.01.00 01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Dokumen 1 6.668.000 1 8.235.000 1 7.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1.06.07.2.01.00 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Makam 1 7.327.000 1 6.765.000 1 8.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1.06.07.2.01.00 03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Laporan 1 19.920.000 1 500 1 500.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000 1.06.07.2.01.00 04 Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Orang - 1 500 163 1.000.000 163 1.000.000 163 1.000.000 163 1.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 179 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. Nasional Kabupaten/Kota 1.06.07.2.01.00 05 Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Orang - - 1 500 20 3.500.000 20 3.500.000 20 3.500.000 20 3.500.000 Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana IPG Indeks 87,37 2.335.500.000 87 1.128.660.000 88 897.660.002 87,55 1.046.858.650 87,60 1.046.858.650 87,65 1.046.858.650 87,70 1.046.858.650 Sasaran :Meningkatnya kualtas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak IKG (indek ketimpangan gender) Indeks 0,380 0 0 0,380 0,370 0,360 0,350 Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Nilai Nindya
(780)Utama
(820)Utama
(850)Utama
(880)Utama
(900)2.08.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 180 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.02.2 PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Meningkatnya kuaitass PUG dan pemberdayaan perempuan Persentase ARG pada belanja langsung APBD % 5,40 955.000.000 4 117.500.000 4 112.800.000 4,50 117.925.000 4,60 117.925.000 4,70 117.925.000 4,80 117.925.000 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Persentase OPD yang melaksanakan pengarusutamaan gender % 90,00 50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 37.425.000 100,00 41.940.000 100,00 41.940.000 100,00 41.940.000 100,00 41.940.000 2.08.02.2.01.00 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 5.000.000 1 7.500.000 1 5.000.000 1 6.625.000 1 6.625.000 1 6.625.000 1 6.625.000 2.08.02.2.01.00 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan/Kota Dokumen 1 7.000.000 1 7.500.000 2.08.02.2.01.00 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah 38 7.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 181 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.02.2.01.00 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah 26 5.000.000 2.08.02.2.01.00 06 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG orang 50 7.000.000 50 10.000.000 2.08.02.2.01.00 07 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG Laporan 1 7.000.000 1 7.500.000 1 5.000.000 1 5.450.000 1 5.450.000 1 5.450.000 1 5.450.000 2.08.02.2.01.00 08 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Terlaksananya Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah Peserta Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Tingkat Kab/Kota orang 50 5.000.000 1 7.500.000 2.08.02.2.01.00 10 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi Kebijakan 1 7.000.000 1 10.000.000 1 5.000.000 1 7.440.000 1 7.440.000 1 7.440.000 1 7.440.000 2.08.02.2.01.00 11 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan Lembaga - - 41 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 182 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.02.2.01.00 12 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Laporan - - 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 2.08.02.2.01.00 13 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) Lembaga - - 50 7.000.000 50 7.000.000 50 7.000.000 50 7.000.000 50 7.000.000 2.08.02.2.01.00 14 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek Orang - - 41 8.425.000 41 8.425.000 41 8.425.000 41 8.425.000 41 8.425.000 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Persentase Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan % 0,065 255.000.000 0 22.500.000 0 46.375.000 0,075 46.985.000 0,077 46.985.000 0,080 46.985.000 0,082 46.985.000 2.08.02.2.02.00 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Lembaga 30 250.000.000 36 15.000.000 36 10.000.000 36 10.000.000 36 10.000.000 36 10.000.000 36 10.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 183 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.02.2.02.00 05 Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi Lembaga - - 36 12.000.000 36 12.000.000 36 12.000.000 36 12.000.000 36 12.000.000 2.08.02.2.02.00 06 Pendampinganlemba ga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan Lembaga - - 36 5.875.000 36 5.875.000 36 5.875.000 36 5.875.000 36 5.875.000 2.08.02.2.02.00 07 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota laporan - - 1 1.000.000 1 1.610.000 1 1.610.000 1 1.610.000 1 1.610.000 2.08.02.2.02.00 08 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi orang 1 5.000.000 1 7.500.000 50 7.500.000 50 7.500.000 50 7.500.000 50 7.500.000 50 7.500.000 2.08.02.2.02.00 09 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan Orang - - 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 184 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan % 57,00 650.000.000 62 45.000.000 67 29.000.000 72,00 29.000.000 77,00 29.000.000 82,00 29.000.000 87,00 29.000.000 2.08.02.2.03.00 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Lembaga 35 200.000.000 35 10.000.000 2.08.02.2.03.00 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Orang 350 200.000.000 350 20.000.000 2.08.02.2.03.00 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen 1 250.000.000 1 15.000.000 1 2.08.02.2.03.00 07 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan Lembaga - - 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 185 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.02.2.03.00 08 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dokumen - - 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 2.08.02.2.03.00 09 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota laporan - - 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 2.08.02.2.03.00 10 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi Terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek orang - - 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 2.08.02.2.03.00 11 mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota. Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Lembaga - - 25 10.000.000 25 10.000.000 25 10.000.000 25 10.000.000 25 10.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 186 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.03.2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) % 0,02 367.500.000 0 444.850.000 0 312.641.002 0,02 416.378.650 0,02 416.378.650 0,02 416.378.650 0,02 416.378.650 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan % 7,50 305.000.000 7 124.250.000 7 102.280.002 7,20 121.500.000 7,10 121.500.000 7,00 121.500.000 6,90 121.500.000 2.08.03.2.01.00 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 5.000.000 1 104.250.000 2.08.03.2.01.00 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangakt Daereh yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah 20 300.000.000 50 20.000.000 2.08.03.2.01.00 03 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota laporan - - 1 40.000.002 1 59.220.000 1 59.220.000 1 59.220.000 1 59.220.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 187 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.03.2.01.00 04 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen - - 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 2.08.03.2.01.00 05 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi orang - - 15 20.000.000 15 20.000.000 15 20.000.000 15 20.000.000 15 20.000.000 2.08.03.2.01.00 06 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota Lembaga - - 30 20.000.000 30 20.000.000 30 20.000.000 30 20.000.000 30 20.000.000 2.08.03.2.01.00 07 Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kebijakan - - 1 7.280.000 1 7.280.000 1 7.280.000 1 7.280.000 1 7.280.000 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya upaya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif % 100,00 37.500.000 100,00 223.334.000 100,00 136.620.000 100,00 218.978.650 100,00 218.978.650 100,00 218.978.650 100,00 218.978.650 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 188 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.03.2.02.00 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Orang 50 7.500.000 2 8.409.200 2.08.03.2.02.00 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Layanan 8 30.000.000 11 214.924.800 2.08.03.2.02.00 03 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota& Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota Orang - - 14 7.000.000 14 14.000.000 14 14.000.000 14 14.000.000 14 14.000.000 2.08.03.2.02.00 04 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota Orang - - 4 12.000.000 4 24.000.000 4 24.000.000 4 24.000.000 4 24.000.000 2.08.03.2.02.00 05 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota orang - - 29 43.500.000 29 43.500.000 29 43.500.000 29 43.500.000 29 43.500.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 189 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.03.2.02.00 06 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Orang - - 6 2.700.000 6 27.000.000 6 27.000.000 6 27.000.000 6 27.000.000 2.08.03.2.02.00 07 layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota orang - - 35 12.250.000 35 27.308.650 35 27.308.650 35 27.308.650 35 27.308.650 2.08.03.2.02.00 08 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota orang - - 55 47.170.000 55 47.170.000 55 47.170.000 55 47.170.000 55 47.170.000 2.08.03.2.02.00 09 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota orang - - 60 12.000.000 60 36.000.000 60 36.000.000 60 36.000.000 60 36.000.000 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan % 90,39 25.000.000 100,00 97.266.000 100,00 73.741.000 100,00 75.900.000 100,00 75.900.000 100,00 75.900.000 100,00 75.900.000 Lembaga Layanan Perlindun gan Perempu an di Kab. Pemalang UPTD PPA (1), UPPA
(60), Puspaga
(1), https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 190 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.03.2.03.00 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasaran Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 7.500.000 1 5.000.000 2.08.03.2.03.00 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 30 5.000.000 30 71.270.000 2.08.03.2.03.00 03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Orang 5 7.500.000 12 8.496.000 2.08.03.2.03.00 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumaen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 5.000.000 1 12.500.000 2.08.03.2.03.00 05 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga Lembaga - - 10 4.400.000 10 4.400.000 10 4.400.000 10 4.400.000 10 4.400.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 191 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. pemerintah dan non pemerintah) 2.08.03.2.03.00 06 Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi Laporan - - 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 2.08.03.2.03.00 07 pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan Orang - - 15 6.200.000 15 8.359.000 15 8.359.000 15 8.359.000 15 8.359.000 2.08.03.2.03.00 08 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek orang - - 223 40.620.000 223 40.620.000 223 40.620.000 223 40.620.000 223 40.620.000 2.08.03.2.03.00 09 Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Dokumen - - 2 2.521.000 2 2.521.000 2 2.521.000 2 2.521.000 2 2.521.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 192 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.04.2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembanganny a % 30,00 440.500.000 35 210.000.000 40 125.160.000 45,00 203.302.000 50,00 203.302.000 55,00 203.302.000 60,00 203.302.000 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak Persentase lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak % 100,00 228.500.000 100,00 72.000.000 100,00 37.700.000 100,00 68.302.000 100,00 68.302.000 100,00 68.302.000 100,00 68.302.000 2.08.04.2.01.00 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah 50 100.000.000 65 47.000.000 2.08.04.2.01.00 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi,Infor masi,Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen 1 3.500.000 1 5.000.000 2.08.04.2.01.00 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 125.000.000 1 20.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 193 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.04.2.01.00 04 Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Lembaga - - 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 2.08.04.2.01.00 05 Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kebijakan - - 100 10.000.000 300 30.000.000 300 30.000.000 300 30.000.000 300 30.000.000 2.08.04.2.01.00 06 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/ kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewe nangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 100 10.000.000 200 20.000.000 200 20.000.000 200 20.000.000 200 20.000.000 2.08.04.2.01.00 07 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat Dokumen - - 35 7.700.000 35 8.302.000 35 8.302.000 35 8.302.000 35 8.302.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 194 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak % 100,00 205.000.000 100,00 133.000.000 100,00 52.460.000 100,00 75.000.000 100,00 75.000.000 100,00 75.000.000 100,00 75.000.000 2.08.04.2.02.00 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Lembaga 1 125.000.000 1 27.000.000 2.08.04.2.02.00 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 100 75.000.000 115 96.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 195 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.04.2.02.00 03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 5.000.000 1 10.000.000 2.08.04.2.02.00 04 monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen - - 50 7.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 2.08.04.2.02.00 05 pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan Lembaga - - 45 15.000.000 45 15.000.000 45 15.000.000 45 15.000.000 45 15.000.000 2.08.04.2.02.00 06 penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga - - 100 10.460.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 2.08.04.2.02.00 07 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas Lembaga - - 100 10.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 196 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.04.2.02.00 08 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga - - 40 10.000.000 40 10.000.000 40 10.000.000 40 10.000.000 40 10.000.000 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga Persentase penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga % 100,00 7.000.000 100,00 5.000.000 100,00 35.000.000 100,00 60.000.000 100,00 60.000.000 100,00 60.000.000 100,00 60.000.000 2.08.04.2.03.00 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia Layanan 1 7.000.000 1 5.000.000 2.08.04.2.03.00 02 layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota Orang - - 50 10.000.000 50 15.000.000 50 15.000.000 50 15.000.000 50 15.000.000 2.08.04.2.03.00 03 layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota Orang - - 50 10.000.000 50 15.000.000 50 15.000.000 50 15.000.000 50 15.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 197 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.04.2.03.00 04 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/K ota Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota Orang - - 25 5.000.000 25 10.000.000 25 10.000.000 25 10.000.000 25 10.000.000 2.08.04.2.03.00 05 Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota Orang - - 25 5.000.000 25 10.000.000 25 10.000.000 25 10.000.000 25 10.000.000 2.08.04.2.03.00 06 Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota Orang - - 25 5.000.000 25 10.000.000 25 10.000.000 25 10.000.000 25 10.000.000 2.08.05.2 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Meningkatnya kualitas data pilah gender % OPD yang memiliki data gender % 85,18 14.500.000 89 20.000.000 93 5.330.000 95,77 13.733.000 97,99 13.733.000 98,00 13.733.000 100,00 13.733.000 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya OPD yang memiliki data gender dan anak Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak % 50,00 14.500.000 60 20.000.000 65 5.330.000 70,00 13.733.000 75,00 13.733.000 80,00 13.733.000 85,00 13.733.000 Jumlah OPD 41, jumlah yg memiliki data siga saat ini 25, target pertahun ditambah 2 OPD 2.08.05.2.01.00 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen 1 7.500.000 2 10.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 198 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.05.2.01.00 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 3 7.000.000 1 10.000.000 2.08.05.2.01.00 03 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen - - 30 2.000.000 30 2.000.000 30 2.000.000 30 2.000.000 30 2.000.000 2.08.05.2.01.00 04 Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak Lembaga - - 35 2.330.000 35 2.000.000 35 2.000.000 35 2.000.000 35 2.000.000 2.08.05.2.01.00 05 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA Dokumen - - 1 1.000.000 1 9.733.000 1 9.733.000 1 9.733.000 1 9.733.000 2.08.06.2 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak melalui Kabupaten Layak Anak Persentase pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak % 44,39 405.500.000 47 168.500.000 49 141.400.000 51,12 131.572.000 53,36 131.572.000 56,51 131.572.000 57,58 131.572.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 199 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA % 78,66 382.500.000 81 152.500.000 82,95 100.000.000 85,20 100.000.000 87,44 100.000.000 89,69 100.000.000 91,92 100.000.000 Jumlah Lembaga PHA (OPD 41, Dekela 130, DRPPA 46, Organisas i Wanita 35) dibagi (jumlah opd 41, jumlah desa keluraha n 223, jumlah OW 35) dikali 100 persen (target kenaikan per tahun 5 lembaga) 2.08.06.2.01.00 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha Organisasi 25 275.000.000 25 52.500.000 2.08.06.2.01.00 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 107.500.000 1 100.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 200 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.06.2.01.00 03 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga - - 25 50.000.000 25 50.000.000 25 50.000.000 25 50.000.000 25 50.000.000 2.08.06.2.01.00 04 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Orang - - 50 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 2.08.06.2.01.00 05 Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga - - 25 20.000.000 25 20.000.000 25 20.000.000 25 20.000.000 25 20.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 201 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.06.2.01.00 06 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan - - 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan % 58,35 23.000.000 64 16.000.000 67,26 41.400.000 69,50 31.572.000 71,74 31.572.000 73,99 31.572.000 76,23 31.572.000 Jumlah Dekela dibagi Jumlah Desa/Kel urahan 2.08.06.2.02.00 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 25 5.000.000 25 7.000.000 2.08.06.2.02.00 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 7.500.000 1 3.500.000 2.08.06.2.02.00 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 3.000.000 1 3.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 202 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. Daerah Kabupaten/Kota 2.08.06.2.02.00 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejarinng Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 7.500.000 1 2.500.000 2.08.06.2.02.00 05 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek Orang - - 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 2.08.06.2.02.00 06 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen - - 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 2.08.06.2.02.00 07 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) Lembaga - - 5 5.000.000 5 5.000.000 5 5.000.000 5 5.000.000 5 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 203 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.06.2.02.00 08 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan - - 1 11.400.000 1 1.572.000 1 1.572.000 1 1.572.000 1 1.572.000 2.08.06.2.02.00 09 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan Lembaga - - 50 5.000.000 50 5.000.000 50 5.000.000 50 5.000.000 50 5.000.000 2.08.07.2 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Meningkatnya kualitas pelayanan dalam perlindungan khusus anak Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota % 100,00 152.500.000 100 167.810.000 100 200.329.000 100,00 163.948.000 100,00 163.948.000 100,00 163.948.000 100,00 163.948.000 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya lembaga perlindungan khusus anak yang di bina Persentase lembaga perlindungan khusus anak yang di bina % 40,00 112.500.000 50,00 23.000.000 60,00 35.334.000 70,00 35.334.000 80,00 35.334.000 90,00 35.334.000 100,00 35.334.000 Lembaga Layanan Perlindun gan Khusus Anak Puspaga 1, UPTD PPA 1, PATBM 46 2.08.07.2.01.00 03 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Terlaksananya Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan Jumlah Kegiatan Pencegahan KIA Terpadu Kegiatan 3 7.500.000 1 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 204 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. layak Anak, dan DRPPA 2.08.07.2.01.00 04 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Terlaksananya Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/progra m/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Progra m dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) Orang 100 100.000.000 20 15.000.000 2.08.07.2.01.00 05 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota Terlaksananya Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di Tingkat kab/ kota Dokumen 1 5.000.000 1 3.000.000 2.08.07.2.01.00 06 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Dokumen - - 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 2.08.07.2.01.00 07 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota Kegiatan - - 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 2.08.07.2.01.00 08 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota Laporan - - 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 205 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.07.2.01.00 09 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota Dokumen - - 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 2.08.07.2.01.00 10 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota Orang - - 50 11.334.000 50 11.334.000 50 11.334.000 50 11.334.000 50 11.334.000 2.08.07.2.01.00 11 Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota Kebijakan - - 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya fasilitasi anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif % 50,77 12.000.000 58,46 123.310.000 100,00 128.995.000 100,00 92.614.000 100,00 92.614.000 100,00 92.614.000 100,00 92.614.000 Semua anak yang melapor ke UPTD dan Puspaga mendapa tkan layanan kompreh ensif 2.08.07.2.02.00 05 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksanannya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Orang 15 5.000.000 20 3.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 206 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.07.2.02.00 06 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah Anak yang mendapatkan layanan Orang 20 7.000.000 80 120.310.000 2.08.07.2.02.00 08 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota Orang - - 41 17.795.000 41 18.314.000 41 18.314.000 41 18.314.000 41 18.314.000 2.08.07.2.02.00 09 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota Orang - - 90 18.000.000 45 9.000.000 45 9.000.000 45 9.000.000 45 9.000.000 2.08.07.2.02.00 10 layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota Orang - - 60 22.800.000 30 11.400.000 30 11.400.000 30 11.400.000 30 11.400.000 2.08.07.2.02.00 11 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Orang - - 6 18.100.000 6 18.100.000 6 18.100.000 6 18.100.000 6 18.100.000 2.08.07.2.02.00 12 layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Orang - - 8 4.800.000 8 4.800.000 8 4.800.000 8 4.800.000 8 4.800.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 207 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.07.2.02.00 13 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota Orang - - 90 18.000.000 45 9.000.000 45 9.000.000 45 9.000.000 45 9.000.000 2.08.07.2.02.00 14 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota Orang - - 14 7.000.000 14 7.000.000 14 7.000.000 14 7.000.000 14 7.000.000 2.08.07.2.02.00 15 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota Orang - - 30 22.500.000 20 15.000.000 20 15.000.000 20 15.000.000 20 15.000.000 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dikuatkan dan dikembangkan % 71,66 28.000.000 80,00 21.500.000 83,33 36.000.000 85,41 36.000.000 87,50 36.000.000 89,58 36.000.000 91,66 36.000.000 Lembaga Layanan Perlindun gan Khusus Anak Puspaga 1, UPTD PPA 1, PATBM 46 2.08.07.2.03.00 04 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota Terlaksananya Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di Tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar Lembaga 2 7.500.000 2 3.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 208 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.07.2.03.00 05 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kegiatan 1 7.500.000 1 5.500.000 2.08.07.2.03.00 06 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK Orang 30 7.500.000 30 7.500.000 2.08.07.2.03.00 07 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Terlaksananya Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah Komunikasi,Infor masi dan Edukasi (KIE) Perlindungan Khusus Anak Dokumen 1 3.000.000 1 3.000.000 3 3.000.000 3 3.000.000 3 3.000.000 3 3.000.000 3 3.000.000 2.08.07.2.03.00 08 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Terlaksananya Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah AMPK yang memeperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Orang 2 2.500.000 2 2.500.000 2.08.07.2.03.00 09 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota Dokumen - - 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 209 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.07.2.03.00 10 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan - - 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 2.08.07.2.03.00 11 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) Lembaga - - 5 2.000.000 5 2.000.000 5 2.000.000 5 2.000.000 5 2.000.000 2.08.07.2.03.00 12 Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dokumen - - 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 2.08.07.2.03.00 13 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek Orang - - 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 210 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.08.07.2.03.00 14 Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan Lembaga - - 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 50 10.000.000 Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana LPP (laju Pertumbuhan Penduduk) % 1,25 14.088.928.418 1 18.247.651.000 1 17.890.900.000 1,21 14.247.651.000 1,20 18.247.651.000 1,19 18.247.651.000 1,18 18.247.651.000 Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk TFR (Angka Kelahiran Total) Jiwa 2,18 2,17 2,16 2,15 2,14 2,13 2,12 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Angka 62,77 63,60 64,29 65,05 65,80 66,56 67,32 IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) Angka 64,30 65,30 66,30 67,30 68,30 69,30 70,30 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) % 17,50 9.365.723.693 17,20 9.554.057.000 16,50 9.031.852.000 16,10 5.554.057.000 15,70 9.554.057.000 15,30 9.554.057.000 14,90 9.554.057.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 211 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. Persentase pemetaan dan pengelolaan data pengendalian penduduk, yang mencakup pencatatan, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data secara menyeluruh di wilayah kabupaten/kota Persentase kelembagaan dalam pengendalian penduduk yang aktif (Kampung KB dan SSK) % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 (Kampun g KB Mandiri) 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Persentase dokumen kebijakan pengendalian penduduk yang disusun sesuai amanat % - - 100,00 100.000.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 75.000.000 100,00 75.000.000 2.14.02.2.01.00 23 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Kegiatan 0 - - - 1 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 2.14.02.2.01.00 25 Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota Dokumen 0 - - - 1 50.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Presentase penyediaan data keluarga dan pembinaan/peng awasan serta pelaporan KKBP % 100,00 9.365.723.693 100,00 9.554.057.000 100,00 8.931.852.000 100,00 5.504.057.000 100,00 9.504.057.000 100,00 9.479.057.000 100,00 9.479.057.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 212 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.14.02.2.02.00 25 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan Dokumen 1 9.365.723.693 1 9.554.057.000 1 8.931.852.000 1 5.504.057.000 1 9.504.057.000 1 9.479.057.000 1 9.479.057.000 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Meningkatnya kualitas pembinaan keluarga berencana Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR % 70,75 3.153.733.000 70,75 7.819.654.000 70,85 6.610.808.000 70,95 7.819.654.000 71,05 7.819.654.000 71,15 7.819.654.000 71,25 7.819.654.000 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % 9,78 9,68 9,58 - 9,48 - 9,38 9,28 9,18 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase pelaksanaan advokasi dan KIE KKBPK % 100,00 3.100.000 100,00 200.000.000 100,00 250.000.000 100,00 250.000.000 100,00 250.000.000 100,00 250.000.000 100,00 250.000.000 2.14.03.2.01.00 13 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan Dokumen 1 3.100.000 1 200.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Terlaksannya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) % 100,00 5.000.000 100,00 119.700.000 100,00 150.000.000 100,00 150.000.000 100,00 150.000.000 100,00 150.000.000 100,00 150.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 213 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.14.03.2.02.00 07 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyul uh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyul uh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Laporan 1 5.000.000 1 119.700.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase PUS yang mendapat pelayanan KB % 70,36 3.138.861.000 70,43 6.185.554.000 70,50 6.060.808.000 71,07 7.269.654.000 71,14 7.269.654.000 71,21 7.269.654.000 71,28 7.269.654.000 2.14.03.2.03.00 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Laporan 4 8.920.000 6 15.000.000 4 18.000.000 4 21.600.000 4 21.600.000 4 21.600.000 4 21.600.000 2.14.03.2.03.00 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Orang 10 6.385.000 304 108.456.000 10 130.147.200 10 156.176.640 10 156.176.640 10 156.176.640 10 156.176.640 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 214 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.14.03.2.03.00 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Laporan 1 3.935.000 1 17.000.000 1 20.400.000 1 24.480.000 1 24.480.000 1 24.480.000 1 24.480.000 2.14.03.2.03.00 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Laporan 1 12.230.000 2 130.000.000 1 156.000.000 1 187.200.000 1 187.200.000 1 187.200.000 1 187.200.000 2.14.03.2.03.00 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Laporan 14 3.063.861.000 10 5.719.654.000 14 5.501.728.000 14 6.598.758.000 14 6.598.758.000 14 6.598.758.000 14 6.598.758.000 2.14.03.2.03.00 13 Peningkatan Kesertaan KB Pria Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria Orang 350 43.530.000 1.470 195.444.000 14 234.532.800 14 281.439.360 14 281.439.360 14 281.439.360 14 281.439.360 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Persentase organisasi kemasyarakatan peduli KB % 100,00 6.772.000 100,00 1.314.400.000 100,00 150.000.000 100,00 150.000.000 100,00 150.000.000 100,00 150.000.000 100,00 150.000.000 2.14.03.2.04.00 01 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Organisasi 2 5.000.000 5 1.314.400.000 - - 0 - 0 - 0 - 0 - https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 215 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.14.03.2.04.00 06 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Kampung 1.772.000 2.14.03.2.03.00 17 Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan Kegiatan 0 - - - 4 150.000.000 4 150.000.000 4 150.000.000 4 150.000.000 4 150.000.000 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan keluarga sejahtera Pesentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif % 100,00 1.569.471.725 100,00 873.940.000 100,00 2.248.240.000 100,00 873.940.000 100,00 873.940.000 100,00 873.940.000 100,00 873.940.000 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persesntase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Tribina aktif % 100,00 1.559.331.725 100,00 873.940.000 100,00 2.248.240.000 100,00 873.940.000 100,00 873.940.000 100,00 873.940.000 100,00 873.940.000 2.14.04.2.01.00 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Laporan 1 48.239.025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 216 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.14.04.2.01.00 15 Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia Kegiatan - - - - 2 60.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2.14.04.2.01.00 16 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Laporan / Dokumen - - - - 14 98.000.000 14 15.000.000 14 15.000.000 14 15.000.000 14 15.000.000 2.14.04.2.01.00 17 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Laporan - - - - 1 120.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 2.14.04.2.01.00 18 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia Unit 25 306.500.000 15 195.000.000 20 195.000.000 30 195.000.000 30 195.000.000 30 195.000.000 30 195.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 217 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.14.04.2.01.00 19 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Terlaksananya Orientasi/Pelatiha n Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatiha n Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Orang 4188 503.910.000 222 222.000.000 223 320.000.000 223 222.000.000 223 222.000.000 223 222.000.000 223 222.000.000 2.14.04.2.01.00 20 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Orang - - - - 100 20.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 2.14.04.2.01.00 21 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) Laporan 5 622.080.000 4 425.940.000 4 425.940.000 4 215.940.000 4 215.940.000 4 215.940.000 4 215.940.000 2.14.04.2.01.00 24 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan Orang 222 76.600.000 223 31.000.000 225 74.500.000 225 31.000.000 225 31.000.000 225 31.000.000 225 31.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 218 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.14.04.2.01.00 25 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Laporan - - - - 1 30.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 2.14.04.2.01.00 27 Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Dokumen - - - - 1 120.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 2.14.04.2.01.00 28 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR) , Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Bina Keluarga Lansia (BKL) , Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Terlaksananya Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR) , Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Bina Keluarga Lansia (BKL) , Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Kelompok 51 2.002.700 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase organisasi kemasyarakatan peduli Keluarga Beresiko Stunting % 100,00 10.140.000 - - 100 654.800.000 100,00 95.000.000 100,00 95.000.000 100,00 95.000.000 100,00 95.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 219 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.14.04.2.02.00 05 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Laporan - - - - 222 77.400.000 223 15.000.000 223 15.000.000 223 15.000.000 223 15.000.000 2.14.04.2.02.00 06 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan Laporan - - - - 1 442.400.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 2.14.04.2.02.00 07 Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Laporan - - - - 1 60.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 2.14.04.2.02.00 08 Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Laporan 1 10.140.000 1 75.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 2.14.04.3.03 Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) Persentase remaja yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi PKBR % 100,00 130.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 220 KODE REKENING BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp. 2.14.04.3.03.00 03 Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya Terlaksananya orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana Laporan 223 130.000.000 223 20.000.000 223 20.000.000 223 20.000.000 223 20.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 221 Dukungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang terhadap program prioritas Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut : Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET.
(1)(2) (3) (4) (5) 1  Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan  Program Perlindungan Perempuan  Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Meningkatnya Kualitas dan PUG dan pemberdayaan Perempuan Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan Meningkatnya Kulitas Pemenuhan Hak Anak (PHA)
1. a.Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2. b.Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. c.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. a.Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5. b.Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
6. c.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. a.Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 222 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET.
(1)(2) (3) (4) (5)  Program Perlindungan Khusus Anak Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak Kabupaten/Kota
1. b.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. a.Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
3. b.Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. c.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2  Program Pemberdayaan Sosial Meningkatnya kualitas PSKS dalam pemberdayaan PPKS
5. a.Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
6. b.Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota
7. c.Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial
8. d.Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah
9. e.Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota
10. f.Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial
11. g.Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 223 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET.
(1)(2) (3) (4) (5)  Program Rehabilitasi Sosial  Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Meningkatnya kualitas rehabsos bagi Pemerlu Pelayananan Kesejahtaraan Sosial (PPKS) Meningkatnya kualitas perlindungan dan pemberian jaminan sosial
1. a.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
2. b.Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
3. a.Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
4. b.Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5. c.Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP
6. d.Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 224 4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 225 pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD sebagai berikut : Tabel 4.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 No. Indikator Kinerja Utama DinaoaKBPP Kabupaten Pemalang Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Persentase PPKS yang ditangani % 74,22 66,60 68,00 70,00 72,00 73,00 75,00 75,00 75,00 2 Indeks pencapaian SPM Sosial Indeks 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3 % KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 IKM Nilai 86,00 86,10 86,15 86,20 86,25 86,30 86,35 86,35 5 IPG Indeks 87,14 87,37 87,45 87,50 87,55 87,60 87,65 87,70 87,70 6 IKG (indek ketimpangan gender) Indeks 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 7 Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Nilai Nindya Nindya Nindya Nindya
(780)Utama
(820)Utama
(850)Utama
(880)Utama
(900)Utama
(900)8 LPP (laju Pertumbuhan Penduduk) % 1,27 1,25 1,23 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,18 9 TFR (Angka Kelahiran Total) Jiwa 2,19 2,18 2,12 2,11 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 226 No. Indikator Kinerja Utama DinaoaKBPP Kabupaten Pemalang Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 10 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Angka 62,08 62,77 63,60- 64,81 64,29- 64,32 65,05- 65,10 65,80- 65,87 66,56- 66,64 67,32- 67,41 67,32- 67,41 11 IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) Angka - 64,30 65,10 65,90 66,70 67,50 68,30 69,10 69,10 4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Selain IKU, terdapat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai berikut : Tabel 4.5 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 No Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Baseline Tahun Target Capaian Kondisi Akhir 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 IKG (Indeks Ketimpangan Gender) Angka 0,336 0,336 0,319 0,315 0,310 0,305 0,300 0,295 0,295 2 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Angka 64,34 0 65 65,35 66,7 66,95 67,2 67,5 67,5 3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Angka 93,31 93,31 93,41 93,51 93,61 93,71 93,81 93,91 93,91 4 IPKK (Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga) Angka - - 73,81 74,08 74,34 74,61 74,87 75,14 75,14 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 227 No Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Baseline Tahun Target Capaian Kondisi Akhir 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Total Fertility Rate (TFR) Angka 2,04 2,03 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 6 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Angka 63,07 63,9 64,25 64,5 64,75 65 65,3 65,5 65,5 7 Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) Angka 83,9 87,51 87,6 87,7 87,8 87,9 88 88,1 88,1 8 Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Angka 2,75 2,92 2,93 2,95 2,98 3 3,05 3,08 3,08 9 Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 90,25 88,87 88,9 89 89,1 89,3 89,5 89,8 89,8 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 228 Renstra menjadi pedoman bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang selama 5 (lima) tahun kedepan. Seluruh Sekretariat, Bidang dan UPTD PPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang berkewajiban mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025 2029 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
2.Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2025 2029, melalui Sekretariat, Bidang dan UPTD PPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
3.Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mendukung RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Provinsi Kabupaten Pemalang. Adapun rencana tindak lanjut sebagai fokus kegiatan yang akan dilakukan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 229 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang selama periode tahun 2025-2029 antara lain :
1.Pemenuhan ASN dengan usulan sesuai formasi yang dikebutuhan;
2.Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3.Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
4.Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;
5.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target- target Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
6.Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan, tanggungjawab serta kerjasama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait di Kabupaten Pemalang untuk terwujudnya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra ini, mendukung tercapainya visi “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”. Pemalang, September 2025 Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang, Drs. MU’MINUN, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19680526 199403 1 005 https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id 1.1. LATAR BELAKANG Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan ke depan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Inmendagri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Regulasi tersebut salah satunya mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun kedepan. Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut : BAB 1 PENDAHULUAN J. RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I - 2 Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Sektor Lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I - 3 Gambar 1.2. Pentahapan Penyusunan Renstra Seiring dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode 2025-2029, maka pemerintah menyusun RPJMD Kabupaten tahun 2025-2029. Dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 tersebut terdapat visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu "TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG BERCAHAYA-BERSIH, CAKAP, HANDAL DAN MULYA" dengan misinya “RHAPSODI” yaitu Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas. Dengan demikian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini berfungsi untuk menjabarkan secara eksplisit Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif serta indikator pencapaian pengembangan pelayanan dinas. Persiapan Penyusunan Penetapan Perumusan Rancangan Akhir Pelaksanaan Forum PD / Lintas PD Penyusunan Rancangan Penyusunan Rancanagan Awal Pohon Kinerja Cascading Veifikasi Rancangan Review APIP Ditetapkan 1 Bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan Verifikasi Rancangan Akhir https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I - 4 1.2. LANDASAN HUKUM Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:
1.Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736).
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) yang telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I - 5 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I - 6 Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga –Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang –Temanggung, dan Kawasan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I - 7 Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
23.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24.Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standat Pelayanan Minimal; https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I - 8
33.Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
34.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
35.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
36.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaaan Brebes-Tegal-Slawi – Pemalang Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
37.Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor xxx Tahun xxx Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun xxx Nomor xxx);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9)
39.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I - 9 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 9);
42.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6);
43.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7);
44.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xxx Tahun xxx Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
45.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 nomor 27);
46.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan dalam mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I - 10 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :
1.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah.
2.Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan unsur penunjang bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.
3.Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
4.Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sau Pintu Kabupaten Pemalang dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut: 1.1. Latar Belakang Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I - 11 1.2. Landasan Hukum Mengidentifikasikan dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai kaidah penyusunan produk hukum. 1.3. Maksud dan Tujuan Menguraikan maksud dan tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 1.4. Sistematika Penulisan Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab DPMPTSP Kabupaten Pemalang dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Menyajikan tugas, fungsi dan struktur DPMPTSP Kabupaten Pemalang 2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah Menyajikan data-data dan informasi sumberdaya DPMPTSP Kabupaten Pemalang yang meliputi sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana. 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Menyajikan data-data dan informasi pelayanan yang menjadi urusan dan tanggung jawab DPMPTSP Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I - 12 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Mengidentifikasikan masyarakat yang terlibat dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Mengidentifikasikan permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025- 2029 yang berkaitan dengan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang. 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah Mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pemalang 2.2.2. Isu Strategis Mengidentifikasikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi DPMPTSP Kabupaten Pemalang baik secara langsung maupun tidak langsung BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Menyajikan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Menentukan tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Menentukan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat 3.3. Strategi Perangkat Daerah Menentukan strategi Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang berisi tindakan yang komprehensif yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I - 13 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Menyajikan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tuga dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pemalang BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Menyajikan program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penanaman modal dan urusan pelayanan terpadu satu pintu 4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Menyajikan program, kegiatan dan subkegiatan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. 4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Menyajikan uraian subkegiatan prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman pembangunan daerah dan dapat diterjemahkan menjadi aksi-aksi nyata yang dapat diimplementasikan oleh DPMPTSP Kabupaten Pemalang. 4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Menyajikan indikator kinerja utama atau IKU DPMPTSP Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I - 14 BAB V. PENUTUP Menyajikan kesimpulan penting subtansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian evaluasi 5.1. Kesimpulan Penting Subtansial Menyajikan kesimpulan penting substansial Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 5.2. Kaidah Pelaksanaan Menyajikan kaidah pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 5.3. Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi Menyajikan Pelaksanaan pengendalian evaluasi Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan pencapaian target program dan kegiatan, menilai kinerja serta mengendalikan risiko strategis DPMPTSP Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 1 2.1. Gambaran Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 2.1.1.1. Tugas Dan Fungsi Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang menyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat.
1.Kepala Dinas Kepala DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala DPMPTSP menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 2 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a.Menetapkan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
b.Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
c.Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
d.Mengarahkan penyelenggaraan program pengembangan iklim penanaman modal yang meliputi penetapan kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, penyusunan rencana umum penanaman modal Daerah, serta penyediaan peta potensi dan peluang usaha Daerah.
e.Mengarahkan penyelenggaraan program promosi penanaman modal yang meliputi penyusunan strategi promosi penanaman modal, dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah
f.Mengarahkan penyelenggaraan program pelayanan penanaman modal yang meliputi penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal, penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, serta koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 3
g.Mengarahkan penyelenggaraan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang meliputi koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal, koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
h.Mengarahkan penyelenggaraan program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang meliputi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terin tegrasi secara elektronik.
i.Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
j.Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan unsur spip.
k.Mengarahkan pengelolaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
l.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan terpadu satu pintu.
m.Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
n.Merumuskan laporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
o.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
1. 2.Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPMPTSP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a.Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan DPMPTSP https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 4
b.Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan DPMPTSP
c.Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan DPMPTSP
d.Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DPMPTSP
e.Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
f.Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPMPTSP
g.Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan DPMPTSP
h.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a.Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan.
b.Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
c.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan.
d.Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/ jasa.
e.Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.
f.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
g.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan unsur SPIP. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 5
h.Menyusun konsep inovasi kesekretariatan.
i.Mengoordinasikan konsep inovasi daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
j.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan.
k.Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
l.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
1. 3.Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan.
b.menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
c.melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan.
d.mengelola data urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
e.melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran.
f.menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.
g.menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya.
h.menyiapkan bahan inovasi Subbagian Bina Program dan Keuangan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 6
i.melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan unsur SPIP.
j.mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Bina Program dan Keuangan.
k.menyusun bahan laporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
l.menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan.
m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. 4.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
b.mengelola administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penatausahaan, pemanfaatan dan penyusunan laporan barang milik daerah.
c.mengelola administrasi umum, meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan.
d.mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik.
e.mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan, penyediaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan jasa penunjang, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas.
f.mengelola administrasi kepegawaian. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 7
g.mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja.
h.melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
i.menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
j.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
k.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. 5.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.menyusun bahan rancangan strategis pengembangan iklim penanaman modal
b.menyusun bahan rancangan penetapan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
c.menyusun data dan informasi peta potensi investasi
d.menyusun rencana target investasi penanaman modal daerah
e.melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
f.melaksanakan kegiatan sosialisasi tata cara dan prosedur pelayanan penanaman modal
g.memfasilitasi kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lelmbaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga-lembaga internasional maupun pemangku kepentingan lainnya terkait pengembangan penanaman modal
h.memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tentang ketentuan pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal
i.melaksanakan kegiatan inventarisasi hambatan dan solusi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
j.memfasilitasi penanganan pengaduan pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 8
k.menyelenggarakan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas dan onsetif yang diberikan serta melaksanakan pemeriksaan ke lokasi proyek sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan
l.melaksanakan tindaklanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal
m.mengelola system pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) terkait dengan Aplikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal
n.melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis terkait daerah.
1. 6.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelompok jabatan fungsional substansi pelayanan terpadu satu pintu memiliki uraian tugas sebagai berikut:
a.merumuskan konsep strategi pengembangan pelayanan dan perizinan tidak terstruktur.
b.melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak terstruktur secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
c.melaksanakan kegiatan pengembangan kompentensi sumber daya manusia.
d.melaksanakan kegiatan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala terhadap pelayanan.
e.menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga-lembaga intemasional maupun pemangku kepentingan lainnya.
f.melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan tidak terstruktur yang terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah.
g.melaksanakan kegiatan pendaftaran perizinan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
h.merumuskan konsep strategi pengelolaan perizinan terstruktur. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 9
i.melaksanakan kegiatan pelayanan penzman dan nonpenzman tersetruktur secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
j.melaksanakan sosialisasi tata cara dan prosedur perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
k.melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap masa berlaku izin dan peruntukan izin usaha bersama dengan OPD terkait.
l.melaksanakan kegiatan koordinasi tim teknis yang terdiri dari unsurunsur perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
m.melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan terstruktur yang terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah.
n.melakukan proses perizinan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). 2.1.1.2 Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, terdiri dari :
a.Kepala Dinas;
b.Sekretaris, terdiri dari :
1. 1.Sub Bagian Bina Program dan Keuangan
2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c.UPTD
d.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas:
1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal
2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan
3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 10 Gambar 2.1. Struktur Organisasi 2.1.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang didukung dengan personalia dan sarana prasarana yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 2.1.2.1. Sumberdaya Manusia Sumberdaya manusia yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Pemalang adalah sebanyak 64 orang yang terdiri dari 32 orang berstatus ASN dan 32 orang berstatus Non ASN. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu SEKRETARIS SUB BAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD KEPALA DINAS https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 11 Tabel 2.1. Sumberdaya Manusia DPMPTSP Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan PNS Non PNS Jumlah L P L P 1 2 3 4 5 6 7 1 SMP Sederajat - - - - - 2 SMA Sederajat 4 3 11 4 22 3 D3 3 - - - 3 4 S1 8 11 10 6 35 5 S2 3 - 1 - 4 6 S3 - - - - - Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tabel 2.2. Sumberdaya Manusia DPMPTSP Kabupaten Pemalang Berdasarkan Golongan No Golongan L P Jumlah 1 2 3 4 5 1 Golongan I - - - 2 Golongan II 5 3 8 3 Golongan III 10 11 21 4 Golongan IV 2 1 3 Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang 2.1.2.2. Sarana Dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki aset tidak bergerak dan bergerak yang terdiri dari : Tabel 2.3. Daftar Barang Inventaris No Jenis Sarana dan Prasarana Satuan Kondisi Jumlah Baik Rusak 1 2 3 4 5 6 1 Station Wagon Unit 5 0 5 2 Sepeda Motor Unit 11 0 11 3 Meja Komputer Set 1 0 1 4 PC Unit Unit 41 0 41 5 Printer Unit 37 0 37 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 12 No Jenis Sarana dan Prasarana Satuan Kondisi Jumlah Baik Rusak 1 2 3 4 5 6 6 Lemari Kayu Buah 6 0 6 7 Rak Kayu Buah 17 0 17 8 White Board Buah 2 0 2 9 Jam Mekanis Buah 2 0 2 10 Kursi Besi Buah 2 0 2 11 Exhause Fan Unit 1 0 1 12 Televisi Unit 2 0 2 13 Alat Rumah Tangga Buah 5 0 5 14 Laptop Unit 24 0 24 15 Peralatan Personal Kantor Buah 3 0 3 16 Hub Buah 1 0 1 17 Portable Generating Set Set 1 0 1 18 Mesin fotocopy folio Unit 1 0 1 19 Rak Besi Buah 12 0 12 20 Papan Visual Buah 1 0 1 21 Alat Penghancur Kertas Unit 1 0 1 22 Papan Nama Instansi Buah 1 0 1 23 Meja Rapat Buah 20 0 20 24 Meja Resepsionis Buah 12 0 12 25 Kursi Rapat Buah 89 0 89 26 Bangku Tunggu Set 10 0 10 27 Sofa Set 2 0 2 28 AC Window Unit 6 0 6 29 AC Split Unit 20 0 20 30 Microphone Table Stand Set 10 0 10 31 Camera Video Unit 1 0 1 32 Tiang Bendera Buah 1 0 1 33 Tangga Alumunium Buah 1 0 1 34 Dispenser Unit 5 0 5 35 Alat Pemadam Portable Buah 4 0 4 36 Meja Kerja Pejabat Eselon III dan IV Buah 14 0 14 37 Scanner Unit 4 0 4 38 Meja Kerja Pegawai Non Struktural Buah 62 0 62 39 Kursi Kerja Pejabat Eselon III dan IV Buah 14 0 14 40 Mesin Antrian Unit 2 0 2 41 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Buah 52 0 52 42 Audio Visual Set 2 0 2 43 Wireless Mic Set 1 0 1 44 Professional Sound System Set 7 0 7 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 13 No Jenis Sarana dan Prasarana Satuan Kondisi Jumlah Baik Rusak 1 2 3 4 5 6 45 Peralatan Studio Audio Set 2 0 2 46 Camera Elektronik Unit 1 0 1 47 Telephone (PABX) Unit 1 0 1 48 Monitor Unit 3 0 3 49 Peralatan Jaringan Lainnya Set 1 0 1 50 Peralatan Personal Komputer Set 3 0 3 51 Alat Kantor Lainnya Set 10 0 10 52 Telephone Mobile Unit 8 0 8 53 Server Set 2 0 2 54 Sepeda Unit 1 0 1 55 Mesin Penghisap Debu Unit 1 0 1 56 Mesin Pemotong Rumput Unit 1 0 1 57 Mesin Absensi Unit 3 0 3 58 Kursi Rapat Buah 19 0 19 59 Amplifier Set 1 0 1 60 Loudspeaker Set 10 0 10 61 Filing Cabinet Kayu Buah 8 0 8 62 Lemari Kaca Buah 1 0 1 63 Modem Buah 1 0 1 64 CCTV Set 1 0 1 65 Digital LED Running Text Unit 1 0 1 66 Slide Projector Set 1 0 1 67 Layar Film Set 1 0 1 Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang 2.1.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang Untuk memberikan pelayanan dan pembinaan secara optimal kepada masyarakat luas di penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani dan membina masyarakat. Adapun pelayanan yang telah dilaksanakan adalah : 2.1.3.1. Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang saat ini melayani 44 jenis perizinan sesuai dengan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 14 Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.. Pada tahun 2024, jumlah permohonan perizinan yang masuk tercatat sebanyak 14.537 permohonan. Dari jumlah tersebut sebanyak 14.489 permohonan telah disetujui dan diterbitkan. Tabel di bawah ini juga menunjukan bahwa jenis perizinan terbanyak yang diterbitkan adalah Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro yaitu sebesar 12.973 izin. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 15 Tabel 2.4. Pelayanan Perizinan No Jenis Ijin 2020 2021 2022 2023 2024 Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak 1 Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga 2 2 0 5 4 0 - - - - - - - - - 2 Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Hotel 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 3 Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 4 Sertifikasi Laik Hygiene Rumah Makan dan Restoran 1 1 0 1 0 0 - - - - - - - - - 5 Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) 6 6 0 5 4 0 4 5 0 6 4 0 25 21 0 6 Izin Pemakaian Stadion Sirandu 0 0 0 0 0 0 2 2 0 13 9 0 12 9 0 7 Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo 0 0 0 0 0 0 5 5 0 2 2 0 5 4 0 8 Izin Reklame -Izin Penyelenggaraan Reklame 313 308 0 320 320 0 326 326 0 471 471 0 471 471 0 -Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Reklame 16 6 1 12 8 1 10 9 0 14 11 0 13 9 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 16 No Jenis Ijin 2020 2021 2022 2023 2024 Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak 9 Ijin Usaha Pariwisata pada Kawasan Wisata Pantai Widuri Pemalang 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 10 Ijin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPPSBW) 1 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - 11 Surat Ijin Operasional Panti 2 2 0 5 5 0 3 2 - 10 4 0 4 5 0 12 Izin Pemakaman 30 30 0 35 35 0 20 20 - 25 24 0 17 17 0 13 Izin Pengabuan Mayat 12 12 0 18 18 0 18 18 - 20 19 0 12 12 0 14 Rekomendasi Ijin Unit Transfusi Darah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 15 Izin Pendidikan Dasar 5 5 0 11 11 0 5 1 - 4 4 - 3 3 0 Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal 2 0 0 7 3 0 30 29 - 6 4 0 6 4 0 16 Izin Pendidikan Anak Usia Dini PAUD) dan Pendidikan Non Formal - Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 4 4 0 - - - 3 3 - 1 0 0 3 2 0 - Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 0 0 0 - - - - - - - - - - - - https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 17 No Jenis Ijin 2020 2021 2022 2023 2024 Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak 17 Izin Pemakaian Alun- alun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Izin Pemakaian Taman Patih Sampun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 21 Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten 24 22 0 119 117 0 79 80 0 51 51 0 30 25 0 22 Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 18 No Jenis Ijin 2020 2021 2022 2023 2024 Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak 23 Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 24 Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 25 Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 19 No Jenis Ijin 2020 2021 2022 2023 2024 Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak 26 Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 27 Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 28 Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 29 Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 30 Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 31 Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 20 No Jenis Ijin 2020 2021 2022 2023 2024 Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak 32 Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 33 Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 34 Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 35 Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 36 Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 21 No Jenis Ijin 2020 2021 2022 2023 2024 Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak 37 Izin Mendirikan Bangunan tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 38 Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 39 Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 40 Izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 41 Izin Insidentil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro 3924 3924 0 5249 5249 0 11296 11297 0 13365 13365 0 12972 12973 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 22 No Jenis Ijin 2020 2021 2022 2023 2024 Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak Masuk Terbit Ditolak 43 Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - Jumlah Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 23 2.1.3.2. Pelayanan Sistem Informasi DPMPTSP Untuk memudahkan masyarakat maupun pelaku usaha dalam mengurus perizinan maupun untuk mencari informasi peluang investasi, DPMPTSP Kabupaten Pemalang juga telah mengembangan berbagai aplikasi digital sebagai berikut :
a.Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu merupakan program Komputerisasi Sistem Pelayanan Perizinan yang merupakan alat bantu dalam pemrosesan perizinan yang meliputi proses pendaftaran, pendataan, entri data, verifikasi, penetapan, dan cetak secara terintegrasi. Program ini memudahkan masyarakat dengan cukup membuat akun, mengirimkan persyaratan sesuai dengan layanan yang dibutuhkan dan memantau status permohonannya. Ketika status proses permohonan cek lokasi, maka pemohon cukup datang untuk menyerahkan dokumen asli yang dipersyaratkan. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu dapat diakses melalui http://izinonline.pemalangkab.go.id. Gambar 2.2. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 24
b.Gerai Investasi Potensi Kabupaten Pemalang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang juga telah mengembangkan Gerai Investasi Potensi Kabupaten Pemalang. Terobosan ini diperuntukkan guna meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas pelayanan di bidang investasi. Gerai Investasi Potensi Kabupaten Pemalang ini, dimaksudkan agar para investor mendapatkan layanan konsultasi penanaman modal dan informasi yang cukup sebelum berinvestasi di Kabupaten Pemalang. Gerai Investasi Potensi Kabupaten Pemalang ini memanfaatkan dukungan teknologi informasi berupa media web yang dapat diakses melalui website dpmptsp.pemalangkab.go.id yang sangat berguna bagi investor untuk bisa melihat peluang investasi sektor hortikultura, industri, perikanan, pertanian, peternakan dan pariwisata. Dalam media ini, investor juga dapat melihat informasi tata ruang dan lahan dari wilayah yang diinginkan. Gambar 2.3. Gerai Investasi Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 25
c.Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Elektronik Langsung (SAMBATSUNG) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang melakukan terobosan untuk mewujudkan sistem pengaduan yang cepat, efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi elektronik. SAMBATSUNG yang merupakan singkatan dari Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Teknologi Langsung ini dibuat bersama dengan pihak ke Tiga dan Tim Inovasi DPMPTSP Kabupaten Pemalang. SAMBATSUNG selain memberikan kemudahan dalam proses pelayanan pengaduan baik bagi penyelenggara, pemohon maupun masyarakat umum, aplikasi ini juga memberikan kemudahan untuk mendapatkan berbagai informasi diantaranya jumlah pengakses portal pengaduan, grafik pengaduan, serta proses pengaduan. Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Elektronik Langsung dapat diakses melalui laman izinonline.pemalangkab.go.id/2017/pengaduan2021/web. Gambar 2.4. Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Elektronik Langsung (SAMBATSUNG) 2.1.3.3. Mal Pelayanan Publik Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, DPMPTSP Kabupaten Pemalang saat ini juga telah mengembangkan Mal Pelayanan Publik. yang terletak di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 26 Pintu (DPMPTSP). Mal Pelayanan Publik bertujuan untuk menyatukan seluruh jenis pelayanan yang ada, ke dalam satu tempat dan tersistem. Hal ini merupakan wujud transformasi birokrasi pelayanan publik, dari berbelit-belit dan lambat, menjadi birokrasi modern, humanis, dan cepat. Saat ini terdapat 16 instansi pemerintah baik vertikal maupun horsontal yang telah berpartisipasi menempatkan petugasnya dalam MPP Kabupaten Pemalang. Tabel 2.5. Jenis Layanan dalam Mal Pelayanan Publik No Instansi Jenis Perizinan 1 Badan Pertanahan Nasional 1. Informasi Pertanahan
1. 2.Pertimbangan Teknis Pertanahan 2 BPJS Ketenagakerjaan 1. Infornasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja
2. 2.Informasi Program Jaminan Kematian
3. 3.Informasi Program Jaminan Hari Tua
4. 4.Informasi Program Jaminan Pensiun
5. 5.Informasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
6. 6.Pendaftaran Perusahaan
7. 7.Pendaftaran Penerima Upah
8. 8.Pendaftaran Bukan Penerima Upah
9. 9.Pendaftaran Pekerja Migran Indonesia
10. 10.Pendaftaran Sektor Jasa Konstruksi 3 BPJS Kesehatan 1. Pemberian Informasi
11. 2.Pendaftaran Baru PBPU Mandiri
12. 3.Perubahan Data 4 Bank Jateng 1. Pembayaran Pajak, Pendidikan dan Jasa Lainnya 5 PDAM 1. Pemasangan Sambungan Baru
13. 2.Pembayaran Rekening
14. 3.Pengaduan Pelanggan 6 Disdukcapil 1. Kartu Keluarga
15. 2.KTP
16. 3.Pindah Datang Penduduk
17. 4.Akta Kelahiran
18. 5.Akta Kematian
19. 6.Akta Perkawinan
20. 7.Akta Perceraian 7 Dinas Kesehatan 1. Perizinan Baru/Perpanjangan/Perubahan 1) SUHS 2) DAM
21. 2.Perizinan Baru/Perpanjangan/Perubahan 1) Apotik 2) Toko Obat 3) Rumah Sakit 4) Puskesmas https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 27 No Instansi Jenis Perizinan 5) Klinik 6) UTD PMI 8 Bakesbangpol 1. Rekomendasi Kegiatan Penelitian 9 DLH 1. Persetujuan Lingkungan 10 DPUTR 1. Informasi Tata Ruang
22. 2.PBG/SLF 11 Bapenda 1. Pendaftaran Wajib Pajak
23. 2.Pembayaran Pajak Daerah (Pajak Hotel, Restoran,Hiburan, Parkir, Sarang Burung Walet, Minerba, Reklame, Air Tanah) 12 Diskoperindag 1. Perizinan Usaha Sektor Perindustrian (IUI, IPUI)
24. 2.Pendaftara Merek
25. 3.Pendaftaran Listrik Subsidin 13 Dishub 1. Perizinan Angkutan Orang 14 Disnaker 1. Kartu AK.1 / Kartu Kuning 15 DPMPTSP 1. Perizinan OSS
26. 2.Perizinan Non OSS
27. 3.Layanan Pengaduan
28. 4.Layanan Informasi Investasi 16 Dindikbud 1. Surat Rekomendasi Mutasi Siswa SD/SMP
29. 2.Surat Rekomendasi Penelitian Bidang Pendidikan Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025 2.1.3.4. Pelayanan Penanaman Modal Realisasi penanaman modal dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukan capaian yang lebih tinggi dibandingkan targetnya yaitu mencapai 107,37%. Sementara jumlah akumulai penanaman modal dari tahun 2010 sampai tahun 2024 mencapai Rp. 3,5 trilyun. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 28 Tabel 2.6. Realisasi Penanaman Modal Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) 2010 67.552.188.806 2011 244.282.432.755 2012 6.326.701.500 2013 7.925.910.000 2014 39.267.752.915 2015 89.860.864.270 2016 724.604.687.677 255.359.969.835 0,00 2017 729.604.687.677 28.890.500.000 0,00 2018 734.604.687.677 93.634.691.900 0,00 2019 739.604.687.677 1.753.353.206.637 0,00 2020 744.604.687.677 166.492.408.001 0,00 2021 168.157.332.081 171.698.900.267 102,11 2022 175.132.878.272 179.666.691.621 102,59 2023 185.056.692.369 197.152.213.713 106,54 2024 205.038.302.261 220.159.341.867 107,37 Jumlah Akumulasi 3.521.623.774.087 Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025 2.1.3.5. Pelayanan Pelaporan Penanaman Modal Pelaporan penanaman modal, atau yang dikenal dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), adalah laporan yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala oleh setiap penanam modal mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi. LKPM mencakup realisasi investasi, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi (termasuk nilai ekspor), serta kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan investasi. Jumlah perusahaan yang telah melaporkan kegiatan penanaman modalnya menunjukan perkembangan yang semakin meningkat yaitu dari 171 perusahaan di tahun 2020 menjadi 1.298 perusahaan di tahun 2024, sebagaimana tabel berikut ini. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 29 Tabel 2.7. Perkembangan LKPM Tahun Status Laporan Total Draft Perlu Perbaikan Disetujui 2020 18 35 118 171 2021 30 68 300 398 2022 21 97 312 430 2023 4 209 667 880 2024 4 127 1.167 1.298 Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025 2.1.3.6. Pelayanan Pengaduan Jumlah pengaduan terkait perizinan yang masuk di DPMPTSP Kabupaten Pemalang selama 5 tahun terakhir jumlahnya berfluktuasi dengan rata-rata 6 sampai 7 pengaduan per tahun. Dari pengaduan yang masuk ini, kesemuanya dapat diselesaikan oleh DPMPTSP Kabupaten Pemalang. Tabel 2.8. Jumlah Pengaduan Yang Telah Dilayani No Tahun Jumlah Aduan Hasil 1 2020 7 Selesai 2 2021 6 Selesai 3 2022 10 Selesai 4 2023 1 Selesai 5 2024 8 Selesai Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025 2.1.3.7. Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sesuai dengan Indikator program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 telah melaksanakan kinerja pelayanan sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 30
a.Peningkatan jumlah investor Realisasi peningkatan PMA dan PMDN menunjukan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan targetnya spada tahun 2022 dan tahun 2023 dengan rasio capaian sebesar 2.539% dan 177,38%. Namun demikian realisasi peningkatan jumlah investor ini mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi - 827,1%. Penurunan jumlah investor ini perlu menjadi perhatian karena berkorelasi dengan semakin tidak baiknya iklim penanaman modal di Kabupaten Pemalang.
b.Terselenggaranya promosi penanaman modal Realisasi terlaksananya promosi penanaman modal menunjukan capain kinerja yang sesuai dengan target yang direncanakan. Kecuali untuk tahun 2021 dimana target 100% tidak tercapai karena refocusing anggaran sehingga tidak ada kegiatan promosi yang dilakukan.
c.Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal Dalum kurun waktu 4 tahun terakhir realisasi terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal telah melebihi dari target yang direncanakan, dimana pada tahun 2024 rasio capaiannya mencapai 104,17%. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan DPMPTSP semakin baik.
d.Pelaku usaha yang memberikan pelaporan tepat waktu Pelaku usaha yang memberikan pelaporan tepat waktu dalam program pengendalian pelaksanaan penanaman modal menunjukan realisasi capaian yang lebih tinggi dibandingkan targetnya dimana pada tahun 2024 ditarget hanya 46% namun realisasinya mencapai 100% atau rasio pencapaiannya sebesar 217,39%. Peningkatan ini menunjukan pelaku usaha semakin patuh memberikan LKPM. Namun demikian perhitungan ini perlu dievaluasi kembali apakah sudah mencakup seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pemalang.
e.Realisasi Perizinan Realisasi perizinan juga penunjukan realisasi yang melebihi targetnya, kecuali pada tahun 2024 dimana realisasi hanya sebesar 89,77% dibawah target 100% yang ditetapkan. Perhitungan ini juga perlu dievaluasi kembali mengingat rasio capaian maksimal seharusnya 100%. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 31 Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang NO Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Persentase peningkatan jumlah investor - 2,95% 3,00% 3,05% 3,10% - -40% 76,19 % 5,41% - 25,64 % - - 13,56 % 2539 % 177,38 % - 827,1 % Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas /insentif di bidang penanaman modal - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi investasi - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% Persentase terlaksananya promosi penanaman modal - 100% 100% 100% 100% - 0% 100% 100% 100% - 0% 100% 100% 100% Jumlah nilai investasi - 168.15 7,332. 081 171.52 0,479. 000 176.66 6,093. 000 183.73 2,737. 000 - 171.69 8.900. 267 179.6 66.69 1.621 197.15 2.213. 713 220.15 9.341. 867 - 102,11 % 104,75 % 111,60 % 119,83 % Persentase terselenggarannya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal - 95% 95% 96% 96% - 98,71 % 98,58 % 99,89 % 100% - 103,91 % 103,77 % 104,05 % 104,17 % Persentase perizinan yang disetujui - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 32 NO Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu - 40% 42% 44% 46% - 85,71 % 100% 100% 100% - 214,28 % 238,10 % 227,27 % 217,39 % Persentase terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanaman modal - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% Persentase realisasi perizinan - 100% 100% 100% 100% - 160,28 % 190,0 1% 156,92 % 89,77 % - 160,28 % 190,01 % 156,92 % 89,77 % Persentase tersusunnya data/ informasi pelayanan perizinan - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 33 2.1.3.8. Kinerja Keuangan Rasio penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk mendanai berbagai macam program dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pada umumnya belum mencapai 100%. Rasio penyerapan tertinggi terdapat pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang mencapai 99,86% pada tahun 2024. Sedangkan untuk pertumbuhan anggaran dan realisasinya, tertinggi terdapat pada Program Promosi Penanaman Modal yang mencapai 3.855% untuk anggaran dan 3.852% untuk realisasinya. Kenaikan anggaran program ini memiliki dampak positif yang signifikan, terutama dalam upaya meningkatkan investasi melalui promosi penanaman modal. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 34 Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Program Anggaran Tahun Ke (Rp. 000) Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp. 000) Rasio Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Ke Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Ang garan Real isasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 (16) (17) (18) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 0 5.468.289 5.918.214 5.440.866 5.185.966 0 5.160.223,7 5.700.443 5.293.816 4.831.187 0 94,37 96,32 97,30 93,16 -5% -6% Program Pengembangan Iklim penanaman Modal 0 28.461,4 64.575 1.110 9.970 0 26.116,8 60.606,2 1.110 9.306 0 91,76 93,85 100 93,34 -65% -64% Program Promosi penanaman Modal 0 7.079,7 254.319,5 270.220 280.030 0 7.070,1 250.405,1 269.143,3 279.408 0 99,86 98,46 99,60 99,78 3855% 3852% Program pelayanan Penanaman Modal 0 363.391 158.759,2 225.000 109.072 0 360.622,9 157.745,2 222.245 106,588,2 0 99,24 99,36 98,78 97,72 -70% -70% Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 0 429.367,5 376.321,5 342.570 790.092 0 262.196,7 370.244,9 342.414 788.960.2 0 61,07 98,39 99,95 99,86 84% 201% Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman 0 12.324,5 30.370,7 40.000 31.000 0 12.266,3 30.292,3 39.993,8 30.924 0 99,53 99,74 99,98 99,75 152% 152% https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 35 Program Anggaran Tahun Ke (Rp. 000) Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp. 000) Rasio Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Ke Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Ang garan Real isasi Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 862.630 0 0 0 0 858.002 0 0 0 0 99,46 0 0 0 0 - - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 376.934 0 0 0 0 374.831 0 0 0 0 99,44 0 0 0 0 - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 26.100 0 0 0 0 26.100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 - - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 192.137 0 0 0 0 189.893 0 0 0 0 98,83 0 0 0 0 - - Program pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.856 0 0 0 0 4.856 0 0 0 0 100 0 0 0 0 - - Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD 37.383 0 0 0 0 35.568 0 0 0 0 95,14 0 0 0 0 - - Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 440.185 0 0 0 0 422.163 0 0 0 0 95,91 0 0 0 0 - - https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 36 Program Anggaran Tahun Ke (Rp. 000) Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp. 000) Rasio Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Ke Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Ang garan Real isasi Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 560.263 0 0 0 0 554.426 0 0 0 0 98,96 0 0 0 0 - - Program penanganan pengaduan dibidang investasi dan perijinan 19.985 0 0 0 0 15.789 0 0 0 0 79 0 0 0 0 - - Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 37 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Kelompok sasaran pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang adalah masyarakat yang terlibat dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Secara lebih rinci, kelompok sasaran layanan DPMPTSP baik urusan Penanaman Modal maupun Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. a.Perusahaan PMA/PMDN Perusahaan-perusahaan ini merupakan target utama DPMPTSP karena mereka membutuhkan layanan perizinan usaha dan izin-izin lainnya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis mereka. DPMPTSP membantu perusahaan PMA dan PMDN dalam proses perizinan yang efisien dan transparan, sehingga mereka dapat lebih mudah berinvestasi dan beroperasi di Kabupaten Pemalang.
2. b.Instansi dan Lembaga Terkait DPMPTSP juga bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait untuk menilai perizinan yang bersifat teknis seperti perizinan bangunan gedung, izin operasinal di bidang kesehatan atau izin-izin lainnya yang memerlukan penilaian teknis. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1. Permasalahan Berdasarkan capaian kinerja DPMPTSP, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP dapat dijelaskan sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 38 Tabel 2.11. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH Belum optimalnya peningkatan investasi dan pelayanan perijinan PTSP Belum optimalnya pengembangan iklim penanaman modal Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal Kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan media informasi digital Belum optimalnya pelayanan perizinan Keterbatasan ruang Mal Pelayanan Publik Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penilaian perizinan teknis Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Kurangnya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal Keterbatasan sarana mobilitas pengawasan dan pengendalian penanaman modal 2.2.2. Isu Strategis Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-
  1. 2029.Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pelayanan DPMPTSP karena dampaknya yang signifikan bagi kelompok sasaran DPMPTSP selama 5 tahun ke depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Beberapa kriteria yang digunakan untuk memilih isu strategis, yaitu :
  2. 1.Bersifat lintas sektor,
  3. 2.Bersifat lintas wilayah
  4. 3.Berupa fenomena atau persoalan nyata
  5. 4.Berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 39
  6. 5.Berpotensi mengganggu pelaksanaan pelayanan DPMPTSP
  7. 6.Dampaknya kumulatif dan berefek ganda
  8. 7.Dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan. Di samping itu, kondisi lingkungan eksternal dan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana diuraikan di atas, merupakan referensi untuk memperkaya perumusan isu strategis. Selanjutnya dengan mendasari pada lingkup tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pemalang dan melihat permasalahan yang ada serta dengan mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan pelayanan penanaman modal maka isu-isu strategis DPMPTSP dapat dijelaskan sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II - 40 Tabel 2.12. Isu Strategis DPMPTSP Kabupaten Pemalang POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.Tersedianya Mal Pelayanan Publik
2.Tersedianya Peta Potensi Investasi
3.Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal
4.Adanya kebijakan kemudahan dan insentif penanaman modal Belum optimalnya pengembangan iklim penanaman modal
1.Terbatasnya lapangan pekerjaan yang berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat
1.Ketidakpastian ekonomi global
2.Ketenagakerjaan
3.Sumberdaya alam
4.Kepastian hukum
5.Kebijakan perang tarif pajak perdagangan dunia
1.Ketenagakerjaan
2.Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri
3.Perizinan
4.Kebijakan fiscal dari pemerintah pusat yang menyebabkan investor lari dari indonesia
1.Ketimpangan wilayah
2.Promosi investasi
3.Tingginya harga lahan dan infrastruktur yang belum optimal pada kawasan peruntukan industri Belum optimalnya peningkatan investasi di Kabupaten Pemalang dan belum optimalnya pelayanan perijinan satu pintu
1.Penanaman modal
2.Perizinan dan non perizinan Belum optimalnya pelayanan perizinan
1.Terbatasnya lapangan pekerjaan yang berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat
1.Birokrasi
2.Transparansi
1.Efisiensi
2.Transparansi
1.Efisiensi
2.Transparansi
1.Penanaman modal
2.Perizinan dan non perizinan Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
1.Terbatasnya lapangan pekerjaan yang berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat
1.Regulasi dan peraturan
1.Pengawasan dan pemantauan
2.Pelaporan
1.Pengawasan dan pemantauan
2.Pelaporan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III - 1 3.1. Tujuan Tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut dari sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun ke depan. Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan tujuan DPMPTSP Kabupaten Pemalang yaitu “Meningkatnya Investasi di Kabupaten Pemalang”. Peningkatan investasi berdampak pada meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja dengan memberikan kemudahan perijinan. Peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan penanaman modal, yang selanjutnya akan meningkatkan produksi barang dan jasa. Investasi yang meningkat akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui rantai nilai produksi. Dan selanjutnya lapangan kerja yang tercipta akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang selanjutnya akan meningkatkan daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 3.2. Sasaran Sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang merupakan hasil penyelenggaraan pembangunan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu menuju tercapainya tujuan DPMPTSP. Sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal”. BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III - 2 Meningkatnya realisasi penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk stabilitas ekonomi, iklim bisnis yang kondusif dan kebijakan pemerintah yang mendukung investasi seperti deregulasi dan penyederhanaan perizinan, mendorong peningkatan realisasi penanaman modal. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III - 3 Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NSPK dan Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Indikator Formula Indikator Satuan Kondisi Awal Target Tahun Kondisi Akhir Renstra 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Meningkat nya investasi di kabupaten Meningkat nya realisasi investasi di kabupaten Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1 DIBAGI jumlah investasi tahun n-1 DIKALI 100% % 11,67 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,00 Nilai realisasi penanaman modal Jumlah investasi seluruh perusahaan atau lembaga usaha yang dilaporkan di Kabupaten Pemalang Rp 220.159. 341.867 246.578. 462.891 276.784. 324.595 311.382. 365.170 351.083. 616.729 396.724. 486.903 449.290. 481.418 396.724.4 86.903 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III - 4 3.3. Strategi Strategi dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Terwujudnya Pemalang Bercahahaya, Bersih, Cakap, Handal dan Mulya dan meralisasikan salah satu tujuan daerah yaitu meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian strategi ini merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Perumusan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang didasarkan pada kriteria :

1.Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2.Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
3.Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat. Salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam pemilihan strategi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah melalui analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor internal dan eksternal dengan didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III - 5 Tabel 3.2. Analisis SWOT ISU STRATEGIS KEKUATAN (STRENGHT)
1.Pelayanan perizinan terpadu satu pintu
2.Kemudahan pelayanan perizinan melalui sistem online dan tatap muka
3.Ketersediaan Sumberdaya Manusia untuk mendukung operasional pelayanan DPMPTSP KELEMAHAN (WEAKNESS)
1.Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal
2.Belum optimalnya operasionalisasi Mal Pelayanan Publik
3.Masih rendahnya kompetensi SDM dalam pengelolaan media informasi digital
4.Kurangnya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal PELUANG (OPPORTUNITY)
1.Potensi daerah sebagai daya tarik investasi
2.Perkembangan teknologi digital yang mendukung promosi penanaman modal
3.Sinkronisasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penilaian perizinan teknis STRATEGI SO
1.Pengembangan iklim penanaman modal STRATEGI WO
1.Pengembangan Mal Pelayanan Publik
2.Peningkatan kualitas pelayanan perizinan TANTANGAN (THREAT)
1.Kesenjangan antara potensi dan peluang investasi yang ditawarkan dengan permintaan investasi yang diminta investor
2.Kurangnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal STRATEGI ST
1.Pengembangan promosi penanaman modal STRATEGI WT
1.Pengendalian pelaksanaan penanaman modal https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III - 6 Dari kelima strategi tersebut selanjutnya dilakukan penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penahapan pembangunan ini sangat penting karena memungkinkan pengelolaan sumber daya dan waktu secara efisien, mendukung koordinasi antar sektor, dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Penahapan juga merupakan evaluasi dan penyesuaian rencana pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala, sehingga lebih fleksibel terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 3.3. Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Penataan sarana dan prasarana penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Pengembangan iklim investasi daerah yang kondusif dan menarik bagi investor Pengembangan Board Of Investment lintas Perangkat Daerah Terwujudnya penguatan fondasi transformasi digitalisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Akselerasi transformasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Penjelasan penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : Tahap I (Tahun 2026) Penataan sarana dan prasarana penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan menyusun standar pelayanan berbasis data yang valid dan up to date sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha baik PMA maupun PMDN. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III - 7 Penataan juga menyangkut pengaturan dan penyusunan fasilitas fisik dan non- fisik yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Tahap II (Tahun 2027) Pengembangan iklim investasi daerah yang kondusif dan menarik bagi investor melalui perbaikan birokrasi, peningkatan infrastruktur, pemberian insentif, promosi potensi daerah, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan Tahap III (Tahun 2028) Pengembangan Board Of Investment yang melibatkan Perangkat Daerah lain yang dibentuk untuk mendampingi investor melalui fasilitasi proses investasi, menawarkan insentif dan kemudahan investasi serta memberikan data dan informasi investasi, termasuk penyelesaian permasalahan investasi. Tahap IV (Tahun 2029) Penguatan fondasi transformasi digitalisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan pengembangan digitalisasi teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan penanaman modal, pemberian informasi potensi investasi daerah hingga pembinaan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal. Tahap V (Tahun 2030) Tahap V tahun 2030 merupakan awal tahun dimulainya Tahap II RPJPD tahun 2030-2034 yaitu dengan dimulainya akselerasi transformasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Akselerasi transformasi ini adalah dengan menjaga momentum peningkatan investasi guna memastikan peningkatan lapangan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 3.4. Arah Kebijakan Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III - 8 Tabel 3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KET.
(1)(2) (3) (4) (5) Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota

1.Perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Strategi : Pengembangan Mal Pelayanan Publik Arah Kebijakan :
1.Pembangunan dan pengembangan infrastruktur MPP
2.Peningkatan kerjasama pengembangan jenis pelayanan MPP antar instansi vertikal maupun horisontal
3.Pembuatan papan investasi
1.Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan Strategi : Peningkatan kualitas pelayanan perizinan Arah Kebijakan :
1.Peningkatan kualitas pelayanan melalui kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan Strategi : Pengembangan promosi penanaman modal Arah Kebijakan :
1.Peningkatan kegiatan temu bisnis untuk membuka peluang investasi skala regional dan nasional
2.Peningkatan kerjasama dengan lembaga promosi investasi luar daerah Strategi : Pengembangan iklim penanaman modal Arah Kebijakan :
1.Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal Pemutahiran data dan informasi potensi, peluang dan daya dukung investasi
1.Peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Strategi : Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Arah Kebijakan :
1.Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 1 4.1. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF Untuk mendukung pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah menyusun rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2029. Sementara itu program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu pijakan penyusunan Renja DPMPTSP tahun 2030. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Pemalang yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan pencapaian tujuan pembangunan bidang urusan penanaman modal dan bidang urusan pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Pemalang.. Program yang ditetapkan merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD meliputi :
1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 2 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan upaya untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan. Arah program ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan sumber daya DPMPTSP, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Arah program ini mencakup pemberian insentif penanaman modal serta pembuatan peta potensi investasi yang menyangkut kebijakan rencana umum penanaman modal dan penyediaan datadan informasi potensi investasi.
3.Program Promosi Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal merupakan upaya penyediaan informasi terpadu, peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta, serta promosi melalui berbagai saluran. Arah program ini adalah untuk menarik investor.
4.Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal merupakan upaya mempermudah dan menyederhanakan perizinan melalui pemberian insentif penanaman modal, pelayanan penanaman modal berbasis elektronik. Program ini diarahkan untuk memudahkan investor dalam pelayanan perizinan dan menarik minat investasi.
5.Program Pengendalian Penanaman Modal Program Pengendalian Penanaman Modal merupakan upaya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, memberikan bimbingan teknis dan pengawasan penanaman modal. Program ini diarahkan untuk memastikan investasi berjalan sesuai dengan peraturan, tujuan yang ditetapkan, dan memberikan dampak positif bagi ekonomi dan sosial.
6.Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 3 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal merupakan upaya pengumpulan, pemeliharaan, analisis, pengembangan sistem, hingga pelaporan data penanaman modal. Program ini diarahkan untuk nmeningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta memberikan pelayanan publik yang prima. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 4 Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Meningkatkan Investasi di Kabupaten Pemalang Persentase peningkatan investasi Meningkatnya realisasi penanaman modal Nilai realisasi penanaman modal Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah - Nilai SAKIP Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase tersusunnya Perencanaan,Penganggaran,laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 5 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Kegiatan administrasi keuangan Prosentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 6 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kegiatan administrasi barang milik daerah Prosentase terlaksananya aktifitas administrasi barang milik daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 7 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Kegiatan administrasi pendapatan Daerah SKPD Prosentase terlaksananya aktifitas Administrasi Pendapatan Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah Pengolahan Data Retribusi Daerah Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah Prosentase terlaksananya aktifitas Administrasi kepegawaian perangkat daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan administrasi umum perangkat daerah Prosentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 8 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Prosentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Prosentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 9 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Prosentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya nilai realisasi investasi Realisasi Total terhadap Target Investasi Program Pengembangan Iklim penanaman Modal Kegiatan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 10 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dokumen Peta Potensi Investasi Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi Investasi Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Kegiatan promosi penanaman modal di tingkat regional dan/atau nasional Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang dilaksanakan Program Promosi penanaman Modal Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang terlaksana Persentase terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan Program pelayanan Penanaman Modal Perizinan yang disetujui Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 11 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal Prosentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pengawasan Penanaman Modal https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 12 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Profil investasi sektor unggulan daerah Persentase Ketersediaan Profil Investasi Sektor Unggulan Daerah Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 13 Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah - Nilai SAKIP - Nilai IKM - 63,84 - 89,70 - 63,86 - 89,85 5.359. 176.000 - 63,88 - 89,90 6.634.15 5.390 - 63,90 - 89,95 6.634.155. 390 - 63,92 - 90 6.634.155. 390 - 63,94 - 90,02 6.664. 155.390 Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Perencanaan, Pengangggara n, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase tersusunnya Perencanaan, Pengangggar an,laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 100 55.744. 790 100 55.744. 790 100 55.744. 790 100 55.744. 790 100 85.744.7 90 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.193. 960 2 Dokumen 2.193. 960 2 Dokumen 2.193.960 2 Dokumen 2.193.960 2 Dokumen 32.193.9 60 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen 1 Dokumen 2.101. 060 1 Dokumen 2.101. 060 1 Dokumen 2.101.060 1 Dokumen 2.101.060 1 Dokumen 2.101.06 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 14 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Dokumen RKA- SKPD Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.446.00 0 1 Dokumen 3.446.00 0 1 Dokumen 3.446.000 1 Dokumen 3.446.000 1 Dokumen 3.446.00 0 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.021.06 0 1 Dokumen 2.021.06 0 1 Dokumen 2.021.060 1 Dokumen 2.021.060 1 Dokumen 2.021.06 0 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.115.92 0 1 Dokumen 4.115.92 0 1 Dokumen 4.115.920 1 Dokumen 4.115.920 1 Dokumen 4.115.92 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 15 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.232.36 0 1 Laporan 2.232.36 0 1 Laporan 2.232.360 1 Laporan 2.232.360 1 Laporan 2.232.36 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 39.634.4 30 4 Laporan 39.634.4 30 4 Laporan 39.634.43 0 4 Laporan 39.634.43 0 4 Laporan 39.634.4 30 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 0 Data 0 Data 0 0 Data 0 0 Data 0 0 Data 0 0 Data 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 16 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Berita Acara 0 Berita Acara 0 0 Berita Acara 0 0 Berita Acara 0 0 Berita Acara 0 0 Berita Acara 0 Penyelenggar aan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggarany a Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Terkoordinasika nnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan 0 Subtansi 0 Subtansi 0 0 Subtansi 0 0 Subtansi 0 0 Subtansi 0 0 Subtansi 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 17 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Daerah yang Diampu Daerah yang Diampu Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan 0 Berita Acara 0 Berita Acara 0 0 Berita Acara 0 0 Berita Acara 0 0 Berita Acara 0 0 Berita Acara 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan Persentase terlaksanany a aktifitas Administrasi Keuangan 100 100 3.988.12 2.600 100 3.988.12 2.600 100 3.988.122. 600 100 3.988.122. 600 100 3.988.12 2.600 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang 32 Orang 3.985.52 2.000 32 Orang 3.985.52 2.000 32 Orang 3.985.522. 000 32 Orang 3.985.522. 000 32 Orang 3.985.52 2.000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 18 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.399.64 0 1 Laporan 1.399.64 0 1 Laporan 1.399.640 1 Laporan 1.399.640 1 Laporan 1.399.64 0 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 19 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semeste ran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 1 Dokumen 1.200.96 0 1 Dokumen 1.200.96 0 1 Dokumen 1.200.960 1 Dokumen 1.200.960 1 Dokumen 1.200.96 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya aktifitas administrasi barang milik daerah Persentase terlaksanany a aktifitas administrasi barang milik daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 20 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 21 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Terlaksananya aktifitas Administrasi Pendapatan Daerah Persentase terlaksanany a aktifitas Administrasi Pendapatan Daerah 0 0 0 100 10.000.0 00 100 10.000.00 0 100 10.000.00 0 100 10.000.0 00 Pengolahan Data Retribusi Daerah Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 0 Laporan 0 Laporan 0 12 Laporan 10.000.0 00 12 Laporan 10.000.00 0 12 Laporan 10.000.00 0 12 Laporan 10.000.0 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya aktifitas administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terlaksanany a aktifitas Administrasi kepegawaian perangkat daerah 0 0 0 100 416.000. 000 100 416.000.0 00 100 416.000.0 00 100 416.000. 000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann ya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0 64 Paket 16.000.0 00 64 Paket 16.000.00 0 64 Paket 16.000.00 0 64 Paket 16.000.0 00 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 Orang 0 Orang 0 64 Orang 200.000. 000 64 Orang 200.000.0 00 64 Orang 200.000.0 00 64 Orang 200.000. 000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 0 Orang 0 Orang 0 64 Orang 200.000. 000 64 Orang 200.000.0 00 64 Orang 200.000.0 00 64 Orang 200.000. 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 22 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Perundang- Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya aktifitas Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksanany a Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 100 217.785. 370 100 445.810. 000 100 445.810.0 00 100 445.810.0 00 100 445.810. 000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.010.00 0 12 Paket 3.010.00 0 12 Paket 3.010.000 12 Paket 3.010.000 12 Paket 3.010.00 0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0 12 Paket 15.000.0 00 12 Paket 15.000.00 0 12 Paket 15.000.00 0 12 Paket 15.000.0 00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0 12 Paket 20.000.0 00 12 Paket 20.000.00 0 12 Paket 20.000.00 0 12 Paket 20.000.0 00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 92.639.6 00 12 Paket 110.000. 000 12 Paket 110.000.0 00 12 Paket 110.000.0 00 12 Paket 110.000. 000 Penyediaan Barang Tersedianya Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 Paket 12 Paket 10.928.8 00 12 Paket 12.000.0 00 12 Paket 12.000.00 0 12 Paket 12.000.00 0 12 Paket 12.000.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 23 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.800.00 0 12 Dokumen 3.800.00 0 12 Dokumen 3.800.000 12 Dokumen 3.800.000 12 Dokumen 3.800.00 0 Penyediaan Bahan/Materia l Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Materia l yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0 12 Paket 10.000.0 00 12 Paket 10.000.00 0 12 Paket 10.000.00 0 12 Paket 10.000.0 00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 1.175.00 0 12 Laporan 2.000.00 0 12 Laporan 2.000.000 12 Laporan 2.000.000 12 Laporan 2.000.00 0 Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 114 Laporan 25 Laporan 106.231. 970 120 Laporan 250.000. 000 120 Laporan 250.000.0 00 120 Laporan 250.000.0 00 120 Laporan 250.000. 000 Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 12 Dokumen 10.000.0 00 12 Dokumen 10.000.00 0 12 Dokumen 10.000.00 0 12 Dokumen 10.000.0 00 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem 0 Dokumen 0 Dokumen 0 12 Dokumen 10.000.0 00 12 Dokumen 10.000.00 0 12 Dokumen 10.000.00 0 12 Dokumen 10.000.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 24 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Elektronik pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya aktifitas Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase terlaksanany a Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 100 0 100 685.000. 000 100 685.000.0 00 100 685.000.0 00 100 685.000. 000 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 1 Unit 280.000. 000 1 Unit 280.000.0 00 1 Unit 280.000.0 00 1 Unit 280.000. 000 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 1 Unit 280.000. 000 1 Unit 280.000.0 00 1 Unit 280.000.0 00 1 Unit 280.000. 000 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0 1 Paket 25.000.0 00 1 Paket 25.000.00 0 1 Paket 25.000.00 0 1 Paket 25.000.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0 10 100.000. 000 10 100.000.0 00 10 100.000.0 00 10 100.000. 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 25 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya aktifitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terselenggara nya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah 100 100 745.070. 500 100 748.478. 000 100 748.478.0 00 100 748.478.0 00 100 748.478. 000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.00 0 12 Laporan 2.000.00 0 12 Laporan 2.000.000 12 Laporan 2.000.000 12 Laporan 2.000.00 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 196.592. 500 12 Laporan 200.000. 000 12 Laporan 200.000.0 00 12 Laporan 200.000.0 00 12 Laporan 200.000. 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 26 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 laporan 0 0 laporan 0 0 laporan 0 0 laporan 0 0 laporan 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 546.478. 000 12 Laporan 546.478. 000 12 Laporan 546.478.0 00 12 Laporan 546.478.0 00 12 Laporan 546.478. 000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya aktifitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terselenggara nya Pemeliharaan Barang milik daerah 100 100 352.452. 740 100 285.000. 000 100 285.000.0 00 100 285.000.0 00 100 285.000. 000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 27 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 29 Unit 29 Unit 68.782.7 40 29 Unit 100.000. 000 29 Unit 100.000.0 00 29 Unit 100.000.0 00 29 Unit 100.000. 000 Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0 10 Unit 25.000.0 00 10 Unit 25.000.00 0 10 Unit 25.000.00 0 10 Unit 25.000.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 58.670.0 00 25 Unit 60.000.0 00 25 Unit 60.000.00 0 25 Unit 60.000.00 0 25 Unit 60.000.0 00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 225.000. 000 1 Unit 100.000. 000 1 Unit 100.000.0 00 1 Unit 100.000.0 00 1 Unit 100.000. 000 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihar a/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 28 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 0 Unit 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 Program Pengembang an Iklim penanaman Modal Meningkatnya iklim penanaman modal Realisasi Total terhadap Target Investasi 107,37 100 67.040.7 00 100 225.000. 000 100 225.000.0 00 100 225.000.0 00 100 225.000. 000 Penetapan Pemberian Fasilitas/Inse ntif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota Terlaksananya aktifitas Penetapan Pemberian Fasilitas/Insenti f di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a Persentase terselenggara nya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal 100 100 4.188.30 0 100 75.000.0 00 100 75.000.00 0 100 75.000.00 0 100 75.000.0 00 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provin si dalam Pemberian Fasilitas/Insen tif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 1 Dokumen 4.188.30 0 1 Dokumen 50.000.0 00 1 Dokumen 50.000.00 0 1 Dokumen 50.000.00 0 1 Dokumen 50.000.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 29 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Ko ta Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 0 1 Dokumen 25.000.0 00 1 Dokumen 25.000.00 0 1 Dokumen 25.000.00 0 1 Dokumen 25.000.0 00 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/K ota Terlaksananya aktifitas Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kot a Persentase terlaksanany a kegiatan kajian peta otensi Investasi 100 100 62.852.4 00 100 150.000. 000 100 150.000.0 00 100 150.000.0 00 100 150.000. 000 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Ko ta Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kot a 1 Dokumen 1 Dokumen 62.852.4 00 1 Dokumen 50.000.0 00 1 Dokumen 50.000.00 0 1 Dokumen 50.000.00 0 1 Dokumen 50.000.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 30 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi 0 Daerah 0 Daerah 0 0 Daerah 0 0 Daerah 0 0 Daerah 0 0 Daerah 0 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Ko ta Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kot a 0 Dokumen 0 Dokumen 0 1 Dokumen 100.000. 000 1 Dokumen 100.000.0 00 1 Dokumen 100.000.0 00 1 Dokumen 100.000. 000 Program Promosi penanaman Modal Meningkatnya promosi penanaman modal Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang dilaksanakan 100 100 204.629. 700 100 300.000. 000 100 300.000.0 00 100 300.000.0 00 100 300.000. 000 Penyelenggar aan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota Terlaksananya aktifitas Penyelenggara an Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a Persentase terlaksanany a kegiatan promosi penanaman modal 100 100 204.629. 700 100 300.000. 000 100 300.000.0 00 100 300.000.0 00 100 300.000. 000 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Ko ta Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal 2 Dokumen 1 Dokumen 104.629. 700 2 Dokumen 200.000. 000 2 Dokumen 200.000.0 00 2 Dokumen 200.000.0 00 2 Dokumen 200.000. 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 31 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Kabupaten/Kot a Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Ko ta Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000. 000 2 Dokumen 100.000. 000 2 Dokumen 100.000.0 00 2 Dokumen 100.000.0 00 2 Dokumen 100.000. 000 Program pelayanan Penanaman Modal Meningkatnya pelayanan penanaman modal Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan 100 100 75.000.0 00 100 102.000. 000 100 130.000.0 00 100 155.000.0 00 100 180.000. 000 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota Terlaksanaya aktifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a Persentase terlaksanany a kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota 100 100 75.000.0 00 100 102.000. 000 100 130.000.0 00 100 155.000.0 00 100 180.000. 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 32 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insen tif Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insen tif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kot a 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 13.465 Pelaku Usaha 4.000 Pelaku Usaha 55.000.0 00 4.500 Pelaku Usaha 75.000.0 00 5.000 Pelaku Usaha 100.000.0 00 5.500 Pelaku Usaha 125.000.0 00 6.000 Pelaku Usaha 150.000. 000 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi 8 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha 5.000.00 0 5 Pelaku Usaha 7.000.00 0 5 Pelaku Usaha 10.000.00 0 5 Pelaku Usaha 10.000.00 0 5 Pelaku Usaha 10.000.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 33 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu secara Elektronik secara Elektronik Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kot a bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 72 Kegiatan Usaha 50 Kegiatan Usaha 15.000.0 00 50 Kegiatan Usaha 20.000.0 00 50 Kegiatan Usaha 20.000.00 0 50 Kegiatan Usaha 20.000.00 0 50 Kegiatan Usaha 20.000.0 00 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Meningkatnya pengendalian penanaman modal Persentase Penyelesaian Permasalaha n dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha 83,33 100 62.430.0 00 100 357.000. 000 100 357.000.0 00 100 357.000.0 00 100 357.000. 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 34 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota Terlaksananya aktifitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a Prosentase terselenggara nya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 100 100 62.430.0 00 100 357.000. 000 100 357.000.0 00 100 357.000.0 00 100 357.000. 000 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasika n Kegiatan Usahanya Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasika n Kegiatan Usahanya 10 Kegiatan Usaha 12 Kegiatan Usaha 2.430.00 0 12 Kegiatan Usaha 87.000.0 00 12 Kegiatan Usaha 87.000.00 0 12 Kegiatan Usaha 87.000.00 0 12 Kegiatan Usaha 87.000.0 00 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 367 Pelaku Usaha 319 Pelaku Usaha 5.000.00 0 100 Pelaku Usaha 100.000. 000 100 Pelaku Usaha 100.000.0 00 100 Pelaku Usaha 100.000.0 00 100 Pelaku Usaha 100.000. 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 35 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Pengawasan Penanaman Modal Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 20 Kegiatan Usaha 20 Kegiatan Usaha 55.000.0 00 60 Kegiatan Usaha 170.000. 000 60 Kegiatan Usaha 170.000.0 00 60 Kegiatan Usaha 170.000.0 00 60 Kegiatan Usaha 170.000. 000 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Tersedianya profil investasi daerah Persentase Ketersediaan Profil Investasi Sektor Unggulan Daerah 100 100 25.000.0 00 100 35.000.0 00 100 35.000.00 0 100 35.000.00 0 100 35.000.0 00 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Terlaksananya aktifitas Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan 100 100 25.000.0 00 100 35.000.0 00 100 35.000.00 0 100 35.000.00 0 100 35.000.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 36 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Kabupaten/K ota Daerah Kabupaten/Kot a Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.0 00 1 Dokumen 35.000.0 00 1 Dokumen 35.000.00 0 1 Dokumen 35.000.00 0 1 Dokumen 35.000.0 00 TOTAL ANGGARAN 5.793.27 6.400 7.653.15 5.390 7.681.155. 390 7.706.155. 390 7.761.15 5.390 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 37 4.2. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Uraian subkegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sangat penting untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Subkegiatan prioritas harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman pembangunan daerah dan dapat diterjemahkan menjadi aksi-aksi nyata yang dapat diimplementasikan oleh DPMPTSP Kabupaten Pemalang. Subkegiatan harus dirancang dan dilaksanakan secara detail, dengan mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan target capaian yang jelas. Tabel 4.3. Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket 1 Program Pengembangan Iklim penanaman Modal Meningkatnya nilai realisasi investasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 2 Program Promosi Penanaman Modal Kegiatan promosi penanaman modal di tingkat regional dan/atau nasional Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Program pelayanan Penanaman Modal Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 38 No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Pengawasan Penanaman Modal 5 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Profil investasi sektor unggulan daerah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 4.3. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DPMPTSP KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 39 Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Pemalang No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Persentase peningkatan investasi di Kabupaten % 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 2 Nilai Realisasi Penanaman Modal Rp 246.578.462.891 276.784.324.595 311.382.365.170 351.083.616.729 396.724.486.903 449.290.481.418 3 Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh Indeks 89,80 89,85 89,90 89,95 90,00 90,02 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 40 4.4. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Pemalang. IKK membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi efektivitas suatu program atau kegiatan. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 41 Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP Kabupaten Pemalang No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Persentase peningkatan investasi di Kabupaten % 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 42 4.5. INDIKATOR KINERJA DAERAH Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Daerah (IKD) berfungsi sebagai alat ukur untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu., serta untuk mengetahui apakah tujuan pembangunan daerah telah tercapai. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV - 43 Tabel 4.6. Indikator Kinerja Daerah (IKD) DPMPTSP Kabupaten Pemalang No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota % 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I - 1 5.1. KESIMPULAN PENTING SUBSTANSIAL Kesimpulan penting substansial Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
1.Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 telah mengadopsi upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi “Pemalang Bercahaya” dan misi “RHAPSODI” pembangunan Kabupaten Pemalang dalam lima tahun ke depan.
2.Tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berdasarkan target-target yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah meningkatnya investasi di Kabupaten Pemalang dengan sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal.
3.Strategi, Kebijakan dan Program dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Terwujudnya Pemalang Bercahahaya, Bersih, Cakap, Handal dan Mulya dan meralisasikan salah satu tujuan daerah yaitu meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal.
4.Kegiatan dan Subkegiatan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan rincian aktivitas-aktivitas konkret yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan DPMPTSP Kabupaten Pemalang. BAB 5 PENUTUP https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I - 2 5.2. KAIDAH PELAKSANAAN Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang tahun 2026 sampai dengan tahun 2029. 5.3. PELAKSANAAN PENGENDALIAN EVALUASI Pelaksanaan pengendalian evaluasi Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan pencapaian target program dan kegiatan, menilai kinerja serta mengendalikan risiko strategis DPMPTSP Kabupaten Pemalang. Pengendalian memastikan bahwa program dan kegiatan sesuai dengan rencana, sedangkan evaluasi menilai pencapaian target dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Dalam pelaksanaan pengendalian dilakukan minimal 1 (satu) kali selama periode 5 tahun (Periode Renstra). 5.4. TAHUN TRANSISI Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 ini juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang pada tahun 2030 sebagai tahun transisi dimana pada tahun tersebut belum disusunnya RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2030-2034. https://jdih.pemalangkab.go.id 1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Di mana dalam proses penyusunannya dilakukan bersama-sama dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga strategi dan arah kebijakan yang dimuat dalam Renstra ini sejalan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari kinerja yang ingin diwujudkan selama tahun 2025-2029 dan untuk menggambarkan kebermanfaatannya berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang. Secara substansi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan ini mengacu kepada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029, Renstra Kementrian Koperasi dan UKM dan berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai sinergisitas dan keselarasan https://jdih.pemalangkab.go.id 2 antara dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, Rentra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, realible dan implementatif. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

a.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
b.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
d.Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Menjelaskan kriteria, pengembangan, pembinaan, dan pendanaan UMKM);
e.Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Mengatur sistem distribusi, perlindungan konsumen, ekspor-impor, perdagangan dalam negeri, dan e-commerce);
f.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); https://jdih.pemalangkab.go.id 3
g.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
h.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
i.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
j.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
k.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
l.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
m.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
n.Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang: Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
o.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
p.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Perdagangan;
q.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman https://jdih.pemalangkab.go.id 4 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029:
r.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
s.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
t.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);
u.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
v.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
w.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029;
x.Peraturan Bupati Nomor : 140 Tahun 2016 (ditetapkan 23 Desember 2016, berlaku 1 Januari 2017): menetapkan pembentukan UPT Pasar sebagai unit teknis operasional di bawah Diskoperindag Pemalang;
y.Peraturan Bupati Nomor : 74 Tahun 2018 (ditetapkan 21 Desember 2018, berlaku 1 Januari 2019): mempertegas kembali tugas, fungsi, dan struktur organisasi UPT Pasar;
z.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id 5 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai :
a.Pedoman kerja Unsur/Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya termasuk dalam pencapaan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang;
b.Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
c.Dasar monitoring dan evaluasi dan monitoring kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang sebagai berikut: 1.1. Latar Belakang Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan https://jdih.pemalangkab.go.id 6 Perdagangan Kabupaten Pemalang. 1.2. Landasan Hukum Mengidentifikasikan dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai kaidah penyusunan produk hukum. 1.3. Maksud dan Tujuan Menguraikan maksud dan tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. 1.4. Sistematika Penulisan Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Menyajikan tugas, fungsi dan struktur Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang 2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah Menyajikan data-data dan informasi sumberdaya https://jdih.pemalangkab.go.id 7 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang yang meliputi sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana. 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Menyajikan data-data dan informasi pelayanan yang menjadi urusan dan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Mengidentifikasikan masyarakat yang terlibat dalam urusan pemerintahan bidang Koperasi, UMKM, dan Perdagangan. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Mengidentifikasikan permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025- 2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah Mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. 2.2.2. Isu Strategis Mengidentifikasikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang baik secara langsung maupun tidak langsung. https://jdih.pemalangkab.go.id 8 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Menyajikan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Menentukan tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat. 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Menentukan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat. 3.3. Strategi Perangkat Daerah Menentukan strategi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang berisi tindakan yang komprehensif yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Menyajikan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. 4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif https://jdih.pemalangkab.go.id 9 Menyajikan program, kegiatan dan subkegiatan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. 4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Menyajikan uraian subkegiatan prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman pembangunan daerah dan dapat diterjemahkan menjadi aksi-aksi nyata yang dapat diimplementasikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. 4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Menyajikan indikator kinerja utama atau IKU Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama. 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunaka untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. 5.1. Kesimpulan Penting Subtansial Menyajikan kesimpulan penting substansial Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. https://jdih.pemalangkab.go.id 10 5.2. Kaidah Pelaksanaan dan Masa Transisi Menyajikan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemalang Tahun 2025-2029 dan pedoman penyusunan Renja pada tahun 2030 sebagai tahun transisi, untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengisi kekosongan Renja setelah Renstra berakhir https://jdih.pemalangkab.go.id 11 Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi sebagai berikut: − perumusan kebijakan di bidang koperasi, bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, bidang perdagangan, serta bidang perindustrian; − pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, bidang perdagangan, serta bidang perindustrian; − pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, bidang perdagangan, serta bidang perindustrian; − pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan; − pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 12 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Sumber : Peraturan Bupati No : Penjelasan Bagan Struktur Organisasi: 1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang membawahi langsung: 2) Sekretariat, membawakan: a) Subbagian Bina Program dan Keuangan; b) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 3) Bidang Koperasi; 4) Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro; 5) Bidang Perdagangan; 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 6 yaitu : a) Unit Pengelola Pasar Pemalang; 1) Sub UP Pasar Sayur dan Buah; 2) Sub UP Pasar Pelutan; 3) Sub UP Pasar Bojongbata 4) Sub UP Pasar Paduraksa; b) Unit Pengelola Pasar Comal; 1) Sub UP Pasar Ulujami; c) Unit Pengelola Pasar Petarukan; 1) Sub UP Pasar Beji;; 2) Sub UP Pasar Banjardawa; https://jdih.pemalangkab.go.id 13 d) Unit Pengelola Pasar Randudongkal; 1) Sub UP Pasar Bantarbolang; 2) Sub UP Pasar Hewan Randudongkal; e) Unit Pengelola Pasar Moga Kelas B; 1) Sub UP Pasar Warungpring; f) Unit Pengelola Pasar Belik Kelas B; 7) Kelompok Jabatan Fungsional. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan tersebut di atas, sebagai berikut :
a.Kepala Dinas a) Tugas dan Fungsi Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

(1)perumusan kebijakan di bidang koperasi, bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, bidang perdagangan;
(2)pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, bidang perdagangan;
(3)pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, bidang perdagangan;
(4)pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan;
(5)pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. b) Uraian Tugas Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
(1)Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintah bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah serta bidang perdagangan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); https://jdih.pemalangkab.go.id 14
(2)Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Renstra dan Renja;
(3)Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
(4)Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
(5)Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
(6)Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan bidang perdagangan sesuai unsur SPIP;
(7)Mengarahkan pengelolaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan, DPA bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
(8)Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
(9)Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
(10)Merumuskan laporan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
(11)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. b.Sekretaris a) Tugas dan Fungsi Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
(1)Persiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
(2)Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan https://jdih.pemalangkab.go.id 15 kegiatan di lingkungan Dinas;
(3)Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakan, kearsipan dilingkungan Dinas;
(4)Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
(5)Penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
(6)Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
(7)Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
(8)Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. b) Uraian Tugas Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
(1)Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan;
(2)Mengoordinasikan usulan Renstra, Renja, RKA dan DPA;
(3)Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan;
(4)Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/jasa;
(5)Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian;
(6)Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik;
(7)Menyelenggarakan SPIP urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Bidang Perdagangan sesuai unsur SPIP;
(8)Menyusun konsep inovasi kesekretariatan;
(9)mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang;
(10)Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan https://jdih.pemalangkab.go.id 16 kesekretariatan;
(11)Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah serta bidang perdagangan;
(12)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. c.Kepala Bidang Koperasi a) Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:
(1)Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi; dan
(2)Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. b) Uraian Tugas Kepala Bidang Koperasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
(1)Merencanakan program dan kegiatan Bidang Koperasi sesuai dengan dokumen perencanaan;
(2)menyusun rancangan kebijakan Bidang Koperasi;
(3)Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Koperasi;
(4)Menyelenggarakan pelayanan izin usaha simpan pinjam yang meliputi rekomendasi izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi serta rekomendasi kepada Gubernur dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terkait izin pembukaan kantor cabang bagi koperasi tingkat provinsi dan nasional.
(5)Menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang meliputi pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Daerah serta pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan Daerah.
(6)Menyelenggarakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan https://jdih.pemalangkab.go.id 17 Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang meliputi pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan Daerah serta penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan Daerah;
(7)Menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi;
(8)Menyelenggarakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi melalui pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan.;
(9)Menyusun konsep inovasi pada Bidang Koperasi;
(10)Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Koperasi;
(11)Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Koperasi;
(12)Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Koperasi;
(13)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. d.Kepala Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro a) Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
(1)Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro; dan
(2)Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. b) Uraian Tugas Kepala Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro mempunyai uraian tugas sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id 18
(1)Merencanakan program dan kegiatan Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro sesuai dengan dokumen perencanaan;
(2)Menyusun rancangan kebijakan Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro;
(3)Merumuskan kebijakan teknis di bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro.
(4)Menyelenggarakan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) yang meliputi pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro, pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro, fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro, pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro, serta koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro;
(5)Menyelenggarakan pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) melalui fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi;
(6)Menyusun konsep inovasi pada Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro;
(7)Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro;
(8)Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro;
(9)Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro; 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. e.Kepala Bidang Perdagangan a) Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
(1)penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan; https://jdih.pemalangkab.go.id 19 dan;
(2)Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. b) Uraian Tugas Kepala Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
(1)Merencanakan program dan kegiatan Bidang Perdagangan sesuai dengan dokumen perencanaan;
(2)Menyusun rancangan kebijakan Bidang Perdagangan;
(3)Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan.
(4)Menyelenggarakan fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan yang meliputi rekomendasi fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang; fasilitasi perizinan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik, fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) dalam negeri serta pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2).
(5)Menyelenggarakan peningkatan sarana distribusi perdagangan yang meliputi penyediaan sarana distribusi perdagangan, fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan serta pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan.
(6)Menyelenggarakan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang meliputi menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah melalui koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat, koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat, pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen https://jdih.pemalangkab.go.id 20 dan pasar rakyat; pengendalian harga dan stok barang melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang; pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam daerah serta pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
(7)Menyelenggarakan pengembangan ekspor yang meliputi pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Daerah, pameran dagang nasional, pameran dagang lokal serta pembinaan pelaku usaha ekspor;
(8)Menyelenggarakan metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan/penyuluhan metrologi legal;
(9)Menyusun konsep inovasi pada Bidang Perdagangan;
(10)Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Perdagangan;
(11)Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Perdagangan;
(12)Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perdagangan;
(13)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. f.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 6 yaitu :
(1)Unit Pengelola Pasar Pemalang. 1) Sub UP Pasar Sayur dan Buah; 2) Sub UP Pasar Pelutan; 3) Sub Up Pasar Bojongbata; 4) Sub Up Pasar Paduraksa;
(2)Unit Pengelola Pasar Comal. 1) Sub Up Pasar Ulujami;
(3)Unit Pengelola Pasar Petarukan. 1) Sub Up Pasar Beji; 2) Sub Up Pasar Banjardawa;
(4)Unit Pengelola Pasar Randudongkal. 1) Sub Up Pasar Bantarbolang; 2) Sub Up Pasar Hewan Randudongkal;
(5)Unit Pengelola Pasar Moga Kelas B. 1) Sub Up Pasar Warungpring;
(6)Unit Pengelola Pasar Belik Kelas B. https://jdih.pemalangkab.go.id 21 a) Tugas dan Fungsi UPT Tugas UPT Pasar:
(1)Melaksanakan tugas teknis operasional pengelolaan pasar, seperti: - Menyusun rencana dan menerapkan standar operasional pasar; - Mengorganisir kegiatan harian pasar; - Mengelola penempatan, izin kios/los, dan fasilitas pasar.
(2)Melakukan koordinasi lintas instansi, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan pihak terkait lainnya. Fungsi UPT Pasar: Perbup 74/2018 mengklasifikasikan fungsi UPT Pasar sebagai berikut :
(1)Pengelolaan dan Operasional Pasar - Menata pedagang, zonasi pasar, dan jam operasional; - Menyediakan fasilitas umum dan layanan pasar;
(2)Pemeliharaan Infrastruktur Pasar - Menjaga kebersihan, sanitasi, drainase, dan kondisi bangunan pasar;
(3)Pengawasan dan Penertiban - Mengawasi kepatuhan pedagang terhadap peraturan daerah; - Menertibkan pedagang liar yang mengganggu area pasar;
(4)Administrasi dan Retribusi - Mengelola izin kios/los, pendaftaran pedagang, dan pengumpulan retribusi pasar; - Mengelola pencatatan keuangan dan menyusun laporan pendapatan;
(5)Pelayanan Pengaduan dan Mediasi - Menyediakan layanan pengaduan dan menyelesaikan konflik di antara pedagang;
(6)Pelaporan - Menyusun laporan kegiatan dan evaluasi secara berkala kepada Dinas. https://jdih.pemalangkab.go.id 22 B. Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang memiliki sumber daya sebagai berikut : 1) Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai pada tahun 2025 pasca penetapan peraturan daerah SOTK sebanyak 168 orang dengan rincian sebagai berikut : a) Perincian Berdasarkan Golongan Gambaran pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang berdasarkan golongan sebagaimana Tabel 2.1 Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan No. Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 IV/d 0 2 IV/c 1 1 3 IV/b 1 1 4 IV/a 2 1 3 5 III/d 7 7 6 III/c 8 8 7 III/b 12 12 8 III/a 15 13 28 9 II/d 29 10 39 10 II/c 17 15 32 11 II/b 8 8 12 II/a 23 23 13 I/d 6 6 Total Jumlah 128 40 168 Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 b) Perincian Berdasarkan Pendidikan Gambaran pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SD dan tertinggi adalah Doktor (S2), sebagian besar berpendidikan SLTA ( 45,18 %). https://jdih.pemalangkab.go.id 23 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan No. Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai L P Jumlah

1.Sekolah Dasar (SD) 17 17
2.Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 32 32
3.Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 58 19 77
4.Diploma Tiga (D3) 5 5
5.Strata Satu (S1) 14 12 26
6.Strata Dua (S2) 9 2 11 Jumlah 135 33 168 Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 c) Perincian Berdasarkan Diklat Gambaran pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dalam Tabel 2.3.

(1)Diklat Kepemimpinan Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Kepemimpinan No. Jabatan Dikat PIM Total I II III IV

1.Kepala Dinas 1 1
2.Sekretaris Dinas 1 1
2.Kepala Bagian/Bidang 3 3
3.Kepala UPT 1 1
4.Kepala Sub Bagian/Bidang 1 1 Jumlah Total 5 2 7 Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 d) Perincian Berdasarkan Umur Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur No. Komposisi Menurut Umur Jumlah
1.Umur 20 – 30 Tahun 37
2.Umur 31 – 40 Tahun 50
3.Umur 41 – 50 Tahun 56
4.Umur 51 Tahun ke atas 25 Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id 24 e) Perincian Berdasarkan Gender Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender No. Gender Jumlah
1.Laki-laki 128
2.Perempuan 40 Jumlah 168 Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 2) Sarana dan Prasarana Untuk menjalankan operasional tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang memiliki sarana dan prasarana yang masih berfungsi secara baik sebagaimana dalam Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 di bawah ini : Tabel 2.6 Data Aset Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 NO. JENIS ASET TETAP TAHUN 2024 (Rp)
1.TANAH 65.099.950.200
2.PERALATAN MESIN 9.286.642.779
3.GEDUNG DAN BANGUNAN 235.982.560.411 4. JALAN, IRIGASI DAN BANGUNAN 2.104.507.329
5.ASET TETAP LAINNYA 17.952.200 6. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 1.383.825.800 Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 NO. JENIS SARANA DAN PRASARANA SATUAN KONDISI JUMLAH BAIK RUSAK 1 TANAH unit 29 - 29 2 GEDUNG DAN BANGUNAN m2 341 11 355 3 JARINGAN IRIGASI DAN JALAN m2 21 - 21 4 PERALATAN DAN MESIN - 1) Escalator unit 1 - 1 2) Portable Generating Set unit 1 - 1 3) Stationary Generating Set unit 2 - 2 4) Portable Water Pump unit 1 - 1 5) Pompa Air unit 1 2 3 6) Station Wagon unit 6 - 6 7) Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) unit 1 - 1 8) Kendaraan bermotor angkutan barang lainnya unit 5 - 5 https://jdih.pemalangkab.go.id 25 NO. JENIS SARANA DAN PRASARANA SATUAN KONDISI JUMLAH BAIK RUSAK 9) Sepeda Motor unit 51 3 54 10) Kendaraan bermotor beroda dua lainnya unit 2 - 2 11) Sepeda unit - 1 1 12) Gerobak Tarik unit 40 10 50 13) Gerobak Dorong unit 150 33 183 14) Baggage Trolly unit - 4 4 15) Kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst) unit 13 4 17 16) Bangku Tunggu unit 4 2 6 17) Mesin Kompresor unit 1 - 1 18) Perkakas bengkel listrik lainnya (dst) unit 5 - 5 19) Perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst) unit 11 - 11 20) PH Meter (Alat Ukur Universal) unit 1 - 1 21) Stopwatch unit 1 - 1 22) Stelan Instrumen Bourje unit 1 - 1 23) Tool Set unit 1 - 1 24) Landasan Cap Lengkap unit 1 - 1 25) Tang Plombir / Segel unit 1 - 1 26) alat ukur lain-lain lainnya (dst) unit 3 - 3 27) Timbangan Meja Capasitas 10 Kg unit - 23 23 28) Timbangan Meja Capasitas 5 Kg unit 21 - 21 29) Timbangan Sentisimal Dacin Kuningan unit 3 - 3 30) Neraca Tera E unit 1 - 1 31 Anak Timbangan Miligram unit 1 - 1 32 Anak Timbangan Bidur unit 1 - 1 33 Anak Timbangan Dari Besi unit 3 - 3 34 Lemari Besi/Metal unit 15 10 25 35 Lemari Kayu unit 50 7 57 36 Rak Besi unit 18 - 18 37 Rak Kayu unit 4 2 6 38 Filing Cabinet Besi unit 61 11 72 39 Brandkas unit - 10 10 40 Lemari Kaca unit 5 7 12 41 Lemari Makan unit 3 - 3 42 CCTV - Camera Control Television System unit 30 3 33 43 Papan Visual/Papan Nama unit 7 1 8 44 White Board unit - 6 6 45 Alat Penghancur Kertas unit - 1 1 46 Mesin Absensi unit 2 - 2 47 Display unit 1 - 1 48 Papan Gambar unit 1 - 1 49 Papan Nama Instansi unit 13 - 13 50 Papan Pengumuman unit 18 10 28 51 Alat Kantor Lainnya unit 55 12 67 52 Meja Kerja Besi/Metal unit 1 - 1 https://jdih.pemalangkab.go.id 26 NO. JENIS SARANA DAN PRASARANA SATUAN KONDISI JUMLAH BAIK RUSAK 53 Meja Kerja Kayu unit 100 13 113 54 Kursi Besi/Metal unit 27 - 27 55 Kursi Kayu unit 102 33 135 56 Sice unit - 7 7 57 Tempat Tidur Besi unit 2 - 2 58 Tempat Tidur Kayu unit - 2 2 59 Meja Tambahan unit - 1 1 60 Meja Panjang unit - 1 1 61 Meja 1/2 Biro unit 20 21 41 62 Meja Makan Besi unit - 1 1 63 Meja Makan Kayu unit - 15 15 64 Kursi Rapat unit 201 72 273 65 Kursi Tamu unit 9 6 15 66 Kursi Putar unit 15 13 28 67 Meja Komputer unit 2 15 17 68 Sofa unit 1 - 1 69 Meubeleur lainnya unit - 1 1 70 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner unit 1 - 1 71 Mesin Pemotong Rumput unit 3 - 3 72 Lemari Es unit 1 1 2 73 A.C. Window unit 20 5 25 74 A.C. Split unit 8 3 11 75 Kipas Angin unit 25 7 32 76 Kompor Listrik (Alat Dapur) unit - 20 20 77 Kompor Gas (Alat Dapur) unit 2 - 2 78 Tabung Gas unit 3 - 3 79 Alat Dapur lainnya unit 2 - 2 80 Televisi unit 5 3 8 81 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) unit - 1 1 82 Amplifier unit - 11 11 83 Loudspeaker unit 3 19 22 84 Sound System unit 1 2 3 85 Compact Disc unit - 2 2 86 Wireless unit 1 - 1 87 Megaphone unit - 20 20 88 Microphone unit - 6 6 89 Unit Power Supply unit 2 17 19 90 Camera Video unit 1 10 11 91 Camera film unit - 2 2 92 Tustel unit 1 - 1 93 Tangga Aluminium unit 1 - 1 94 Dispenser unit 7 6 13 95 Mimbar/Podium unit - 1 1 96 Handy Cam unit - 2 2 97 Alat Rumah Tangga Lain-lain unit 31 1 32 98 Alat Pembantu Kebakaran unit 77 - 77 https://jdih.pemalangkab.go.id 27 NO. JENIS SARANA DAN PRASARANA SATUAN KONDISI JUMLAH BAIK RUSAK 99 Microphone Floor Stand unit 1 - 1 100 Meja Kerja Pejabat Eselon II unit 1 - 1 101 Meja Kerja Pejabat Eselon III unit 8 - 8 102 Meja Kerja Pejabat Eselon IV unit 17 - 17 103 Meja Kerja Pegawai Non Struktural unit 87 - 87 104 Meja Kerja Pejabat lain-lain unit 10 - 10 105 Meja Tamu Biasa unit 1 - 1 106 Kursi Kerja Pejabat Eselon II unit 2 - 2 107 Kursi Kerja Pejabat Eselon III unit 7 - 7 108 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV unit 11 9 20 109 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural unit 87 16 103 110 Kursi Kerja Pejabat lainnya unit 10 - 10 111 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II unit 1 - 1 112 Lemari Buku Untuk Perpustakaan unit 6 - 6 113 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis unit 6 - 6 114 Rice cooker unit - 1 1 115 Microphone/Wireless MIC unit - 2 2 116 Uninterruptible Power Supply (UPS) unit - 1 1 117 peralatan studio audio lainnya (dst) unit 1 2 3 118 Camera Electronic unit - 3 3 119 Rak Peralatan unit 1 - 1 120 Layar Film/Projector unit - 2 2 121 Camera Digital unit - 1 1 122 Mesin Pemotong Biasa unit 1 - 1 123 Rak Peralatan unit 1 - 1 124 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) unit - 6 6 125 Telephone (PABX) unit - 2 2 126 Pesawat Telephone unit - 8 8 127 Handy Talky (HT) unit - 19 19 128 Facsimile unit - 5 5 129 Jam Mekanis unit - 4 4 130 Peralatan pemancar vhf/fm lainnya (dst) unit - 1 1 131 Dehumidifier (Humidity Control) unit - 1 1 132 Thermometer Oral, Air Raksa unit - 1 1 133 Unit Tranceiver Ssb Portable unit - 2 2 134 Timbangan Elektronik unit 3 - 3 135 Concrette Hammer Set unit 1 - 1 136 Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik) unit 1 - 1 137 Alat Uji Tekan Hidrostatic Impact Test unit 5 - 5 138 Anak Timbangan unit 9 - 9 139 Papan Bergerak unit 1 - 1 140 Gelas Ukur unit 1 - 1 141 Barometer (Meteorological Equipment) unit 1 - 1 142 Multi Tester unit 1 - 1 https://jdih.pemalangkab.go.id 28 NO. JENIS SARANA DAN PRASARANA SATUAN KONDISI JUMLAH BAIK RUSAK 143 P.C Unit unit 91 9 100 144 Lap Top unit 33 7 40 145 Note Book unit 1 - 1 146 Personal Komputer lainnya unit 3 - 3 147 CPU (Peralatan Mainframe) unit 4 - 4 148 Monitor unit 4 3 7 149 Printer (Peralatan Personal Komputer) unit 80 15 95 150 Scanner (Peralatan Personal Komputer) unit - 2 2 151 External/ Portable Hardisk unit - 1 1 Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari capaian indikator kinerja baik dari indikator kinerja kunci mapun indikator kinerja lainnya seperti indikator kinerja utama, dan indikator kinerja dalam RPJMD periode sebelumnya. Capaian kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: 1) Capaian Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 diuraian dalam tabel 2.8 berikut ini. Tabel 2.8 Capaian Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi % -0,5 0,93 0,28 -0,04 0,2 2. Rasio Kewirausahaan Daerah % 2,35 2,43 2,41 2,13 2,41 3. Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota % 6,66 6,37 6,31 9,23 12,22 4. Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota % 33,61 33,61 42,02 43,7 47,95 5. Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan 0 4,78 4,73 8,76 21,29 6. Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas -33,99 32,21 13,84 -4 228,29 https://jdih.pemalangkab.go.id 29 No. Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 7. Persentase Usaha mikro yang difasilitasi pemberdayaan % NA NA NA NA NA 8. Persentase pertumbuhan UMKM % 17,5 7,75 12,38 454,03 69,49 9. Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota % 6,66 6,37 6,31 9,23 12,22 Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Pertumbuhan volume usaha koperasi mengacu pada peningkatan nilai total penjualan atau pendapatan yang dihasilkan oleh koperasi dalam periode waktu tertentu. Ini dapat diukur melalui peningkatan jumlah barang atau jasa yang terjual, atau melalui total nilai penjualan yang meningkat. Presentase pertumbuhan volume usaha koperasi di Kabupaten Pemalang dari tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Di Tahun 2021 mengalami kenaikan di angka 0,93%, kemudian turun di Tahun 2022 dan 2023, dan Kembali naik pada tahun 2024 menjadi 0,2%. Pendampingan dan pembinaan secara intensif kepada koperasi dalam melakukan Upaya Peningkatan Anggota, Perbaikan Kualitas Produk/Jasa, Promosi dan Pemasaran yang Efektif, Kemitraan Strategis, dan Pengembangan Bisnis yang Cerdas perlu dilakukan untuk meningkatkan volume usaha koperasi di Kabupaten Pemalang. Didukung dengan nilai Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, persentase koperasi aktif, persentase koperasi sehat, dan Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan dari tahun 2020-2024 yang fluktuatif namun cenderung meningkat seharusnya mampu mendorong pertumbunan volume usaha koperasi di Kabupaten Pemalang. Pertumbuhan UMKM berperan besar dalam perekonomian, baik dalam penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap PDB, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pemalang mengalami kenaikkan yang cukup signifikan dari semula 17,5% di Tahun 2020 sampai 169% di Tahun 2024. Kenaikkan pertumbuhan UMKM ini harus diimbangi dengan memperluas pemasaran produk UMKM melalui pencarian informasi kemitraan dan pasar ekspor oleh Diskoperindag Kabupaten Pemalang untuk menaikkan nilai penjualan UMKM di Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id 30 2) Capaian Pembangunan Urusan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 Sektor perdagangan merupakan tiga besar sektor penyumbang PDRB Kabupaten Pemalang bahkan memiliki kecenderungan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dalam pemasaran produk yang menandai era industri 5.0. Dalam konteks perdagangan, Pemerintah Kabupaten Pemalang selaku pemilik pasar daerah menghadapi persaingan dalam pengelolaan pasar yang mulai bergeser pada pasar virtual. Harus mulai diterapkan pasar berbasis konvensional-modern-digital, yaitu pengelolaan pasar (pasar daerah dan pasar desa) yang mengacu pada penyediaan layanan pasar (fisik) yang lebih baik dan berkualitas (hyginitas, keamanan dan ketertiban) sehingga dapat bersaing dengan pasar modern yang semakin merebak. Sampai dengan tahun 2024 lokasi PKL yang berhasil ditata baru sebesar 5,26%. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang mengawasi 17 Pasar daerah yaitu Pasar Pemalang, Pasar Comal, Pasar Petarukan, Pasar Randudongkal, Pasar Moga, Pasar Belik, Pasar Warungpring, Pasar Hewan Randudongkal, Pasar Bantarbolang, Pasar Paduraksa, Pasar Pelutan, Pasar Sayur dan Buah, Pasar Beji, Pasar Bojongbata, Pasar Banjardawa, Pasar Ulujami dan Pasar Beras, juga mengawasi perkembangan pasar modern/pasar swalayan/pusat perbelanjaan, salah satunya adalah terkait pemberian dan pengawasan ijin usaha, dan juga mengawasi serta mengelola Gandulan Culinary Center (GCC). Pemerintah Daerah juga dituntut untuk beradaptasi terhadap digitalisasi. Perlu dilakukan fasilitasi /pendampingan bagi pelaku usaha (perdagangan) agar bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transaksi dan omset perdagangannya. Hal ini selaras dengan salah satu program Bupati Pemalang yang mengedepankan digitalisasi. Perkembangan urusan perdagangan Tahun 2020-2024 tersaji pada tabel 2.9 berikut ini. https://jdih.pemalangkab.go.id 31 Tabel 2.9 Capaian Pembangunan Urusan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2020- 2024 No Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
1.Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (PDRB ADHK) % -3,49 6,44 4,62 4,64 23,42
2.Persentase pelaku usaha yang diawasi perizinannya % 0,5 0,5 99 99 99
3.Persentase retribusi pasar dalam PAD % 2,67 2,9 2,97 64,95 84,91
4.Persentase lokasi PKL yang tertata % 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26
5.Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal % 38 38 38 38 38
6.Persentase stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting % 100 100 100 100 100
7.Persentase realisasi kinerja pupuk % 99 85,94 80,60 79,99 76
8.Ekspor Bersih Perdagangan Juta US Dollar 26,35 9 52,73 61,58 48,29 7 335,7 35267
9.Persentase pertumbuhan nilai eksport % -34 100 17 -29 595
10.Persentase alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera ulang % 3,16 19,84 55,28 9,48 7,86
11.Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasarannya % 30 30 30 30 30
12.Jumlah Pasar Rakyat yang Memenuhi Kriteria Pasar Sehat Unit 1 1 1 2 2
13.Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi syarat % 0 0 1 11,7 11,7
14.Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP, pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP toko swalayan) % 43,75 100 100 100 100
15.Persentase pertumbuhan volume perdagangan besar dan eceran dalam daerah % -3,49 6,44 4,62 4,64 4,64
16.Disparitas Harga % 0,30 0,10 0,01 0,01 0,05 Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id 32 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Tahun 2024 terjadi peningkatan kontribusi retribusi pasar dalam PAD yaitu sebesar 84,91% dari sebelumnya tahun 2023 hanya sebesar 2,97%. Hal ini dikarenakan adanya penerapan e-retribusi di semua pasar dikelola Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Untuk indikator pertumbuhan nilai eksport mengalami kenaikan menjadi 335,7352 juta US Dolar. Selaras dengan penyusunan RPJPD Kab. Pemalang Tahun 2025- 2045, urusan Perdagangan mengampu satu IUP yaitu Disparitas Harga. Indikator ini merupakan proksi atau pendekatan dari indikator inflasi yang sudah menggunakan perhitungan Kota Tegal. Terdapat 13 komoditas bahan pokok yaitu Beras Medium; Gula Pasir; Minyak Goreng Kemasan Sederhana; Daging Sapi Paha Belakang; Daging Ayam Ras; Telor Ayam Ras; Tepung Terigu; Kedelai Impor; Cabe Merah Keriting; Cabe Rawit Merah; Bawang Merah; Bawang Putih Impor Kating dan Ikan Kembung. Hasil capaian disparitas harga di Kabupaten Pemalang dengan pembanding harga bahan pokok provinsi periode 2020 – 2024 cukup baik. Hal ini dapat dilihat perhitungan disparitas pada periode tersebut masih dibawah nol. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan harga bahan pokok ini adalah Monitoring harga bahan pokok; Operasi Pasar dan Kegiatan Pasar Murah. Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja pelayanan dalam periode 5 tahun (Renstra 2025-2029) telah menggambarkan bahwa : 1) Program Pengawasan Koperasi, menunjukkan sebagian besar koperasi telah menjalankan operasinya dengan cukup baik dan memenuhi standar yang diperlukan untuk dikategorikan sebagai koperasi yang berkualitas. Hal ini mencerminkan adanya pengelolaan yang baik, partisipasi anggota yang tinggi, dan manajemen yang efisien. 2) Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), menunjukkan adanya kesadaran yang masih rendah di kalangan pelaku usaha mikro tentang pentingnya perizinan untuk keberlanjutan dan pengembangan usaha mereka. Meskipun ada beberapa tantangan seperti proses administrasi yang rumit dan biaya yang tinggi, dengan adanya pendampingan dan simplifikasi prosedur izin, angka ini bisa meningkat. https://jdih.pemalangkab.go.id 33 3) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, menunjukkan adanya lonjakan signifikan yang mencerminkan ekspansi pesat dalam sektor tersebut. Ini bisa disebabkan oleh peningkatan permintaan, ekspansi bisnis, atau kebijakan pemerintah yang mendukung. 4) Program pengembangan ekspor, merupakan indikator positif yang menunjukkan peningkatan daya saing produk dan efektivitas strategi perdagangan. Namun, penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan dengan diversifikasi pasar, peningkatan kualitas produk, serta optimalisasi kebijakan dan infrastruktur perdagangan. Tabel 2.10 Pertumbuhan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2020- 2024 No Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun Pertumbuhan Kinerja Rata- Rata 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi % -0,5 0,93 0,28 -0,04 0,2 -0,07 -0,72 -1,04 -0,8 -1,72 2 Rasio Kewirausahaan Daerah % 2,35 2,43 2,41 2,13 2,41 1,43 1,41 1,13 1,41 0,41 3 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB % 16,58 17,07 16,99 17,07 17,08 16,07 15,99 16,07 16,08 14,99 Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Dari tabel di atas, rata-rata pertumbuhan kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut : 1) Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi rata-rata pertumbuhan kinerja sebesar -1,72%; 2) Rasio Kewirausahaan Daerah rata-rata pertumbuhan kinerja sebesar minus 0,41%; 3) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB rata-rata pertumbuhan kinerja sebesar 14,99%; https://jdih.pemalangkab.go.id 34 Tabel 2.11 Tabel Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 No Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke- Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke- Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi % 31 33 36 39 41 43 0,93 0,28 -0,04 0,2 3 0,85 -0,11 0,51 2 Rasio Kewirausahaan Daerah % 33,66 34,66 35,66 36,66 37,66 38,66 2,43 2,41 2,13 2,41 7,22 6,95 5,97 6,57 3 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB % 0,8 1,2 2 2,6 3,4 4 17,07 16,99 17,07 17,08 2133,75 1415,83 853,50 656,92 Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Dari tabel diatas capaian indikator kinerja pelayanan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut : 1). Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi prosentase capaian kinerja pada akhir tahun renstra sebesar 0,51%; 2). Rasio Kewirausahaan Daerah prosentase capaian kinerja pada akhir tahun renstra sebesar 6,57%; 3). Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB prosentase capaian kinerja pada akhir tahun renstra sebesar 656,92%. https://jdih.pemalangkab.go.id 35 Tabel 2.12 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2024 No Program Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Persentase Realisasi Anggaran (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 23.493.840.860 25.241.873.141 23.090.401.503 24.579.554.262 24.579.554.262 27.037.509.688 21.358.037.145 22.947.157.401 20.991.274.094 22.345.049.329 97 94 96 93 2 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 88.322.245 244.068.550 178.805.000 251.994.600 251.994.600 277.194.060 80.292.950 221.880.500 162.550.000 229.086.000 98 100 100 99 3 Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi 98.450.000 10.242.650 65.447.800 22.341.550 22.341.550 24.575.705 89.500.000 9.311.500 59.498.000 20.310.500 99 100 99 100 4 Program Pendidikan dan latihan perkoperasian 107.811.000 802.945.550 281.663.250 316.413.900 316.413.900 348.055.290 98.010.000 729.950.500 256.057.500 287.649.000 99 99 100 100 5 Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro ( UMKM) 198.192.830 237.596.150 41.107.000 81.364.767 81.364.767 89.501.244 180.175.300 215.996.500 37.370.000 73.967.970 99 100 100 97 6 Program Pengembangan UMKM 1.523.499.890 2.160.587.000 1.407.019.350 1.838.697.300 1.838.697.300 2.022.567.030 1.384.999.900 1.964.170.000 1.279.108.500 1.671.543.000 100 100 100 97 7 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 22.377.300 169.206.400 3.300.000 11.000.000 11.000.000 12.100.000 20.343.000 153.824.000 3.000.000 10.000.000 99 99 100 100 8 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 4.863.221.358 5.523.793.953 3.223.646.247 1.563.819.187 1.563.819.187 1.720.201.105 4.421.110.325 5.021.630.866 2.930.587.497 1.421.653.806 99 62 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id 36 9 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 522.863.965 484.134.461 1.947.322.300 351.978.550 351.978.550 387.176.405 475.330.877 440.122.237 1.770.293.000 319.980.500 99 99 100 100 10 Program Pengembangan Ekspor 74.751.820 356.394.394 186.755.580 273.782.378 273.782.378 301.160.616 67.956.200 323.994.904 169.777.800 248.893.071 99 100 100 100 11 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 327.590.437 133.184.549 76.913.273 75.415.726 75.415.726 82.957.299 297.809.488 121.076.863 69.921.157 68.559.751 99 99 100 99 12 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negri 422.872.483 110.766.920 300.037.652 142.950.500 142.950.500 157.245.550 384.429.530 100.697.200 272.761.502 129.955.000 99 100 100 100 13 Program Perencanaan Pembangunan Industri 756.213.700 1.004.978.150 1.088.451.949 1.314.396.163 1.314.396.163 1.445.835.780 687.467.000 913.616.500 989.501.772 1.194.905.603 92 98 100 96 14 Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota 84.896.471 54.890.000 74.212.662 123.209.560 123.209.560 135.530.516 77.178.610 49.900.000 67.466.056 112.008.691 88 99 100 86 15 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 97.341.200 40.700.000 72.839.903 122.647.234 122.647.234 134.911.957 88.492.000 37.000.000 66.218.094 111.497.485 95 91 98 89 TOTAL 21.874.300.000 37.489.823.000 30.115.740.000 29.947.720.000 31.069.565.677 34.176.522.244 29.711.282.325 33.250.329.021 29.125.384.972 28.245.059.706 97 88 97 94 https://jdih.pemalangkab.go.id 37 D. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah Kelompok sasaran layanan yang dapat diberikan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang sebagai berikut: − Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan untuk meningkatkan daya saing usaha. − Koperasi dengan cara memberi dukungan pengelolaan koperasi agar lebih profesional dan berdaya guna. − Industri Rumah Tangga, dengan membantu pengembangan produk lokal dan peningkatan kualitas produksi. − Pelaku Perdagangan, dengan memberikan informasi pasar, regulasi perdagangan, dan pengawasan harga barang kebutuhan pokok. − Masyarakat Umum, dengan melakukan edukasi terkait perlindungan konsumen dan peningkatan akses terhadap produk lokal. E. Mitra Kerja Tabel 2.13 Daftar OPD mitra Diskoperindag Kabupaten Pemalang No. OPD Mitra Uraian Penanganan Keterangan 1 Dinas Lingkungan Hidup Sampah di Pasar Membantu penangan sampah di Pasar Daerah 2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Verifikasi Perijinan Verifikasi perijinan yang telah diajukan 3 Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Pasar Monitoring pendapatan agar sesuai Target 4 1) Dinas Lingkungan Hidup, membantu penangan sampah di Pasar Daerah; 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, https://jdih.pemalangkab.go.id 38 memverifikasi perijinan yang telah diajukan; 3) Badan Pendapatan Daerah, monitoring pendapatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang agar sesuai Target; 4) Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Pemalang, monitoring distribusi GAS LPG 3KG supaya terdistribusi ke masyarakat; 5) Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, monitoring distribusi pupuk supaya terdistribusi ke masyarakat; 6) Alfa/indo mart, membantu memasarkan produk unggulan UMKM. F. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, bahwa yang dimaksud dengan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) adalah usaha bersama yang lakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pihak Ketiga dalam Kerja Sama Daerah adalah Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Sebutan Lain, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang telah menjalin kerjasama dengan pihak ke-3 sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.14 berikut ini. https://jdih.pemalangkab.go.id 39 Tabel 2.14 Daftar Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang No PERGURUAN TINGGI / INSTANSI JANGKA WAKTU PROGRAM/KEGIATAN SASARAN OUTPUT 1 Institut Teknologi dan Bisnis Adias Pemalang (KB) 24 Juni 2024 s/d 23 Juni 2029 Pendidikan; pennelitian; pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); pengembangan sumber daya manusia; dan pengembangan potensi daerah. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pemalang. Menerapkan dan mengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian, potensi sumber daya alam dan manusia, serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pemalang. 2 Universitas Negeri Semarang (NK) 4 Juli 2024 s/d 3 Juli 2029 a. Pendampingan legalitas UMKM Pelaku UMKM yang ada di Kecamatan : - Pemalang - Taman - Petarukan Jumlah pelaku UMKM yang ada di Kec. : - Pemalang - Taman - Petarukan b. Sosialisasi dan pelatihan kepada UMKM rintisan (Keuangan, Packaging, Masa Simpan, Inovasi Produk dan Marketing) UMKM rintisan yang ada di Kabupaten Pemalang Jumlah pelaku UMKM rintisan yang mengikuti pelatihan sebanyak 150 pelaku 3 Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (NK) 9 September 2024 s/d 8 September 2029 a. Pendampingan legalitas UMKM Pelaku UMKM yang ada di Kecamatan : - Pulosari - Watukumpul - Belik Jumlah pelaku UMKM yang didampingi b. Sosialisasi dan pelatihan kepada UMKM rintisan (Keuangan, Packaging, Masa Simpan, Inovasi Produk dan Marketing) UMKM rintisan yang ada di Kecamatan : - Pulosari - Watukumpul - Belik Jumlah pelaku UMKM rintisan yang mengikuti pelatihan sebanyak 150 pelaku 4 Universitas Islam Negeri KH. Abdurahman Wahid Pekalongan (NK) 9 September 2024 s/d 8 September 2029 a. Pendampingan legalitas UMKM Pelaku UMKM yang ada di Kecamatan : - Randudongkal - Bantarbolang - Warungpring Jumlah pelaku UMKM yang ada di Kec. : - Randudongkal - Bantarbolang - Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id 40 No PERGURUAN TINGGI / INSTANSI JANGKA WAKTU PROGRAM/KEGIATAN SASARAN OUTPUT b. Sosialisasi dan pelatihan kepada UMKM rintisan (Keuangan, Packaging, Masa Simpan, Inovasi Produk dan Marketing) UMKM rintisan yang ada di Kabupaten Pemalang Jumlah pelaku UMKM rintisan yang mengikuti pelatihan sebanyak 150 pelaku Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id 41 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

a.Permasalahan Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dan perdagangan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam tabel 2.15 di bawah ini. https://jdih.pemalangkab.go.id 42 Tabel 2.15 Pemetaan Permasalahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang No Urusan Sub Urusan Kewenangan Indikator Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 5 6 7 1 KOPERASI Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota Persentase koperasi sehat Belum optimalnya koperasi aktif dan sehat Lemahnya Tata Kelola dan Manajemen Koperasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang Lemah Kurangnya Pendidikan Perkoperasian Pengawasan dan Regulasi yang Belum Optimal Akses Pembiayaan Terbatas Kurang Inovatif dan Tidak Adaptif 2 UMKM Pengembangan UMKM Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Persentase pertumbuhan Usaha Mikro Usaha Mikro yang tidak bisa berkembang dan Belum optimalnya pertumbuhan UMKM Rendahnya Kapasitas SDM dan Manajemen Lemahnya akses permodalan rendahnya kapasitas SDM dan Kurangnya pelatihan keterampilan teknis dan kewirausahaan terbatasnya akses pasar dan Produk belum memiliki daya saing (kemasan, kualitas, atau sertifikasi) minimnya adopsi teknologi dan Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran dan operasional 3 PERDAGANGAN Pengembangan Ekspor Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal dan Nasional Tidak optimalnya perkembangan pelaku usaha untuk menjadi potensi eksport. Kurangnya Pengetahuan dan Literasi Ekspor Banyak pelaku usaha belum memahami prosedur ekspor, regulasi negara tujuan, serta mekanisme logistik dan pembiayaan ekspor. https://jdih.pemalangkab.go.id 43 No Urusan Sub Urusan Kewenangan Indikator Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 5 6 7 Produk usaha kecil dan menengah belum memenuhi standar kualitas, kontinuitas, dan legalitas untuk pasar ekspor. Usaha belum mampu menjalin jejaring atau memanfaatkan platform ekspor digital/global marketplace. Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id 44 Dari tabel diatas, berikut pemecahan masalah yang akan di laksanakan melalui program sebagai berikut : 1) Belum optimalnya koperasi aktif dan sehat, pemecahan masalah berupa peningkatan kapasitas SDM perkoperasian melalui pelatihan-pelatihan tentang perkoperasian, dilaksanakan melalui program pendidikan dan latian perkoperasian. 2) Usaha Mikro yang tidak bisa berkembang dan Belum optimalnya pertumbuhan UMKM, pemecahan masalah berupa pelatihan kapasitas SDM dan ketrampilan teknis kewirausahaan, dilaksanakan melalui program pengembangan UMKM. 3) Tidak optimalnya perkembangan pelaku usaha untuk menjadi potensi eksport, pemecahan masalah berupa melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha yang banyak belum memahami prosedur ekspor, regulasi negara tujuan, serta mekanisme logistik dan pembiayaan ekspor, dilaksanakan melalui program pengembangan ekspor.
b.Isu Strategis Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah pada masa mendatang. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi menjadi masalah daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan (Permendagri 86/2017). Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada rancangan RPJMN Kementerian Koperasi dan UKM, serta implikasi RTRW, KLHS, maka dapat dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Hasil identifikasi isu strategis yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam tabel 2.17 di bawah ini. Setidaknya ada 3 (tiga) isu strategis yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Mengengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, yaitu : 1) Peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan Koperasi dan UMKM Program pelatihan dan pendampingan bisnis diharapkan bisa membantu UMKM berkembang lebih cepat. Pelatihan yang https://jdih.pemalangkab.go.id 45 diperlukan tentang manajemen keuangan, pemasaran, dan pengelolaan produksi. Program ini akan menyesuaikan dengan adanya program koperasi merah putih dari Pemerintah Pusat. 2) Peningkatan Akses Pembiayaan Banyak koperasi dan UMKM mengalami kesulitan mendapatkan modal usaha. Solusinya bisa berupa program kredit dengan bunga rendah, kemudahan akses ke modal ventura. 3) Peningkatan Akses Pasar UMKM sering kesulitan memperluas jangkauan pasar mereka, ditambah lagi dengan isu global adanya kebijakan pemerintah USA terkait dengan tarif impor yang sangat berdampak pada pasar komoditas Indonesia. Strategi seperti integrasi dengan rantai pasok perusahaan besar, promosi berbasis digital, serta akses ke pasar ekspor bisa menjadi solusi efektif. https://jdih.pemalangkab.go.id 46 Tabel 2.16 Pemetaan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Global Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 Rendahnya prosentase koperasi sehat Koperasi Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa dengan target 80.000 koperasi modern. Rendahnya rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur masih rendah, 4,51% sedangkan targetnya 8,1 % Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan UMKM Bantuan modal untuk UMKM Peningkatan Akses Pembiayaan Terbatasnya sarana promosi bagi pelaku usaha perdagangan di Kabupaten Pemalang Kebijakan USA terkait Perdagangan Internasional dengan menerapkan tarif impor baru terhadap beberapa komoditas dari negara lain, termasuk Indonesia. Belum adanya pelaku usaha Kabupaten Pemalang yang mampu melakukan ekspor secara mandiri Pengendalian Inflasi Pengendalian Inflasi Pengedalian Inflasi Daerah Rendahnya kualitas SDM Pengembanagan Industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pengembanagan Industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan Koperasi dan UMKM Peningkatan Akses Pasar Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD ISU KLHS yang Relevan dengan PD ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD ISU Strategis PD Masih rendahnya kapasitas dan ketrampilan Koperasi dan UMKM Masih rendahnya akses pembiayaan Masih rendahnya akses pasar https://jdih.pemalangkab.go.id 47 Tabel 2.17 Realisasi Pendapatan dari Tahun 2020 - 2024 Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Keterangan: ✓ Pada Tahun 2020 pendapatan melebihi target yang ditentukan dengan realisasi sebesar 136,5 %, sedangkan di tahun 2021 pendapatan mengalami penurunan dikarenakan ada kenaikan target dari target tahun 2020 sebesar Rp 6.433.791.000,- naik ditahun 2021 menjadi Rp. 9.938.557.000,- sehingga capaian realisasi pendapatan tidak mencapai target, realisasi sebesar 94%; ✓ Kemudian di tahun 2022 ada kenaikan target pendapatan menjadi Rp. 12.394.000.000,- dan pada tahun tersebut kembali realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan, realisasi pendapatan hanya 80%; ✓ Selanjutnya ditahun 2023 dan 2024 target kemabali dinaikan menjadi Rp. 14.000.000.000,- dan realisasi tetap tidak tercapai dari target yang ditentukan tersebut, pendapatan di tahun 2023 hanya 65,55% dan di tahun 2024 sebesar 84,45%; ✓ Target tidak bisa tercapai karena belum meratanya penarikan retribusi secara e-retribusi di semua pasar, disamping itu sarana dan prasarana pasar daerah yang kalah dengan toko modern sehingga banyak para pembeli yang tidak berbelanja di pasar tradisional. https://jdih.pemalangkab.go.id 48 Visi ini memiliki pembentuk kata dengan makna sebagai berikut:
1. 1.Bersih dimaknai Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. 2.Cakap dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. 3.Handal dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. 4.MULYA: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Mulya ini juga menjadi Visi dari RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045. Dalam rangka mencapai visi PEMALANG BERCAHAYA, berikut ini misi RPJMD berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih yaitu RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas), dengan penjelasan sebagai berikut:
5. 1.Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. https://jdih.pemalangkab.go.id 49 Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
6. 2.Misi 2 Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi berdasarkan potensi lokal yaitu peningkatan pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan, hilirisasi pertanian, pengembangan industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong proses sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
7. 3.Misi 3 Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ke tingkat desa. Membangun Pemalang dari desa sampai kota.
8. 4.Misi 4 Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
9. 5.Misi 5 Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, saling menghormati serta kepedulian terhadap sesama.
10. 6.Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
11. 7.Misi 7 Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam https://jdih.pemalangkab.go.id 50 pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
12. 8.Misi 8 Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, mengembangkan kearifan dan budaya lokal. Dari 8 (delapan) misi tersebut, misi yang berkaitan dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang adalah Misi ke-5 Silaturahmi yaitu meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera. Pengertian misi ini, bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro. Dalam rangka membantu pencapaian visi dan misi Bupati Pemalang tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang perlu mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi tantangan sekaligus peluang dalam kurun waktu perencanaan tahun 2025–2029. Isu strategis ini merupakan hasil analisis terhadap kondisi internal dan eksternal, capaian kinerja periode sebelumnya, arah kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, serta aspirasi pelaku usaha dan masyarakat. Secara umum, isu strategis yang dihadapi Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dapat dirumuskan sebagai berikut:
13. 1.Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi UMKM dan koperasi masih menghadapi keterbatasan dalam hal akses permodalan, kualitas SDM, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi digital. Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, diperlukan strategi peningkatan daya saing melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas produk, standardisasi, sertifikasi, serta digitalisasi usaha.
14. 2.Penguatan Ekonomi Kerakyatan melalui Transformasi Digital Perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar bagi UMKM dan koperasi untuk memperluas jaringan pemasaran. Namun, rendahnya literasi digital pelaku usaha menjadi tantangan dalam transformasi ekonomi berbasis digital. Diperlukan kebijakan yang mendorong digitalisasi UMKM dan koperasi agar mampu beradaptasi dengan dinamika perdagangan modern.
15. 3.Pengembangan Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal masih menjadi hambatan utama perkembangan UMKM dan koperasi. Isu strategis ini https://jdih.pemalangkab.go.id 51 menuntut adanya kebijakan untuk memperluas skema pembiayaan yang inklusif, memperkuat peran lembaga keuangan mikro, serta mendorong kemitraan usaha dengan pihak swasta maupun BUMN/BUMD.
16. 4.Stabilisasi dan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok Bidang perdagangan memiliki tantangan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar tradisional maupun modern. Fluktuasi harga akibat dinamika global, gangguan distribusi, maupun faktor musiman menuntut penguatan sistem distribusi, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor.
17. 5.Penguatan Infrastruktur dan Sarana Perdagangan Kondisi pasar tradisional di beberapa wilayah Kabupaten Pemalang masih memerlukan revitalisasi agar mampu menjadi pusat perdagangan yang bersih, sehat, aman, dan berdaya saing. Modernisasi pasar serta pengembangan infrastruktur pendukung distribusi barang menjadi isu strategis dalam mendorong pertumbuhan perdagangan lokal dan regional.
18. 6.Peningkatan Daya Saing Produk Lokal untuk Ekspor Kabupaten Pemalang memiliki potensi produk unggulan yang berorientasi ekspor, seperti hasil pertanian, perikanan, kerajinan, dan industri kecil. Namun, daya saing produk ekspor masih terbatas akibat kendala kualitas, standardisasi, branding, dan akses pasar global. Isu ini menuntut strategi peningkatan kualitas produk, promosi, serta pengembangan jejaring perdagangan internasional. Dengan memperhatikan isu-isu strategis tersebut, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang perlu merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang tepat sasaran, terintegrasi, serta mampu memberikan dampak signifikan bagi penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di periode 2025–2029. ➔ Strategi Penanganan Isu Strategis Untuk menjawab isu strategis yang telah diidentifikasi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang menetapkan arah strategi sebagai berikut:
19. 1.Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi o Melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM dan koperasi melalui pelatihan manajemen usaha, kewirausahaan, dan inovasi produk. o Mendorong penerapan standar mutu, sertifikasi halal, keamanan pangan, serta perlindungan hak kekayaan intelektual bagi produk lokal. o Memfasilitasi pameran, promosi, dan pemasaran produk unggulan daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 52 baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
20. 2.Strategi Transformasi Digital UMKM dan Koperasi o Menyediakan pendampingan literasi digital dan e-commerce bagi pelaku UMKM dan koperasi. o Mengembangkan platform pemasaran digital yang terintegrasi dengan marketplace nasional maupun lokal. o Mendorong pemanfaatan aplikasi keuangan digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan usaha.
21. 3.Strategi Pengembangan Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha o Memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi melalui kerja sama dengan perbankan, lembaga keuangan mikro, fintech, dan BUMDes. o Mendorong terbentuknya pola kemitraan usaha antara UMKM dengan perusahaan besar, BUMN/BUMD, maupun retail modern. o Memperkuat fungsi lembaga penjaminan kredit serta lembaga keuangan non-bank yang mendukung UMKM.
22. 4.Strategi Stabilisasi dan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok o Mengoptimalkan fungsi monitoring dan pengawasan harga serta distribusi barang kebutuhan pokok. o Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, pelaku distribusi, dan asosiasi pedagang dalam menjaga kelancaran pasokan. o Menyelenggarakan operasi pasar dan kegiatan stabilisasi harga pada periode tertentu, terutama menjelang hari besar keagamaan.
23. 5.Strategi Penguatan Infrastruktur dan Sarana Perdagangan o Melaksanakan revitalisasi pasar tradisional agar lebih representatif, higienis, dan ramah lingkungan. o Meningkatkan sarana pendukung perdagangan seperti gudang, cold storage, serta sistem logistik yang efisien. o Mendorong terwujudnya tata kelola pasar berbasis digital melalui penerapan sistem informasi manajemen pasar.
24. 6.Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Lokal untuk Ekspor o Melakukan pembinaan dan fasilitasi standardisasi serta sertifikasi produk ekspor. o Mendorong promosi dan pemasaran produk unggulan daerah melalui business matching, pameran internasional, dan diplomasi dagang. o Mengembangkan jejaring kerja sama perdagangan luar negeri serta meningkatkan kolaborasi dengan eksportir dan pelaku usaha global. https://jdih.pemalangkab.go.id 53 3.1. Tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 (Renwal) dan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang yaitu :
a.Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel (T2) dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dengan sasaran yang ingin adalah Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik (S2.2 ) dengan indikator : − Nilai SAKIP; − Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
b.Meningkatkan daya saing pembangunan daerah (T3) dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah. Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut : − Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal (S3.3); − Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok dan penting (S3.6). Sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 tersebut akan menjadi tujuan strategis seluruh Perangkat Daerah. Dengan demikian, tujuan strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2025-2029 adalah :
a.Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik;
b.Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal;
c.Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok dan penting. Sesuai dengan Imendagri No. 2 tahun 2025 bahwa direkomendasikan agar Renstra Perangkat Daerah cukup memiliki 1 (satu) tujuan dan dengan mempertimbangkan NSPK maka tujuan strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang adalah “Meningkatnya sektor Koperasi, UMKM dan Perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal”. https://jdih.pemalangkab.go.id 54 3.2. Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Sasaran strategis adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, serta untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
a.Meningkatnya volume usaha koperasi terhadap PDRB dengan indikator rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB.
b.Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha dengan indikator persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha.
c.Meningkatnya nilai ekspor dengan indikator nilai ekspor meningkat.
d.Meningkatnya kualitas pelayanan perangat daerah dengan indikator indeks pelayanan publik. Berikut ini disajikan tabel 3.1 tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan periode jangka menengah tahun 2025- 2029. https://jdih.pemalangkab.go.id 55 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN Indikator Tujuan SASARAN Indikator Sasaran BASE LINE TARGET KETERANGAN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal (S3). Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan Perdagangan dalam perekonomian daerah Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan melayani Nilai SAKIP 68,42 69,42 69,62 70,22 70,82 71,42 72,02 Rankhir RPJMD Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Indeks Kepuasan Masyarakat 4,41 4,51 4,53 4,55 4,57 4,6 4,63 Rankhir RPJMD Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 Rankhir RPJMD Persentasi usaha mikro yang menjadi wirausaha 2,91 3,41 3,91 4,41 4,91 5,41 Rankhir RPJMD Meningkatnya Nilai Ekspor Nilai Ekspor 335.735.267 352.522.031 370.148.132 388.655.539 408.088.316 428.492.732 449.917.368 Rankhir RPJMD Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dan link RPJMD yang sudah disepakati. https://jdih.pemalangkab.go.id 56 3.3 Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada sektor koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kabupaten Pemalang menetapkan berbagai strategi yang diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan daya saing, serta perluasan akses pasar. Strategi yang ditempuh disusun secara terintegrasi dan berkesinambungan, dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, potensi unggulan daerah, serta tantangan globalisasi dan digitalisasi perdagangan. Pertama, pada aspek kelembagaan koperasi, strategi yang dilaksanakan adalah penguatan tata kelola, revitalisasi koperasi tidak aktif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi. Upaya ini ditujukan agar koperasi dapat berfungsi sebagai wadah ekonomi rakyat yang sehat, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus menjadi penopang utama dalam membangun ekonomi daerah berbasis kebersamaan dan gotong royong. Hal ini selaras dengan program Pemerintah Pusat yaitu : Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di setiap Desa, melalui Inpres No. 9/2025 dengan ambisi membentuk 70.000-80.000 koperasi di seluruh desa/kelurahan Indonesia, dan di Kabupaten Pemalang sudah terbentuk Koperasi Merah Putih sejumlah 223 Koperasi sesuai jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Pemalang, dengan Fokus utamanya adalah memperkuat ketahanan pangan, entri rantai distribusi, dan mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, diharapkan menjadi alternatif dari jeratan rentenir, tengkulak, hingga pinjaman online yang membebani masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi fondasi baru ekonomi desa berorientasi mandiri, transparan, dan produktif. Dengan dukungan kebijakan, pendanaan, dan partisipasi aktif warga, program ini memiliki potensi besar meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi pedesaan di Indonesia. Kedua, pada aspek pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, strategi yang ditempuh meliputi pengembangan kapasitas usaha, fasilitasi peningkatan kualitas produk melalui standarisasi, sertifikasi, dan inovasi kemasan, serta penyediaan akses permodalan yang lebih luas melalui skema pembiayaan yang terjangkau. Selain itu, dilakukan pula pembentukan pusat inkubasi bisnis untuk mendukung proses hilirisasi produk serta mendorong https://jdih.pemalangkab.go.id 57 peningkatan nilai tambah UMKM secara berkelanjutan. Ketiga, pada aspek perdagangan dan perluasan akses pasar, strategi diarahkan pada penguatan promosi produk unggulan daerah melalui pameran, festival, dan kerjasama dengan berbagai platform perdagangan daring maupun luring. Disamping itu, dilakukan fasilitasi kemitraan usaha dengan ritel modern, eksportir, serta jejaring perdagangan antar daerah. Langkah ini diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk UMKM Kabupaten Pemalang sekaligus meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah. Keempat, dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, strategi yang ditempuh adalah penguatan sistem informasi pasar berbasis digital, peningkatan efektivitas operasi pasar, serta koordinasi lintas sektor dalam menjaga distribusi barang. Dengan demikian, masyarakat tetap memperoleh akses barang kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan stabil. Kelima, pada aspek perlindungan konsumen, strategi diarahkan pada peningkatan edukasi konsumen, penguatan pengawasan barang beredar, serta penegakan regulasi perdagangan yang berkeadilan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak konsumen dan pelaku usaha. 3.4 Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029. Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 sebagai berikut :
a.Penguatan kelembagaan usaha koperasi dan usaha mikro;
b.Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro;
c.Peningkatan nilai produk dan jangkauan pemasaran koperasi dan usaha mikro;
d.Fasilitasi pelatihan Digital Marketing bagi UMKM sebagai bentuk penyesuaian strategi usaha di era normal baru;
e.Penguatan basis data UMKM;
f.Penguatan kemitraan dengan lembaga keuangan dalam penyaluran bantuan usaha UMKM; https://jdih.pemalangkab.go.id 58
g.Mendorong pengembangan produk unggulan daerah (hasil pertanian, perikanan, UMKM, dan IKM) yang memiliki potensi pasar global;
h.Penguatan klaster UMKM berbasis sumber daya lokal (misalnya: olahan ikan, batik, mebel, makanan olahan);
i.Peningkatan kualitas produksi agar memenuhi standar mutu internasional;
j.Fasilitasi sertifikasi standar internasional (SNI, HACCP, ISO, halal, organik);
k.Dukungan teknologi pengolahan, pengemasan, dan desain produk yang menarik untuk pasar ekspor;
l.Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha tentang ekspor, digital marketing, dan manajemen bisnis global. Berikut ini matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari Renstra tahun 2025-2029 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam Tabel 3.2. https://jdih.pemalangkab.go.id 59 Tabel 3.2 Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang T u j u a n : Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal 1 Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan melayani Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 1 Perbaikan data dukung SAKIP sesuai dengan standarnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1 Meningkatkan standart pelayanan publik 2 Meningkatkan sarana dan prasaranan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik 2 Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Penguatan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB 1 Penguatan kelembagaan usaha koperasi dan usaha mikro 2 Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro 3 Peningkatan nilai produk dan jangkauan pemasaran koperasi dan usaha mikro Penguatan Presentasi Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha 1 Fasilitasi pelatihan Digital Marketing bagi UMKM sebagai bentuk penyesuaian strategi usaha di era normal baru 2 Penguatan basis data UMKM 3 Penguatan kemitraan dengan lembaga keuangan dalam penyaluran bantuan usaha UMKM 3 Meningkatnya Nilai Eksport Peningkatan Nilai Ekport 1 Mendorong pengembangan produk unggulan daerah (hasil pertanian, perikanan, UMKM, dan IKM) yang memiliki potensi pasar global 2 Penguatan klaster UMKM berbasis sumber daya lokal (misalnya: olahan ikan, batik, mebel, makanan olahan) 3 Peningkatan kualitas produksi agar memenuhi standar mutu internasional 4 Fasilitasi sertifikasi standar internasional (SNI, HACCP, ISO, halal, organik) 5 Dukungan teknologi pengolahan, pengemasan, dan desain produk yang menarik untuk pasar ekspor 6 Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha tentang ekspor, digital marketing, dan manajemen bisnis global Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dan link RPJMD yang sudah disepakati. https://jdih.pemalangkab.go.id 60 Dalam rangka mencapai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang di atas maka selanjutnya dilakukan penahapan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penahapan pembangunan ini sangat penting karena memungkinkan pengelolaan sumber daya dan waktu secara efisien, mendukung koordinasi antar sektor, dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Penahapan juga merupakan evaluasi dan penyesuaian rencana pembangunan bidang koperasi, UMKM dan Perdagangan secara berkala, sehingga lebih fleksibel terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal. Penahapan pembangunan dimaksud dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang TAHAP I

(2026)TAHAP I
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Tahap Konsolidasi dan Fondasi : - Konsolidasi data dan pemetaan koperasi, UMKM, serta perdagangan. - Penguatan regulasi, tata kelola, dan sistem pelayanan publik. - Peningkatan kapasitas aparatur melalui diklat dan pendampingan. - Penyusunan roadmap pengembangan koperasi, UMKM, dan perdagangan berbasis potensi lokal. Tahap Penguatan Kapasitas dan Infrastruktur - Peningkatan kompetensi SDM pelaku usaha melalui pelatihan manajemen dan kewirausahaan. - Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan. - Pengembangan digitalisasi koperasi dan UMKM. - Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan (revitalisasi pasar rakyat, gudang, dan fasilitas logistik). Tahap Ekspansi dan Integrasi Pasar - Promosi dan pemasaran produk unggulan daerah secara lebih luas. - Fasilitasi keikutsertaan pelaku usaha dalam pameran dagang nasional/ regional. - Penguatan jejaring kemitraan usaha dan rantai pasok. -Pengembangan sistem distribusi dan logistik terpadu. Tahap Hilirisasi dan Peningkatan Daya Saing - Peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi, standarisasi, dan branding. - Perluasan akses pasar ekspor. - Penguatan koperasi modern yang berbasis teknologi dan inovasi. Tahap Kemandirian dan Keberlanjutan - Pemantapan ekosistem usaha yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. - Implementasi prinsip ekonomi hijau dalam pengembangan UMKM dan perdagangan. - Peningkatan kualitas tata kelola koperasi yang sehat dan mandiri. - Pemalang sebagai pusat UMKM unggul dengan daya saing global. https://jdih.pemalangkab.go.id 61 Penahapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2026–2030 disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas nasional, dinamika ekonomi global, serta kebutuhan penguatan sektor koperasi, UMKM, dan perdagangan di daerah. Penahapan ini dimaksudkan agar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan terukur dalam kurun waktu lima tahun.

1.Tahun 2026 (Tahap I) Pada tahun pertama, fokus diarahkan pada konsolidasi program, penguatan kelembagaan, serta pembangunan fondasi tata kelola birokrasi yang akuntabel dan melayani. Program utama meliputi: penguatan data base koperasi dan UMKM, pembenahan regulasi dan sistem pelayanan perizinan, serta pengembangan kapasitas SDM aparatur dan pelaku usaha.
2.Tahun 2027 (Tahap II) Pada tahun kedua, penahapan diarahkan pada peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung perdagangan. Langkah ini ditempuh melalui fasilitasi pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, pengembangan digitalisasi usaha, serta penyediaan infrastruktur perdagangan seperti pasar rakyat yang representatif.
3.Tahun 2028 (Tahap III) Pada tahun ketiga, fokus pembangunan diarahkan pada perluasan jangkauan pasar koperasi dan UMKM baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Upaya dilakukan melalui peningkatan promosi produk unggulan daerah, fasilitasi pameran dagang, pengembangan jejaring kemitraan, serta penguatan sistem logistik dan distribusi barang.
4.Tahun 2029 (Tahap IV) Pada tahun keempat, prioritas diarahkan pada penguatan nilai tambah produk melalui hilirisasi dan diversifikasi usaha. Program strategis meliputi sertifikasi mutu dan standar produk, serta perluasan akses ekspor bagi produk unggulan Kabupaten Pemalang.
5.Tahun 2030 (Tahap V) Pada tahun kelima, pembangunan difokuskan pada pencapaian kemandirian koperasi, UMKM, dan perdagangan yang berdaya saing https://jdih.pemalangkab.go.id 62 tinggi serta berkelanjutan. Penguatan ekosistem usaha dilakukan melalui penerapan prinsip ekonomi hijau, peningkatan kualitas tata kelola koperasi yang sehat, dan pemantapan Pemalang sebagai daerah dengan basis UMKM dan perdagangan yang tangguh serta mampu bersaing di tingkat global. Dengan tahapan tersebut, diharapkan pada akhir periode 2026– 2030, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Kabupaten Pemalang mampu mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan melayani, koperasi dan UMKM yang kuat, serta sistem perdagangan yang modern dan berdaya saing. https://jdih.pemalangkab.go.id 63 Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. 4.1 Uraian Program Dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maka telah dipetakan Program Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam periode tahun 2025- 2029, sebagai berikut:

a.Sekretariat Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pemalang dengan sasaran : 1) Meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator Indeks Pelayanan Publik pada akhir periode Renstra mencapai 4,7 dari kondisi awal 4,54. 2) Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan melayani dengan indikator capaian Skor SAKIP dan Maturitas SPIP masing-masing 71,42 dan 2,985.
b.Bidang Koperasi Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi; 2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatkan kinerja pengelolaan Koperasi; https://jdih.pemalangkab.go.id 64 3) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatkan kualitas SDM perkoperasian.
c.Bidang UMKM Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri; 2) Program Pengembangan UMKM dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatnya daya saing UMKM ;
d.Bidang Perdagangan Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1) Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatnya legalitas perusahaan; 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien; 3) Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatnya kelancaran distribusi dan stabiltas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; 4) Program Pengembangan Ekspor dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor; 5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatnya tertib niaga dan mutu produk; 6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatnya Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; https://jdih.pemalangkab.go.id 65 4.2 Uraian Kegiatan Rincian lebih lanjut atas rencana program, kegiatan dan subkegiatan dengan indikator masing-masing capaian diuraikan pada tabel 4.1 dibawah ini. https://jdih.pemalangkab.go.id 66 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN 1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal (S3.3); Meningkatnya sektor Koperasi, UMKM, dan Perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi 2 Rasio Kewirausahaan Daerah 3 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB 1 Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan melayani Nilai SAKIP Indeks Pelayanan Publik Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan melayani Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi % terpenuhunya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi yang tesusun Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Tersusunnya dokumen administrasi keuangan % Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD % Aktivitas administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD % terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan % terpenuhinya pengadaan barang milik daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah % terpenuhinya jasa penjunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya jumlah aktivitas administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan % terpenuhinya administrasi BMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id 67 TUJUAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 2 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi % Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/kota Meningkatnya kinerja pengelolaan Koperasi % Koperasi aktif 3 Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Jumlah laporan hasil penilaian kesehatan koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penilaian Kesehatannya Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian % koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 4 Program Pendidikan dan latihan perkoperasian Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri Pertumbuhan wirausaha 5 Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro ( UMKM) Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB- KEGIATAN Meningkatnya volume usaha koperasi terhadap PDRB Meningkatnya sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal https://jdih.pemalangkab.go.id 68 TUJUAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 3 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha Meningkatnya daya saing UMKM Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor 6 Program Pengembangan UMKM Terfasilitasinya Usaha Mikro menjadi usaha kecil Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha Meningkatnya legalitas koperasi % Koperasi yang memiliki izin usaha 7 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Tersedianya LHP Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasandan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien % sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya 8 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabiltas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting % stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 9 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya operasi pasar reguler dan khusus jumlah kegiatan operasi pasar reguler dan khusus Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Laporan hasil pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi Jumlah pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB- KEGIATAN Meningkatnya sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal https://jdih.pemalangkab.go.id 69 TUJUAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KET Nilai Ekspor Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor Nilai ekspor barang 10 Program Pengembangan Ekspor Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional/Lokal Jumlah Pelaku Usaha terfasilitasi pada Pameran Dagang Nasional/Lokal Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi ProdukEkspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk % penanganan pengaduan konsumen 11 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Terlaksananya kegiatan metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Meningkatnya Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri % promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan 12 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negri Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Meningkatnya realisasi pembangunan industri % realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri 13 Program Perencanaan Pembangunan Industri Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB- KEGIATAN 4 Meningkatnya nilai eksporMeningkatnya sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal https://jdih.pemalangkab.go.id 70 4.3 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator Target dan Pagu Indikatif Berikut ini rincian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif dalam tabel 4.2. Program sampai dengan tahun 2029 telah dilengkapi yang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang yaitu sebagai pijakan penyusunan Renja Tahun 2026. https://jdih.pemalangkab.go.id 71 Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 24.550.776.00 0,00 28.001.031.0 05,00 28.001.031.0 05,00 28.701.031.0 05,00 29.001.031.0 05,00 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.457.958.00 0,00 25.205.816.0 85,00 25.205.816.0 85,00 25.205.816.0 85,00 25.205.816.0 85,00 Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (%) 18.090.190 .755 20.854.904. 290 22.457.958.00 0,00 22.940.394 .719 25.205.816.0 85,00 25.234.434 .191 25.205.816.0 85,00 27.757.877 .610 25.205.816.0 85,00 30.533.665 .371 25.205.816.0 85,00 2.17.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi (%) 4.073.621. 245 3.525.288.9 10 3.877.817. 801 4.265.599. 581 4.692.159. 539 5.161.375. 493 2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.018.000,00 74.500.500,0 0 77.500.000,0 0 81.700.000,0 0 84.900.000,0 0 Prosentase terpenuhunya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi yang tersusun Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 100 100 70.018.000,00 100 74.500.500,0 0 100 77.500.000,0 0 100 81.700.000,0 0 100 84.900.000,0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 100 100 100 100 100 100 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 100 100 100 100 100 100 Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 100 100 100 100 100 100 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 100 100 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id 72 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 100 100 100 100 100 100 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 100 100 100 100 100 100 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 100 100 100 100 100 100 Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 100 100 100 100 100 100 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 100 100 100 100 100 100 2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000,00 17.000.000,0 0 18.000.000,0 0 19.000.000,0 0 20.000.000,0 0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 100 100 16.000.000,00 100 17.000.000,0 0 100 18.000.000,0 0 100 19.000.000,0 0 100 20.000.000,0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id 73 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.169.500,00 8.300.500,00 8.700.000,00 9.000.000,00 9.200.000,00 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 100 100 8.169.500,00 100 8.300.500,00 100 8.700.000,00 100 9.000.000,00 100 9.200.000,00 2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 2.019.000,00 3.200.000,00 3.400.000,00 3.800.000,00 4.200.000,00 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 100 100 2.019.000,00 100 3.200.000,00 100 3.400.000,00 100 3.800.000,00 100 4.200.000,00 2.17.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.918.500,00 8.200.000,00 8.400.000,00 8.600.000,00 8.800.000,00 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 100 100 7.918.500,00 100 8.200.000,00 100 8.400.000,00 100 8.600.000,00 100 8.800.000,00 2.17.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.880.000,00 3.200.000,00 3.500.000,00 3.900.000,00 4.300.000,00 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 100 100 2.880.000,00 100 3.200.000,00 100 3.500.000,00 100 3.900.000,00 100 4.300.000,00 2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.651.000,00 17.800.000,0 0 18.100.000,0 0 19.400.000,0 0 19.700.000,0 0 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 100 100 17.651.000,00 100 17.800.000,0 0 100 18.100.000,0 0 100 19.400.000,0 0 100 19.700.000,0 0 2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.880.000,00 13.100.000,0 0 13.400.000,0 0 13.700.000,0 0 14.100.000,0 0 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 100 100 12.880.000,00 100 13.100.000,0 0 100 13.400.000,0 0 100 13.700.000,0 0 100 14.100.000,0 0 2.17.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id 74 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 100 100 1.000.000,00 100 1.100.000,00 100 1.200.000,00 100 1.300.000,00 100 1.400.000,00 2.17.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 100.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 100 100 100.000,00 100 1.100.000,00 100 1.200.000,00 100 1.300.000,00 100 1.400.000,00 2.17.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.400.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 1.800.000,00 Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 100 100 1.400.000,00 100 1.500.000,00 100 1.600.000,00 100 1.700.000,00 100 1.800.000,00 2.17.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 0 0 0 0 0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu 0 0 0 0 0 Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id 75 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.633.386.50 0,00 20.838.384.4 95,00 20.786.466.5 26,00 20.696.211.5 70,00 20.399.611.1 18,00 Prosentase terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 100 100 18.633.386.50 0,00 100 20.838.384.4 95,00 100 20.786.466.5 26,00 100 20.696.211.5 70,00 100 20.399.611.1 18,00 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan) 100 100 100 100 100 100 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 100 100 100 100 100 100 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 100 100 100 100 100 100 2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18.619.179.00 0,00 20.822.846.1 95,00 20.770.174.3 95,00 20.680.090.2 27,00 20.382.577.6 40,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 100 100 18.619.179.00 0,00 100 20.822.846.1 95,00 100 20.770.174.3 95,00 100 20.680.090.2 27,00 100 20.382.577.6 40,00 2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.072.600,00 2.490.906,00 2.739.997,00 3.013.996,00 3.315.396,00 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 100 100 2.072.600,00 100 2.490.906,00 100 2.739.997,00 100 3.013.996,00 100 3.315.396,00 2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 9.051.000,00 9.406.029,00 9.746.632,00 9.121.295,00 9.533.425,00 https://jdih.pemalangkab.go.id 76 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan) 100 100 9.051.000,00 100 9.406.029,00 100 9.746.632,00 100 9.121.295,00 100 9.533.425,00 2.17.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.083.900,00 3.641.365,00 3.805.502,00 3.986.052,00 4.184.657,00 Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 100 100 3.083.900,00 100 3.641.365,00 100 3.805.502,00 100 3.986.052,00 100 4.184.657,00 2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.257.500,00 16.500.000,0 0 17.000.000,0 0 18.500.000,0 0 19.000.000,0 0 Persentase aktifitas administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 100 100 15.257.500,00 100 16.500.000,0 0 100 17.000.000,0 0 100 18.500.000,0 0 100 19.000.000,0 0 2.17.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.257.500,00 16.500.000,0 0 17.000.000,0 0 18.500.000,0 0 19.000.000,0 0 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 100 100 15.257.500,00 100 16.500.000,0 0 100 17.000.000,0 0 100 18.500.000,0 0 100 19.000.000,0 0 2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Terpenuhinya adminstrasi kepegawaian perangkat daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 100 100 2.000.000,00 100 2.500.000,00 100 2.500.000,00 100 2.500.000,00 100 2.500.000,00 2.17.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 100 100 2.000.000,00 100 2.500.000,00 100 2.500.000,00 100 2.500.000,00 100 2.500.000,00 2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 610.395.129,0 0 613.700.000, 00 617.800.000, 00 621.900.000, 00 626.300.000, 00 Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 100 100 610.395.129,0 0 100 613.700.000, 00 100 617.800.000, 00 100 621.900.000, 00 100 626.300.000, 00 https://jdih.pemalangkab.go.id 77 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 100 100 100 100 100 100 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 100 100 100 100 100 100 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 100 100 100 100 100 100 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 100 100 100 100 100 100 2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.696.929,00 34.100.000,0 0 34.600.000,0 0 35.200.000,0 0 35.500.000,0 0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 100 100 33.696.929,00 100 34.100.000,0 0 100 34.600.000,0 0 100 35.200.000,0 0 100 35.500.000,0 0 2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.940.000,00 17.000.000,0 0 18.000.000,0 0 19.000.000,0 0 20.000.000,0 0 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 100 100 15.940.000,00 100 17.000.000,0 0 100 18.000.000,0 0 100 19.000.000,0 0 100 20.000.000,0 0 2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.455.000,00 38.100.000,0 0 38.700.000,0 0 39.200.000,0 0 39.800.000,0 0 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 100 100 37.455.000,00 100 38.100.000,0 0 100 38.700.000,0 0 100 39.200.000,0 0 100 39.800.000,0 0 2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 269.548.200,0 0 270.500.000, 00 271.500.000, 00 272.500.000, 00 274.000.000, 00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 100 100 269.548.200,0 0 100 270.500.000, 00 100 271.500.000, 00 100 272.500.000, 00 100 274.000.000, 00 2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 253.755.000,0 0 254.000.000, 00 255.000.000, 00 256.000.000, 00 257.000.000, 00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 100 100 253.755.000,0 0 100 254.000.000, 00 100 255.000.000, 00 100 256.000.000, 00 100 257.000.000, 00 2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 195.796.805,0 0 428.822.400, 00 400.000.000, 00 400.000.000, 00 400.000.000, 00 Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 100 100 195.796.805,0 0 100 428.822.400, 00 100 400.000.000, 00 100 400.000.000, 00 100 400.000.000, 00 https://jdih.pemalangkab.go.id 78 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 100 100 100 100 100 100 2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 93.780.000,00 95.000.000,0 0 100.000.000, 00 100.000.000, 00 100.000.000, 00 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 100 100 93.780.000,00 100 95.000.000,0 0 100 100.000.000, 00 100 100.000.000, 00 100 100.000.000, 00 2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 102.016.805,0 0 333.822.400, 00 300.000.000, 00 300.000.000, 00 300.000.000, 00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 100 100 102.016.805,0 0 100 333.822.400, 00 100 300.000.000, 00 100 300.000.000, 00 100 300.000.000, 00 2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.661.431.475 ,00 2.921.189.80 0,00 2.983.308.78 0,00 3.051.639.65 8,00 3.326.803.62 4,00 Persentase terpenuhinya jasa penjunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 100 100 2.661.431.475 ,00 100 2.921.189.80 0,00 100 2.983.308.78 0,00 100 3.051.639.65 8,00 100 3.326.803.62 4,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 100 100 100 100 100 100 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 100 100 100 100 100 100 2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 689.791.475,0 0 609.077.700, 00 669.985.470, 00 736.984.017, 00 810.682.419, 00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 100 100 689.791.475,0 0 100 609.077.700, 00 100 669.985.470, 00 100 736.984.017, 00 100 810.682.419, 00 2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.136.000,00 12.112.100,0 0 13.323.310,0 0 14.655.641,0 0 16.121.205,0 0 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 100 100 11.136.000,00 100 12.112.100,0 0 100 13.323.310,0 0 100 14.655.641,0 0 100 16.121.205,0 0 2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.960.504.000 ,00 2.300.000.00 0,00 2.300.000.00 0,00 2.300.000.00 0,00 2.500.000.00 0,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 100 100 1.960.504.000 ,00 100 2.300.000.00 0,00 100 2.300.000.00 0,00 100 2.300.000.00 0,00 100 2.500.000.00 0,00 https://jdih.pemalangkab.go.id 79 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.198.991,0 0 110.218.890, 00 121.240.779, 00 133.364.857, 00 146.701.343, 00 Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 100 100 100.198.991,0 0 100 110.218.890, 00 100 121.240.779, 00 100 133.364.857, 00 100 146.701.343, 00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 100 100 100 100 100 100 2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.748.991,00 50.323.890,0 0 55.356.279,0 0 60.891.907,0 0 66.981.098,0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 100 100 45.748.991,00 100 50.323.890,0 0 100 55.356.279,0 0 100 60.891.907,0 0 100 66.981.098,0 0 2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 54.450.000,00 59.895.000,0 0 65.884.500,0 0 72.472.950,0 0 79.720.245,0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 100 100 54.450.000,00 100 59.895.000,0 0 100 65.884.500,0 0 100 72.472.950,0 0 100 79.720.245,0 0 2.17.01.2.13 - Penataan Organisasi 169.473.600,0 0 200.000.000, 00 200.000.000, 00 200.000.000, 00 200.000.000, 00 TerlaksananyaPeningkatanKinerjadanRef ormasiBirokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) 100 100 169.473.600,0 0 100 200.000.000, 00 100 200.000.000, 00 100 200.000.000, 00 100 200.000.000, 00 2.17.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 169.473.600,0 0 200.000.000, 00 200.000.000, 00 200.000.000, 00 200.000.000, 00 Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) 100 100 169.473.600,0 0 100 200.000.000, 00 100 200.000.000, 00 100 200.000.000, 00 100 200.000.000, 00 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 10.000.000,00 10.000.000,0 0 10.000.000,0 0 10.000.000,0 0 10.000.000,0 0 Meningkatnya pelayanan izin usaha simpan pinjam Persentase Verifikasi Syarat Usaha Simpan Pinjam yang Dikeluarkan (%) 0 10.000.000 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000,0 0 10.000.000 10.000.000,0 0 10.000.000 10.000.000,0 0 10.000.000 10.000.000,0 0 2.17.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan 2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id 80 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Persentase jumlah izin usaha simpan pinjam Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) 100 100 5.000.000,00 100 5.000.000,00 100 5.000.000,00 100 5.000.000,00 100 5.000.000,00 2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) 100 100 5.000.000,00 100 5.000.000,00 100 5.000.000,00 100 5.000.000,00 100 5.000.000,00 2.17.02.2.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Persentase jumlah kantor yang diberikan izin usaha simpan pinjam Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) 100 100 5.000.000,00 100 5.000.000,00 100 5.000.000,00 100 5.000.000,00 100 5.000.000,00 2.17.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah 100 100 5.000.000,00 100 5.000.000,00 100 5.000.000,00 100 5.000.000,00 100 5.000.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id 81 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Kabupaten/Kota (Unit Usaha) 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 124.996.000,0 0 29.921.800,0 0 29.921.800,0 0 29.921.800,0 0 29.921.800,0 0 Meningkatnya pengawasan terhadap koperasi Persentase Koperasi Aktif (Persentase) 229.086.00 0 112.627.900 124.996.000,0 0 123.890.69 0 29.921.800,0 0 136.279.75 9 29.921.800,0 0 149.907.73 5 29.921.800,0 0 164.898.50 8 29.921.800,0 0 2.17.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan 2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 124.996.000,0 0 29.921.800,0 0 29.921.800,0 0 29.921.800,0 0 29.921.800,0 0 Prosentase koperasi aktif Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) 100 100 124.996.000,0 0 100 29.921.800,0 0 100 29.921.800,0 0 100 29.921.800,0 0 100 29.921.800,0 0 Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha) 100 100 100 100 100 100 2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 62.498.000,00 14.960.900,0 0 14.960.900,0 0 14.960.900,0 0 14.960.900,0 0 Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha) 100 100 62.498.000,00 100 14.960.900,0 0 100 14.960.900,0 0 100 14.960.900,0 0 100 14.960.900,0 0 2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 62.498.000,00 14.960.900,0 0 14.960.900,0 0 14.960.900,0 0 14.960.900,0 0 Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) 100 100 62.498.000,00 100 14.960.900,0 0 100 14.960.900,0 0 100 14.960.900,0 0 100 14.960.900,0 0 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 25.000.000,00 14.855.600,0 0 14.855.600,0 0 14.855.600,0 0 14.855.600,0 0 Meningkatnya koperasi sehat Persentase Koperasi Sehat (%) 20.320.000 25.000.000 25.000.000,00 14.855.600 14.855.600,0 0 14.855.600 14.855.600,0 0 14.855.600 14.855.600,0 0 14.855.600 14.855.600,0 0 2.17.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan https://jdih.pemalangkab.go.id 82 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 14.855.600,0 0 14.855.600,0 0 14.855.600,0 0 14.855.600,0 0 Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penilaian Kesehatannya Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) 100 100 25.000.000,00 100 14.855.600,0 0 100 14.855.600,0 0 100 14.855.600,0 0 100 14.855.600,0 0 2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan 25.000.000,00 14.855.600,0 0 14.855.600,0 0 14.855.600,0 0 14.855.600,0 0 Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) 100 100 25.000.000,00 100 14.855.600,0 0 100 14.855.600,0 0 100 14.855.600,0 0 100 14.855.600,0 0 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 264.500.000,0 0 120.653.600, 00 120.653.600, 00 120.653.600, 00 120.653.600, 00 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas koperasi Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase) 287.649.00 0 1.442.941.4 12 264.500.000,0 0 1.587.235. 553 120.653.600, 00 1.745.959. 109 120.653.600, 00 1.920.555. 019 120.653.600, 00 2.112.610. 521 120.653.600, 00 2.17.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan 2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 264.500.000,0 0 120.653.600, 00 120.653.600, 00 120.653.600, 00 120.653.600, 00 Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) 100 100 264.500.000,0 0 100 120.653.600, 00 100 120.653.600, 00 100 120.653.600, 00 100 120.653.600, 00 2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 264.500.000,0 0 120.653.600, 00 120.653.600, 00 120.653.600, 00 120.653.600, 00 Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) 100 100 264.500.000,0 0 100 120.653.600, 00 100 120.653.600, 00 100 120.653.600, 00 100 120.653.600, 00 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 25.000.000,00 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 Meningkatnya koperasi berkualitas Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase) 25.000.000 25.000.000 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000,0 0 25.000.000 25.000.000,0 0 25.000.000 25.000.000,0 0 25.000.000 25.000.000,0 0 2.17.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan 2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha) 100 100 25.000.000,00 100 25.000.000,0 0 100 25.000.000,0 0 100 25.000.000,0 0 100 25.000.000,0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id 83 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 25.000.000,0 0 Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha) 100 100 25.000.000,00 100 25.000.000,0 0 100 25.000.000,0 0 100 25.000.000,0 0 100 25.000.000,0 0 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 180.900.000,0 0 1.343.210.10 0,00 1.343.210.10 0,00 2.043.210.10 0,00 2.343.210.10 0,00 Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro Persentase Usaha Mikro yang Difasilitasi Pemberdayaan (%) 76.000.000 180.900.000 180.900.000,0 0 1.343.210. 100 1.343.210.10 0,00 1.343.210. 100 1.343.210.10 0,00 2.043.210. 100 2.043.210.10 0,00 2.343.210. 100 2.343.210.10 0,00 2.17.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan 2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 180.900.000,0 0 1.343.210.10 0,00 1.343.210.10 0,00 2.043.210.10 0,00 2.343.210.10 0,00 Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) 100 100 180.900.000,0 0 100 1.343.210.10 0,00 100 1.343.210.10 0,00 100 2.043.210.10 0,00 100 2.343.210.10 0,00 Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang) 100 100 100 100 100 100 2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 100.000.000,0 0 1.000.000.00 0,00 1.000.000.00 0,00 1.700.000.00 0,00 2.000.000.00 0,00 Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) 100 100 100.000.000,0 0 100 1.000.000.00 0,00 100 1.000.000.00 0,00 100 1.700.000.00 0,00 100 2.000.000.00 0,00 2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 80.900.000,00 343.210.100, 00 343.210.100, 00 343.210.100, 00 343.210.100, 00 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam 100 100 80.900.000,00 100 343.210.100, 00 100 343.210.100, 00 100 343.210.100, 00 100 343.210.100, 00 https://jdih.pemalangkab.go.id 84 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang) 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.462.422.000 ,00 1.251.573.82 0,00 1.251.573.82 0,00 1.251.573.82 0,00 1.251.573.82 0,00 Meningkatnya pertumbuhan UMKM Persentase Pertumbuhan UMKM (%) 1.727.815. 000 1.462.422.0 00 1.462.422.000 ,00 1.251.573. 820 1.251.573.82 0,00 1.251.573. 820 1.251.573.82 0,00 1.251.573. 820 1.251.573.82 0,00 1.251.573. 820 1.251.573.82 0,00 2.17.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan 2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.462.422.000 ,00 1.251.573.82 0,00 1.251.573.82 0,00 1.251.573.82 0,00 1.251.573.82 0,00 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 100 100 1.462.422.000 ,00 100 1.251.573.82 0,00 100 1.251.573.82 0,00 100 1.251.573.82 0,00 100 1.251.573.82 0,00 Jumlah yang Difasilitasi (Orang) 100 100 100 100 100 100 2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro 731.211.000,0 0 625.786.910, 00 625.786.910, 00 625.786.910, 00 625.786.910, 00 Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 100 100 731.211.000,0 0 100 625.786.910, 00 100 625.786.910, 00 100 625.786.910, 00 100 625.786.910, 00 2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan 731.211.000,0 0 625.786.910, 00 625.786.910, 00 625.786.910, 00 625.786.910, 00 Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan Jumlah yang Difasilitasi (Orang) 100 100 731.211.000,0 0 100 625.786.910, 00 100 625.786.910, 00 100 625.786.910, 00 100 625.786.910, 00 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 151.478.617.0 00,00 2.421.760.06 0,00 2.421.760.06 0,00 2.421.760.06 0,00 2.421.760.06 0,00 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 4.000.000,00 6.301.000,00 6.301.000,00 6.301.000,00 6.301.000,00 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%) 10.000.000 11.000.000 4.000.000,00 12.100.000 6.301.000,00 13.310.000 6.301.000,00 14.641.000 6.301.000,00 16.105.100 6.301.000,00 2.17.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan 3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 4.000.000,00 6.301.000,00 6.301.000,00 6.301.000,00 6.301.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id 85 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA- B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan) 100 100 4.000.000,00 100 6.301.000,00 100 6.301.000,00 100 6.301.000,00 100 6.301.000,00 3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 4.000.000,00 6.301.000,00 6.301.000,00 6.301.000,00 6.301.000,00 Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan) 100 100 4.000.000,00 100 6.301.000,00 100 6.301.000,00 100 6.301.000,00 100 6.301.000,00 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 150.955.000.0 00,00 1.049.300.06 0,00 1.049.300.06 0,00 1.049.300.06 0,00 1.049.300.06 0,00 Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Direhabilitasi (%) 1.430.000. 000 150.955.000 .000 150.955.000.0 00,00 1.049.300. 060 1.049.300.06 0,00 1.049.300. 060 1.049.300.06 0,00 1.049.300. 060 1.049.300.06 0,00 1.049.300. 060 1.049.300.06 0,00 2.17.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan 3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 150.000.000.0 00,00 955.000.000, 00 955.000.000, 00 955.000.000, 00 955.000.000, 00 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) 17 1 150.000.000.0 00,00 16 955.000.000, 00 16 955.000.000, 00 16 955.000.000, 00 16 955.000.000, 00 3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 150.000.000.0 00,00 955.000.000, 00 955.000.000, 00 955.000.000, 00 955.000.000, 00 Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) 17 1 150.000.000.0 00,00 16 955.000.000, 00 16 955.000.000, 00 16 955.000.000, 00 16 955.000.000, 00 3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 955.000.000,0 0 94.300.060,0 0 94.300.060,0 0 94.300.060,0 0 94.300.060,0 0 Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) 17 16 955.000.000,0 0 17 94.300.060,0 0 17 94.300.060,0 0 17 94.300.060,0 0 17 94.300.060,0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id 86 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 955.000.000,0 0 94.300.060,0 0 94.300.060,0 0 94.300.060,0 0 94.300.060,0 0 Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) 17 16 955.000.000,0 0 17 94.300.060,0 0 17 94.300.060,0 0 17 94.300.060,0 0 17 94.300.060,0 0 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 293.000.000,0 0 790.136.000, 00 790.136.000, 00 790.136.000, 00 790.136.000, 00 Meningkatnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Persentase kinerja realisasi pupuk (%) 5.000.000 5.500.000 293.000.000,0 0 6.050.000 790.136.000, 00 6.655.000 790.136.000, 00 7.320.500 790.136.000, 00 8.052.550 790.136.000, 00 2.17.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan 3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 73.250.000,00 197.534.000, 00 197.534.000, 00 197.534.000, 00 197.534.000, 00 Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) 100 100 73.250.000,00 100 197.534.000, 00 100 197.534.000, 00 100 197.534.000, 00 100 197.534.000, 00 3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 73.250.000,00 197.534.000, 00 197.534.000, 00 197.534.000, 00 197.534.000, 00 Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) 100 100 73.250.000,00 100 197.534.000, 00 100 197.534.000, 00 100 197.534.000, 00 100 197.534.000, 00 3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 146.500.000,0 0 395.068.000, 00 395.068.000, 00 395.068.000, 00 395.068.000, 00 Jumlah kegiatan operasi pasar reguler dan khusus Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 100 100 146.500.000,0 0 100 395.068.000, 00 100 395.068.000, 00 100 395.068.000, 00 100 395.068.000, 00 https://jdih.pemalangkab.go.id 87 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 100 100 100 100 100 100 3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 73.250.000,00 197.534.000, 00 197.534.000, 00 197.534.000, 00 197.534.000, 00 Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 100 100 73.250.000,00 100 197.534.000, 00 100 197.534.000, 00 100 197.534.000, 00 100 197.534.000, 00 3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 73.250.000,00 197.534.000, 00 197.534.000, 00 197.534.000, 00 197.534.000, 00 Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 100 100 73.250.000,00 100 197.534.000, 00 100 197.534.000, 00 100 197.534.000, 00 100 197.534.000, 00 3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 73.250.000,00 197.534.000, 00 197.534.000, 00 197.534.000, 00 197.534.000, 00 Jumlah pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan) 100 100 73.250.000,00 100 197.534.000, 00 100 197.534.000, 00 100 197.534.000, 00 100 197.534.000, 00 3.30.04.2.03.0002 - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 73.250.000,00 197.534.000, 00 197.534.000, 00 197.534.000, 00 197.534.000, 00 Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan) 100 100 73.250.000,00 100 197.534.000, 00 100 197.534.000, 00 100 197.534.000, 00 100 197.534.000, 00 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 114.710.000,0 0 168.713.300, 00 168.713.300, 00 168.713.300, 00 168.713.300, 00 Meningkatnya pelaku usaha yang melakukan ekspor Cakupan Pelaku Usaha yang Memiliki Potensi Ekspor (%) 250.000.00 0 114.710.000 114.710.000,0 0 168.713.30 0 168.713.300, 00 168.713.30 0 168.713.300, 00 168.713.30 0 168.713.300, 00 168.713.30 0 168.713.300, 00 2.17.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan https://jdih.pemalangkab.go.id 88 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 114.710.000,0 0 168.713.300, 00 168.713.300, 00 168.713.300, 00 168.713.300, 00 Jumlah Pelaku Usaha terfasilitasi pada Pameran Dagang Nasional/Lokal Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk) 11 11 114.710.000,0 0 11 168.713.300, 00 11 168.713.300, 00 11 168.713.300, 00 11 168.713.300, 00 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha) 15 15 15 15 15 15 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha) 15 15 15 15 15 15 3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional 40.000.000,00 60.000.000,0 0 60.000.000,0 0 60.000.000,0 0 60.000.000,0 0 Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha) 15 15 40.000.000,00 15 60.000.000,0 0 15 60.000.000,0 0 15 60.000.000,0 0 15 60.000.000,0 0 3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal 40.000.000,00 60.000.000,0 0 60.000.000,0 0 60.000.000,0 0 60.000.000,0 0 Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha) 15 15 40.000.000,00 15 60.000.000,0 0 15 60.000.000,0 0 15 60.000.000,0 0 15 60.000.000,0 0 3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor 34.710.000,00 48.713.300,0 0 48.713.300,0 0 48.713.300,0 0 48.713.300,0 0 Meningkatnya Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk) 11 11 34.710.000,00 11 48.713.300,0 0 11 48.713.300,0 0 11 48.713.300,0 0 11 48.713.300,0 0 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 39.000.000,00 24.110.000,0 0 24.110.000,0 0 24.110.000,0 0 24.110.000,0 0 Meningkatnya perlindungan konsumen Persentase Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku (%) 69.000.000 39.000.000 39.000.000,00 24.110.000 24.110.000,0 0 24.110.000 24.110.000,0 0 24.110.000 24.110.000,0 0 24.110.000 24.110.000,0 0 2.17.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan 3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 39.000.000,00 24.110.000,0 0 24.110.000,0 0 24.110.000,0 0 24.110.000,0 0 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang) 36 36 39.000.000,00 36 24.110.000,0 0 36 24.110.000,0 0 36 24.110.000,0 0 36 24.110.000,0 0 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 https://jdih.pemalangkab.go.id 89 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 19.500.000,00 12.055.000,0 0 12.055.000,0 0 12.055.000,0 0 12.055.000,0 0 Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) 1.200 1.200 19.500.000,00 1.200 12.055.000,0 0 1.200 12.055.000,0 0 1.200 12.055.000,0 0 1.200 12.055.000,0 0 3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 19.500.000,00 12.055.000,0 0 12.055.000,0 0 12.055.000,0 0 12.055.000,0 0 Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang) 36 36 19.500.000,00 36 12.055.000,0 0 36 12.055.000,0 0 36 12.055.000,0 0 36 12.055.000,0 0 3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 72.907.000,00 383.199.700, 00 383.199.700, 00 383.199.700, 00 383.199.700, 00 Meningkatnya pemasaran produk dalam negeri Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase) 438.613.00 0 482.474.300 72.907.000,00 530.721.73 0 383.199.700, 00 583.793.90 3 383.199.700, 00 642.173.29 3 383.199.700, 00 706.390.62 3 383.199.700, 00 2.17.3.30.0.00.0 1.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan 3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 72.907.000,00 383.199.700, 00 383.199.700, 00 383.199.700, 00 383.199.700, 00 Jumlah UMKM yang pelaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM) 20 20 72.907.000,00 20 383.199.700, 00 20 383.199.700, 00 20 383.199.700, 00 20 383.199.700, 00 3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 72.907.000,00 383.199.700, 00 383.199.700, 00 383.199.700, 00 383.199.700, 00 Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM) 20 20 72.907.000,00 20 383.199.700, 00 20 383.199.700, 00 20 383.199.700, 00 20 383.199.700, 00 https://jdih.pemalangkab.go.id 90 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET.
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase Usaha mikro yang difasilitasi pemberdayaan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Bantuan modal usaha untuk UMKM Pengembangan Usaha Mikro Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Dalam rangka mewujudkan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang berupa bantuan modal usaha untuk UMKM yang selaras dengan Misi Kabupaten Pemalang Tahun 2025 -2029 yaitu Misi ke-5 Silaturahmi yaitu “meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera” yang bertujuan meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat, maka kegiatan tersebut dilaksanakan pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. 4.5 Proyeksi Pendapatan Retribusi Pasar Dinas Koperasi Usaha mikro kecil dan menengah dan Perdagangan dari tahun 2026 – 2030 Dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang menetapkan proyeksi target pendapatan dari sektor retribusi pasar pada periode tahun 2026–2030. Proyeksi ini didasarkan pada potensi pasar tradisional yang terus berkembang, meningkatnya aktivitas perdagangan lokal, serta adanya upaya penataan dan modernisasi pasar rakyat agar lebih representatif, bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Pada tahun 2026, target pendapatan retribusi pasar diproyeksikan mulai dengan capaian yang realistis sesuai kondisi fiskal daerah dan kapasitas pasar yang ada. Seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan pasar, perbaikan https://jdih.pemalangkab.go.id 91 infrastruktur, serta optimalisasi sistem penarikan retribusi berbasis digital, target pendapatan pada tahun 2027 dan 2028 diarahkan untuk mengalami kenaikan secara bertahap. Pertumbuhan target ini juga memperhatikan proyeksi peningkatan jumlah pedagang, aktivitas jual-beli, serta dinamika harga komoditas. Memasuki tahun 2029 dan 2030, target pendapatan retribusi pasar diproyeksikan meningkat lebih signifikan sejalan dengan bertambahnya pasar yang ditata dan direvitalisasi, serta semakin kuatnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi. Penerapan sistem retribusi yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi diharapkan mampu meminimalisasi kebocoran serta memperkuat kontribusi sektor perdagangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, proyeksi target pendapatan retribusi pasar pada periode 2026–2030 diharapkan tidak hanya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, tetapi juga menjadi instrumen pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan target ini didukung oleh kebijakan strategis berupa penataan pasar, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola pasar, serta inovasi pelayanan yang berorientasi pada kenyamanan pedagang dan masyarakat. Proyeksi target pendapatan retribusi pasar dihitung dari realisasi PAD retribusi pasar pada Dinas Koperasi Usaha mikro kecil dan menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang tahun 2024 dibagi realisasi PAD retribusi daerah tahun 2024 (RPJMD) dikali Proyeksi target Kerangka Pendapatan Kabupaten Pemalang dari Tahun 2026-2030 di RPJMD, tersaji pada tabel 4.4 dibawah ini : Tabel 4.4 Proyeksi Pendapatan Retribusi Pasar Dinas Koperasi Usaha mikro kecil dan menengah dan Perdagangan dari tahun 2026 – 2030 N o. Uraian Baseline Proyeksi Target Pendapatan Retribusi Pasar 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Retribusi Pasar 11.000.00 0.000 9.605.931. 607 10.182.287 .503 10.691.401 .857 11.119.05 7.919 11.452.629 .656 Kenaikan target pendapatan retribusi pasar pada periode lima tahun ini mencerminkan strategi bertahap yang realistis namun progresif. Tahun 2026 menjadi landasan awal dengan capaian yang menyesuaikan kondisi eksisting. Pada tahun 2027–2028, optimalisasi sistem penarikan dan perbaikan infrastruktur pasar diproyeksikan meningkatkan pendapatan secara signifikan. Selanjutnya, pada tahun 2029–2030, target diarahkan lebih agresif dengan https://jdih.pemalangkab.go.id 92 dukungan penataan kelembagaan, penguatan pengelolaan pasar, serta penerapan penuh sistem digitalisasi yang transparan dan akuntabel. Dengan strategi tersebut, pendapatan retribusi pasar diharapkan tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi pembangunan daerah serta mendukung kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Pemalang. 4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025- 2029 Rincian target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang pada tabel 4.5 di bawah ini. https://jdih.pemalangkab.go.id 93 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD (Tujuan, dan/atau Sasaran) TUJUAN SASARAN INDIKATOR Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Keterangan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Meningkatnya sektor Koperasi, UMKM, dan Perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal 1 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi % 0,2 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 1,10 2 Rasio Kewirausahaan Daerah % 2,41 2,91 3,41 3,19 4,41 4,91 5,41 18,83 3 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB % 17,08 17,58 17,50 17,59 17,60 18,11 18,03 18,12 1 Meningkatnya volume usaha koperasi terhadap PDRB 1 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB % 1,56 1,56 1,57 1,58 1,59 1,6 1,61 7,90 2 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha 2 Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha % 22,39 32,22 32,72 33,22 33,72 34,22 34,72 34,22 3 Meningkatnya nilai ekspor 3 Nilai Ekspor $ 335.735.267 352.522.031 370.148.132 388.655.539 408.088.316 428.492.732 449.917.368 428.492.732 4 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 4 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Angka 4,54 4,54 4,54 4,6 4,65 4,7 4,75 4,8 Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dan link RPJMD yang sudah disepakati ➔ Dengan rincian target tersebut, diharapkan pada tahun 2030 Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang mampu menjadi penggerak utama perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan, yang ditandai dengan koperasi sehat, UMKM berdaya saing, serta sistem perdagangan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. https://jdih.pemalangkab.go.id 94 4.7 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan PD tahun 2025-2029 Target kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang melalui Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat tabel di bawah ini. Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci No Indikator Satuan Baseline Target Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas % 228,29 0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 2 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha % 22,39 32,22 32,72 33,22 33,72 34,22 34,72 3 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) % 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase kinerja realisasi pupuk % 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku % 7,87 7,87 08.15 08.43 0,383 09.14 09.28 6 Disparitas Harga % 0,05 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 IUP Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dan link RPJMD yang sudah disepakati Dengan memproyeksikan target indikator kinerja kunci tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang menargetkan terwujudnya kelembagaan koperasi yang sehat, UMKM yang berdaya saing, pasar rakyat yang modern, serta perdagangan yang berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Target kinerja ini sekaligus menjadi pedoman dalam pengelolaan program dan kegiatan selama periode perencanaan pembangunan, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat. https://jdih.pemalangkab.go.id 95 Renstra ini menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan upaya pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pemberdayaan dan penguatan daya saing UMKM, serta pengembangan perdagangan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai acuan operasional dalam pembangunan sektor ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. 5.2. Kaidah Pelaksanaan dan Masa Transisi Dalam pelaksanaan Renstra ini akan dilakukan upaya pengendalian melalui penerapan manajemen risiko khususnya menyangkut efektivitas mitigasi risiko strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Selain itu, akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Renstra ini minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) tahun 2026 sampai dengan tahun 2029, dan menjadi pedoman penyusunan Renja pada tahun 2030 sebagai tahun transisi, untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengisi kekosongan Renja setelah Renstra berakhir. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki, Renstra ini telah disusun dengan harapan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis, baik intern organisasi maupun di lingkup Kabupaten Pemalang demi terwujudnya https://jdih.pemalangkab.go.id 96 perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku. Demikian Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah pada sektor koperasi, UMKM, dan perdagangan. Diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan dapat menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi program dan kegiatan secara konsisten, terintegrasi, dan berkesinambungan demi terwujudnya Kabupaten Pemalang yang sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan. https://jdih.pemalangkab.go.id 1 Perencanaan Strategi Instansi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun. Sedangkan sesuai pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Trsnsmigarsi Kabupaten Pemalang merupakan penggabungan dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi dan satu urusan perindustrian yang semula berada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Perindustrian, Perdagangan. Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi di Kabupaten Pemalang. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 disusun berpedoman kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Janagka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 2 Dalam penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, isu Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perumusan RENSTRA PD dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra disusun berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut: Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang mengacu pada agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. Selain sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas, juga didasarkan kepada kebutuhan pembangunan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Transmigrasi untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Pemalang. 1.2. Dasar Hukum Pemyusunan

1.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskrimanasi Terhadap Wanita;
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
4.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 3 Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
5.Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
7.Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengerustamaan Gender di Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang kodefikasi, klasifikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 4
16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Janagka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019- 2039;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 25). 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Maksud penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang, adalah sebagai berikut :
1.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah.
2.Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam pembanagunan di bidanag ketenagakerjaan.
3.Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.
4.Sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang 2025-2029 didasarkan pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 5 1.1. Latar Belakang Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Mengidentifikasikan dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai kaidah penyusunan produk hukum. 1.3. Maksud dan Tujuan Menguraikan maksud dan tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 1.4. Sistematika Penulisan Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Menyajikan tugas, fungsi dan struktur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang 2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah Menyajikan data-data dan informasi sumberdaya DPMPTSP Kabupaten Pemalang yang meliputi sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana. 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Menyajikan data-data dan informasi pelayanan yang menjadi urusan dan tanggung jawab Dinas https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 6 Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Mengidentifikasikan masyarakat yang terlibat dalam urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, Perindustrian dan transmigrasi. 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian PelayananMengidentifikasikan Perangkat Daerah yang terilbat dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kecepatan didalam pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Mengidentifikasikan permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dan Laporan KLHS RPJMD 2025- 2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang. 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah Mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang 2.2.2. Isu Strategis Mengidentifikasikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang baik secara langsung maupun tidak langsung BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Menyajikan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Menentukan tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Menentukan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 7 3.3. Strategi Perangkat Daerah Menentukan strategi Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang berisi tindakan yang komprehensif yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Menyajikan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tuga dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Menyajikan program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan ketenagakerjaan, perindustrian dana transmigrasi 4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Menyajikan program, kegiatan dan subkegiatan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. 4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Menyajikan uraian subkegiatan prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman pembangunan daerah dan dapat diterjemahkan menjadi aksi-aksi nyata yang dapat diimplementasikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Kabupaten Pemalang. 4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Menyajikan indikator kinerja utama atau IKU Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang BAB V PENUTUP Menyajikan kesimpulan penting subtansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian evaluasi https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 8 5.1. Kesimpulan Penting Subtansial Menyajikan kesimpulan penting substansial Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 5.2. Kaidah Pelaksanaan Menyajikan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 5.3. Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi Menyajikan Pelaksanaan pengendalian evaluasi Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan pencapaian target program dan kegiatan, menilai kinerja serta mengendalikan risiko strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 9
1.Perumusan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi serta pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
2.Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi serta pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja,pelatihan dan transmigrasi serta pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan social tenaga kerja;
4.Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka struktur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang terdiri dari:

a.Kepala Dinas Tugas: membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Fungsi:
1. 1.Perumusan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi, bidang pembinaan hubungan industrial, serta bidang perindustrian; https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 10
2. 2.pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi, bidang pembinaan hubungan industrial, serta bidang perindustrian;
3. 3.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi,bidang pembinaan hubungan industrial, serta bidang perindustrian;
4. 4.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. 5.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
b.Sekretaris Tugas: melaksanakan mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi. Fungsi:
1. 1.Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
2. 2.penyiapan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
3. 3.penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
4. 4.penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
5. 5.penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
6. 6.penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
7. 7.penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi; dan
8. 8.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c.Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan, Produktivitas dan Transmigrasi Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 11 Fungsi:
1. 1.penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi; dan
2. 2.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
d.Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tugas: melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. Fungsi:
1. 1.penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
2. 2.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e.Bidang Perindustrian Tugas: melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian. Fungsi:
1. 1.penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian; dan
2. 2.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
f.UPTD BLK Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja. BLK mempunyai fungsi :
1. 1.Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja yang berbasis kewirausahaan;
2. 2.Pemasaran program pelatihan tenaga kerja;
3. 3.Penyelenggaraan uji kompetensi dan bursa kerja khusus. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 12 C. Struktur Organisasi Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Transmigrasi Kab. Pemalang 2.1.2.Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 sebanyak 50 orang dengan perincian sebagai berikut : A. Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi
4. 1.Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Berdasarkan Tingkat Golongan No Golongan L P Jumlah 1 2 3 4 5 1 Golongan I 2 - 2 2 Golongan II 9 1 10 3 Golongan III 18 16 34 4 Golongan IV 4 - 4 Jumlah 33 17 50 Sumber Data : DTKP Kabupaten Pemalang tahun 2026 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 13
5. 2.Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO. Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 2 3 4 5 1. Pascasarjana (S2) 2 2 0
6. 2.Sarjana (S1) 33 19 14 3. Sarjana Muda (D3/D4) 6 4 2
7. 4.SMA 7 6 1
8. 5.SMP 1 1 0
9. 6.SD 1 1 0 Jumlah 50 33 17 Sumber Data : DTKPT Kabupaten Pemalang tahun 2026
10. 3.Jumlah Pegawai Yang mengikuti Diklat dan Pelatihan- pelatihan/bintek Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Berdasarkan Diklat Struktural NO. Jenis Diklat/Bimtek/Sosialisasi Jumlah Laki- laki Perempuan 1 2 3 4 5
11. 1.Diklatpim Tk. II 1 1 -
12. 2.Diklatpim Tk. III 2 2 -
13. 3.Diklatpim Tk. IV 5 3 2
14. 4.Diklat Dasar Instruktur 4 2 2 Sumber Data : DTKP Kabupaten Pemalang tahun 2025 Adapun keadaan aset dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan, secara garis besar antara lain : B. Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi DAFTAR ASET DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025 Tabel 2.4 Aset dan Sarana Prasarana Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Per 31 Desember 2025 NO NAMA BARANG JUMLAH KONDISI RUSAK BAIK 1 2 3 4 5 1 ALAT BESAR - alat pengangkat lainnya (dst) 2 2 - Portable Generating Set 1 1 - pompa lainnya (dst) 8 8 2 KOMPUTER - Komputer Jaringan lainnya 1 1 - P.C Unit 58 58 - Lap Top 44 44 - CPU (Peralatan Mainframe) 1 1 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 14 NO NAMA BARANG JUMLAH KONDISI RUSAK BAIK - Hard Disk 6 6 - Scanner (Peralatan Mini Komputer) 2 2 - Speaker Komputer 1 1 - CPU (Peralatan Personal Komputer) 2 2 - Monitor 2 2 - Printer (Peralatan Personal Komputer) 59 9 50 - Scanner (Peralatan Personal Komputer) 2 2 - Keyboard (Peralatan Personal Komputer) 1 1 - Peralatan Personal Komputer lainnya 1 1 - Server 2 2 - Router 1 1 - Hub 1 1 - Peralatan Jaringan lainnya 1 1 3 ALAT ANGKUTAN - Station Wagon 7 7 • Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang ) 1 1 • Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 1 1 • Pick Up 1 1 - Sepeda Motor 2 18 20 - kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst) 3 3 4 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR - Mesin Bor 1 1 - Mesin Gerinda 1 2 3 - Mesin Jahit Kulit 10 2 12 - Mesin Kompresor 2 2 4 - Mesin Las Listrik 3 3 - Mesin Pelubang (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi) 1 1 - Mesin Gerinda Tangan 1 1 - Battery Charge 1 1 - perkakas bengkel listrik lainnya (dst) 13 13 - perkakas bengkel service lainnya (dst) 5 15 20 - perkakas pengangkat bermesin lainnya (dst) 1 1 - Mesin Bor Kayu 1 1 - Peralatan Las Listrik 7 6 13 - peralatan las lainnya (dst) 22 22 - Tabung NH3 1 1 - perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst) 17 10 27 - perkakas bengkel listrik lainnya (dst) 2 2 - perkakas bengkel service lainnya (dst) 11 12 23 - Tool Kit Box 8 8 - Engine Stand 11 5 16 - perkakas standard (standard tools) lainnya (dst) 6 6 - Digital Tang Ampere 8 8 - perkakas bengkel kerja lainnya (dst) 6 6 - Kunci Pas 8 8 - Drei Biasa (Obeng) 8 8 - peralatan tukang besi lainnya (dst) 1 1 - alat bengkel tak bermesin lainnya lainnya (dst) 16 16 - Multi Meter 16 16 - alat ukur universal lainnya (dst) 1 1 2 - Scanner (Universal Tester) 1 1 - Termometer Standar 1 1 - Tool Set 1 1 5 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 15 NO NAMA BARANG JUMLAH KONDISI RUSAK BAIK - Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) 6 6 - Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 3 3 - Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) 1 1 - Mesin Fotocopy Double Folio 1 1 - Lemari Besi/Metal 8 8 - Lemari Kayu 30 30 - Rak Besi 8 8 - Rak Kayu 2 4 6 - Filing Cabinet Besi 15 15 - Lemari Kaca 3 3 - CCTV Camera Control Television System 1 1 - Papan Visual/Papan Nama 1 1 - White Board 2 2 - Alat Penghancur Kertas 3 3 - Mesin Absensi 1 3 4 - Overhead Projector 1 3 4 - Papan Nama Instansi 5 5 - Papan Pengumuman 5 5 - Papan Tulis 3 3 - Alat Kantor Lainnya 15 14 29 - Meja Kerja Besi/Metal 1 1 2 - Meja Kerja Kayu 23 23 - Kursi Besi/Metal 9 9 - Kursi Kayu 33 24 57 - Meja Rapat 5 5 - Tempat Tidur Besi 20 20 - Meja Sekolah 50 50 - Meja 1/2 Biro 1 1 - Kursi Putar 6 4 10 - Bangku Tunggu 1 1 2 - Kursi Lipat 210 210 - Meja Komputer 17 17 - Sofa 4 4 - Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 2 2 - Mesin Pemotong Rumput 1 1 2 - Lemari Es 3 3 - A.C. Window 10 17 27 - A.C. Split 19 19 - Kompor Gas (Alat Dapur) 2 2 - Oven Listrik 5 5 - Tabung Gas 5 5 - Kompor Kompresor 3 3 - Rak Piring Alumunium 1 1 - Mixer 2 2 - Oven Gas 2 2 - Alat Dapur lainnya 11 7 18 - Televisi 5 2 7 - Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) 1 1 - Amplifier 1 1 - Loudspeaker 1 1 - Sound System 7 7 - Wireless 8 8 - Unit Power Supply 8 8 - Camera Video 4 4 - Mesin Jahit 74 24 98 - Timbangan Barang 1 1 - Tiang Bendera 1 1 - Seterika 1 1 - Tangga Aluminium 4 4 - Dispenser 1 6 7 - Mimbar/Podium 2 2 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 16 NO NAMA BARANG JUMLAH KONDISI RUSAK BAIK - Coffee Maker 1 1 - Juiser 1 1 - Handy Cam 2 2 - Lemari Plastik 1 1 - Alat Rumah Tangga Lain-lain 10 10 - Alat Pemadam/Portable 16 16 - Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 1 - Meja Kerja Pejabat Eselon III 4 4 - Meja Kerja Pegawai Non Struktural 7 7 - Meja Kerja Pejabat lain-lain 4 4 - Meja Tamu Biasa 1 1 - Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 1 - Kursi Kerja Pejabat Eselon III 4 1 5 - Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 8 6 14 - Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 4 4 - Kursi Kerja Pejabat lainnya 5 5 - Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 1 1 - Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III 4 4 - Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota 1 1 - Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 5 5 6 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR - Camera Electronic 1 1 - Camera Film 1 1 - Layar Film/Projector 4 4 - Camera Digital 1 1 - Alat Studio Video Lainnya 1 1 - Rambu/Bak Ukur 1 1 - Pesawat Telephone 2 2 - Telephone Mobile 4 4 - Genset 1 1 7 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN - Alat Kedokteran umum lainnya 3 3 - alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst) 1 1 8 ALAT LABORATORIUM - Dial & Test Indikator 1 1 - Blender 3 3 - Vacum Pump 8 8 - Meja Kerja Stainless 2 2 - Hand Roll Machine 1 1 - Mesin Overdeck 1 1 - Mesin Strika Uap 2 2 - Mesin Bordir Highspeed 1 1 - Mesin Jahit Pasang Kancing 1 2 - alat peraga kejuruan lainnya (dst) 4 4 Sumber Data : Disnaker Kabupaten Pemalang tahun 2025 2.1.3.Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Gambaran umum terhadap pelayanan yang akan dijabarkan adalah gambaran umum terhadap pelayanan pada Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian selama kurun waktu 5 tahunan (tahun 2021-2024), sebagai berikut : A. Bidang Ketenagakerjaan Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar yang memerlukan perhatian dan keterpaduan dalam penanganan. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 17 Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang selama lima tahun terakhir : Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Periode Tahun 2020-2024 No. Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7
15. 1.Tingkat Pengangguran Terbuka 7,64 6,71 6,63 6,55 6,63
16. 2.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 65,57 67,9 69,91 69,58 72,24
17. 3.Jumlah angkatan kerja 638.570 645.103 687.625 817.491 859.852
18. 4.Jumlah pengangguran 48.784 43.288 45.587 53.586 57.020
19. 5.Jumlah pencari kerja 15.307 13.077 12.171 11.903 12.381
20. 6.Jumlah Bursa Kerja Khusus 60 60 62 61 63
21. 7.Permasalahan/kasus PMI 14 26 29 23 Pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan kenaikan sebesar 7,64% disebabkan karena ada wabah covid 19 Dengan adanya pandemi covid 19 banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya; Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6,71%, Angka TPT tahun 2021 sudah lebih baik dari angka TPT tahun yang lalu, jumlah pengangguran berkurang dikarenakan perusahaan-perusahaan mulai beroperasi kembali setelah adanya pandemi covid 19 setelah sebelumnya pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial masyarakat sehingga aktivitas masyarakat sangat terbatas. Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,08% menjadi sebesar 6,63% banyak perusahaan memperluas usahanya dan membuka lapangan kerja baru sedangkan untuk tahun 2023 menurun 0,08% menjadi sebesar 6,55% masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, mendorong penciptaan lapangan kerja baru tetapi pada tahun 2024 mengalami kenaikan 0,08% menjadi 6,63%. pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan lapangan pekerjaan, yang mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan pekerjaan Tahun 2020 Indikator prosentase tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pemalang sebesar 7,64 % merupakan hasil dari jumlah penganggur sebesar 48.784 dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja sebesar 638.570. Pada tahun 2021 TPT sebesar 6,71% yang merupakan hasil dari jumlah penganggur sebesar 43.288 orang dibandingkn dengan jumlah Angkatan kerja sebesar 645.103 orang, sedangkan untuk tahun 2022 prosentase tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pemalang sebesar 6,63% yang merupakan hasil dari jumlah penganggur 45,587 orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja sebesar https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 18 687.625 orang, untuk tahun 2023 prosentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,55% yanag merupakan hasil dari jumlah penganggur bertambah sebesar 53.586 orang dan jumlah angkatan kerja sebesar 817.491 orang. Jumlah penganggur berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja karena Penduduk Usia kerja juga bertambah. Dengan naiknya investasi di Kabupaten Pemalang sangat berpengaruh pada banyaknya lapangan kerja baru. Banyak lapangan usaha usaha dan pekerjaan baru bermunculan yang membuat angka TPT turun. Sedangkan Tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan kembali sebesar 0,08% menjadi 6,63%. Capaian angka ini tidak hanya didukung oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang juga perlu didukung oleh OPD lain dan stakeholder dalam penurunan angka pengangguran. Beberapa upaya yang harus dilakukan adalah :
22. 1.Mendorong pertumbuhan investasi melalui program padat karya;
23. 2.Peningkatan kualitas dan produktifitas SDM tenaga kerja melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dunia industri dan dunia usaha;
24. 3.Mendororng pertumbuhan dan perkembangan UMKM serta penciptaan wirausaha baru;
25. 4.Menyelenggarakan bursa tenaga kerja / job fair dan pencarian informasi lowongan kerja / job canvasing;
26. 5.Mendorong penyiapan tenaga kerja siap pakai melalui program pemagangan;
27. 6.Menyebarluaskan informasi dan peluang kerja di luar negeri;
28. 7.Mengadakan sosialisasi, pembinaan dan monev tentang peraturan ketenagakerjaan dan standar Upah. Jumlah angkatan kerja Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami flukturatif dari tahun ke tahun mulai tahun 2021 ke tahun 2022 bertambah sebesar 6,59%, tahun 2022 ke 2023 bertambah sebesar 18,9%, tahun 2023 ke 2024 bertambah 5,18%. Sedangkan untuk jumlah pencari kerja selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif. Upaya perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran terus dilakukan antara lain melalui penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, penyelenggaraan bursa tenaga kerja dan pengembangan informasi tenaga kerja. Sedangkan upaya peningkatan dan produktifitas tenaga kerja dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan. Di Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang ada 2 jenis pelatihan yaitu : https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 19
29. 1.Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah jens pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja yang bertujuan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melakukan tugas kerja tertentu secara efektif, bukan hanya pada teori atau waktu belajar. Ditujukan kepada pencari kerja.
30. 2.Pelatihan Berbasis Masyarakat/kewirausahaan bertujuan untuk menciptakan wirausaha baru Tabel 2.6. Data Jumlah Peserta Pelatihan dan LPKS Periode Tahun 2020-2024 No. Jenis Pelatihan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 1. Berbasis Kompetensi 160 128 208 320 576 2. Berbasis Masyarakat 140 280 100 212 180 3. Jumlah LPKS 39 43 50 44 41 Tabel 2.7. Data Penempatan Tenaga Kerja Periode Tahun 2020-2024 No. Jenis Data 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7
31. 1.AKAD Laki-laki 1.375 1.018 1.939 1.934 129 Perempuan 1.520 2.200 3.120 2.082 110 Jumlah 2.895 3.218 5.059 4.016 239
32. 2.AKL Laki-laki 388 1.138 1.104 732 2272 Perempuan 1.352 4.325 3.543 1.939 5962 Jumlah 1.740 5.463 4.647 2.671 8234
33. 3.AKAN Laki-laki 25 80 611 118 254 Perempuan 15 0 390 82 156 Jumlah 40 80 1.001 200 410 B. Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja Dalam rangka meningkatkan kondisi hubungan industrial yang harmonis melalui peningkatan syarat kerja, perlu meningkatkan sarana prasarana hubungan industrial (Peraturan Perusahan, Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Kerjasama Bipartit, Tripartit, Dewan Pengupahan, meningkatkan perlindungan upah (UMK). Sedangkan untuk pelayanan hubungan industrial di Kabupaten Pemalang untuk kurun waktu tahun 2020-2024 dapat kami sajikan sebagaimana tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 20 Tabel 2.8. Data Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial Periode Tahun 2020-2024 No Jenis Data 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7
34. 1.Jumlah Perusahaan yang melakukan PHK 5 2 2 2 7
35. 2.Jumlah TK PHK 85 6 33 300 689
36. 3.Kasus perselisihan tenaga kerja 6 3 3 5 9
37. 4.Kasus kecelakaan tenaga kerja - - - - -
38. 5.Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan - 61,52 % 55,02 % 64,58
39. 6.Jumlah perusahaan 420 433 454 457
40. 7.Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan 73 79 83
41. 8.Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama 10 11 8 6 6 9. Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah membentuk lembaga kerja sama bipartit 15 19 23 27 22 10. Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah 39 39 41 42 45 11 Upah Minimum Kabupaten (UMK) 1.865. 000 1.926. 000 1.940. 890 2.081. 783 2.156. 000 Perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam kurun waktu tahun 2020-2024 bersifat fluktuatif, tahun 2020 perusahaan yang melakukan PHK sebanyak 5 perusahaan disebabkan karena adanya wabah covid banyak banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya, tahun 2020-2023 menurun hanya 2 perusahaan setelah adanya wabah covid perekonomian mulai tumbuh kembali dan perusahaan mulai beroperasi kembali . tahun 2024 mengalami kenaikan kembali karena ada beberapa perusahaan mengalami permasalahan internal.Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pada tahun 2020 sebanyak 85 orang karena adanya wabah covid, tahun 2021 sebanyak 6 orang, tahun 2022 sebanyak 33 orang, tahun 2023 sebanyak 300 orang dikarenakan ada 2 perusahaan yang melakukan penutupan perusahan dan tahun 2024 sebanyak 689 orang dikarenakan ada satu perusahaan yang mengalami pailit. Untuk kasus perselisihan tenaga kerja pada tahun 2020 sebanyak 6 kasus, untuk tahun 2021 sebanyak 3 kasus, untuk tahun 2022 sebanyak 3 kasus, untuk tahun 2023 sebanyak 5 kasus dan tahun 2024 sebanyak 9 Kasus dikarenakan banyak perselisihan hak. Sedangkan untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami kenaikan, untuk tahun 2020 sebesar Rp. 1.865.000,-, tahun 2021 sebesar Rp. 1.926.000,- tahun 2022 sebesar 1.940.890,41,- tahun 2023 sebesar Rp. 2.081.783, tahun 2024 sebesar Rp. 2.156.000,-.Tahun 2025 Rp. 2.296.140,- https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 21 C. Bidang Perindustrian Urusan Perindustrian memiliki fokus kinerja untuk meningkatkan dan mengembangkan industri dengan skala kecil dan menengah. Pada industri kecil menengah (IKM) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,175% kemudian tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,3%, namun di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,5%. Hal tersebut disebabkan karena banyak industri kecil yang gulung tikar akibat kekurangan modal untuk produksi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kembali IKM tersebut adalah dengan memberikan fasilitasi akses permodalan, peningkatan kapasitas SDM IKM dan fasilitasi pemasaran produk IKM. Hasilnya pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 6,43%. Perlu upaya lanjutan dari Bidang Perindustrian agar semua sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai di tahun-tahun berikutnya. Pengajuan ijin usaha industri dilayani secara online melalui OSS (Online Single Submission) dari Kementerian Investasi/BKPM, Fasilitasi SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) dan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Rekomendasi Pengurangan Tarif Dasar Listrik Industri, Layanan Konsultasi Online dan Otomatis (LOTIS) untuk Industri Kecil dan Menengah. Pada Tahun 2023 dilaksanakan pemantauan dan analisis ijin usaha industri kecil dan menengah terhadap 60 pengajuan permohonan dan dikeluarkan rekomendasi sebanyak 60 sehingga capaiannya sebesar 100%. Secara rinci perkembangan kinerja urusan perindustrian di Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut. Tabel 2.9 Capaian Pembangunan Urusan Perindustrian Kabupaten Pemalang Periode Tahun 2020-2024 NO Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8
42. 1.Persentase pertumbuhan IKM % 0,25 4,2 5,5 5 6,43
43. 2.Konstribusi sektor industri terhadap PDRB % 21,94 21,95 20,58 22,38 22,51
44. 3.Persentase Industri yang mendapat fasilitas Izin Usaha Industri % 100 100 100 100 100
45. 4.Persentase kelengkapan data industri yang masuk dalam SIINAS % 23,8 17,5 72 100 100
46. 5.Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK % 0 20 20 95,32 46,7
47. 6.Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait % 0 57,53 32,73 100 100 D. Bidang Transmigrasi Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 22 sekitarnya serta peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah. Tabel 2.11 Data Transmigrasi Periode Tahun 2020-2024 NO Jenis Kegiatan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7
48. 1.Jumlah calon transmigran (KK) 0 0 0 0 1
49. 2.Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK) 0 0 0 0 3 Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya serta peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah. Dari tahun 2020-2023 untuk pemberangkatan transmigari dari Kabupaten Pemalang tidak ada karena pemberangkatan transmigrasi tergantung kuota dari pusat. Upaya Disnaker adalah dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penetapan kuota transmigrasi. Tahun 2024 Disnaker Kabupaten memberangkatkan 1 KK ke Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan dan stakeholders bidang ketenagakerjaan : Kementrian Tenaga Kerja, Disnakertrans Propinsi, Lembaga – Lembaga pelatihan kerja, BKK, IMCA, P3MI, APINDO, SPSI. Sedangkan untuk capaian/realisasi indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 dapat kami sajikan sebagaimana tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 23 Tabel 2.11. Capaian Pembangunan Urusan Tenaga Kerja 5 Tahun Terakhir Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun Pertumbuhan Kinerja Rata-Rata 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Tingkat Pengangguran Terbuka % 7,64 6,71 6,63 6,55 6,63 -0,93 0,08 0.08 -0,08 -0,31 2 TPAK % 65,57 65,9 69,91 69,58 72,24 0,33 4,01 -0,33 2,66 1,67 3 TPAK Laki-laki % 81,25 80,14 84,56 86,5 85,15 -1,11 4,42 1,94 -1,35 0,98 4 TPAK Perempuan % 50,48 52,14 55,78 52,33 59,09 1,66 3,64 -3,45 6,76 2,15 5 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Rupiah/ Orang 0 31,43 30,98 27,1 76,47 31,43 -0,45 -3,88 49,37 19,12 6 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan % 0 53,55 63,09 55,02 64,58 53,55 9,54 -8,07 9,56 16,15 7 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten Pemalang % 0 66,96 87,26 62,76 71,74 66,96 20,3 -24,5 8,98 17,94 8 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja % 0 47,05 47,47 86,07 100 47,05 0,42 38,6 13,93 25,00 9 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi % 63,02 3,55 4,27 5,49 63,02 -59,47 0,72 1,22 1,37 10 Prosentase calon tenaga kerja yang di latih % 0 0 81,63 83,54 83,12 0 81,63 1,91 -0,42 20,78 11 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kab/Kota % 0 66,96 87,26 62,76 71,74 66,96 20,3 -24,5 8,98 17,94 12 Rasio PDRB Industri Pengolahan % 21,94 21,96 21,99 22,38 22,51 20,96 20,99 21,38 21,51 19,99 Sumber : DTKPT Kabupaten Pemalang, 2025 Pencapaian target kinerja tidak lepas dari faktor pendanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Adapun pendanaan program kegiatan beserta realisasinya secara rinci tercantum pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 24 Tabel 2.12. Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 No Program Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000) Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000) Persentase Realisasi Anggaran (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Program Perencanaan Tenaga Kerja 2.330.000 - 47.392.400 - 170.000 170.000 2.319.270 - 47.305.600 - 99,54 - 99,82 - 2 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 870.400.000 901.282.500 1.514.730.000 3.942.020.000 1.499.010.510 1.499.010.510 846.778.935 884.848.512 1.511.516.100 3.882.878.646 97,29 98,18 99,79 98,50 3 Program Penempatan Tenaga Kerja 893.491.000 1.105.975.000 858.000.000 1.010.100.000 1.000.131.930 1.000.131.930 884.502.263 1.103.499.009 856.849.300 985.002.920 98,99 99,78 99,87 97,52 4 Program Hubungan Industrial 280.000.000 200.000.000 175.000.000 546.518.000 2.961.595.700 2.961.595.700 273.578.199 199.211.016 168.977.870 532.346.993 97,71 99,61 96,56 97,41 5 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 15.000.000 116.039.000 8.000.000 176.600.000 12.378.300 12.378.300 12.193.917 104.855.924 7.917.000 123.934.721 81,29 90,36 98,96 70,18 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.501.068.000 6.386.472.000 6.400.541.150 5.809.836.350 5.743.198.990 5.743.198.990 5.339.880.742 6.285.625.584 6.145.690.925 5.093.228.487 97,07 98,42 96,02 87,67 7 Program Perencanaan Pembangunan Industri 756.213.700 1.004.978.150 1.088.451.949 1.314.396.163 1.314.396.163 1.445.835.780 687.467.000 913.616.500 989.501.772 1.194.905.603 92 98 100 96 8 Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota 84.896.471 54.890.000 74.212.662 123.209.560 123.209.560 135.530.516 77.178.610 49.900.000 67.466.056 112.008.691 88 99 100 86 9 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 97.341.200 40.700.000 72.839.903 122.647.234 122.647.234 134.911.957 88.492.000 37.000.000 66.218.094 111.497.485 95 91 98 89 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 25 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dengan melihat kondisi kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang sebagaimana uraian diatas, maka tantangan, peluang dan pengembangan pelayanan yang harus kita hadapi antara lain:
a.Tantangan
1. 1.Masih tingginya jumlah pengangguran di Kabupaten Pemalang sehingga diperlukan upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran dengan meningkatkan perluasan kesempatan kerja.
2. 2.Tingginya jumlah pencari kerja dan tenaga kerja yang belum memperoleh pelatihan kerja;
3. 3.Terbatasnya sarana prasarana pendukung BLK.
4. 4.Masih rendahnya tingkat kepatuhan Perusahaan industry dalam melaporkan data industry melalui SIINas.
5. 5.Masih tingginya ketergantungan pelaku industry kecil dan menengah terhadap fasilitasi pemerintah daerah dan pihak lainnya.
6. 6.Masih rendahnya kesadaran pelaku industry kecil dan menengah terhadaap HAKI.
7. 7.Regenerasi pelaku industri kecil dan menengah belum optimal.
b.Peluang
1. 1.Semakin majunya teknologi informasi melalui internet sehingga menjadikan upaya masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja baik formal maupun informal semakin terbuka dengan atau tanpa memanfaatkan fasilitas BKO (Bursa Kerja Online) yang ada sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja;
2. 2.Aplikasi Data Ketenagakerjaan semakin berkembang sehingga pencari kerja dan pemberi kerja bisa bertemu secara online tanpa melalui tatap muka / Sistem Informasi Data Terpadu Ketenagakerjaan
3. 3.Tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru membuka peluang bertambahnya jumlah tenaga kerrja;
4. 4.Terjalinnya Kerjasama dengan stakeholdels dalam bidang ketenagakerjaan;
5. 5.Dengan adanya peningkatana kapasitas bagi Calon Pekerja Migran Indonesia membuka peluang kesempatan bekerja ke luar negeri ;
6. 6.Revitalisasi Balai Latihan Kerja sebagai tempat uji kompetensi (TUK) guna peningkatan kualitas dan pengakuan tenaga kerja.
7. 7.Memaksimalkan instruktur dan tenaga kepelatihan/tenaga pelaksana untuk menyelesaikan administrasi pelatihan dan administrasi perkantoran; https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 26
8. 8.Memperluas pelayanan Antar Kerja 1 (AK1) secara online di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang sehingga dapat mempercepat pelayanan
9. 9.Pertumbuhan industry kecil dan menengah memiliki trand positif
10. 10.Banyaknya potensi hasil pertanian dan perikanan di kabupaten pemalang yang dapat diolah menjadi prodak unggulan oleh industry kecil dan menengah. 2.1.4. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang adalah :
11. 1.Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Untuk pencari kerja biasanya untuk malamar pekerjaan dibutuhkan kartu Pencari kerja (AK1) selain itu untuk pelatihan yang ada di Balai Latihan kerja juga diperuntukan untuk pencari kerja;
12. 2.Perusahaan
13. 3.Salah satu tugas pokok dan fungsi adalah melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pemalang baik perusahaan besar, menengah dan kecil.
14. 4.Tenaga Kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat;
15. 5.Dinas Tenaga kerja, Perindustrian adalah dinas yang menangani urusan tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi.
16. 6.Pelaku industry kecil dan menengah (IKM) dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan untuk meningkatkan daya saing usaha;
17. 7.Industri Rumah Tangga, dengan membantu pengembangan produk lokal dan peningkatan kualitas produksi;
18. 8.Masyarakat Umum, dengan melakukan edukasi terkait perlindungan konsumen dan peningkatan akses terhadap produk lokal. 2.1.5. Mitra Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang bermitra dengan pihak pihak yang dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan dan peningkatan kinerja. Mitra tersebut adalah :
19. 1.APINDO
20. 2.SP/SB;
21. 3.BPJS Ketenagakerjaan;
22. 4.Manning Agent;
23. 5.SPMI;
24. 6.FORUM KOMUNIKASI BKK; https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 27
25. 7.BBPOM;
26. 8.PT. Sucofindo;
27. 9.Laboratorium Uji Tar danNikotin Kudus;
28. 10.Asosiasi Petani Kopi Indonesia;
29. 11.Asosiasi Petani Tembakau;
30. 12.Perangkat Daera 2.1.6. Kerjasama Daerah Kerjasama daerah dilakukan dalam rangka melegalkan suatu perjanjian yang saling menguntungkan serta menuangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan. Kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang adalah : Tabel 2.13. Kerjasama Daerah N o PERGURUAN TINGGI / INSTANSI JANGK A WAKT U PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN OUTPUT 1 2 3 4 5 6 •Pemerintah Kabupaten Pekalongan; •Pemerintah Kabupaten Purbalingga; •Pemerintah Kabupaten Tegal; •Pemerintah Kabupaten Banyumas. Ketenagakerja an
a.Memberdayak an Dan Mendayaguna kan Tenaga Kerja Secara Optimal Dan Manusiawi.
b.Mewujudkan Pemerataan Kesempatan Kerja Dan Penyediaan Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan Nasional Dan Daerah.
c.Memberikan Perlindungan Kepada Tenaga Kerja Dalam Mewujudkan Kesejahteraan
a.Pelatihan Tenaga Kerja;
b.Penempatan Tenaga Kerja;
c.Pembinaan Hubungan Industrial. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang Pelaksanaan Program Three In One (Kuliah, Pelatihan, Dan Bekerja) Bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang a.Mengikuti Pelatihan Kerja di LPK mitra STIEPARI Semarang; b.Bekerja di Perusahaan Mitra STIEPARI Semarang; dan c.Kuliah di STIEPARI Semarang. a.Penyebarluas an Informasi Kepada Masyarakat Kabupaten Pemalang; b.Perkuliahan di STIEPARI Semarang; c.Pelatihan Pada LPK Mitra STIEPARI Semarang; dan Penempatan Tenaga Kerja Pada Perusahaan Mitra https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 28 N o PERGURUAN TINGGI / INSTANSI JANGK A WAKT U PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN OUTPUT 1 2 3 4 5 6 STIEPARI Semarang Pemerintah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Transmigrasi Mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
a.penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran ;
b.penyusunan rencana teknis;
c.legalisasi status tanah;
d.pelayanan pertanahan;
e.monitoring pembangun an permukima n;
f.pelatihan transmigran ;
g.fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran ;
h.bimbingan adaptasi lingkungan;
i.fasilitasi pelayanan bantuan catu pangan;
j.pengembang an masyarakat yang menyangkut :
1. 1.tahap penyesuai an,
2. 2.tahap pemantapa n, dan
3. 3.tahap kemandiri an.
k.kemitraan. 1.PT. Ghony Jaya Abadi (Teknik Las) 2.PT. Anugrah Mega Jaya (Teknik Las) 19 Juni 2024 s/d 19 Juni 2026 MoU Balai Latihan Kerja Disnaker Kabupaten Pemalang dengan Meningkatkan kualitas SDM yang terampil, kompeten, dan siap kerja sesuai Hasil kerja sama yang disepakati dalam dokumen tersebut, https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 29 N o PERGURUAN TINGGI / INSTANSI JANGK A WAKT U PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN OUTPUT 1 2 3 4 5 6 3.PT. Tunggal Mitra Perkasa (Otomotif) 4.PT. Prima Anaga Raina (Otomotif) 5.Comal Abadi Motor (Otomotif) 6.Astra Motor Pemalang 1 (Otomotif) 7.Astra Motor Pemalang 2 (Otomotif) 8.AHASS Motor Pemalang (Otomotif beberapa perusahaan diantaranya : kebutuhan industri, melalui pelatihan, magang, serta penyerapan tenaga kerja. Perusahaan mendapatkan tenaga kerja potensial, sementara BLK dapat menyalurkan peserta dan mengembangka n program yang berkelanjutan dan tepat sasaran. seperti program pelatihan, sertifikasi tenaga kerja, penyaluran kerja, dan program magang yang mendukung tujuan bersama, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Secara keseluruhan, output dari Mou ini adalah hasil nyata dari kolaborasi tersebut, baik itu berupa peningkatan kapasitas SDM, pemenuhan kebutuhan rekrutmen, maupun dampak positif lainnya bagi perkembangan industri dan peningkatan kualitas tenaga kerja. 9.PT. Mega Putra Garment (Menjahit) 10.PT Daiwabo Garment Indonesia (Menjahit) 11.PT. Dwi Bintang Global (Menjahit) 12.PT. Kali Comal Megah Mandiri (Menjahit) 13.PT. Multikarya Garmentexin do (Menjahit) 14.PT. Noor Amara Garmindo (Menjahit) PT. Ria Indah Terang Abadi (Menjahit) 17 Februa ri 2022 s/d 17 Februa ri 2024 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 30 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang. 2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang. Berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap capaian hasil-hasil pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi masih banyak permasalahan yang dihadapi antara lain:
1. 1.Kesenjangan keterampilan dan kebutuhan pasar kerja;
2. 2.Kurangnya kapasitas SDM tenaga kerja;
3. 3.Minat bekerja di Kabupaten Pemalang masih rendah;
4. 4.Kurangnya kesejahteraan tenaga kerja;
5. 5.Akses Informasi data ketenagakerjaan terbatas;
6. 6.belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi
7. 7.Klaster dan sentra IKM belum saling terhubung antara pelaku usaha, pemasok, pasar, dan lembaga pendukung;
8. 8.Banyak IKM belum memiliki teknologi, SDM, dan kapasitas produksi yang mampu bersaing di pasar;
9. 9.Fasilitas seperti akses jalan, listrik, air, dan tempat produksi belum memadai di banyak sentra IKM;
10. 10.Minimnya inkubator bisnis atau pusat inovasi IKM di daerah. Tabel 2.14. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Urus an Sub Urusan Kewen angan Indikat or Masalah Pokok Masal ah Akar Masalah 1 2 3 4 5 6 7 Urus an Waji b Non Pelay anan Dasa r Pelatihan kerja dan produktiv itas tenaga kerja, penempa tan tenaga kerja, hubunga n industrial , serta transmigr asi Urusan Wajib Non Pelaya nan Dasar Penyera pan tenaga kerja rendah Kesenj angan ketera mpilan dan kebutu han pasar kerja Kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan kerja Kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri Kurangnya koordinasi antara Lembaga pendidikan, perusahaan dan instansi terkait Kuran gnya kapasi tas SDM tenaga kerja Kurangnya pelatihan teknis terkait produk baik kualitas maupun kuantitas (manajemen) Kurangnya pelatihan terkait manajemen keuangan, pemasaran, dan lain-lain Belum meratanya pencari kerja yang mengikuti pelatihan (Sarpras Pelatihan) Minat bekerj a di Kabup aten UMK yang masih tergolong rendah serta banyak perusahaan yang belum menerapkan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 31 Urus an Sub Urusan Kewen angan Indikat or Masalah Pokok Masal ah Akar Masalah Pemal ang masih rendah struktur skala upah Pola pikir masyarakat yang masih menganggap kerja di Ibu kota jauh lebih baik Lemahnya mentalitas tenaga kerja sekarang serta rendahnya soft skill tenaga kerja Kuran gnya keseja hteraa n tenaga kerja Masih rendahnya pemahaman perusahaan terhadap aturan dan perundagan ketenagakerjaan Minimnya peluang untuk meningkatkan jenjang karier (terutama di bidang industri) Kurangnya peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja di perusahaan Akses Inform asi terbata s Belum adanya system informasi ketenagakerjaan (BKO/Bursa Kerja Online) Belum semua perusahaan menyampaikan informasi terkait lowongan kerja ke Disnaker Belum terintegrasinya data pencari kerja dengan sistem informasi pasar kerja Belum optima lnya penge mbang an kawas an transm igrasi. • Jumlah kuota transmigrasi ditentukan oleh pemerintah pusat • Penempatan tidak sesuai: Banyak transmigran ditempatkan di daerah yang belum siap infrastruktur atau kurang subur untuk pertanian. • banyak daerah tujuan transmigrasi masih miskin fasilitas, sehingga transmigran sulit berkembang; • Banyak transmigran https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 32 Urus an Sub Urusan Kewen angan Indikat or Masalah Pokok Masal ah Akar Masalah tidak memiliki keterampilan bertani atau berdagang di lingkungan baru, dan akhirnya gagal mandiri setelah bantuan habis Perizinan a.Pener bitan IUI kecil dan IUI Meneng ah. b.Pener bitan IPUI bagi industri kecil dan meneng ah. c.Pener bitan IUKI dan IPKI yang lokasiny a di Daerah kabupat en/kota . a.Jumla h IUI Kecil dan Meneng ah yang diterbit kan per tahun. b. Persent ase pelaku industri kecil dan meneng ah (IKM) yang telah memilik i IUI. c. Jumlah pelatiha n/sosial isasi terkait IUI yang dilaksa nakan oleh pemerin tah daerah. Belum optimal nya pertumb uhan IKM, perkemb angan klaster atau perkemb angan sentra. Belum Terban gunny a Ekosis tem Indust ri yang Terinte grasi • Klaster dan sentra belum saling terhubung antara pelaku usaha, pemasok, pasar, dan lembaga pendukung. • Banyak IKM belum memiliki teknologi, SDM, dan kapasitas produksi yang mampu bersaing di pasar. • Fasilitas seperti akses jalan, listrik, air, dan tempat produksi belum memadai di banyak sentra. • Minimnya inkubator bisnis atau pusat inovasi di daerah. 2.2.2. Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang. Isu strategis pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang adalah Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi , maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Berdasarkan gambaran kondisi dan hasil identifikasi permasalahan dan telaah visi misi Kabupaten Pemalang diatas, maka isu strategis yang kita hadapi pada 5 (lima) tahun yang akan datang adalah Penyerapan tenaga kerja rendah. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 33 Tabel 2.15. Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang menjadi kewenan gan Perangka t Daerah Permas alahan Perangk at Daerah ISU KLHS yang Relevan dengan Perangk at Daerah ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD ISU STRATE GIS PERANG KAT DAERAH GLOBAL NASION AL REGIONA L 1 2 3 4 5 6 7 1 Pengemba ngan Sumber Daya Manusia (SDM)
11. 1.Kesenj angan ketera mpila n dan kebut uhan pasar kerja;
12. 2.Kuran gnya kapasi tas SDM tenaga kerja;
13. 3.Minat bekerj a di Kabup aten Pemal ang masih renda h;
14. 4.Kuran gnya keseja hteraa n tenaga kerja;
15. 5.Akses Inform asi terbat as;
16. 6.belum optim alnya penge mban gan kawas an trans migra si Belum optimal nya kontribu si sektor ekonomi unggula n terhada p keberlan jutan ekonomi daerah
17. 1.Tra nsformas i Digital & Otomatis asi
18. 1.Pen ganggur an & Angkata n Kerja Muda
19. 1.Isu Perdagan gan Manusia & Buruh Migran Penyerap an tenaga kerja rendah - Pergesera n jenis pekerjaa n akibat otomatis asi. Tingkat pengang guran tinggi, khususn ya di kalanga n lulusan muda dan SMK. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 34 Potensi Daerah yang menjadi kewenan gan Perangka t Daerah Permas alahan Perangk at Daerah ISU KLHS yang Relevan dengan Perangk at Daerah ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD ISU STRATE GIS PERANG KAT DAERAH GLOBAL NASION AL REGIONA L · Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningka tkan kompeten si tenaga kerja.
20. 2.Pek erjaan Layak dan Upah Minimum Mismatc h antara lulusan pendidik an dan kebutuh an industri. Masalah traffickin g dan buruh paksa masih marak di sektor pertanian , perikana n, dan konstruk si. -Banyak negara belum menyedia kan pekerjaa n layak sesuai standar ILO.
21. 2.Up ah Minimu m & Kesejaht eraan Buruh -Isu ketimpan gan upah antara negara maju dan berkemb ang. o Perbe daan tentang sistem pengupa han yang adil dan layak. · Sertifi kasi dan peningkat an skill sesuai kebutuha n industri lokal.
22. 3.Pek erja Migran & Eksploita si o Isu pesango n, PHK massal, dan perlindu ngan sosial. - Perlindu ngan hukum lemah bagi pekerja migran.
23. 3.Per lindunga n Pekerja Migran Indonesi a (PMI) - Eksploita si, perdagan gan manusia, dan kondisi kerja tidak manusia wi. o Bany ak kasus kekeras an, overwor k, dan pemoton gan gaji pada PMI. 2.Penemp atan dan Perluasan Kesempat an Kerja o Belu m banyak pelatiha n kompete nsi bagi CPMI; https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 35 Potensi Daerah yang menjadi kewenan gan Perangka t Daerah Permas alahan Perangk at Daerah ISU KLHS yang Relevan dengan Perangk at Daerah ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD ISU STRATE GIS PERANG KAT DAERAH GLOBAL NASION AL REGIONA L · Job matching antara pencari kerja dengan industri lokal. o Ketid akjelasa n aturan / regulasi tentang PMI · Pemb ukaan lowongan kerja melalui bursa kerja daerah. · Mend orong padat karya produktif di sektor informal 3.Pengaw asan dan Perlindun gan Tenaga Kerja · Penga wasan terhadap perusaha an terkait pemenuh an hak pekerja (upah, jam kerja, keselamat an kerja, dll). · Mena ngani perselisih an hubungan industrial di wilayahny a. · Peny uluhan norma ketenagak erjaan ke perusaha an- perusaha an lokal. 4.Pengem bangan Kewiraus ahaan dan UMKM · Men dorong wirausah https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 36 Potensi Daerah yang menjadi kewenan gan Perangka t Daerah Permas alahan Perangk at Daerah ISU KLHS yang Relevan dengan Perangk at Daerah ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD ISU STRATE GIS PERANG KAT DAERAH GLOBAL NASION AL REGIONA L a baru berbasis potensi daerah. · Fasil itasi modal kerja, pelatihan manajeme n usaha, dan pemasara n produk lokal. 5.Pemanf aatan Tenaga Kerja Lokal · Men dorong perusaha an agar menguta makan tenaga kerja lokal. · Kerja sama dengan industri untuk menyerap lulusan lokal. · Pend ataan potensi dan kebutuha n tenaga kerja daerah.
24. 6.Data dan Informasi Ketenaga kerjaan · Peme taan potensi ketenagak erjaan (jumlah pencari kerja, lulusan, tenaga kerja terampil). · Siste m informasi ketenagak erjaan daerah (job fair, https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 37 Potensi Daerah yang menjadi kewenan gan Perangka t Daerah Permas alahan Perangk at Daerah ISU KLHS yang Relevan dengan Perangk at Daerah ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD ISU STRATE GIS PERANG KAT DAERAH GLOBAL NASION AL REGIONA L website lowongan kerja, dll). a. pemberia n kemudah an data dan informasi pada wilayah Kawasan Peruntuk an Industri dan Kawasan Industri; Keterbat asan data terkait Kawasa n Peruntu kan Industri dan Kawasa n Industri Belum optimal nya penyiap an dan pemanfa atan Kawasa n Peruntu kan Industri dan Kawasa n Industri Ekspansi perusaha an global ke kawasan asia tenggara Ekspans i perusah an besar ke kawasan Jawa Tengah Adanya kawasan industri di daerah sekitar Belum optimaln ya penyedia an data dan pengemb angan IKM serta sentra/kl aster IKM b. Pembinaa n dan pemberda yaan industri kecil dan menengah ; Rendah nya daya saing IKM Belum optimal nya pembna an dan pemberd ayann IKM Produk- produk IKM global semakin banyak di pasaran
25. 1.S tandari sasi produk dan kewajib an TKDN Industri hijau untuk menduk ung ekonomi berkelan jutan Persainga n produk IKM antar daerah yang semakin ketat https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 38 Dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 ditetapkan Visi Kabupaten Pemalang adalah Pemalang BERCAHAYA (BERSIH, CAKAP, HANDAL DAN MULYA).
26. 1.BERSIH Mengandung arti bahwa Pemalang menjadi Kabupaten yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan;
27. 2.CAKAP Dimaknai Pemalang memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan masyarakat pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya;
28. 3.HANDAL Dimaknai kolaborasi pasangan pemimpin yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
29. 4.MULYA Artinya maju, unggul, lestari dan berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 dijabarkan dalam beberapa misi untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan yang mendukungnya. Misi dalam perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi antara lain : mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi, mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ke dalam satu kesatuan yang utuh, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Adapun misi yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
30. 1.RESIK Artinya menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Masyarakat Kabupaten Pemalang mempunyai budaya hidup bersih, kesadaran untuk mewujudkan lingkungan yang bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga, termasuk pengelolaan sampah yang baik. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 39
31. 2.HIJAU Artinya meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Meningkatnya kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, mewujudkan ekonomi hijau yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas yang ramah lingkungan, industri hijau yang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang mampu mengolah sampah yang dihasilkan.
32. 3.APIK Mewujudkan Kabupaten Pemalang yang dikelola dengan baik dan ramah, menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan pemukiman kumuh yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
33. 4.PEDULI Mewujudkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat, mewujudkan kualitas SDM dari sisi pendidikan dan kesehatan untuk menjadi SDM yang memiliki karakter dan berprestasi.
34. 5.SILATURAHMI Mewujudkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera. Pemerintah Kabupaten Pemalang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, saling menghormati dan tepa selira.
35. 6.ORGANISATORIS Mewujudkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Pemalang mewujudkan good governance, clean governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
36. 7.DIGITALISASI Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembanganya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Pemerintah Kabupaten Pemalang mendoring terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan reformasi birokrasi.
37. 8.IKHLAS Artinya menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat pemalang untuk semua kalangan. Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman dan aman dalam kehidupan spiritual, mengembangkan kearifan dan budaya lokal. Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang yang memiliki Urusan Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi maka masuk dalam VISI MULYA Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 40 lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius dan VISI CAKAP dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya. Dan masuk Misi Silaturahmi : Meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro dan masuk Misi Hijau : Meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industry hijau yang berkelanjutan, Misi Apik : Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah, Misi Digitalisasi : Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. 12 PROGRAM PRIORITAS
38. 1.Seragam sekolah dan LKS Gratis
39. 2.Jalan halus merata
40. 3.Revitalisasi penyediaan air bersih dari hulu sampai hilir
41. 4.Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya
42. 5.Bantuan modal usaha untuk UMKM
43. 6.WIFI gratis tiap desa
44. 7.Satu ambulance, satu desa
45. 8.Jaminan ketersediaan bibit unggul dan pupuk murah
46. 9.Bantuan kendaraan operasional pondok pesantren
47. 10.Insentif untuk guru honorer, TPQ, Madin dan Marbot
48. 11.Santuan kematian Rp 3.000.000,-
49. 12.Pembukaan Pintu Tol Sewaka Dari 12 program prioritas Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang adalah Program Santunan Kematian. Tahun 2025 merupakan tahun awal kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029, sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati “PEMALANG BERCAHAYA” dan Misi “RHAPSODI” yang ada di RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029, ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang. Tujuan merupakan penjabaran Kewenangan Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Pembangunan jangka menengah Daerah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.Tujuan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 41 merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan atau pada saat masa Renstra PD ini berakhir. Sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi jangka pendek yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan yang dirumuskan. 3.1.1. Tujuan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Kabupaten Pemalang Tujuan daerah sesuai yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:
50. 1.Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat.
51. 2.Meningkatkan daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
52. 3.Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel (T2) dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi . Sedangkan Tujuan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang sesuai misi Bupati Pemalang yaitu “Silaturahmi, Hijau, dan Apik” adalah Meningkatnya kualitas penanganan pengangguran dan Meningkatnya peran koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian dalam perekonomian daerah. 3.1.2. Sasaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi kabupaten Pemalang. Sedangkan sasaran Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang adalah :
53. 1.meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabiltas perangkat daerah;
54. 2.Meningkatnya kualitas kompetensi, penempatan dan hubungan industrial;
55. 3.Meningkatnya jumlah Industri Kecil Menengah Selanjutnya rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang akan tersaji pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 42 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATO R Satu an Kond isi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Kondis i Akhir Renstr a Strategi Kebijakan Progra m 2024 202 5 2026 2027 2028 2029 203 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 VISI : MULYA dan CAKAP Indikator T1 MISI:SILA TURAHMI Meningkat nya penangan an pengangg uran dan Meningk atnya daya saing ekonomi daerah yang bertump u pada potensi ekonomi lokal Meningkat nya kualitas penangana nan penganggu ran dan kontribusi industri dalam perekonom ian daerah Tigkat Partisipasi Angkatan Kerja % 72,24 72, 6 72,96 73,32 73,6 8 74,0 5 74,4 1 74,41 a. Meningkatkan Pembinaan dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) melalui Pembinaan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
a.Melakukan penyusunan rencana tenaga kerja daerah dan pembinaanya baik secara Makro dan Mikro Progra m Perenca naan Tenaga Kerja https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 43 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATO R Satu an Kond isi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Kondis i Akhir Renstr a Strategi Kebijakan Progra m 2024 202 5 2026 2027 2028 2029 203 0 S1.1 Meningkatnya kualitas kompetensi, penempatan dan hubungan industrial Indikator S1.1 Tingkat Produktifita s Tenaga Kerja % 27,13 27, 39 27,65 27,92 28,1 9 28,4 6 28,7 3 28,73 b. Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan baik berbasis kompetensi, berbasis kewirausahaan maupun berbasis masyarakat;
b.Peningka tan kesempatan kerja dan kapasitas calon tenaga kerja; Progra m Pelatiha n Kerja dan Produkt ifitas Tenaga Kerja
c.Melaksanakan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan untuk mendukung perencanaan dalam penciptaan kesempatan kerja;
c.Optimalis asi pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaa n;
d.Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan baik berbasis kompetensi maupun berbasis kwirausahaan
d.Peningkatan ketrampilan tenaga kerja baik berbasis kompetensi maupun berbasis kewirausahaa n e.Peningkatan kinerja lembaga pelatihan swasta, perusahaan kecil dan e.Peningkatan pengetahuan pengelola Lembaga https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 44 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATO R Satu an Kond isi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Kondis i Akhir Renstr a Strategi Kebijakan Progra m 2024 202 5 2026 2027 2028 2029 203 0 tenaga kerja melalui pembinaan lembaga pelatihan swasta, dan peningkatan pengetahuan; Latihan kerja sesuai standar kurikulum Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ditentukan; f.Meningkatkan sarana dan prasarana BLK sesuai dengan kebutuhan
f.Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BLK sesuai kebutuhan g.Pembinaan dan penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta
g.Percepatan Lembaga Latihan kerja swasta memiliki status akreditasi h.Peningkatan SDM kapasitas Lembaga pelatihan kerja swasta dengan mendorong lembahga pelatihan kerja swasta memiliki perijinan dan akreditasi. h.Peningkatan kemampuan instruktur Lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta. i.Meningkatkan penempatan tenaga i.Peningkatan perluasan kesempatan Progra m Penemp https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 45 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATO R Satu an Kond isi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Kondis i Akhir Renstr a Strategi Kebijakan Progra m 2024 202 5 2026 2027 2028 2029 203 0 kerja di dalam dan luar negeri kerja dan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri atan Tenaga Kerja j.Meningkatkan penyebarluasan informasi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri baik melalui Bursa Kerja On Line (BKO), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Job Fair Expo; j.Memperluas akses informasi pasar kerja k.Meningkatkan perlindungan Pekerja Migarn Indonesia k.Peningkatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia l.Peningkatan IMTA yang memiliki perpanjangan melalui pembinaan perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing l.Pembinaan perusahaan yang memiliki TKA diprioritaskan pada perusahaan dengan IMTA yang belum memiliki perpanjangan; m.Meningkatkan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif m.Menjaga dan Meningkatkan Progra m Hubun https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 46 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATO R Satu an Kond isi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Kondis i Akhir Renstr a Strategi Kebijakan Progra m 2024 202 5 2026 2027 2028 2029 203 0 untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Koordinasi dalam Penetapan Upah Minimum, Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit, Mendorong Perusahaan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Baik Diluar Maupun Didalam Hubungan Kerja Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Penguatan dan Pengelolaan Data dan Informasi Hubungan Industrial dengan 46yste penetapan 46ystem pengupahan yang berkeadilan, pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan pengesyahan peraturan perusahaan, peningkatan kepersertaan jaminan sosial. gan Industri al https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 47 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATO R Satu an Kond isi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Kondis i Akhir Renstr a Strategi Kebijakan Progra m 2024 202 5 2026 2027 2028 2029 203 0 Meningkat nya laju pertumbu han ekonomi dengan potensi ekonomi lokal Meningkatny a jumlah IKM Persentase pertumbuh an IKM % 6,43 6,4 8 6,5 6,6 6,7 6,8 6.9 6,9 Meningkatkan pembinaan dan daya saing IKM
a.Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan
b.Peningkatan unit usaha IKM dan kemitraan antar industry
c.Peningkatan standarisasa i produk Perenca naan pemban gunan industri n.Meningkatkan kualitas SDM pengelola transmigrasi
n.kapasitas aparat penyelenggara transmigrasi Progra m Pemban gunan Kawasa n Transm igrasi o.Mengoptimalkan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar 47ystem pendukung urusan transmigrasi. o.Optimalisasi kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor p.Koordinasi antarsektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, baik p.Peningkatan koordinasi antarsektor dalam pembangunan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 48 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATO R Satu an Kond isi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Kondis i Akhir Renstr a Strategi Kebijakan Progra m 2024 202 5 2026 2027 2028 2029 203 0 antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan kesiapan daerah penempatan kawasan transmigrasi q.Meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya transmigrasi untuk kehidupan yang lebih baik q.Peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya transmigrasi untuk kehidupan yang lebih baik; Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat % 85,64 85, 7 85,85 85,95 86,1 86,1 5 86,2 86,2 r.Perbaikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat r.Peningkatan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat Progra m Penunj ang urusan pemeri ntahan Daerah Kabupa ten/Kot a Nilai SAKIP % 70,61 70 70 70 70 70 70 70 s.Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas s.Penyusunan dokumen perencanaan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 49 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATO R Satu an Kond isi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Kondis i Akhir Renstr a Strategi Kebijakan Progra m 2024 202 5 2026 2027 2028 2029 203 0 dokumen perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan penganggaran yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat, dan provinsi serta penyusunan berbagai laporan kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang- undangan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 50 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan 3.2.1. Strategi Strategi adalah merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. Sedangkan arah kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Nilai, Standar, Prosedur dan Kriteria ( NSPK ) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang. Strategi Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terkait dengan sasaran daerah Meningkatnya penanganan pengangguran adalah :
1. 1.peningkatan kompetensi tenaga kerja dan mendorong kebijakan hubungan industrial yang baik
2. 2.Menyusun kebijakan dalam meningkatkan upah tenaga kerja dan penggunaan tenaga kerja lokal.
3. 3.Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam penempatan kerja dan pencarian tenga kerja.
4. 4.Melakukan kerja sama dengan provinsi dan kabupaten sekitar dalam mendorong penempatan tenaga kerja.
5. 5.Mendorong sekolah vokasi tingkat menengah (SMK), serta perguruan tinggi di Kabupaten Pemalang.
6. 6.Keterampilan yang dibangun dalam sekolah vokasi disesuaikan dengan kebutuhan industri di Kabupaten Pemalang dan sekitarnya.
7. 7.Melakukan kolaborasi dengan SMK/vokasi dalam penyerapan dan penempatan tenaga kerja. Pemenuhan jaminan perlindungan sosial pada ketenagakerjaan.
8. 8.peningkatan industri yang ramah lingkungan dalam mendorong ekonomi hijau
9. 9.Peningkatan akuntabilitas Pembangunan mellaui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan;
10. 10.Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern melalui peningkatan komitmen pemerintah dalam menjalankan Pembangunan, penguatan kebijakan dan regulasi, https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 51 peningkatan kapabilitas APIP, penigkatan kualitas dan profesionalisme pegawai, penguatan manajemen resiko, digitalisasi serta evaluasi berkelanjutan.
11. 11.Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP), mewujudkan pelayanan berbasis digital, mudah dan murah. Sedangkan arah kebijakan yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terkait dengan sasaran daerah Meningkatnya penanganan pengangguran Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selaras dengan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tercantum pada dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 maka Strategi Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah
a.Peningkatan Pembinaan dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) melalui Pembinaan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro ;
b.Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan baik berbasis kompetensi, berbasis kewirausahaan maupun berbasis masyarakat;
c.Melaksanakan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan untuk mendukung perencanaan dalam penciptaan kesempatan kerja;
d.Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan baik berbasis kompetensi maupun berbasis kwirausahaan;
e.Peningkatan kinerja lembaga pelatihan swasta, perusahaan kecil dan tenaga kerja melalui pembinaan lembaga pelatihan swasta, dan peningkatan pengetahuan;
f.Peningkatan sarana dan prasarana BLK sesuai dengan kebutuhan
g.Pembinaan dan penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta
h.Peningkatan SDM kapasitas Lembaga pelatihan kerja swasta dengan mendorong lembahga pelatihan kerja swasta memiliki perijinan dan akreditasi.
i.Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri
j.Peningkatan penyebarluasan informasi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri baik melalui Bursa Kerja On Line (BKO), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Job Fair Expo;
k.Peningkatan perlindungan Pekerja Migran Indoneisa.
l.Peningkatan IMTA yang memiliki perpanjangan melalui pembinaan perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 52
m.Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Koordinasi dalam Penetapan Upah Minimum, Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit, Mendorong Perusahaan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Baik Diluar Maupun Didalam Hubungan Kerja;
n.Mendorong inovasi produk dan ekspansi ke pasar Insternasional untuk meningkatkan daya saing;
o.Perijinan Pemantauan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait untuk memastikan penggunaanizin sesuai peruntukkan;
p.Pendataan Pengumpulan dan pengolahan data industri untuk menjamin tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini;
q.Pengembangan kluster Pengembangan kluster untuk memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan daya saing sektor industri secara keseluruhan.
r.Integrasi SIINAS Peningkatan kepatuhan perusahaan industri dalam menyampaikan pelaporan data industri melalui SIINAS
s.Peningkatan kapasitas sumber daya industri sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan;
t.Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Sentra Industri
u.Peningkatan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
v.Peningkatan fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
w.Peningkatankualitas SDM pengelola transmigrasi;
x.Mengoptimalkan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar system pendukung urusan transmigrasi.
y.Koordinasi antarsektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, baik antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan kesiapan daerah penempatan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 53
z.Meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya transmigrasi untuk kehidupan yang lebih baik aa. pembinaan perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing bb. Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Koordinasi dalam Penetapan Upah Minimum, Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit, Mendorong Perusahaan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Baik Diluar Maupun Didalam Hubungan Kerja; cc. Peningkatankualitas SDM pengelola transmigrasi; dd. Mengoptimalkan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar system pendukung urusan transmigrasi. ee. Koordinasi antarsektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, baik antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan kesiapan daerah penempatan ff. Meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya transmigrasi untuk kehidupan yang lebih baik gg. Perbaikan kualitas pelayanan prima kepada Masyarakat hh. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dokumen perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan; Dalam rangka mencapai strategi di atas maka pentahapan strategi setiap tahun adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang TAHAP I

(2026)TAHAP I
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)1 2 3 4 5 Penguatan pondasi ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi Pengembanga n kapasitas SDM Ketenagakerja an, Perindustrian dan Transmigrasi Akselerasi dan inklusifitas pelayanan ketenagakerja an, perindustrian dan transmigrasi Konsolidasi dan evaluasi capaian kinerja ketenagakerjaa n, perindustrian dan transmigrasi Pemantapan dan keberlanjutan program ketenagakerjaan , perindustrian dna transmigrasi • pemetaan tenaga kerja, • penyusun an data base dan sistem informasi tenaga kerja, • sosialisasi program pelatihan dan penempat an kerja, Pengembanga n SDM dan peningkatan akses kerja melalui - pelaksanaa n pelatihan berbasis kompetensi dan - Peningkatan skala dan cakupan pelatihan ke wilayah terjauh, - penerapan teknologi digital untuk layanan ketenagakerj aan (Job Konsolidasi dan evaluasi capaian melalui - evaluasi menyeluruh capaian indikator kinerja ketenagakerj aan, - replikasi program unggulan di daerah lain, - optimalisasi pelibatan - Pemantapan dan keberlanjuta n program tenaga kerja yang berhasil, - penyusunan program tenaga kerja, - penerapan tenaga kerja di sektor https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 54 • peningkat an kapasitas kelembag aan BLK dan penguata n lembaga tripartit (Pengusah a, Pemerinta h dan Pekerja; • Konsolida si data dan pemetaan industri. • Penataan kelembag aan Sentra IKM • Penyusun an roadmap pengemba ngan IKM berbasis potensi lokal. • Peningkat an kepatuha n industri terhadap SIINAS kebutuhan pasar, - sertifikasi tenaga kerja, - penguatan kemitraan dengan sektor swasta untuk pemaganga n, pengemban gan wirausaha baru berbasis tenaga kerja lokal dan - peningkata n layanan informasi bursa kerja. - Pembinaan hubungan industrial - Peningkata n kompetensi SDM IKM - Peningkata n kualitas produk IKM melalui sertifikasi, standarisasi , dan branding Matching Online), - pelatihan bisnis tenaga kerja muda, - pemberdaya an kelompok rentan (difabel, perempuan, buruh migran) dan - penguatan pembinaan perusahaan dan norma kerja. - Promosi dan pemasaran produk unggulan daerah secara lebih luas. - Fasilitasi keikutsertaa n IKM dalam business matching - Penguatan jejaring kemitraan usaha dan rantai pasok. - Pengembang an sistem distribusi dan logistik terpadu. sektor swasta dan lembaga pelatihan kerja dan - integrasi program lintas sektor (pendidikan, sosial, koperasi). - evaluasi menyeluruh capaian indikator kinerja per industrian, replikasi program unggulan di daerah lain, optimalisasi pelibatan sektor swasta dan integrasi program lintas sektor. strategis dan hijau, - peningkatan kontribusi sektor ketenaga kerjaan pada Pertumbuha n Ekonomi daerah, penguatan reformasi kelembagaa n dan peraturan daerah ketenagakerj aan; - Pemantapan ekosistem usaha yang tangguh, inklusif, dan berkelanjuta n - Implementas i prinsip ekonomi hijau dalam pembanguna n industri - Peningkatan kontribusi sektor perindustria n pada Pertumbuha n Ekonomi daerah,

1.Tahap I Tahun 2026 Penguatan pondasi ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi Penguatan pondasi ketenagakerjaan melalui • pemetaan tenaga kerja, • penyusunan data base dan sistem informasi tenaga kerja, • sosialisasi program pelatihan dan penempatan kerja, • peningkatan kapasitas kelembagaan BLK dan penguatan lembaga tripartit (Pengusaha, Pemerintah dan Pekerja; • Konsolidasi data dan pemetaan industri. • Penataan kelembagaan Sentra IKM • Penyusunan roadmap pengembangan IKM berbasis potensi lokal. • Peningkatan kepatuhan industri terhadap SIINAS
2.Tahap II Tahun 2027 Pengembangan kapasitas SDM Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi • melalui pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan pasar, • sertifikasi tenaga kerja, • penguatan kemitraan dengan sektor swasta untuk pemagangan, • pengembangan wirausaha baru berbasis tenaga kerja lokal dan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 55 • peningkatan layanan informasi bursa kerja. • Pembinaan hubungan industrial • Peningkatan kompetensi SDM IKM • Peningkatan kualitas produk IKM melalui sertifikasi, standarisasi, dan branding
3.Tahap III Tahun 2028 Akselerasi dan inklusifitas pelayanan ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi • Peningkatan skala dan cakupan pelatihan ke wilayah terjauh • penerapan teknologi digital untuk layanan ketenagakerjaan (Job Matching Online), • pelatihan bisnis tenaga kerja muda, • pemberdayaan kelompok rentan (difabel, perempuan, buruh migran) dan • penguatan pembinaan perusahaan dan norma kerja. • Promosi dan pemasaran produk unggulan daerah secara lebih luas. • Fasilitasi keikutsertaan IKM dalam business matching; • Penguatan jejaring kemitraan usaha dan rantai pasok. • Pengembangan sistem distribusi dan logistik terpadu.
4.Tahap IV Tahun 2029 Konsolidasi dan evaluasi capaian kinerja ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi Konsolidasi dan evaluasi capaian melalui • evaluasi menyeluruh capaian indikator kinerja ketenagakerjaan, • replikasi program unggulan di daerah lain, • optimalisasi pelibatan sektor swasta dan lembaga pelatihan kerja dan • integrasi program lintas sektor (pendidikan, sosial, koperasi); • evaluasi menyeluruh capaian indikator kinerja perindustrian, • replikasi program unggulan di daerah lain, • optimalisasi pelibatan sektor swasta dan integrasi program lintas sektor.
5.Tahap V Tahun 2023 Pemantapan dan keberlanjutan program ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi • Pemantapan dan keberlanjutan program tenaga kerja yang berhasil; • penyusunan program tenaga kerja; • penerapan tenaga kerja di sektor strategis dan hijau: • peningkatan kontribusi sektor ketenaga kerjaan pada Pertumbuhan Ekonomi daerah: https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 56 Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Misi Silaturahmi : meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/ kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital; Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja - Yang meliputi peningkatan kompetensi melalui pendidikan, dan pelatihan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. - Revitalisasi dan peningkatan peran BLK (Balai Latihan Kerja). Pemerataan Kesempatan Kerja Yaitu menciptakan kesempatan kerja yang merata di berbagai wilayah dan sektor, melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja, Optimalisasi Fungsi Pengantar Kerja, Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja , Pelayanan Anatar Kerja Perlindungan Tenaga Kerja dalam dan Luar Negeri Perlindungan Tenaga Kerja • Penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). • Peningkatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Peningkatan Kesejahteraan Pekerja melalui peningkatan upah, jam kerja, keselamatan kerja maupun peningkatan kualitas hidup pekerja. Pengembangan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Berkeadilan Arah kebijakan ini menekankan pentingnya komunikasi dan dialog yang baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 57 Pemanfaatan Teknogi dan data Terintegrasinya system informasi pasar kerja Peningkatan penempatan dan Kesejahteraan Transmigrasi Meningkatkan Koordinasi dan Integrasi Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Tujuan Transmigrasi (Kurang Perindustrian) Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan Ditempuh dengan cara pemetaan potensi unggulan daerah yang dapat dijadikan produk industri melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, fasilitasi dan pemberian subsidi mesin industri bagi IKM Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri Untuk mencapai hal ini ditempuh dengan cara fasilitasi dan pendampingan dalam proses perizinan dan legalitas usaha, fasilitasi kerjasama antara industri, business matching Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri Untuk mencapai hal ini ditempuh dengan cara fasilitasi dan pendampingan dalam proses perizinan dan legalitas usaha, fasilitasi kerjasama antara industri, business matching Selain itu terkait dengan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Pemalang berpotensi menjadi migran center di Jawa Tengah. Ini berarti Pemalang akan menjadi pusat layanan dan informasi bagi pekerja migran, mulai dari persiapan sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kepulangan mereka ke tanah air. Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, telah mengarahkan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi untuk mempersiapkan diri menjadi migran center. Migran Center adalah pusat layanan terpadu yang menyediakan informasi, pelatihan, dan pendampingan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan PMI yang akan, sedang, atau telah bekerja di luar negeri. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan, meningkatkan kompetensi, dan mencegah praktik penipuan terkait migrasi. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 58 Upaya Yang Dilakukan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Dalam Rangka Optimalisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
1.Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (PKSDPK) dengan Serikat Buruh Migran Indonesia di Jakarta melalui Pembentukan MRC (Migrant Worker Resources Center) yang telah dilaunching oleh Bapak Bupati Pemalang pada tanggal 1 Mei 2024 dalam rangka untuk Optimalisasi Tata Kelola Pelindungan bagi PMI dan Keluarga PMI di Kabupaten Pemalang.
2.Pengajuan Proposal Pembangunan Gedung Vokasi Pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia ke Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
3.Merintis Kerja Sama dengan Badan Pelindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di Semarang terkait Optimalisasi Pelayanan Terhadap PMI dan Keluarga PMI di Kabupaten Pemalang.
4.Optimalisasi Pelayanan ID Rekom bagi CPMI asal Kabupaten Pemalang yang akan ditempatkan bekerja di Luar Negeri.
5.Pembinaan dan Sosialisasi secara intensif kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Manning Agency yang berada di wilayah Kab. Pemalang.
6.Melakukan Sosialisasi ke masyarakat di desa-desa wilayah Kabupaten Pemalang Terkait Mekanisme dan Persyaratan untuk menjadi PMI yang legal dengan menggandeng MRC, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan baik secara langsung maupun melalui media sosial yang ada di Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.
7.Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan khususnya pada Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang baik.
8.Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kegiatan dan Operasional pada P3MI dan Manning Agency yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang.
9.Melakukan pendampingan bagi Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Pemalang yang kembali ke Kabupaten Pemalang karena telah selesai menjalani masa kerja, sakit, yang meninggal dunia maupun yang mendapatkan masalah di Luar Negeri dan membantu dalam proses pemulangannya serta membantu proses pemberian santunan/asuransi.
10.Berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang untuk membentuk unit layanan khusus bagi PMI di Kabupaten Pemalang dalam hal Medical Check https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 59 Up (MCU) sehingga dapat memberikan pendapatan bagi daerah (PAD). https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 60 Berdasarkan visi, misi, tujuan dann sasaran, serta strategi pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langka rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan,sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program yang dilaksanakan meliputi urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan transmigrasi. Program ini merupakan penjabaran kebijakan strategis Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan mencakup proegram pokok :
1.Program Perencanaan Tenaga Kerja;
2.Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;
3.Program Penempatan Tenaga Kerja;
4.Program Hubungan Industrial;
5.Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
6.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
7.Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
8.Program Pengelolaan Sistem Iinformasi Industri Nasional. Untuk mendukung program pokok tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, akan dilaksanakan program-program penunjang yang meliputi : • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan dan Sub Kegiatan Adalah aktivitas yang merupakan penjabaran dari program yang dibuat oleh suatu instansi pemerintah. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program yang berdimensi waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah :
1.Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

a.Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
b.Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
1. 2.Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
a.Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
b.Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
c.Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
1. 3.Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
a.Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
1. 4.Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
a.Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 61
1. 5.Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
a.Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
1. 6.Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a.Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
1. 7.Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
a.Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
b.Pelayanan antar Kerja
c.Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
d.Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
e.Perluasan Kesempatan Kerja
1. 8.Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
a.Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
b.Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
1. 9.Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
a.Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
b.Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
c.Job Fair/Bursa Kerja
1. 10.Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;
a.Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
b.Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran.
c.Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
1. 11.Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
a.Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. 12.Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
a.Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
b.Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
c.Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
1. 13.Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
a.Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
b.Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
c.Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
d.Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 62
e.Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
1. 14.Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
a.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;
b.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
c.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
d.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;
e.Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri;
f.Rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industry;
1. 15.Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
a.Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
b.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota;
c.Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
1. 16.Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota;
a.Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
1. 17.Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
a.Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
b.Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
c.Penyuluhan Transmigrasi
d.Pelatihan Transmigrasi
1. 18.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 63
d.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. 19.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1. 20.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
b.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
1. 21.Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
h.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1. 22.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.Pengadaan Mebel
b.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c.Pengadaan Aset Tetap Lainnya
d.Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
e.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f.Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 23.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. 24.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Pemeliharaan Mebel
c.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
e.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 64 Dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dengan disertai kebutuhan pendanaannya indikatif tersaji pada tabel 4.1. sebagai berikut (Terlampir) : https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 65 Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PROGRAM.KEGIATAN /SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 VISI MULYA MISI SILATURAHMI Meningkatny a penanganan penganggura n dan Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal Meningkatnya kualitas penangananan pengangguran dan kontribusi industri dalam perekonomian daerah Meningkatnya kualitas kompetensi, penempatan dan hubungan industrial dan Meningkatnya jumlah Industri Kecil Menengah Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Tujuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sasaran Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja mikro dan makro Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Prosentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 66 Berbasis Kompetensi pada Tahun n Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 67 Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang berizin Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi Persentase Perusahaan kecil/UMKM yang mendapatkan pembinaan produktivitasnya Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Prosentase perusahaan yang diberikan pembinaan pengukuran produktifitas Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 68 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL Pelayanan antar Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Perluasan Kesempatan Kerja Prosentase Lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang terfasilitasi dengan baik Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah pencari kerja yang mengakses informasi bursa kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 69 Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Job Fair/Bursa Kerja Prosentase Pekerja Migran Indonesia yang dilindungi Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perusahaan yang dimonitoring penggunaan Tenaga Kerja Asing Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 70 terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Prosentase perselisihan hubungan industrial perusahaan yang ditangani dan terbinanya perusahaan yang mengikuti jaminan sosial Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 71 Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah LKS Tripartit yang Dibina Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah (IKM) Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian % izin usaha industri yang diterbitkan Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota Tersedianya Data perizinan industri yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota diintegrasikan dengan SIINas Jumlah usulan ijin usaha yang diterbitkan / mendapat rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 72 Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya pemanfaatan informasi industri % Ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Tersediannya data industri yang valid dan terkini (up to date) Jumlah unit industri terdata dalam sistem Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase transmigran yang ditempatkan PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah transmigran yang ditempatkan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan Pelatihan Transmigrasi Meningkatnya kinerja Nilai SAKIP Prosentase dokumen perencanaan, keuangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 73 Pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah dan evaluasi sesuai regulasi PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 74 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah berita acara hasil forum Perangkat Daerah berdasarkan bidanag yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Pelaksanaan forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan peranagkat daerah Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD Indeks Kepuasan Masyarakat Prosentase layanan dan kepegawaian yang terpenuhi Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 75 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 76 Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan yang disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kanator Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 77 Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 78 Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja. Perindustrian dan Transmigrasi kabupaten Pemalang BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT Indikator Outcome/ Output Basel ine 2024 Basel ine 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF Kondisi Akhir Periode Renstra Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Targe t Pagu Targe t Pagu Targe t Pagu Targe t Pagu Targe t Pagu Targ et Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan yang dilaksanaka n yang mengacu ke rencana tenaga kerja - 80 100 200.000 100 170.000 100 170.000 100 170.000 100 170.000 100 170.000 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Persentase Tersusunny a Dokumen Rencana Tenaga Kerja mikro dan makro - 100 100 200.000 100 170.000 100 170.000 100 170.000 100 170.000 100 170.000 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 79 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro - 1 Doku men 1 Doku men 100.000 1 Doku men 100.000 1 Doku men 100.000 1 Doku men 100.000 1 Doku men 100.000 1 Dok ume n 100.000 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro - 1 oran g 2 Oran g 100.000 2 Oran g 70.000 2 Oran g 70.000 2 Oran g 70.000 2 Oran g 70.000 2 Ora ng 70.000 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 4,43 5,50 2.03 790.100.0 00 2,78 1.499.01 0.510 3,45 1.499.01 0.510 4,05 1.499.01 0.510 4,6 1.499.01 0.510 4,6 1.499.01 0.510 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Prosentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi 78,6 6 78,6 6 747.000.0 00 1.478.31 9.160 1.478.31 9.160 1.478.31 9.160 1.478.31 9.160 1.478.31 9.160 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 576 Oran g 420 oran g 420 Oran g 746.000.0 00 420 Oran g 1.391.31 9.160 420 Oran g 1.391.31 9.160 420 Oran g 1.391.31 9.160 420 Oran g 1.391.31 9.160 420 Ora ng 1.391.31 9.160 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 80 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaa n Sarana Pelatihan Kerja 388 oran g 17 unit 20 Unit 1.000.000 17 Unit 87.000.0 00 17 Unit 87.000.0 00 17 Unit 87.000.0 00 17 Unit 87.000.0 00 17 Unit 87.000.0 00 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 81 Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jumlah pengadaan dan pemeliharaa n sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jumlah kesepakatan /koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi 100 % 100 100 20.000.0 00 100 17.466.7 30 100 17.466.7 30 100 17.466.7 30 100 17.466.7 30 100 17.466.7 30 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 41 lemb aga 20 lemb aga 20 Lemb aga 20.000.00 0 20 Lemb aga 17.466.7 30 20 Lemb aga 17.466.7 30 20 Lemb aga 17.466.7 30 20 Lemb aga 17.466.7 30 20 Lem baga 17.466.7 30 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 82 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang berizin 100 % 100% 100 % 3.000.00 0 100% 3.024.00 0 100% 3.024.00 0 100% 3.024.00 0 100% 3.024.00 0 100 % 3.024.00 0 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 6 perizi nan 6 perizi nan 6 Perizi nan 3.000.000 6 Perizi nan 3.024.00 0 6 Perizi nan 3.024.00 0 6 Perizi nan 3.024.00 0 6 Perizi nan 3.024.00 0 6 Peri zina n 3.024.00 0 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Persentase Perusahaan kecil/UMKM yang mendapatka n pembinaan produktivita snya - 100% 100 % 100.000. 000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100 % 100.000 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas - 1 peru saha an 1 Peru saha an 100.000 1 Perus ahaa n 100.000 1 Perus ahaa n 100.000 1 Perus ahaa n 100.000 1 Perus ahaa n 100.000 1 Peru saha an 100.000 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Prosentase perusahaan yang diberikan pembinaan pengukuran produktifitas - 100% 100 % 20.000.0 00 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100 % 100.000 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 83 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah - 1 doku men 1 Doku men 20.000.0 00 1 Doku men 100.000 1 Doku men 100.000 1 Doku men 100.000 1 Doku men 100.000 1 Dok ume n 100.000 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota 59% 72 73,1 3 796.100.0 00 73,83 2.000..1 31.930 74,54 2.000..1 31.930 75,26 2.000..1 31.930 75,98 2.000..1 31.930 75,9 8 2.000..1 31.930 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 8.00 0 oran g 8.00 0 781.100. 000 8.000 1.421.80 3.930 8.000 1.421.80 3.930 8.000 1.421.80 3.930 8.000 1.421.80 3.930 8.00 0 1.421.80 3.930 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatka n Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 84 Peningkatan Kompetensi Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 7.50 0 oran g 7.50 0 oran g 8500 Oran g 40.000.00 0 7500 Oran g 57.636.6 00 7500 Oran g 57.636.6 00 7500 Oran g 57.636.6 00 7500 Oran g 57.636.6 00 750 0 Ora ng 57.636.6 00 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatka n Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan - 300 oran g 400 Oran g 40.000.00 0 300 Oran g 65.376.3 00 400 Oran g 65.376.3 00 400 Oran g 65.376.3 00 400 Oran g 65.376.3 00 400 Ora ng 65.376.3 00 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatka n Fasilitasi Layanan ULD - 16 oran g 15 Oran g 100.000 16 Oran g 40.759.5 20 15 Oran g 40.759.5 20 15 Oran g 40.759.5 20 15 Oran g 40.759.5 20 15 Ora ng 40.759.5 20 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayaka n Melalui program Perluasan 180 oran g 263 oran g 180 Oran g 701.000.0 00 280ra ng 1.258.03 1.510 280ra ng 1.258.03 1.510 280ra ng 1.258.03 1.510 280ra ng 1.258.03 1.510 280r ang 1.258.03 1.510 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 85 Kesempatan Kerja Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang terfasilitasi dengan baik - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah pencari kerja yang mengakses informasi bursa kerja 100 penc aker 600 10.000.0 00 600 378.328. 000 600 378.328. 000 600 378.328. 000 600 378.328. 000 600 378.328. 000 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 86 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online - - - - 50.000.0 00 - - 50.000.0 00 - - 50.000.0 00 - - 50.000.0 00 - - 50.000.0 00 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) - - - - 20.000.0 00 - - 20.000.0 00 - - 20.000.0 00 - - 20.000.0 00 - - 20.000.0 00 - Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatka n Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 100 oran g 500 oran g 400 Oran g 10.000.0 00 600 Oran g 308.328. 000 600 Oran g 308.328. 000 600 Oran g 308.328. 000 600 Oran g 308.328. 000 600 Ora ng 308.328. 000 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Pekerja Migran Indonesia yang dilindungi 100 % 100% 100 % 5.000.00 0 100% 200.000. 000 100% 200.000. 000 100% 200.000. 000 100% 200.000. 000 100 % 200.000. 000 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan 50 oran g 20 oran g 20 Oran g 5.000.00 0 20 Oran g 130.000. 000 20 Oran g 130.000. 000 20 Oran g 130.000. 000 20 Oran g 130.000. 000 20 Ora ng 130.000. 000 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 87 Migran Indonesia (PMI) Kompetensin ya Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani - - - 20 Oran g - 35.000.0 00 - 20 Oran g - 35.000.0 00 - 20 Oran g - 35.000.0 00 - 20 Oran g - 35.000.0 00 - 20 Ora ng - 35.000.0 00 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayaka n - - - 20 Oran g - 35.000.0 00 - 20 Oran g - 35.000.0 00 - 20 Oran g - 35.000.0 00 - 20 Oran g - 35.000.0 00 - 20 Ora ng - 35.000.0 00 - Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perusahaan yang dimonitoring penggunaan Tenaga Kerja Asing - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 88 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagaker jaan). 22,7 9 100% 100 % 2.675.20 0.000 100% 2.961.59 5.700 100% 2.961.59 5.700 100% 2.961.59 5.700 100% 2.961.59 5.700 100 % 2.961.59 5.700 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerj aan 100 % 100 % 100 % 46.000.0 00 100% 64.856.3 80 100% 64.856.3 80 100% 64.856.3 80 100% 64.856.3 80 100 % 64.856.3 80 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanaka n Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan 10 peru sh 10 peru saha an 10 Peru saha an 46.000.00 0 10 Perus ahaa n 64.856.3 80 10 Perus ahaa n 64.856.3 80 10 Perus ahaa n 64.856.3 80 10 Perus ahaa n 64.856.3 80 10 Peru saha an 64.856.3 80 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 89 Industrial dan Terdaftar di WLKP Online Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan - - - 0 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 90 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Prosentase perselisihan hubungan industrial perusahaan yang ditangani dan terbinanya perusahaan yang mengikuti jaminan sosial 100 % 100 % 100 % 2.579.20 0.000 100% 2.896.73 9.320 100% 2.896.73 9.320 100% 2.896.73 9.320 100% 2.896.73 9.320 100 % 2.896.73 9.320 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah - - - - - - - - - - - - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaika n 5 perk ara 10 perk ara 10 Perk ara 25.000.00 0 10 Perka ra 25.324.2 60 10 Perka ra 25.324.2 60 10 Perka ra 25.324.2 60 10 Perka ra 25.324.2 60 10 Perk ara 25.324.2 60 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 91 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 15 asosi asi dans erika t peker ja 20 Asosi asi dan Serik at Peker ja 20 Asosi asi dan Serik at Peker ja 10.000.00 0 20 Asosi asi dan Serik at Peker ja 7.541.54 0 20 Asosi asi dan Serik at Peker ja 7.541.54 0 20 Asosi asi dan Serik at Peker ja 7.541.54 0 20 Asosi asi dan Serik at Peker ja 7.541.54 0 20 Asos iasi dan Seri kat Peke rja 7.541.54 0 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 4 lemb aga 5 lemb aga 5 Lemb aga 75.000.00 0 5 Lemb aga 143.429. 780 5 Lemb aga 143.429. 780 5 Lemb aga 143.429. 780 5 Lemb aga 143.429. 780 5 Lem baga 143.429. 780 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksanany a Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraa n Pekerja 50.3 75 oran g 18.4 34 oran g 12.0 00 Oran g 2.469.200 .000 12.00 0 Oran g 2.720.44 3.740 12.00 0 Oran g 2.720.44 3.740 12.00 0 Oran g 2.720.44 3.740 12.00 0 Oran g 2.720.44 3.740 12.0 00 Ora ng 2.720.44 3.740 Program Perencanaan Pembangunan Industri % peningkatan Dokumen Rencana Pembanguna n Industri 100 % 100% 100 % 522.000.0 00 100% 892.390. 320 100% 892.390. 320 100% 892.390. 320 100% 892.390. 320 100 % 892.390. 320 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 92 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembana gan, penyebaran dan perwilayahan industri 18 dok mn 10 dokm n 10 dok mn 522.000.0 00 100% 892.390. 320 100% 892.390. 320 100% 892.390. 320 100% 892.390. 320 100 % 892.390. 320 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembana gan, penyebaran dan perwilayahan industri 8 dok mn 8 doku mn 8 doku mn 42.000.00 0 100% 58.685.0 00 100% 58.685.0 00 100% 58.685.0 00 100% 58.685.0 00 100 % 58.685.0 00 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pelaksanaan pembanagun 1 dok mn 1 doku mn 1 doku mn 30.000.00 0 100% 236.570. 320 100% 236.570. 320 100% 236.570. 320 100% 236.570. 320 100 % 236.570. 320 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 93 an sumber daya industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat JUmlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaa n industry dan peran serta masyarakat 9 dok mn 9 dokm n 9 dok mn 450.000.0 00 100% 597.135. 00 100% 597.135. 00 100% 597.135. 00 100% 597.135. 00 100 % 597.135. 00 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 0 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 94 Rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri 0 Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota % usulan ijin usaha yang mendapat rekomendasi 100 % 100% 100 % 55.000.00 0 100% 37.673.0 00 100% 37.673.0 00 100% 37.673.0 00 100% 37.673.0 00 100 % 37.673.0 00 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sector industry dan atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah tinggi dan 2 Dkm n 2 Dkm n 2 Dkm n 55.000.00 0 2 Dkm n 37.673.0 00 2 Dkm n 37.673.0 0055.000 .000 2 Dkm n 37.673.0 00 2 Dkm n 37.673.0 00 2 Dk mn 37.673.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 95 tinggi melalui SIINAS yang terintegrasi dengan system OSS Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap terhadap perizinan berusaha industry kecil dan 1 dok mn 1 dokm n 1 dok mn 25.000.00 0 1 dokm n 15.000.0 00 1 dokm n 15.000.0 00 1 dokm n 15.000.0 00 1 dokm n 15.000.0 00 1 dok mn 15.000.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 96 industry menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanajanag merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/ standard kegiatan usaha sector perindustria n dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko untuk bidang usaha sector perindustria n dengan tingkat resiko usaha 1 dok mn 1 dokm n 1 dok mn 30.000.00 0 1 dokm n 22.673.0 00 1 dokm n 22.673.0 00 1 dokm n 22.673.0 00 1 dokm n 22.673.0 00 1 dok mn 22.673.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 97 menengah- tinggi dan tinggi melalui SIINAS yang berintegrasi dengan system OSSRBA bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan skala usaha industry kecil dan industry menengah selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional % Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini 100 100 100 79.800.00 0 100 54.548.0 00 100 54.548.0 00 100 54.548.0 00 100 54.548.0 00 100 54.548.0 00 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Jumlah unit industri terdata dalam sistem 3 dok mn 3 dokm n 3 dok mn 79.800.00 0 100 54.548.0 00 100 54.548.0 00 100 54.548.0 00 100 54.548.0 00 100 54.548.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 98 Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpula n pengolahan dan analisis industry, data kawasan industry serta data lain lingkup Kabupaten/ Kota system informasi Industri Nasional (SIINas) 100 100 100 79.800.00 100 54.548.0 00 100 54.548.0 00 100 54.548.0 00 100 54.548.0 00 100 54.548.0 00 Deseminasi publikasi data informasi dan analisa industri kab./kota melalui SINas 0 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 99 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS 0 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase transmigran yang ditempatkan 30% 8,57 % 11,4 3 20.000.0 00 14,3 12.378.0 00 20 12.378.0 00 22,87 12.378.0 00 28,57 12.378.0 00 28,5 7 12.378.0 00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota Jumlah transmigran yang ditempatkan 1 KK 10 KK 10 KK 20.000.0 00 10 KK 12.378.0 00 10 KK 12.378.0 00 10 KK 12.378.0 00 10 KK 12.378.0 00 10 KK 12.378.0 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembanguna n Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 2 lapor an 2 lapor an 2 Lapo ran 10.000.00 0 2 Lapor an 5.000.00 0 2 Lapor an 5.000.00 0 2 Lapor an 5.000.00 0 2 Lapor an 5.000.00 0 2 Lap oran 5.000.00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 100 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 1 KK 10 KK 3 Kepa la Kelu arga 10.000.00 0 3 Kepal a Kelua rga 5.000.00 0 3 Kepal a Kelua rga 5.000.00 0 3 Kepal a Kelua rga 5.000.00 0 3 Kepal a Kelua rga 5.000.00 0 3 Kep ala Kelu arga 5.000.00 0 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatka n Penyuluhan - - - - 1.000.00 0 - - 1.000.00 0 - - 1.000.00 0 - - 1.000.00 0 - - 1.000.00 0 - Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatka n Pelatihan - - - - 1.378.00 0 - - 1.378.00 0 - - 1.378.00 0 - - 1.378.00 0 - - 1.378.00 0 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA - Prosentase Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 100 % 5.762.88 3.000 100% 6.549.17 8.740 100% 6.549.17 8.740 100% 6.549.17 8.740 100% 6.549.17 8.740 100 % 6.549.17 8.740 Prosentase layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi 100 % 100% 100% 100% 100% 100 % https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 101 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Tersedianya dokumen perencanaan , penganggara , pengendalia n, laporan Kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100 % 100% 100 % 32.486.3 00.000 100% 108.000. 000 100% 108.000. 000 100% 108.000. 000 100% 108.000. 000 100 % 108.000. 000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Doku men 6 Doku men 6 Doku men 9.930.500 6 Doku men 75.000.0 00 6 Doku men 75.000.0 00 6 Doku men 75.000.0 00 6 Doku men 75.000.0 00 6 Dok ume n 75.000.0 00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 1.999.250 1 Doku men 2.500.00 0 1 Doku men 2.500.00 0 1 Doku men 2.500.00 0 1 Doku men 2.500.00 0 1 Dok ume n 2.500.00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 102 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Doku men 2 Doku men 2 Doku men 3.999.500 2 Doku men 5.000.00 0 2 Doku men 5.000.00 0 2 Doku men 5.000.00 0 2 Doku men 5.000.00 0 2 Dok ume n 5.000.00 0 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 1.999.500 1 Doku men 2.500.00 0 1 Doku men 2.500.00 0 1 Doku men 2.500.00 0 1 Doku men 2.500.00 0 1 Dok ume n 2.500.00 0 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Doku men 2 Doku men 2 Doku men 2.942.500 2 Doku men 5.000.00 0 2 Doku men 5.000.00 0 2 Doku men 5.000.00 0 2 Doku men 5.000.00 0 2 Dok ume n 5.000.00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 103 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Lapo ran 12 Lapo ran 12 Lapo ran 3.999.800 12 Lapor an 5.000.00 0 12 Lapor an 5.000.00 0 12 Lapor an 5.000.00 0 12 Lapor an 5.000.00 0 12 Lap oran 5.000.00 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Lapo ran 4 Lapo ran 4 Lapo ran 7.615.250 4 Lapor an 8.000.00 0 4 Lapor an 8.000.00 0 4 Lapor an 8.000.00 0 4 Lapor an 8.000.00 0 4 Lap oran 8.000.00 0 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 lapor an 0 1 lapor an 5.000.00 0 1 lapor an 5.000.00 0 1 lapor an 5.000.00 0 1 lapor an 5.000.00 0 1 lapo ran 5.000.00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 104 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 100 % 100 % 4.887.46 4.500 100% 5.019.67 9.740 100% 5.019.67 9.740 100% 5.019.67 9.740 100% 5.019.67 9.740 100 % 5.019.67 9.740 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 oran g 37 oran g/bul an 37 oran g/bu lan 4..875.48 3.000 37 orang /bula n 5.002.17 9.740 37 orang /bula n 5.002.17 9.740 37 orang /bula n 5.002.17 9.740 37 orang /bula n 5.002.17 9.740 37 oran g/b ulan 5.002.17 9.740 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Lapo ran 1 lapor an 1 Lapo ran 1.981.500 1 Lapor an 2.500.00 0 1 Lapor an 2.500.00 0 1 Lapor an 2.500.00 0 1 Lapor an 2.500.00 0 1 Lap oran 2.500.00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 105 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 12 Lapo ran 12 Lapo ran 12 Lapo ran 10.000.00 0 12 Lapor an 15.000.0 00 12 Lapor an 15.000.0 00 12 Lapor an 15.000.0 00 12 Lapor an 15.000.0 00 12 Lap oran 15.000.0 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase terpenuhiny a kebutuhan administrasi kepegawaian yang dilaksanaka n 100 % 100 % 100.000- 100 80.000.0 00 100 80.000.0 00 100 80.000.0 00 100 80.000.0 00 100 80.000.0 00 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangU ndangan 1O Oran g 100.000 50 Oran g 80.000.0 00 50 Oran g 80.000.0 00 50 Oran g 80.000.0 00 50 Oran g 80.000.0 00 50 Ora ng 80.000.0 00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan - - - - - - - - - - - - https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 106 Perundang- Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase terpenuhiny a kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 128.300. 000 100% 367.000. 000 100% 367.000. 000 100% 367.000. 000 100% 367.000. 000 100 % 367.000. 000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 paket 5 paket 8 Paket 6.000.000 8 Paket 12.000.0 00 8 Paket 12.000.0 00 8 Paket 12.000.0 00 8 Paket 12.000.0 00 8 Pake t 12.000.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 paket 0 - - 20.000.0 00 - - 20.000.0 00 - - 20.000.0 00 - - 20.000.0 00 - - 20.000.0 00 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 35 paket 10 paket 10 Paket 6.000.000 10 Paket 7.500.00 0 10 Paket 7.500.00 0 10 Paket 7.500.00 0 10 Paket 7.500.00 0 10 Pake t 7.500.00 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 35 paket 10 paket 10 Paket 50.000.00 0 10 Paket 75.000.0 00 10 Paket 75.000.0 00 10 Paket 75.000.0 00 10 Paket 75.000.0 00 10 Pake t 75.000.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 107 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket 3 paket 5 Paket 10.000.00 0 5 Paket 15.000.0 00 5 Paket 15.000.0 00 5 Paket 15.000.0 00 5 Paket 15.000.0 00 5 Pake t 15.000.0 00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 dok mn 1 Doku men 6.300.000 1 Doku men 7.500.00 0 1 Doku men 7.500.00 0 1 Doku men 7.500.00 0 1 Doku men 7.500.00 0 1 Dok ume n 7.500.00 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 lapor an 0 30.000.0 00 30.000.0 00 30.000.0 00 30.000.0 00 30.000.0 00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75 lapor an 70 lapor an 70 Lapo ran 50.000.00 0 12 Lapor an 200.000. 000 12 Lapor an 200.000. 000 12 Lapor an 200.000. 000 12 Lapor an 200.000. 000 12 Lap oran 200.000. 000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Perkantoran 100 % 100 % 100 % 46.600.0 00 100% 135.000. 000 100% 135.000. 000 100% 135.000. 000 100% 135.000. 000 100 % 135.000. 000 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 108 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan 2 unit 0 15.000.0 00 15.000.0 00 15.000.0 00 15.000.0 00 15.000.0 00 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 unit 63 unit 25 Unit 21.600.00 0 25 Unit 40.000.0 00 25 Unit 40.000.0 00 25 Unit 40.000.0 00 25 Unit 40.000.0 00 25 Unit 40.000.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 26 unit 14 unit 1 Unit 25.000.00 0 1 Unit 40.000.0 00 1 Unit 40.000.0 00 1 Unit 40.000.0 00 1 Unit 40.000.0 00 1 Unit 40.000.0 00 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - - 0 - 1 Unit 90.000.0 00 - 1 Unit 30.000.0 00 - 1 Unit 30.000.0 00 - 1 Unit 30.000.0 00 - 1 Unit 30.000.0 00 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - - 0 1 Unit 10.000.0 00 1 Unit 10.000.0 00 1 Unit 10.000.0 00 1 Unit 10.000.0 00 1 Unit 10.000.0 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase terpenuhiny a kebutuhan jasa penunjang operasional kantor 100 % 100% 100 % 529.980. 600 100% 548.147. 000 100% 548.147. 000 100% 548.147. 000 100% 548.147. 000 100 % 548.147. 000 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 109 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 lapor an 12 lapor an 12 Lapo ran 198.147.0 00 12 Lapor an 198.147. 000 12 Lapor an 198.147. 000 12 Lapor an 198.147. 000 12 Lapor an 198.147. 000 12 Lap oran 198.147. 000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 lapor an 12 lapor an 12 Lapo ran 331.833.6 00 12 Lapor an 350.000. 000 12 Lapor an 350.000. 000 12 Lapor an 350.000. 000 12 Lapor an 350.000. 000 12 Lap oran 350.000. 000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase jumlah barang milik daerah yang terpelihara 100 % 100 % 100 % 137.951. 600 100% 231.352. 000 100% 231.352. 000 100% 231.352. 000 100% 231.352. 000 100 % 231.352. 000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 31 unit 39 39 Unit 75.000.00 0 39 Unit 90.000.0 00 39 Unit 90.000.0 00 39 Unit 90.000.0 00 39 Unit 90.000.0 00 39 Unit 90.000.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 110 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara - - 5 unit 1.000.00 0 5 unit - 1.000.00 0 5 unit - 1.000.00 0 -5 unit 1.000.00 0 -5 unit 1.000.00 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 unit 50 unit 50 Unit 22.949.76 0 50 Unit 30.352.0 00 50 Unit 30.352.0 00 50 Unit 30.352.0 00 50 Unit 30.352.0 00 50 Unit 30.352.0 00 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 3 unit 3 unit 1 Unit 40.001.84 0 1 Unit 90.000.0 00 1 Unit 90.000.0 00 1 Unit 90.000.0 00 1 Unit 90.000.0 00 1 Unit 90.000.0 00 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi - 1 unit- - 1 Unit - 20.000.0 00 - -1 Unit 20.000.0 00 - -1 Unit 20.000.0 00 - -1 Unit 20.000.0 00 - -1 Unit 20.000.0 00 - https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 111 Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 1 Santunan kematian usia 55-65 tahun sejumlah 11914 x 16800 x 8 bulan Terjaminnya keselamatan pekerja Kegiatan :Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
1. 2.Meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan pendataan pekerja rentan (Pekerja Non Formal seperti Petani dan Nelayan) → 6.000 Petani tembakau Meningkatnya couverage pekerja rentan
2. 3.Pelaksanaan May Day Terciptanya hubungan Industrial yang harmonis Kegiatan :Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
3. 4.Mengumpulkan stakeholder ketenagakerjaan: Bursa Kerja Khusus, LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta), Perusahaan, Balai Latihan Kerja, P3MI (Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia) → Rakor dengan Bursa Kerja Khusus, LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta), Perusahaan, Balai Latihan Kerja, P3MI (Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia) 5 Pelaksanaan Job Fair Mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran Kegiatan :Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub Kegiatan :Job Fair/Bursa Kerja
4. 6.Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Meningkatnya wawasan Siswa SMK/SMU kelas 12 dalam menghadapi Dunia Usaha dan Dunia Industri Kegiatan : Pelayanan Anatar Kerja Sub Kegiatan :Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 6 Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kegiatan :Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 112 7 Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan Kegiatan :Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 8 Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur Pemberdayaan Masyarakat penganggur dan setengah penganggur dalam aktifitas pekerjaan Kegiatan; Pelayanan Antar Kerja Sub Kegiatan: Perluasan Kesempatan Kerja 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Tenaga Kerja Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja standar yang ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan ditetapkan guna menajmin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Sejalan dengan penilaian akuntabilitas kinerja intansi pemerintah, maka indikator kinerja digunakan sebagai instrumen dalam pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sejalan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD No. Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. 1.TPT % 6,19- 6,13 6,13- 6,07 6,07- 6,01 6,01- 5,95 5,95- 5,89 5,89- 5,83 IUP
6. 2.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 58,19 58.44 59.69 60.94 62.19 62.59 IUP
7. 3.Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten/ kota 56,03 56,69 57.32 57,95 58.58 59.64 IUP
8. 4.TPAK % 72,6 72,96 73,32 73,68 74,05 74,41 IKU
9. 5.Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja % 27,39 27,65 27,92 28,19 28,46 28,73 IKU
10. 6.Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah % 6,48 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 IKU https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 113 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci No. Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. 1.Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja % 100 100 100 100 100 100
12. 2.Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi % 1,18 2,03 2,78 3,45 4.05 4,6
13. 3.Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota % 72,43 73,13 73,83 74,54 75,26 75,98
14. 4.Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) % 100 100 100 100 100 100
15. 5.Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigran % 8,57 11,43 14,3 20 22,87 28,57
16. 6.Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota % 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6
17. 7.Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait % 10 10 10 10 10 10
18. 8.Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Indeks 125 125 125 125 125 125 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 114
19. 1.Kesimpulan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Pemalang. Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang untuk kurun waktu lima tahun. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang, adalah sebagai berikut : 2.2.2.1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah. 2.2.2.2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam pembanagunan di bidanag ketenagakerjaan. 2.2.2.3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang. 2.2.2.4. Sebagai acuan dalam penyusunan dok ren opd tahunan
20. 2.Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a.Sekretariat, bidang, dan jabatan fungsional pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2025-2029 dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dengan sebaik-baiknya;
b.Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 kemudian digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026-2030.
c.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 115 evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
d.Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang memungkinkan untuk diubah berdasarkan ketentuan, sebagai berikut: 1) Berdasarkan hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi apabila proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah. 2) Hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 3) Terjadi perubahan mendasar (bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial politik, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau terjadi perubahan kebijakan ditingkat nasional
1. 3.Pedoman Transisi Sebagai pedoman pada masa transisi, yaitu pada saat Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2030–2034 belum tersusun, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengisi kekosongan Rencana Kerja setelah Renstra berakhir, maka Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja dan RAPBD Tahun 2030. Tim Penyusun https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 116 LAMPIRAN https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG 117 CASCADING DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG https://jdih.pemalangkab.go.id I-1 Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian pesan atau informasi dari satu individu kepada individu lainnya untuk mencapai pemahaman bersama. Sementara itu, informasi merupakan data atau fakta yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan maupun pengembangan pengetahuan. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan mengelola pengetahuan. Melalui inovasi teknologi seperti telekomunikasi, jaringan internet, dan perangkat digital, penyebaran informasi dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa batasan ruang maupun waktu. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pertukaran ide, kolaborasi, serta akses terhadap sumber pengetahuan secara global. Dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, pemerintahan, bisnis, dan kesehatan, teknologi komunikasi dan informasi menjadi alat strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Misalnya, penerapan sistem informasi berbasis digital memungkinkan pengelolaan data yang lebih akurat dan transparan, sementara teknologi komunikasi memperlancar koordinasi antar pihak. Namun demikian, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi memerlukan tata kelola yang baik agar penyebaran informasi dapat dipercaya dan komunikasi berlangsung efektif. Tantangan seperti penyebaran informasi palsu (misinformasi) dan isu keamanan data harus menjadi perhatian serius untuk menjaga integritas dan manfaat teknologi tersebut. Oleh karena itu, penguasaan serta pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi secara bijaksana menjadi kunci https://jdih.pemalangkab.go.id I-2 dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kemajuan masyarakat di era digital. Sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan strategis yang matang. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh organisasi untuk menetapkan tujuan jangka menengah serta langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan tersebut. Renstra mencakup visi, misi, analisis situasi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu. Landasan hukum penyusunan Renstra ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pentingnya dokumen perencanaan pembangunan terintegrasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Renstra ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa perangkat daerah harus menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Renstra. Renstra perangkat daerah menjadi instrumen strategis lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas. Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta penyelarasan antara Renstra perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 akan menjadi penjabaran teknis visi dan misi kepala daerah terpilih, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, yang dituangkan dalam RPJMD. Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang (Diskominfo) wajib menyusun dokumen Renstra yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Diskominfo Kabupaten Pemalang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian sebagaimana https://jdih.pemalangkab.go.id I-3 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Pembentukan perangkat daerah ini bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi, mengoptimalkan pelayanan publik, menyatukan berbagai fungsi, serta menghapus struktur dan tugas yang tidak efisien, sehingga organisasi mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Renstra Diskominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Rencana tersebut dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan selama periode lima tahun. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah dapat dilihat pada bagan berikut. Gambar 1.1 : Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra tersebut juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun https://jdih.pemalangkab.go.id I-4 evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029. Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut: Gambar 1.2 : Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:
2. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); https://jdih.pemalangkab.go.id I-5
4. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. 6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
9. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. 9.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); https://jdih.pemalangkab.go.id I-6
11. 10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. 13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
15. 14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161).
16. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
17. 16.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
18. 17.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; https://jdih.pemalangkab.go.id I-7
19. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.
20. 19.Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang; dan
21. 20.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1.Maksud. Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2025 – 2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 tahun, yaitu :
22. 1.Sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
23. 2.Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 5 tahun (2025 – 2029). 1.3.2. Tujuan Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :
24. 1.Sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025 - 2029;
25. 2.Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
26. 3.Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029. https://jdih.pemalangkab.go.id I-8 1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang. BAB ini memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada renstra periode sebelumnya, mengulas kelompok sasaran layanan. Bab ini juga memuat permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dan isu strategis BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. BAB ini memuat tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029, sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 serta strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029. Pada bagian ini diuraikan tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target dan pagu indikatif dan sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Serta memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) https://jdih.pemalangkab.go.id I-9 dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) BAB V. PENUTUP Pada bab ini memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah https://jdih.pemalangkab.go.id II-1 Dalam rangka memudahkan pemahaman terhadap isi dan muatan dari gambaran umum kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang serta Peraturan Bupati Nomor &5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatiaka Kabupaten Pemalang yang telah mengalami perubahan yaitu Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organsisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, terdiri atas : 1) Subbagian Bina Program dan Keuangan, dan 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
d.Bidang Penyelenggaraan e-Government;
e.Bidang Statistik dan Persandian;
f.UPTD, dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional https://jdih.pemalangkab.go.id II-2 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing komponen Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :
a.Kepala Dinas Kepala Diskominfo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas fungsi tersebut, Kepala Diskominfo menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, serta statistik dan persandian; 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, serta statistik dan persandian; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e- government, serta statistik dan persandian; 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
b.Sekretaris Sekretaris Diskominfo mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Diskominfo. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Diskominfo; 2) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Diskominfo; 3) Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Diskominfo; https://jdih.pemalangkab.go.id II-3 4) Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Diskominfo; 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Diskominfo;dan 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
c.Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.
d.Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan e-Government. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan e-Government; 2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.
e.Kepala Bidang Statistik dan Persandian Kepala Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi : https://jdih.pemalangkab.go.id II-4 1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian; 2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya. Gambar 2.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya aset. Masing-masing sumber daya tersebut dapat dijelaskan melalui uraian sebagai berikut :
a.Sumber Daya Manusia Sumber Daya Aparatur pada Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 tercatat sejumlah 81 (delapan puluh satu) Pegawai dengan perincian sebagai berikut https://jdih.pemalangkab.go.id II-5 Tabel 2. 1. Data Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2025 No. Golongan L P Jumlah
1. 1.Golongan IV 4 1 5
2. 2.Golongan III 15 8 23
3. 3.Golongan II 4 - 4
4. 4.Golongan I - - -
5. 5.Non ASN 35 14 49 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2025 Berdasarkan latar belakang pendidikan formal yang dimiliki, pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebagian besar berpendidikan S1 sebanyak 42 orang, S2 sebanyak 6 orang, D4 sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 4 orang dan SMA sebanyak 26 orang, dan SD sebanyak 1 orang. Data pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut : Tabel 2. 2. Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan No. Tingkat Pendidikan ASN Non ASN Jumlah L P L P
6. 1.S2 / Magister 4 2 - - 6
7. 2.S1 / Sarjana 8 3 21 10 42
8. 3.Diploma IV - 1 1 - 2
9. 4.Diploma III 2 - 1 1 4
10. 5.Diploma II - - - -
11. 6.Diploma I - - - -
12. 7.SMA/ Sederajat 10 2 11 3 26
13. 8.SMP/ Sederajat - - - -
14. 9.SD - - 1 - 1 Jumlah Total 24 8 35 14 81 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2025 Dalam rangka melaksanakan pelayanan dalam komunikasi dan informatika kepada masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 81 (delapan puluh dua), yang terdiri atas ASN/PNS sejumlah 32 (tiga puluh tiga) orang (39,51%), non ASN sejumlah 49 (empat puluh sembilan) orang (60,49%). Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah ASN dibandingkan dengan seluruh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang hanya sebesar 39,51% dari jumlah keseluruhan yaitu 81 (delapan puluh dua) orang pegawai yang ada. Kekurangan pegawai yang terjadi selama ini ditutup dengan menggunakan tenaga honorer. https://jdih.pemalangkab.go.id II-6 Berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tergambar sebagaimana tabel 2.3 berikut : Tabel 2. 3. Jumlah Pegawai Diskominfo Kabupaten Pemalang berdasarkan Golongan dan Jabatan No. Golongan Jabatan Jumlah Pegawai Pendidikan Terakhir
15. 1.IV C Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 1 S-2 (Magister Manajemen Pembangunan Daerah)
16. 2.IV B Sekretaris 1 S-2 (Magister Ilmu Komputer)
17. 3.IV A Kepala Bidang Statistik dan Persandian 1 S-1 Komunikasi
18. 4.IV A Kepala Bidang Penyelenggaraan e- Government 1 S-2 (Magister Ilmu Ekonomi)
19. 5.III D Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 1 S-2 (Magister Manajemen)
20. 6.IV A Penelaah Teknis Kebijakan 1 S-2 (Teknik)
21. 7.III D Sandiman Muda 1 S-1 Manajemen
22. 8.III D Stastisi Muda 1 S-1 Ilmu Hukum
23. 9.III D Kasubbag Bina Program dan Keuangan 1 S-2 (Magister Sains Akuntansi)
24. 10.III C Pengolah Data dan Informasi 1 S-1 Manajemen Perusahaan
25. 11.III C Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 1 D-IV Penyiaran
26. 12.III C Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama 1 S-1 Teknik Informatika
27. 13.III C Pengolah Data dan Informasi 1 S-1 Ilmu Pemerintahan
28. 14.III/c Penelaah Teknis Kebijakan 1 S-1 Ekonomi Manajemen
29. 15.III/b Pengadministrasi Perkantoran 1 SMU IPS
30. 16.III/b Pengadministrasi Perkantoran 1 SMA A.3/IPS
31. 17.III/b Pengadministrasi Perkantoran 1 SMA IPA
32. 18.III/b Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama 1 S-1 Sistem Informasi
33. 19.III/b Pengolah Data dan Informasi 1 SMU IPS
34. 20.III/b Pranata Komputer 1 SMA A.1/Fisika https://jdih.pemalangkab.go.id II-7 No. Golongan Jabatan Jumlah Pegawai Pendidikan Terakhir Ahli Muda/Muda
35. 21.III/b Pengadministrasi Perkantoran 1 S-1 Manajemen
36. 22.III/b Pengolah Data dan Informasi 1 S-1 Ilmu Pemerintahan
37. 23.III/b Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama 1 S-1 Sistem Informasi
38. 24.III/b Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama 1 S-1 Teknik Komputer
39. 25.III/a Pengadministrasi Perkantoran 1 SMEA Tata Niaga
40. 26.III/a Pengadministrasi Perkantoran 1 SMA IPA
41. 27.III/a Pengolah Data dan Informasi 1 STM Mesin
42. 28.III/a Pengolah Data dan Informasi 1 SMEA Tata Usaha
43. 29.II/d Pranata Hubungan Masyarakat Terampil/Pelaksana 1 D-III Ilmu Komunikasi
44. 30.II/d Operator Layanan Operasional 3 1 SMEA Akuntansi
45. 31.II/d Pengolah Data dan Informasi 1 SMEA Perkantoran
46. 32.II/c Pengadministrasi Perkantoran 1 Paket C Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2025 Sementara itu dalam mendukung pelaksanaan tugas berikut sarana dan prasaran yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tabel 2. 4. Sarana dan Prasarana Diskominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2024 No. Jenis Sarana dan Prasarana Satuan Kondisi Jumlah Baik Rusak 1 2 3 4 5 6 1 Kendaraan Dinas Roda 4 Unit 8 1 9 2 Kendaraan Dinas Roda 2 Unit 15 3 18 3 Komputer laptop Unit 40 7 47 4 Komputer All In One Unit 46 19 65 5 Komputer Desktop Built Up Unit 3 9 12 6 Komputer Desktop Rakitan Unit 5 43 48 7 Komputer Server Unit 16 12 28 8 AC Unit 41 5 46 9 Bangunan Gedung Instalasi lain-lain Unit 1 1 https://jdih.pemalangkab.go.id II-8 No. Jenis Sarana dan Prasarana Satuan Kondisi Jumlah Baik Rusak 1 2 3 4 5 6 10 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Unit 10 10 11 Bangunan Gedung Kantor Permanen Unit 12 12 12 Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya Unit 2 2 13 Bangunan Gudang Lain-lain (dst) Unit 1 1 14 Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst) Unit 14 14 15 Pagar Permanen Unit 1 1 16 Selasar Unit 1 1 17 Printer Unit 72 7 79 18 Scaner Unit 1 2 3 19 Printer Foto Copy Unit 2 2 20 Foto Copy Unit 1 1 21 Monitor Unit 64 64 22 Televisi Unit 28 2 30 23 Stavolt Unit 23 23 24 UPS Unit 3 3 25 VCD Player Unit 1 1 26 HUB Jaringan Unit 13 13 27 FM Digital Unit 4 4 28 Dispenser Kecil Unit 3 3 29 Telephone IP Unit 12 12 30 Routers WIFI Unit 2 2 31 Kursi Besi Gratia Unit 8 8 32 Kursi Besi Biasa Unit 3 3 33 Speaker Pasif Unit 2 2 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Selama periode 2020–2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Capaian tersebut tergambar melalui berbagai indikator kinerja strategis yang mencerminkan kemajuan transformasi digital, keterbukaan informasi publik, serta penguatan infrastruktur dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami peningkatan dari nilai 2,23 pada tahun 2020 menjadi 3,04 pada tahun 2024, dengan rata-rata capaian mencapai 90,21 persen terhadap target Renstra. Peningkatan ini menunjukkan https://jdih.pemalangkab.go.id II-9 keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas penerapan sistem digital pada berbagai aspek pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, sekaligus memperkuat efisiensi birokrasi berbasis teknologi informasi. Pada aspek infrastruktur jaringan, persentase network terintegrasi menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Sejak tahun 2021 hingga 2024, realisasi capaian mencapai 100 persen, melampaui target setiap tahunnya dengan rata-rata persentase capaian di atas 120 persen. Hal ini menandakan bahwa jaringan komunikasi antarperangkat daerah telah terhubung secara optimal dan mendukung implementasi layanan berbasis digital secara terpadu. Dalam bidang keamanan informasi, tingkat kematangan keamanan informasi (Indeks KAMI) juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai kematangan meningkat dari 20 pada tahun 2020 menjadi 35 pada tahun 2024, dengan capaian kinerja yang melampaui target, yaitu mencapai rata-rata di atas 1.000 persen pada tahun- tahun awal implementasi. Capaian ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan kemampuan teknis perangkat daerah dalam menjaga keamanan sistem dan data pemerintahan dari potensi ancaman siber. Sementara itu, nilai keterbukaan informasi publik terus meningkat secara konsisten dari 74,83 pada tahun 2020 menjadi 85,17 pada tahun 2024, dengan capaian di atas 100 persen dari target. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara terbuka dan tepat waktu. Selain itu, penguatan fungsi statistik sektoral juga menunjukkan hasil yang optimal. Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan setiap tahunnya selama periode 2020–2024. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan data statistik telah berjalan dengan baik dan digunakan secara efektif dalam mendukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Dari sisi literasi dan partisipasi publik, persentase penduduk yang terpapar informasi publik mengalami peningkatan pesat dari 17,2 persen pada tahun 2020 menjadi 78 persen pada tahun 2024, dengan capaian akhir mencapai 141,82 persen dari target. Capaian ini https://jdih.pemalangkab.go.id II-10 menggambarkan keberhasilan strategi diseminasi informasi publik yang dijalankan secara luas melalui berbagai saluran komunikasi, baik media digital maupun konvensional. Indikator yang mengalami kemajuan pesat adalah persentase ketersediaan informasi publik, yang meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 85,17 persen pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan upaya konsisten pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik, baik melalui penguatan kanal informasi resmi maupun optimalisasi teknologi digital sebagai media komunikasi publik. Dampak dari upaya tersebut terlihat dari meningkatnya proporsi penduduk yang mengakses informasi publik, yang naik signifikan hingga mencapai 80 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam mencari dan memanfaatkan informasi sebagai bagian dari partisipasi mereka dalam pembangunan daerah. Transformasi digital juga menjadi tonggak penting dalam capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Pemalang. Melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, persentase layanan publik yang diselenggarakan secara daring dan terintegrasi berhasil mencapai 100 persen pada tahun 2024. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan memahami kebijakan serta program prioritas pemerintah meningkat hingga 78,83 persen, menandakan efektivitas strategi komunikasi publik yang dijalankan secara terencana dan berkelanjutan. Peningkatan akses informasi juga didukung dengan penyediaan informasi tentang sumber daya pelayanan yang mencapai 100 persen, serta akses publik terhadap informasi keuangan daerah yang meningkat hingga 91 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Dari sisi infrastruktur digital, tingkat keterpaduan jaringan meningkat hingga 88 persen, sedangkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo. Kondisi ini memperkuat kapasitas internal pemerintah daerah dalam berbagi data, berkoordinasi, serta https://jdih.pemalangkab.go.id II-11 mengimplementasikan layanan publik berbasis teknologi secara lebih efektif dan efisien. Dalam bidang statistik sektoral, capaian juga menunjukkan arah kemajuan. Persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar meningkat menjadi 40 persen, dan seluruh OPD, yaitu 100 persen, telah memanfaatkan data statistik baik dalam penyusunan perencanaan maupun dalam proses evaluasi pembangunan daerah. Hal ini menjadi indikator bahwa pengelolaan data dan informasi telah menjadi bagian integral dalam perencanaan berbasis bukti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Aspek keamanan informasi pemerintah daerah juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Persentase konten informasi yang telah diamankan meningkat pesat hingga mencapai 100 persen pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan dalam penerapan sistem pengamanan data dan jaringan. Sementara itu, tingkat keamanan informasi pemerintah meningkat secara bertahap hingga mencapai 34 persen, yang menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam memperkuat perlindungan terhadap ancaman siber dan kebocoran data. Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang selama periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang sangat positif. Peningkatan pada berbagai indikator utama menegaskan bahwa arah kebijakan transformasi digital, keterbukaan informasi, serta keamanan data telah berada pada jalur yang tepat. Keberhasilan ini menjadi dasar yang kuat bagi Diskominfo Kabupaten Pemalang dalam merumuskan arah kebijakan strategis periode 2025–2029 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. https://jdih.pemalangkab.go.id II-12 Tabel 2. 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun - Persentase Capaian Pada Tahun - (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks SPBE 3,34 3,34 3,35 3,36 3,37 2,23 3,34 2,23 2,94 3,04 66,77 100,00 66,57 87,50 90,21 Persentase Network Terintegrasi 70,73 74 78 82 88 71,00 100 100 100 100 100,38 135,14 128,21 121,95 113,64 Tingkat/Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) 2 2,2 2,3 2,4 2,5 20 20 40 32,50 35,00 1.000,00 909,09 1.739,13 1.354,17 1.400,00 Indeks/Nilai Keterbukaan Informasi Publik 74,83 76 78 79 80 74,83 76 78 79 85,17 100,00 100,00 100,00 100,00 106,46 Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas 0,5 1 2 4 5 0,5 1 2 4 5 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Penduduk yang terpapar Informasi publik 17,2 25 35 45 55 17,2 25 35 45 78 100,00 100,00 100,00 100,00 141,82 Persentase ketersediaan informasi publik Indeks 66,00 70 74 80 85,17 Proporsi penduduk yang mengakses informasi publik % 1 5,00 15 28 80 Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 66,00 41,18 75 80 100 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota % 27,00 51,30 79 80 78,83 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan % 40,00 50 50 100 100 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah % 30,00 40 70 91 91 Persentase Network terintegrasi % 70,73 70,73 72 73 88 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % 70,73 70,73 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id II-13 Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun - Persentase Capaian Pada Tahun - (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar % 2 22 31 32 40 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 Persentase konten informasi yang telah diamankan (%) % 20 41 40 96,3 100 Tingkat keamanan informasi pemerintah % 20 20 40 32,5 34 Sumber : Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id II-14 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan pola realisasi anggaran yang relatif stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Persentase realisasi mencapai 79,52% pada 2020, kemudian meningkat tajam menjadi 119,49% pada 2021, yang menunjukkan adanya penambahan kebutuhan atau penyesuaian anggaran di luar rencana awal. Pada 2022 dan 2023, realisasi tetap berada di atas rencana dengan capaian 105,29% dan 112,33%, menandakan program ini termasuk prioritas operasional dengan tingkat penyerapan sangat baik. Tren ini mengindikasikan bahwa kebutuhan biaya penunjang pemerintahan seringkali melebihi rencana awal, sekaligus menunjukkan kemampuan OPD dalam mengakselerasi pemenuhan kebutuhan layanan administratif. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik memperlihatkan ketidakstabilan realisasi dari tahun ke tahun. Pada 2021–2024, realisasi anggaran terlihat fluktuatif dan tidak disertai data persentase resmi. Berdasarkan perbandingan nominal, terlihat bahwa pada beberapa tahun realisasi jauh lebih rendah dari rencana, terutama pada 2022 (sekitar Rp1,65 miliar dari rencana Rp3,57 miliar). Pola ini menunjukkan adanya inefisien perencanaan atau keterbatasan pelaksanaan program, misalnya karena penyesuaian kebijakan, hambatan teknis, atau realokasi anggaran. Ketidakstabilan ini bisa berdampak pada kualitas diseminasi informasi publik, yang menjadi salah satu fungsi penting dalam komunikasi pemerintahan. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika menunjukkan penurunan persentase realisasi anggaran dari tahun ke tahun. Pada 2020 realisasi berada di kisaran 92,89%, namun turun menjadi 70,73% pada 2021, kemudian anjlok ke 46,48% pada 2022, dan sedikit membaik menjadi 66,60% pada 2023. Pola ini menandakan adanya tantangan dalam implementasi kegiatan, seperti keterlambatan pengadaan aplikasi, perubahan prioritas digitalisasi, atau kurangnya kesiapan perangkat teknis. Rendahnya realisasi dapat berdampak pada lambatnya modernisasi sistem informasi pemerintahan, yang seharusnya menjadi pondasi transformasi digital daerah. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral tampak tidak optimal dalam penyerapan anggaran. Realisasi pada beberapa tahun https://jdih.pemalangkab.go.id II-15 tercatat sangat rendah, misalnya pada 2020 hanya Rp147.712 dari rencana hampir Rp350 juta. Tahun berikutnya pun realisasi tidak meningkat signifikan dan tetap jauh dari nilai rencana. Minimnya penyerapan anggaran mengindikasikan bahwa kegiatan statistik sektoral belum dijalankan secara maksimal, baik karena kapasitas SDM, kurangnya pemahaman kebutuhan data, atau masih terbatasnya implementasi kegiatan statistik di perangkat daerah. Kondisi ini berpotensi menghambat penyediaan data sektoral yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi menunjukkan fluktuasi besar dalam realisasi anggaran. Tahun 2021 mencatat realisasi yang relatif tinggi yaitu 106,41%, namun kemudian menurun menjadi 70,53% pada 2022 dan kembali turun drastis menjadi 51,66% pada 2023. Pola ini mengindikasikan bahwa keamanan informasi belum menjadi prioritas stabil, padahal kebutuhan penguatan persandian sangat penting untuk mendukung keamanan siber pemerintah daerah. Fluktuasi tajam juga mengindikasikan perencanaan yang kurang konsisten atau tantangan dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang berbasis sistem pengamanan. Secara keseluruhan, pola realisasi anggaran menunjukkan bahwa tidak semua program memiliki perencanaan dan implementasi yang konsisten. Program penunjang pemerintahan relatif stabil dan selalu mencapai target, bahkan melebihi. Sebaliknya, program yang bersifat teknis—khususnya pengelolaan aplikasi, statistik sektoral, dan persandian—menunjukkan kapasitas pelaksanaan yang masih perlu diperkuat. Beberapa program strategis menunjukkan realisasi rendah yang dapat berdampak pada efektivitas pelayanan publik dan transformasi digital daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id II-16 Tabel 2. 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 No Program Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Persentase Realisasi Anggaran (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.285.730.100 7.586.000.000 7.586.000.000 7.586.000.000 7.383.728.000 9.064.526.709 7.987.427.645 8.521.273.074 79,52 119,49 105,29 112,33 2 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 4.060.387.000 3.567.383.000 3.570.000.000 3.575.000.000 - 3.771.504 2.523.113.417 1.659.435.263 2.380.824.289 3 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 6.030.000.000 5.230.000.000 5.235.000.000 5.235.000.000 3.771.504.000 5.565.255.978 3.692.199.089 2.704.520.550 92,89 70,73 46,48 66,60 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 349.796.000 350.000.000 355.000.000 360.000.000 147.712 241.724.345 136.101.940 127.221.469 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 292.796.900 293.000.000 295.000.000 295.000.000 5.853.840.000 187.624.951 113.030.025 275.083.965 97,08 106,41 70,53 51,66 https://jdih.pemalangkab.go.id II-17 2.1.4. Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Kelompok sasaran layanan dari dinas ini meliputi :
47. 1.Masyarakat Umum Layanan informasi publik, layanan aduan masyarakat, layanan akses internet gratis melalui WiFi publik, serta sosialisasi literasi digital ditujukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang.
48. 2.Perangkat Daerah (OPD/Instansi Pemerintah Daerah) Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi bagi seluruh perangkat daerah, seperti penyediaan jaringan internet antar OPD, pengelolaan aplikasi layanan pemerintahan (e-Government), sistem persuratan elektronik, dan pengelolaan website resmi perangkat daerah.
49. 3.Media Massa dan Insan Pers Dalam hal keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan media. Layanan ini mencakup publikasi kegiatan pemerintah, konferensi pers, serta pengelolaan informasi yang akurat dan terpercaya. 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah
50. 1.Mitra Internal Pemerintah Kabupaten Pemalang
a.Seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) : sebagai produsen data sektoral, pengguna layanan TIK, dan subjek keterbukaan informasi publik.
b.Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda : koordinasi publikasi, informasi, dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah.
c.Bappeda : sinkronisasi data sektoral, sistem informasi perencanaan, dan integrasi dengan RPJMD.
d.Inspektorat Daerah : pembinaan tata kelola SPBE, pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan data.
e.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : pengolahan data kependudukan untuk mendukung layanan publik dan big data. https://jdih.pemalangkab.go.id II-18
1. 2.Mitra Eksternal Pemerintah Pusat & Provinsi
a.Kementerian Komunikasi dan Informatika RI : regulasi, kebijakan, serta dukungan infrastruktur TIK dan literasi digital.
b.BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) : keamanan siber dan persandian pemerintah daerah.
c.KemenPAN-RB : evaluasi SPBE dan tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik.
d.BPS (Badan Pusat Statistik) : koordinasi statistik sektoral, Satu Data Indonesia, dan pembinaan data resmi.
e.Diskominfo Provinsi Jawa Tengah : sinkronisasi kebijakan komunikasi, informatika, dan keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi.
1. 3.Mitra Non-Pemerintah
a.Media Massa (cetak, elektronik, online) : penyebaran informasi kebijakan dan program Pemkab Pemalang.
b.Perguruan Tinggi/Universitas : riset, pengembangan aplikasi, dan literasi digital.
c.Komunitas IT & Start-up Lokal : inovasi aplikasi layanan publik dan smart city.
d.Organisasi Masyarakat & KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) : perantara informasi ke masyarakat desa.
e.Asosiasi/LSM di bidang keterbukaan informasi dan advokasi digital.
f.Perusahaan Telekomunikasi & Penyedia Infrastruktur Internet : dukungan jaringan komunikasi dan data center. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 1) Permasalahan Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat https://jdih.pemalangkab.go.id II-19 untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebagai PPID utama Pemerintah Kabupaten Pemalang mengupayakan keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik dapat berjalan dengan baik, permasalahan yang timbul dalam implementasi UU Keterbukaan informasi publik adalah kesiapan seluruh badan publik untuk menyediakan seluruh layanan informasi publik yang belum menyeluruh, belum semua badan publik termasuk dalam kategori informatif. Hal ini bisa sebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang UU KIP, hingga implementasi yang belum efektif di berbagai badan publik. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan sebagai leading sektor layanan pengaduan di Pemerintah Kabupaten Pemalang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang senantiasa memberikan respon dan tanggapan yang cepat pada aduan yang masuk. Namun pada penyelesaian aduan yang melibatkan OPD lain terkadang masih ada beberapa respon yang lambat dari pengelola aduan di masing-masing OPD sehingga perlu lebih ditingkatkan komitmen dari seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk memberikan dukungan pada pengeloaan dan penyelesaian aduan. 2) Permasalahan Pengembangan SPBE Pelaksanaan SPBE memerlukan fondasi dan regulasi yang kuat dan menyeluruh agar dapat berjalan dengan konsisten, terukur, dan berkelanjutan di instansi pemerintahan. Namun hingaa saat ini ketersediaan regulasi terkait pelaksanaan SPBE belum semua dapat terpenuhi. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan SPBE banyak menghadapi berbagai permasalahan seperti mengintegrasikan berbagai sistem digital yang berjalan secara terpisah, masih terjadinya tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan, adanya duplikasi infrastruktur dan sistem informasi, standardisasi TIK yang belum optimal, pemanfaatan data dan informasi yang bisa dibagai pakai yang belum maksimal https://jdih.pemalangkab.go.id II-20 sehingga arsitektur SPBE yang tepat dan terarah memberikan peluang untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan terintegrasi dengan baik dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur. Dengan adanya arsitektur yang terintegrasi, data dapat diakses dan dianalisis dengan lebih cepat, yang pada akhirnya akan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam hal ini diperlukan kolaborasi/cross cutting dengan beberapa perangkat daerah dalam memberikan dukungan pada pelaksanaan dan implementasi SPBE. Sementara itu, pengembangan SPBE dalam aspek infrastuktur telematika, masalah yang terjadi adalah perkembangan teknologi menuntut penyesuaian peningkatan keterampilan SDM pengelola, meningkatnya ancaman keamanan siber, ketidakpastian ekonomi dapat mengganggu perencanaan penganggaran terkait infrastruktur jaringan, perkembangan kebutuhan data dan informasi yang meningkat membutuhkan penyesuaian kemampuan kapasitas infrastruktur jaringan, perlunya peremajaan perangkat jaringan yang usia pemakaiannya sudah melebihi standar, ketergantungan kinerja organisasi pada teknologi digital menuntut penanganan kendala pada infrastruktur jaringan yang lebih cepat serta perubahan regulasi menuntut adanya penyesuaian terhadap pengelolaan infrastruktur jaringan. 3) Permasalahan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dalam upaya peningkatan pembangunan statistik di Indonesia telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan Satu Data Indonesia (SDI) diharapkan akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan statistik sektoral yaitu pengelolaan data statistik sektoral yang dilaksanakan oleh perangkat daerah guna menghasilkan data statistik yang berkualitas belum dilaksanakan pengelolaan data statistik sektoral yang sesuai standar. Nilai rata-rata Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Pemalang saat ini adalah 2,59 masih dalam kategori cukup, yaitu proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih https://jdih.pemalangkab.go.id II-21 menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri. Perangkat daerah masih kesulitan dalam mengidentifikasi kegiatan statistik yang dilakukan. Pembinaan dalam hal identifikasi kegiatan statistik bersama dengan BPS Kabupaten Pemalang kepada seluruh perangkat daerah sudah mulai dilakukan pada tahun 2025 tetapi masih perlu dilakukan pembinaan secara intens kepada masing- masing perangkat daerah untuk mengidentifikasi kegiatan statistik. 4) Permasalahan Peningkatan Keamanan Informasi Dalam era digital yang terus berkembang, tantangan terkait keamanan data dan privasi pengguna menjadi semakin kompleks. Menjaga keamanan data dan melindungi privasi pengguna adalah tugas krusial, dan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan solusi inovatif. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mengupayakan dengan mengidentifikasi tantangan dan menerapkan solusi yang tepat, memitigasi risiko terkait keamanan data dan privasi pengguna, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah risiko keamanan informasi yakni ancaman yang terkait dengan informasi yang disimpan, diolah, dan dipertukarkan oleh sebuah organisasi atau individu. Informasi ini dapat berupa data sensitif seperti informasi keuangan, informasi pribadi, informasi kesehatan, dan informasi rahasia lainnya. Ancaman keamanan informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti hacker, virus komputer, kegagalan sistem, kejahatan siber, dan insiden keamanan lainnya. Oleh karena itu, risiko keamanan informasi merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh organisasi dan individu. Permasalahan selanjutnya adalah kesadaran keamanan informasi (IT security awareness) yang belum menyeluruh pada aparatur di Pemerintah Kabupaten Pemalang. Kesadaran kemananan informasi adalah kemampuan individu atau organisasi untuk memahami dan mengenali risiko keamanan informasi serta melakukan tindakan untuk mengurangi risiko tersebut. Kesadaran keamanan informasi penting karena dapat membantu organisasi dan individu untuk menghindari serangan siber dan kehilangan data yang sensitif. https://jdih.pemalangkab.go.id II-22 Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang selama lima tahun terakhir, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi. Permasalahan tersebut menjadi fokus penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan organisasi ke depan, yaitu : Tabel 2. 7. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Permasalahan Pokok Permasalahan Akar Masalah Keterbukaan Informasi Publik - Belum seluruh badan publik termasuk dalam kategori informatif. - Layanan informasi publik belum dilaksanakan secara menyeluruh dan efektif. - Respons terhadap aduan masyarakat masih belum optimal karena keterlibatan lintas OPD yang belum konsisten. - Kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap ketentuan UU No. 14 Tahun 2008. - Kapasitas SDM PPID pembantu belum merata di setiap perangkat daerah. - Belum adanya sistem koordinasi yang efektif antar-OPD dalam penyelesaian aduan publik. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Belum tersedianya seluruh regulasi pendukung pelaksanaan SPBE. - Belum optimalnya integrasi antar sistem digital di lingkungan pemerintah daerah. - Terdapat duplikasi infrastruktur dan tumpang tindih fungsi sistem informasi. - Standardisasi TIK dan arsitektur SPBE belum terimplementasi secara menyeluruh. - Keterbatasan regulasi teknis dan pedoman pelaksanaan SPBE. - Rendahnya koordinasi antarperangkat daerah dalam integrasi sistem. - Ketergantungan pada sistem sektoral yang berjalan terpisah. - Keterbatasan kapasitas SDM pengelola TIK dan keamanan siber. - Infrastruktur jaringan belum sepenuhnya diperbarui sesuai kebutuhan teknologi terkini. Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Penyelenggaraan statistik sektoral belum sepenuhnya memenuhi standar Satu Data Indonesia. - Kualitas data statistik sektoral belum optimal. - Perangkat daerah masih kesulitan mengidentifikasi kegiatan statistik yang dilakukan. - Pemahaman dan kemampuan teknis perangkat daerah terhadap pedoman statistik sektoral masih terbatas. - Pembinaan dari instansi pembina (BPS) belum dilakukan secara intensif dan menyeluruh. - Belum tersedianya sistem pengelolaan data sektoral yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah. Peningkatan Keamanan Informasi - Risiko ancaman keamanan informasi yang meningkat seiring perkembangan teknologi digital. - Kesadaran keamanan informasi di kalangan aparatur pemerintah masih rendah. - Belum optimalnya sistem perlindungan terhadap data sensitif dan infrastruktur digital pemerintah daerah. - Rendahnya tingkat literasi dan kesadaran keamanan siber pada aparatur. - Keterbatasan sumber daya dan anggaran dalam penerapan sistem keamanan informasi. - Belum adanya kebijakan teknis dan standar operasional prosedur keamanan informasi yang komprehensif. - Peningkatan ancaman siber dan serangan digital yang memerlukan mitigasi https://jdih.pemalangkab.go.id II-23 Permasalahan Pokok Permasalahan Akar Masalah berkelanjutan. 2.2.2. Isu strategis Isu strategis adalah situasi yang memiliki potensi menjadi tantangan atau peluang bagi suatu daerah di masa mendatang. Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, isu- isu strategis berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Isu-isu ini mencerminkan aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Isu strategis berdasarkan tidak hanya mendasarkan pada hasil analisis data yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi, tetapi juga dengan memperhatikan potensi, isu KLHS, global, nasional, regional dan daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id II-24 Tabel 2. 8. Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) ▪ Infrastruktur digital yang terus membaik dilihat dari akses internet yang sudah menjangkau seluruh wilayah dan adanya jaringan fiber optic, BTS, atau jaringan 4G/5G. - Keberadaan pusat data atau server lokal yang terus berkembang ▪ Keterbukaan Informasi Publik ▪ Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ▪ Penyelenggaraan Statistik Sektoral ▪ Peningkatan Keamanan Informasi - ▪ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tidak terlibat secara langsung dalam isu strategis dalam KLHS tetapi mendukung penyelesaian isu strategis tersebut melalui tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang ▪ Disrupsi Teknologi ▪ IPTEKIN dan Riset Lemah ▪ Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah ▪ Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah ▪ Belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas. Kondisi ini ditunjukkan dengan kinerja Reformasi Birokrasi, SPBE, Pengawasan dan Pengendalian serta manajemen ASN berbasis Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah yang membaik dari tahun-tahun sebelumnya namun dampak terhadap kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan daerah belum meningkat signifikan. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan data statistik yang didukung keamanan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. https://jdih.pemalangkab.go.id II-25 Dapat disimpulkan bahwa isu strategis pembangunan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan data statistik yang didukung keamanan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan data statistik sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan juga masih perlu ditingkatkan, termasuk aspek keamanan data yang menjadi landasan penting dalam era digital saat ini. Kurangnya optimalisasi ini berpotensi menghambat kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan layanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam memperkuat sistem teknologi informasi, meningkatkan literasi digital di lingkungan pemerintah, serta memastikan perlindungan data melalui penerapan standar keamanan informasi yang memadai. https://jdih.pemalangkab.go.id III-1 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Pemalang yaitu “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA” dengan mendukung misi ke 7 (tujuh) Digitalisasi yaitu : Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan tujuan sebagai berikut : Untuk mengukur keberhasilan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang diatas ditetapkan indikator kinerja Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dengan perhitungan sebagai berikut Tabel 3.1. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informasi 2025-2029 No Tujuan Indikator Kinerja Formula Perhitungan 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi Indeks Pemerintahan Digital (SPBE) indeks 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3.1.2.Sasaran Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Sasaran yang akan dicapai Dinas Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi https://jdih.pemalangkab.go.id III-2 Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu tahun 2025-2029 yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut : 1 Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja jangka menengah tahun 2025-2029 pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat dirinci pada Tabel 3.2. sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id III-3 Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target Tahun Ket2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi Indeks Pemerintahan Digital (SPBE) Indeks 3,04 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi Nilai Domain Layanan Indeks 0 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Indeks 0 2,59 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 Nilai Domain Tata Kelola Indeks 0 2,4 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Angka 76 77 78 79 80 81 82 Nilai SAKIP Angka 70,60 71 72 73 74 75 76 https://jdih.pemalangkab.go.id III-4 Agenda pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dibagi dalam lima tahapan pembangunan. Pembagian tahapan ini dimaksudkan agar dalam menyusun target dalam mencapai prioritas pembangunan dapat lebih realistis dan dapat terlihat ukuran capaian setiap periodenya. Selain itu, tahapan disusun agar Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menyesuaikan dengan kondisi sumber daya (anggaran, SDM, infrastruktur) yang terbatas, sehingga perlu prioritas bertahap, bukan sekaligus. Adapun tahapan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut: Tabel 3.3. Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 Tahap I
(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V (2030 Penguatan infrastruktur dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan publik Pengembangan infrastruktur TIK dalam Peningkatan keamanan data dan Kualitas Pelayanan Publik Akselerasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Digital didukung dengan keamanan data Integrasi berbagai aplikasi layanan publik untuk meningkatkan keterpaduan, efisiensi, dan transparansi layanan Penerapan Data statistik sektoral daerah yang aman, terintegrasi dan berbasis teknologi informasi guna mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan 3.2.1. Strategi Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi. Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :
1. a.Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan menjangkau seluruh perangkat daerah untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik berbasis digital.
2. b.Meningkatkan kualitas dan integrasi sistem aplikasi layanan pemerintahan, termasuk penyediaan layanan digital yang mudah diakses, responsif, dan memenuhi standar keamanan informasi. https://jdih.pemalangkab.go.id III-5
3. c.Memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penyelarasan arsitektur SPBE, integrasi layanan, serta penggunaan platform bersama antarperangkat daerah.
4. d.Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penguasaan teknologi informasi melalui pelatihan, pendampingan teknis, sertifikasi kompetensi, serta pembiasaan penggunaan aplikasi pemerintahan digital.
5. e.Mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) layanan digital untuk memastikan layanan pemerintah berbasis TI berjalan efektif, terukur, aman, dan memiliki kualitas yang seragam.
6. f.Mendorong pemanfaatan dan analisis data digital dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja layanan publik agar lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti.
7. g.Meningkatkan keamanan siber dan keandalan pengelolaan informasi pemerintah melalui penguatan persandian, manajemen risiko keamanan informasi, serta perlindungan data pemerintah dan masyarakat.
8. h.Mendorong literasi digital masyarakat agar layanan pemerintahan berbasis TI dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pengguna dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah. Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :
9. a.Menguatkan tata kelola manajemen kinerja perangkat daerah melalui penyusunan perjanjian kinerja yang lebih terukur, pemantauan capaian secara berkala, serta pemanfaatan sistem informasi kinerja terintegrasi.
10. b.Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan layanan dan manajemen kinerja melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, coaching, dan penguatan budaya kerja profesional.
11. c.Mengembangkan sistem pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat yang responsif guna meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat mekanisme evaluasi berbasis masukan masyarakat.
12. d.Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik dan monitoring kinerja untuk https://jdih.pemalangkab.go.id III-6 meningkatkan kecepatan layanan, transparansi, serta efisiensi proses kerja.
13. e.Memperkuat sistem evaluasi internal perangkat daerah melalui audit kinerja, reviu, serta evaluasi mandiri yang dilakukan secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. 3.2.2. Arah Kebijakan Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:
14. a.Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan pemerintah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
15. b.Pengembangan dan optimalisasi layanan pemerintahan digital melalui penyediaan aplikasi layanan publik yang terpadu, mudah diakses, dan memenuhi standar keamanan informasi.
16. c.Penguatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui integrasi layanan, penyelarasan arsitektur SPBE, dan peningkatan interoperabilitas antarperangkat daerah.
17. d.Peningkatan kapasitas aparatur dalam penguasaan teknologi informasi guna memastikan kualitas pengelolaan layanan digital dan percepatan transformasi digital pemerintahan.
18. e.Peningkatan tata kelola data dan keamanan informasi melalui penguatan persandian, implementasi manajemen risiko keamanan siber, serta perlindungan data pemerintah dan masyarakat.
19. f.Peningkatan literasi digital masyarakat untuk mendorong pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi informasi secara lebih optimal dan inklusif.
20. g.Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui penyusunan dan penerapan standar pelayanan serta SOP yang memenuhi prinsip transparansi, efektivitas, dan kebutuhan masyarakat.
21. h.Penguatan tata kelola manajemen kinerja perangkat daerah melalui penerapan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dan berorientasi hasil. https://jdih.pemalangkab.go.id III-7
22. i.Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik dan manajemen kinerja melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
23. j.Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik dan pemantauan kinerja untuk mendukung pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien.
24. k.Penguatan sistem pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat mekanisme evaluasi berbasis partisipasi publik.
25. l.Peningkatan efektivitas evaluasi internal dan pengawasan kinerja melalui audit kinerja, reviu, monitoring, dan tindak lanjut hasil evaluasi secara konsisten.
26. m.Peningkatan budaya kerja berintegritas dan akuntabel melalui penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang objektif, profesional, dan sesuai ketentuan. Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel 3.4. Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang No Operasional NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket. 1 1. Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan difokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City, dan kualitas layanan aduan masyarakat;
  1. 2.Peningkatan kualitas satu data difokuskan pada peran produsen data dan penyediaan data sektoral;
  2. 3.Peningkatan keamanan informasi daerah;
  3. 4.Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada
27. a.Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan pemerintah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
28. b.Pengembangan dan optimalisasi layanan pemerintahan digital melalui penyediaan aplikasi layanan publik yang terpadu, mudah diakses, dan memenuhi standar keamanan informasi.
29. c.Penguatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik https://jdih.pemalangkab.go.id III-8 No Operasional NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket. pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat; (SPBE) melalui integrasi layanan, penyelarasan arsitektur SPBE, dan peningkatan interoperabilitas antarperangkat daerah.
30. d.Peningkatan kapasitas aparatur dalam penguasaan teknologi informasi guna memastikan kualitas pengelolaan layanan digital dan percepatan transformasi digital pemerintahan.
31. e.Peningkatan tata kelola data dan keamanan informasi melalui penguatan persandian, implementasi manajemen risiko keamanan siber, serta perlindungan data pemerintah dan masyarakat.
32. f.Peningkatan literasi digital masyarakat untuk mendorong pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi informasi secara lebih optimal dan inklusif.
33. g.Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui penyusunan dan penerapan standar pelayanan serta SOP yang memenuhi prinsip transparansi, efektivitas, dan kebutuhan masyarakat.
34. h.Penguatan tata kelola manajemen kinerja perangkat daerah https://jdih.pemalangkab.go.id III-9 No Operasional NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket. melalui penerapan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dan berorientasi hasil.
35. i.Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik dan manajemen kinerja melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
36. j.Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik dan pemantauan kinerja untuk mendukung pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien.
37. k.Penguatan sistem pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat mekanisme evaluasi berbasis partisipasi publik.
38. l.Peningkatan efektivitas evaluasi internal dan pengawasan kinerja melalui audit kinerja, reviu, monitoring, dan tindak lanjut hasil evaluasi secara konsisten.
39. m.Peningkatan budaya kerja berintegritas dan akuntabel melalui penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang objektif, https://jdih.pemalangkab.go.id III-10 No Operasional NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket. profesional, dan sesuai ketentuan. https://jdih.pemalangkab.go.id III-11 Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Dokumen RPJMD adalah sebagai berikut: Tabel 3.5. Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika No Visi/ Frase Visi/Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Program Prioritas Outcome Indikator Program “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA” T2 Meningkatnya reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel Indeks Reformasi Birokrasi S2. Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik Maturitas SPIP Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi https://jdih.pemalangkab.go.id IV-1 Adapun uraian program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  1. 1.Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antar perangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, dan layanan data center. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan berbagai kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut yaitu:
40. a.Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1) Relasi Media 2) Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 3) Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 4) Pelayanan Informasi Publik 5) Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 6) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 7) Diseminasi Informasi 8) Pengelolaan Media Komunikasi Publik 9) Penyusunan Strategi Komunikasi Publik 10) Penyusunan Konten https://jdih.pemalangkab.go.id IV-2 11) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
  1. 2.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan smart city. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan berbagai kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut yaitu:
41. a.Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1) Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 3) Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi 4) Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE 5) Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah 6) Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 7) Penyediaan Akses Internet 8) Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 9) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
  1. 3.Program Pengembangan Statistik Sektoral Program ini diarahkan pada perwujudan satu data melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan berbagai kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut yaitu:
42. a.Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id IV-3 1) Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional 2) Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia 3) Peningkatan Kualitas Statistik Sektora 4) Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 5) Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar 6) Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral
  1. 4.Program Penyelenggaraan Pesandian untuk Pengamanan Informasi Program ini diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui assessment aplikasi, digital forensik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan berbagai kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut yaitu:
43. a.Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2) Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan 3) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 4) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
  1. 5.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, tata kelola administrasi, serta dukungan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan berbagai kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut yaitu:
44. a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id IV-4 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
45. b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
46. c.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
47. d.Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id IV-5 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
48. e.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3) Pengadaan Alat Besar 4) Pengadaan Mebel 5) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
49. f.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
50. g.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 4) Pemeliharaan Mebel 5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id IV-6 Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan / Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisiensi, dengan pelayanan publik yang baik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi Indeks Pemerintahan Digital (SPBE) Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi Nilai Domain Layanan Nilai Domain Tata kelola Indeks Pembangunan Statistik Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai SAKIP Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id IV-7 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan / Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- https://jdih.pemalangkab.go.id IV-8 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan / Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD SKPD Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id IV-9 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan / Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas https://jdih.pemalangkab.go.id IV-10 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan / Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan dan Fungsi Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Penyediaan Barang Cetakan dan https://jdih.pemalangkab.go.id IV-11 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan / Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Perundang-undangan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Penggandaan Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan https://jdih.pemalangkab.go.id IV-12 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan / Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan Pengadaan Alat Besar Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa https://jdih.pemalangkab.go.id IV-13 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan / Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel https://jdih.pemalangkab.go.id IV-14 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan / Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/ kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id IV-15 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan / Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Terlaksananya Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media Relasi Media Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tersedianya Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan Pelayanan Informasi Publik Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik https://jdih.pemalangkab.go.id IV-16 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan / Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) komunikasi publik Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Terlaksananya Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik Diseminasi Informasi Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Pengelolaan Media Komunikasi Publik Terlaksananya Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik Penyusunan Konten Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Layanan https://jdih.pemalangkab.go.id IV-17 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan / Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Terlaksananya pengelolaan e- government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi https://jdih.pemalangkab.go.id IV-18 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan / Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas Penyediaan Akses Internet Terlaksananya koordinasi penyusunan Jumlah dokumen kebijakan tata kelola Koordinasi penyusunan https://jdih.pemalangkab.go.id IV-19 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan / Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Terselengaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id IV-20 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan / Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data Peningkatan Kualitas Statistik Sektora Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral https://jdih.pemalangkab.go.id IV-21 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan / Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Satu Data Daerah Meningkatnya keamanan informasi pemerintah Tingkat Maturitas Keamanan Informasi PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan https://jdih.pemalangkab.go.id IV-22 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan / Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id IV-23 Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi % 100 100 7.567.59 6.000 100 9.272.7 02.756 100 9.272.70 2.756 100 9.272.7 02.756 100 9.272.702 .756 Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi % 100 100 100 100 100 100 100 100 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi Dokum en 27 29 1.288.10 1.448 29 1.578.3 32.384 29 1.578.33 2.384 29 1.578.3 32.384 29 1.578.332 .384 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokum en 4 6 161.012.6 81 6 197.291. 548 6 197.291. 548 6 197.291 .548 6 197.291.5 48 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokum en 3 3 161.012.6 81 3 197.291. 548 3 197.291. 548 3 197.291 .548 3 197.291.5 48 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-24 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokum en 3 3 161.012.6 81 3 197.291. 548 3 197.291. 548 3 197.291 .548 3 197.291.5 48 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokum en 4 4 161.012.6 81 4 197.291. 548 4 197.291. 548 4 197.291 .548 4 197.291.5 48 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dokum en 4 4 161.012.6 81 4 197.291. 548 4 197.291. 548 4 197.291 .548 4 197.291.5 48 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lapora n 3 3 161.012.6 81 3 197.291. 548 3 197.291. 548 3 197.291 .548 3 197.291.5 48 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lapora n 3 3 161.012.6 81 3 197.291. 548 3 197.291. 548 3 197.291 .548 3 197.291.5 48 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-25 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berita Acara 3 3 161.012.6 81 3 197.291. 548 3 197.291. 548 3 197.291 .548 3 197.291.5 48 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi % 100 100 966.076. 086 100 1.183.7 49.288 100 1.183.74 9.288 100 1.183.7 49.288 100 1.183.749 .288 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ bulan 12 12 161.012.6 81 12 197.291. 548 12 197.291. 548 12 197.291 .548 12 197.291.5 48 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokum en 12 12 161.012.6 81 12 197.291. 548 12 197.291. 548 12 197.291 .548 12 197.291.5 48 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Dokum en 12 12 161.012.6 81 12 197.291. 548 12 197.291. 548 12 197.291 .548 12 197.291.5 48 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Lapora n 1 1 161.012.6 81 1 197.291. 548 1 197.291. 548 1 197.291 .548 1 197.291.5 48 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-26 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dokum en 1 1 161.012.6 81 1 197.291. 548 1 197.291. 548 1 197.291 .548 1 197.291.5 48 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Lapora n 3 3 161.012.6 81 3 197.291. 548 3 197.291. 548 3 197.291 .548 3 197.291.5 48 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi % 100 100 644.050. 724 100 789.166 .192 100 789.166. 192 100 789.16 6.192 100 789.166.1 92 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokum en 0 1 161.012.6 81 1 197.291. 548 1 197.291. 548 1 197.291 .548 1 197.291.5 48 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dokum en 0 50 161.012.6 81 50 197.291. 548 50 197.291. 548 50 197.291 .548 50 197.291.5 48 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 400 600 161.012.6 81 600 197.291. 548 600 197.291. 548 600 197.291 .548 600 197.291.5 48 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-27 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 200 200 161.012.6 81 200 197.291. 548 200 197.291. 548 200 197.291 .548 200 197.291.5 48 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi % 100 100 1.610.12 6.810 100 1.972.9 15.480 100 1.972.91 5.480 100 1.972.9 15.480 100 1.972.915 .480 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 10 6 161.012.6 81 10 197.291. 548 10 197.291. 548 10 197.291 .548 10 197.291.5 48 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 15 161.012.6 81 15 197.291. 548 15 197.291. 548 15 197.291 .548 15 197.291.5 48 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 10 12 161.012.6 81 15 197.291. 548 15 197.291. 548 15 197.291 .548 15 197.291.5 48 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 10 12 161.012.6 81 12 197.291. 548 12 197.291. 548 12 197.291 .548 12 197.291.5 48 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 20 12 161.012.6 81 12 197.291. 548 12 197.291. 548 12 197.291 .548 12 197.291.5 48 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-28 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokum en 10 12 161.012.6 81 12 197.291. 548 12 197.291. 548 12 197.291 .548 12 197.291.5 48 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lapora n 1 3 161.012.6 81 5 197.291. 548 5 197.291. 548 5 197.291 .548 5 197.291.5 48 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lapora n 20 30 161.012.6 81 30 197.291. 548 30 197.291. 548 30 197.291 .548 30 197.291.5 48 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokum en 0 5 161.012.6 81 6 197.291. 548 6 197.291. 548 6 197.291 .548 6 197.291.5 48 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokum en 0 12 161.012.6 81 15 197.291. 548 15 197.291. 548 15 197.291 .548 15 197.291.5 48 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia % 100 100 1.127.08 8.767 100 1.381.0 40.836 100 1.381.04 0.836 100 1.381.0 40.836 100 1.381.040 .836 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 0 1 161.012.6 81 1 197.291. 548 1 197.291. 548 1 197.291 .548 1 197.291.5 48 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-29 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 0 1 161.012.6 81 1 197.291. 548 1 197.291. 548 1 197.291 .548 1 197.291.5 48 Pengadaan Alat Besar Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan Unit 0 2 161.012.6 81 2 197.291. 548 3 197.291. 548 3 197.291 .548 3 197.291.5 48 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 3 161.012.6 81 3 197.291. 548 6 197.291. 548 6 197.291 .548 6 197.291.5 48 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 4 8 161.012.6 81 8 197.291. 548 10 197.291. 548 10 197.291 .548 10 197.291.5 48 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 2 161.012.6 81 2 197.291. 548 2 197.291. 548 2 197.291 .548 2 197.291.5 48 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 1 161.012.6 81 1 197.291. 548 1 197.291. 548 1 197.291 .548 1 197.291.5 48 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 100 644.050. 724 100 789.166 .192 100 789.166. 192 100 789.16 6.192 100 789.166.1 92 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lapora n 5000 12 161.012.6 81 12 197.291. 548 12 197.291. 548 12 197.291 .548 12 197.291.5 48 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Lapora n 12 12 161.012.6 81 12 197.291. 548 12 197.291. 548 12 197.291 .548 12 197.291.5 48 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-30 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Lapora n 10 12 161.012.6 81 12 197.291. 548 12 197.291. 548 12 197.291 .548 12 197.291.5 48 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapora n 12 12 161.012.6 81 12 197.291. 548 12 197.291. 548 12 197.291 .548 12 197.291.5 48 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara % 100 100 1.288.10 1.441 100 1.578.3 32.384 100 1.578.33 2.384 100 1.578.3 32.384 100 1.578.332 .384 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 12 12 161.012.6 81 12 197.291. 548 12 197.291. 548 12 197.291 .548 12 197.291.5 48 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 12 12 161.012.6 81 12 197.291. 548 12 197.291. 548 12 197.291 .548 12 197.291.5 48 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-31 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya Unit 12 12 161.012.6 81 12 197.291. 548 12 197.291. 548 12 197.291 .548 12 197.291.5 48 Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 12 12 161.012.6 81 12 197.291. 548 12 197.291. 548 12 197.291 .548 12 197.291.5 48 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 12 12 161.012.6 81 12 197.291. 548 12 197.291. 548 12 197.291 .548 12 197.291.5 48 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit 12 12 161.012.6 81 12 197.291. 548 12 197.291. 548 12 197.291 .548 12 197.291.5 48 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Unit 20 40 161.012.6 74 45 197.291. 548 45 197.291. 548 45 197.291 .548 45 197.291.5 48 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Unit 0 1 161.012.6 81 3 197.291. 548 3 197.291. 548 3 197.291 .548 3 197.291.5 48 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA https://jdih.pemalangkab.go.id IV-32 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota % 80 32 583.524. 000 34 1.464.0 13.200 35 1.464.01 3.200 36 1.464.0 13.200 37 1.464.013 .200 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/ kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik % 80 80 583.524. 000 83 1.464.0 13.200 84 1.464.01 3.200 85 1.464.0 13.200 86 1.464.013 .200 Relasi Media Terlaksananya Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media Lapora n 40 48 53.047.00 0 48 133.092. 100 48 133.092. 100 48 133.092 .100 48 133.092.1 00 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan Komuni tas 5 5 53.047.00 0 5 133.092. 100 5 133.092. 100 5 133.092 .100 5 133.092.1 00 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-33 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu terdaftar di Dinas Kominfo Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Lapora n 0 1 53.047.00 0 1 133.092. 100 1 133.092. 100 1 133.092 .100 1 133.092.1 00 Pelayanan Informasi Publik Tersedianya Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan Permoh onan 12 12 53.047.00 0 12 133.092. 100 12 133.092. 100 12 133.092 .100 12 133.092.1 00 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik % 100 100 53.047.00 0 100 133.092. 100 100 133.092. 100 100 133.092 .100 100 133.092.1 00 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi Rekome ndasi 4 4 53.047.00 0 4 133.092. 100 4 133.092. 100 4 133.092 .100 4 133.092.1 00 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-34 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu prioritas Pemerintah Daerah Diseminasi Informasi Terlaksananya Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik % 30 32 53.047.00 0 34 133.092. 100 35 133.092. 100 36 133.092 .100 37 133.092.1 00 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Media 4 4 53.047.00 0 4 133.092. 100 4 133.092. 100 4 133.092 .100 4 133.092.1 00 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun Dokum en 0 1 53.047.00 0 1 133.092. 100 1 133.092. 100 1 133.092 .100 1 133.092.1 00 Penyusunan Konten Terlaksananya Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik Konten 1800 1800 53.047.00 0 1800 133.092. 100 1800 133.092. 100 1800 133.092 .100 1800 133.092.1 00 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Orang 200 100 53.054.00 0 100 133.092. 200 100 133.092. 200 100 133.092 .200 100 133.092.2 00 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-35 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika % 100 100 5.289.00 0.000 100 4.728.0 61.685 100 4.728.06 1.685 100 4.728.0 61.685 100 4.728.061 .685 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 83 44 51 59 66 73 Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan e- government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo % 100 100 5.289.00 0.000 100 4.728.0 61.685 100 4.728.06 1.685 100 4.728.0 61.685 100 4.728.061 .685 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah % 100 100 100 100 100 100 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Dokum en 1 1 587.666.6 66 1 525.340. 187 1 525.340. 187 1 525.340 .187 1 525.340.1 87 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-36 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Perang kat Daerah 41 41 587.666.6 66 41 525.340. 187 41 525.340. 187 41 525.340 .187 41 525.340.1 87 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional Layana n 1 1 587.666.6 66 1 525.340. 187 1 525.340. 187 1 525.340 .187 1 525.340.1 87 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE Aplikasi 1 1 587.666.6 66 1 525.340. 187 1 525.340. 187 1 525.340 .187 1 525.340.1 87 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali Lapora n 1 1 587.666.6 66 1 525.340. 187 1 525.340. 187 1 525.340 .187 1 525.340.1 87 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-37 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Lapora n 1 1 587.666.6 66 1 525.340. 187 1 525.340. 187 1 525.340 .187 1 525.340.1 87 Penyediaan Akses Internet Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas Perang kat Daerah 41 41 588.666.6 72 41 525.340. 189 41 525.340. 189 41 525.340 .189 41 525.340.1 89 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Dokum en 1 1 587.666.6 66 1 525.340. 187 1 525.340. 187 1 525.340 .187 1 525.340.1 87 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas Dokum en 1 1 586.666.6 66 1 525.340. 187 1 525.340. 187 1 525.340 .187 1 525.340.1 87 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK https://jdih.pemalangkab.go.id IV-38 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah % 100 100 100.000. 000 100 133.113 .700 100 133.113. 700 100 133.11 3.700 100 133.113.7 00 Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 100 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Terselengaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo) % 100 100 100.000. 000 100 133.113 .700 100 133.113. 700 100 133.11 3.700 100 133.113.7 00 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral % 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik % 0,75 1,6 30.000.00 0 2 30.000.0 00 2,5 30.000.0 00 3 30.000. 000 3,5 30.000.00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-39 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk % 39,27 42 30.000.00 0 45 30.000.0 00 48 30.000.0 00 50 30.000. 000 55 30.000.00 0 Peningkatan Kualitas Statistik Sektora Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data % 100 100 20.000.00 0 100 30.000.0 00 100 30.000.0 00 100 30.000. 000 100 30.000.00 0 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik Orang 65 70 10.000.00 0 70 10.000.0 00 70 10.000.0 00 70 10.000. 000 70 10.000.00 0 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral % 100 100 5.000.000 100 20.000.0 00 100 20.000.0 00 100 20.000. 000 100 20.000.00 0 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah Lapora n 2 2 5.000.000 2 13.113.7 00 2 13.113.7 00 2 13.113. 700 2 13.113.70 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN Meningkatnya keamanan Tingkat Maturitas Keamanan Informasi % 34 35 50.000.0 00 36 353.790 .600 37 353.790. 600 38 353.79 0.600 39 353.790.6 00 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-40 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu UNTUK PENGAMANAN INFORMASI informasi pemerintah Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik % 100 100 50.000.0 00 100 353.790 .600 100 353.790. 600 100 353.79 0.600 100 353.790.6 00 Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah % - 20 25 30 40 50 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Lapora n 1 4 25.000.00 0 4 203.790. 600 4 203.790. 600 4 203.790 .600 4 203.790.6 00 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Lapora n 1 1 5.000.000 1 50.000.0 00 1 50.000.0 00 1 50.000. 000 1 50.000.00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-41 Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output Outcome/Kinerja Indikator Outcome/Output Satuan Baseline Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Perang kat Daerah 1 40 5.000.000 40 50.000.0 00 40 50.000.0 00 40 50.000. 000 40 50.000.00 0 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian Dokum en 1 1 15.000.00 0 1 50.000.0 00 1 50.000.0 00 1 50.000. 000 1 50.000.00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-42 Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. a.Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
2. b.Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
3. c.Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
4. d.Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
5. e.Penyediaan Akses Internet
6. f.Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
7. g.Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam mendukung pembangunan daerah. IKU mencerminkan capaian hasil (outcome) dari pelaksanaan program prioritas yang berkontribusi https://jdih.pemalangkab.go.id IV-43 langsung terhadap visi dan misi kepala daerah. Penyusunan IKU dilakukan secara terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional. IKU disusun dengan prinsip SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound) sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja. Berikut adalah indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang: https://jdih.pemalangkab.go.id IV-44 Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika No. Indikator Satuan Target Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.Indeks Pemerintahan Digital (SPBE) Indeks 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7
2.Nilai Domain Layanan Indeks 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7
3.Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Indeks 2,59 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20
4.Nilai Domain Tata Kelola Indeks 2,4 3 3,2 3,4 3,6 3,8
5.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Angka 77 78 79 80 81 82
6.Nilai SAKIP Angka 71 72 73 74 75 76 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-45 4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang selama periode perencanaan. IKK disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang. Berikut adalah indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang: https://jdih.pemalangkab.go.id IV-46 Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika No. Indikator Satuan Target Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 37,00 44,00 51,00 59,00 66,00 73,00
3.Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota % 30,00 32,00 34,00 35,00 36,00 37,00
4.Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.Tingkat keamanan informasi pemerintah % 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 https://jdih.pemalangkab.go.id V-1 5.1. Kesimpulan Substansial Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra ini akan sangat bergantung pada komitmen seluruh ASN, dukungan pimpinan daerah, serta sinergi dengan berbagai pihak terkait. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :
1.Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2.Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3.Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. https://jdih.pemalangkab.go.id V-2 Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang wajib berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
4.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5.Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Pemalang. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan evaluasi akan dilaksanakan secara periodik (triwulanan dan tahunan) untuk memantau capaian kinerja dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk perumusan kebijakan, penyesuaian strategi, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan ASN. Laporan capaian kinerja akan disampaikan kepada Bupati dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. https://jdih.pemalangkab.go.id I - 1 DPUTR Kabupaten Pemalang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), menjelaskan bahwa PD dalam hal ini DPUTR Kabupaten Pemalang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra PD untuk periode lima tahunan. Dalam penyusunan Renstra selain mengacu pada dokumen RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pemalang, juga harus memperhatikan Renstra Provinsi Jawa Tengah dan Kementrian PU. Penyusunan Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 dan pedoman teknis penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 108 sampai 116 menyatakan bahwa proses penyusunan sampai verifikasi Renstra dengan tahapan sebagai berikut :
1.Persiapan penyusunan Renstra PD;
2.Penyusunan rancangan Renstra PD; https://jdih.pemalangkab.go.id I - 2
3.Penyusunan rancangan akhir Renstra PD; serta
4.Penetapan Renstra PD. Renstra DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan DPUTR Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu lima tahun mendatang, selain itu merupakan tolok ukur penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui penyusunan Renstra DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab DPUTR Kabupaten Pemalang selama tahun 2021-2026. Renstra ini selanjutnya dapat dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja OPD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 memiliki hubungan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional serta dokumen perencanaan lainnya. Dokumen perencanaan yang akan dianalisis adalah dokumen perencanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG’s) Tahun 2016-2030 dan dokumen perencanaan multi sektoral, antara lain: RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029, RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Pemalang, RTRW kabupaten/kota sekitar, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program serta dokumen lainnya seperti Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG’s) Tahun 2016-2030.
1.RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Penyusunan Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang mempedomani dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terutama terkait isu strategis, visi dan misi bupati, sasaran pokok pembangunan, dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD. Dengan demikian maka perencanaan pembangunan perangkat daerah menjadi bagian integral rencana pembangunan jangka menengah daerah.
2.RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 Penyusunan Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 terutama terkait permasalahan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan serta indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
3.RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 Penyusunan Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang berpedoman pada Perda Nomor 7 Tahun 2024 Tentang RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, yaitu pada periode pertama RPJPD. RPJMD harus memperhatikan isu strategis, https://jdih.pemalangkab.go.id I - 3 sasaran pokok, dan arah kebijakan pembangunan yang ada di RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.
4.RTRW Kabupaten Pemalang Penyusunan Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, terutama pemperhatikan tentang struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang agar pembangunan daerah selaras dengan kelestarian lingkungan hidup.
5.Renstra Daerah Sekitar Penyusunan Renstra DPU TR juga harus memperhatikan Renstra Daerah sekitar agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota, serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
6.Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Penyusunan Renstra Kabupaten Pemalang memperhatikan dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, khususnya terkait dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Pemalang.
7.Rencana Kerja Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja DPU TR Kabupaten Pemalang tahun 2026 sampai tahun 2030 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.
8.Renstra Kementerian Tahun 2025-2029 Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 memperhatikan Renstra Kementerian Tahun 2025-2029 sehingga dapat sinkron dengan kebijakan nasional.
9.Dokumen Perencanaan Multi Sektoral Penyusunan Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun, antara lain Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), RAD Pangan dan Gizi, RAD Kelitbangan, dan lain sebagainya. RPJMD juga akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan multi sektor yang penyusunannya dilakukan setelah RPJMD ditetapkan. Selengkapnya hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dikemukakan pada skema sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id I - 4 Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Gambar I.1. Hubungan Hierarkis Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya I.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan Renstra DPUTR Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah :
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); https://jdih.pemalangkab.go.id I - 5
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161).
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7-98/2025);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13); https://jdih.pemalangkab.go.id I - 6
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
21.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium pada DPUTR Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 83);
22.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada DPUTR Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 80);
23.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. I.3. Maksud dan Tujuan I.3.1 Maksud Maksud dari penyusunan Renstra DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan DPUTR untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. I.3.2 Tujuan Tujuan dari penyusunan Renstra DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah :
1.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh DPUTR Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Urusan PUPR;
2.Menjadi acuan rencana kerja tahunan 2026 - 2030 dan evaluasi capaian kinerja DPU TR
3.Menjadi acuan kerja bagi DPUTR serta pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan PUPR;
4.Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja DPUTR Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id I - 7 I.4. Sistematika Penulisan Renstra DPUTR Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut: I.2. Dasar Hukum Penyusunan Berisi penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. I.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD. I.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen. II.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah II.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II.1.4. Kelompok Sasaran Layanan II.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan II.1.6.Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah II.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah II.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah II.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah II.2.2. Isu Strategis BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN III.1. Tujuan Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III.2. Sasaran Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 III.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id I - 8 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN IV.1. Uraian Program Kegiatan dan SubKegiatan beserta Kinerja, indikator, target dan pagu indikatif IV.2. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah IV.3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah IV.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) BAB V PENUTUP V.1. Kesimpualan Penting Substansial V.2. Kaidah Pelaksanaan V.3. Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi https://jdih.pemalangkab.go.id II-1
1.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2.Peraturan Bupati Pemalang Nomor: 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
3.Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.
4.Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Peralatan Dan Laboratorium Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor: 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, menyatakan bahwa DPU TR merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPUTR Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ruang yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala DPU TR menyelenggarakan fungsi:
1.Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga serta jasa kontruksi, cipta karya dan tata ruang;
2.Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga serta jasa kontruksi, cipta karya dan tata ruang;
3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga serta jasa kontruksi, cipta karya dan tata ruang; https://jdih.pemalangkab.go.id II-2
4.Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya. Adapun uraian tugas jabatan struktural diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, dengan rincian sebagai berikut :
1.Kepala Dinas Kepala DPUTR mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
b.merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
c.merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
d.mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
e.mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
f.mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan unsur SPIP.
g.mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
h.mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
i.merumuskan inovasi daerah urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
j.merumuskan laporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. 2.Sekretaris DPUTR Sekretaris DPU TR mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan. https://jdih.pemalangkab.go.id II-3
b.Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
c.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan.
d.Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/ jasa.
e.Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.
f.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
g.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan unsur SPIP.
h.Menyusun konsep inovasi kesekretariatan.
i.Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang
j.mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan.
k.mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. 3.Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.Merencanakan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan dokumen perencanaan.
b.Menyusun rancangan kebijakan Bidang Sumber Daya Air.
c.Merumuskan kebijakan teknis di bidang sumber daya air.
d.Menyelenggarakan perencanaan sumber daya air yang meliputi penyusunan data dan informasi bangunan jaringan irigasi, sungai dan sumber air Jainnya skala daerah; penghimpunan laporan dari masing-masing unit pelaksana teknis dinas, instansi terkait dan lembaga masyarakat mengenai permasalahan jaringan irigasi, sungai dan sumber air lainnya; inventarisasi kerusakan bangunan jaringan irigasi, sungai, abrasi pantai dan muara; serta pengusulan pembangunan, rehabilitasi jaringan irigasi, sungai dan sumber air lainnya.
e.menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sungai dan sumber air lainnya; pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sungai dan sumber air lainnya; serta pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan jaringan https://jdih.pemalangkab.go.id II-4 irigasi, sungai dan sumber air lainnya kepada lembaga masyarakat terkait.
f.menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan sumber daya air yang meliputi penyusunan Rencana Pola dan Tata Tanam Global (RTTG), Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) dan Rencana Pembagian Air (RPA); penyusunan rencana kebutuhan fasilitas dan peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan sumber air Jainnya; kegiatan operasi dan pemeliharaan bangunan irigasi dan pengendalian banjir; perawatan bangunan jaringan irigasi dan pengendali banjir; inventarisasi dan identifikasi kondisi jaringan irigasi, areal irigasi, tanah-tanah sawah pengairan dan potensi air permukaan; rekomendasi teknis untuk izin pemanfaatan maupun pengelolaan sumber daya air; pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin pemanfaatan maupun pengelolaan sumber daya air; pengelolaan mutasi tanah irigasi dan tanah pengairan; penghimpunan laporan data hipologi, hidrometri dan pertanaman melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas, Penyuluh Pertanian Lapangan dan masukan masyarakat; serta pembinaan dan penyuluhan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), pengelolaan air jaringan tertier, peraturan perundang- undangan bidang pengairan, pembebasan tanah, irigasi, dan sungai.
g.menyusun konsep inovasi pada Bidang Sumber Daya Air.
h.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Sumber Daya Air.
i.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Sumber Daya Air.
j.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Sumber Daya Air.
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. 4.Kepala Bidang Bina Marga (BM)
a.Merencanakan program dan kegiatan Bidang Bina Marga sesuai dengan dokumen perencanaan.
b.menyusun rancangan kebijakan Bidang Bina Marga.
c.Merumuskan kebijakan teknis di bidang bina marga.
d.Menyelenggarakan perencanaan teknik dan evaluasi bidang jalan dan jembatan yang meliputi penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan; serta pengembangan teknologi terapan di bidang jalan dan jembatan.
e.Menyelenggarakan pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi pengaturan dan pembinaan pembangunan jalan dan jembatan; pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan jalan dan jembatan; serta pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan.
f.menyelenggarakan preservasi jalan dan jembatan yang meliputi pembinaan dan bimbingan teknis pemeliharaan jalan https://jdih.pemalangkab.go.id II-5 dan jembatan; pemeliharaan jalan dan jembatan; serta pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan.
g.menyusun konsep inovasi pada Bidang Bina Marga.
h.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Bina Marga.
i.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Bina Marga.
j.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Bina Marga.
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. 5.Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang (JAKONCIPKATARU) Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.Merencanakan program dan kegiatan Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan dokumen perencanaan.
b.Menyusun rancangan kebijakan Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang.
c.Merumuskan kebijakan teknis di bidang jasa konstruksi, cipta karya dan tata ruang.
d.Menyelenggarakan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum yang meliputi penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan air minum, air limbah drainase; pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat pengguna sarana prasarana air bersih, air limbah dan drainase; rekomendasi izin penyelenggaraan penetapan standar air limbah dan pengembangan SPAM; penyusunan rencana induk pengembangan SPAM, air limbah dan drainase; kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM, prasarana air limbah dan drainase; pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM; pembangunan dan pemeliharaan prasarana air minum, air limbah dan drainase; pengaturan, pengawasan dan pengendalian pembangunan prasarana pelayanan air minum, air limbah dan drainase; serta fasilitasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pembangunan prasarana wilayah pelayanan air minum, air limbah dan drainase.
e.Menyelenggarakan jasa konstruksi, penataan bangunan dan bangunan permukiman yang meliputi monitoring data administrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi; sosialisasi peraturan perundang• undangan tentang jasa konstruksi, pelatihan tenaga terampil pada Badan Usaha Jasa Konstruksi; fasilitasi forum jasa konstruksi dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi; pengawasan jasa konstruksi; pelayanan bantuan dan bimbingan teknis terhadap pihak-pihak yang melaksanakan pembangunan, menaksir harga bangunan (ruisglah); serta https://jdih.pemalangkab.go.id II-6 pemberian bantuan teknis berupa saran, rekomendasi, pengesahan desain bangunan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada pembangunan gedung, bangunan permukiman, sarana dan prasarana lingkungan.
f.Menyelenggarakan penataan ruang yang meliputi pemanfaatan investasi kawasan strategis, standar pelayanan minimal Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta kawasan andalan bidang pemetaan ruang sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK); pembinaan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan serta pengelolaan pembangunan; kerjasama dengan dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana; pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, kawasan strategis bersama dengan instansi terkait; rekomendasi pemberian izin pemanfaatan ruang dan pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK); fasilitasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pembangunan tata ruang; pembangunan dan pemeliharaan prasarana wilayah dan kawasan strategis; serta pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan prasarana wilayah dan kawasan strategis.
g.Menyusun konsep inovasi pada Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang.
h.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang.
i.Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang.
j.Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang.
k.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Selain kedua Peraturan Bupati di atas, susunan organisasi DPUTR juga diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Jalan dan Irigasi (UPJI) pada DPUTR Kabupaten Pemalang yang terdiri dari:
1. 1.UPJI Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Watukumpul;
2. 2.UPJI Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Belik;
3. 3.UPJI Wilayah III dengan wilayah kerja Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Moga;
4. 4.UPJI Wilayah IV dengan wilayah kerja Kecamatan Randudongkal dan Kecamatan Warungpring;
5. 5.UPJI Wilayah V dengan wilayah kerja Kecamatan Bodeh dan Kecamatan Bantarbolang;
6. 6.UPJI Wilayah VI dengan wilayah kerja Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Taman; https://jdih.pemalangkab.go.id II-7
7. 7.UPJI Wilayah VII dengan wilayah kerja Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Ampelgading;
8. 8.UPJI Wilayah VIII dengan wilayah kerja Kecamatan Comal dan Kecamatan Ulujami. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium pada DPUTR Kabupaten Pemalang, menyatakan bahwa pada DPUTR dibentuk Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium, yang selanjutnya disingkat UPPL sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah DPU TR. Struktur Organisasi DPU TR Kabupaten Pemalang Bersadarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor: 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, susunan organisasi DPU TR Kabupaten Pemalang terdiri dari:
9. 1.Kepala Dinas
10. 2.Sekretariat, terdiri dari:
a.Subbagian Bina Program dan Keuangan
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian
1. 3.Bidang Sumber Daya Air terdiri dari: Kelompok Jabatan Fungsional
2. 4.Bidang Bina Marga terdiri dari: Kelompok Jabatan Fungsional
3. 5.Bidang Jasa Konstruksi Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari: Kelompok Jabatan Fungsional
4. 6.UPTD, terdiri dari :
a.UPJI Wilayah I
b.UPJI Wilayah II
c.UPJI Wilayah III
d.UPJI Wilayah IV
e.UPJI Wilayah V
f.UPJI Wilayah VI
g.UPJI Wilayah VII
h.UPJI Wilayah VIII
i.UPPL (Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium) https://jdih.pemalangkab.go.id II-8 Gambar II.1. Susunan Organisasi DPUTR Kabupaten Pemalang II.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah II.1.2.1 Sumber Daya Manusia Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan DPUTR Kabupaten Pemalang mempuyai sumber daya manusia sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) pegawai ASN dan 149 (seratus empat puluh sembilan) pegawai Non ASN. Adapun gambaran potensi pegawai DPU TR adalah sebagai berikut:
a.Pegawai Berdasarkan Jabatan Jumlah pegawai yang memiliki jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebanyak 16 (enam belas) orang, dengan perincian sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id II-9 Tabel II.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan pada DPUTR Kabupaten Pemalang No Jabatan Jumlah (Orang) 1 Kepala Dinas 1 2 Sekretaris 1 1) Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan 1 2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 1 3 Kepala Bidang Sumberdaya Air 1 4 Kepala Bidang Bina Marga 1 5 Kepala Bidang Jasa Konstruksi Cipta Karya dan Tata Ruang 1 6 UPTD 9 Jumlah 16 Sumber Data : ASN Dalam Angka Kab. Pemalang 2024
b.Pegawai Berdasarkan Eselon Gambaran pegawai di DPUTR Kabupaten Pemalang berdasarkan eselon adalah sebagai berikut: Tabel II.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon pada DPUTR Kabupaten Pemalang No Eselon Jumlah (Orang) 1 Eselon IIb 1 2 Eselon IIIa 1 3 Eselon IIIb 3 4 Eselon IVa 2 5 Eselon IVb 9 Jumlah 16 Sumber Data : ASN Dalam Angka Kab. Pemalang 2024
c.Pegawai Berdasarkan Golongan Jumlah pegawai DPUTR Kabupaten Pemalang berdasarkan golongan pada di DPUTR Kabupaten Pemalang sebagian besar adalah II c yaitu sebanyak 37 pegawai. Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat dari 121 pegawai adalah sebagai berikut. https://jdih.pemalangkab.go.id II-10 Tabel II.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat Pada DPUTR Kabupaten Pemalang No Golongan Jumlah (Orang) 1 Golongan IV-c 0 2 Golongan IV-b 1 3 Golongan IV-a 3 4 Golongan III-d 12 5 Golongan III-c 8 6 Golongan III-b 14 7 Golongan III-a 22 8 Golongan II-d 11 9 Golongan II-c 43 10 Golongan II-b 11 11 Golongan II-a 5 12 Golongan I-d 1 13 Golongan I-c 0 14 Golongan I-b 0 15 Golongan I-a 0 Jumlah 131 Sumber Data : ASN Dalam Angka Kab. Pemalang 2024
d.Pegawai Berdasarkan Kursus yang Pernah Diikuti. Diklat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas pegawai dilakukan melalui pengirim pegawai pada berbagai kegiatan kursus maupun pelatihan-pelatihan. Gambaran tentang kegiatan kursus maupun pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai adalah sebagai berikut: Tabel II.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kegiatan Kursus/Pelatihan yang Pernah Diikuti di DPUTR Kabupaten Pemalang No Golongan Jumlah (Orang) 1 DIKLAT PIM II 0 2 DIKLATPIM III 2 3 DIKLATPIM IV 6 Jumlah 8 Sumber Data: DPUTR Kab. Pemalang 2024
e.Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tingkat Pendidikan dan Pengelompokan Berdasarkan Jensi Kelamin SDM pada DPUTR Kabupaten Pemalang dapat disajikan dalam tabel berikut ini: https://jdih.pemalangkab.go.id II-11 Tabel II.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal pada DPUTR Kabupaten Pemalang No Jenjang Pendidikan Formal Jumlah ASN Non ASN 1 Sarjana (S2) 9 0 2 Sarjana (S1) 27 35 4 D IV 0 0 5 D III 7 5 6 D I 0 1 6 SLTA 71 90 7 SLTP 14 14 8 SD 3 4 Jumlah 131 149 Sumber Data: DPUTR Kab. Pemalang, 2024 Tabel II.6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada DPUTR Kabupaten Pemalang (ASN dan Non ASN) No. Jenis Kelamin Jumlah ASN Non ASN 1 Laki-Laki 116 114 2 Perempuan 15 35 Jumlah 131 149 Sumber Data: ASN Dalam Angka Kab. Pemalang 2024 II.1.2.2 Aset Fasilitas dan peralatan yang dimiliki oleh DPUTR Kabupaten Pemalang dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain adalah sebagai berikut: Tabel II.7. Fasilitas dan Peralatan pada Kantor DPUTR Kabupaten Pemalang No. Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Juml ah bara ng Kondisi Harga Lu as Bai k Kura ng bai k R u s a k b e r a t 1 01 Tanah 01 Tanah 801 8.006.947 - - - 482.169.266.716 jumlah KIB A 801 8.006.947 - - - 482.169.266.716 https://jdih.pemalangkab.go.id II-12 No. Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Juml ah bara ng Kondisi Harga Lu as Bai k Kura ng bai k R u s a k b e r a t 2 02 Peralatan & mesin 02 Alat - alat Besar 4 5 9.405.887.650 03 Alat - alat Angkutan 141 6.380.317.634 04 Alat Bengkel dan Alat Ukur 6 2 320.394.200 05 Alat Pertantian 1 4.350.000 06 Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.0 33 4.301.760.240 07 Alat Studio dan komunikasi 9 0 534.014.167 08 Alat - alat Kedokteran 1 9.800.000 09 Alat Laboratorium 4 9 377.321.730 10 Alat - alat Persenjataan / Keamanan 5 41.783.000 jumlah KIB B 1.42 9 21.375.628.621 3 03 Gedung & bangunan 11 Gedung & bangunan 77 18.211 21.282.732.562 12 Monumen jumlah KIB C 77 18.211 21.282.732.562 4 04 Jalan, irigasi,& jaringan 13 Bangunan Air / Irigasi 90 14.731 9.513.721.194 Sumber Data: DPUTR Kab. Pemalang, 2024 II.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari capaian indikator kinerja dan capaian kinerja anggaran program kegiatan selama kurun waktu lima tahun yang lalu yaitu 2021- 2025 yang masing masing dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id II-13 Tabel II.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUTR Kabupaten Pemalang 2021-2025 No Indikator Kinerja Target Target Target Indikat Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- sesuai Tugas dan Fungsi PD SPM IKK or Lainnya 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 (1 (2) (3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1. 1.Pekerjaan Umum 1.1 Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan (%) 1,76 2,56 3,36 4,16 4,96 1,48 1,81 4,04 4,99 84,09 70,70 120,24 119,95 1.2 Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan (%) 87 88 89 90 91 90,66 88,01 90,05 88,48 104,21 100,01 101,18 98,26 1.3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik (%) 91,70 93 94 95 96 94,61 99,45 95,72 93,99 103,17 106,94 97,61 98,94 1.4 Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar (%) 20 22,5 25 35 45 19,43 20,02 25 25 97,15 88,98 100 71,43 1.5 Persentase drainase dalam kondisi baik (%) 72 74 76 78 80 75,20 76,06 76,55 76,62 104,44 102,78 100,72 98,23 1.6 Indeks konektivitas (%) 93,70 94,28 95,77 97,27 98,74 96,80 96,98 97,40 97,42 103,31 102,86 101,33 100,15 1.7 Persentase panjang jalan kondisi mantap (baik dan sedang) (%) 63,65 66,64 69,53 72,52 75,41 68,28 73 69,43 75,05 107,27 109,54 99,86 103,49 1.8 Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%) 48 50 52 53 54 52,32 53,06 52,97 51,77 109,00 106,12 101,87 97,68 1.9 Persentase pemanfaatan tata ruang wilayah sesuai RTRW (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id II-14 Dari tabel pencapaian kinerja DPUTR tersebut di atas, pada akhir periode Renstra dapat diketahui beberapa hal, antara lain:
2. 1.Indikator kinerja yang melampui target, yaitu:
a.Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan
b.Indeks Konektivitas
c.Persentase panjang jalan kondisi mantap (baik dan sedang)
1. 2.Indikator kinerja yang memenuhi target, yaitu:
a.Persentase pemanfaatan tata ruang wilayah sesuai RTRW
1. 3.Indikator kinerja yang belum memenuhi target, yaitu:
a.Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan
b.Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik
c.Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar
d.Persentase drainase dalam kondisi baik
e.Indeks Kinerja Sistem Irigasi Upaya - upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian, antara lain sebagai berikut :
1. 1.Optimalisasi program rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah.
2. 2.Penyusunan dan pelaksanaan standar teknis pembangunan gedung sesuai administrasi tata bangunan.
3. 3.Pengawasan berkala dan audit teknis bangunan.
4. 4.Peningkatan cakupan jaringan perpipaan PDAM dan pembangunan sambungan rumah baru.
5. 5.Penyediaan sarana air minum berbasis masyarakat di daerah perdesaan.
6. 6.Kerja sama lintas sektor dengan Dinkes dan Bappeda untuk integrasi perencanaan.
7. 7.Pembangunan dan optimalisasi IPAL komunal dan individual.
8. 8.Penyuluhan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah rumah tangga.
9. 9.Kolaborasi dengan desa untuk pengelolaan limbah berbasis masyarakat.
10. 10.Penyediaan TPS, armada angkut, dan fasilitas pemrosesan akhir sesuai standar teknis.
11. 11.Pengembangan TPA berbasis sanitary landfill atau sistem kontrol lainnya.
12. 12.Pelaksanaan program pemeliharaan rutin dan rehabilitasi saluran drainase.
13. 13.Normalisasi dan pengerukan saluran di kawasan rawan genangan.
14. 14.Integrasi data titik banjir dalam perencanaan teknis.
15. 15.Pembangunan dan peningkatan konektivitas antar wilayah melalui jalan penghubung. https://jdih.pemalangkab.go.id II-15
16. 16.Penyesuaian desain geometrik jalan terhadap kebutuhan distribusi wilayah.
17. 17.Rehabilitasi jalan berdasarkan hasil survei kondisi jalan.
18. 18.Pemeliharaan berkala dan berkualitas pada ruas jalan strategis.
19. 19.Penggunaan material konstruksi yang sesuai standar.
20. 20.Revitalisasi jaringan irigasi tersier dan primer.
21. 21.Peningkatan peran P3A dalam operasi dan pemeliharaan.
22. 22.Implementasi teknologi monitoring debit aliran irigasi.
23. 23.Penegakan regulasi RTRW melalui pengawasan dan izin tata ruang.
24. 24.Digitalisasi dan pemutakhiran peta rencana tata ruang.
25. 25.Sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha dan masyarakat. https://jdih.pemalangkab.go.id II-16 Tabel II.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbu han 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 An gg Real isasi

(1)(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (1 7)
(18)PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 25.590.445.460 22.206.322.000 21.774.372.000 22.233.158.000 24.313.401.403 20.718.428.357 20.893.213.565 19.806.667.741 95,01 93,30 95,95 89,09 - - PROGRAM PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR (SDA) 15.441.695.761 5.377.039.000 8.195.651.000 18.590.066.000 14.854.360.944 4.972.401.396 7.810.723.901 17.672.536.484 96,20 92,47 95,30 95,06 - - PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBAN GAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 14.719.585.900 3.771.201.000 10.764.771.000 13.349.067.000 13.167.924.213 3.636.537.495 9.551.024.366 12.028.156.433 89,46 96,43 88,72 90,10 - - PROGRAM PENGEMBAN GAN SISTEM & PENGELOLAA N PERSAMPAHA N REGIONAL 700.000.000 1.582.812.000 3.739.772.000 1.752.500.000 664.679.000 1.531.215.400 3.528.835.160 1.441.798.458 94,95 96,74 94,36 82,27 https://jdih.pemalangkab.go.id II-17 Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbu han 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 An gg Real isasi
(1)(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (1 7)
(18)PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBANG AN SISTEM AIR LIMBAH 6.375.474.000 4.355.044.000 5.646.529.000 7.082.959.264 6.439.7 06.220 4.348.261.680 5.516 .730.400 6.852.436.382 101,01 99,84 97,70 96,75 PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBANG AN SISTEM DRAINASE 3.559.937.957 820.000.000 1.773.503.000 732.500.000 3.512.889.680 815.149.150 1.741.283.450 712.348.500 98,68 99,41 98,18 97,25 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 14.800.888.264 7.561.400.000 3.756.000.000 3.771.000.000 14.527.420.989 7.464. 153.650 3.613.017.000 3.674.784.727 98,15 98,71 96,19 97,45 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA 167.402.000 578.800.000 304.000.000 353.000.000 162.635. 000 577.5 46.000 303.197.492 350.028.850 97,15 99,78 99,74 99,16 PROGRAM PENYELENGG ARAAN JALAN 92.276.057.058 121.908.380.000 78.515.883.000 80.326.322.000 85.471.5 49.903 113.740.418.0 50 75.063.826.972 79.142.529.393 92,63 93,30 95,60 98,53 PROGRAM PENGEMBANG AN JASA KONSTRUKSI 198.075.600 125.000.000 111.000.000 100.000.000 178.295.600 124.8 14.400 106.464.000 97.670.450 90,01 99,85 95,91 97,67 https://jdih.pemalangkab.go.id II-18 Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbu han 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 An gg Real isasi
(1)(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (1 7)
(18)PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENATAAN RUANG 428.367.000 373.800.000 258.000.000 833.520.000 422.483. 530 368.089.217 200.380.010 828.307.605 98,63 98,47 77,67 99,37 https://jdih.pemalangkab.go.id II-19 Capaian Kinerja Pendapatan Aset Daerah (PAD) DPUTR Kabupaten Pemalang Salah satu capain kinerja pelayan DPUTR, selain pelayanan dasar berupa jalan, irigasi dan sanitasi, pendapatan daerah juga merubakan indicator capaian kinerja DPUTR. Pendapatan diterima dari sewa Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dan penyewaan alat berat. Kondisi alat berat yang termakan usia, membuat kondisi pendapatan DPUTR dari tahun ke tahun menurun, disamping semakin kompetitifnya persaingan dari penyedia alat berat swasta. Selain itu, sebagai bentuk pelayanan sosial kepada masyarat, alat berat juga dipinjamkan tanpa biaya seperti pada kondisi bencana banjir dan tanah longsong serta pemusnahan miras. Meskipun pemeliharaan telah dilakukan secara berkala, jumlah alat berat dan biaya yang tersedia tidak seimbang, sehingga banyak yang tidak mendapatkan perawatan. Berikut ini disajikan capaian kinerja pelayanan DPUTR Kabupaten Pemalang berdasarkan target Pendapatan Aset Daerah (PAD), dapat dilihat pada tabel II.11 berikut. https://jdih.pemalangkab.go.id i1 Tabel II.11. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2024 Uraian Pendapatan 2021 Pendapatan 2022 Pendapatan 2023 Pendapatan 2024 Target Perubahan 2021 Realisasi 2021 % Target Perubahan 2022 Realisasi 2022 % Target Perubahan 2023 Realisasi 2023 % Target Perubahan 2024 Realisasi 2024 % Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) - - - - - - 3,600,000,000 5,928,457,500 164.68% Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Alat Berat) 150,000,000 72,140,000 48.09% 166,700,000 185,910,000 111.52% 276,000,000 126,515,000 45.84% 280,000,000 78,984,000 28.21% Retribusi Penyewaan Kekayaan Daerah (Penyewaan Tanah Lapangan Mulyoharjo dan Jatidiri) 6,300,000 6,300,000 30,000,000 13,700,000 45.67% - 17,969,593 100.00% 157,000,000 81,540,000 51.94% 180,000,000 198,010,000 110% 320,000,000 147,315,000 46.04% 3,880,000,000 6,025,411,093 155.29% https://jdih.pemalangkab.go.id II.1.4. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Penentuan kelompok sasaran ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan intervensi pembangunan infrastruktur tepat sasaran, berdaya guna, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun kelompok sasaran utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang meliputi:

1.Masyarakat Umum Sebagai penerima manfaat langsung dari infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, drainase, irigasi, dan fasilitas penataan ruang, masyarakat Kabupaten Pemalang merupakan kelompok sasaran utama dari seluruh program dan kegiatan pembangunan infrastruktur.
2.Pemerintah Daerah Termasuk perangkat daerah lainnya yang membutuhkan dukungan teknis, data, dan koordinasi pembangunan infrastruktur dalam perencanaan dan pelaksanaan program sektoral.
3.Pelaku Usaha dan Dunia Industri Pengusaha, investor, dan pelaku sektor produktif yang memerlukan dukungan infrastruktur untuk kelancaran distribusi barang dan jasa, serta sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan ekonomi.
4.Petani dan Kelompok Tani Khususnya yang berada di daerah irigasi, sebagai pengguna manfaat langsung dari sistem jaringan irigasi dan pembangunan infrastruktur pertanian lainnya yang dibangun dan dipelihara oleh Dinas Pekerjaan Umum.
5.Masyarakat di Kawasan Tertentu (Perkotaan, Pedesaan, Rawan Bencana, dll.) Pembangunan infrastruktur diarahkan pula untuk menjawab kebutuhan khusus di kawasan tertentu seperti kawasan kumuh, kawasan rawan banjir/longsor, atau kawasan yang memerlukan pengembangan tata ruang berkelanjutan.
6.Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam prinsip pembangunan inklusif, Dinas Pekerjaan Umum juga memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dengan memastikan aksesibilitas dan keberlanjutan pembangunan yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan merumuskan kelompok sasaran secara jelas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dapat menyusun strategi yang lebih tepat guna dan efektif dalam mendukung terwujudnya infrastruktur yang andal, merata, dan berkeadilan pada periode perencanaan tahun 2025–2029. https://jdih.pemalangkab.go.id II.1.5. Mitra Perangkat Daerah Mitra perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, sinergi antar-perangkat daerah menjadi kunci untuk memastikan keterpaduan program, efisiensi sumber daya, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Perangkat daerah mitra seperti Bappeda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, hingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah turut berperan dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan, serta sinkronisasi kebijakan pembangunan agar sesuai dengan visi daerah dan prioritas nasional. Lebih lanjut, dukungan mitra perangkat daerah diwujudkan melalui koordinasi teknis, penyediaan data dan informasi, serta kolaborasi dalam pelaksanaan program lintas sektor. Misalnya, dalam pembangunan jalan dan jembatan diperlukan integrasi dengan Dinas Perhubungan terkait aspek keselamatan transportasi, sedangkan pada pengembangan sistem drainase dan pengelolaan air perlu didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan adanya kolaborasi yang solid dan berkesinambungan, Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. II.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja BUMD di Kabupaten Pemalang memiliki kontribusi strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja DPU TR, khususnya pada sektor infrastruktur dasar dan penataan ruang. Perumda Air Minum Tirta Mulya berperan penting dalam penyediaan jaringan air bersih yang sejalan dengan target peningkatan cakupan layanan air minum layak dan berkelanjutan pada kawasan perkotaan maupun perdesaan. Dukungan ini selaras dengan sasaran pembangunan prasarana permukiman yang sehat, tertata, dan mendukung kualitas lingkungan hidup. Selain itu, Bank Jateng sebagai BUMD jasa keuangan berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema kredit daerah, layanan treasury, maupun fasilitasi pinjaman bagi penyedia jasa konstruksi lokal sehingga mendukung keberlangsungan proyek DPU TR. Perumda Pasar turut mendukung pengembangan kawasan perkotaan dan penataan ruang melalui modernisasi pasar rakyat yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur jalan, drainase, dan fasilitas umum. Bahkan, Perumda Farmasi dapat bersinergi dalam mendukung ketersediaan sarana kesehatan lingkungan di kawasan pemukiman yang dibangun atau ditata oleh DPU TR. Dengan dukungan lintas BUMD ini, target kinerja DPU TR Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029, seperti peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penguatan konektivitas wilayah, serta penataan ruang yang berkelanjutan, dapat dicapai secara lebih optimal dan berdaya guna bagi masyarakat. https://jdih.pemalangkab.go.id II.1.7. Kerjasama Daerah Kerjasama daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Melalui kerjasama antar-daerah, DPU TR dapat memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur, terutama yang bersifat lintas wilayah seperti jaringan jalan kabupaten yang terhubung dengan jalan provinsi maupun nasional, pengelolaan sumber daya air lintas daerah, serta penataan kawasan perbatasan. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota sekitar menjadi strategis dalam mewujudkan konektivitas wilayah, integrasi tata ruang, serta peningkatan daya saing daerah. Selain itu, bentuk kerjasama daerah juga diwujudkan dalam pengelolaan program pembangunan yang membutuhkan dukungan kelembagaan dan sumber daya di luar kewenangan Kabupaten Pemalang. Misalnya, kerjasama dengan kabupaten tetangga dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sungai serta pengendalian banjir lintas batas, atau dengan pemerintah provinsi dalam pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru. Dengan terbangunnya kerjasama daerah yang harmonis, Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang 2025–2029 dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pemalang maupun daerah sekitarnya. No. Calon Mitra Objek Kerja Sama Ruang Lingkup Manfaat 1 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Pengelolaan Sumber Daya Air Di Wilayah Sungai Pemali Comal Pengelolaan Sumber Daya Air Di Wilayah Sungai Pemali Comal pencegahan dan penampungan air saat banjir Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes Dinas Pekejaan Umum Kabupaten Tegal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang 2 Pemerintah Kabupaten Purbalingga Pengelolaan Sumber Mata Air Lembeyan Pengelolaan dan pengawasan Terpenuhinya kebutuhan air baku di https://jdih.pemalangkab.go.id No. Calon Mitra Objek Kerja Sama Ruang Lingkup Manfaat Pemerintah Kabupaten Banyumas sumber mata air dan jaringannya Kecamatan Pulosari dan sekitarnya 3 Bank Dunia dan BPPW Jawa Tengah National Urban Water Supply Project (NUWSP) Pengelolaan air minum Terpenuhinya kebutuhan air minum perkotaan 4 Muh Aris Marfa Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan lnformasi Geospasial di Kabupaten Pemalang. a. Penyelenggaraan lnformasi Geospasial Dasar;

b.Pembinaan penyelenggaraan lnformasi Geospasial Tematik;
c.Pembangunan lnfrastruktur lnformasi Geospasial;
d.Peningkatan kepasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial; dan
e.Pemanfaatan bersama data, sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan PARA PIHAK. Mewujudkan penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial yang efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel bagi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pemalang II.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah II.2.1 Permasalahan Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap atau perbedaan antara kinerja daerah atau kondisi masyarakat dengan kondisi ideal. Sedangkan analisis isu strategis merupakan pemahaman terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana strategis DPUTR Kabupaten Pemalang. Permasalahan yang dihadapi oleh DPU TR Kabupaten Pemalang terdapat permasalahan pada aspek daya saing, yaitu Kapasitas dan Kualitas infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2024 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 75,05% walaupun meningkat dibandingkan tahun 2023 namun masih perlu untuk terus ditingkatkan. Infrastruktur adalah bidang yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada kondisi sosial dan ekonomi daerah. Ketersediaan infrastruktur- infrastruktur tersebut dapat membuka serta meningkatkan akses yang https://jdih.pemalangkab.go.id diperlukan masyarakat terhadap sumber daya yang tersedia untuk mendorong mobilitas sosial dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestic dari 99,45% di tahun 2022 menjadi 95,72 % pada tahun 2023. Indeks kinerja sistem irigasi pada tahun 2022 sebesar 53,06 % dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi hanya 52,97. Cakupan akses air minum yang layak pada Tahun 2023 sebesar 90,05% meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 88,01%. II.2.2 Isu Strategis Isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, analisis lingkungan hidup strategis (KLHS), serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional yang relevan dengan tugas dan kewenangan Dinas. Salah satu isu penting adalah penguatan pengelolaan infrastruktur sumber daya air, terutama jaringan irigasi, untuk mendukung ketahanan pangan dan menghadapi dampak perubahan iklim seperti perubahan pola hujan. Selain itu, peningkatan konektivitas wilayah menjadi prioritas melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, sejalan dengan target nasional pengurangan emisi transportasi. Dinas juga dihadapkan pada isu keterbatasan akses air bersih dan sanitasi, sehingga perlu upaya peningkatan layanan dasar tersebut guna mendukung kesehatan masyarakat serta pengendalian pencemaran lingkungan. Selain itu, isu strategis lainnya adalah penguatan penataan ruang untuk mengendalikan pemanfaatan lahan dan mitigasi kawasan rawan bencana, sebagai respon terhadap urbanisasi yang terus berkembang. Dinas juga perlu memperkuat sistem pengelolaan air limbah domestik secara terintegrasi untuk mendukung lingkungan sehat, selaras dengan target nasional pengurangan pencemaran air. Di bidang jasa konstruksi, perlu ditingkatkan kualitas SDM dan kepatuhan terhadap standar teknis, guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Sementara itu, pengembangan tata bangunan dan lingkungan permukiman menjadi perhatian utama untuk menata kawasan agar layak huni, menanggulangi permukiman kumuh, dan mendukung kebutuhan regional akan permukiman yang tertib dan sehat. Seluruh isu strategis ini menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan program prioritas Dinas PUPR dalam rangka penyusunan Renstra 2025-2029 agar selaras dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan. https://jdih.pemalangkab.go.id Tabel II.12 Isu Strategis Perangkat Daerah POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi sumber daya air dan jaringan irigasi di wilayah kewenangan kabupaten Kerusakan jaringan irigasi yang berdampak pada produktivitas pertanian Perlindungan sumber daya air dan konservasi lahan Perubahan iklim berdampak pada pola hujan Penguatan pengelolaan infrastruktur sumber daya air untuk ketahanan pangan dan ketahanan bencana Potensi jaringan jalan kabupaten sebagai penghubung antar wilayah Kualitas jalan dan jembatan yang belum merata di seluruh wilayah Pengurangan emisi dari sektor transportasi Target konektivitas dan pengurangan emisi transportasi Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan yang berwawasan lingkungan Potensi pengembangan infrastruktur sanitasi dan air bersih Masih terdapat daerah yang belum terlayani air bersih dan sistem sanitasi yang layak Pengendalian pencemaran air dan sanitasi lingkungan Kebutuhan pelayanan dasar yang merata Peningkatan akses air bersih dan infrastruktur sanitasi untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat https://jdih.pemalangkab.go.id POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi penataan ruang untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang Masih terjadi ketidakteraturan pemanfaatan ruang dan kawasan rawan bencana Mitigasi bencana dan penataan ruang berkelanjutan Urbanisasi dan tekanan ruang perkotaan Penguatan penataan ruang untuk pengendalian pemanfaatan lahan dan mitigasi kawasan rawan bencana Potensi sistem pengelolaan air limbah terpusat dan kawasan Belum optimalnya sistem pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi Pengurangan pencemaran air dan kesehatan lingkungan Target pengurangan pencemaran air Peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi untuk mendukung lingkungan sehat Potensi jasa konstruksi daerah yang mendukung pembangunan infrastruktur Masih rendahnya kualitas SDM jasa konstruksi dan kepatuhan terhadap standar teknis Pembangunan infrastruktur berkelanjutan Transformasi industri konstruksi nasional Penguatan kapasitas dan tata kelola jasa konstruksi daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkualitas https://jdih.pemalangkab.go.id POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi pengembangan tata bangunan dan lingkungan permukiman Masih ada kawasan permukiman kumuh dan bangunan yang tidak sesuai standar tata bangunan Pengembangan kawasan layak huni dan berkelanjutan Kebutuhan permukiman layak dan tertata Peningkatan pengawasan dan penataan tata bangunan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni https://jdih.pemalangkab.go.id III - 1 Konsep Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menunjukkan keterkaitan antara berbagai elemen dalam perencanaan strategis yang disusun secara sistematis dan terpadu. Seluruh proses penyusunan Renstra ini mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah, dengan memperhatikan sasaran RPJMD sebagai acuan utama dalam penetapan tujuan Dinas. Selain itu, NSPK atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria menjadi pedoman normatif yang wajib diperhatikan, sehingga arah kebijakan dan pelaksanaan program Dinas tetap sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku. Arah kebijakan RPJMD sendiri merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas daerah, yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan arah kebijakan Renstra Dinas. Seluruh proses ini juga didukung dengan identifikasi isu strategis, baik yang berasal dari permasalahan aktual, dinamika kebijakan nasional maupun regional, serta potensi sumber daya yang dapat dioptimalkan, sebagai dasar perumusan strategi dan prioritas program Dinas. https://jdih.pemalangkab.go.id III - 2 Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id III - 3 Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode tahun 2025 – 2029 yaitu “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”. Dari visi tersebut diterjemahkan kedalam misi yaitu Resik - Hijau - Apik – Peduli – Silaturahmi – Organisatoris – Digitalisasi – Ikhlas. Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu tugas Bupati dalam hal penyelenggaraan infrastruktur memiliki keterkaitan dengan Misi Apik yaitu menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik dan membangun Pemalang dari desa sampai kota. Berdasarkan Visi Misi dan fokus kerja, Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang masuk kedalam logframe pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 Pemalang Cakap dengan tujuan yang ke - 3 (tiga) yaitu Meningkatkan daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan dan sasaran yang ke -3 (tiga) yaitu Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal. Berdasarkan hal tersebut diatas maka tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 yang terkait dengan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang berdasarkan fungsi utama DPUTR yaitu Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang merupakan hasil penyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menuju tercapainya tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. Pernyataan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut ini : https://jdih.pemalangkab.go.id III - 4 Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) S3. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) 72 73 74 75 76 77 Meningkatnya kualitas Infrastruktur urusan pekerjaan umum Persentase penyelenggaraan infrastruktur urusan pekerjaan umum 60,54 62,54 64,69 66,94 69,30 71,68 Rata-rata capaian indikator program urusan pekerjaan umum Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang Persentase ketaatan terhadap RTRW 65 67,5 70 72,50 75 77,5 Jumlah permohonan yang sesuai tata ruang dibagi Jumlah permohonan dikali 100 % Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 83 84 85 86 87 88 Nilai IKM yang diperoleh Nilai SAKIP OPD 70,10 70,50 70,76 72,36 73,96 75,56 Nilai SAKIP yang diperoleh https://jdih.pemalangkab.go.id III - 5 III.2. Strategi dan Kebijakan DPUTR Kabupaten Pemalang Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan, perumusan strategi dan tujuan merupakan tahapan yang penting karena menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi pembangunan jangka menengah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut : ⮚ Sasaran 1 Meningkatnya kualitas infrastruktur urusan pekerjaan umum Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi pada 9 (sembilan) aspek yaitu:

1.Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik Strategi yang ditempuh adalah melakukan pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan perbaikan jaringan sumber daya air yang rusak agar tetap berfungsi optimal. Upaya ini didukung dengan penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi untuk mendeteksi potensi kerusakan sejak dini, serta penerapan pengelolaan terpadu dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
2.Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota Strategi yang dilakukan adalah memperluas jangkauan jaringan SPAM melalui pembangunan unit baru maupun optimalisasi unit yang ada, serta meningkatkan kapasitas produksi air minum. Selain itu, pemberdayaan kelembagaan pengelola air minum di tingkat daerah menjadi penting agar layanan dapat terjaga secara berkesinambungan, dengan tetap mengutamakan kualitas dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat.
3.Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar Strategi diarahkan pada pembangunan dan peningkatan fasilitas pengelolaan persampahan sesuai standar teknis, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga tempat pemrosesan akhir (TPA). Pendekatan reduce, reuse, recycle (3R) juga didorong melalui edukasi dan partisipasi masyarakat agar volume sampah yang masuk ke TPA dapat ditekan.
4.Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Strategi difokuskan pada pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik baik skala kawasan maupun individu, pengembangan infrastruktur instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta penerapan regulasi dan insentif yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga secara berkelanjutan.
5.Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik Strategi dilaksanakan melalui normalisasi saluran drainase, pemeliharaan rutin, dan rehabilitasi jaringan yang mengalami kerusakan. Di samping itu, https://jdih.pemalangkab.go.id III - 6 pengendalian banjir dilakukan secara terpadu melalui penerapan tata ruang yang sesuai, konservasi daerah resapan air, dan integrasi dengan sistem pengendalian banjir perkotaan.
6.Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik Strategi ditempuh dengan melaksanakan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan gedung negara. Konsep bangunan hijau dan efisiensi energi juga diterapkan untuk mendukung keberlanjutan, kesehatan, dan keselamatan pengguna bangunan, sekaligus menekan biaya operasional jangka panjang.
7.Persentase penataan bangunan dan lingkungannya Strategi difokuskan pada penguatan regulasi tata ruang, pengawasan pelaksanaan pembangunan gedung, serta penataan lingkungan permukiman agar tertib, sehat, dan aman. Upaya ini didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan yang sesuai standar, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungannya.
8.Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota Strategi dilakukan dengan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan jalan, pelaksanaan pemeliharaan berkala maupun peningkatan kapasitas jalan sesuai kebutuhan mobilitas masyarakat. Penerapan teknologi konstruksi jalan yang tahan lama dan efisien juga menjadi prioritas agar kualitas jalan mantap dapat terjaga dalam jangka panjang.
9.Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi Strategi ditempuh melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum, khususnya operator, teknisi, dan analis. Pemerintah daerah memfasilitasi pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi kompetensi bekerja sama dengan lembaga resmi. Dengan demikian, kualitas dan profesionalisme SDM dapat meningkat sehingga mendukung tercapainya kualitas infrastruktur yang lebih baik. ⮚ Sasaran 2 Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang Strategi pencapaian sasaran ini ditempuh dengan memperkuat regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum terkait pemanfaatan ruang agar setiap pembangunan sesuai dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Upaya dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan sinkronisasi program pembangunan dengan RTRW, pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, dilakukan peningkatan koordinasi lintas sektor serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang. Pemanfaatan teknologi informasi (seperti sistem informasi geospasial) juga dioptimalkan untuk mendukung keterbukaan data, mempercepat proses pengendalian, serta meningkatkan akuntabilitas. Dengan strategi tersebut, diharapkan tingkat ketaatan pembangunan terhadap RTRW dapat meningkat secara signifikan. https://jdih.pemalangkab.go.id III - 7 ⮚ Sasaran 3 Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah Strategi pencapaian sasaran ini ditempuh dengan cara :

a.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik o Menyusun dan menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan yang jelas, sederhana, dan mudah diakses masyarakat. o Memanfaatkan teknologi digital (e-government, aplikasi layanan online, kanal pengaduan) untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan. o Melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala, kemudian menindaklanjuti hasilnya sebagai dasar perbaikan layanan.
b.Penguatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah o Menyusun perencanaan kinerja yang terukur, selaras dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. o Melakukan pengendalian dan monitoring secara rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. o Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar sesuai standar SAKIP. o Mendorong budaya kerja berbasis kinerja (performance-based budgeting) bukan hanya serapan anggaran.
c.Peningkatan Kapasitas dan Integritas Aparatur o Mengembangkan kompetensi ASN melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan coaching yang berorientasi pada pelayanan publik dan manajemen kinerja. o Menanamkan nilai integritas, transparansi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas.
d.Transparansi, Partisipasi, dan Pengawasan Publik o Membuka akses informasi layanan, program, dan capaian kinerja secara transparan melalui media resmi. o Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, pengaduan, dan evaluasi kinerja pelayanan. o Memperkuat fungsi inspektorat dan mekanisme pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan pencapaian kinerja. Dari strategi tersebut selanjutnya dilakukan penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penahapan pembangunan ini sangat penting karena memungkinkan pengelolaan sumber daya dan waktu secara efisien, mendukung koordinasi antar sektor, dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Penahapan juga memfasilitasi evaluasi dan penyesuaian rencana pembangunan bidang perhubungan secara berkala, sehingga lebih fleksibel terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id III - 8 Penahapan Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dapat disajikan seperti tabel di bawah ini. TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa. Pengembangan infrastruktur dalam pengembangan potensi perekonomian daerah. Penguatan daya saing SDM dalam mendorong daya saing ekonomi. Penguatan industri hijau dan ekonomi sirkuler. Prioritas pengelolaan sampah dan limbah industri. Peningkatan kualitas pembangunan perkotaan, penataan wilayah perkotaan, membangun area publik yang mendorong aktivitas masyarakat dan ekonomi masyarakat. Semakin meluas jalan mantap, sumberdaya alam yang mampu mendorong ketahanan air dan pangan, semakin meluas kepemilikan rumah layak huni dan berkurangnya Kawasan Kumuh dan Pemantapan Pemalang Resik yaitu lingkungan yang bersih dengan sampah yang telah terolah. Perwujudan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, destinasi wisata yang berdaya saing. Pemantapan ketersediaan pangan berbasis potensi lokal, pemantapan pertumbuhan kawasan perekonomian baru, pemantapan daya dukung energi, air dan pangan https://jdih.pemalangkab.go.id III - 9 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi DPU TR dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. Tabel III.3 Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALIS ASI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET.
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air dengan fokus pemeliharaan saluran irigasi dalam kondisi baik. Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya air dengan fokus pemeliharaan saluran irigasi dalam kondisi baik.

1.Keikutsertaan Diklat teknis pada Balai Diklat PUPR Wilayah V Yogyakarta
2.Pemasangan Alat Pengukur otomatis dan Pembuatan aplikasi pemantau real time data hidrologi dan meteorologi
3.Merencanakan Program / kegiatan berdasarkan survei kinerja jaringan Sumber daya Air dalam satu DAS / catchment
4.Meningkatkan Kinerja Organisasi P3A dan memberdayaka n masyarakat pemanfaat Sumber Daya Air dalam pengelolaannya 2 Peningkatan konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan dan kualitas angkutan yang menghubungkan antarwilayah; Peningkatan konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan dan kualitas angkutan yang menghubungkan antarwilayah; Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan pada ruas ruas jalan yang belum terkoneksi dan Melaksanakan kegiatan peningkatan/rek onstruksi, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan sesuai daftar skala prioritas 3 Peningkatan capaian SPM sanitasi difokuskan pada pengembangan sanitasi aman, penyediaan kualitas IPLT; Peningkatan pencapaian SPM sanitasi difokuskan pada pengembangan sanitasi aman, penyediaan kualitas IPLT; Melaksanakan kegiatan sarana prasarana air limbah domestik terpusat sejumlah 500 SR (± 2.500 jiwa) per tahun - Pembangunan dan Rehabilitasi sarana prasarana persampahan (TPS/TPST/TPS 3R/IPLT) sejumlah 5 unit per tahun - Pembangunan dan Rehabilitasi drainase perkotaan sepanjang 7.550 meter pertahun 4 Peningkatan capaian rumah tangga yang memiliki akses air minum difokuskan pada Peningkatan pencapaian rumah tangga yang memiliki akses air minum difokuskan pada Melaksanakan kegiatan peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana air minum https://jdih.pemalangkab.go.id III - 10 NO OPERASIONALIS ASI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET.

(1)(2) (3) (4) (5) pemenuhan air minum layak dan mendorong perkotaan untuk penyediaan air minum perpipaan yang aman; pemenuhan air minum layak dan mendorong perkotaan untuk penyediaan air minum perpipaan yang aman; 5 Peningkatan pengawasan bangunan gedung dan lingkungan dengan fokus pendataan secara berkelanjutan dan menyeluruh; Peningkatan pengawasan bangunan gedung dan lingkungan dengan fokus pendataan secara berkelanjutan dan menyeluruh; Optimalisasi Pengawasan Pembangunan Gedung melalui Rekomendasi PBG dan SLF 6 Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST; Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST; Peningkatan kondisi sarana prasarana Persampahan (TPST/TPA) 7 Evaluasi RTRW dan penyusunan RDTR Evaluasi RTRW dan penyusunan RDTR Pelaksanaan kegiatan penataan ruang sesuai ketentuan perundangundangan https://jdih.pemalangkab.go.id IV - 1 Rencana program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Pemalang yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan pencapaian tujuan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh DPU TR Kabupaten Pemalang. Program yang ditetapkan merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) - Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks) Meningkatnya kualitas infrastruktur urusan pekerjaan umum Persentase penyelenggaraan infrastruktur urusan pekerjaan umum (%) Meningkatnya pengelolaan sumber daya air Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik (%) 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota (%) Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%) Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kabupaten/Kota (Angka) Terkelolanya sungai dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang sungai dan bangunan pengaman pantai yang dikelola pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) 1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM) 1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM) 1.03.02.2.01.0105 - Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen) 1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Terkelolanya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan dan dikelola 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM) 1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM) 1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) 1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi (Dokumen) 1.03.02.2.02.0045 - Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen) 1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%)) 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%) 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum ( SR ) 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang) 1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen) 1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik) 1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) 1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) 1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Meningkatnya layanan persampahan regional Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar (%) 1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarpras persampahan sesuai standar yang dibangun dan direhabilitasi 1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit) 1.03.04.2.01.0009 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) 1.03.04.2.01.0012 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari) 1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen) 1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit) 1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit) 1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (Orang) 1.03.04.2.01.0018 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah pengelola/operator yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS (Pengelola) 1.03.04.2.01.0019 - Pembinaan dan Pengawasan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari) 1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R Jumlah unit Sistem Pengelolaan Persampahan di Desa yang terbina (Unit) 1.03.04.2.01.0021 - Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%)) 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%) 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÂ³/Hari) 1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (MÂ³/Hari) 1.03.05.2.01.0027 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari) 1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang) 1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga) 1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen) 1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik (%) 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan direhabilitasi 1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan) 1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan) 1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan) 1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan) 1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Meningkatnya kualitas bangunan gedung Rasio Kepatuhan PBG (%) 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik (%) 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Meningkatnya kualitas bangunan gedung Jumlah dokumen rekomendasi penyelenggaraan penerbitan SLF 1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung) 1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen) 1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) 1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya (%) 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kawasan yang dibangun/ditata 1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%) 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang jalan Kabupaten yang ditangani 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) 1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM) 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) 1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM) 1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM) 1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan) 1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM) 1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang jembatan yang dibangun (Meter) 1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%) 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) 1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang) 1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) 1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen) 1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen) 1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) 1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi) 1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha) 1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan) 1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga) 1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha) 1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang Persentase ketaatan terhadap RTRW (%) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah (Persentase) 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota jumlah dokumen penetapan RTRW (dokumen) 1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi) 1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen) 1.03.12.2.01.0008 - Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen) 1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang. (Laporan) 1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RDTR dan RTRW kabupaten / kota yang dilaksanakan ( kegiatan ) 1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang) 1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan) 1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rapat koordinasi dan simkronisasi pemanfaatan ruang Daerah kabupaten /Kota yang dilaksanakan 1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen) 1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan) 1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen) 1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi) 1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rapat koordinasi dan simkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang Daerah kabupaten /Kota yang dilaksanakan 1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen) 1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus) 1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka) Nilai SAKIP OPD (Angka) Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi (%) Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (%) Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi 1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 1.03.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi Persentase Dokumen Keuangan disusun sesuai regulasi 1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 1.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Fasilitasi Administratif umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi Persentase Fasilitasi Administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara 1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 123.204.572.900,00 213.521.674.814,00 214.489.455.327,00 226.489.455.297,00 226.489.455.327,00 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.900.564.000,00 24.118.132.383,00 24.118.132.383,00 24.118.132.383,00 24.118.132.383,00 Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi (%) 100 100 20.900.564.000,00 100 24.118.132.383,00 100 24.118.132.383,00 100 24.118.132.383,00 100 24.118.132.383,00 1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (%) 100 100 100 100 100 100 1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi 100,00 100,00 65.000.000,00 100,00 442.741.500,00 100,00 259.211.798,00 100,00 172.717.215,00 100,00 189.988.937,00 1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 8 8 65.000.000,00 8 142.741.500,00 8 157.015.650,00 8 172.717.215,00 8 189.988.937,00 1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 6 0,00 6 100.000.000,00 6 102.196.148,00 6 0,00 6 0,00 1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 6 0,00 6 100.000.000,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 2028 2029 2030 TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 1.03.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 1 0,00 1 100.000.000,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi Persentase Dokumen Keuangan disusun sesuai regulasi 100,00 100,00 17.229.805.000,00 100,00 17.229.805.000,00 100,00 17.229.805.000,00 100,00 17.229.805.000,00 100,00 17.229.805.000,00 1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 14 14 17.229.805.000,00 14 17.229.805.000,00 14 17.229.805.000,00 14 17.229.805.000,00 14 17.229.805.000,00 1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi 100,00 100,00 1.500.000,00 100,00 329.945.000,00 100,00 362.939.500,00 100,00 399.233.450,00 100,00 439.156.795,00 1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 50 0 0,00 50 219.945.000,00 50 241.939.500,00 50 266.133.450,00 50 292.746.795,00 1.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 100 100 1.500.000,00 100 110.000.000,00 121.000.000,00 100 133.100.000,00 100 146.410.000,00 1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Fasilitasi Administratif umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi Persentase Fasilitasi Administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi 100,00 100,00 406.349.000,00 100,00 810.822.433,00 100,00 851.475.790,00 100,00 936.623.369,00 100,00 851.475.790,00 1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 7 1 6.400.000,00 1 22.000.000,00 1 24.200.000,00 1 26.620.000,00 1 24.200.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 9 14.000.000,00 9 198.515.900,00 9 218.367.490,00 9 240.204.239,00 9 218.367.490,00 1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 4 70.699.000,00 4 88.000.000,00 4 96.800.000,00 4 106.480.000,00 4 96.800.000,00 1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 2 2 45.500.000,00 2 94.193.000,00 2 103.612.300,00 2 113.973.530,00 2 103.612.300,00 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 7 7 60.060.000,00 7 82.500.000,00 7 90.750.000,00 7 99.825.000,00 7 90.750.000,00 1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 2 2 65.000.000,00 2 13.750.000,00 2 15.125.000,00 2 16.637.500,00 2 15.125.000,00 1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 120 120 144.690.000,00 120 311.863.533,00 120 302.621.000,00 120 332.883.100,00 120 302.621.000,00 1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100,00 100,00 104.500.000,00 100,00 860.524.580,00 100,00 736.577.038,00 100,00 678.234.742,00 100,00 600.418.216,00 1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 1 35.000.000,00 1 300.000.000,00 4 120.000.000,00 0 0,00 0 0,00 1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 29 55 34.500.000,00 55 120.524.580,00 55 132.577.038,00 55 145.834.742,00 55 160.418.216,00 1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 3 4 35.000.000,00 4 440.000.000,00 4 484.000.000,00 4 532.400.000,00 4 440.000.000,00 1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100,00 100,00 2.571.050.000,00 100,00 3.119.871.870,00 100,00 3.221.259.057,00 100,00 3.098.967.987,00 100,00 3.044.481.963,00 1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 4 4 385.050.000,00 4 880.000.000,00 4 968.000.000,00 4 830.983.024,00 4 798.292.504,00 1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 24 24 80.000.000,00 24 133.871.870,00 24 147.259.057,00 24 161.984.963,00 24 178.183.459,00 1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor https://jdih.pemalangkab.go.id TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 2.106.000.000,00 12 2.106.000.000,00 12 2.106.000.000,00 12 2.106.000.000,00 12 2.068.006.000,00 1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 100,00 522.360.000,00 100,00 1.324.422.000,00 100,00 1.456.864.200,00 100,00 1.602.550.620,00 100,00 1.762.805.682,00 1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 164 164 229.320.000,00 164 330.000.000,00 164 363.000.000,00 164 399.300.000,00 164 439.230.000,00 1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 23 23 100.000.000,00 23 275.000.000,00 23 302.500.000,00 23 332.750.000,00 23 366.025.000,00 1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 60 60 130.540.000,00 60 220.000.000,00 60 242.000.000,00 60 266.200.000,00 60 292.820.000,00 1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 9 9 62.500.000,00 9 499.422.000,00 9 549.364.200,00 9 604.300.620,00 9 664.730.682,00 1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 909.200.000,00 17.858.018.615,00 17.858.018.615,00 19.858.018.615,00 19.858.018.615,00 Meningkatnya pengelolaan sumber daya air Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik (%) 28,74 29,20 909.200.000,00 29,57 17.858.018.615,00 29,93 17.858.018.615,00 30,30 19.858.018.615,00 30,67 19.858.018.615,00 1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%) 14,93 15,5 16 16,5 17 17,5 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota (%) 0,45 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%) 70,84 71,5 72 72,5 73 73,5 Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kabupaten/Kota (Angka) 51,77 55,12 56,26 57,36 58,48 59,60 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya sungai dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang sungai dan bangunan pengaman pantai yang dikelola pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ( km ) 1,59 906.580.000,00 1,99 6.805.000.000,00 2,09 5.545.500.000,00 2,29 5.825.050.000,00 2,49 5.426.514.615,00 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) 0,65 0,65 800.500.000,00 0,75 1.715.000.000,00 0,75 1.086.500.000,00 0,85 1.165.150.000,00 0,95 1.001.665.900,00 1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM) 0,6 0,6 104.000.000,00 0,9 3.640.000.000,00 1 3.204.000.000,00 1,1 3.494.400.000,00 1,2 3.563.840.000,00 1.03.02.2.01.0105 - Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM) 0,34 0,34 1.040.000,00 0,34 1.340.000.000,00 0,34 784.000.000,00 0,34 832.400.000,00 0,34 635.640.000,00 1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen) 2 2 1.040.000,00 2 110.000.000,00 2 471.000.000,00 2 333.100.000,00 2 225.368.715,00 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan dan dikelola 1,10 2.620.000,00 1,50 11.053.018.615,00 1,70 12.312.518.615,00 1,90 14.032.968.615,00 2,10 14.431.504.000,00 1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM) 0 0 0,00 0,3 1.110.000.000,00 0,4 421.000.000,00 0,5 433.100.000,00 0,6 196.410.000,00 1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM) 1,03 1,1 1.580.000,00 1,2 8.828.684.000,00 1,3 9.628.684.000,00 1,4 11.128.684.000,00 1,5 12.378.684.000,00 1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) 0,16 0,2 1.040.000,00 0,3 604.334.615,00 0,4 1.060.000.000,00 0,5 1.260.000.000,00 0,6 1.210.000.000,00 1.03.02.2.02.0045 - Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air Rencana Alokasi Air yang Ditetapkan Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi (Dokumen) 0 0 0,00 1 110.000.000,00 1 452.834.615,00 1 511.184.615,00 1 196.410.000,00 1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen) 2 4 0,00 4 400.000.000,00 4 750.000.000,00 4 700.000.000,00 4 450.000.000,00 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 4.800.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%)) 23,95 32,01 4.800.000.000,00 35,51 10.000.000.000,00 39,01 10.000.000.000,00 42,52 10.000.000.000,00 46,02 10.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang https://jdih.pemalangkab.go.id TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%) 88,48 89,32 89,85 90,35 90,85 91,50 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum ( SR ) 0 685,00 4.800.000.000,00 1.428,00 10.000.000.000,00 1.428,00 10.000.000.000,00 1.428,00 10.000.000.000,00 1.428,00 10.000.000.000,00 1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang) 0 37 0,00 37 0,00 37 0,00 37 0,00 37 0,00 1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen) 0 0 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik) 77,16 77,16 4.800.000.000,00 80,25 10.000.000.000,00 83,46 10.000.000.000,00 86,79 10.000.000.000,00 90,27 10.000.000.000,00 1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) 0 0 0,00 15 0,00 15 0,00 15 0,00 15 0,00 1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) 0 0 0,00 5.859,00 0,00 5.859,00 0,00 5.859,00 0,00 5.859,00 0,00 1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 100.000.000,00 3.450.814.487,00 4.418.595.000,00 4.418.595.000,00 4.418.595.000,00 Meningkatnya layanan persampahan regional Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar (%) 25 33,89 100.000.000,00 36,21 3.450.814.487,00 38,53 4.418.595.000,00 40,84 4.418.595.000,00 43,16 4.418.595.000,00 1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarpras persampahan sesuai standar yang dibangun dan direhabilitasi 100.000.000,00 3.450.814.487,00 4.418.595.000,00 4.418.595.000,00 4.418.595.000,00 1.03.04.2.01.0009 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit) 0 0 0 0 0 1.03.04.2.01.0012 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan https://jdih.pemalangkab.go.id TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) 0 0 0 0 0 1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari) 0 0,00 12,07 1.440.741.120,00 12,02 1.442.957.645,00 12,03 1.443.046.306,00 12,04 1.444.800.000,00 1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit) 0 0 0 0 0 1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.03.04.2.01.0018 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Masyarakat yang mendapatkan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (Orang) 0 0 0 0 0 1.03.04.2.01.0019 - Pembinaan dan Pengawasan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Terbina dan Terawasinya pengelola/operator dalam pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah pengelola/operator yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Pengelola) 0 0 0 0 0 1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari) 233,08 233,08 100.000.000,00 0 2.010.073.367,00 0 2.975.637.355,00 0 2.975.548.694,00 0 2.973.795.000,00 1.03.04.2.01.0021 - Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa Terbinanya pengelola Sistem Pengelolaan Persampahan di Desa Jumlah unit Sistem Pengelolaan Persampahan di Desa yang terbina (Unit) 0 0 0 0 0 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 640.420.900,00 2.050.449.180,00 2.050.449.180,00 2.050.449.180,00 2.050.449.180,00 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%)) 54,13 57,17 640.420.900,00 58,57 2.050.449.180,00 59,97 2.050.449.180,00 61,37 2.050.449.180,00 62,77 2.050.449.180,00 1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%) 97,27 98,00 98,50 99,00 99,50 100 1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ( unit ) 128,00 640.420.900,00 410,00 2.050.449.180,00 410,00 2.050.449.180,00 410,00 2.050.449.180,00 410,00 2.050.449.180,00 1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÂ³/Hari) 108 108 640.420.900,00 108 2.050.449.180,00 126 2.050.449.180,00 126 2.050.449.180,00 126 2.050.449.180,00 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 1.03.05.2.01.0027 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (MÂ³/Hari) 0 0 0 0 0 1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari) 0 0 0 0 0 1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang) 0 0 0 0 0 1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat Tersedianya Unit pengolahan setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga) 0 0 0 0 0 1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 2.080.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik (%) 76,62 76,69 2.080.000,00 76,76 100.000.000,00 76,83 100.000.000,00 76,9 100.000.000,00 76,97 100.000.000,00 1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan Panjang saluran drainase perkotaan yang dikelola ( meter ) 10 2,00 2.080.000,00 100,00 100.000.000,00 100,00 100.000.000,00 100,00 100.000.000,00 100,00 100.000.000,00 1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan) 0 0 0 0 0 1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan) 5 5 1.040.000,00 5 50.000.000,00 5 50.000.000,00 5 50.000.000,00 5 50.000.000,00 1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan) 0 0 0 0 0 1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan https://jdih.pemalangkab.go.id TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan) 10 10 1.040.000,00 10 50.000.000,00 10 50.000.000,00 10 50.000.000,00 10 50.000.000,00 Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan direhabilitasi 0 0 0 0 0 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 101.040.000,00 3.932.071.700,00 3.932.071.700,00 3.932.071.700,00 3.932.071.700,00 Meningkatnya kualitas bangunan gedung Rasio Kepatuhan PBG (%) 71,43 80 101.040.000,00 82,26 3.932.071.700,00 85,71 3.932.071.700,00 88,57 3.932.071.700,00 91,43 3.932.071.700,00 1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik (%) 78 79 80 81 82 83 1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Meningkatnya kualitas bangunan gedung Jumlah dokumen rekomendasi penyelenggaraan penerbitan SLF / PBG 200,00 101.040.000,00 210,00 3.932.071.700,00 210,00 3.932.071.700,00 210,00 3.932.071.700,00 210,00 3.932.071.700,00 1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung) 1 1 100.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2 0 0,00 2 3.932.071.700,00 2 3.932.071.700,00 2 3.932.071.700,00 2 3.932.071.700,00 1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) 150 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 130.000.000,00 29.999.999,00 29.999.999,00 29.999.969,00 29.999.999,00 Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya (%) 48 60 130.000.000,00 70 29.999.999,00 80 29.999.999,00 90 29.999.969,00 100 29.999.999,00 1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang https://jdih.pemalangkab.go.id TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kawasan yang dibangun/ditata 1,00 130.000.000,00 1,00 29.999.999,00 1,00 29.999.999,00 1,00 29.999.969,00 1,00 29.999.999,00 1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan) 1 1 130.000.000,00 1 29.999.999,00 1 29.999.999,00 1 29.999.969,00 1 29.999.999,00 1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang) 0 0 0 0 0 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 95.113.263.000,00 151.000.000.000,00 151.000.000.000,00 161.000.000.000,00 161.000.000.000,00 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%) 75,05 78,79 95.113.263.000,00 80,29 151.000.000.000,00 81,79 151.000.000.000,00 83,29 161.000.000.000,00 84,79 161.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang jalan Kabupaten yang ditangani 60,15 95.113.263.000,00 68,93 151.000.000.000,00 68,93 151.000.000.000,00 74,38 161.000.000.000,00 74,38 161.000.000.000,00 1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) 16 25 2.970.000.000,00 40 4.400.000.000,00 40 4.400.000.000,00 50 5.500.000.000,00 50 5.500.000.000,00 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM) 765,72 765,72 765.000.000,00 765,72 765.000.000,00 765,72 765.000.000,00 765,72 765.000.000,00 765,72 765.000.000,00 1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) 46,20 12,85 14.178.263.000,00 16,55 19.135.000.000,00 16,55 19.135.000.000,00 20 22.535.000.000,00 20 22.535.000.000,00 1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM) 2,00 15,5 17.050.000.000,00 12 33.000.000.000,00 12 33.000.000.000,00 13,2 36.300.000.000,00 13,2 36.300.000.000,00 1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan Terlaksananya Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM) 17,50 16,4 45.100.000.000,00 18,18 66.000.000.000,00 18,18 66.000.000.000,00 18,18 66.000.000.000,00 18,18 66.000.000.000,00 1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan) 7 8 1.870.000.000,00 10 2.200.000.000,00 10 2.200.000.000,00 10 2.200.000.000,00 10 2.200.000.000,00 1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar https://jdih.pemalangkab.go.id TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM) 4 5,4 11.880.000.000,00 7,2 19.800.000.000,00 7,2 19.800.000.000,00 8 22.000.000.000,00 8 22.000.000.000,00 1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan Terlaksananya Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang dibangun (Meter) 2 2 1.300.000.000,00 5 5.700.000.000,00 5 5.700.000.000,00 5 5.700.000.000,00 5 5.700.000.000,00 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 125.000.000,00 141.000.800,00 141.000.800,00 141.000.800,00 141.000.800,00 Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%) 1,32 18 125.000.000,00 21 141.000.800,00 25 141.000.800,00 30 141.000.800,00 35 141.000.800,00 1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi ( kegiatan ) 2,00 21.000.000,00 2,00 33.000.000,00 2,00 36.300.000,00 2,00 39.930.000,00 2,00 43.923.000,00 1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang) 30 40 21.000.000,00 40 33.000.000,00 40 36.300.000,00 40 39.930.000,00 40 43.923.000,00 1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) 5 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah jenis informasi tingkat kabupaten pada sistem informasi jasa konstruksi (SIPJAKI) 2,00 104.000.000,00 2,00 108.000.800,00 2,00 104.700.800,00 2,00 101.070.800,00 2,00 97.077.800,00 1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen) 1 2 104.000.000,00 2 108.000.800,00 2 104.700.800,00 2 101.070.800,00 2 97.077.800,00 1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) 0 0 0 0 0 1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi) 0 0 0 0 0 1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - - - - - 1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan) 0 0 0 0 0 1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi https://jdih.pemalangkab.go.id TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga) 0 0 0 0 0 1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha) 0 0 0 0 0 1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 383.005.000,00 841.187.650,00 841.187.650,00 841.187.650,00 841.187.650,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase) 100 100 383.005.000,00 100 841.187.650,00 100 841.187.650,00 100 841.187.650,00 100 841.187.650,00 1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota jumlah dokumen penetapan RTRW (dokumen) 1,00 70.005.000,00 1,00 250.000.000,00 1,00 250.000.000,00 1,00 250.000.000,00 1,00 250.000.000,00 1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 70.005.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi) 0 0 0 0 0 1.03.12.2.01.0008 - Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1,00 150.000.000,00 1,00 150.000.000,00 1,00 150.000.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 1,00 150.000.000,00 0 0 0 1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan) 0 0 0 0 0 1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RDTR dan RTRW kabupaten / kota yang dilaksanakan ( kegiatan ) 6,00 208.000.000,00 8,00 104.000.000,00 8,00 104.000.000,00 8,00 104.000.000,00 8,00 104.000.000,00 1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 2 2 104.000.000,00 2 104.000.000,00 2 104.000.000,00 2 104.000.000,00 2 104.000.000,00 1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang) 0 0 0 0 0 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 104.000.000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan) 0 0 0 0 0 1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rapat koordinasi dan simkronisasi pemanfaatan ruang Daerah kabupaten /Kota yang dilaksanakan - 8,00 350.000.000,00 8,00 350.000.000,00 8,00 350.000.000,00 8,00 350.000.000,00 1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan) 0 1,00 200.000.000,00 1,00 200.000.000,00 1,00 200.000.000,00 1,00 200.000.000,00 1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi) 0 1,00 150.000.000,00 1,00 150.000.000,00 1,00 150.000.000,00 1,00 150.000.000,00 1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rapat koordinasi dan simkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang Daerah kabupaten /Kota yang dilaksanakan 8,00 105.000.000,00 8,00 137.187.650,00 8,00 137.187.650,00 8,00 137.187.650,00 8,00 137.187.650,00 1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen) 1,00 105.000.000,00 1,00 137.187.650,00 1,00 137.187.650,00 1,00 137.187.650,00 1,00 137.187.650,00 1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang Terlaksananya Audit Tata Ruang Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus) 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id IV - 50 Uraian subkegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sangat penting untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Subkegiatan prioritas harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman pembangunan daerah dan dapat diterjemahkan menjadi aksi-aksi nyata yang dapat diimplementasikan oleh DPU TR Kabupaten Pemalang. Subkegiatan harus dirancang dan dilaksanakan secara detail, dengan mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan target capaian yang jelas. Tabel IV.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI BUPATI & WAKIL BUPATI OUTCOME PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN KETERANGAN.
(1)(2)
(3)
(4)(5) 1 Jalan halus merata Meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman Program : Penyelenggaraan Jalan Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Rekonstruksi jalan Pelebaran jalan menuju standar Pemeliharaan berkala jalan Pemeliharaan Rutin Jalan Tahun 2026 : Rekonstruksi Jalan (jalan yang mengalami kerusakan berat) sepanjang 38 Km Pelebaran Jalan Menuju Standar (untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran lalu lintas) Pemeliharaan Berkala Jalan, dan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 55 Km Tahun 2027 : Rekonstruksi Jalan (jalan yang mengalami kerusakan berat) sepanjang 38 Km Pelebaran Jalan Menuju Standar (untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran lalu lintas) Pemeliharaan Berkala Jalan, dan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 55 Km Tahun 2028 : Rekonstruksi Jalan (jalan yang mengalami kerusakan berat) sepanjang 38 Km Pelebaran Jalan Menuju Standar (untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran lalu lintas) Pemeliharaan Berkala Jalan, dan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 55 Km Tahun 2029 : Rekonstruksi Jalan (jalan yang mengalami kerusakan berat) sepanjang 38 Km Pelebaran Jalan Menuju Standar (untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran lalu lintas) Pemeliharaan Berkala Jalan, dan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 55 Km IV.2 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH https://jdih.pemalangkab.go.id IV - 51 NO PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI BUPATI & WAKIL BUPATI OUTCOME PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN KETERANGAN. Tahun 2030 : Rekonstruksi Jalan (jalan yang mengalami kerusakan berat) sepanjang 38 Km Pelebaran Jalan Menuju Standar (untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran lalu lintas) Pemeliharaan Berkala Jalan, dan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 55 Km 2 Revitalisasi penyediaan air bersih dari hulu sampai hilir Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan Tahun 2026 : 1.500 – 2.000 SR Tahun 2027 : 1.500 – 2.000 SR Tahun 2028 : 1.500 – 2.000 SR Tahun 2029 : 1.500 – 2.000 SR Tahun 2030 : 1.500 – 2.000 SR 3 Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya Meningkatnya pengelolaan sumber daya air Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (SatuDaerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2026 : Pemeliharaan saluran sungai dan saluran irigasi Tahun 2027: Pemeliharaan saluran sungai dan saluran irigasi Tahun 2028 : Pemeliharaan saluran sungai dan saluran irigasi Tahun 2029 : Pemeliharaan saluran sungai dan saluran irigasi Tahun 2030 : Pemeliharaan saluran sungai dan saluran irigasi https://jdih.pemalangkab.go.id IV - 52 NO PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI BUPATI & WAKIL BUPATI OUTCOME PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN KETERANGAN. 4 Pembukaan Pintu Tol Sewaka Meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman Program : Penyelenggaraan Jalan Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Tahun 2026 : penyusunan kajian Feasibility Study (FS) Tahun 2027 : penyusunan kajian penyesuaian / penentuan trase jalan Tahun 2028 : penyusunan kajian pengadaan tanah Tahun 2029 : penyusunan kajian analisi mengenai dampak lingkungan (Amdal). Tahun 2030 : penyusunan kajian kelengkapan administrasi dan pengusulan https://jdih.pemalangkab.go.id IV - 53 Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja utama DPU TR Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama. IV.3. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DPU TR KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) https://jdih.pemalangkab.go.id PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG NO INDIKATOR SATUAN 2026 2027 2028
(01)(02) (03) (06) (07) (08) 2029
(09)TARGET TAHUN 2030 KETERANGAN
(10)(11) 2025
(05)BASELINE TAHUN 2024
(04)Indeks 73 74 75 76 777271,28 % 62,54 64,69 66,94 69,30 71,6860,5457,61 TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) 2 Persentase ketaatan terhadap RTRW % 63 65 67,5 70 72,5 75 77,5 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Angka 82,24 83 84 85 86 87 88 4 Persentase penyelenggaraan infrastruktur urusan pekerjaan umum 5 Nilai SAKIP OPD Angka 66 70,10 70,5 70,76 72,36 73,96 75,56 https://jdih.pemalangkab.go.id IV - 55 Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPU TR Kabupaten Pemalang. IKK membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi efektivitas suatu program atau kegiatan. IV.4. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) https://jdih.pemalangkab.go.id NO INDIKATOR SATUAN 2026 2027 2028
(01)(02) (04) (07) (08) (09) 2029
(10)TARGET TAHUN 2030 KETERANGAN
(11)(12) 2025
(06)BASELINE TAHUN 2024
(05)STATUS
(03)% 89,32 89,85 90,35 90,85 91,5088,8088,48positif % 71,50 72,00 72,50 73,00 73,5071,0070,84positif % 15,50 16,00 16,50 17,00 17,5015,0014,93positif % 98,00 98,50 99,00 99,50 100,0097,5097,27positif % 75 80 85 90 9570100positif % 18,00 21,00 25,00 30,00 35,0016,001,32positif % 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00,500,45positif 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 2 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota positif % 71,43 74,29 80,00 82,86 85,71 85,71 85,71 3 Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 4 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota 5 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 6 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 7 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 8 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota positif % 75,05 77,29 78,79 80,29 81,79 83,29 84,79 9 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id I - 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang berlangsung di daerah, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Agar pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang matang hingga dapat terukur dan terarah atas pencapaian pembangunan yang diinginkan. Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Selain itu, Renstra PD juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Perhubungan sebagai pelaksana urusan perhubungan pada Pemerintah Pusat. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 I - 2 Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Sektor Lainnya Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan. Gambar 1.2. Pentahapan Penyusunan Renstra Persiapan Penyusunan PenetapanPerumusan Rancangan Akhir Pelaksanaan Forum PD / Lintas PD Penyusunan RancanganPenyusunan Rancanagan Awal Pohon Kinerja Cascading Veifikasi Rancangan Review APIP Ditetapkan 1 Bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan Verifikasi Rancangan Akhir https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 I - 3 Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu "TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG BERCAHAYA-BERSIH, CAKAP, HANDAL DAN MULYA" dengan misinya “RHAPSODI” yaitu Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas. Untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, dokumen Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan menuntut kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan yang direncanakan. Selain itu Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 juga harus berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 adalah jawaban konkrit terhadap terciptanya pembangunan bidang perhubungan, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang efektif, efisien dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Pemalang. Selanjutnya Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang ini dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan tahunan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang ini menjadi sangat penting dan strategis dalam menentukan arah kebijakan di bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan. 1.2. LANDASAN HUKUM Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
2.Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 I - 4
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) yang telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
10.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14.Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 I - 5 Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
25.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga –Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang –Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
26.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
27.Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
29.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 I - 6
30.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Kumuh
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
37.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
39.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
40.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 646);
41.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61);
42.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendalian dan Pengamanan Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 813);
43.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153);
44.Inmendagri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra. Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
45.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 I - 7 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
46.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi – Pemalang Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
47.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
48.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6)
49.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029
50.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Perparkiran
51.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
52.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
53.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 10);
54.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
55.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
56.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8).
57.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7);
58.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
59.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 I - 8
60.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 80);
61.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 77);
62.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 30);
63.Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Pemalang;
64.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
65.Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/108/2021 tentang Penetapan Tipe dan Lokasi Terminal Penumpang di Kabupaten Pemalang. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan dalam mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :
1.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah.
2.Menjadi acuan resmi bagi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan unsur penunjang bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.
3.Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.
4.Sebagai dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut: 2.1.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat.
1.Kepala Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan kebijakan di bidang angkutan dan lalu lintas, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan dan lalu lintas, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dan lalu lintas, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a.Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan daerah (RKPD)
b.Merumuskan usulaln Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 2
c.Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
d.Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
e.Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
f.Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan sesuai dengan unsur SPIP
g.Mengarahkan pengelolaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
h.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
i.Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
j.Merumuskan laporan di bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
k.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
1. 2.Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut,Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a.Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
b.Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
c.Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
d.Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
e.Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
f.Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
g.Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 3
h.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a.Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan.
b.Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
c.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan.
d.Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/ jasa.
e.Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.
f.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
g.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan sesuai dengan unsur SPIP.
h.Menyusun konsep inovasi kesekretariatan.
i.Mengoordinasikan konsep inovasi, kerjasama dan kemitraan perhubungan, dan pelaksanaan tugas bidang-bidang
j.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan.
k.Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
l.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
1. 3.Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan.
b.menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
c.melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan.
d.mengelola data urusan pemerintahan bidang Perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
e.melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran.
f.menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.
g.menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 4 (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya.
h.menyiapkan bahan inovasi Subbagian Bina Program dan Keuangan
i.melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang Perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
j.mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Bina Program dan Keuangan.
k.menyusun bahan laporan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
l.menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan.
m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. 4.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
b.mengelola administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penatausahaan, pemanfaatan dan penyusunan laporan barang milik daerah.
c.mengelola administrasi umum, meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan.
d.mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik.
e.mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan, penyediaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan jasa penunjang, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas.
f.mengelola administrasi kepegawaian.
g.mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja.
h.melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
i.menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
j.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
k.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. 5.Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi: https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 5
a.penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
b.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a.mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah.
b.menyusun rancangan kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
c.merumuskan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi Penyediaan Perlengkapan Jalan, Rencana Induk Jarigan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten,nPenerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, dan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan.
d.menyusun konsep inovasi pada Bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
e.mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
f.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
g.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. 6.Kepala Seksi Angkutan Jalan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Angkutan Jalan. Kepala Seksi Angkutan Jalan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a.merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Angkutan Jalan.
b.menyiapkan konsep kebijakan pada Seksi Angkutan Jalan.
c.menyiapkan konsep kebijakan teknis pada Seksi Angkutan Jalan.
d.melaksanakan kegiatan Seksi Angkutan Jalan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
e.Melaksanakan program penyelenggaraan Lalu luntas Angkutan Jalan yang meliputi kegiatan : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Penerbitan Izin https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 6 Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, dan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.
f.menyusun bahan kebijakan angkutan yang meliputi Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, dan rencana umum jaringan lintas angkutan barang.
g.menyusun bahan pertimbangan teknis dan penerbitan perizinan Usaha Angkutan.
h.melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan, Tarif Angkutan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada angkutan umum dan Sistem Manajemen Keselamatan.
i.melaksanakan kegiatan pelatihan safety driving terhadap pengemudi angkutan
j.menyusun konsep inovasi pada Seksi Angkutan Jalan.
k.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Angkutan Jalan.
l.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Angkutan Jalan.
m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
1. 7.Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan. merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
a.merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
b.menyiapkan konsep kebijakan pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
c.menyiapkan konsep kebijakan teknis pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
d.melaksanakan kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
e.melaksanakan program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang meliputi kegiatan: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten
f.melaksanakan kegiatan manajeman dan rekayasa lalu lintas.
g.Menyusun bahan pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas guna mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
h.melakukan analisa terhadap volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 7
i.melaksanakan pemantauan terhadap arus lalu lintas di kawasan tertentu dan persimpangan.
j.menyusun perencanaan perlengkapan jalan kabupaten dengan melaksanakan survey dan identifikasi untuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan.
k.melaksanakan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten, sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan dan pengendalian efektifitas kebijakan untuk jalan kabupaten dan Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
l.menyusun konsep inovasi pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
m.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
n.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
o.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
1. 8.Kepala Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepala Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Lalu Lintas dan Angutan Jalan.
a.merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
b.menyiapkan konsep kebijakan pada Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
c.menyiapkan konsep kebijakan teknis pada Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
d.melaksanakan kegiatan Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
e.melaksanakan program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang meliputi kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten, Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi;
f.melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan jalan secara teratur dan berkala.
g.melaksanakan pengawasan, perawatan pengadaan dan penempatan rambu-rambu dan fasilitas jalan.
h.mengelola penyediaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan rambu-rambu lalu lintas serta infrastruktur perkeretaapian yang terintegrasi sesuai kewenangan kabupaten
i.menyusun konsep inovasi pada Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
j.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
k.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 8
1. 9.Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan pertanahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan mempunyai fungsi :
a.merencanakan program dan kegiatan Bidang Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan dokumen perencanaan.
b.menyusun rancangan kebijakan Bidang Perumahan dan Pertanahan.
c.merumuskan kebijakan teknis di bidang perumahan dan pertanahan.
d.menyelenggarakan fasilitasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan yang meliputi, penyusunan data dan informasi bangunan perumahan korban bencana, pendataan tanah/rumah, penghunian persewaan dan pemeliharaan rumah milik pemerintah berdasarkan hasil survey; verifikasi pengajuan proses Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG); serta pengajuan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta penelitian nilai retribusi IMB.
e.menyelenggarakan fasilitasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan yang meliputi, fasilitasi bantuan teknis bidang perumahan dengan cara pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan baik BUMN, BUMD dan lembaga perorangan atau swasta; fasilitasi kegiatan pembangunan/pemeliharaan rumah milik pemerintah, perumahan, rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya; serta fasilitasi penanganan masalah sengketa bidang perumahan.
f.menyelenggarakan fasilitasi pertanahan yang meliputi penyusunan data pertanahan yang meliputi data tanah aset pemerintah, tanah kosong, ulayat dan sengketa; fasilitasi penyelesaian sengketa tanah dengan cara menginventarisasi permasalahan, mengkaji, mengoordinasikan dengan pihak bersengketa; verifikasi pengajuan Izin Membuka Tanah dengan cara memeriksa kelengkapan berkas, koordinasi dan cek lokasi; serta fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dengan cara sosialisasi, negosiasi, survey harga tanah.
g.menyelenggarakan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus meliputi lokasi pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus dan rumah susun negara dengan mempertimbangkan daya tampung lingkungan.
h.menyelenggarakan verifikasi bahan pengajuan penerbitan Advice Planning (AP) dan pemberian pertimbangan teknis penerbitan Site Plan, serta verifikasi pengajuan rekomendasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan kawasan permukiman.
i.menyusun konsep inovasi pada Bidang Perumahan dan Pertanahan.
j.mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Perumahan dan Pertanahan.
k.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Perumahan dan Pertanahan. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 9
l.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perumahan dan Pertanahan.
m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
1. 10.Kepala Bidang Kawasan Permukiman Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tigas tersebut, Kepala Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
a.merencanakan program dan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan dokumen perencanaan.
b.menyusun rancangan kebijakan Bidang Kawasan Permukiman.
c.merumuskan kebijakan teknis di bidang infrastruktur kawasan permukiman.
d.menyelenggarakan fasilitasi pendataan dan perencanaan di bidang kawasan permukiman yang meliputi penyusunan data dan informasi kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana, utilitas umum kawasan permukiman yang meliputi Penerangan Jalan Umum, Listrik Pedesaan, Pertamanan, Trotoar, Boullevard dan prasarana sarana umum lainnya; penyiapan dokumen kelengkapan serah terima prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman; fasilitasi pendanaan dan pembiayaan dalam rangka penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); pengendalian teknis kawasan permukiman; perencanaan parasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil; serta pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Regristrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
e.menyelenggarakan fasilitasi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang meliputi pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan/ pemeliharaan prasarana, sarana, utilitas umum kawasan permukiman (Penerangan Jalan Umum, Listrik Pedesaan, Pertamanan, Trotoar, Boullevard dan Prasarana Sarana Umum lainnya); serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
f.menyelenggarakan fasilitasi pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman yang meliputi pembinaan dan bimbingan teknis penyediaan kawasan permukiman dan pengendalian kawasan permukiman kumuh; penyediaan kawasan permukiman, dan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, pengembangan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba); serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
g.menyusun konsep inovasi pada Bidang Kawasan Permukiman.
h.mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Kawasan Permukiman.
i.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Kawasan Permukiman.
j.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Kawasan Permukiman.
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 10
1. 11.Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran (UTPP) Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran Pada Dinas Perhubungan kabupaten Pemalang, uraian tugas Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran sebagai berikut :
a.Kepala UTPP Kepala UTPP mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1) Merencanakan program dan kegiatan UTPP sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran 2) Menyusun konsep kebijakan manajemen pengelolaan terminal penumpang dan pengelolaan perparkiran sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas 3) Melaksanakan pengelolaan perencanaan program dan anggaran sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan 4) Menyusun dan menganalisa data yang meliputi terminal penumpang dan perparkiran sebagai bahan penyusunan kebijakan manajemen terminal penumpang dan perparkiran 5) Melaksanakan pengendalian ketertiban terminal melalui pengaturan kendaraan yang berada dalam terminal, pengaturan ketertiban lalu lintas dalam dan sekitar terminal dan pangkalan di wilayahnya 6) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran secara efektif untuk ketertiban dan menjaga kualitas pelayanan perparkiran 7) Menyusun bahan pertimbangan teknis rekomendasi perizinan pengelolaan parkir, penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum 8) Melaksanakan pembinaan melalui bimbingan penyuluhan kepada pengelola parkir dan/atau petugas parkir 9) Melaksanakan penyusunan, pengendalian dan pengawasan jam perjalanan (time table) pemberangkatan angkutan penumpang umum di Terminal 10) Melaksanakan pemungutan retribusi di lingkungan terminal dan retribusi perparkiran sesuai ketentuan yang berlaku guna peningkatan pendapatan asli daerah 11) Merencanakan penyediaan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana terminal dan perparkiran sesuai pedoman pelaksanaan untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan 12) Menyiapkan bahan inovasi UTPP berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik 13) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan UTPP sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 11 Kepala Subbagian Tata Usaha UTPP mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 1) Merencanakan program dan kegiatan pada UTPP sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran 2) Menyusun usulan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada UTPP dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi pada UTPP sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi 4) Menyusun data informasi pengelolaan UTPP guna pengambilan kebijakan 5) Mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib administrasi 6) Mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas 7) Menyiapkan bahan inovasi Subbagian Tata Usaha pada UTPP berdasarkan identifikasi kerja dan kualitas pelayanan public 8) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha pada UTPP sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
1. 12.Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) Unit Pelaksana Unit Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki tugas untuk melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengujian kendaraan bermotor. Fungsi dari UPKB adalah sebagai berikut :
a.Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor
b.Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya Tugas pokok dan fungsi personil Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) adalah :
a.Kepala UPKB mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1) Merencanakan program dan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran 2) Menyusun konsep pengelolaan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
b.Kepala Subbagian Tata Usaha https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 12 3) Melaksanakan pengelolaan perencanaan program dan anggaran, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan 4) Melaksanakan pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor sesuai pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin obyektivitas hasil pengujian kendaraan bermotor yang tepat dan akurat 5) Melaksanakan pemungutan retribusi dan hasil biaya pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi dan mencegah adanya pungutan liar 6) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor secara intensif dan terintegrasi untuk menjamin obyektivitas pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 7) Menyusun data informasi pengelolaan UPKB guna pengambilan kebijakan 8) Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada UPKB sesuai pedoman pelaksanaan untuk mendukung kelancaraan operasional kegiatan 9) Menyiapkan bahan inovasi UPKB berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik 10) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan UPKB sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi
b.Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut : 1) Merencanakan program dan kegiatan pada UPKB sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran 2) Membuat usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada UPKB dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman Pelaksanaan kegiatan 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi pada UPKB sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi 4) Menginventarisir data informasi pengelolaan UPKB guna pengambilan kebijakan 5) Mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6) Mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPKB secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 13 7) Menyiapkan bahan inovasi subbagian tata usaha pada UPKB berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbagian tata usaha pada UPUKB sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja 9) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan subbagian tata usaha pada UPKB sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi
1. 13.Kepala Unit Pengelola Rusunawa Dasar Hukum tentang uraian tugas jabatan struktural unit pengelola rumah susun sederhana sewa pada dinas perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Pemalang ada pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
a.Merencanakan program dan kegiatan UP Rusunawa sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran
b.Menyusun konsep penyelenggaraan pengelolaan rumah susun sederhana sewa sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
c.Melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan
d.Mengoordinir, menginventarisir, memantau dan melaksanakan tugas pengelolaan rumah susun sederhana sewa meliputi : pemanfaatan fisik bangunan, tingkat hunian, administrasi keuangan, kelembagaan, dan penghapusan dan pengembangan guna kelancaran tugas
e.Menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap fungsi-fungsi penunjang pengelolaan rumah susun sederhana sewa guna tertib pengelolaan
f.Melakukan inventarisasi dan peningkatan kualitas sarana prasarana dan utilitas rumah susun sederhana sewa dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan
g.Melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan/verifikasi dan penetapan calon penghuni rumah susun sederhana sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna tertib hunian rumah susun sederhana sewa.
h.Melaksanakan perjanjian sewa menyewa rumah susun sederhana sewa yang ditandatangani penghuni dan pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna tertib administrasi.
i.Melaksanakan penarikan uang sewa yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna tertib administrasi.
j.Mengelola administrasi keuangan UP Rusunawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 14
k.Menyiapkan bahan inovasi UP Rusunawa berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik
l.Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan UP Rusunawa sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
m.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 2.1.1.2 Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang terdiri dari :
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, terdiri dari :
1. 1.Sub Bagian Bina Program dan Keuangan
2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c.Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari:
1. 1.Kepala Seksi Angkutan Jalan
2. 2.Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
3. 3.Kepala SeksiPengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
d.Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan
e.Kepala Bidang Kawasan Permukiman
f.UPTD, dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional. Gambar 2.1. Struktur Organisasi 2.1.2.Sumber Daya Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang didukung dengan personalia dan sarana prasarana yang dapat dijabarkan sebagai berikut : Sumber : Perda Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 SEKRETARIS SUB BAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEPALA DINAS UPTD BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SEKSI ANGKUTAN JALAN SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS JALAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERTANAHAN BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN SEKSI PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 15
a.Sumberdaya Manusia Sumberdaya manusia Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 sebanyak 380 orang yang terdiri dari 109 orang berstatus PNS dan 271 orang berstatus Non PNS. Sebagian besar SDM Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang berpendidikan SLTA/sederajat yang terdiri 37 orang PNS dan 186 orang Non PNS. Dari sisi gender, SDM manusia Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang didominasi laki-laki yang mencapai 78,68% dan perempuan sebanyak 21,32%. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang yang cukup besar ini merupakan kekuatan dan memiliki peran vital dalam mencapai tujuan organisasi. Tabel 2.1. Sumberdaya Manusia Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan PNS Non PNS Jumlah L P L P 1 2 3 4 5 6 7 1 SD 12 - 4 - 16 2 SMP Sederajat 15 - 5 - 20 3 SMA Sederajat 32 5 161 25 223 4 D2 2 - - 2 4 5 D3 10 3 4 7 24 6 D IV / S1 18 6 32 31 87 7 S2 4 2 - - 6 Jumlah 93 16 206 65 380 Sumber : Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Tabel 2.2. Sumberdaya Manusia Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Berdasarkan Golongan No Golongan L P Jumlah 1 2 3 4 5 1 Golongan I 5 - 5 2 Golongan II 45 5 50 3 Golongan III 38 11 49 4 Golongan IV 4 - 4 Sumber : Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025 b . Sarana Dan Prasarana Selain Sumberdaya Manusia, sarana dan prasarana atau aset yang dimiliki Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang juga memiliki peran penting yang membantu organisasi mencapai tujuan. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 16 Tabel 2.3. Daftar Barang Inventaris No Jenis Sarana dan Prasarana Satuan Kondisi Jumlah Baik Rusak 1 2 3 4 5 6 1 Tanah Bangunan Bidang - - 14 2 Mesin Ketik Manual Portable Unit - - 14 3 Sofa Set - - 9 4 Sepeda Motor Unit - - 93 5 Filling Cabinet Besi Buah - - 33 6 AC Window Unit - - 47 7 Loudspeaker Unit - - 6 8 Meja Tamu Biasa Buah - - 3 9 Lemari Buku Arsip Buah - - 6 10 PC Unit Unit - - 43 11 Televisi Unit - - 13 12 Wireless Set - - 4 13 Digital Audio Taperecorder Set - - 2 14 Grating Generator Unit Unit - - 1 15 Alat Kalibrasi Lainnya Buah - - 12 16 Lemari Kaca Buah - - 18 17 Dispenser Buah - - 12 18 Compressor Unit Unit - - 1 19 Portable Water Pump Unit - - 2 20 Lemari Kayu Buah - - 22 21 White Board Buah - - 4 22 Audio Amplifier Unit - - 5 23 Pick Up Unit - - 4 24 Rak Besi Buah - - 9 25 Mesin Penghisap Debu Unit - - 5 26 Karaoke Set - - 1 27 Microphone Set - - 5 28 Lemari Buku Untuk Perpustakaan Buah - - 3 29 Internet Set - - 4 30 Printer Unit - - 84 31 Scanner Unit - - 4 32 Server Set - - 2 33 Rambu Bersuar Lainnya Unit - - 8 34 Station Wagon Unit 7 1 23 35 Meja kerja Pejabat Eselon II Buah - - 4 36 Kursi Kerja Pejabat Eselon II Buah - - 8 37 Compact Disc Player Set - - 1 38 Handy Talky (HT) Buah - - 20 39 Alat Komunikasi Sosial Set - - 3 40 Peralatan Jaringan Lainnya Set - - 6 41 Stationary Generating Set Set - - 2 42 Alat Pembersih Lainnya Set - - 4 43 Alat Komunikasi Radio ssb Set - - 2 44 Rak Peralatan Buah - - 1 45 Switcher/ Menara Antena Set - - 1 46 Pompa Lainnya Unit - - 2 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 17 No Jenis Sarana dan Prasarana Satuan Kondisi Jumlah Baik Rusak 1 2 3 4 5 6 47 Perkakas Bengkel Listrik Lainnya Set - - 3 48 Alat Penghancur Kertas Unit - - 2 49 Projector Unit - - 6 50 Filling Cabinet Kayu Buah - - 1 51 Meja Resepsionis Buah - - 1 52 Meja Komputer Buah - - 24 53 Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable Set - - 2 54 Alat Penarik Lainnya Buah - - 1 55 Insulation Res Meter Mod Buah - - 1 56 Meja Kerja Pejabat Eselon III Buah - - 3 57 Alat Uji Kendaraan Bermotor Unit - - 1 58 Guandrial Buah - - 1 59 Transportable Compressor Unit - - 1 60 UPS Set - - 1 61 Kardex Besi Buah - - 1 62 Bangunan Gedung Unit - - 77 63 Mini Bus Unit - - 2 64 Kursi Putar Unit - - 25 65 Mesin Pemotong Rumput Unit - - 16 66 Alat Rumah Tangga Lain-Lain Set - - 26 67 Buffet Kayu Buah - - 2 68 Camera Electronic Unit - - 9 69 Tripod Camera Buah - - 4 70 Facsimile Unit - - 3 71 Perkakas Bengkel Listrik Set - - 1 72 Lemari Besi Buah - - 17 73 Rak Besi Buah - - 3 74 Brandkas Buah - - 3 75 Papan Visual/Nama Buah - - 3 76 Kursi Kayu Buah - - 24 77 Meja Rapat Buah - - 10 78 Meja ½ Biro Buah - - 65 79 Lemari Es Unit - - 2 80 Kipas Angin Unit - - 16 81 Alat pemadam/ Portable Buah - - 3 82 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Buah - - 3 83 Peralatan Studio Audio Set - - 7 84 Laptop Unit - - 51 85 Peralatan Personal Komputer Set - - 14 86 Gerobak Tarik Buah - - 19 87 Exhause Fan Unit - - 5 88 Meja kerja Pegawai Non Struktural Buah - - 13 89 Meja Kerja Pejabat Lain-lain Buah - - 14 90 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Buah - - 20 91 Telephone Unit - - 5 92 Rak Kayu Buah - - 16 93 Alat Kantor lainnya Set - - 17 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 18 No Jenis Sarana dan Prasarana Satuan Kondisi Jumlah Baik Rusak 1 2 3 4 5 6 94 Meubeler lainnya Buah - - 13 95 Kursi Lipat Buah - - 104 96 Sound System Unit - - 6 97 Modem Buah - - 1 98 Rambu Jalan Buah - - 58 99 Bangku Tunggu Buah - - 5 100 Tombol Kebakaran Buah - - 1 101 Portable Generating Set Set - - 2 102 Mesin Fotocopy Folio Unit - - 1 103 Mesin Absensi Unit - - 5 104 Camera Video Unit - - 9 105 Power Amplifier Unit - - 2 106 Unit Tranceiver VHF Stationary Unit - - 3 107 Traffic Light Buah - - 8 108 Rambu Cermin Buah - - 5 109 Papan Pengumuman Buah - - 13 110 Kursi Tamu Buah - - 4 111 Diesel Smoke Tester Unit - - 1 112 Rambu Tidak Bersuar Lainnya Buah - - 5 113 Kursi Rapat Buah - - 23 114 Telephone Mobile Unit - - 2 115 Signal Kereta Api Buah - - 1 116 Tool Kit Set - - 2 117 Alat Pendinginan Lainnya Unit - - 3 118 Video Audio Jack Panel Set - - 3 119 Peralatan Pemancar Lainnya Set - - 1 120 Kursi Kerja Eselon III Buah - - 2 121 CCTV Unit - - 5 122 Jam Mekanis Buah - - 14 123 Peta Buah - - 2 124 Truck Crane Unit - - 2 125 Kendaraan dinas bermotor perseorangan Unit - - 1 126 Truck + Attachment Unit - - 1 127 Mobil Tangki Air Unit - - 3 128 Mesin Gergaji Buah - - 3 129 Global Positioning System Buah - - 4 130 Alat Ukur Lainnya Buah - - 1 131 LCD Projector Unit - - 1 132 Papan Nama Instansi Buah - - 2 133 Meja Kerja Kayu Buah - - 6 134 Kursi Besi/ Metal Buah - - 16 135 Meja Tambahan Buah - - 1 136 Meja Panjang Buah - - 5 137 Kursi Biasa Buah - - 10 138 AC Split Unit - - 16 139 Alat Hiasan Buah - - 1 140 Lambang Garuda Pancasila Buah - - 1 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 19 No Jenis Sarana dan Prasarana Satuan Kondisi Jumlah Baik Rusak 1 2 3 4 5 6 141 Handy Cam Unit - - 3 142 Meja Rapat Pejabat Lainnya Buah - - 8 143 Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III Buah - - 8 144 Kursi Rapat Ruang Rapat Staff Buah - - 2 145 Kursi Tamu Ruang Pejabat Eselon II Buah - - 1 146 Lemari Buku Arsip Pejabat Lainnya Buah - - 1 147 Camera Film Unit - - 1 148 Note Book Unit - - 2 149 Tablet PC Unit - - 2 Sumber : Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2024 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat luas di Bidang Perhubungan, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan sesuai tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani dan membina masyarakat. 2.1.3.1. Pelayanan Terminal Berdasarkan SK Bupati Pemalang Nomor : 188.4/108/2021 tentang Penetapan Tipe dan Lokasi Terminal Penumpang di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pemalang saat ini memiliki 9 terminal Tipe C yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. Jumlah terminal ini tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir namun diperkirakan akan mengalami penurunan dengan beralihnya 2 terminal yaitu Terminal Angkot Petarukan dan Terminal Warungpring menjadi Pos Pantau. Terminal-terminal tersebut dikelola oleh Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran (UTPP) pada Dinas Perhubungan Pemalang yang memiliki tugas utama mengelola operasional dan penunjang kegiatan dinas terkait pengelolaan terminal. Tugas ini mencakup penertiban, pengamanan, pengaturan lalu lintas, pengawasan kendaraan, pemungutan retribusi, serta administrasi UPTD. Tabel 2.4. Pelayanan Terminal NO TIPE TERMINAL LOKASI KETERANGAN 1 C Terminal Angkot Pemalang 2 C Terminal Angkot Petarukan Direncanakan menjadi Pos Pantau 3 C Terminal Angkot Comal 4 C Terminal Grosir Comal 5 C Terminal Randudongkal Lama 6 C Terminal Randudongkal Baru 7 C Terminal Moga 8 C Terminal Belik 9 C Terminal Warungpring Direncanakan menjadi Pos Pantau Jumlah 2024 9 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 20 2023 9 2022 9 2021 9 2020 9 Sumber : SK Bupati Pemalang Nomor : 188.4/108/2021 2.1.3.2. Pelayanan Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Berdasarkan SK Bupati No 375 Tahun 1997, Jaringan trayek Angkutan Perkotaan yang ada di Kabupaten Pemalang saat ini terdapat 10 dengan jumlah kebutuhan armada mencapai 129 unit. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang No 41 Tahun 2013, jalur trayek perdesaan saat ini terdapat 23 jalur trayek dengan jumlah armada 367 unit. Tabel 2.5. Jalur Trayek Angkutan Perkotaan No Jalur Trayek Angkutan Perkotaan Jumlah Kebutuhan 1 Trayek A : Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jendral Sudirman – Jl. Jend. A. Yani – Bojongbata – Sumberharjo – Bojongbata – Jl. Jend. A Yani – Jl. RE Martadinata – Jl. Veteran – Jl. Slamet Riyadi – Terminal Induk Pemalang. 10 2 Trayek B : Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jend. Sudirman – Petarukan – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Pemuda – Jl. Jend. A Yani – Jl. RE Martadinata – Jl. Veteran – Jl. Slamet Riyadi – Terminal Induk Kota Pemalang. 11 3 Trayek C : Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jend. Sudirman – Beji – Jl. Jend. Sudirman – Jl. RE Martadinata – Widuri – Danasari – Bungin – Jl. Yos Sudarso – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Kenanga – Jl. Veteran – Jl. Slamet Riyadi – Terminal Induk Kota Pemalang. 06 4 Trayek D : Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Jend. A Yani – Jl. KHA Dahlan – Tambakrejo – Bojongnangka – Sumberharjo – Bojongnangka – SMA Muhammadiyah – Jl. Cisadane – Jl. KH Samanhudi – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Kenanga – Jl. Veteran – Jl. Slamet Riyadi – Terminal Induk Kota Pemalang. 09 5 Trayek E : Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jend. Sudirman – Petarukan – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Jend. A Yani – Jl. KHA Dahlan – Jl. Cisadane – Jl. KH Samanhudi – Jl. RE Martadinata – Jl. Veteran – Jl. Slamet Riyadi – Terminal Induk Kota Pemalang 25 6 Trayek F : Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Sslamet Riyadi - Jl. Jend. Sudirman – Beji – Banjardawa – Penggarit – Paduraksa - Jl. Jend. A Yani – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Kenanga – Jl. Veteran – Jl. Slamet Riyadi – Terminal Induk Kota Pemalang. 16 7 Trayek G : Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Jend. A Yani – Paduraksa – Banjarmulya – Kramat – Mengori – Bojongbata – Jl. Jend. A Yani – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Mawar – Jl. Kenanga – Terminal Induk Kota Pemalang. 10 8 Trayek G1 : 13 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 21 No Jalur Trayek Angkutan Perkotaan Jumlah Kebutuhan Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Jend. A Yani – Bojongbata – Mengori – Kramat – Banjarmulya – Paduraksa – Jl. Jend. A Yani – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Mawar – Jl. Slamet Riyadi – Terminal Induk Kota Pemalang. 9 Trayek H : Terminla Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jend. Sudirman – Beji – Kabunan – Asemdoyong – Loning – Asemdoyong – Beji – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Jend. Urip Sumoharjo – Perum. Sugihwaras – Jl. Jend. Urip Sumoharjo – Alun-alun – Jl. Mawar – Jl. Slamet Riyadi – Terminal Induk Kota Pemalang 14 10 Trayek I : Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jend. Sudirman – Beji – RSI – Pedurungan – Banjaran – Jebed – Banjardawa – Taman (BTN Taman Asri ) – Jl. Jend. Sudirman – Alun-alun – Jl. RE Martadinata – Jl. Veteran – Jl. Slamet Riyadi – Terminal Induk Kota Pemalang 15 Sumber : SK Bupati No 375 Tahun 1997 Tabel 2.6. Jalur Trayek Angkutan Perdesaan No Jalur Angkutan Pedesaan Jumlah Untuk Wilayah Pemalang A Berpusat di Comal 1 Terminal Comal – Ampelgading – Karangtalok – Kemuning – Tegalsari – Kendalsari – Gondang – Jebed – Pasar Banjardawa PP 18 2 Terminal Comal – Bodeh – Kebandaran – Babakan – Kesesirejo – Kaliwadas – Jatingarang – Medayu – Cawet – Cikadu PP 20 3 Terminal Comal – Jatirejo – Panjunan – Kendaldoyong – Pesantren – Sikandang – Temuireng – Petarukan PP 25 4 Terminal Comal – Sidorejo – Gedek – Gintung – Sarwodadi – Susukan Mojo – Limbangan – Ketapang – Blendung PP 15 5 Terminal Comal – Ambokulon – Pagergunung – Pamutih – Blendung PP 10 6 Terminal Comal – Rowosari – Samong – Tasikrejo – Kaliprau – Blendung PP 15 7 Terminal Comal – Kauman – Susukan – Klegen – Sidokare – Panjunan – Kebojongan PP 6 8 Comal – Petarukan – Pemalang – Randudongkal PP 15 9 Comal – Pemalang – Moga PP 11 B Berpusat di Petarukan 1 Petarukan – Iser – Petanjungan – Karangasem – Widodaren – Comal PP 11 2 Klareyan – Tegalmlati – Petarukan – Serang – Sitemu – Gondang – Pener – Pengadegan – Petarukan – Bulu – Pegundan – Klareyan PP 21 Untuk Wilayah Pemalang Bagian Selatan A Berpusat di Bantarbolang 1 Bantarbolang - Glandang – Kuta – Lenggerong – Paduraksa – Bojongbata – Jl. Gatot Subroto – Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo – Jl. Pemuda – Jl. Jendral Sudirman – Pasar Pagi PP 12 2 Bantarbolang – Karanganyar – Suru – Pedagung – Pasir – Kwasen – Kesesirejo PP 10 3 Bantarbolang – Kaliyurung – Semiliran – Kebongede – Klapa Nunggal – Peguyangan – Lenggerong – Silarang – Paduraksa – Bojongbata – Jl. Sulawesi – Jl. Tentara Pelajar – Jl. Dr.Cipto Mangunkusumo – Jl. Wahid Hasyim – Perhutani – Jl. Jendral Sudirman – BCA – Pasar Pagi Pemalang PP 12 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 22 No Jalur Angkutan Pedesaan Jumlah B Berpusat di Randudongkal 1 Terminal Randudongkal – Lodaya – Kalimas – Kajene – Kalitorong – Mangli – Tanahbaya PP 29 2 Terminal Randudongkal – Semaya – Wanarata – Bantarbolang PP 10 3 Terminal Randudongkal – Semingkir – Wisnu – Watukumpul PP 10 4 Terminal Randudongkal – Lodaya – Rembul – Cibuyur – Warungpring PP 33 5 Terminal Randudongkal – Sikasur – Bulakan – Belik – Watukumpul – Cikadu PP 25 6 Terminal Randudongkal – Mejagong – Kecepit – Kebanggan – Moga PP 22 C Berpusat di Moga 1 Terminal Moga – Sima – Walangsanga – Karangsari – Simpar PP 10 2 Terminal Moga – Pulosari – Pratin – Belik PP 8 3 Terminal Moga – Sima – Mandiraja – Gendoang – Pakembaran – Warungpring PP 19 Sumber : Peraturan Bupati Pemalang No 41 Tahun 2013 Perkembangan ijin trayek baik penggantian maupun perubahan nomor kendaraan yang telah dikeluarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dapat di lihat pada tabel berikut : Tabel 2.7. Perkembangan Ijin Trayek Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Ijin/SK Trayek yang dikeluarkan 7 33 22 19 24 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 2.1.3.3. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bertujuan :
a.Memberikan jamman keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan.
b.Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan.
c.Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Kendaraan wajib uji adalah kendaraan jenis mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Bagi kendaraan yang lulus uji akan diberikan bukti lulus uji berupa Kartu Uji, sertifikat uji, dan tanda uji (stiker hologram). Jenis layanan yang pada UPKB Pemalang, antara lain :
a.Pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji
b.Uji berkala pertama
c.Uji berkala perpanjangan masa berlaku
d.Numpang uji masuk
e.Penerbitan rekomendasi numpang uji keluar daerah
f.Mutasi uji masuk
g.Penerbitan rekomendasi mutasi uji ke luar daerah
h.Pengujian berkala kendaraan bermotor karena rubah spesifikasi
i.Penilaian teknis kendaraan bermotor https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 23 Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat kecenderungan penurunan jumlah kendaraan yang diuji yaitu dari 6.591 unit di tahun 2020 menjadi 4.070 di tahun 2024. Sejak tahun 2024, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah menjadi dasar hukum utama di balik penghapusan biaya retribusi Uji KIR. Tabel 2.8. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Kendaraan yang diuji 6.591 5.626 4.687 4.108 4.070 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 2.1.3.4. Pelayanan Perlengkapan Jalan Perlengkapan jalan sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas dengan memberi petunjuk, peringatan, dan larangan kepada pengendara, membantu mencegah kecelakaan dan memastikan perjalanan yang aman bagi semua pengguna jalan. Sampai dengan tahun 2023 capaian kinerja pelayanan perlengkapan jalan hanya sebesar 66,33% dari jumlah perlengkapan jalan terpasang dengan kebutuhannya. Hal ini disebabkan kurangnya penyediaan perlengkapan setiap tahun yang mampu disediakan Dinas Perhubungan. Tabel di bawah ini menunjukan bahwa jenis perlengkapan jalan yang mampu disediakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang setiap tahun. Tabel 2.9. Jumlah Perlengkapan Jalan No Jenis Fasilitas dan Perlengkapan Jalan Tahun Terpasang Kebutuhan 2020 2021 2022 2023 2024 1. RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan) 7 4 4 5 - 240 316 2. Rambu (Semua ukuran) - - 4 - - 1620 2741 3. Rambu Penunjuk Jurusan - - - - - 21 37 4. Rambu Petunjuk Jalur Alternatif - - - - - 48 85 5 Rambu Elektronik - - - - - 1 8 6 Papan Nama Jalan - - - - - 122 216 7 Rambu Himbauan - - - - - 13 23 8 Delineator (Patok Jalan) - - - - - 90 120 9 Guardrail (Pagar Pengaman) (Beam) 22 - - - - 512 780 10 Cermin Tikungan 2 - - - - 36 45 11 Marka Jalan (m2) 400 1200 552 220 - 12833,8 19068 12 Halte - - - - - 13 Traffic Light 2 - - - - 21 30 14 Warning Light (Kedap-Kedip Kuning) - - - - - 52 60 15 Counterdown Timer (Lampu Hitung Mundur) - - - - - 12 21 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 24 No Jenis Fasilitas dan Perlengkapan Jalan Tahun Terpasang Kebutuhan 2020 2021 2022 2023 2024 16 Pita Kejut - - - - - 6 11 17 Pintu Perlintasan KA - - 1 - 1 9 11 TOTAL 15637 23572 CAPAIAN 66,34% Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 2.1.3.5. Pelayanan Perparkiran Pelayanan perparkiran yang dilakukan Dinas Perhubungan meliputi berbagai aspek pengelolaan perparkiran, mulai dari perencanaan dan penataan, hingga pengawasan dan penegakan hukum terkait perparkiran di jalan umum maupun tempat khusus parkir. Pelayanan perparkiran di Kabupaten Pemalang ini terbagi dalam 13 zona wilayah yang meliputi 10 kecamatan. Tabel 2.10. Pelayanan Perparkiran NO JENIS ZONA LOKASI PARKIR 1 ZONA I (Wilayah Kec. Pemalang) Jl. Jend. Sudirman (Selatan Jalan) 2 ZONA II (Wilayah Kec. Pemalang) Jl. Jend. Sudirman (Utara Jalan) 3 ZONA III (Wilayah Kec. Pemalang) a. Jl. Pemuda
b.Jl. Ahmad Yani
c.Jl. Merbabu
d.Jl. Sindoro
e.Jl. Gatot Subroto
f.Jl. D.I Panjaitan
g.Jl. Sulawesi
h.Jl. Serayu
i.Jl. Tangkuban Prahu
j.Jl. Rinjani
k.Jl. Kauman
l.Jl. Cisedane 4 ZONA IV (Wilayah Kec.Pemalang) a. Jl. Lingkar Alun-Alun Pemalang
b.Jl. RE. Martadinata
c.Jl. Urip Sumoharjo
d.Jl. Menur
e.Jl. Veteran
f.Jl. Kenanga
g.Jl. Slamet Riyadi
h.Jl. Yos Sudarso
i.Jl. Mawar
j.Jl. KH Samanhudi
k.Jl. Melat 5 ZONA V (Wilayah Kec. Taman) a. Jl. Perintis Kemerdekaan
b.Jl. Kolonel Sugiono
c.Jl. Dr. Wahidin
d.Jl. Piere Tendean
e.Jl. Sirayak
f.Jl. Raya Pasar Gondang
g.Jl. Wahid Hasyim 6 ZONA VI (Wilayah Kec. Petarukan) a. Jl. Raya Pantura Petarukan
b.Jl. Kartini
c.Jl. Perwira 7 ZONA VII (Wilayah Kec. Comal) a. Jl. A. Yani Comal
b.Jl. Lingkar Pasar Comal
c.Jl. Kecamatan Ampelgading 8 ZONA VIII (Wilayah Kec. Randudongkal)
a.Jl. Raya Randudongkal sampai Moga https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 25 NO JENIS ZONA LOKASI PARKIR
b.Jl. Raya Randudongkal sampai Belik
c.Jl. Raya Kecamatan Warungpring 9 ZONA IX (Wilayah Kec.Moga) a. Jl. Raya Moga sampai Pulosari
b.Jl. Raya Moga sampai Guci 10 ZONA X (Wilayah Kec.Belik) a. Jl. Raya Belik sampai Randudongkal
b.Jl. Raya Belik sampai Gombong 11 ZONA XI (Wilayah Kec. Warungpring) Jl.Raya Warungpring 12 ZONA XII (Wilayah Kec. Bodeh) a. Jl. Raya Kesesirejo
b.Jl. Raya Pendowo sampai Bodeh 13 ZONA XIII (Wilayah Kec. Ulujami) Jl. Raya Ulujami Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pemalang tahun 2024 Tabel 2.11. Tarif Retribusi Parkir No Jenis Kendaraan Bermotor Tarif (Rp) 1 Sepeda Motor 1.000 2 Mobil penumpang, sedan, stasion, jeep, dan sejenisnya 2.000 3 Mobil barang, bus/microbus dan kendaraan khusus 3.000 4 Kereta dengan kereta tempelan, dan mobil barang yang roda lebih dari 8 (delapan) 5.000 Sumber : Perda Kabupaten Pemalang No. 7 Tahun 2023 2.1.3.6. Retribusi Daerah Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 mengelola 2 jenis retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan persampahan di terminal dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Tabel 2.12. Realisasi Retribusi Daerah Bidang Perhubungan URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 RETRIBUSI DAERAH 1.312.727. 500 1.473.552. 000 1.561.054. 500 1.466.820. 000 712.563.0 00 Retribusi Jasa Umum 712.563.0 00 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 56.506.000 70.364.000 77.370.000 78.659.000 85.808.00 0 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 338.903.00 0 466.642.00 0 540.965.00 0 552.888.00 0 626.755.0 00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 721.951.00 0 658.070.00 0 625.015.00 0 515.505.00 0 0 Retribusi Terminal 191.729.50 0 260.173.00 0 305.714.00 0 311.216.00 0 0 Retribusi Izin Trayek 3.638.000 18.303.000 11.990.500 8.552.000 0 Sumber : Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025 2.1.3.7. Pelayanan Persetujuan Teknis Andalalin Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Pemalang menyatakan bahwa Andalalin dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas disekitarnya. Perkembangan pelayanan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 26 persetujuan teknis Andalalin setelah diterbitkannya Perbup Nomor 33 Tahun 2022 yang telah diberikan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dapat di lihat pada tabel berikut. Tabel 2.13. Jumlah Persetujuan Teknis Andalalin Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Persetujuan Teknis Andalalin - - 10 32 67 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 2.1.3.8. Pelayanan Keselamatan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang memiliki peran penting dalam pelayanan keselamatan jalan yang bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan dampaknya, serta meningkatkan keamanan pengguna jalan. Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas jalan, jumlah kejadian kecelakaan selalu meningkat setiap tahun dimana pada tahun 2024 terjadi 217 kejadian dengan jumlah korban meninggal sebanyak 147 orang. Kondisi init tentunya memerlukan upaya manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengoptimalkan kinerja jalan dan mengurangi potensi kecelakaan serta menyediakan perlengkapan keselamatan jalan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan lampu lalu lintas, untuk memastikan ketersediaan dan fungsinya. Tabel 2.14. Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan NO KESATUAN TAHUN JML KEJ. KORBAN KERUGIAN MATERIILMD LB LR 1 RES PML 2018 343 133 2 351 274.050.000,- 2 2019 424 139 0 466 439.900.000,- 3 2020 461 100 1 507 248.550.000,- 4 2021 489 120 16 571 642.050.000,- 5 2022 604 107 35 644 681.900.000,- 4 2023 667 133 20 725 1.069.350.000,- 5 2024 712 147 8 781 1.168.100.000,- JUMLAH Sumber : Kepolisian Resort Pemalang, Tahun 2024 2.1.3.9. Kebutuhan Rumah Kebutuhan rumah atau Backlog Rumah adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Kabupaten Pemalang. Jumlah kebutuhan rumah di Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 mencapai 17.174 unit. Sementara itu data series dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 hingga saat ini masih dalam proses perhitungan. Tabel 2.15. Data Jumlah Backlog Kabupaten Pemalang No Tahun Jumlah Penduduk Jumlah Rumah Tangga Jumlah Backlog 1 2020 1.471.489 367.872 NA 2 2021 1.484.209 371.050 NA 3 2022 1.500.754 375.188 NA 4 2023 1.523.769 380.942 NA 5 2024 1.541.685 385.421 17.174 Sumber : BPS Kab Pemalang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2024 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 27 2.1.3.10. Rumah Tidak Layak Huni Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, realisasi RTLH selama lima tahun terakhir cenderung menurun yaitu dari 3.334 RTLH di tahun 2020 menurun menjadi 888 RTLH di tahun 2024. Sehingga sisa Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pemalang yang masih tersisa di Tahun 2024 berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 adalah sebesar 52.104 RTLH. Perincian jumlah RTLH untuk masing-masing kecamatan selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.16. Jumlah RTLH di Kabupaten Pemalang NO NAMA KECAMATAN BDT REALISASI RTLH TAHUN SISA RTLH2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Ampelgading 1772 0 15 0 63 217 99 158 54 46 3 1117 2 Bantarbolang 4094 0 100 0 52 275 215 79 30 82 70 3191 3 Belik 15276 0 44 0 40 405 355 269 954 142 178 12889 4 Bodeh 3598 0 30 0 129 287 186 48 41 93 80 2704 5 Comal 2300 0 0 40 74 257 193 122 22 82 14 1496 6 Moga 6089 269 13 0 399 656 281 281 60 117 56 3957 7 Pemalang 3611 0 0 0 74 523 242 675 6 49 30 2012 8 Petarukan 4784 0 15 0 113 380 403 397 25 24 3 3424 9 Pulosari 6589 0 71 40 300 585 372 129 279 105 20 4688 10 Randudongkal 4294 13 50 0 36 152 391 24 36 149 84 3359 11 Taman 3571 0 15 116 84 303 121 171 37 52 5 2667 12 Ulujami 2734 0 0 0 94 264 75 80 54 33 0 2134 13 Warungpring 3430 0 0 0 38 59 133 36 390 18 102 2654 14 Watukumpul 8034 57 245 20 27 338 268 340 509 175 243 5812 Jumlah Total 70176 339 598 216 1523 4701 3334 2809 2497 1167 888 52104 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2024 2.1.3.11. Permukiman Kumuh Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Karakteristik permukiman kumuh digambarkan dengan tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat penghuninya yang rendah. Selain itu Permukiman kumuh atau slum merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan. Berdasarkan SK Nomor 188.4/308/ Tahun 2021 luas kawasan kumuh di Kabupaten Pemalang adalah sebesar 313,72 ha. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir telah dilakukan berbagai intervensi penanganan kawasan kumuh yaitu sebesar 80,57 ha di tahun 2021, sebesar 1,11 ha di tahun 2022, sebesar 15,09 ha di tahun 2023 dan sebesar 1,10 ha di tahun 2024. Dengan demikian sejak tahun 2021 telah dilakukan intervensi penangan kawasan kumuh sebesar 97,87 ha atau 31,20%. Jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Pemalang pada akhir tahun 2024 mencapai 197,16 ha yang tersebar di berbagai kawasan. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 28 Tabel 2.17. Kawasan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun SK Luas Awal Lokasi Kecamatan Luas Penanganan Permukiman Kumuh (Ha) % intervensi / kumuh tertangani Akumulasi intervensi kumuh tertangani (Ha) Sisa Luas Permukiman Kumuh (Ha) % Sisa luasan kumuh 2021 188.4/308/Tahun 2021 313,72 Mulyoharjo, Bojongbata, Paduraksa, Sewaka, Sugihwaras, Widuri, Lawangrejo, Banjardawa, Jebed Utara, Pedurungan, Banjaran, Wanarejan Selatan, Wanarejan Utara, Taman, Beji, Kabunan, Petarukan, Iser, Purwoharjo, Purwosari, Sidorejo, Sikayu, Pecangakan Pemalang, Taman, Petarukan, Comal 80,57 25,68% 80,57 237,02 75,55% 2022 188.4/285/Tahun 2022 237,02 Kabunan Taman 1,11 26,04% 81,68 235,91 73,96% 2023 - 235,91 Lawangrejo, paduraksa, sewaka, banjardawa Pemalang, taman, Petarukan, Comal 15,09 30,85% 96,77 198,26 69,15% 2024 100.3.3.2/526/Tahun 2024 198,26 Pelutan Pemalang 1,1 31,20% 97,87 197,16 68,80% Sumber : Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 29 2.1.3.12. Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Jumlah perumahan di Kabupaten Pemalang sampai dengan awal tahun 2025 adalah sebanyak 109 lokasi. Dari 109 lokasi ini hanya 31 lokasi sudah diserah terimakan PSUnya. Rekapitulasi permohonan PSU perumahan di Kabupaten Pemalang selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut : Tabel 2.18. Rekapitulasi Permohonan PSU No Aspek Jumlah Keterangan 1 Jumlah perumahan sampai dengan 2025 109 2 Jumlah perumahan yang sudah diserah terimakan psu nya per Januari 2025 31 3 Jumlah perumahan yang belum diserahkan psunya per Januari 2025 78 4 Jumlah perumahan yang sudah mengajukan permohonan serah terima per Januari 2025 21 5 Jumlah perumahan yang sudah dilakukan identifkasi awal serah terima PSU per Januari 2025 21 Sedang dilakukan identifikasi awal oleh BPN terkait luas dan jenis PSU nya Sumber : Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang 2.1.3.13. Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. Total jumlah RTH di Kabupaten Pemalang adalah sebesar 1.873,78 sebagaimana tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 30 Tabel 2.19. Luas Ruang Terbuka Hijau No Kecamatan Fungsi Kawasan RTH Taman, Makam dan Hutan Kota Eksisting RTH Sempadan SUTET RTH Sempadan Sungai RTH Sempadan Rel RTH Sempadan Pantai RTH Hutan RTRW SHP SHP Data Lap Akhir SHP Data Lap Akhir SHP Data Lap Akhir SHP Data Lap Akhir SHP Data Lap Akhir SHP Data Lap Akhir 1 Ampelgading PPK PKL 3,08 3,08 19,43 19,43 - - 95,68 95,69 - - - - 2 Bantarbolang PPK - - - - - - - - - - - - - 3 Belik PKLP PKLP 2,39 2,39 - - 5,89 5,89 - - - - 522,24 522,24 4 Bodeh PPK PKL 0,89 0,89 - - 0,70 - - - - - - - 5 Comal PKL PKL 6,91 6,91 30,71 30,71 2,19 2,19 75,92 75,77 - - - - 6 Moga PKLP PKLP 2,71 2,71 - - 15,04 15,04 - - - - 669,13 669,13 7 Pemalang PKL PKL 10,59 10,59 27,90 27,90 3,38 3,38 135,62 135,63 17,27 23,70 1,02 1,02 8 Petarukan PPK - - - - - 4,10 - - - - - - - 9 Taman PPK PKL 3,90 3,90 66,65 66,65 1,02 4,10 131,21 131,65 - - - - 10 Ulujami PPK PKL 3,81 3,81 12,46 12,46 - 1,02 0,01 - - - - - 11 Pulosari PPK - - - - - 6,00 - - - - - - - 12 Randudongkal PKLP PKLP 2,13 - - - - - - - - - - - 13 Warungpring PPK - - - - - - - - - - - - - 14 Watukumpul PPK - - - - - - - - - - - - - Jumlah 36,41 34,28 157,15 157,15 38,32 27,52 438,44 438,74 17,27 23,70 1.192,39 1.192,39 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2024 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 31 2.1.3.14. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan- satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Rumah Susun di Kabupaten Pemalang yang dikenal dengan nama Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) terdiri dari 3 blok dengan total unit mencapai 256 unit sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.20. Jumlah Unit Rumah Per Blok No. Blok Tipe Jumlah Unit Keterangan 1 A Tipe 24 99 Sudah diserahkan ke PEMDA 2 B Tipe 24 99 Sudah diserahkan ke PEMDA 3 C Tipe 36 58 Sudah diserahkan ke PEMDA Sumber : Disperkim Kab Pemalang 2.1.3.15. Bantuan Keuangan Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap Program sertifikasi lahan yang dilakukan pemerintah diwujudkan dengan pemberian bantuan keuangan untuk Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL). Bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk mengurus pendaftaran tanah yang dimiliki. Jumlah bantuan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.805.550.000 untuk 32.037 bidang yang meliputi 28 desa. Sementara itu sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 tidak ada realisasi bantuan program sertifikasi lahan dan dari APBD Kabupaten Pemalang. Tabel 2.21. Rekapitulasi Bantuan Keuangan PTSL No Tahun Jumlah Desa Target Realisasi Bidang Bantuan Keuangan Bidang Bantuan Keuangan 1 2021 28 46.000 6.900.000.000 32.037 4.805.550.000 2 2022 23 29.575 0 29.575 0 3 2023 23 20.000 0 20.000 0 4 2024 21 22.082 0 22.082 0 Keterangan : Dari tahun 2022 Bantuan Keuangan untuk PTSL dari APBD II Kabupaten Pemalang tidak ada (Nihil) 2.1.3.16. Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat luas pada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a.Rasio Konektivitas Target kinerja Rasio Konektivitas sebagai indikator yang membandingkan jumlah trayek yang melayani Kabupaten Pemalang dengan jumlah trayek yang seharusnya dibutuhkan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan, 2021-2026 semakin meningkat dari 86,60%% di tahun 2021 menjadi 87,35% di tahun
1. 2024.Dari target ini, realisasi kinerja Rasio Konektivitas hanya dapat tercapai di tahun 2022 dan tahun 2023 yang sebesar 87,30%. Sementara untuk 2021 dan tahun 2024 kinerjanya masih dibawah target yang ditetapkan yaitu https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 32 sebesar 77,86% dan 71,42%. Penurunan kinerja rasio konektivitas ini disebabkan semakin berkurangnya jumlah trayek yang melayani wilayah Kabupaten Pemalang. Kurang diminatinya trayek ini disebabkan berkurangnya penumpang akibat beralihnya pilihan moda transportasi masyarakat dari penggunaan transportasi umum menjadi transportasi pribadi serta berkembangnya transportasi online.
b.Persentase Pelayanan Angkutan Jalan Indikator persentase pelayanan angkutan jalan mengacu pada rasio jumlah armada atau layanan angkutan umum yang memenuhi standar kelayakan (laik jalan) atau standar kualitas pelayanan terhadap total armada atau layanan angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Pemalang. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelayanan angkutan umum dalam suatu wilayah. Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026, persentase pelayanan angkutan jalan ditargetkan meningkat dari 10,41% di tahun 2021 menjadi 43,24% di tahun 2024. Target ini hanya dapat dicapai untuk 3 tahun pertama, sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2024 yang sebesar 39,53% masih dibawah target tahun 2024 yang sebesar 43,24%. Realisasi kinerja yang belum dicapai pada tahun 2024 ini disebabkan banyaknya armada angkutan umum yang melayani berbagai trayek, kondisinya tidak laik jalan dan tidak adanya peremajaan kendaraan.
c.Level of Service (LOS) Target Level of Service (LOS) yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026 diperkirakan akan menurun dari 0,44 di tahun 2021 menjadi 0,36 di tahun 2024. Dari target kinerja ini, kinerja Level of Service (LOS) menunjukan rasio capaian dalam 3 tahun pertama telah di atas 100%. Sementara untuk tahun 2024 capaian kinerjanya menurun menjadi dibawah 100% yaitu 94%. Data tersebut menunjukan bahwa dalam 3 tahun pertama Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang telah mampu meningkatkan kinerja fasilitas transportasi seperti faktor-faktor seperti sarana prasarana, perparkiran dan keselamatan jalan.
d.Indeks Kepuasan Masyarakat Target Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024 menunjukan target yang semakin meningkat, yaitu dari 77,54 di tahun 2021 menjadi 81,00 di tahun 2024. Secara umum target ini telah tercapai realisasinya dimana pada tahun 2024, capaikan kinerja IKM sebesar 81,97, yang artinya masyarakat semakin puas dengan pelayanan yang disediakan Dinas Perhubungan, Kabupaten Pemalang.
e.Persentase kawasan kumuh tertangani Target kinerja pelayanan kawasan kumuh tertangani berdasarkan Renstra Disperkim 2021-2026 semakin meningkat dari 53,5% di tahun 2022 menjadi 83,5% di tahun 2024. Peningkatan ini ditargetkan karena ada kawasan kumuh yang tertangani yang semakin meningkat setiap tahun. Perbedaan perhitungan terjadi pada realisasi kinerja yang dihitung secara kumulatif dari luas awal berdasarkan No. 188.4/38/Tahun 2021 yang sebesar 312,72 ha. Realisasi kinerja menunjukan adanya peningkatan yang semakin baik dimana pada tahun 2024 sisa kawasan kumuh hanya tinggal 68,80%. Perbedaan perhitungan ini menyebabkan rasio capaian kinerja kawasan kumuh tidak dapat dipersandingkan. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 33
f.Persentase Cakupan wilayah kumuh di bawah 10 ha tertangani Perbedaan perhitungan terjadi juga pada target kinerja pelayanan berdasarkan Renstra Disperkim 2021-2026 dimana kawasan kumuh yang dihitung berdasarkan luas total permukiman. Target kinerja pelayanan persentase cakupan wilayah kumuh di bawah 10 ha tertangani semakin meningkat dari 1,3% ditahun 2021 menjadi 0,4% di tahun 2024. Sementara itu realisasi kinerja dihitung berdasarkan perhitungan secara kumulatif dari luas awal berdasarkan No. 188.4/38/Tahun 2021 yang sebesar 312,72 ha. Realisasi kinerja menunjukan adanya peningkatan yang semakin baik dimana pada tahun 2024 telah dilakukan penanganan kawasan kumuh di bawah 10 ha sebesar 31,20. Perbedaan perhitungan ini menyebabkan rasio capaian kinerja kawasan kumuh yang tertangani tidak dapat dipersandingkan.
g.Persentase kawasan permukiman yang memiliki PSU dalam kondisi baik Persentase kawasan permukiman yang memiliki PSU dalam kondisi baik realisasinya masih jauh dibawah dari target yang diharapkan. Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 80%, sementara realisasinya hanya sebesar 27,52%. Hal ini perlu upaya bagi Disperkim untuk meningkatkan pembangunan PSU dan pengelolaan PSU yang lebih efektif agar PSU yang dibangun memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang diharapkan.
d.Persentase RTLH yang tertangani Persentase RTLH yang tertangani, realisasinya juga masih jauh dibawah dari target yang diharapkan. Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 37%, sementara realisasinya hanya sebesar 32,13%. Hal ini perlu upaya bagi Disperkim mengatasi keterbatasan sumber daya, permasalahan teknis dalam pelaksanaan, atau penggunaan data yang lebih akurat terkait RTLH yang perlu diperbaiki.
e.Persentase rumah layak huni bagi korban bencana Persentase rumah layak huni bagi korban bencana, antara target dan realisasi kinerjanya telah sesuai yaitu mencapai 100%. Kondisi ini perlu dipertahankan melalui upaya berkelanjutan dalam pemenuhan dan peningkatan kualitas rumah. Hal ini meliputi perbaikan dan renovasi rumah yang rusak, penyediaan fasilitas dasar yang memadai, serta program bedah rumah atau bantuan pembangunan rumah baru. Selain itu, perlu dilakukan pendataan dan verifikasi penerima bantuan, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
f.Persentase rumah layak huni bagi korban/relokasi program Persentase rumah layak huni bagi korban/relokasi program meskipun ditargetkan 100% namun dalam realisasinya tidak terdapat kegiatan pembangunan atau penanganan rumah layak huni bagi korban/relokasi program.
g.Persentase tanah garapan tertangani Persentase tanah garapan tertangani juga ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 70% namun dalam realisasinya tidak terdapat kegiatan penanganan tanah garapan.
h.Persentase sertifikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi Persentase sertifikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi juga ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 100% namun dalam realisasinya tidak terdapat fasilitasi sertifikasi kepemilikan hak atas tanah. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 34 Tabel 2.22. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang NO Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 Rasio Konektivitas NA 86,60 86,85 87,10 87,35 NA 77,86 87,30 87,30 71,42 - 0,90 1,01 1,00 0,82 2 Persentase Pelayanan Angkutan Jalan NA 10,81 21,62 32,43 43,24 NA 20,93 38,87 39,97 39,53 - 1,94 1,80 1,23 0,91 3 Level of Service NA 0,44 0,44 0,43 0,36 NA 0,34 0,34 0,36 0,38 - 1,29 1,29 1,19 0,94 4 Indeks Kepuasan Masyarakat NA 77,54 78,04 78,64 81,00 NA 78,40 78,70 77,71 81,97 - 1,01 1,01 0,99 1,01 5 Persentase kawasan kumuh tertangani NA 53,5 63,5 73,5 83,5 NA 75,55 73,96 69,15 68,80 - - - - - 6 Persentase Cakupan wilayah kumuh di bawah 10 ha tertangani NA 1,3 1.0 0.5 0.4 NA 25,68 26,04 30,85 31,20 - - - - - 7 Persentase kawasan permukiman yang memiliki PSU dalam kondisi baik NA 50 60 70 80 NA NA 22,94 26,61 27,52 - - 38,23 32,30 34,40 8 Persentase RTLH yang tertangani\ NA 25 29 33 37 21,67 25,51 29,01 30,66 32,13 - 102,04 100,03 92,91 86,84 9 Persentase rumah layak huni bagi korban bencana NA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 NA 100,00 100,00 100,00 100,00 10 Persentase rumah layak huni bagi korban/relokasi program NA 100 100 100 100 0 0 0 0 0 - - - - - 11 Persentase tanah garapan tertangani NA 30 40 60 70 0 0 0 0 0 - - - - - 12 Persentase sertifikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi NA 60 85 95 100 0 0 0 0 0 - - - - - https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 35 2.1.4. Kinerja Keuangan Rasio penyerapan anggaran Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang untuk mendanai berbagai macam program dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pada umumnya belum mencapai 100%. Rasio penyerapan tertinggi terdapat pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang mencapai 99% dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Hal yang cukup menggembirakan dalam urusan bidang perhubungan adalah terjadinya pertumbuhan anggaran maupun realisasinya yang mencapai lebih dari 400%. Kenaikan anggaran ini memiliki dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan di bidang perhubungan. Sementara rasio penyerapan anggaran Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang pertanahan untuk mendanai berbagai macam program dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pada umumnya belum mencapai 100%. Rasio penyerapan tertinggi terdapat pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang mencapai 99,96% pada tahun 2024. Program ini juga cukup berhasil dengan terjadinya pertumbuhan realisasi anggaran yang mencapai 469,06%. Kenaikan anggaran ini memiliki dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan di perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 36 Tabel 2.23. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Program Anggaran Tahun Ke (Rp. 000) Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp. 000) Rasio Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Ke Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Ang garan Real isasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 (16) (17) (18) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 1.715. 761.500 8.673. 940.000 12.391. 658.590 11.494 118.100 12.022 883.300 1.609. 459.713 8.451. 612.149 11.796. 381.396 11.260. 104.436 11.635 126.839 0,94 0,97 0,95 0,98 0,97 601% 623% Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 409.073 000 3.047. 831.000 3.027. 368.010 2.511 829.000 2.257. 740.300 15.643. 549 2.969. 748.655 2.996. 971.909 2.492. 983.656 2.234. 020.923 0,04 0,97 0,99 0,99 0,99 452% 14181% Program Pengelolaan Pelayaran 0 0 323.825. 400 5.700 400 NA 0 0 250.953 600 5.690. 000 NA - - 0,77 1,00 - - - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 22.933.836 000 25.402. 044.000 25.663 811.000 25.767 903.000 - 22.525 417.000 24.528 363.287 25.164 038.643 24.580 035.294 - 98,22 96,56 98,05 95,39 12,36% 9,12% Program Pengembangan Perumahan 4.623.523. 500 562.400 000 2.225 000.000 316.000 000 315.000 000 4.524.282 340 529.635 000 259.628. 643 308.256 461 308.242 456 97,85 94,17 11,67 97,55 97,85 -93,19% -93,13% Program Kawasan Permukiman - 36.313.540 000 674.000 000 3.705 000.000 9.618. 400.000 - 30.856 774.000 666.311 010 3.698. 897.322 9.231. 818.603 - 84,97 98,95 99,84 95,98 -73,51% -70,08% Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh - 442.000 000 125.000. 000 289.000 000 2.370. 000.000 - 416.315 000 122.079 516 288.295 700 2.369 066.000 - 94,19 97,66 99,76 99,96 436,20% 469,06% Program Peningkatan Prasarana Dan - 5.259.402 000 3.814. 000.000 7.005. 806.000 7.170. 000.000 - 5.160 611.000 3.797 729.496 6.844.310 260 7.155. 713.033 - 98,12 99,57 97,69 99,80 36,33% 38,66% https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 37 Program Anggaran Tahun Ke (Rp. 000) Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp. 000) Rasio Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Ke Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Ang garan Real isasi Sarana Utilitas Umum (Psu) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Na Na Na Na 35.000 000 Na Na Na Na 34.679. 400 Na Na Na Na 99,08 - - Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota - 105.950 000 215.000 000 220.000 000 30.000 000 - 86.169 000 197.321 090 199.914 030 28.844 000 - 81,33 90,87 90,87 96,15 -71,68% -66,53% Program Penatagunaan Tanah - 276.050 000 170.000 000 70.000 000 2.530 000.000 - 173.936 000 71.025 942 69.483. 444 2.401. 137.520 - 63,01 99,26 99,26 94,91 816,50% 1280,47% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.344.180 000 - - - - 15.683 828.580 - - - - 98,37 - - - - - - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 357.330. 000 - - - - 310.732 000 - - - - 86,96 - - - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000 - - - - - - - - - 0 - - - - - - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 111.337. 500 - - - - 34.810 930 - - - - 31,10 - - - - - - https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Tahun 2025-2029 II - 38 Program Anggaran Tahun Ke (Rp. 000) Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp. 000) Rasio Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Ke Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Ang garan Real isasi Capaian Kinerja Keuangan Program Peningkatan Perencanaan Dan Penganggaran Skpd 53.300.000 - - - - 4.199.000 - - - - 7,88 - - - - - - Program Lingkungan Sehat Perumahan 108.600. 000 - - - - 97.089 800 - - - - 89,40 - - - - - - Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan 641.758. 500 - - - - 440.058 865 - - - - 68,57 - - - - - - https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 II - 39 2.1.5.Kelompok Sasaran Pelayanan Kelompok sasaran pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Pemalang adalah seluruh masyarakat yang terkait dengan bidang perhubungan, termasuk pengguna jalan, penumpang angkutan umum, pemilik kendaraan bermotor, pengembang perumahan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam urusan bidang perhubungan serta bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan. Ini termasuk pemilik rumah, masyarakat yang terkena dampak rekolasi program pemerintah, korban bencana, dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman. Secara lebih rinci, kelompok sasaran layanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1.Pengguna Jalan (Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor) Pengguna jalan adalah sasaran utama dalam hal keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan lalu lintas.
2.Penumpang Angkutan Umum Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tanggung jawab dalam memastikan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi transportasi publik.
3.Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab atas uji KIR (Kelaikan Kendaraan), perizinan angkutan umum, dan sebagainya.
4.Penyedia Jasa Perhubungan: Layanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mencakup penyediaan jasa seperti penerbitan izin trayek, izin angkutan tidak dalam trayek, dan izin insidentil.
5.Pihak yang terkait dengan perhubungan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melayani pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam bidang perhubungan, seperti organda, Koperasi Angkutan, pengelola terminal, pengelola parkir, dan lain- lain.
6.Pihak yang terkait dengan penggunaan ruang lalu lintas Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melayani pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penggunaan ruang lalu lintas untuk sektor lain seperti industri, pertokoan, dan lain-lain dalam bentuk penerbitan rekomendasi Andalalin.
7.Pemilik rumah: Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam menyusun kebijakan, regulasi, dan program terkait perumahan, termasuk rumah subsidi, rumah swadaya, dan perbaikan rumah kumuh.
8.Pengembang perumahan: Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan izin, pengawasan, dan bimbingan teknis terkait pengembangan perumahan.
9.Masyarakat yang membutuhkan infrastruktur: Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab atas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 II - 40
10.Masyarakat yang membutuhkan utilitas umum: Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan ketersediaan dan kelancaran layanan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.
11.Masyarakat yang terkena dampak bencana: Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam menyediakan dan merehabilitasi rumah korban bencana.
12.Masyarakat yang terkena dampak relokasi: Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
13.Masyarakat yang membutuhkan pertamanan dan pemakaman: Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran dalam pengelolaan dan pengembangan area pertamanan dan pemakaman.
14.Masyarakat yang membutuhkan layanan informasi publik: Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyediakan informasi publik terkait perumahan dan kawasan permukiman. 2.1.6.Mitra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Mitra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang adalah berbagai pihak yang bekerja sama dengan dinas untuk mencapai tujuan bersama, seperti melaksanakan program, kegiatan, atau kebijakan di bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan. Mitra Kerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang adalah :
1.Kepolisian Kerja sama antara Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kepolisian melibatkan berbagai bentuk, termasuk kegiatan bersama, koordinasi, dan saling memberikan dukungan. Bentuk kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, efektivitas pengaturan lalu lintas, dan penegakan hukum di bidang transportasi.
2.Kementerian Perhubungan Kerja sama antara Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat berupa koordinasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi untuk mewujudkan transportasi yang lebih baik. Beberapa bentuk kerjasama meliputi penyesuaian kebijakan dan regulasi, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan keselamatan lalu lintas, serta pengembangan teknologi transportasi.
3.PT. KAI Persero Kerjasama antara Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan PT. KAI Persero mencakup pengelolaan perlintasan kereta api sebidang termasuk pemasangan palang pintu dan pos jaga untuk meningkatkan keselamatan.
4.Jasa Raharja Kerjasama antara Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Jasa Raharja berfokus pada peningkatan keselamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 II - 41 lalu lintas dan perlindungan bagi pengguna transportasi seperti sosialisasi keselamatan.
5.Organda Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pembinaan transportasi, serta Organda sebagai wadah pengusaha angkutan, perlu bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan lalu lintas. Dishub berperan dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha angkutan, sementara Organda berperan dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan anggotanya, serta membantu Dishub dalam melaksanakan kebijakan terkait transportasi seperti penanganan pelanggaran ODOL (Over Dimension Over Loading), peningkatan keselamatan lalu lintas maupun penyelenggaraan angkutan Lebaran.
6.Kementerian Pekerjaan Umum Hubungan kemitraan ini dalam konteks pembangunan dan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman. Kementerian PU memiliki peran strategis dalam perencanaan, pembangunan, dan pembinaan infrastruktur yang mendukung kawasan permukiman, sementara Disperkim bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program perumahan dan permukiman di wilayahnya.
7.Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Hubungan kemitraan ini dalam bentuk KemenPera bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, serta memberikan dukungan dan bimbingan teknis kepada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya di daerah.
8.Kontraktor Hubungan kemitraan ini dalam hal pelaksanaan kegiatan konstruksi fisik sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh dinas. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan atau perbaikan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2.1.7.Kerjasama Daerah Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara dua daerah atau lebih, atau antara daerah dengan pihak ketiga, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Adapun sumber pembiayaan kerjasama daerah dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pihak ketiga, Sumber pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah. Kerjasama daerah juga bisa dilakukan dengan mekanisme KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), kerjasama ini untuk menyediakan infrastruktur publik melalui kolaborasi antara pemerintah dan pihak ketiga. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 II - 42 KPBU merupakan skema yang bertujuan mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam membangun infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya dari badan usaha dari pihak ketiga. Salah satu kerjasama daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam Penyediaan Layanan Perbankan Secara Online Dalam pembayaran Retribusi Parkir dan Terminal di Kabupaten Pemalang. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

a.Pelayanan pengelolaan retribusi parkir dan terminal
b.Pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki para pihak. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025. Kerjasama ini dapat diperpanjang mengingat layanan perbankan secara online dapat memudahkan masyarakat dalam pembayaran retribusi parkir dan terminal. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1.Permasalahan Rumusan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman. Rumusan permasalahan yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan bidang perhubungan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut : Tabel 2.24. Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Pemalang NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH 1 Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat Rendahnya kompetensi Sumberdaya Manusia Kurangnya pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pegawai Sarana prasarana yang terbatas dalam rangka pelayanan masyarakat dan mendukung tugas-tugas internal Kurangnya sarana mobilitas dan sistem IT yang memadai untuk menunjang kegiatan operasional 2 Belum optimalnya konektivitas antar wilayah Berkurangnya jumlah armada yang melayani wilayah Kabupaten Pemalang Beralihnya pilihan moda transportasi masyarakat dari penggunaan transportasi umum menjadi transportasi pribadi Banyaknya kendaraan bermotor angkutan umum dalam trayek yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 II - 43 NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH Belum tersedianya angkutan umum masal Belum optimalnya penataan terminal C di Kabupaten Pemalang Standar Pelayanan Minimal terminal yang belum optimal dipenuhi 3 Belum optimalnya kinerja jalan Belum adanya database perlengkapan jalan yang up to date dan valid Banyaknya rambu-rambu lalu lintas yang rusak/hilang Masih tingginya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan Kesadaran masyarakat berlalu lintas yang rendah Belum semua perlintasan sebidang berpalang pintu Belum optimalnya penindakan dan penertiban kendaraan ODOL Masih kurangnya database atau kajian potensi parkir Belum semua juru parkir terdaftar Kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi juru parkir Banyaknya kendaraan bermotor wajib uji yang tidak melakukan uji berkala Kurangnya pengawasan kendaraan wajib uji Kurangnya sosialisasi bagi pemilik kendaraan wajib uji 4 Masih tingginya backlog rumah dan rumah tidak layak huni Masih rendahnya ketersediaan rumah layak huni bagi MBR Data backlog rumah belum terupdate secara berkala Kurangnya akses perumahan bagi MBR terhadap rumah yang layak dan terjangkau Kurangnya jumlah unit rusunawa yang layak huni 5 Masih tingginya ancaman bencana Masih kurang optimalnya penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan terdampak program pemerintah Terbatasnya ketersediaan lahan pengganti dalam penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan terdampak program pemerintah 6 Kurang optimalnya penyediaan PSU perumahan Kurang lengkapnya penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) perumahan Database PSU perumahan belum terupdate secara berkala Pembinaan dan pengawasan penyediaan PSU bagi pengembang perumahan Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan PSU perumahan Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi antara stakeholder dalam penyediaan PSU https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 II - 44 NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH Masih rendahnya kesadaran masyarakat menjaga dan memelihara prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) 7 Kurang optimalnya sertifikasi dan registrasi bagi pengembang perumahan Belum terpenuhinya Standar Operasional Prosedur perizinan pengembangan perumahan Kurangnya kesadaran pengembangan untuk memenuhi persyaratan perizinan pengembangan perumahan Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar lembaga dalam kewenangannya menerbitkan sertifikasi dan registrasi bagi pengembang perumahan 8 Masih adanya sengketa pertanahan Belum optimalnya penyelesaian konflik pertanahan Database pertanahan belum terupdate secara berkala Belum optimalnya Standar Operasional Prosedur administrasi pertanahan di tingkat desa/kelurahan 9 Belum optimalnya pembangunan kawasan permukiman berkelanjutan Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan trend urbanisasi Kurangnya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman Keterbatasan ketersediaan lahan untuk membangun sarana dan prasarana penanganan permukiman kumuh Kurangnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan sehat Kurangnya koordinasi program antar instansi atau lembaga dalam penanganan kawasan kumuh 10 Belum optimalnya pembangunan dan penataan Ruang Tebuka Hijau taman Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau taman di tingkat Ibukota Kecamatan Kurangnya pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau taman Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 II - 45 2.2.2. Isu Strategis 2.2.2.1. Telaah Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan dan untuk mengidentifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam RPJMD 2025-2029 yaitu : "PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA" Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, sebagai berikut: Bersih, Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan. Cakap, dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya. Handal, dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislative bersama unsur masyarakatnya. Mulya, Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan local sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religious. Dalam mewujudkan Visi tersebut, terdapat 8 (delapan) Misi sebagai berikut: MISI 1 “RESIK” Menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik MISI 2 “HIJAU” Meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM di masyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan. MISI 3 “APIK” Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 II - 46 pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa. MISI 4 “PEDULI” Meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakter, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi. MISI 5 “SILATURAHMI” Meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara gotong royong, dan saling menghormati dan teposliro. MISI 6 “ORGANISATORIS” Meningkatkan Pemerintah yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik. MISI 7 “DIGITALISASI” Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi MISI 8 “IKHLAS” Menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, Bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang. Pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dominan terdapat dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut :
1. 1.Tujuan 2 : Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut : Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif ,efisien, dengan pelayanan publik yang baik. Pencapaian sasaran ini apabila dikaitkan dengan pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan peningkatan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan. Sasaran ini juga diarahkan untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga mempercepat keberhasilan reformasi birokrasi. Sementara peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan kelompok sasaran pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman seperti pengguna jalan, penumpang angkutan umum, https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 II - 47 pemilik kendaraan bermotor, penyedia jasa perhubungan dan pihak yang terkait dengan perhubungan, serta pelayanan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman seperti pemilik rumah, pengembang perumahan, masyarakat yang membutuhkan infrastruktur dan fasilitas umum dan pihak yang terkait dengan pelayanan perhubungan, perumahan, kawasan dan pertanahan adalah dengan mengimplementasikan SOP dan SPP, mewujudkan pelayanan berbasis digital, mudah dan murah.
2. 2.Tujuan 3 : Meningkatkan daya saing pembangunan daerah dengan sasaran sebagai berikut: Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Pencapaian sasaran ini apabila dikaitkan dengan pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan pada penyediaan konektivitas yang menghubungkan antar wilayah dan peningkatan keselamatan jalan serta penanganan kumuh dan penyediaan rumah layak huni sesuai standar pelayanan minimal pada korban bencana dan proyek. Gambar 2.2. Keterkaitan RPJMD Dengan Pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.2.2.2. Telaah KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipasif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembanguan suatu wilayah dan /atau kebijakan, rencana dan/atau program. Tujuan pembangunan berkelanjutan saat ini dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan kelanjutan Millennium Development Goals (MDGs). Komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan TPB/SDGs ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, membentuk Tim Koordinasi Nasional (TKN), menyusun roadmap 2015-2030, serta mengatur penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Penyusunan RAD TPB/SDGs di daerah menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk melaksanakan TPB/SDGs di daerah. Berikut adalah ketujuh belas tujuan dalam TPB yang telah diturunkan dalam sasaran nasional. Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. TUJUAN RPJMD PELAYANAN DP2KP Tujuan 2 : Meningkatkan reformasi brirokrasi yang bersih transparan dan akuntabel Tujuan 3: Meningkatkan daya saing pembangunan daerah
3. 1.Peningkatan akuntabilitas pembangunan
4. 2.Peningkatan kualitas pelayanan publik
5. 1.Peningkatan konektivitas antar wilayah
6. 2.Peningkatan keselamatan jalan
7. 3.Penanganan kumuh
8. 4.Penyediaan rumah layak huni https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 II - 48 Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Tujuan ini untuk menjamin akses secara universal terhadap seluruh layanan kesehatan baik fisik maupun mental, dari berbagai ancaman penyakit menular maupun tidak menular. Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua. Tujuan 9 : Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya. Tujuan 14 : Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan Menyusun Tata Ruang Laut Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati. Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya Identifikasi terhadap indikator pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam rangka mendapatkan permasalahan dan isu strategis dilakukan dengan melihat capaian indikator setiap tujuan yang dikelompokkan dalam 4 pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola. Dari 4 pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya terdapat dalam pilar sebagai berikut :
9. 1.Pilar Ekonomi Tujuan 9 yaitu Infrastruktur, industri dan inovasi, dimana tujuan ini diarahkan untuk meningkatan infrastruktur perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang mendukung industri. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 II - 49
10. 2.Pilar Lingkungan Tujuan 11 yaitu kota dan permukiman berkelanjutan, dimana tujuan ini diarahkan mengurangi jumlah kerugian ekonomi dan orang terdampak bencana, serta isu lingkungan perkotaan (kemacetan dan polusi udara). Berdasarkan telaah RPJMD Tahun 2025-2029 dan telaah KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 maka dapat dirumuskan isu strategis yang berkailan dengan pelayanan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat pada masa yang akan datang. Beberapa kriteria yang digunakan untuk memilih isu strategis, yaitu :
11. 1.Bersifat lintas sektor,
12. 2.Bersifat lintas wilayah
13. 3.Berupa fenomena atau persoalan nyata
14. 4.Berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan
15. 5.Berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan
16. 6.Dampaknya kumulatif dan berefek ganda
17. 7.Dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan. Di samping itu, kondisi lingkungan eksternal, kebijakan pembangunan nasional, provinsi, rencana tata ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana diuraikan di atas, merupakan referensi untuk memperkaya perumusan isu strategis. Selanjutnya dengan mendasari pada lingkup tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dan melihat permasalahan yang ada serta dengan mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang. Isu-isu Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dijelaskan sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 II - 50 Tabel 2.25. Isu Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PDGLOBAL NASIONAL REGIONAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)  Sumberdaya manusia Dinas Perhubungan  Sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Belum optimalnya pelayanan publik Membangun kelembagaan yang efektif  Perubahan teknologi  Perubahan teknologi  Pelatihan dan pengembangan SDM  Perubahan teknologi  Pelatihan dan pengembangan SDM  Masih rendahnya konektivitas antar wilayah  Belum optimalnya pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang berkualitas dan merata  Kendaraan angkutan umum  Penumpang angkutan umum  Terminal Belum optimalnya konektivitas antar wilayah  Membangun infrastruktur yang tangguh  Menjadikan kota dan permukiman berkelanjutan  Logistik dan efisiensi  Keamanan dan keselamatan  Aksesibilitas wilayah 3T  Integrasi moda transportasi  Peningkatan kualitas infrastruktur  Peningkatan pelayanan transportasi umum  Peningkatan kualitas infrastruktur  Peningkatan pelayanan transportasi umum  Peningkatan peran swasta dalam layanan transportasi  Pengaturan dan rekayasa lalu lintas  Belum optimalnya kinerja jalan  Membangun infrastruktur yang tangguh  Menjadikan Kota dan permukiman berkelanjutan  Keamanan dan keselamatan  Kemacetan  Dampak lingkungan  Keamanan dan keselamatan  Kemacetan  Dampak lingkungan  Keamanan dan keselamatan  Kemacetan  Dampak lingkungan  Perumahan  Kawasan permukiman  Pertanahan Masih tingginya backlog rumah dan rumah tidak layak huni Mengurangi jumlah kerugian ekonomi dan orang terdampak bencana, serta isu lingkungan perkotaan  Perumahan layak, terjangkau dan aman  Demografi  Perumahan layak, terjangkau dan aman  Demografi  Perumahan layak, terjangkau dan aman  Perumahan Kurang optimalnya penyediaan PSU perumahan Mengurangi jumlah kerugian ekonomi dan orang terdampak  Ketersediaan PSU  Ketersediaan PSU  Ketersediaan PSU https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 II - 51 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PDGLOBAL NASIONAL REGIONAL  Kawasan permukiman  Pertanahan bencana, serta isu lingkungan perkotaan  Pengalih fungsian PSU  Pengalih fungsian PSU  Pengalih fungsian PSU  Perumahan  Kawasan permukiman  Pertanahan Kurang optimalnya sertifikasi dan registrasi bagi pengembang perumahan Mengurangi jumlah kerugian ekonomi dan orang terdampak bencana, serta isu lingkungan perkotaan  Profesionalisme  Jaminan kualitas  Perlindungan konsumen  Profesionalisme  Jaminan kualitas  Perlindungan konsumen  Profesionalisme  Jaminan kualitas  Perlindungan konsumen  Perumahan  Kawasan permukiman  Pertanahan Masih adanya sengketa pertanahan Mengurangi jumlah kerugian ekonomi dan orang terdampak bencana, serta isu lingkungan perkotaan  Perebutan tanah  Kepemilikan tanah  Perebutan tanah  Kepemilikan tanah  Perebutan tanah  Kepemilikan tanah  Perumahan  Kawasan permukiman  Pertanahan Target universal kota dan permukiman yang berkelanjutan belum tercapai Mengurangi jumlah kerugian ekonomi dan orang terdampak bencana, serta isu lingkungan perkotaan  Perubahan iklim  Urbanisasi  Akses perumahan layak huni  Perubahan iklim  Urbanisasi  Akses perumahan layak huni  Perubahan iklim  Urbanisasi  Akses perumahan layak huni  mahan  Kawasan permukiman  Pertanahan Belum optimalnya pembangunan dan penataan Ruang Tebuka Hijau taman Mengurangi jumlah kerugian ekonomi dan orang terdampak bencana, serta isu lingkungan perkotaan  Perubahan iklim  Kualitas udara  Perubahan iklim  Kualitas udara  Perubahan iklim  Kualitas udara  Aktivitas sosial masyarakat https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 III - 1 BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan Tujuan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut dari sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun ke depan. Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan tujuan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang yaitu Meningkatnya Kinerja Transportasi dan Akses Hunian Layak yang Aman, Terjangkau, Berkelanjutan serta Pertanahan Berkeadilan Meningkatnya kinerja transportasi berarti meningkatkan kemampuan jalan untuk menampung lebih banyak kendaraan dalam satuan waktu tertentu melalui rekayasa lalu lintas, seperti pemasangan rambu-rambu, penataan jalur, dan pengaturan lampu lalu lintas, dapat meningkatkan efisiensi dan kapasitas. Sedangkan meningkatnya Akses hunian Layak yang Aman Terjangkau dan Berkelanjutan serta Pertanahan Berkeadilan berarti meningkatkan penanganan kumuh dan penyediaan rumah layak huni sesuai standar pelayanan minimal pada korban bencana dan proyek untuk mendukung tujuan peningkatan daya saing daerah yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 3.2. Sasaran Sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah hasil penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan. Berikut sasaran (DP2KP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah
1. a.Meningkatnya Konektivitas Transportasi. Meningkatnya konektivitas Transportasi dilakukan untuk mendukung tujuan peningkatan daya saing daerah yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur transportasi yang baik akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempermudah distribusi barang dan jasa, membuka peluang kerja, dan mendorong investasi.
2. b.Meningkatnya Akses Hunian Layak Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak berarti semakin banyak keluarga di Kabupaten Pemalang yang memiliki rumah atau tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan. Ini mencakup kriteria seperti kecukupan luas tempat tinggal, akses air bersih, sanitasi yang layak, dan kondisi bangunan yang aman.
3. c.Terlaksananya Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum Meningkatnya penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum berarti semakin banyak tanah yang dialokasikan atau dibebaskan untuk pembangunan fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 III - 2 Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman NSPK dan Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Indikator Formula Indikator Satuan Kondisi Awal Target Tahun Kondisi Akhir Renstra2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatny a kinerha transportasi dan akses hunian layak yang aman, terjangkau, berkelanjuta n serta pertanahan berkeadilan VC Rasio Jumlah volume lalu lintas/ kapasitas jalan Rasio 0,38 0,36 0,36 0,34 0,34 0,33 0,34 Luasan kawasan kumuh Luasan wilayah yang ditandai dengan kondisi hunian dan prasarana yang tidak layak, seperti kepadatan tinggi, minimnya akses infrastruktur, dan lingkungan yang tidak sehat Ha 198,258 197,758 197,258 196,75 8 196,258 195,758 195,258 195,758 Backlog rumah Backlog Rumah = Jumlah Rumah Tangga – Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Hunian Tetap Unit 17.174 16.812 16.450 16.088 15.726 15.364 15.000 15.364 Meningkatnya konektivitas transportasi Rasio konektivitas Rasio konektvitas Kabupaten atau Kota = (IK 1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) o IK1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/ kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/ kota tersebut) % 71,42 71,72 72,02 72,32 72,62 72,92 73,22 72,92 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 III - 3 NSPK dan Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Indikator Formula Indikator Satuan Kondisi Awal Target Tahun Kondisi Akhir Renstra2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya akses hunian layak Rumah tangga dengan akses hunian layak % 32,13 69,48 71,06 72,64 74,20 75,77 77,32 75,77 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni) Jumlah unit rumah tidak layak huni DIBAGI jumlah total unit rumah Kabupaten/ Kota DIKALI 100% % 67,87 30,52 28,94 27,36 25,8 24,23 22,68 22,68 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) dibagi Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha x 100% % 31,2 31,4 31,56 31,72 31,88 32,04 32,2 32,2 Indeks pencapaian SPM PRKP SPM yang tercapai dibagi total SPM yang ada dikali 100% % 100 100 100 100 100 100 100 100 Terlaksananya penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum DIBAGI jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum DIKALI 100% % 100 100 100 100 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP)Periode 2025-2029 III - 4 3.3. Strategi Strategi dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Terwujudnya Pemalang Bercahaya, Bersih, Cakap, Handal dan Mulya dan merealisasikan salah satu tujuan daerah yaitu meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Dengan demikian strategi ini merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Perumusan strategi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 didasarkan pada kriteria:

1.Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2.Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
3.Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat. Salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam pemilihan strategi di bidang perhubungan adalah melalui analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor internal dan eksternal dengan didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP)Periode 2025-2029 III - 5 Tabel 3.2. Analisis SWOT ISU STRATEGIS KEKUATAN (STRENGHT)
1.Ketersediaan sumberdaya manusia yang mendukung pelayanan bidang perhubungan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
2.Transportasi darat sebagai andalan mobilitas orang dan barang di Kabupaten Pemalang
3.Tersebarnya terminal untuk mendukung fungsi pengaturan, pengawasan dan pengoperasian arus transportasi
4.Koordinasi antar instansi terkait dalam peningkatan pelayanan bidang perhubungan
5.Semakin besarnya kewenangan daerah untuk mengembangkan program Perumahan dan Permukiman
6.Potensi aset tanah daerah yang masih dapat digunakan dalam penyediaan PSU KELEMAHAN (WEAKNESS)
1.Sarana prasarana yang terbatas dalam rangka pelayanan masyarakat dan mendukung tugas-tugas internal
2.Standar Pelayanan Minimal terminal yang belum optimal dipenuhi
3.Belum optimalnya penataan terminal C di Kabupaten Pemalang
4.Belum adanya database perlengkapan jalan yang up to date dan valid
5.Belum adanya database potensi titik parkir
6.Kurangnya tersedianya database perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang valid dan mutakhir
7.Masih rendahnya ketersediaan rumah layak huni bagi MBR
8.Kurangnya jumlah unit rusunawa yang layak huni
9.Kurangnya Pembinaan dan pengawasan penyediaan PSU bagi pengembang perumahan PELUANG (OPPORTUNITY)
1.Program nasional dan provinsi yang mendukung konektivitas, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kabupaten Pemalang.
2.Perkembangan teknologi yang mendukung efisiensi, transparansi, aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang perhubungan
3.Perkembangan teknologi yang mendukung efisiensi, transparansi, aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
4.Sinkronisasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar lembaga STRATEGI SO
1.Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia
2.Pengembangan Standar Operasional Prosedur perizinan pengembangan perumahan STRATEGI WO
1.Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
2.Pengembangan database perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP)Periode 2025-2029 III - 6 dalam kewenangannya menerbitkan sertifikasi dan registrasi bagi pengembang perumahan TANTANGAN (THREAT)
1.Beralihnya pilihan moda transportasi masyarakat dari penggunaan transportasi umum menjadi transportasi pribadi
2.Banyaknya armada yang tidak laik jalan dan tidak adanya peremajaan armada angkutan
3.Masih tingginya pelanggaran lalu lintas jalan
4.Banyaknya kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan uji KIR kendaraan
5.Pemenuhan backlog perumahan sebagai dampak pertumbuhan penduduk
6.Terbatasnya ketersediaan lahan pengganti dalam penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan terdampak program pemerintah
7.Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan PSU perumahan
8.Masih rendahnya kesadaran masyarakat menjaga dan memelihara prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) STRATEGI ST
1.Pengawasan dan pembinaan kelompok sasaran pelayanan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
2.Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) STRATEGI WT
1.Optimalisasi jaringan transpotasi
2.Pengembangan rumah layak huni https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP)Periode 2025-2029 III - 7 Dari keempat strategi tersebut selanjutnya dilakukan penahapan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penahapan pembangunan ini sangat penting karena memungkinkan pengelolaan sumber daya dan waktu secara efisien, mendukung koordinasi antar sektor, dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Penahapan juga memfasilitasi evaluasi dan penyesuaian rencana pembangunan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan secara berkala, sehingga lebih fleksibel terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang. Penahapan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dapat dijadikan seperti tabel di bawah ini. Tabel 3.3. Penahapan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Pembangunan infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan Penataan infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan Peningkatan dan pembaharuan infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan Terwujudnya penguatan fondasi transformasi infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan Akselerasi transformasi infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan Penjelasan penahapan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : Tahap I (Tahun 2026) : Pembangunan infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan dilakukan dengan berbasis data yang valid dan up to date sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan efektivitas dan keberlanjutan infrastruktur di bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan. Tahap II (Tahun 2027) Penataan infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan dilakukan melalui tata kelola infrastruktur dengan mengembangkan SOP yang efektif dan efisien untuk menciptakan pertumbuhan dan daya saing wilayah. Tahap III (Tahun 2028) Peningkatan dan pembaharuan infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan dilakukan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP)Periode 2025-2029 III - 8 dengan pengembangan digitalisasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Langkah ini melibatkan penerapan teknologi digital pada berbagai aspek, mulai dari pembayaran transportasi hingga pengelolaan lalu lintas, pemetaan, pengelolaan, hingga pelayanan terkait perumahan dan permukiman serta pertanahan. Tahap IV (Tahun 2029) Tahap IV tahun 2029 merupakan tahap terakhir dari Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Periode 2025-2029 dimana pada tahap ini telah terwujud penguatan fondasi transformasi infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan. Tahap V (Tahun 2030) Tahap V tahun 2030 merupakan awal tahun dimulainya Tahap II RPJPD tahun 2030-2034 yaitu dengan dimulainya akselerasi transformasi infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan. Akselerasi transformasi ini adalah dengan menjaga momentum pembangunan guna memastikan kesinambungan dan efektivitas pembangunan infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan. 4.4. Arah Kebijakan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Tabel 3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DP2KP KET.
(1)(2) (3) (4) (5)

1.Peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai Strategi : Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Arah Kebijakan :
1.Pendidikan dan pelatihan SDM Penguatan manajemen resiko, digitalisasi, serta evaluasi berkelanjutan Strategi : Pengembangan Standar Operasional Prosedur perizinan pengembangan perumahan Arah Kebijakan : Pendidikan dan pelatihan SDM Pengembangan digitalisasi perizinan pengembangan perumahan Peningkatan koordinasi antar instansi
1.Penyediaan konektivitas yang menghubungkan antar wilayah
2.Peningkatan keselamatan jalan Strategi : Peningkatan sarana prasarana pelayanan bidang perhubungan Arah Kebijakan :
1.Penyediaan dan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP)Periode 2025-2029 III - 9 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DP2KP KET. pemeliharaan perlengkapan jalan
2.Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas terminal tipe C
3.Pengembangan digitalisasi pelayanan bidang perhubungan
1.Peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan Strategi : Pengembangan database perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Arah Kebijakan :
1.Penyediaan database perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
2.Pemetaan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
1.Penyediaan konektivitas yang menghubungkan antar wilayah
2.Peningkatan keselamatan jalan Strategi : Pengawasan dan pembinaan kelompok sasaran pelayanan bidang perhubungan Arah Kebijakan :
1.Pembinaan dan pengawasan kendaraan
2.Pembinaan dan sosialisasi keselamatan berlalulintas
1.Menerapkan penghijauan dan tata kota berkelanjutan Pemenuhan ruang terbuka hijau Strategi : Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Arah Kebijakan : Penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman Penyediaan ruang terbuka hijau
1.Penyediaan konektivitas yang menghubungkan antar wilayah
2.Peningkatan keselamatan jalan Strategi : Optimalisasi jaringan transportasi Arah Kebijakan :
1.Optimalisasi jalur trayek angkutan umum
1.Penanganan kumuh dan penyediaan rumah layak huni sesuai standar pelayanan minimal pada korban bencana dan proyek Strategi : Pengembangan rumah layak huni Arah Kebijakan : Peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah layak huni Penyediaan rumah layak huni korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 1 BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan sasaran jangka menengah, telah menetapkan rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2029. Sementara itu program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2030. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Pemalang yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan pencapaian tujuan pembangunan bidang urusan Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang. Program yang ditetapkan merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 2 Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Meningkatnya kinerja transportasi dan akses hunian layak yang aman dan terjangkau serta pertanahan berkeadilan VC Rasio Luasan Kawasan Kumuh Backlog Rumah Meningkatnya Konektivitas Transportasi Rasio konektivitas Meningkatnya Akses Hunian Layak Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani Indeks Pencapaian SPM PRKP Meningkatnya penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota Nilai IKM Nilai SAKIP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 3 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 4 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 5 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 6 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 7 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Persentase meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota Persentase terlaksananya Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 8 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Jumlah evaluasi (Review) rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/ kota Penetapan dan sosiaisasi rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/ kota Jumlah dokumen penetaoan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/ kota Pelaksanaan penyusunan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/ kota Jumlah evaluasi (review) rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/ kota Pelaksanaan evaluasi (Review) rencana aksi keselmatan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/ kota Jumlah evaluasi (Review) pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/ kota Pelaksanaan evaluasi (Review) rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/ kota Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota Persentase terlaksananya Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 9 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Tersusunnya rencana pembangunan terminal penumpang tipe C Penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang tipe C Jumlag terminal penumpang tipe C yang diawasi Pengawasan operasional terminal penumpang tipe C Jumlah terminal yang direvitalisasi (fasilitas utama dan penunjang) Revitalisasi terminal tipe C (Fasilitas utama dan penunjang) Jumlah system informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara manual dan digital Penyediaan system informasi manajemen terminal penumpang tipe C Jumlah terminal tipe C yang terbangun yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang Pembangunan terminal penumpang tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang Jumlah kebutuhan kompetensi sumber daya manusia pengelola terminal tipe C yang terpenuhi Peningkatan kapasitas kompetensi SDM pengelola terminal penumpang tipe C Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) Kegiatan Penerbitan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Persentase terlaksananya Kegiatan Penerbitan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parker kewenangan kabupaten/ kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker kewenangan kabupaten/ kota dalam system pelayanan perizinan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 10 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. berusaha terintegrasi secara elektronik Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase terlaksananya Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya Penigkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengujian berkala kendaraan bermotor Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah laporan identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji Identifikasi dan analisis potensi jumllah kendaraan bermotor wajib uji Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 11 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Jumlah laporan koordunasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor Jumlah laporan penetapan tariff retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor Penetapan tariff retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota Persentase terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah sertifikat system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum Penilaian pemenuhan dan penerbitan sertifikat system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum Jumlah ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan Monitoring dan evaluasi implementasi batas kecepatan Jumlah kawasan pembangunan rute aman selamat sekolah yang terbangun Pembangunan rute aman selamat sekolah (RASS) Jumlah lokasi rute aman sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi Monitoring dan evaluasi rute aman selamat sekolah (RASS) Jumlah lokasi zona selamat sekolah (ZoSS) yang diidentisikasi dan diawasi Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS) https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 12 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Jumlah penilai system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum yang ditingkatkan kapasitasnya Peningkatan kompetensi penilai system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum Jumlah ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan Pembangunan implementasi batas kecepatan Jumlah terbangunnya zona selamat sekolah (ZoSS) Pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS) Jumlah laporan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu linyas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu linyas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota jumlah pengadaan dan pemasangan system manajemen transportasi cerdas Penyelenggaraan system manajemen transportasi cerdas Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota Persentase terlaksananya Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah lapran koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 13 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Jumlah penilai andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi Peningkatan kompetensi penilai andalalin Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah persetujuan dokumen teknis andalalin yang ditetapkan Penetapan dokumen teknis andalalin Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Persentase terlaksananya Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan terminal Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah laporan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan Pelaksanaan inspeksi keselamatan angkutan pada terminal tipe C Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum Pelaksanaan Inspeksi, audit dan pemantauan system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum Jumlah auditor dan inspector lalu lintas dan angkutan jalan yang ditingkatkan kapasitasnya Peningkatan kapasitas auditor dan inspector lalu lintas dan angkutan jalan Jumlah laporan uji perik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor Pelaksanaan pengawasan melalui uji petik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 14 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. uji berkala kendaraan bermotor Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota Persentase terlaksananya Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kta yang tersedia Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Kegiatan penetapan Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Persentase terlaksananya Kegiatan penetapan Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Penetapan kawasan Perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Jumlah dokumen kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota Perumusan kebijakan penetapan kawasan perktaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 15 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. perkotaan kewenangan kabupaten/ kota Kegiatan Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Persentase terlaksananya Kegiatan Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan tersosialisasinya rencana umum ajringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kta Jumlah dokumen kebijakan pengendaluan pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Kegiatan Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Persentase terlaksananya Kegiatan Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/ kota Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/ kota Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/ kota Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 16 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. trayek pedesaan kewenangan kabupaten/ kota Kegiatan Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Persentase terlaksananya Kegiatan Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Jumlah dokumen kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota Perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah perasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota Sosialisdasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah perasi angkutan orangn dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota Jumlah laporan pelaksanaan ssialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus dalam kawasana perktaan kewenangan kabupaten/ kota Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota Jumlah dokumen kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus dalam kawasan Perumusan kebijakan penetapan wilayah oeprasi angkutan sewa khusus https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 17 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. perkotaan kewenangan kabupaten/ kota dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kegiatan Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Persentase terlaksananya Kegiatan Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Jumlah persetujuan izin angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan kabupaten/ kota dalam system Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 18 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah emmenuhi pesyaratan sesuai wilayah kerja kewenangan kabupaten/ kota dalam system pelaynanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Jumlah lapran koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyekenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan kabupaten/ kota Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah perasi kwenangan kabupaten/ kota Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen analisis tariff kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan d alam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tariff kelas ekonomu angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Pengendalian dan pengawasan tariff kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 19 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Terwujudnya Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Program Pengembangan Perumahan Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Kegiatan Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Jumlah dokumen data identifikasi lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan Jumlah dokumen data rumah korban bencana kabupaten/ kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani Jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana kabupaten/ kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah akibat bencana Jumlah dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus Jumlah dokumen data rumah di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/ kota Identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/ kota Jumlah dokumen data bakal calon penerima rumah bagi masyarakat Pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 20 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. yang terkena relokasi program kabupaten/ kota yang terverifikasi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/ kota Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten/ kota Jumlah dokumen data bakal calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota yang terverifikasi Pendataan dan verifikasi valon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota Kegiatan Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Persentase terlaksananya kegiatan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Jumlah orang/ sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/ kota Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana Jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping, dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih Pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator Jumlah dokumen data penerima bantuan berdasarkan jenis layanan Koordinasi untuk menyepakatin penerima dan jenis pelayanan Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota Rembug warga untuk menentujan calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan calon penerima rumah Rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 21 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. bagi korban bencana kabupaten/ kota Jumlah orang yang mmengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan Sosialisasi tentang mekanisme penggantian ja katas tanah dan/atau bangunan Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Persentase terlaksananya Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Bangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Jumlah rumah korban bencana kabupaten/ kota Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Jumlah rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota yang terbangun Pembangunan rumah bagi korban bencana Jumlah rumah pada lokasi relokasi program kabupaten/ kota yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/ kota Jumlah rumah tangga bagi korban bencana kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitas penyediaan rumah Fasilitas penyediaan rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota Jumlah rumah tangga yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitas penyediaan rumah Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota Jumlah rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kabupaten/ kota Pembangunan rumah bagi masyrakat yang terdampak https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 22 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. relokasi program kabupaten/ kota Jumlah rumah pada perumahan bagi korban bencana kabupaten/ kota yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan Operasional dan pemelihataan lingkungan perumahan bagi korban bencana kabupaten/ kota Kimlah rumah khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupaten/ kota Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupaten/ kota Kegiatan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Persentase terlaksananya kegiatan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Jumlah rumah tangga terkena relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitas bantuan penyediaan rumah Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota Jumlah dokumen serah terima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota Penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota Jumlah dokumen serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabuapten/ kota Jumlah rumah tangga terdampak bencana kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitasi bantunan penyediaan rumah Pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 23 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Kegiatan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/ penghuni rumah susun Fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/ penghuni rumah susun Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus Penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus Jumlah rumah khusus yang dibangun Pembangunan rumah khusus Jumlah dokumen Hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan rumah Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan rumah Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan perumahan Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan perumahan Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan perumahan Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/ Pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik Fasilitas pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik Jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti penguatan dan pembinaan untuk penyelenggaraan rumah sederhana Penguatan dan pembinaan kepada BLU/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana Jumlah laporan hasil koordiansi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan Koordinasi dan sinkronisasi pengendaliian pembangunan dan pengembangan perumahan Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pemerintah Koordinasi dan sinkronsisasi kerja sama pemerintah https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 24 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. daerah dengan badan usaha (KPDBU) perumahan umum/ Rumah susun Umum daerah dengan badan usaha (KPDBU) perumahan umum/ rumah susun umum Jumlah system layanan informasi dan komunikasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terbangun/ terpelihara Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan system layanan informasi dan komunikasi bidang perumahan dan kawasan permukiman Jumlah dokumen rencana tapak dan lantai perumahan yang diselaraskan Fasilitasi pemenuhan kesesuaian rencana tapak dan lantai perumahan Kegiatan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB) Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB) Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) Terwujudnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani Program Kawasan Permukiman Kegiatan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman Jumlah Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/ pelaku pembangunan rumahh untuk penerbitan izin pembangunan dan pengemabngan kawasan Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 25 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. permukiman terintegrasi secara elektronik permukiman terintegrasi secara elektronik Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman Kegiatan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Persentase terlaksananya kegiatan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/ tereview/ Terlegalisasi Penyusunan/ review/ legalisasi kebijakan bidang PKP Jumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha Penatausahaan serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah rumah tangga terdampak peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 Ha Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh yang dibentuk/ dibina Pembentukan/ pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh Jumlah dokumen serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/ peremajaan/ permukiman kembali kawasan permukiman kumuh Penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/ peremajaan/ permukiman kembali https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 26 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. kawasan permukiman kumuh Jumlah dokumenn hasil survei dan penatapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi peningkatan kesadaran dakam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hokum tentang kepemilikan rumah Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hokum tentang kepemilikan rumah Kegiatan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Persentase terlaksananya kegiatan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah rumah tidak llayak huni yang diperbaikan Perbaikan rumah tidak layak huni Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh Koordinasi dan sinkronsisasi pengendaliasn penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh Luas kawasan permukiman kumuh yang diremajakan Pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh Jumlah rumah tangga yang mendapatkan gasilitas penyediaan perumahan sementara bagi masyarakat yang terkena program Fasilitasi penyediaan perumahan sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 27 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. peremajaan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Luas kawasan permukiman kumuh yang dimukimkan kembali Pelaksanaan pemukiman kembali kawasan permukiman kumuh Jumlah rumah baru layak huni yang dibangun untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Luas permukiman kumuh yang dipugar Pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh Terwujudnya Rumah Tidak Layak Huni Yang ditangani Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang ditangani Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Kegiatan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota Persentase terlaksananya kegiatan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 28 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Jumlah rumah baru layak huni yag dibagun dalam rangka pencegahan kumuh Pembangunan rumah batu layak huni dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru Jumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh Penatausahaan serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya oermukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitasi bantuan penyediaan rumah untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh Pelaksanaan pembaguan rumah baru layak huni bagi masyarakat untuk encegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendaluan dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru Pengawasan dan pengdendalian dalam tangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru Jumlah orang yang mengikuti penyadaran public pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh Penyadaram public pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan terhadap kumuh Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 29 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru berkembangnya perumahan kumuh dan permukimann kumuh baru Terwujudnya perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Penyelenggaraan PSU perumahan Persentase terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan PSU perumahan Urusan Penyelenggaraan PSU perumahan Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan Perencanaan penyediaan PSU perumahan Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur dan kriteria serah terima (PSU) Sosialisasi standar, prosedut dan kriteria serah terima PSU Jumlah lokasi PSU perumahan yang dilaksanakan perbaikan Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian Jumlah lokasi pada perumahan yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum Operasional dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 30 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. Jumlah dokumen kerja sama penyediaan/ pengelolaan PSU perumahan Kerjasama penyediaan/ pengelolaan PSU Perumahan Jumlah laporan hasil serah terima PSU perumahan yang terverifikasi dari pengembang Verifikasi dan penyerahan PSU perumahan dari pengembang Kegiatan Penyelenggaraan PSU perumahan Persentase terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan PSU perumahan Urusan penyelenggaraan PSU perumahan Jumlah rumah penerima manfaat dari penyediaan jaringan tenaga listrik Penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil Persentase terlaksananya kegiatan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil Jumlah lapran hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembangan perumahan dengan kualifikasi kecil Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 31 Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket. perumahan dengan kualifikasi kecil Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang ditangani Persentase Sengketa Tanah yang ditangani Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya penanganan sengketa tanah garapan Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang ditangani Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan data Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi bidang tanah yang bersertifikat Persentase fasilitasi bidang tanah yang bersertifikat Program Penatagunaan Tanah Terlaksananya Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten Persentase penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 32 Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DP2KP 59.034.003.632 3.456 42.974.398.000 3.628 50.404.039.863 3.556 50.404.039.863 3.644 50.404.039.863 3.601 53.400.807.350 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH - Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi - Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi 37.648.843.840 306 18.470.404.800 471 21.598.435.349 396 21.598.435.349 482 21.598.435.349 436 21.598.435.349 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi 287.063.800 22 169.000.000 22 212.000.000 22 218.049.849 22 248.000.000 22 273.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 56.651.000 2 40.000.000 2 45.000.000 2 50.000.000 2 60.000.000 2 70.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000 1 5.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 33 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5.000.000 1 5.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 5.000.000 1 5.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 41.120.000 12 9.000.000 12 9.000.000 12 9.000.000 12 9.000.000 12 9.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 169.292.800 4 60.000.000 4 85.000.000 4 86.049.849 4 95.000.000 4 100.000.000 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 2 40.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 60.000.000 2 70.000.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Keuangan disusun sesuai regulasi 14.737.069.788 13 13.720.181.000 13 15.720.181.000 13 15.722.181.000 13 15.724.181.000 13 15.724.181.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14.726.347.500 123/14 13.710.181.000 123/14 15.710.181.000 125/14 15.710.181.000 125/1 4 15.710.181.000 128/1 4 15.710.181.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 34 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.154.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 4.568.288 12 4.000.000 12 4.000.000 12 5.000.000 12 7.000.000 12 7.000.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah disusun sesuai regulasi - 7 3.019.300 7 5.000.000 7 3.500.000 7 7.000.000 7 7.000.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 7 3.019.300 7 5.000.000 7 3.500.000 7 7.000.000 7 7.000.000 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah disusun sesuai regulasi 5.000.000 1 3.500.000 1 3.500.000 1 4.000.000 1 7.000.000 1 7.500.000 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 5.000.000 1 3.500.000 1 3.500.000 1 4.000.000 1 7.000.000 1 7.500.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 35 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi 300.000.000 40 50.000.000 200 240.000.000 120 140.000.000 200 250.000.000 160 200.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 0 - 40 40.000.000 40 40.000.000 40 50.000.000 40 50.000.000 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 300.000.000 40 50.000.000 80 100.000.000 40 50.000.000 80 100.000.000 80 100.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan - 0 - 80 100.000.000 40 50.000.000 80 100.000.000 40 50.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Fasilitasi Administrasi umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi 544.444.000 118 382.000.000 123 543.000.000 128 548.000.000 133 569.549.849 138 578.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6.750.000 4 15.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 39.373.000 3 15.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20.000.000 3 12.000.000 3 15.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 89.747.000 3 90.000.000 3 110.000.000 3 110.000.000 3 120.000.000 3 110.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 36 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 75.134.000 4 80.000.000 4 110.000.000 4 110.000.000 4 110.000.000 4 120.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 313.440.000 100 165.000.000 105 260.000.000 110 260.000.000 115 270.000.000 120 280.000.000 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - 1 5.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 1 9.549.849 1 8.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 101.930.760 32 60.000.000 31 515.000.000 30 490.000.000 32 505.000.000 21 501.049.849 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 46.879.000 30 30.000.000 25 40.000.000 25 30.000.000 25 30.000.000 15 26.049.849 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 55.051.760 2 30.000.000 5 75.000.000 4 60.000.000 6 75.000.000 5 75.000.000 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 0 - 0 - 1 400.000.000 - - 1 400.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 0 - 1 400.000.000 0 - 1 400.000.000 - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia 21.542.480.000 26 3.761.464.500 26 3.766.464.500 26 3.766.464.500 26 3.766.464.500 26 3.766.464.500 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 37 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 18.002.402.000 12 412.509.500 12 412.509.500 12 412.509.500 12 412.509.500 12 412.509.500 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 2 10.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3.540.078.000 12 3.338.955.000 12 3.338.955.000 12 3.338.955.000 12 3.338.955.000 12 3.338.955.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara 130.855.492 47 321.240.000 48 593.289.849 49 706.240.000 48 521.240.000 48 541.240.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 50.000.000 70 191.240.000 70 215.240.000 70 224.240.000 70 228.240.000 70 233.240.000 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10.000.000 25 5.000.000 25 6.000.000 25 7.000.000 25 8.000.000 25 8.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 54.500.000 20 15.000.000 20 15.000.000 20 15.000.000 20 15.000.000 20 15.000.000 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 40.000.000 1 80.000.000 2 157.049.849 2 30.000.000 2 120.000.000 2 135.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 38 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 26.355.492 1 30.000.000 1 200.000.000 2 430.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.257.740.300 3150 943.993.200 3157 3.558.228.500 3160 3.558.228.500 3162 3.558.228.500 3165 5.558.228.500 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 63.341.000 0 - 2 194.681.740 2 214.149.914 2 235.564.905 2 259.121.396 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1.877.000 0 - 1 120.310.300 1 132.341.330 1 145.575.463 1 160.133.009 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 61.464.000 0 - 1 74.371.440 1 81.808.584 1 89.989.442 1 98.988.387 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 499.056.000 38 181.301.200 40 1.889.949.979 43 1.955.085.897 45 1.812.839.475 48 3.314.123.422 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 273.125.000 2 1.300.000 2 230.481.250 2 244.670.295 2 299.882.313 2 439.870.544 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1.620.000 12 20.000.000 12 1.233.594.985 13 1.246.954.484 13 1.076.649.932 14 2.174.314.925 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 39 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 122.195.000 9 75.001.200 10 260.972.403 11 282.069.643 12 236.776.608 13 480.454.268 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 102.116.000 15 85.000.000 16 164.901.341 17 181.391.475 18 199.530.623 19 219.483.685 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 234.311.000 7 100.000.000 7 217.930.000 7 205.720.000 7 205.720.000 7 258.600.000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara 234.311.000 7 100.000.000 7 217.930.000 7 205.720.000 7 205.720.000 7 258.600.000 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 171.599.000 12 20.000.000 12 107.400.000 12 73.000.000 12 83.000.000 12 92.720.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 171.599.000 12 20.000.000 12 107.400.000 12 73.000.000 12 83.000.000 12 92.720.000 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 397.028.500 3018 190.000.000 3013 299.952.490 3013 355.472.490 3013 320.622.702 3013 394.143.352 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 9.528.500 7 9.760.000 1 31.422.840 1 41.422.840 1 21.573.052 1 41.573.052 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 40 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya - 0 - 1 20.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 22.500.000 3000 65.000.000 3000 75.000.000 3000 75.000.000 3000 75.000.000 3000 75.000.000 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 65.000.000 1 2.740.000 1 23.292.000 1 23.292.000 1 23.292.000 1 23.292.000 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 300.000.000 10 112.500.000 10 150.237.650 10 190.757.650 10 175.757.650 10 229.278.300 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 41 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 251.690.000 6 306.202.500 7 462.684.441 7 435.607.364 7 536.119.299 7 842.872.000 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 1.510.000 0 - 1 80.876.400 1 88.964.040 1 97.860.444 1 107.646.488 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 7.015.000 4 7.500.000 4 8.488.150 4 9.336.965 4 10.270.662 4 11.297.728 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 243.165.000 2 298.702.500 2 373.319.891 2 337.306.359 2 427.988.194 2 723.927.784 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 8.785.000 30 3.000.000 35 10.629.850 35 11.692.835 35 12.862.119 35 14.148.330 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis 8.785.000 30 3.000.000 35 10.629.850 35 11.692.835 35 12.862.119 35 14.148.330 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 42 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Persetujuan Teknis Andalalin Andalalin yang terawasi Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 48.758.000 4 15.000.000 6 68.000.000 6 73.000.000 6 79.000.000 6 86.000.000 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 23.248.500 0 - 1 28.000.000 1 30.000.000 1 33.000.000 1 36.000.000 Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 25.509.500 4 15.000.000 4 30.000.000 4 33.000.000 4 36.000.000 4 40.000.000 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum - 0 - 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 187.642.000 12 75.500.000 12 100.000.000 12 110.000.000 12 127.000.000 12 140.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 43 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 187.642.000 12 75.500.000 12 100.000.000 12 110.000.000 12 127.000.000 12 140.000.000 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 390.013.800 22 51.500.000 22 107.000.000 22 117.500.000 22 138.000.000 22 148.500.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 305.367.800 12 50.000.000 12 100.000.000 12 110.000.000 12 130.000.000 12 140.000.000 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 84.646.000 10 1.500.000 10 7.000.000 10 7.500.000 10 8.000.000 10 8.500.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 44 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.516.000 1 1.489.500 1 100.000.000 1 7.000.000 1 7.500.000 1 8.000.000 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.516.000 1 1.489.500 1 100.000.000 1 7.000.000 1 7.500.000 1 8.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERSENTASE PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 308.242.456 200.000.000 742.013.590 742.013.590 742.013.590 742.013.590 Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota 7.679.000 25.000.000 67.013.590 67.013.590 67.013.590 67.013.590 Identifikasi lahan- lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan Jumlah dokumen data identifikasi lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Doku men 1 Doku men https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 45 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani Jumlah dokumen data rumah korban bencana kabupaten/ kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Doku men 1 Doku men Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah akibat bencana Jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana kabupaten/ kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Doku men 1 Doku men Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus Jumlah dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Doku men 1 Doku men Identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/ kota Jumlah dokumen data rumah di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/ kota 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Doku men 1 Doku men Pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten Jumlah dokumen data bakal calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota yang terverifikasi 7.679.000 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Doku men 1 Doku men Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten/ kota Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/ kota 1 Dokum en 15.000.000 1 Dokum en 25.000.000 1 Dokum en 25.000.000 1 Doku men 25.000.000 1 Doku men 25.000.000 Pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota Jumlah dokumen data bakal calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota yang terverifikasi 1 Dokum en 10.000.000 1 Dokum en 42.013.590 1 Dokum en 42.013.590 1 Doku men 42.013.590 1 Doku men 42.013.590 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 46 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Persentase terlaksananya kegiatan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota 73.957.356 7.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana Jumlah orang/ sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/ kota 34.664.495 25 Orang 5.000.000 25 Orang 15.000.000 25 Orang 15.000.000 25 Orang 15.000.000 25 Orang 15.000.000 Pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator Jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping, dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih Koordinasi untuk menyepakatin penerima dan jenis pelayanan Jumlah dokumen data penerima bantuan berdasarkan jenis layanan Rembug warga untuk menentujan calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota Rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 47 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan Jumlah orang yang mmengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan 39.292.861 25 Orang 2.000.000 25 Orang 10.000.000 25 Orang 10.000.000 25 Orang 10.000.000 25 Orang 10.000.000 Sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tentang mekanisme penggantian ha katas tanah dan/atau bangunan 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Persentase terlaksananya Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota 99.503.900 143.000.000 470.000.000 470.000.000 470.000.000 470.000.000 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Jumlah rumah korban bencana kabupaten/ kota 99.503.900 20 Unit 140.000.000 25 Unit 300.000.000 25 Unit 300.000.000 25 Unit 300.000.000 25 Unit 300.000.000 Pembangunan rumah bagi korban bencana Jumlah rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota yang terbangun 10 Unit 3.000.000 10 Unit 170.000.000 10 Unit 170.000.000 10 Unit 170.000.000 10 Unit 170.000.000 Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/ kota Jumlah rumah pada lokasi relokasi program kabupaten/ kota yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan Fasilitas penyediaan rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota Jumlah rumah tangga bagi korban bencana kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitas penyediaan rumah https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 48 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota Jumlah rumah tangga yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitas penyediaan rumah Pembangunan rumah bagi masyrakat yang terdampak relokasi program kabupaten/ kota Jumlah rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kabupaten/ kota Operasional dan pemelihataan lingkungan perumahan bagi korban bencana kabupaten/ kota Jumlah rumah pada perumahan bagi korban bencana kabupaten/ kota yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota Kimlah rumah khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupaten/ kota Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupaten/ kota Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Persentase terlaksananya kegiatan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota - 10.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 49 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota Jumlah rumah tangga terkena relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitas bantuan penyediaan rumah Penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota Jumlah dokumen serah terima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabuapten/ kota Jumlah dokumen serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota 1 Dokum en 5.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota Jumlah rumah tangga terdampak bencana kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitasi bantunan penyediaan rumah 5.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus 77.685.000 10.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/ penghuni rumah susun Persentase fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/ penghuni rumah susun 43.717.500 100 5.000.000 100 70.000.000 100 70.000.000 100 70.000.000 100 70.000.000 Penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus Persentase pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus 33.967.500 100 5.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 50 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pembangunan rumah khusus Jumlah rumah khusus yang dibangun Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan rumah Jumlah dokumen Hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan rumah Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan perumahan Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan perumahan 49.417.200 5.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Fasilitas pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/ Pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik 49.417.200 1 Dokum en 5.000.000 1 Dokum en 30.000.000 1 Dokum en 30.000.000 1 Doku men 30.000.000 1 Doku men 30.000.000 Penguatan dan pembinaan kepada BLU/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana Jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti penguatan dan pembinaan untuk penyelenggaraan rumah sederhana Koordinasi dan sinkronisasi pengendaliian pembangunan dan pengembangan perumahan Jumlah laporan hasil koordiansi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 51 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Koordinasi dan sinkronsisasi kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU) perumahan umum/ rumah susun umum Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU) perumahan umum/ Rumah susun Umum Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan system layanan informasi dan komunikasi bidang perumahan dan kawasan permukiman Jumlah system layanan informasi dan komunikasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terbangun/ terpelihara Fasilitasi pemenuhan kesesuaian rencana tapak dan lantai perumahan Jumlah dokumen rencana tapak dan lantai perumahan yang diselaraskan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB) Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB) - - - - - - Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani 9.231.818.603 15.000.000 39.290.000 39.290.000 39.290.000 39.290.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 52 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman Jumlah Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman - - - - - - Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/ pelaku pembangunan rumahh untuk penerbitan izin pembangunan dan pengemabngan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Persentase terlaksananya kegiatan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha 24.920.900 - - - - - Penyusunan/ review/ legalisasi kebijakan bidang PKP Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/ tereview/ Terlegalisasi Penatausahaan serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat di kawasan permukiman Jumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh 24.920.900 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Doku men 1 Doku men https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 53 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat untuk peningkatan kualittas permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah rumah tangga terdampak peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 Ha Pembentukan/ pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh Jumlah kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh yang dibentuk/ dibina Penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/ peremajaan/ permukiman kembali kawasan permukiman kumuh Jumlah dokumen serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/ peremajaan/ permukiman kembali kawasan permukiman kumuh Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh Jumlah dokumenn hasil survei dan penatapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh 1 Dokum en https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 54 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi peningkatan kesadaran dakam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hokum tentang kepemilikan rumah Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Persentase terlaksananya kegiatan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha 9.206.897.703 15.000.000 39.290.000 39.290.000 39.290.000 39.290.000 Perbaikan rumah tidak layak huni Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaikan 50 50 50 50 50 Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU 5.000.000 14.290.000 14.290.000 14.290.000 14.290.000 Koordinasi dan sinkronsisasi pengendaliasn penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh 10.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi 1 Dokum en https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 55 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh Luas kawasan permukiman kumuh yang diremajakan 0,5 Ha 0,5 Ha 0,5 Ha 0,5 Ha 0,5 Ha Fasilitasi penyediaan perumahan sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah rumah tangga yang mendapatkan gasilitas penyediaan perumahan sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Pelaksanaan pemukiman kembali kawasan permukiman kumuh Luas kawasan permukiman kumuh yang dimukimkan kembali Pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah rumah baru layak huni yang dibangun untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha 9.206.897.703 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit Pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh Luas permukiman kumuh yang dipugar PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang ditangani 2.369.066.000 5.000.000 941.514.784 941.514.784 941.514.784 1.938.282.271 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 56 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota Persentase terlaksananya kegiatan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota 2.369.066.000 5.000.000 941.514.784 941.514.784 941.514.784 1.938.282.271 Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki 2.369.066.000 50 5.000.000 50 941.514.784 50 941.514.784 50 941.514.784 50 1.938.282.271 Pembangunan rumah baru layak huni dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru Jumlah rumah baru layak huni yang dibagun dalam rangka pencegahan kumuh Penatausahaan serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya oermukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh Jumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Doku men 1 Doku men https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 57 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pelaksanaan pembaguan rumah baru layak huni bagi masyarakat untuk encegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitasi bantuan penyediaan rumah untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh Pengawasan dan pengdendalian dalam tangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendaluan dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh Jumlah orang yng mengikuti penyadaran public pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukimann kumuh baru Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 7.155.173.033 23.190.000.000 23.366.800.140 23.366.800.140 23.366.800.140 23.366.800.140 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 58 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 UTILITAS UMUM (PSU) Urusan penyelenggaraan PSU perumahan Persentase terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan PSU perumahan 7.155.173.033 23.190.000.000 23.366.800.140 23.366.800.140 23.366.800.140 23.366.800.140 Perencanaan penyediaan PSU perumahan Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan 1 Dokum en 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian 7.131.561.734 11 Kelura han 23.080.000.000 11 Kelurah an 23.256.800.140 11 Kelurah an 23.256.800.140 11 Kelura han 23.256.800.140 11 Kelura han 23.256.800.140 Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan 9.213.700 1 Dokum en 10.000.000 1 Dokum en 10.000.000 1 Dokum en 10.000.000 1 Doku men 10.000.000 1 Doku men 10.000.000 Sosialisasi standar, prosedur dan kriteria serah terima PSU Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur dan kriteria serah terima (PSU) 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian Jumlah lokasi PSU perumahan yang dilaksanakan perbaikan 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 59 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Operasional dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan Jumlah lokasi pada perumahan yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum Kerjasama penyediaan/ pengelolaan PSU Perumahan Jumlah dokumen kerja sama penyediaan/ pengelolaan PSU perumahan Verifikasi dan penyerahan PSU perumahan dari pengembang Jumlah laporan hasil serah terima PSU perumahan yang terverifikasi dari pengembang 14.397.599 1 Dokum en 50.000.000 1 Dokum en 50.000.000 1 Dokum en 50.000.000 1 Doku men 50.000.000 1 Doku men 50.000.000 Urusan penyelenggaraan PSU perumahan Persentase terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan PSU perumahan - - - - - - Penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat Jumlah rumah penerima manfaat dari penyediaan jaringan tenaga listrik PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 34.679.400 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 60 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hokum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil Persentase terlaksananya kegiatan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil 34.679.400 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil Jumlah lapran hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembangan perumahan dengan kualifikasi kecil 34.679.400 1 Dokum en 50.000.000 1 Dokum en 50.000.000 1 Dokum en 50.000.000 1 Doku men 50.000.000 1 Doku men 50.000.000 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOT A Persentase Sengketa Tanah yang ditangani 28.440.000 100.000.000 107.757.500 107.757.500 107.757.500 107.757.500 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang ditangani 28.440.000 100.000.000 107.757.500 107.757.500 107.757.500 107.757.500 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan data Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 18.440.000 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Doku men 1 Doku men https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 61 Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ket.2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 1 Dokum en 100.000.000 1 Dokum en 107.757.500 1 Dokum en 107.757.500 1 Doku men 107.757.500 1 Doku men 107.757.500 Program Penatagunaan Tanah Persentase fasilitasi bidang tanah yang bersertifikat 2.401.137.520 100.000.000 1.411.394.300 1.411.394.300 1.411.394.300 1.411.394.300 Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten Persentase penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten 2.401.137.520 100.000.000 1.411.394.300 1.411.394.300 1.411.394.300 1.411.394.300 Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah 2.401.137.520 1 Dokum en 100.000.000 1 Dokum en 1.411.394.300 1 Dokum en 1.411.394.300 1 Doku men 1.411.394.300 1 Doku men 1.411.394.300 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 62 4.2. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Uraian subkegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sangat penting untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Subkegiatan prioritas harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman pembangunan daerah dan dapat diterjemahkan menjadi aksi-aksi nyata yang dapat diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang. Subkegiatan harus dirancang dan dilaksanakan secara detail, dengan mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan target capaian yang jelas. Tabel 4.3. Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penigkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengujian berkala kendaraan bermotor Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 63 No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Pelaksanaan inspeksi keselamatan angkutan pada terminal tipe C Pelaksanaan Inspeksi, audit dan pemantauan system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 64 No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Terwujudnya Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan Pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Pembangunan rumah bagi korban bencana Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabuapten/ kota https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 65 No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus Fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/ penghuni rumah susun Penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan perumahan Fasilitas pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Terwujudnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Penatausahaan serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh Pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh Pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Terwujudnya Rumah Tidak Layak Huni Yang ditangani Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Penatausahaan serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya oermukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Terwujudnya perumahan yang sudah dilengkapi Urusan penyelenggaraan PSU perumahan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 66 No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Perencanaan penyediaan PSU perumahan Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan Sosialisasi standar, prosedut dan kriteria serah terima PSU Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian Verifikasi dan penyerahan PSU perumahan dari pengembang PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hokum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang ditangani Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Program Penatagunaan Tanah Terlaksananya fasilitasi bidang tanah yang bersertifikat Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 67 4.3. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja utama Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama. Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Rasio konektivitas % 71,72 72,02 72,32 72,62 72,92 73,22 2 VC Rasio Rasio 0,38 0,36 0,36 0,34 0,34 0,33 3 Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh Indeks 82,00 82,25 82,50 82,75 83,00 83,25 4 Luasan kawasan kumuh Ha 197,758 197,258 196,758 196,258 195,758 195,25 8 5 Backlog rumah Unit 16.812 16.450 16.088 15.726 15.364 15.000 6 Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak % 69,48 71,06 72,64 74,20 75,77 77,32 7 Persentase kawasan permukiman kimuh di bawah 10 ha tertangani % 31,4 31,56 31,72 31,88 32,04 32,20 8 Indeks Pencapaian SPM PRKP Indeks 100 100 100 100 100 100 9 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan % 80 80 81 82 83 84 10 Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum % 100 100 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 68 4.4. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang. IKK membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi efektivitas suatu program atau kegiatan. Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Rasio konektivitas % 71,72 72,02 72,32 72,62 72,92 73,22 2 VC Rasio Rasio 0,38 0,36 0,36 0,34 0,34 0,33 3 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota % 100 100 100 100 100 100 4 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota % 100 100 100 100 100 100 5 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani % 31,40 31,56 31,72 31,88 32,04 32,20 6 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 7 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) % 34,86 39,45 44,04 48,62 53,21 57,80 8 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan % 80 80 81 82 83 84 9 Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum % 100 100 100 100 100 100 10 Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal % https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 IV - 69 No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 11 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee % 12 Tersedianya tanah untuk masyarakat % 13 Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi % 80 80 81 82 83 84 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 V - 1 BAB 5 PENUTUP 5.1. KESIMPULAN PENTING SUBSTANSIAL Kesimpulan penting substansial Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
1.Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 telah mengadopsi upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi “Pemalang Bercahaya” dan misi “RHAPSODI” pembangunan Kabupaten Pemalang dalam lima tahun ke depan.
2.Tujuan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berdasarkan target- target yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah meningkatnya kinerja transportasi dan akses hunian layak yang aman, terjangkau, berkelanjutan serta pertanahan berkeadilan.
3.Strategi, Kebijakan dan Program dalam Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan serta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Terwujudnya Pemalang Bercahahaya, Bersih, Cakap, Handal dan Mulya dan meralisasikan salah satu tujuan daerah yaitu meningkatnya daya saing pembangunan daerah
4.Kegiatan dan Subkegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan rincian aktivitas-aktivitas konkret yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang. 5.2. KAIDAH PELAKSANAAN Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang tahun 2026 sampai dengan tahun 2029, dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang pada tahun 2030 sebagai tahun transisi. 5.3 PELAKSANAAN PENGENDALIAN EVALUASI Pelaksanaan pengendalian evaluasi Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan pencapaian target program dan kegiatan, menilai kinerja serta mengendalikan risiko strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang. Pengendalian memastikan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (DP2KP) Periode 2025-2029 V - 2 bahwa program dan kegiatan sesuai dengan rencana, sedangkan evaluasi menilai pencapaian target dan identifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Dalam pelaksanaan pengendalian dilakukan minimal satu kali selama periode 5 tahun (Periode Renstra). https://jdih.pemalangkab.go.id I-1 Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah atau Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kewajiban ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 272 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.” Ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 7 UU Nomor 25 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun. Dengan demikian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pemalang wajib menyusun dokumen Renstra yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Pemalang. DLH Kabupaten Pemalang adalah instansi pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang berada di bawah kewenangan daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Pembentukan perangkat daerah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, mengoptimalkan nilai layanan publik, mencapai hasil yang lebih optimal, menyatukan berbagai fungsi, serta menghapuskan struktur dan tugas yang tidak efisien, agar organisasi dapat memberikan pelayanan yang maksimal dalam mendukung pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Renstra DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi panduan pelaksanaan pembangunan di sektor lingkungan hidup oleh DLH Kabupaten Pemalang yang dijabarkan dalam bentuk rencana kerja tahunan selama periode lima tahun tersebut. Memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyusun RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 tersebut menjadi pedoman https://jdih.pemalangkab.go.id I-2 dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut : Gambar 1.1. Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Lingkungan Hidup memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra tersebut juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 , Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2025.Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id I-3 Gambar 1.2. Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Persiapan Penyusunan Penyusunan Rancangan Awal Renstra Penyusunan Rancangan Renstra Pelaksanaan Forum Perangkat daerah. /Lintas Perangkat Daeah Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Penetapan Renstra https://jdih.pemalangkab.go.id I-4
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
13.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; https://jdih.pemalangkab.go.id I-5
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161).
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ...);
27.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
28.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
29.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang; dan
30.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. https://jdih.pemalangkab.go.id I-6 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang yang dapat memastikan arah kinerja menuju tercapainya sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 2025-2029 adalah :
1.Memberi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pecapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029;
2.Mengidentifikasi isu - isu strategis bidang lingkungan hidup dan keterkaitannya dengan isu strategis pembangunan daerah dan isu strategis Lingkungan Hidup tingkat nasional;
3.Merumuskan indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
4.Merumuskan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan indikatif untuk mencapai sasaran strategis/indikator kinerja utama;
5.Meningkatkan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
6.Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika, sebagi berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id II-1

a.Kepala Dinas;
b.Sekretaris, terdiri atas: 1) Sub Bagian Bina Program dan Keuangan; dan 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas,;
d.Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan;
e.UPTD; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing komponen struktur Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:
a.Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi: 1) perumusan kebijakan di bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas serta pengendalian dan konservasi lingkungan; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas serta pengendalian dan konservasi lingkungan; 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas serta pengendalian dan konservasi lingkungan; 4) pelaksanaan adminitrasi dina sesuai dengan lingkungan tugasnya; dan 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya
b.Sekretaris Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di https://jdih.pemalangkab.go.id II-2 lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi: 1) Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup; 2) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup; 3) Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatusahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kerasipan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup; 4) Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup; 5) Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi; 6) Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup; 7) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup; dan 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi membawahkan: . 1) Sub Bagian Bina Program dan Keuangan; dan 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, penaatan dan peningkatan. Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi: 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas; 2) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas; 3) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas; 4) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas; 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas; dan 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
d.Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, https://jdih.pemalangkab.go.id II-3 koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan konservasi lingkungan. Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi: 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan; 2) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan; 3) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan; 4) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan; 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan; dan 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e.Unit Kebersihan dan Persampahan Unit Kebersihan dan Persampahan dipimpin oleh Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Kebersihan dan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis opersional di bidang pengelolaan kebersihan dan persampahan. Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kebersihan dan persampahan; 2) Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.
f.Laboratorium Lingkungan Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh Kepala Laboratorium Lingkungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium lingkungan hidup. Kepala Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi : 1) Perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Laboratorium Lingkungan; 2) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang Laboratorium Lingkungan; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 4) Pelaksanaan administrasi sesuai lingkup tugasnya; dan 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya. https://jdih.pemalangkab.go.id II-4 Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 2.1.2.Sumber Daya Perangkat Daerah Sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya aset. Masing-masing sumber daya tersebut dijelaskan melalui uraian di bawah ini:
a.Sumber Daya Manusia Sumber daya aparatur pada Perangakat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 tercatat sejumlah 398 Pegawai dengan perincian sebagai berikut Tabel 2.1. Data ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2024 No Golongan L P Jumlah 1 Golongan IV 2 2 4 2 Golongan III 30 11 41 3 Golongan II 93 15 108 4 Golongan I 2 0 2 5 Non Golongan (Non ASN) 217 26 243 Jumlah 344 54 398 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id II-5 Berdasarkan latar belakang pendidikan formal yang dimiliki, pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang cukup baik, karena sebagian besar berpendidikan S1 sebanyak 39 orang, S2 sebanyak 5 orang, S3 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 6 orang dan SMA sebanyak 180 orang. Data pendidikan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang seperti tertuang pada tabel dibawah : Tabel 2.2. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 2024 No Tingkat Pendidikan ASN Non ASN JumlahL P L P 1 S3/Doktor 1 0 0 0 1 2 S2/ Magister 2 3 0 0 5 3 S1/ Sarjana 11 10 8 10 39 4 Diploma3 1 1 3 1 6 5 Diploma 2 0 0 0 0 0 6 Diploma 1 0 0 0 0 0 7 SMA/ Sederajat 42 3 126 9 180 8 SMP/ Sederajat 42 5 42 6 95 9 SD 30 4 38 0 72 Jumlah Total 129 26 217 26 398 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 2025
b.Sumber Daya Aset Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Liingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut: Tabel 2.3. Rincian Aset Tetap tahun 2024 No Jenis Sarana/ Prasarana Kondisi Jumlah Keterangan (Lengkap/ Kurang/ Mencukupi) Baik Rusak 1 Bangunan Kantor dinas 1 1 2 Bangunan Kantor Unit Kebersihan & Persampahan 1 1 3 Bangunan Kantor Laboratorium Lingkungan 1 1 4 TPA sampah 1 1 5 TPST 3R 17 17 6 TPS Permanen 122 122 7 Transfer Depo 4 4 8 IPAL 1 1 9 Excavator 2 2 10 Bulldozer 2 2 11 Dumptruck 34 34 12 Arm roll 4 4 13 Mobil Pick Up 5 5 14 Sepeda Motor Roda 3 7 7 15 Becak Sampah 50 50 16 Mobil Laboratorium 1 1 https://jdih.pemalangkab.go.id II-6 No Jenis Sarana/ Prasarana Kondisi Jumlah Keterangan (Lengkap/ Kurang/ Mencukupi) Baik Rusak 17 Mobil urinoir 1 1 18 Mobil Tinja 1 1 19 Peralatan komputer : PC, Laptop, Printer, dll 124 124 20 Perlengkapan kantor dan mebelair 330 330 21 Peralatan Laboratorium Lingkungan 43 43 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 2025 2.1.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Lingkungan Hidup merupakan bidang pembangunan yang menempati posisi dan peran strategis dalam penanganan permasalahan lingkungan yang terjadi pada tingkat kabupaten. Keberhasilan pembangunan lingkungan hidup akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya lingkungan yang aman dan nnyaman. Lingkungan Hidup pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi alam serta menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup serta menjadikan lingkungan daerah kabupaten untuk mendukung gerakan pengurangan efek rumah kaca. Berikut kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id II-7 Tabel 2.4. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun Pertumbuhan Kinerja Rata-Rata 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Indeks Pencemaran Udara Indeks 85.62 86.26 84.16 85.49 92.83 0.64 -2.1 1.33 7.34 1.80 2 Indeks Pencemaran Air Indeks 47.33 50.00 48.33 53.33 48.33 2.67 -1.67 5 -5 0.25 3 indeks tutupan lahan Indeks 73.56 48.54 48.54 52.40 50.39 -25.02 0 3.86 -2.01 -5.7925 4 Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik % 43.070 43.074 43.078 43.078 43.083 0.004 0.004 0.000 0.005 0.00325 5 Persentase penanganan lahan kritis % 0.0263 0.0363 0.0463 0.0463 0.0002 0.0100 0.0100 0.0000 -0.0461 -0.0065365 6 Persentase penanganan sampah % 59.33 56.30 59.50 59.60 59.82 -3.03 3.20 0.10 0.22 0.12 7 Persentase pengurangan sampah % 21.17 24.03 25.88 25.24 26.38 2.86 1.85 -0.64 1.14 1.30 8 Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan % 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 0.00 0.00 0.00 -33.33 -8.3325 9 Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 10 Penyelesaian Kasus Lingkungan % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 11 Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan % 10.00 15.00 20.00 40.00 60.00 5.00 5.00 20.00 20.00 12.5 https://jdih.pemalangkab.go.id II-8 No Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun Pertumbuhan Kinerja Rata-Rata 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh Indeks 78.92 79.93 80.11 80.21 80.42 1.01 0.18 0.1 0.21 0.38 13 Nilai SAKIP Nilai 53.89 56.01 62.15 63.25 64.44 2.12 6.14 1.10 1.19 2.64 https://jdih.pemalangkab.go.id II-9 Tabel 2.5. Tabel Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 No Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke- Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke- Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Indeks Pencemaran Udara Indeks 89.37 89.43 89.48 89.53 89.58 89.63 86.26 84.16 85.49 92.83 96.52 94.11 95.54 103.69 2 Indeks Pencemaran Air Indeks 46.24 46.56 47.28 47.59 47.83 48.24 50.00 48.33 53.33 48.33 108.13 103.80 112.80 101.55 3 indeks tutupan lahan Indeks 70.03 70.08 70.12 70.16 70.20 70.24 48.54 48.54 52.40 50.39 69.31 69.26 74.73 71.82 4 Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik % 43.074 43.078 43.083 43.087 43.092 43.096 43.074 43.078 43.078 43.083 100.00 100.00 99.99 99.99 5 Persentase penanganan lahan kritis % 0.0363 0.0463 0.0563 0.0663 0.0763 0.0863 0.0363 0.0463 0.0463 0.0002 100.00 100.00 82.24 0.23 6 Persentase penanganan sampah % 73.99 72.92 71.83 70.95 70.00 70.00 56.30 59.50 59.60 59.82 76.09 81.60 82.97 84.31 7 Persentase pengurangan sampah % 23.94 25.88 26.94 27.89 30.00 30.00 24.03 25.88 25.24 26.38 100.38 100.00 93.69 94.59 8 Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 100.00 100.00 100.00 66.67 https://jdih.pemalangkab.go.id II-10 No Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke- Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke- Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10 Penyelesaian Kasus Lingkungan % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11 Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan % 15.00 20.00 40.00 60.00 100.00 100.00 15.00 20.00 40.00 60.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12 Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh Indeks 79.92 80.15 80.38 80.61 80.84 81.07 79.93 80.11 80.21 80.42 100.01 99.95 99.79 99.76 13 Nilai SAKIP Nilai 56.01 58.01 60.01 62.01 64.01 66.01 56.01 62.15 63.25 64.44 100.00 107.14 105.40 103.92 https://jdih.pemalangkab.go.id II-11 Berdasarkan tabel 2.5 menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang pada tahun 2021- 2024 sudah mencapai kategori sangat tinggi. Adapun tingkat pencapaian kinerja secara lengkap sebagai berikut :
1. 1.Ketercapaian kinerja indikator sasaran meningkatnya indeks kualitas udara tahun 2021-2024 sudah mencapai kategori Sangat Tinggi meskipun capaiannya fluktuatif. Pada tahun 2021 mencapai 96,52%, kemudian pada tahun 2022 turun menjadi 94,11%, pada tahun 2023 naik menjadi 95.54% dan tahun 2024 mencapai 103.69%. Indeks kualitas udara tersebut mempunya porsi besar dalam penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pertimbangannya adalah udara merupakan unsur penting dalam kehidupan yang mutlak harus tersedia untuk mempertahankan hidup. Parameter kualitas udara ambien yang digunakan untuk perhitungan indeks kualitas udara adalah SO2 dan NO2. Lokasi pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di 4 (empat) Lokasi yang mewakili kawasan padat transportasi, kawasan pemukiman, kawasan perkantoran dan kawasan industri dengan menggunakan metode Passive Sampler yang dilaksanakan dalam 2 (dua) periode dengan masing-masing periode pemanatauan dilaksanakan selama kurang lebih 14 hari.
2. 2.Ketercapaian kinerja indikator sasaran meningkatnya indeks kualitas air pada tahun 2021-2024 sudah mencapai kategori Sangat Tinggi meskipun capaiannya fluktuatif, pada tahun 2021 mencapai 108.13% kemudian tahun 2022 turun menjadi 103.80% dan tahun 2023 naik menjadi 112,80% kemudian pada tahun 2024 turun kembali menjadi 101.55 %. Untuk mengukur indeks kualitas air, dilakukan pemantauan kualitas air di 2 (dua) Sungai besar di Kabupaten Pemalang yakni Sungai Comal dan Sungai Waluh di 3 (tiga) titik pantau yang mewakili kawasan hulu, tengah dan hilir sungai pada musim kemarau dan musim penghujan. Parameter kualitas air Sungai yang dipantau dan dianalisis meliputi Potential of Hydrogen (pH), Total Suspenden Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Nitrat, Total Fospat dan Fecal Coliform.
3. 3.Ketercapaian kinerja 3 (tiga) indikator sasaran yakni persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan, persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina serta persentase penyelesaian kasus lingkungan sebagai berikut :
a.Capaian indikator persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan pada tahun 2021-2023 mencapai 100% namun pada tahun 2024 turun menjadi 66,67%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup menargetkan penyusunan 3 (tiga) dokumen lingkungan dan kajian teknis https://jdih.pemalangkab.go.id II-12 lingkungan yakni Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Dokumen IKLH), dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang, namun hanya 2 (dua) dokumen yakni DIKPLHD dan IKLH yang tersusun. Hal ini disebabkan karena penyusunan KLHS Review RTRW harus bersinergi atau bersamaan dengan penyusunan Dokumen Review RTRW yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pemalang.
b.Capaian indikator persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina pada tahun 2021-2024 mencapai 100 % (sangat tinggi) dan sudah mencapai target yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati/Walikota melalui pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
c.Capaian indikator persentase penyelesaian kasus lingkungan pada tahun 2021-2024 mencapai 100 % (sangat tinggi) dan sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa setiap aduan terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang selalu ditindaklanjuti.
1. 4.Ketercapaian kinerja indikator sasaran persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan tahun 2021-2024 mencapai 100 % (sangat tinggi) dan sudah mencapai target yang ditetapkan. Masyarakat yang aktif mengelola lingkungan ini dikategorikan menjadi beberapa kategori yakni masyarakat, kelompok masyarakat dan lembaga. Beberapa lembaga/kelompok masyarakat di Kabupaten Pemalang telah aktif melakukan upaya perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya OPA Shabawana, P4S Bheger, Ecoenzym Pemalang, Sekolah Adiwiyata, Lintas Komunitas Penjaga Mata Air (Limata), Aliansi Masyarakat Taman Timur, Komunitas Peduli Kali Pemalang, dan komunitas/lembaga yang bergerak di bidang lingkungan hidup lainnya.
2. 5.Ketercapaian kinerja 2 (dua) indikator sasaran yakni persentase penanganan lahan kritis dan persentase luasan ruang terbuka hijau (RTH) skala kabupaten sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id II-13
a.Capaian indikator persentase penanganan lahan kritis pada tahun 2021-2022 mencapai 100%, tetapi pada tahun 2023 dan tahun 2024 hanya mencapai 82.24 dan 0.23 %.
b.Capaian indikator persentase luasan ruang terbuka hijau (RTH) skala kabupaten pada tahun 2021-2022 mencapai 100 % dan pada tahun 2023-2024 mencapai 99,99%.
1. 6.Ketercapaian kinerja 2 (dua) indikator sasaran yakni persentase penanganan sampah dan persentase pengurangan sampah sebagai berikut:
a.Capaian indikator persentase penanganan sampah pada tahun 2021- 2024 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya timbulan sampah yang dihasilkan setiap tahunnya meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sehingga sampah yang ditangani juga meningkat.
b.Capaian indikator persentase pengurangan sampah pada tahun 2021-2024 mengalami fluktuatif. Capaian indikator persentase pengurangan sampah tersebut akan meningkat apabila ada peningkatan peran serta masyarakat/kelompok masyarakat/ Lembaga dalam pengurangan sampah dari sumbernya baik melalui upaya pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah di sumbernya dan pendauran ulang sampah disumber sampah.
1. 7.Ketercapaian kinerja 2 (dua) indikator sasaran yakni Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dan Nilai SAKIP sebagai berikut :
a.Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh pada tahun 2021 telah mencapai target, namun pada tahun 2022-2024 tidak mencapai target. Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh berkaitan dengan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, persetujuan lingkungan (persetujuan/penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup/UKL-UPL), rekomendasi kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemberian persetujuan teknis pemenuhan baku mutu lingkungan hidup (air limbah dan/atau emisi), pengintegrasian rincian teknis penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun ke dalam persetujuan lingkungan, pengujian dan pengambilan sampel air (air permukaan dan air limbah) dan sampel udara (udara ambien), jasa kebersihan dan pengangkutan sampah, serta sedot tinja.
b.Capaian indikator nilai SAKIP dari tahun 2021-2024 sudah tercapai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. https://jdih.pemalangkab.go.id II-14 Tabel 2.6. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2024 No Program Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000) Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000) Persentase Realisasi Anggaran (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 17,482,457 ,500 19,366,69 9,500 17,989,39 1,000 19,367,756, 100 19,259,400, 230 19,802,500 ,000 16,949,835, 000 18,570,820, 000 17,616,157, 350 18,504,655, 357 96.95% 95.89% 97.93% 95.54% 2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 434,383,40 0 230,000,0 00 431,142,0 00 310,000,00 0 270,681,72 0 300,000,00 0 423,960,00 0 223,436,00 0 424,098,26 6 160,115,03 5 97.60% 97.15% 98.37% 51.65% 3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 792,919,00 0 594,570,5 00 379,266,0 00 690,000,00 0 784,784,55 0 1,490,500, 000 779,450,00 0 591,714,00 0 363,674,91 5 672,329,69 5 98.30% 99.52% 95.89% 97.44% 4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 122,918,00 0 180,000,0 00 80,460,00 0 30,000,000 84,455,000 200,000,00 0 119,038,00 0 176,487,00 0 79,172,720 26,897,900 96.84% 98.05% 98.40% 89.66% 5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3) 18,962,500 30,000,00 0 20,000,00 0 10,000,000 21,023,100 30,000,000 18,749,000 25,608,000 17,346,500 9,171,920 98.87% 85.36% 86.73% 91.72% 6 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan 74,567,200 160,000,0 00 56,350,00 0 150,000,00 0 14,167,500 595,000,00 0 74,556,200 159,710,00 0 56,332,775 136,727,72 5 99.99% 99.82% 99.97% 91.15% https://jdih.pemalangkab.go.id II-15 No Program Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000) Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000) Persentase Realisasi Anggaran (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 400,515,50 0 298,000,0 00 258,971,0 00 700,000,00 0 297,373,10 0 700,000,00 0 391,797,00 0 297,115,00 0 258,601,28 3 647,978,08 2 97.82% 99.70% 99.86% 92.57% 8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 67,470,000 84,000,00 0 37,000,00 0 35,000,000 0 0 63,727,000 83,156,000 36,580,400 22,469,772 94.45% 99.00% 98.87% 64.20% 9 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 20,836,000 40,000,00 0 15,000,00 0 15,000,000 3,025,000 150,000,00 0 20,835,000 39,632,000 14,984,000 6,001,000 100.00% 99.08% 99.89% 40.01% 10 Program Pengelolaan Persampahan 8,333,746, 900 6,108,448, 000 17,026,79 5,000 7,720,826,9 00 9,327,422,0 00 26,970,000 ,000 8,319,572,0 00 6,068,958,0 00 15,417,997, 181 7,175,179,7 47 99.83% 99.35% 90.55% 92.93% https://jdih.pemalangkab.go.id II-16 2.1.4.Kelompok Sasaran Pelayanan Kelompok sasaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah seluruh masyarakat yang terkait dengan bidang lingkungan hidup dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam urusan lingkungan hidup. Kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan sebagai berikut :
1. 1.Masyarakat Kabupaten Pemalang; Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Salah satu pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adalah pelayanan jasa kebersihan dan persampahan.
2. 2.Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Pemalang; Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu lingkungan (air limbah, udara emisi, rincian teknis limbah B3) yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.
3. 3.Sekolah (SD/MI/SMP/MTs/SMA/MAN) dan akademisi/perguruan tinggi di Kabupaten Pemalang; Berkaitan dengan penerapan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait lingkungan hidup.
4. 4.Perangkat Daerah/Instansi terkait pelaksanaan urusan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang. 2.1.5.Mitra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Mitra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain :
5. 1.Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
6. 2.Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;
7. 3.Kementerian Pekerjaan Umum;
8. 4.Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana;
9. 5.Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun;
10. 6.Seksi Konservasi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah;
11. 7.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
12. 8.Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara;
13. 9.Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas https://jdih.pemalangkab.go.id II-17 Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. 10.Lurah/Kepala Desa di Kabupaten Pemalang;
15. 11.Sekolah (SD/MI/SMP/MTs/SMA/MAN) dan Akademisi/Perguruan tinggi;
16. 12.Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pemalang;
17. 13.Pelaku usaha dan/atau kegiatan;
18. 14.NGO/Kelompok Masyarakat/Komunitas Peduli Lingkungan Hidup. 2.1.6.Kerjasama Daerah Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar wilayah Kabupaten serta kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pemalang denga PT Mountrash Avatar Indonesia dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah berbasih digital. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah 2.2.1.Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang selama lima tahun terakhir, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi. Permasalahan tersebut menjadi fokus penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan organisasi ke depan, yaitu : Tabel 2.7. Pemetaan Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Belum Optimalnya stabilitas pengelolaan lingkungan hidup. Kurangnya pengendalian lingkungan hidup pada Sektor air, udara dan tanah • Belum optimalnya pengendalian pencemaran air permukaan • Belum optimalnya pencegahan kerusakan lingkungan • Belum optimalnya pengendalian emisi gas rumah kaca • Masih kurangnya pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan • Masih kurangnya sarana dan prasarana pemantauan dan https://jdih.pemalangkab.go.id II-18 pengujian kualitas air dan udara • Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pengendalian dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan • Sarana penunjang pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang kurang memadai • Rendahnya komitmen pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan • Belum tersedianya TPA/TPST yang memadai • Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM dalam pengelolaan sampah Kurangnya pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 2.2.2. Isu Strategis Isu strategis adalah situasi yang memiliki potensi menjadi tantangan atau peluang bagi suatu daerah di masa mendatang. Dalam konteks Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, isu-isu strategis berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup. Isu-isu ini mencerminkan aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Isu strategis tidak hanya mendasarkan pada hasil analisis data yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi, tetapi juga dengan memperhatikan potensi, isu KLHS, global, nasional, regional dan daerah Tabel 2.8. Rumusan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD ISU KLHS yang Relevan dengan PD ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD ISU Strategis PD Global Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 Kondisi demografi, geografi dan topografi Kabupaten Pemalang Belum optimalnya pengendalian pencemaran air permukaan Ancaman terhadap keberlanjutan kualitas dan kuantitas sumber daya air Perubahan iklim Penurunan kualitas lingkungan hidup Pencemaran dan kerusakan lingkungan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup https://jdih.pemalangkab.go.id II-19 Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD ISU KLHS yang Relevan dengan PD ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD ISU Strategis PD Global Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 Belum optimalnya pencegahan kerusakan lingkungan Ancaman terhadap pelestarian tutupan hutan dan lahan Pencemaran laut dan air deplesi sumber daya alam Meningkatnya timbulan sampah Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan. Belum optimalnya pengendalian emisi gas rumah kaca Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim Deforestasi Risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim Alih fungsi hutan dan degradasi sumber daya hutan/lahan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Masih kurangnya pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan Kehilangan keanekaragaman hayati Kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan laut Masih kurangnya sarana dan prasarana pemantauan dan pengujian kualitas air dan udara Penipisan lapisan ozon Ancaman penurunan keanekaragaman hayati Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pengendalian dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Peningkatan Intensitas Kejadian bencana alam hidrometeorologis dan perubahan iklim Sarana penunjang pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang kurang memadai Rendahnya komitmen pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan https://jdih.pemalangkab.go.id II-20 Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD ISU KLHS yang Relevan dengan PD ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD ISU Strategis PD Global Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 dan pemantauan lingkungan Belum tersedianya TPA/TPST yang memadai Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM dalam pengelolaan sampah Kurangnya pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah https://jdih.pemalangkab.go.id III-1 menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025-2029). Tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong Konservasi serta pengendalian Kerusakan dan Pencemaran lingkungan hidup Kabupaten Pemalang”. 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :
19. 1.Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Lahan yang terkelola
20. 2.Meningkatnya Peran Masyarakat dengan mendorong terkelolanya sampah Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id III-2 Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 TUJUAN SASARAN INDIKATOR Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Ket. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong Konservasi serta pengendalian Kerusakan dan Pencemaran lingkungan hidup Kabupaten Pemalang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota Indeks 66,81 76,78 76,82 76,87 76,91 76,95 77,00 Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Lahan yang terkelola Indeks Kualitas Udara Indeks 92,83 84,92 84,93 84,94 84,95 84,96 84,97 Indeks Kualitas Air Indeks 48,33 75,85 75,95 76,05 76,15 76,25 76,35 Indeks Kualitas Lahan Indeks 50,39 63,32 63,33 63,34 63,35 63,36 63,37 Meningkatnya Peran Masyarakat dengan mendorong terkelolanya sampah Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota % 85,97 86,47 86,97 87,47 87,97 88,47 88,97 https://jdih.pemalangkab.go.id III-3 Tabel 3.2. Tahapan Rencana Strategis Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Sebagai Akselerator Pencapaian Tujuan Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan Sebagai Pondasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Ramah Lingkungan Menuju Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Pemantapan Produktivitas Ekonomi Daerah Menuju Perbaikan Kehidupan Masyarakat yang Adil dan Makmur Perwujudan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan • Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM DLH dalam pengelolaan lingkungan. • Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sampah dan limbah. • Penguatan sistem pengawasan dan pelaporan lingkungan. • Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik di bidang lingkungan. • Penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH). • Peningkatan pengelolaan TPA dan infrastruktur pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. • Penguatan program Kampung Iklim dan adaptasi perubahan iklim di masyarakat. • Kolaborasi dengan pelaku usaha dalam pelestarian lingkungan. • Pemanfaatan potensi ekonomi sirkuler dari pengelolaan sampah. • Konsolidasi seluruh program unggulan lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan. • Evaluasi menyeluruh dan penyusunan strategi lingkungan jangka panjang. 3.3. Strategi Strategi merupakan serangkaian langkah yang memuat program- program indikatif sebagai upaya pencapaian visi dan misi. Sementara itu, kebijakan mencerminkan arah atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi dan kebijakan Dinas Perikanan menggambarkan cara pencapaian tujuan, sasaran jangka menengah, serta target kinerja hasil (outcome) dari program prioritas RPJMD Kabupaten Pemalang yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi dinas tersebut. Rumusan strategi dan arah kebijakan ini mencerminkan rencana menyeluruh Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk meraih tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Pendekatan strategis yang menyeluruh ini juga berperan sebagai alat untuk mendorong transformasi, reformasi, serta peningkatan kinerja birokrasi. Strategi yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Tanah yang terkelola di Kabupaten Pemalang. Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah : Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi pada peningkatan pengendalian dan pencegahan pencemaran udara, dan air. Melakukan pemeriksaan secara rutin kualitas udara terutama pada daerah padat lalu lintas dan padat industri. Menerapkan penghijauan dan tata kota https://jdih.pemalangkab.go.id III-4 berkelanjutan. Mengembangkan dan mempertahankan daerah yang memiliki oksigen baik. Pada peningkatan kualitas air diarahkan pada pengendalian pencemaran sungai yang berasal dari limbah pabrik dan limbah industri. Peningkatan pemeriksaan kualitas air pada badan sungai yang merupakan keluaran dari limbah industri dan limbah domestik. Peningkatan kepemilikan sanitasi aman sehingga mampu mengurangi pencemaran air dengan mendorong kepemilikan jamban aman dan meningkatnya perilaku masyarakat untuk melakukan penyedotan tinja secara rutin dan meningkatnya pengelolaan limbah domestik terpadu (IPLT). Sasaran 2. Meningkatnya Peran Masyarakat dengan mendorong terkelolanya sampah Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah : Pengelolaan sampah diarahkan pada penanganan sampah rumah tangga, tanpa sampah (zero waste) di rumah tangga. Usaha ini dalam rangka mengurangi beban TPA. Pembentukan kelompok 3R dan meningkatkan kerjasama pada daerah yang memiliki RDF. Pengelolaan usaha yang memiliki prinsip ekonomi sirkuler. Pengelolaan TPST yang efektif. Meningkatkan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah dan penegakan Perda tentang Pengelolaan Sampah. 3.4. Arah Kebijakan Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai :

1.Menyusun dan memperbarui data keanekaragaman hayati secara berkala.
2.Melindungi habitat alami dan kawasan lindung dari alih fungsi lahan.
3.Mengembangkan taman keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau edukatif.
4.Melibatkan masyarakat dan komunitas dalam kegiatan pelestarian spesies lokal.
5.Mendorong integrasi konservasi keanekaragaman hayati dalam dokumen perencanaan daerah.
6.Melakukan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah secara rutin dan menyeluruh.
7.Meningkatkan kapasitas laboratorium lingkungan untuk mendukung data ilmiah.
8.Penertiban dan pengawasan izin lingkungan serta penyimpanan limbah B3.
9.Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pengendalian kerusakan lingkungan.
10.Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai dasar pengambilan kebijakan.
11.Mendorong pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
12.Perluasan cakupan pelayanan pengangkutan sampah di wilayah yang belum terlayani. https://jdih.pemalangkab.go.id III-5
13.Pengembangan infrastruktur persampahan seperti TPS 3R dan peningkatan kapasitas TPA.
14.Peningkatan kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
15.Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah oleh pelaku usaha.
16.Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan DLH.
17.Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengaduan lingkungan.
18.Menyelenggarakan pengendalian internal dan evaluasi kinerja secara periodik.
19.Mengembangkan sistem informasi lingkungan yang terintegrasi dan mudah diakses publik.
20.Mendorong pelayanan publik berbasis digital untuk efisiensi dan kemudahan akses. Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KET

(1)(2) (3) (4) (5)

1.Peningkatan kualitas lingkungan hidup, difokuskan pada Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca, Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri;
1.Melakukan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah secara rutin dan menyeluruh
2.Meningkatkan kapasitas laboratorium lingkungan untuk mendukung data ilmiah
3.Penertiban dan pengawasan izin lingkungan serta penyimpanan limbah B3
4.Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pengendalian kerusakan lingkungan
5.Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai dasar pengambilan kebijakan
6.Mengembangkan taman keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau edukatif https://jdih.pemalangkab.go.id III-6
7.Menyusun dan memperbarui data keanekaragaman hayati secara berkala
8.Mendorong integrasi konservasi keanekaragaman hayati dalam dokumen perencanaan daerah
9.Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengaduan lingkungan.
10.Mengembangkan sistem informasi lingkungan yang terintegrasi dan mudah diakses publik
1.Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST
1.Mendorong pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
2.Perluasan cakupan pelayanan pengangkutan sampah di wilayah yang belum terlayani.
3.Pengembangan infrastruktur persampahan seperti TPS 3R dan peningkatan kapasitas TPA.
4.Peningkatan kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
5.Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah oleh pelaku usaha.
1.Peningkatan konservasi hutan dengan focus melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar taman hutan rakyat dalam menjaga kelestarian hutan;
1.Melibatkan masyarakat dan komunitas dalam kegiatan pelestarian spesies lokal.
2.Melindungi habitat alami dan kawasan lindung dari alih fungsi lahan.
1.Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan
1.Mendorong pelayanan publik berbasis digital untuk efisiensi dan kemudahan akses https://jdih.pemalangkab.go.id III-7 kepuasan pada masyarakat;
1.Peningkatan kualitas perencanaan daerah difokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dok pusat dan provinsi;
1.Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan DLH
2.Menyelenggarakan pengendalian internal dan evaluasi kinerja secara periodik https://jdih.pemalangkab.go.id IV-1

a.Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program ini difokuskan untuk penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup Kegiatan: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: • Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota • Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota • Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH Kegiatan: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: • Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD • Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
b.Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program ini difokuskan untuk pengukuran kualitas udara dan air sesuai bakuj mutu yang berlaku Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: • Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim • Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut • Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK • Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut • Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota • Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota • Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota • Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya https://jdih.pemalangkab.go.id IV-2
c.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program ini difokudkan untuk melakukan pengukuran dan perbaikan indeks tutupan vegetasi yang menjadi kewenangan kabupaten Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: • Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati • Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
d.Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program ini difokuskan untuk mengetahui perusahaan yang memiliki rintek/pertek pengolahan limbah. Kegiatan: Penyimpanan sementara Limbah B3 Sub Kegiatan: Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3
e.Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program ini difokuskan pada pencegahan pelanggaran izin lingkungan yang tellah diterbitkan pemerintah kabupaten. Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: • Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH • Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup • Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup • Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup
f.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program ini difokuskan pada pembinaan satuan pendidikan dan lembaga/komunitas dalam menjaga lingkungan hidup. Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: • Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup • Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup • Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat. https://jdih.pemalangkab.go.id IV-3
g.Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program ini difokuskan pada tindak lanjut dari pengaduan masyarakat terhadap terjadinya pencemaraan lingkungan hidup. Kegiatan: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: • Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota • Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup.
h.Program Pengelolaan Persampahan Program ini difokuskan pada pengelolaan sampah secara berkelanjutan mulai dari rumah sampai tempat pembuangan akhir Kegiatan: Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan: • Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota • Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota • Penanganan sampah melalui pengangkutan • Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan • Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah • Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional • Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah https://jdih.pemalangkab.go.id IV-4 Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan Meningkatnya hasil pengujian air, udara dan tanah Kualitas Air Permukaan pada Parameter BOD Kualitas Udara pada Konsentrasi SO2 dan NO2 Luas Tutupan Lahan Meningkatnya pengelolaan sampah Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat % dokumen perencanaan LH yang disusun 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP https://jdih.pemalangkab.go.id IV-5 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali 2.11.02.2.01.0004 Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan 2.11.02.2.01.0005 Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD https://jdih.pemalangkab.go.id IV-6 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Persentase data kualitas udara yang memenuhi baku mutu 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase data kualitas air yang memenuhi baku mutu 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim https://jdih.pemalangkab.go.id IV-7 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan 2.11.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK 2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) 2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim 2.11.03.2.01.0010 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan 2.11.03.2.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota https://jdih.pemalangkab.go.id IV-8 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya 2.11.03.2.01.0017 Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) https://jdih.pemalangkab.go.id IV-9 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Persentase Keg/Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan 2.11.05.2.01.0006 Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-10 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD 2.11.06.2.01.0006 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya 2.11.06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup https://jdih.pemalangkab.go.id IV-11 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 2.11.06.2.01.0010 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum 2.11.06.2.01.0011 Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT https://jdih.pemalangkab.go.id IV-12 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat https://jdih.pemalangkab.go.id IV-13 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola 2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya 2.11.10.2.01.0012 Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah https://jdih.pemalangkab.go.id IV-14 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan https://jdih.pemalangkab.go.id IV-15 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah 2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan 2.11.11.2.01.0028 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah https://jdih.pemalangkab.go.id IV-16 Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N

(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Mening katnya kualita s air, udara dan tanah Indeks Kualitas Air Indeks Indeks Kualitas Udara Indeks Indeks Kualitas Lahan Indeks Mening katnya hasil penguji an air, udara dan tanah Kualitas Air Permukaan pada Parameter BOD Kualitas Udara pada Konsentras i SO2 dan NO2 Luas Tutupan Lahan Mening katnya pengelo laan sampah Indeks Kinerja Pengelolaa n Sampah % https://jdih.pemalangkab.go.id IV-17 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Mening katnya kualita s pelayan an perang kat daerah Indeks Kepuasan Masyaraka t Indeks bidang Penataan PEnaatan dan peningkata nKapasitas 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP % dokumen perencanaan LH yang disusun 66,67 10 0 300,000, 000 10 0 400,000, 000 10 0 630,000, 000 10 0 350,000, 000 10 0 650,000, 000 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota % tersedianya Dokumen RPPLH 100 10 0 200,000, 000 10 0 400,000, 000 10 0 630,000, 000 10 0 350,000, 000 10 0 400,000, 000 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota Dokume n ["PERU BAHAN IKLIM"] Pemda melakukan kajian telaahan terhadap RPPLH yang telah disusun untuk menjadi rujukan/rekome ndasi dalam penyusunan kebijakan, rencana, proyek, program 2 2 200,000, 000 2 250,000, 000 2 300,000, 000 2 350,000, 000 2 400,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-18 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp dan dokumen/kebija kan daerah lainnya sesuai dengan kewenangannya 2.11.02.2.01.0004 Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali Dokume n ["PERU BAHAN IKLIM"] Peninjauan kembali dokumen RPPLH dilakukan dalam rangka pembaharuan data, informasi dan/atau muatan rencana dalam dokumen RPPLH sesuai dengan perkembangan dan kondisi terbaru 0 0 - 1 150,000, 000 1 300,000, 000 0 - 0 - 2.11.02.2.01.0005 Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan Dokume n [null] pemda wajib menyusun dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst sebagai pelaksanaan arahan RPPLH 0 0 - 0 - 1 30,000,0 00 0 - 0 - https://jdih.pemalangkab.go.id IV-19 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Terselenggarany a Dokumen KLHS 0 10 0 100.000. 000 0 0 0 0 0 0 10 0 250,000, 000 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun Dokume n ["PERU BAHAN IKLIM"] Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dimulai n-1 dan selesai sebelum Rancangan Awal RPJPD/RPJMD Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD terdiri dari : 1. Pembentukan Tim pembuat KLHS RPJPD/ RPJMD 2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

3.Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan
4.Penjaminan kualitas , pendokumentasi an dan validasi KLHS RPJPD/RPJMD 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 250,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-20 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N

(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp

5.verifikasi pengintegrasian KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun Dokume n [null] Proses Penyelenggaraa n KLHS terintegrasi dengan Rencana tata Ruang yang terdiri dari :
1.Pembuatan dan pelaksanaan
2.Penjaminan kualitas dan pendokumentasi an dan
3.Pelaksanaan Validasi KLHS. Proses penyusunan KLHS terintegrasi dengan proses penyusunan Rencana Tata Ruang yang dimulai dari awal proses penyusunan sampai dengan penetapan RTR. 0 1 100,000, 000 0 - 0 - 0 - 0 - https://jdih.pemalangkab.go.id IV-21 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N

(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase data kualitas udara yang memenuhi baku mutu % 50 54, 17 1,490,50 0,000 58, 33 3,950,00 0,000 62, 50 4,668,18 0,000 66, 67 900,000, 000 70, 83 1,490,50 0,000 Persentase data kualitas air yang memenuhi baku mutu % 50 52, 08 54, 17 56, 25 58, 33 60, 42 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan LH 100 10 0 1,490,50 0,000 10 0 3,950,00 0,000 10 0 4,668,18 0,000 10 0 900,000, 000 10 0 1,490,50 0,000 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokume n ["PERU BAHAN IKLIM"] Melakukan uji kualitas lingkungan (udara, air, air laut, tutupan lahan). Yang akan di tinjut dengan penyusunan dokumen indikator kualitas lingkungan (IKLH & IKLHD) 2 2 150,000, 000 2 150,000, 000 2 150,000, 000 2 150,000, 000 2 150,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-22 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Dokume n ["PERU BAHAN IKLIM"] Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi untuk Inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari sektor lingkungan hidup pada wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh penanggungjaw ab usaha/kegiatan, masyarakat, dan/atau yang menjadi kewenangan kabupaten/kota di tingkat kabupaten/kota untuk dilaporkan dalam Sistem Registrasi Nasional (SRN) PPI kabupaten/kota 1 100,000, 000 1 100,000, 000 1 100,000, 000 1 100,000, 000 1 100,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-23 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp 2.11.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan Kegiatan [null] Segala bentuk kegiatan koordinasi dan sinkronisasi baik antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan seluruh stakeholders terkait pencegahan dan pemantauan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut 0 1 25,000,0 00 1 25,000,0 00 2 50,000,0 00 2 50,000,0 00 2 50,000,0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-24 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp 2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK Dokume n ["PERU BAHAN IKLIM"] Pelaksanaan inventarisasi GRK melalui:

1.Evaluasi terhadap hasil inventarisasi GRK tahun sebelumnya.
2.Identifikasi metodologi, ketersediaan data, termasuk lembaga- lembaga penyedia data.
3.Pengumpulan data aktivitas dan faktor emisi.
4.Perhitungan emisi/serapan GRK untuk setiap sektor oleh lembaga yang bertanggungjaw ab untuk melakukan perhitungan emisi/serapan GRK.
5.Analisis ketidakpastian untuk menilai tingkat akurasi dari emisi dugaan.
6.Analisis 1 1 100,000, 000 1 100,000, 000 1 100,000, 000 1 100,000, 000 1 100,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-25 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N

(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp kategori kunci (sumber emisi/rosot utama).

7.Pengendalian dan penjaminan mutu.
8.Pelaporan Inventarisasi GRK. https://jdih.pemalangkab.go.id IV-26 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N

(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp 2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) Lokasi [null] Pemantauan pada badan air sungai/danau, udara ambien, tutupan lahan, Ekosistem Gambut dan Laut termasuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraa n SPALD di wilayah kabupaten/kota . 16 10 150,000, 000 10 150,000, 000 10 150,000, 000 10 150,000, 000 10 150,000, 000 2.11.03.2.01.0010 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim Laporan ["PERU BAHAN IKLIM", "GEOP ARK"]

1.Memilah kegiatan pembangunan yang tergolong aksi mitigasi perubahan iklim yang berdampak langsung dan tidak
2.Memastikan kesesuaian antara kegiatan pembangunan dengan kategori komponen aksi mitigasi perubahan 3. Menggolongkan kegiatan pembangunan 1 1 100,000, 000 1 100,000, 000 1 100,000, 000 1 100,000, 000 1 100,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-27 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N

(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp ke dalam kelompok aksi mitigasi perubahan 2.11.03.2.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan Unit [null] 1. Pemasangan alat pemantauan kualitas secara terus menerus kualitas pada badan air

2.Pemasangan stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)
3.Pemantauan kualitas udara dengan cara manual 0 0 0 1 3,000,00 0,000 1 3,000,00 0,000 0 0 0 0 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan Dokume n ["PERU BAHAN IKLIM"] Pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan, pelaksanaan pengujian sampel dari instansi pemerintah bidang lingkungan hidup dan instansi lainnya yang dapat 156 20 0 865,500, 000.00 25 0 225,000, 000 30 0 918,180, 000 35 0 250,000, 000 40 0 250,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-28 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N

(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp ditanggung oleh APBD dan sampel dari dunia industri/dunia usaha, pengujian kualitas udara dan uji kualitas lingkungan, operasional laboratorium, termasuk kegiatan untuk peningkatan mutu atau standarisasi laboratorium lingkungan 2.11.03.2.01.0017 Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Dokume n [null] Menyusun kebijakan dalam rangka untuk Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup termasuk rencana aksi daerah, dll 0 0 0 1 100,000, 000 1 100,000, 000 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-29 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Bidang pengendalia n dan konsevasi lingkungan 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI) Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota % 100 43, 09 6 200,000, 000 43, 10 1 200,000, 000 43, 11 0 200,000, 000 43, 11 5 200,000, 000 43, 12 0 200,000, 000 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Kehati 10 0 200,000, 000 10 0 200,000, 000 10 0 200,000, 000 10 0 200,000, 000 10 0 200,000, 000 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun Dokume n ["PERU BAHAN IKLIM"] Seluruh kegiatan yang terkait dengan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan Kehati 1 1 100,000, 000 1 100,000, 000 1 100,000, 000 1 100,000, 000 1 100,000, 000 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Ha ["PERU BAHAN IKLIM"] Seluruh kegiatan yang terkait dengan Pengelolaan RTH 48,042 48, 05 3 100,000, 000 48, 05 8 100,000, 000 48, 06 3 100,000, 000 48, 06 8 100,000, 000 48, 07 3 100,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-30 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Orang [null] Seluruh kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pengelolaan keanekaragama n hayati Pengendalia n konservasi 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase Keg/Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 % 20 25 30,000,0 00 30 30,000,0 00 35 30,000,0 00 40 30,000,0 00 45 30,000,0 00 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Persentase Pengendalian B3 & LB3 100 10 0 30,000,0 00 10 0 30,000,0 00 10 0 30,000,0 00 10 0 30,000,0 00 10 0 30,000,0 00 2.11.05.2.01.0006 Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan Usaha [null] Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 14 15 30,000,0 00 17 30,000,0 00 18 30,000,0 00 19 30,000,0 00 20 30,000,0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-31 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Penataan 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota % 68 65 595,000, 000 65 700,000, 000 65 650,000, 000 65 700,000, 000 65 700,000, 000 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina 100 10 0 595,000, 000 10 0 700,000, 000 10 0 650,000, 000 10 0 700,000, 000 10 0 700,000, 000 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Dokume n [null] Jumlah fasilitasi rekomendasi/pe rsetujuan/izin lingkungan, persetujuan teknis dan surat kelayakan operasi yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan 0 10 100,000, 000 10 100,000, 000 10 100,000, 000 10 100,000, 000 10 100,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-32 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 2.11.06.2.01.0006 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD Orang ["PERU BAHAN IKLIM"] Pendidikan, pelatihan dan pelantikan kepada PNS untuk menjadi pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup daerah yang bertugas mengawasi seluruh badan usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan 0 5 175,000, 000 5 175,000, 000 5 175,000, 000 5 175,000, 000 5 175,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-33 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp 2.11.06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya Orang [null] PPLHD ditingkatkan kapasitasnya untuk dapat memenuhi standar kompetensi pengawasan ketaatan yang akan dilakukan, yang mencakup aspek pengawasan yang terdiri dari: Persetujuan Lingkungan (Dokumen Lingkungan), Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan B3, Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3, Pemanfaatan Teknologi yang mendukung kegiatan pengawasan dan Teknis Pengambilan Sampel Limbah) 0 3 150,000, 000 3 150,000, 000 3 150,000, 000 3 150,000, 000 3 150,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-34 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp 2.11.06.2.01.0010 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Usaha/ Kegiatan [null] Pelaksanaan pengawasan ketaatan kewajiban dalam Persetujuan Lingkungan dan Peraturan Perundang- undangan oleh usaha dan/atau kegiatan termasuk Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan B3, Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 25 20 20,000,0 00 25 25,000,0 00 25 25,000,0 00 25 25,000,0 00 25 25,000,0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-35 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp 2.11.06.2.01.0011 Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum Unit [null] Sarana prasarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai suatu maksud dan tujuan. Dalam hal ini sarana prasarana yang dibutuhkan Aparat Penegak Hukum Lingkungan Hidup adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat Penegak Hukum Lingkungan Hidup (PPLH, PPNS, PEDAL) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup. Contoh Sarana prasarana tersebut antara 0 2 150,000, 000 2 250,000, 000 3 200,000, 000 2 250,000, 000 2 250,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-36 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp lain alat komputerisasi, alat dokumentasi, alat pelindung diri, alat transportasi, sarana prasarana pengambil contoh uji kualitas lingkungan, dan fasilitas pengujian contoh uji kualitas lingkungan. PEnataan 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup unit 48 50 700,000, 000 55 850,000, 000 58 850,000, 000 60 850,000, 000 62 850,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-37 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi 100 10 0 700,000, 000 10 0 850,000, 000 10 0 850,000, 000 10 0 850,000, 000 10 0 850,000, 000 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Dokume n [null] Upaya Pengembangan Generasi Lingkungan (PGL) yang merupakan upaya penumbuhan dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku untuk peduli dan berbudaya lingkungan dengan ciri utama kelestarian, keberlanjutan melalui pendampingan, 0 6 150,000, 000 10 250,000, 000 10 250,000, 000 10 250,000, 000 10 250,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-38 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp penyuluhan, pemagangan, pembentukan dan pemberdayaan kader. 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelo mpok Masyarakat/Pelak u Usaha/Kegiatan yang terlibat Orang ["PERU BAHAN IKLIM"] Pelaksanaan berbagai kegiatan Penyuluhan dan Kampanye terkait PPLH 0 15 0 200,000, 000 15 0 200,000, 000 15 0 200,000, 000 15 0 200,000, 000 15 0 200,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-39 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komu nitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komu nitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH Lembag a ["GEOP ARK"] Peningkatan kapasitas dan kompetensi bidang lingkungan hidup yaitu Pengembangan Generasi Lingkungan (PGL) yang merupakan upaya penumbuhan dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku untuk peduli dan berbudaya lingkungan dengan ciri utama kelestarian dan keberlanjutan. Jumlah lembaga masyarakat/ko munitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dihitung pada tahun berjalan yaitu telah memenuhi kriteria umum 6 6 350,000, 000 10 400,000, 000 10 400,000, 000 10 400,000, 000 10 400,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-40 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp dan khusus sasaran PGL PEnataan 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti % 100 10 0 150,000, 000 10 0 170,000, 000 10 0 190,000, 000 10 0 210,000, 000 10 0 230,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-41 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%) 100 10 0 150,000, 000 10 0 170,000, 000 10 0 190,000, 000 10 0 210,000, 000 10 0 230,000, 000 2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/di kelola Pengadu an [null] Pelaksanaan pengelolaan Pengaduan baik oleh Perseorangan maupun Badan Usaha yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota , yang dimulai dari tahapan penerimaan pengaduan, penelaahan, registrasi, verifikasi administrasi dan lapangan serta rekomendasi tindak lanjut 0 10 100,000, 000 12 120,000, 000 14 140,000, 000 16 160,000, 000 18 180,000, 000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-42 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp 2.11.10.2.01.0012 Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya Orang [null] 1. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terencana oleh Pusdiklat Polri guna membentuk dan mengambangka n pengetahuan, sikap dan keterampilan calon PPNS menjadi PPNS untuk selanjutnya dilantik oleh KemenkumHAM . 0 2 50,000,0 00 2 50,000,0 00 2 50,000,0 00 2 50,000,0 00 2 50,000,0 00 PEngendali an 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah % 26,51 32, 81 26,970,0 00,000 35, 82 29,720,0 00,000 38, 83 32,220,0 00,000 41, 84 34,720,0 00,000 44, 85 37,370,0 00,000 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase sampah yang dikelola 86, 47 26,970,0 00,000 86, 97 29,720,0 00,000 87, 97 32,220,0 00,000 88, 47 34,720,0 00,000 88, 97 37,370,0 00,000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-43 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Kelompo k ["PERU BAHAN IKLIM"] pelaksanaan peningkatan pemahaman, kesadaran, kepedulian, dan peran aktif masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, penyuluhan, pengawasan, pembinaan dan pemantauan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya 11 11 400,000, 000 11 400,000, 000 11 400,000, 000 11 400,000, 000 11 400,000, 000 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Unit [null] Seluruh proses penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 2 2 3,100,00 0,000 2 3,100,00 0,000 2 3,100,00 0,000 2 3,100,00 0,000 2 3,100,00 0,000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-44 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan Dokume n ["PERU BAHAN IKLIM"] Seluruh kegiatan terkait penyusunan kebijakan, strategi dan rencana pengelolaan sampah hingga ditetapkan oleh kabupaten/kota 1 1 420,000, 000 1 420,000, 000 1 420,000, 000 1 420,000, 000 1 420,000, 000 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Ton ["PERU BAHAN IKLIM"] Melakukan penanganan sampah melalui pengangkutan sampah 76068 TON 75 00 0 TO N Rp 6,500,00 0,000.00 65 00 0 TO N Rp 6,750,00 0,000.00 65 00 0 TO N Rp 6,750,00 0,000.00 65 00 0 TO N Rp 6,750,00 0,000.00 60 00 0 TO N Rp 6,900,00 0,000.00 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Ton ["PERU BAHAN IKLIM"] Seluruh kegiatan (baik mulai dari rencana, kebijakan, monitoring, pencatatan, dan evaluasi) untuk penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah 0 28 80 1,500,00 0,000 29 00 2,000,00 0,000 29 50 2,500,00 0,000 30 00 3,000,00 0,000 32 00 3,500,00 0,000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-45 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Laporan ["PERU BAHAN IKLIM"] Semua kegiatan untuk mendorong pelaksanaan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (baik dilakukan melalui penyusunan kebijakan, penyuluhan, pencatatan, dan monitoring serta evaluasi) 0 1 50,000,0 00 1 50,000,0 00 1 50,000,0 00 1 50,000,0 00 1 50,000,0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-46 TUJUA N SASAR AN INDIKATO R TUJUAN/S ASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN INDIKATOR SATUAN TAG DEFINISI OPERASIONAL DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N
(2024)TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 Tahun 2030 Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupat en/kota atau TPA/TPST Regional Ton ["PERU BAHAN IKLIM"] Semua kegiatan terkait pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 0 54 00 0 10,000,0 00,000 55 00 0 11,000,0 00,000 56 00 0 12,000,0 00,000 57 00 0 13,000,0 00,000 58 00 0 14,000,0 00,000 2.11.11.2.01.0028 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan Unit [null] Seluruh proses penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, 0 5 5,000,00 0,000 6 6,000,00 0,000 7 7,000,00 0,000 8 8,000,00 0,000 9 9,000,00 0,000 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-47 Berikut ini program prioritas dan program unggulan daerah dalam lima tahun ke depan: Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Tercapainya Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: • Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota • Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota • Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH 2 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: • Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim • Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan https://jdih.pemalangkab.go.id IV-48 Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut • Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK • Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut • Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota • Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota • Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota • Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya 3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: • Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati • Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin https://jdih.pemalangkab.go.id IV-49 Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: • Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH • Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Meningkatnya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan: Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan: • Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup • Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunit as/kelompok masyarakat 6 Program Pengelolaan Persampahan Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan: • Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di https://jdih.pemalangkab.go.id IV-50 TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota • Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota • Penanganan sampah melalui pengangkutan • Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan • Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah • Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional • Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah https://jdih.pemalangkab.go.id IV-51 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
1. a.Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam mendukung pembangunan daerah. IKU mencerminkan capaian hasil (outcome) dari pelaksanaan program prioritas yang berkontribusi langsung terhadap visi dan misi kepala daerah. Penyusunan IKU dilakukan secara terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional. IKU disusun dengan prinsip SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound) sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja. Berikut adalah indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang : https://jdih.pemalangkab.go.id IV-52 Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang No. Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 66,81 76,78 76,82 76,87 76,91 76,95 77,00 https://jdih.pemalangkab.go.id IV-53
1. b.Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang selama periode perencanaan. IKK disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang. Berikut adalah indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id IV-54 Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang No. Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota Indeks 66,81 76,78 76,82 76,87 76,91 76,95 77,00 2 Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota % 85,97 86,47 86,97 87,47 87,97 88,47 88,97 3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota % 68 65 65 65 65 65 65 https://jdih.pemalangkab.go.id V-1 Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang merupakan perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong Konservasi serta pengendalian Kerusakan dan Pencemaran lingkungan hidup Kabupaten Pemalang Masa berlaku Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka Renstra Tahun 2025–2029 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2030. Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan Renja setelah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan daerah maka pedoman transisi ditetapkan bahwa penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2030 dengan mengacu pada arah kebijakan Renstra, RPJMD Kabupaten Pemalang, arah kebijakan dan sasaran pokok dari RPJPD Kabupaten Pemalang (yang baru). 5.2. Kaidah Pelaksanaan Penyusunan kaidah pelaksanaan bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas pendanaan dan waktu pelaksanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1.Renstra tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD;
2.Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 – 2029 wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang; https://jdih.pemalangkab.go.id V-2
3.Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
4.Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
5.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala; dan
6.Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Renstra maka akan dilakukan penyesuaian. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan pengendalian evaluasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan pencapaian target program dan kegiatan, memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan, menilai pencapaian kinerja serta mengendalikan risiko strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Pelaksanaan pengendalian dilakukan minimal 1 (satu) kali selama periode 5 tahun (periode Renstra). Upaya untuk mencapai suatu harapan tentunya tidak selalu berjalan mulus, berbagai kendala mungkin akan menghadang perjalanan pembangunan lingkungan hidup selama kurun lima tahun mendatang. Berbagai kendala akan dipandang sebagai tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan arif dan penuh pertimbangan untuk kebaikan semua pihak. Demikianlah semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 yang telah tersusun ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai pedoman semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku. Pemalang, September 2025 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG WIJI MULYATI, S.K.M Pembina Tk. I NIP. 19700131 199303 2 003 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 1 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Dokumen ini disusun sebagai panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta sebagai bentuk sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah provinsi dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Pemalang. Landasan hukum penyusunan Renstra ini merujuk pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pentingnya dokumen perencanaan pembangunan terintegrasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Renstra juga berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan, bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, maupun jangka pendek (1 tahun) berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD dan RPJMD, RPJMD Provinsi, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah juga memperhatikan Renstra K/L. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian penting PENDAHULUAN BAB 1 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 2 dalam proses perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Renstra menjadi acuan utama bagi perangkat daerah dalam merumuskan arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama lima tahun ke depan guna mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Sektor Lainnya Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Renstra Perangkat Daerah didefinisikan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah serta mengacu pada RPJMD. Dokumen ini menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta menjadi alat untuk mengukur capaian kinerja instansi selama periode perencanaan. Penyusunan renstra ini secara sistematis dan berkesinambungan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan pertanian dan perikanan Kabupaten Pemalang, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur. Sedangkan arah pembangunan ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian dan perikanan serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani- nelayan dan keluarganya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan pertanian-perikanan yang mandiri dan berkelanjutan. Faktor pendukungnya adalah kesiapan sumber daya, https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 3 tertatanya kelembagaan, berkembangnya inovasi teknologi tepat guna dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Proses penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu persiapan penyusunan Renstra PD, penyusunan rancangan Renstra PD, penyusunan rancangan akhir Renstra PD dan penetapan Renstra PD. Proses penyusunan Renstra ini dilakukan dengan mengikuti bagan alir tahapan penyusunan Renstra PD Provinsi seperti yang digambarkan di bawah ini : Gambar 1.2. Pentahapan Penyusunan Renstra Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra PD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra PD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra PD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh PD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi PD terkait. Untuk penyusunan rancangan Renstra PD Kabupaten/Kota, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, yang mencakup tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L, program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas, tujuan Persiapan Penyusunan Penetapan Perumusan Rancangan Akhir Pelaksanaan Forum PD / Lintas PD Penyusunan Rancangan Penyusunan Rancanagan Awal Verifikasi Rancangan Review APIP Ditetapkan 1 Bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan Verifikasi Rancangan Akhir Pohon Kinerja Cascading https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 4 dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra PD Kabupaten/Kota, dan program prioritas PD Kabupaten/Kota dan target kinerja serta lokasi program prioritas. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
1.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 5
10.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11.Undang‑Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
15.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
16.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
17.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 6
20.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 208);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 7 Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Dae rah Tahun 2025-2029;
34.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);
35.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
36.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
37.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170); https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 8
38.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 7);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 10);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
42.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
43.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
44.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
46.Peraturan Bupati Kabupaten Pemalan Kabupaten Pemalang Nomor 142 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 142);
47.Peraturan Bupati Kabupaten Pemalan Kabupaten Pemalang Nomor 143 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 143);
48.Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang); https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 9
49.Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
50.Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor ...... Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. 1.3 Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan dalam mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 adalah :
1.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah.
2.Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan unsur penunjang bidang pertanian, pangan dan perikanan.
3.Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.
4.Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : 1.1. Latar Belakang Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 10 disusunnya Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Mengidentifikasikan dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai kaidah penyusunan produk hukum. 1.3. Maksud dan Tujuan Menguraikan maksud dan tujuan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. 1.4. Sistematika Penulisan Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Menyajikan tugas, fungsi dan struktur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang. 2.1.2. Sumber daya Perangkat Daerah Menyajikan data-data dan informasi sumber daya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang yang meliputi potensi pertanian, pangan, perikanan sumber daya manusia, sarana dan prasarana. 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Menyajikan data-data dan informasi pelayanan yang menjadi urusan dan tanggung jawab Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 11 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Mengidentifikasikan masyarakat yang terlibat dalam urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan dan perikanan. 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan Mengidentifikasikan Perangkat Daerah yang terlibat dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kecepatan didalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Mengidentifikasikan permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025- 2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang. 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah Mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang 2.2.2. Isu Strategis Mengidentifikasikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi pertanian, pangan dan perikanan di Kabupaten Pemalang baik secara langsung maupun tidak langsung BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Menyajikan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Menentukan tujuan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Menentukan sasaran Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 12 3.3. Strategi Perangkat Daerah Menentukan strategi Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang berisi tindakan yang komprehensif yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Menyajikan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Menyajikan program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pertanian, urusan pangan dan urusan perikanan 4.1. Uraian program, kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif Menyajikan program, kegiatan dan subkegiatan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. 4.2. Uraian subkegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah Menyajikan uraian subkegiatan prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman pembangunan daerah dan dapat diterjemahkan menjadi aksi-aksi nyata yang dapat diimplementasikan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang. 4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Menyajikan indikator kinerja utama atau IKU Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 13 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 14 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor ....... Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, salah satu lembaga teknis pada perda tersebut adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Adapun tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :
1.Tugas Pokok Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2.Fungsi Adapun Fungsi dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan adalah :

a.perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta bidang pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta bidang pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta bidang pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
d.Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB 2 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 15
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
1. 3.Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Kabupaten Pemalang sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor ....... Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:
a.Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : ➢ Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)). ➢ Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). ➢ Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan. ➢ Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta bidang pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. ➢ Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan. ➢ Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan sesuai dengan unsur SPIP. ➢ Mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan. ➢ Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan. ➢ Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 16 pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan. ➢ Merumuskan laporan di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan. ➢ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
b.Sekretaris, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : ➢ Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan. ➢ Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). ➢ Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan. ➢ Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kerjasama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/jasa. ➢ Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian. ➢ Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik. ➢ Menyusun konsep inovasi kesekretariatan. ➢ Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang- bidang. ➢ Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan. ➢ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Membawahi langsung :
a.Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, mempunyai uraian tugas : ➢ Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan. ➢ Menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta dokumen perencanaan lainnya. ➢ Melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan. ➢ Mengelola data urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan. ➢ Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran. https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 17 ➢ Menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya. ➢ Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (calk), serta laporan keuangan lainnya. ➢ Menyiapkan bahan inovasi pada Subbagian Bina Program dan Keuangan. ➢ Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan sesuai dengan unsur SPIP. ➢ Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Bina Program dan Keuangan. ➢ Menyusun bahan laporan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan. ➢ Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Bina Program dan Keuangan. ➢ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : ➢ Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian. ➢ Mengelola administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penatausahaan, pemanfaatan dan penyusunan laporan barang milik daerah ➢ Mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan. ➢ Mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik. ➢ Mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan, penyediaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan jasa penunjang, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas. ➢ Mengelola administrasi kepegawaian. https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 18 ➢ Mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja. ➢ Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik. ➢ Menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian. ➢ Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian. ➢ Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian. ➢ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
c.Kepala Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : ➢ Merencanakan program dan kegiatan bidang ketahanan pangan. ➢ Menyusun rancangan kebijakan bidang ketahanan pangan. ➢ Merumuskan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan. ➢ Menyelenggarakan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota, meliputi : penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik, penyediaan infrastruktur cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota ➢ Menyelenggarakan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, meliputi: penyediaanpangan berbasis sumber daya lokal; koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya; pengembangan kelembagaan usaha pangan peningkatan ketahanan pangan keluarga; stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di kabupaten/kota; pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal; pengembangan kelembagaan distribusi pangan kabupaten/kota; pemantauan stok pangan; penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota; penyusunan prognosa neraca pangan wilayah kabupaten/kota; koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis; pemantauan harga dan pasokan pangan; penyusunan neraca bahan makanan (nbm); https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 19 ➢ Menyelenggarakan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota, meliputi : penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal; pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota; pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota; penyaluran cadangan pangan pemerintah kab/kota; pengelolaan cadangan pangan pemerintah kab/kota. ➢ Menyelenggarakan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, meliputi : penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun; pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.; koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun. ➢ Menyelenggarakan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota, antara lain : penyusunan kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota melalui peraturan kabupaten/kota. ➢ Menyelenggarakan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, antara lain : penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. ➢ Menyelenggarakan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota, meliputi : pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota; pelaksanaan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi; penyusunan peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi kabupaten/kota. ➢ Menyelenggarakan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota, meliputi : rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota; rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota; koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan; penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 20 ➢ Menyelenggarakan pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro, antara lain : pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro. ➢ Menyusun konsep inovasi bidang ketahanan pangan. ➢ Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan. ➢ Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada bidang ketahanan pangan. ➢ Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidang ketahanan pangan. ➢ Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada bidang ketahanan pangan. ➢ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
d.Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : ➢ Merencanakan program dan kegiatan Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan sesuai dengan dokumen perencanaan. ➢ Menyusun rancangan kebijakan Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. ➢ Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. ➢ Menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Meliputi : Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dan Penjaminan Kemurnian Dan Kelestarian SDG Hewan. ➢ Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi : Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil dan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak. ➢ Menyelenggarakan kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer, meliputi : Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan dan Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan. ➢ Menyelenggarakan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi : Pengujian Mutu Benih dan Bibit https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 21 Ternak, Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan, Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan, Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak, Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak serta Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. ➢ Menyelenggarakan kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, meliputi : Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain, Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain dan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain. ➢ Menyelenggarakan kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi : Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular; Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis; Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan; Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan; Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis; Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ➢ Menyelenggarakan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi : Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM), Pengawasan Peredaran Produk Hewan, Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM dan Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya. ➢ Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota, meliputi : penyediaan pelayanan jasa laboratorium dan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner. https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 22 ➢ Menyelenggarakan kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, meliputi : pengawasan peredaran hewan dan produk hewan; pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner; pembinaan penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan; pengelolaan penerbitan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran, sertifikat veteriner, dan SKKH/SKPH hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM); pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejehteraan hewan; peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan; pembinaan dan pendampingan pemenuhan persyaratan registrasi produk hewan segar berkemasan; dan pengawasan unit usaha produk hewan. ➢ Menyelenggarakan kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, meliputi: penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai kewenangannya dan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha. ➢ Menyelenggarakan kegiatan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, meliputi : penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan; pengawasan pelaksanaan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan; pengawasan pelaksanaan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan; pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah potong hewan; dan pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktik dokter hewan mandiri/puskeswan mandiri, tempat pelayanan paramedik veteriner, atau pasar hewan. ➢ Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan, meliputi: fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha pengecer obat hewan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan. ➢ Menyusun konsep inovasi pada Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. ➢ Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan. https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 23 ➢ Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. ➢ Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. ➢ Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. ➢ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
e.Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : ➢ Merencanakan program dan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan dokumen perencanaan. ➢ Menyusun rancangan kebijakan Bidang Peternakan dan kesehatan hewan. ➢ Merumuskan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan. ➢ Menyelenggarakan fasilitasi produksi ternak yang meliputi penetapankawasan peternakan, peta potensi peternakan, pengembangan hijaupakan ternak, penetapan padang penggembalaan dan bimbingan penetapan kawasan peternakan; bimbingan teknis pembibitan ternak dan produksi ternak; pelatihan inseminasi buatan, pencatatan administrasi dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan; bimbingan budidaya ternak, seleksi ternak bibit, registrasi ternakbibit, penerapan standar pembibitan dan pengawasan mutu bibit;bimbingan produksi pakan ternak, penerapan teknologi pakan ternak,standar mutu pakan ternak dan pengawasan peredaran pakan ternak;pengembangan informasi peternakan melalui pengumpulan,pengolahan, dan analisis data peternakan; pengembangan sumberdaya genetik (SDG) hewan; serta bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan. ➢ Menyelenggarakan pengelolaan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner yang meliputi bimbingan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan teknologi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; pemberian perizinan/rekomendasi (izin praktek dokter hewan, izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet, izin usaha obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop, pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan, surat https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 24 keterangan kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak), merekomendasi instalasi karantina hewan, bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan, bimbingan pelaksanaan penerapan Nomor Kontrol Veteriver (NKV); pengembangan obat hewan mencakup identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan,penerapan mutu obat hewan dan pengawasan penggunaan obat hewan; pengawasan lalu lintas produk ternak; penutupan wilayah penyakit hewan menular sesuai petunjuk teknis; penanggulangan penyakit hewan akibat bencana alam guna mencegah terjadinya penularan zoonosis; serta bimbingan pelaporan dan pendataan penvakit individual/menular pada hewan yang mewabah. ➢ Menyelenggarakan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang meliputi bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis, pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan, pengawasan penyaluran dan pemanfaatan kredit usaha; inventarisasi budidaya peternakan, budidaya hewan kesayangan, pembuatan/peredaran alatdan mesin peternakan, rumah potong hewan/rumah potong unggas,usaha pengolahan produk peternakan dan kelembagaan usaha taniternak; bimbingan pengolahan hasil peternakan, pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan bahan asal hewan, kelembagaan usaha tani ternak dan kerjasama kemitraan usaha peternakan sesuai petunjuk teknis; bimbingan teknis usaha agribisnis peternakan, pemasaran hasil, promosi komoditas peternakan, penyebarluasan informasi pasar; bimbingan panen, pasca panen dan pengolahan hasil panen ternak; pengawasan penyaluran danpemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program; serta pengawasan kerjasama/kemitraan antar lembaga kerjasama/kemitraan peternakan. ➢ Menyusun konsep inovasi pada Bidang Peternakan dan kesehatan hewan. ➢ Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan. ➢ Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Peternakan dankesehatan Hewan. ➢ Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Peternakan dankesehatan Hewan. https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 25 ➢ Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Peternakan dankesehatan Hewan. ➢ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
f.Kepala Bidang Prasarana Pertanian, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : ➢ Merencanakan program dan kegiatan bidang prasarana pertanian sesuai dengan dokumen perencanaan. ➢ Menyusun rancangan kebijakan bidang prasarana pertanian. ➢ Merumuskan kebijakan teknis di bidang prasarana pertanian. ➢ Menyelenggarakan kegiatan pengembangan prasarana pertanian, meliputi : koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya; pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertanian; pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen tanaman pangan; pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen perkebunan; pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen hortikultura; pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen peternakan; peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan; pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan hasil hortikultura; pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan hasil tanaman pangan; pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan hasil perkebunan; penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan secara numerik dan spasial di kabupaten/kota; pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B di kabupaten/kota; penyusunan peta kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten/kota; penyusunan action plan pengembangan prasarana, sarana, kawasan pertanian. ➢ Menyelenggarakan kegiatan pembangunan prasarana pertanian, meliputi : pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya; rehabilitasi dan https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 26 pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani; pembangunan dan rehabilitasi prasarana UPTD pembibitan/produksi ternak; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; pembangunan dan rehabilitasi prasarana uptd balai inseminasi buatan; pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan operasionalisasi puskeswan; pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan operasionalisasi rumah potong hewan. ➢ Mengoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, meliputi : peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa; pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa; penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian; pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota; penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota; pembentukan kelembagaan ekonomi petani; diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian. ➢ Menyusun konsep inovasi pada bidang prasarana pertanian. ➢ Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan. ➢ Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada bidang prasarana pertanian. ➢ Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidang prasarana pertanian. ➢ Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada prasarana pertanian. ➢ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
g.Kepala Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : ➢ Merencanakan program dan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan dokumen perencanaan. ➢ Menyusun rancangan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. ➢ Merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. ➢ Menyelenggarakan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten / kota, meliputi : pengendalian https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 27 organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; penanggulangan bencana alam bidang peternakan dan kesehatan hewan. ➢ Menyelenggarakan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, meliputi : pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi; pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian; perbanyakan benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih; perbanyakan benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk setek; pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan; pengawasan penggunaan sarana pascapanen perkebunan; pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura; perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang; perbanyakan benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang; perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk mata tumbuh; perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk biji; pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan; perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk setek; pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan; perbanyakan benih bersertifikat hortikultura berbentuk umbi; pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura; perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk anakan. ➢ Menyusun konsep inovasi pada bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. ➢ Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan. ➢ Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. ➢ Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. ➢ Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 28 ➢ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
h.Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : ➢ Merencanakan program dan kegiatan bidang pengelolaan perikanan tangkap sesuai dengan dokumen perencanaan. ➢ Menyusun rancangan kebijakan bidang pengelolaan perikanan tangkap. ➢ Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perikanan tangkap. ➢ Menyelenggarakan program dan kegiatan pada bidang pengelolaan perikanan tangkap. ➢ Menyelenggarakan fasilitasi produksi dan pengawasan penangkapan yang meliputi inventarisasi nelayan dan kapal penangkap ikan sampai dengan 5 GT, pengelolaan perikanan tangkap di perairan umum daratan, identifikasi usaha peningkatan penangkapan ikan secara analisis, pengendalian dan pengawasan penangkapan ikan, koordinasi dan estimasi stock ikan sesuai dengan hasil pengolahan data penangkapan ikan, dukungan rekayasa dan menerapkan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, fasilitasi program; asuransi nelayan, rekomendasi BBM bersubsidi dan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT) serta pemberdayaan nelayan melalui bimbingan teknis, badan hukum dan sertifikasi kecakapan nelayan. ➢ Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana penangkapan yang meliputi identifikasi pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan secara analisis, pengembangan pelabuhan perikanan beserta Tempat Pelelangan Ikan (TPI), identifikasi penggunaan alat penangkapan ikan sesuai dengan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap termasuk didalamnya pengembangan kawasan perikanan tangkap berupa kampung nelayan. ➢ Menyelenggarakan fasilitasi bimbingan usaha dan pemasaran perikanan tangkap yang meliputi inventarisasi pengembangan pelaku usaha perikanan, pembinaan dan bimbingan penguatan kelembagaan masyarakat pesisir (kelompok wanita pesisir, kelompok taruna pesisir, dan kelompok pengolah hasil perikanan), https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 29 penyuluhan dan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar, serta promosi komoditas hasil perikanan. ➢ Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan. ➢ Menyusun konsep inovasi pada bidang pengelolaan perikanan tangkap. ➢ Mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyuluhan pada bidang pengelolaan perikanan tangkap. ➢ Mengoordinasikan pelaksanaan tugas lainnya pada bidang pengelolaan perikanan tangkap. ➢ Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidang pengelolaan perikanan tangkap. ➢ Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengelolaan perikanan tangkap. ➢ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
i.Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : ➢ Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya sesuai dengan dokumen perencanaan. ➢ Menyusun rancangan kebijakan Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya. ➢ Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perikanan budidaya. ➢ Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya. ➢ Menyelenggarakan fasilitasi produksi, pembenihan dan pengendalian yang meliputi pengolahan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan; pengamatan, inventarisasi, pengendalian hama dan penyakit ikan; serta bimbingan teknis penanggulangan hama dan penyakit ikan serta penerapan standar teknis dan sertifikasi budidaya (Badan hukum dan CBIB). ➢ Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana budidaya yang meliputi identifikasi pengembangan sarana dan prasarana budidaya secara analisis; bimbingan teknis pengembangan lahan dan rehabilitasi lahan di kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan saluran irigasi dan pengelolaan sumber air serta pengendalian lahan dan tata guna lahan perikanan serta https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 30 pemantauan dan pengawasan sarana produksi perikanan dan Tempat Pelelangan Hasil Tambak (TPHT). ➢ Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan teknologi dan pengolahan mutu hasil budidaya perikanan yang meliputi pengolahan dan teknologi mutu hasil perikanan; bimbingan, dan pemantauan hyginitas produk dan sanitasi lingkungan usaha perikanan; pengujian mutu produk, teknologi hasil, standarisasi dan sertifikasi hasil perikanan; serta verifikasi terhadap proses produksi dan penggunaan teknologi perikanan di tingkat usaha pengolahan dan mutu hasil; ➢ Menyelenggarakan fasilitasi bimbingan usaha dan pemasaran perikanan budidaya yang meliputi inventarisasi pengembangan pelaku usaha perikanan, pembinaan dan bimbingan penguatan kelembagaan masyarakat, penyuluhan dan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar, serta promosi komoditas hasil perikanan; ➢ Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan. ➢ Menyusun konsep inovasi pada Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya. ➢ Mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyuluhan pada Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya. ➢ Mengoordinasikan pelaksanaan tugas lainnya pada Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya. ➢ Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya. ➢ Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya. ➢ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 31 SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor ....... Tahun 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 32 2.1.2 Sumber Daya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2.1.2.1 Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 sebanyak 258 orang, yang terdiri atas 167 orang PNS, 41 orang PPPK dan 101 Non ASN. Dari jumlah tersebut, terdapat 60 orang tenaga penyuluh pertanian dan perikanan yang rencananya akan ditarik ke pemerintah pusat pada 1 November 2025. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1. Jumlah pegawai berdasarkan golongan pada tahun 2025 No Golongan L P Jumlah 1 Golongan IV 13 4 17 2 Golongan III 38 37 75 3 Golongan II 21 13 34 4 Golongan I - - - 5 P3K 28 13 41 Jumlah 167 Tabel 2.2. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2025 No Pendidikan PNS P3K NON PNS Jumlah L P L P L P 1 S2 12 8 - - - 1 21 2 S1 14 35 9 7 20 29 114 3 D3 17 10 5 1 1 2 36 4 D2 1 - 1 - - - 2 5 SLTA 14 3 13 5 41 7 83 6 SLTP 2 - - - - - 2 7 SD - - - - - - 0 Jumlah 60 56 28 13 62 39 258 Tabel 2.3. Jumlah pegawai berdasarkan Diklat Struktural No Diklat Struktural Tahun L P Jumlah 1 Diklat Pim II 2012 - - - 2024 - 1 1 2 Diklat Pim III 2018 1 - 1 2019 1 - 1 2023 - 1 1 2024 1 - 1 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 33 No Diklat Struktural Tahun L P Jumlah 2025 1 - 1 3 Diklat Pim IV 2005 - 1 1 2006 - 1 1 2008 1 - 1 2009 - 2 2 2011 1 - 1 2012 1 - 1 2013 2 - 2 2016 1 - 1 2.1.2.2 Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sampai dengan tahun 2025, dapat dilihat pada berikut: Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2025 No Jenis Sarana dan Prasarana Satuan Kondisi Jumlah Baik Rusak 1 Tanah 1.1 Tanah Kantor Dinas M2 1.2 Tanah Kantor KJF M2 1.3 Tanah Kantor BPP - Pemalang M2 40.300 - 40.300 - Taman M2 33.265 - 33.265 - Petarukan M2 43.218 - 43.218 - Ampelgading M2 4.500 - 4.500 - Ulujami M2 1.800 - 1.800 - Moga M2 15.315 - 15.315 - Belik M2 12.400 - 12.400 - Bodeh M2 30.460 - 30.460 - Bantarbolang M2 4.500 - 4.500 - Randudongkal M2 20.128 - 20.128 - Comal M2 1.800 - 1.800 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 34 No Jenis Sarana dan Prasarana Satuan Kondisi Jumlah Baik Rusak - Pulosari M2 7.060 - 7.060 - Watukumpul M2 12.400 - 12.400 - Warungpring M2 15.315 - 15.315 2 Gedung 2.1 Gedung Kantor Dinas M2 960 - 960 2.2 Gedung Kantor BPP - - Pemalang M2 149 - 149 - Taman M2 63 - 63 - Petarukan M2 360 - 360 - Ampelgading M2 89 - 89 - Ulujami M2 168 - 168 - Moga M2 126 - 126 - Belik M2 208 - 208 - Bodeh M2 120 - 120 - Bantarbolang M2 140 - 140 - Randudongkal M2 232 - 232 - Comal M2 215 - 215 - Pulosari M2 90 - 90 - Watukumpul M2 35 - 35 - Warungpring M2 232 - 232 2.3 Gedung UBIAT M2 8.506 - 8.506 2.4 Gedung UPI M2 166 - 166 2.5 TPI Tanjungsari M2 1.020 - 1.020 2.6 TPI Nyamplungsari M2 5.535 - 5.535 3 Tanah 3.1 Ds. Limbangan (Tambak Ikan dan Pos Penyuluh) M2 22.000 - 22.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 35 No Jenis Sarana dan Prasarana Satuan Kondisi Jumlah Baik Rusak 3.2 Ds. Asemdoyong (Tambak Ikan) M2 22.500 - 22.500 3.3 Ds. Limbangan (Tambak Ikan) M2 30.390 - 30.390 Kel. Sugihwaras (Docking Kapal) M2 12.500 - 12.500 Kel. Sugihwaras (Penjemuran Ikan) M2 9.600 - 9.600 Ds. Banjaranyar (Kolam Ikan) M2 4.472 - 4.472 4 Properti 4.1 Kendaraan Dinas - Minibus Unit 17 - 10 - Pick Up Unit 8 - 1 - Sepeda Motor Unit 147 10 120 4.2 Alat Kantor - PC Unit 35 3 38 - Laptop Unit 147 8 155 - Printer Unit 57 40 97 - Computer Compatible Unit 2 - 2 - Camera Unit 3 - 3 - LCD Projector Unit 5 3 8 - Sound System Unit 8 - 8 - Alat Kantor Lainnya Unit 15 - 15 - AC Split Unit 40 2 42 - Microphone Unit 7 - 7 - Mesin Potong Unit 1 - 1 - Tripod Unit 3 - 3 - TV Monitor Unit 2 - 2 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 36 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2.1.3.1 Lumbung Pangan Kabupaten Pemalang memiliki potensi pertanian yang besar dan strategis sebagai daerah penyangga pangan di Jawa Tengah. Untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah daerah mendorong pengembangan lumbung pangan berbasis komunitas. Lumbung pangan ini berperan sebagai pusat cadangan, distribusi, dan pengelolaan hasil pertanian secara berkelanjutan, guna memperkuat ketahanan pangan lokal dan menghadapi risiko krisis pangan di masa depan. Sebaran fisik Lumbung Pangan di Kabupaten Pemalang dapat di lihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.5 Data Lumbung Pangan Di Kabupaten Pemalang No. DESA KECAMATAN NAMA LUMBUNG 1 Mengori Pemalang Lestari 2 Tambakrejo Pemalang Maju makmur 3 Kramat Pemalang 4 Asemdoyong Taman Mekar Sejahtera 5 Kedungbanjar Taman Tani Makmur 6 Kedungbanjar Taman Mahdani 7 Pedurungan Taman Tani Maju 8 Gondang Taman Mekar Makmur 9 Kabunan Taman Mekar Tani 10 Jrakah Taman Mekar Jaya 11 Penggarit Taman Mekar Sari 12 Pener Taman Mekar Santoso 13 Widodaren Petarukan Maju Makmur 14 Pesucen Petarukan Sri Tani 15 Kalirandu Petarukan Sejahtera Abadi 16 Iser Petarukan Usaha Makmur 17 Temuireng Petarukan Sido Makmur 18 Serang Petarukan Harapan Maju 19 Loning Petarukan Rukun Tani 20 Loning Petarukan Pantun Makmur 21 Tegalmlati Petarukan Melati Makmur 22 Nyampungsari Petarukan Sejahtera Makmur 23 Panjunan Petarukan Sejahtera Tani 24 Kendal Rejo Petarukan Maju Makmur 25 Klareyan Petarukan Mangu Rejo 26 Gedeg Comal Pantu Lestari 27 Sarwodadi Comal Sumber Makmur 28 Susukan Comal Sami Berkah 29 Klegen Comal Makmur 30 Kandang Comal Margo Mulyo 31 Gintung Comal 32 Wonogiri Ampelgading Langgeng 33 Blumbing Ampelgading Warga Mukti 34 Ampelgading Ampelgading Guyub Rukun https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 37 No. DESA KECAMATAN NAMA LUMBUNG 35 Cibiyuk Ampelgading Subur Makmur 36 Losari Ampelgading Guyub Tani 37 Kebagusan Ampelgading Guyub Makmur 38 Karangtalok Ampelgading 39 Bumirejo Ulujami Tani Makmur 40 Pamutih Ulujami Berkah Jaya 41 Kalipran Ulujami Karya Mukti 42 Mojo Ulujami Talang Sari 2.1.3.2 Cadangan Pangan Cadangan pangan di Kabupaten Pemalang disiapkan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah, terutama dalam menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam, gagal panen, atau lonjakan harga. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dalam penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan, khususnya beras, yang disimpan di gudang-gudang pemerintah dan lumbung pangan masyarakat. Selain itu, produksi padi yang cukup tinggi turut mendukung ketersediaan stok pangan daerah. Cadangan ini berperan penting untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, terutama di wilayah rawan pangan dan saat kondisi krisis. Berikut data penyaluran cadangan pangan dari Tahun 2021-2024 di Kabupaten Pemalang. Tabel 2.6 Data Cadangan Pangan Tahun 2021-2024 Di Kabupaten Pemalang Tahun Persediaan (Ton) Tersalurkan (Ton) Lokasi Penerima Cadangan Pangan 2021 5 5 1. Desa Tasikrejo Kec. Ulujami
1. 2.Desa Samong Kec. Ulujami
2. 3.Desa Tasikrejo Kec. Ulujami
3. 4.Desa Blendung Kec. Ulujami
4. 5.Desa Ketapang Kec. Ulujami
5. 6.Desa Saradan Kec. Pemalang
6. 7.Desa Warungpring Kec. Warungpring
7. 8.Desa Kalisaleh Kec. Belik 2022 4 4 1. Desa Karangasem Kec. Petarukan
8. 2.Desa Gembyang Kec. Bantarbolang
9. 3.Desa Mojo Kec. Ulujami
10. 3.Desa Kecepit Kec. Randudongkal
11. 4.Desa Tambi Kec. Watukumpul
12. 5.Desa Majakerta Kec. Watukumpul 2023 4 4 1. Desa Pegongsoran Kec. Pemalang 2024 15,721 1,375 1. Desa Pesantren Kec. Ulujami
13. 2.Desa Mojo Kec. Ulujami
14. 3.Desa Blendung Kec. Ulujami
15. 4.Desa Warungpring Kec. Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 38 Tahun Persediaan (Ton) Tersalurkan (Ton) Lokasi Penerima Cadangan Pangan
16. 5.Desa Randudongkal Kec. Randudongkal
17. 6.Desa Clekatakan Kec. Pulosari
18. 7.Desa Suru Kec. Bantarbolang
19. 8.Desa Gombong Kec. Belik
20. 9.Kelurahan Beji Kec. Taman 2.1.3.3 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B adalah lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dipertahankan secara konsisten agar dapat digunakan untuk produksi pangan secara berkelanjutan, serta tidak dialihfungsikan untuk kegiatan non- pertanian (seperti perumahan, industri, dan sebagainya). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), luas lahan sawah irigasi yang ditetapkan sebagai LP2B mencapai 30.299 hektare, dengan tambahan 4.000 hektare sebagai lahan cadangan pangan . Penetapan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengancam ketahanan pangan daerah. Berikut tabel Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pemalang. Tabel 2.7 Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pemalang KECAMATAN LUAS LP2B Ampelgading 2,267.17 Bantarbolang 2,959.10 Belik 2,479.47 Bodeh 2,435.65 Comal 1,126.26 Moga 1,193.18 Pemalang 3,200.39 Petarukan 4,703.53 Pulosari 201.86 Randudongkal 2,782.63 Taman 2,963.22 Ulujami 2,212.59 Warungpring 887.29 Watukumpul 887.14 Grand Total 30,299.48 2.1.3.4 Produksi Unggulan Pertanian Kabupaten Pemalang memiliki beragam komoditas unggulan di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Di sektor tanaman pangan, padi dan jagung menjadi komoditas utama yang tersebar luas di https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 39 hampir seluruh kecamatan, khususnya di wilayah dataran rendah. Untuk komoditas hortikultura, Pemalang dikenal sebagai penghasil buah-buahan berkualitas seperti nanas, mangga, dan durian. Nanas dari wilayah Belik dan sekitarnya memiliki rasa manis khas dan menjadi ikon daerah. Sementara mangga dan durian tumbuh subur di wilayah selatan dan tengah, menjadi potensi agrowisata dan ekspor lokal. Sektor perkebunan juga menunjukkan potensi besar, terutama dalam produksi kopi dan tembakau. Kopi robusta dari wilayah Moga dan Pulosari mulai dikenal luas karena cita rasanya yang kuat, sedangkan tembakau ditanam secara musiman dan menjadi sumber pendapatan tambahan petani. Di bidang peternakan, Kabupaten Pemalang menghasilkan produk hewani seperti daging sapi, daging kambing, dan daging unggas. Populasi ternak tersebar merata di berbagai wilayah, dengan kontribusi signifikan terhadap pasokan protein hewani bagi masyarakat serta potensi pengembangan agribisnis berbasis peternakan. Produksi unggulan yang beragam ini mencerminkan kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal yang terus dikembangkan untuk mendorong kesejahteraan petani dan peternak di Kabupaten Pemalang.. Tabel berikut menampilkan data produksi unggulan pertanian di Kabupaten Pemalang sampai Tahun 2024. Tabel 2.8 Data Produksi Unggulan Pertanian di Kabupaten Pemalang Komoditas Satuan Tahun 2021 2022 2023 2024 Padi Ton 591.584 590.412 561.995 530.673 Jagung Ton 62.143 77.485 60.033 54.397 Durian Ton 1.116 984 2.538 1.808 Mangga Ton 20.536 19.517 20.242 19.175 Nanas Ton 76.648 74.769 77.339 187.010 Kopi Ton 548,01 479,95 444,27 508 Tembakau Ton 398,64 413,27 431,90 455 Daging Sapi Kg 915.840 926.640 931.140 962.460 Daging Kambing Kg 905.198 905.331 905.426 567.872 Daging Unggas Kg 2.166.118 2.197.141 2.197.043 2.800.100 2.1.3.5 Prasarana Pertanian Prasarana pertanian di Kabupaten Pemalang, khususnya jalan usaha tani dan jaringan irigasi, menjadi tulang punggung kelancaran aktivitas produksi dan distribusi hasil pertanian. Jalan usaha tani, yang menghubungkan lahan petani dengan wilayah pemasaran dan sarana produksi, sebagian sudah beraspal atau diperkeras, namun masih terdapat lokasi-lokasi yang perlu perbaikan guna memfasilitasi akses sepanjang tahun, khususnya saat musim hujan. Sementara itu, jaringan irigasi di Kabupaten https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 40 Pemalang yang terdiri dari irigasi teknis, setengah teknis, dan tersier berperan penting dalam menyalurkan air secara merata ke lahan pertanian, meningkatkan produktivitas padi dan tanaman pangan lainnya. Tabel berikut menampilkan data kondisi prasarana pertanian (jaringan irigasi dan jalan usaha tani) sampai Tahun 2024 yang ada di Kabupaten Pemalang. Tabel 2.9 Data Kondisi Prasarana Pertanian Kabupaten Pemalang No Kecamatan Panjang Jarigan Irigasi Tersier (m) Kondisi Saluran Irigasi Tersier Persentase Kerusakan (%) Persentase dalam kondisi baik (%) Masih Tanah (m) Baik (m) Rusak Sedang (m) Rusak Berat (m) 1 Ampelgading 91.789 9.136 19.935 16.960 45.761 78,28 21,72 2 Bantarbolang 70.800 8.720 9.825 11.450 40.805 86,12 13,88 3 Bodeh 20.430 250 7.142 500 12.538 65,04 34,96 4 Comal 68.527 5.760 11.514 10.451 40.802 83,20 16,80 5 Moga 85.822 7.628 15.477 9.962 52.755 81,97 18,03 6 Pemalang 178.406 33.744 42.417 38.795 63.450 76,22 23,78 7 Petarukan 201.739 34.460 49.592 44.258 73.429 75,42 24,58 8 Pulosari 4.900 268 2.232 350 2.050 54,45 45,55 9 Randudongkal 142.000 10.000 25.000 29.000 78.000 82,39 17,61 10 Taman 89.300 12.850 16.700 19.900 39.850 81,30 18,70 11 Ulujami 44.277 14.688 13.514 6.150 9.925 69,48 30,52 12 Warungpring 66.000 15.536 12.464 14.000 24.000 81,12 18,88 13 Watukumpul 81.913 4.788 8.593 3.482 65.050 89,51 10,49 14 Belik 127.283 20.695 27.233 24.107 55.248 78,60 21,40 JUMLAH 1.273.186 178.523 261.638 229.365 603.663 79,45 20,55 No Kecamatan Panjang Jalan UsahaTani (m) Kondisi Jalan Usaha Tani Persentase Kerusakan (%) Persentase dalam kondisi baik (%) Masih Tanah (m) Baik (m) Rusak Sedang (m) Rusak Berat (m) 1 Moga 20.880 3.811 4.099 7.310 5.660 80,37 19,63 2 Warungpring 16.900 4.350 2.420 3.230 6.900 85,68 14,32 3 Pulosari 14.600 3.240 3.550 3.910 3.900 75,68 24,32 4 Belik 24.850 4.301 7.449 4.625 8.475 70,02 29,98 5 Watukumpul 22.543 2.636 5.550 4.987 9.370 75,38 24,62 6 Bodeh 22.280 9.170 5.850 2.250 3.610 67,46 26,26 7 Bantarbolang 23.870 6.460 3.800 6.310 7.300 84,08 15,92 8 Randudongkal 26.935 7.725 6.575 4.215 8.420 75,59 24,41 9 Pemalang 29.750 9.711 9.669 4.870 5.500 67,50 32,50 10 Taman 26.650 9.299 6.951 4.350 6.050 73,92 26,08 11 Petarukan 28.260 8.090 7.230 4.490 8.450 74,42 25,58 12 Comal 21.750 7.350 2.760 3.490 8.150 87,31 12,69 13 Ampelgading 23.900 10.350 6.350 5.000 2.200 73,43 26,57 14 Ulujami 24.987 9.279 5.790 3.524 6.394 76,83 23,17 JUMLAH 328.155 95.772 78.043 62.561 90.379 75,79 23,78 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 41 2.1.3.6 Kelompok Tani Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Pemalang merupakan pilar utama dalam pengembangan sektor pertanian daerah. Mereka berperan sebagai wadah organisasi petani yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan petani melalui kerja sama, pelatihan, serta akses terhadap bantuan pemerintah. Tabel berikut menampilkan daftar kelompok tani yang berada di bawah binaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Tabel 2.10 Jumlah Kelembagaan Kelompok Tani yang di Bina Jumlah Kelompok Tani Yang Terbina 2022 2023 2024 Keterangan 1 Moga 47 48 48 Klp 2 Pulosari 107 122 124 Klp 3 Belik 136 137 142 Klp 4 Watukumpul 89 90 91 Klp 5 Bodeh 72 72 72 Klp 6 Bantarbolang 75 75 75 Klp 7 Randudongkal 71 105 105 Klp 8 Pemalang 84 84 84 Klp 9 Taman 75 75 75 Klp 10 Petarukan 85 85 85 Klp 11 Ampelgading 58 58 58 Klp 12 Comal 49 49 49 Klp 13 Ulujami 84 84 84 Klp 14 Warungpring 39 39 39 Klp 2.1.3.7 Alat dan Mesin Pertanian Alat dan Mesin Pertanian (disingkat: Alsintan) merupakan berbagai jenis peralatan mekanis yang digunakan dalam kegiatan usaha tani untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses produksi pertanian. Penggunaan alsintan menjadi bagian penting dari modernisasi pertanian, karena mampu meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, dan menghemat tenaga kerja. Sebaran alat dan mesin pertanian di Kabupaten Pemalang dapat di lihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.11 Sebaran Alat dan Mesin Pertanian Jenis Alsintan Jumlah Cultivator 19 unit Hand Traktor Roda 2 2 unit Traktor Roda 2 14 unit https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 42 Jenis Alsintan Jumlah Traktor Impala 40 unit Mesin Panen Jagung 2 unit Combine 28 unit Power Thresher 52 unit Corn Sheller 25 unit Vertikal Dryer 8 unit APPO 4 unit Pompa Air 6 Inch 2 unit Pompa Air 3 Inch 40 unit Rice Miling Unit 6 unit 2.1.3.8 Penyaluran Pupuk Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pemalang dilaksanakan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani dan diverifikasi oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran, pemerintah menerapkan Program Kartu Tani yang mengatur penyaluran pupuk berdasarkan enam asas tepat: tepat jumlah, jenis, mutu, tempat, harga, dan waktu. Berikut data penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2024. Tabel 2.12 Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2024 No Kecamatan Luas Tanam Jumlah Alokasi Jumlah Sisa Persentase Tersalurkan Ha Petani Urea Salur Salur 1 Moga 3.821,92 3.803 795,000 611,448 183,552 76,91 2 Warungpring 3.105,49 2.833 760,000 479,778 280,222 63,13 3 Petarukan 11.499,02 7.712 2.842,000 2.338,038 503,962 82,27 4 Ulujami 2.671,45 2.568 664,000 498,598 165,402 75,09 5 Ampelgading 7.611,91 4.948 1.884,000 1.613,243 270,757 85,63 6 Comal 2.902,62 2.857 722,000 643,289 78,711 89,10 7 Taman 9.245,55 5.654 2.288,000 1.987,478 300,522 86,87 8 Pulosari 6.488,74 6.520 668,000 265,529 402,471 39,75 9 Randudongkal 9.236,07 6.703 2.261,000 2.004,886 256,114 88,67 10 Pemalang 10.918,13 5.494 2.680,170 2.574,914 105,256 96,07 11 Belik 10.063,36 9.486 1.774,000 1.380,243 393,757 77,80 12 Watukumpul 8.029,84 8.347 1.684,000 1.581,377 102,623 93,91 13 Bantarbolang 9.557,03 7.643 2.325,000 1.988,637 336,363 85,53 14 Bodeh 10.090,68 7.147 2.452,000 1.970,292 481,708 80,35 105.241,81 81.715 23.799,170 19.937,750 3.861,420 83,77 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 43 No Kecamatan Luas Tanam Jumlah Alokasi Jumlah Sisa Persentase Tersalurkan Ha PETANI NPK SALUR SALUR 1 Moga 3.821,92 3.803 633,000 438,502 194,50 69,27 2 Warungpring 3.105,49 2.833 518,000 322,751 195,25 62,31 3 Pulosari 6.488,74 6.520 1.279,000 496,753 782,25 38,84 4 Belik 10.063,36 9.486 1.677,000 912,268 764,73 54,40 5 Watukumpul 8.029,84 8.347 1.339,000 889,962 449,04 66,46 6 Bodeh 10.090,68 7.147 1.637,000 1.002,203 634,80 61,22 7 Bantarbolang 9.557,03 7.643 1.550,000 1.282,059 267,94 82,71 8 Randudongkal 9.236,07 6.703 1.455,000 1.097,778 357,22 75,45 9 Pemalang 10.918,13 5.494 1.740,820 1.350,360 390,46 77,57 10 Taman 9.245,55 5.654 1.446,000 1.146,982 299,02 79,32 11 Petarukan 11.499,02 7.712 1.792,000 1.264,026 527,97 70,54 12 Comal 2.902,62 2.857 465,000 373,047 91,95 80,23 13 Ampelgading 7.611,91 4.948 1.193,000 886,233 306,77 74,29 14 Ulujami 2.671,45 2.568 430,000 309,512 120,49 71,98 105.241,81 81.715 17.154,820 11.772,436 5.382,38 68,62 2.1.3.9 Pemotongan Hewan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kabupaten Pemalang merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah untuk memastikan proses pemotongan hewan dilakukan secara higienis, aman, dan sesuai syariat. RPH berfungsi sebagai tempat pemotongan yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner, dengan pengawasan ketat dari petugas dan dokter hewan. Setiap hewan yang akan dipotong di RPH wajib melalui pemeriksaan ante-mortem (sebelum pemotongan) dan post-mortem (setelah pemotongan) guna memastikan daging yang dihasilkan layak konsumsi dan bebas penyakit. Proses pemotongan dilakukan oleh tenaga profesional, termasuk juru sembelih halal (Juleha), serta memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Keberadaan RPH ini sangat penting dalam menjaga kualitas daging yang beredar di masyarakat serta mendukung ketahanan pangan daerah. Tabel berikut menampilkan data pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan Tahun 2024. Tabel 2.13 Data Pemotongan Hewan di RPH Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nama RPH domba kambing Sapi Grand Total RPH-R Comal 0 108 405 513 RPH-R Moga 705 0 19 724 RPH-R Pemalang 0 3 336 339 RPH-R Randudongkal 2797 9 1059 3865 Grand Total 3502 291 1819 5612 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 44 2.1.3.10 Pelayanan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan melalui UPTD Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) menyediakan berbagai layanan kesehatan hewan, diantaranya yaitu Konsultasi, Pemeriksaan, Pengobatan, Vaksinasi, dan kawin suntik. Masyarakat yang membutuhkan bisa langsung membawa hewan peliharaan atau ternak ke lokasi Puskeswan. Hingga saat ini ada 4 puskeswan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu Puskeswan Pemalang, Randudongkal, Comal, dan Belik. Jika tidak memungkinkan untuk membawa ternaknya ke Puskeswan, para peternak juga dapat menghubungi call center puskeswan agar petugas yang datang ke lokasi kandang ternak untuk dilakukan pelayanan kesehatan hewan. Selain itu, melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan juga secara rutin melaksanakan Pengobatan massal pada kelompok ternak yang membutuhkan, Pengobatan yang diberikan berupa pemberian vitamin, obat cacing, maupun vaksinasi. Dalam pengendalian wabah PMK yang terjadi, Pemerintah telah bergerak cepat dengan cara pengetatan pemantauan lalu lintas ternak, pengujian sampel, Pengobatan, Vaksinasi, maupun edukasi kepada para peternak. Tabel 2.14 Data Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Pemalang Tahun 2024 No. Jumlah Hewan yang Dilayani (ekor) Sapi Kerbau Kambing Domba Babi Unggas Hewan Kesayangan
21. 1.4.789 977 14.613 14.735 1.230 111.485 2.277 2.1.3.11 Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di Kabupaten Pemalang masih berada pada tingkat tinggi, terutama pada komoditas padi dan jagung. Hama seperti tikus sawah, penggerek batang padi, dan wereng coklat sering muncul selama musim tanam, menyebabkan kerusakan signifikan pada tanaman dan menurunkan hasil panen. Sebaran Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Kabupaten Pemalang dapat di lihat pada tabel berikut ini. https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 45 Tabel 2.15 Data Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tahun 2024 NO KEC OPT JUMLAH 0101 0102 0104 0106 0107 0111 0114 0115 TOTAL P T P T P T P T P T P T P T P T P T 1 Pemalang - 18 - 20 - 136 - - - - - - - - - - - 174 2 Taman - - - 58 - 94 - - - - - - - - - - - 152 3 Petarukan - 714 - 37 - 1.412 - - - - - - - - - - - 2.163 4 Ampelgading - 356 - 29 - 864 - - - - - - - - - - - 1.249 5 Comal - 37 - 8,5 - 9 - 11 - - - - - - - 1 - 67 6 Ulujami - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Bodeh - 9 - - - - - - - - - - - - - - - 9 8 Bantarbolang - 19 - 3 - 3 - 5 - 5 - - - - - - - 35 9 Randudongkal - 50 - - - 32 - 18 - 25 - - - 22 - 13 - 160 10 Moga - 27 - - - 10 - - - 18 - - - 17 - 2 - 74 11 Warungpring - 42 - - - 2 - 5 - - - - - - - - - 49 12 Belik - 80 - - - 8 - 25 - - - - - - - - - 113 13 Pulosari - 8 - - - 5 - - - - - 4 - - - - - 17 14 Watukumpul - 49 - - - 8 - 6 - - - - - 12 - - - 75 JUMLAH - 1.409 - 155,5 - 2.583 - 70 - 48 - 4 - 51 - 16 - 4.336,5 Keterangan :’ 0101 Penggerek Batang Padi 0102 Wereng Coklat 0104 Tikus 0106 Hama putih 0107 Walangsangit 0111 Blas 0114 Bakteri Hawar Daun/ Kresek 0115 Tungro https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 46 2.1.3.12 Produksi Perikanan https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 47 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 48 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 49 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 50 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 51 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 52 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 53 Tahun Produksi (Kg) 80% dr. Tangkapan Maksimum Lestari (Kg) Proporsi Penangkapan Ikan Dalam MSY (%) 2005 13.212.100 85.582.840 15,44% 2006 14.471.800 85.582.840 16,91% 2007 10.058.200 85.582.840 11,75% 2008 10.058.200 85.582.840 11,75% 2009 10.791.500 85.582.840 12,61% 2010 14.064.000 85.582.840 16,43% 2011 17.107.800 85.582.840 19,99% 2012 18.126.000 85.582.840 21,18% 2013 19.299.100 85.582.840 22,55% 2014 28.161.166 85.582.840 32,91% 2015 26.882.859 85.582.840 31,41% 2016 27.092.348 85.582.840 31,66% 2017 26.511.707 85.582.840 30,98% 2018 21.890.350 85.582.840 25,58% 2019 16.973.640 85.582.840 19,83% 2020 18.096.881 85.582.840 21,15% 2021 18.396.293 85.582.840 21,50% 2022 21.803.637 85.582.840 25,48% 2023 22.366.854 85.582.840 26,13% 2024 21.009.034 85.582.840 24,55% Tabel Maximum Sustainable Yield Daerah Penangkapan Ikan Kapal Nelayan Kecil < 5 GT Di Pantai Utara Jawa https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 54 Peta Ikan Kabupaten Pemalang Komoditi Perikanan Budidaya https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-20292.1.3.13 Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Keberhasilan kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari pencapaian kinerja pelayanan dan anggaran. Indikator kinerja pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengacu pada Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan tujuan perangkat daerah Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat dan Meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal. Dalam pelaksanaan pelayanan selama 5 (lima) tahun yang telah berlalu, pelaksanaan capaian kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tahun 2020-2024, sesuai Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersaji pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 Tabel 2.16 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun Pertumbuhan Kinerja Rata- Rata2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 Persentase persediaan pangan % 50 20 20 20 75 -60 0 0 275 53,75 2 Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap pdrb % 27,02 27,04 26,49 25,93 - 0,07 -2,03 -2,11 0 -1,019 3 Persentase infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan % 16,21 16,05 18,47 18,47 18,47 -0,99 15,08 0 0 3,5227 4 Skor PPH Angka 92,6 93,5 95,5 96,3 95,49 0,97 2,14 0,84 -0,84 0,7769 5 Persentase tertanganinya kejadian kerawanan pangan % 34,28 34,28 25,71 22,86 22,86 0,00 33 12,47 0 11,45 6 Produktivitas Padi Kw/ha 63,27 60,64 63,32 62,31 62,09 -4,16 4,42 -1,60 -0,35 -0,421 7 Produksi Kopi kg 543.070 548.010 479.960 444.276 508.088,40 0,91 -12,42 -7,43 14,36 -1,145 8 Produksi Daging Dan Telur kg 16.921.223 16.140.418 16.505.613 16.484.284 18.746.661 -4,61 2,26 -0,13 13,72 2,8109 9 Produksi perikanan tangkap Kg 18.096.881 18.396.293 21.803.637 22.366.854 21.009.034 299.412 3.407.344 563.217 -1.357.820 728.038 10 Produksi perikanan budidaya Kg 17.800.168 18.729.495 18.825.767 19.274.111 19.924.806 929.327 96.272 448.344 650.695 531.160 11 Produksi hasil olahan perikanan Kg 11.360.484 11.372.409 12.013.200 12.346.255 13.212.545 11.925 640.791 333.055 866.290 463.015 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 57 Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang cukup baik dan stabil. Terdapat 8 indikator dari 11 indikator yang mengalami kenaikan yaitu :
22. 1.Persentase persediaan pangan mengalami peningkatan dari 50 % pada tahun 2020 menjadi 75 % pada tahun 2024, salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian tersebut yaitu adanya dukungan anggaran dari DAU Insentif Fiskal pada Tahun 2024 sebesar Rp.102.000.000,- atau sebanyak 6 Ton beras.
23. 2.Persentase infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan mengalami peningkatan dari 16,21 % pada tahun 2020 menjadi 18,47 % pada tahun 2024, namun capaian tersebut belum memenuhi target yang diharapkan karena saat ini pembelian beras sudah lebih mudah dilakukan oleh masyarakat sejalan dengan semakin berkembang dan menjamurnya warung kelontong, bahkan swalayan mini sudah masuk ke desa-desa. Selain itu, belum adanya insentif pengelolaan lumbung pangan menjadi salah satu alasan tidak berkembangnya lumbung pangan.
24. 3.Skor PPH mengalami peningkatan dari 92,6 pada tahun 2020 menjadi 95,49 pada tahun 2024, capaian skor PPH sudah mencapai target artinya mutu penyediaan dan atau konsumsi pangan semakin seimbang.
25. 4.Persentase tertanganinya kejadian kerawanan pangan mengalami penurunan dari 34,28 % pada tahun 2020 menjadi 22,86 % pada tahun 2024, meskipun terjadi penurunan angka, hal ini justru menunjukkan kinerja yang positif, karena menggambarkan berkurangnya jumlah wilayah atau rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan. Salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian tersebut yaitu adanya intervensi bantuan fisik maupun pembinaan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
26. 5.Produksi daging dan telur mengalami peningkatan dari 16.140.418 kg pada tahun 2021 menjadi 18.746.661 kg pada tahun 2024, salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian pada tahun 2024 yaitu adanya pemotongan ternak yang signifikan untuk mencukupi permintaan pasar.
27. 6.Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari 18.096.881 Kg pada tahun 2021 menjadi 21.009.34 Kg pada tahun 2024 atau sebesar 13,9 %, hal tersebut didukung adanya penggunaan alat tangkap yang tepat dan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 58 manajemen penangkapan yang berkelanjutan seperti jumlah trip dan kapal. Peningkatan produksi perikanan tangkap di tahun 2023 sebesar 22.366,854 Ton dibanding tahun 2022 sebesar 21.803,637 Ton adalah 2,58%, mengalami penurunan sebesar 15,94%, jika dibandingkan dengan peningkatan produksi perikanan tangkap di tahun 2021 sebesar 18.396,254 Ton dibanding tahun 2022 sebesar 21.803,637 Ton adalah 18,52%. Capaian ini masih dibawah realisasi produksi perikanan tangkap di Kota Tegal di tahun 2022 yaitu sebesar 32.060 Ton. Hal ini dikarenakan di Kota Tegal terdapat salah satu pelabuhan perikanan samudra yang mana intensitas kapal perikanan diatas 30 GT yang melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikan cukup banyak, selain daripada itu di pelabuhan ini juga terdapat cold storage. Fasilitas cold storage sangat mendukung kestabilan harga ikan di tempat pelelangan ikan untuk nelayan. Terdapat 5 (lima) tempat pelelangan ikan di Kabupaten Pemalang yang masih aktif dengan produktivitas yang tinggi di tahun 2023, diantaranya: TPI Tanjungsari (Kelurahan Sugihwaras) (2.989,38 Ton), TPI Asemdoyong (Desa Asemdoyong) (14.814,81 Ton), TPI Nyamplungsari (Desa Nyamplungsari) (165,43 Ton), TPI Ketapang (Desa Ketapang) (3.168,62 Ton), dan TPI Mojo (Desa Mojo) (1.228,63 Ton). Pelaku perdagangan/pelelangan ikan yang melakukan aktivitas pelelangan ikan ditempat pelelangan ikan, sebagai berikut: TPI Tanjungsari (883 Nelayan) (1023 Kapal Motor Tempel), TPI Asemdoyong (1086 Nelayan) (1278 Kapal Motor), TPI Nyamplungsari (143 Nelayan) (149 Kapal), TPI Ketapang (282 Nelayan) (297 kapal), dan TPI Mojo (443 Nelayan) (468 Kapal). Kelompok 5 besar hasil tangkapan yang dilelangkan di seluruh TPI, diantaranya: 1)Cumi2, 2)Peci, 3)Tembang, 4)Teri, dan 5)Beloso. Aktivitas penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dilakukan dengan metode MoU antara Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dengan Koperasi di Bidang Perikanan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Terdapat 2 (dua) Koperasi yang berafiliasi yaitu KUD Mina Misoyo Sari dan KUD Mina Misoyo Makmur. Koperasi tersebut dalam penyelenggaraan pelelangan ikan selain melaporkan jumlah produksi pelelangan, juga melaporkan retribusi dari hasil pelelangan serta pelaku https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 59 perdagangan/pelelangan. Pada tahun 2023, retribusi daerah dari tempat pelelangan ikan di Kabupaten Pemalang mencapai Rp. 3.574.609.124,-, dengan rincian sebagai berikut: TPI Tanjungsari (Rp. 721.189.835,-), TPI Asemdoyong (Rp. 2.160.240.753,-), TPI Nyamplungsari (Rp. 23.962.121,-), TPI Ketapang (Rp. 301.636.986,-), dan TPI Mojo (Rp. 367.579.429,-).
28. 7.Produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sebesar 10, 66 % dari tahun 2021 ke tahun 2024, hal tersebut didukung adanya fasilitasi bantuan sarana budidaya berupa percontohan budidaya dan peningkatan kualitas benih dan pakan. Peningkatan produksi perikanan budidaya (pembesaran) di tahun 2023 sebesar 19.274,111 Ton dibanding tahun 2022 sebesar 18.825,767 Ton adalah 2%, mengalami kenaikan tipis sebesar 1%, jika dibandingkan dengan peningkatan produksi perikanan budidaya di tahun 2021 sebesar 18.729,495 Ton dibanding tahun 2022 sebesar 18.825,767 Ton adalah 1%. Capaian ini masih dibawah realisasi produksi perikanan budidaya (pembesaran) di Kabupaten Brebes di tahun 2023 yaitu sebesar 74.934,945 Ton. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Brebes didukung vegetasi mangrove yang tumbuh subur yang mana menjadi barometer plasma nutfah yang masih baik untuk berkembang biaknya berbagai jenis ikan, dan biofilter alami yang baik untuk limbah terutama limbah dari tambak budidaya ikan. Lahan potensial budidaya ikan yang aktif dengan produktivitas tinggi dan masa panen teratur di Kabupaten Pemalang, terdiri dari: tambak bandeng +/- 1.728 ha, tambak udang vanamae pola intensif +/- 185,5 ha, tambak udang vanamae pola tradisional +/- 38 ha, kolam budidaya +/- 28,065 ha, dan tambak kepiting soka +/- 12 ha. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018- 2038 terdapat kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi berupa kawasan strategis PETA IKAN yang berperan dalam meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan, meliputi : Kecamatan Pemalang, Taman, Ulujami, dan Petarukan. Komoditas unggulan budidaya ikan yang dihasilkan pada PETA IKAN, sebagai berikut: Kecamatan Pemalang; Bandeng 231,686 Ton, Kecamatan Taman; Bandeng 255,273 Ton, Kecamatan Petarukan; Bandeng 414,296 Ton, dan Kecamatan Ulujami; Vanamae 9.217,311 Ton. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 60
29. 8.Produksi hasil olahan perikanan pada tahun 2021 sebesar 11.360.484 kg menjadi 13.212.545 kg pada tahun 2024 atau sebesar 14,01 %, peningkatan tersebut didukung oleh kualitas bahan baku, adanya diversifikasi hasil olahan serta adanya digitalisasi pemasaran produk olahan hasil perikanan. Peningkatan produksi olahan hasil perikanan di tahun 2023 sebesar 12.346,255 Ton dibanding tahun 2022 sebesar 12.013,200 Ton adalah 3%, mengalami penurunan sebesar 2%, jika dibandingkan dengan peningkatan olahan hasil perikanan di tahun 2021 sebesar 11.372,409 Ton dibanding tahun 2022 sebesar 12.013,200 Ton adalah 5%. Pada tahun 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang menargetkan tingkat konsumsi ikan 34,50 Kg/Kapita/Tahun adapun realisasinya adalah 35,24 Kg/Kapita/Tahun. Capaian ini masih dibawah angka konsumsi ikan Provinsi Jawa Tengah 37,48 Kg/Kapita/Tahun, dan Kota Tegal 37,22 Kg/Kapita/Tahun. Tingkat konsumsi ikan terendah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi pada tahun 2021 sebesar 30,27 Kg/Kapita/Tahun, hal ini dikarenakan pandemi COVID-19. Sedangkan 3 indikator lainnya belum memenuhi target sesuai yang diharapkan yaitu :
30. 1.Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap pdrb mengalami penurunan dari 27,02 % pada tahun 2020 menjadi 25,93 % pada tahun
31. 2023.Meskipun mengalami penurunan secara persentase, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pemalang masih dipegang oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kategori ini tetap menjadi penyokong utama perekonomian daerah, mengingat besarnya keterlibatan penduduk dalam aktivitas pertanian serta peran strategisnya dalam penyediaan pangan. Sejak tahun 2019 hingga 2023, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan tangguh, bahkan tidak terlalu terdampak oleh pandemi COVID-19 baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Hal ini disebabkan karena sektor ini berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang tetap tinggi meskipun terjadi pembatasan mobilitas maupun perlambatan ekonomi. Stabilitas ini menjadi landasan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan perekonomian lokal selama masa krisis.
32. 2.Produktivitas padi mengalami penurunan dari 63,27 kw/ha pada tahun https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 61 2020 menjadi 62,09 kw/ha pada tahun 2024, penurunan ini dikarenakan banyaknya hama tikus, hama opt wereng batang coklat dan penggerek batang yang menyerang tanaman padi menyebabkan tanaman padi rusak sehingga produksi padi menurun. Selain hal tersebut, dampak perubahan iklim elnino/ kekeringan juga masih menjadi penyebab penurunan produksi padi terutama pada Tahun 2023 dan 2024.
33. 3.Produksi kopi mengalami penurunan dari 543.070 kg pada tahun 2020 menjadi 508.088,4 kg pada tahun 2024, penurunan ini disebabkan karena tanaman kopi ikut terdampak fenomena El Nino yang menyebabkan produktivitas kopi menurun karena banyak tanaman kopi tidak berkembang maksimal, warnanya berubah menjadi kuning kemerahan dan akhirnya gugur. Sehingga mengakibatkan buah kopi yang dipanen menjadi sedikit. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 62 Tabel 2.17 Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2021-2026 No Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra Satuan Target Renstra PD Pada Tahun Ke- Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke- Persentase Capaian Pada Tahun ke – (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 1 Persentase persediaan pangan % 25 25 25 25 25 25 20 20 20 75 80 80 80 300 2 Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap pdrb % 2,56 2,57 2,58 2,59 2,6 2,6 27,04 26,49 25,93 - 3 Persentase infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan % 18,46 20,72 22,97 25,22 27,47 29,72 16,05 18,47 18,47 18,47 86,94 89,14 89,14 89,14 4 Skor PPH Angka 93,1 93,6 94,1 94,7 95,2 95,2 93,5 95,5 96,3 95,49 100,43 102,03 102,34 100,83 5 Persentase tertanganinya kejadian kerawanan pangan % 34,28 31,42 28,57 25,71 22,85 20 34,28 25,71 22,86 22,86 100 81,83 80,01 88,91 6 produktivitas padi Kw/ha 57,71 57,73 57,75 57,77 57,79 57,81 60,64 63,32 62,31 62,09 105,08 109,68 107,9 107,48 7 produksi kopi kg 435.000 438.000 441.000 445.000 450.000 456.000 548.010 479.960 444.276 508.088, 4 125,98 109,58 100,74 114,18 8 produksi daging dan telur kg 15.390.3 67 15.503.0 50 15.616.7 56 15.731.4 96 15.847.2 80 15.964.1 19 16.140.4 18 16.505.6 13 16.484.2 84 18.746.6 61 104,87 106,47 105,56 119,17 9 Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Pertanian Indeks 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,125 87,87 84,83 103,70 103,22 107,16 102,82 10 Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perikanan Indeks NA NA NA NA NA NA 83,45 84,07 85,24 86,67 100,00 100,00 100,00 100,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 63 No Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra Satuan Target Renstra PD Pada Tahun Ke- Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke- Persentase Capaian Pada Tahun ke – (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 11 Nilai Sakip Pertanian Nilai 58 60 61 62 63 64 61,68 63,55 65,4 66,2 106,34 105,92 107,21 106,78 12 Nilai Sakip Perikanan Nilai 43,00 45,00 47,00 49,00 51,00 53,00 51,60 60,95 63,10 65,09 120,00 135,44 134,26 132,84 13 Prosentase lumbung pangan aktif % 18,46 20,72 22,97 25,22 27,47 29,72 16,05 18,47 18,47 18,47 86,94 89,14 89,14 89,14 14 Jumlah ketersediaan pangan ton 10 20 20 20 20 20 10 4 4 15,72 100 20 20 78,6 15 Prosentase penurunan desa rawan pangan % 34,28 31,42 28,57 25,71 22,85 20 34,28 25,71 22,86 22,86 100 81,83 80,01 88,91 16 Prosentase pangan segar yang aman % 80 80 80 80 80 80 100 100 95 94,7 125 125 118,75 118,38 17 Prosentase sarana pertanian sesuai kebutuhan % 80 80 80 80 80 80 80 100 89,19 100 100 125 111,49 125 18 Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik % 20 20 20 20 20 20 17 18,75 21,30 33,28 85 93,75 106,5 166,4 19 Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular % 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,35 10,64 -6 -15 105,89 103,01 182,67 136,86 20 Persentase fasilitasi penanggulangan bencana % 20 20 20 20 20 20 20 33,30 32,98 53,97 100 166,5 164,9 269,85 21 Prosentase kelompok tani aktif % 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100 100 100 22 Persentase TPI yang memenuhi standar % 64 69 74 79 84 89 67 71 74 79 104,69 102,90 100,00 100,00 23 Persentase sarana dan prasarana budidaya yang tertangani % 18 21 24 27 30 33 20 21 24 27 111,11 100,00 100,00 100,00 24 Persentase peningkatan pengawasan PUD % 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100,00 100,00 100,00 100,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 64 No Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra Satuan Target Renstra PD Pada Tahun Ke- Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke- Persentase Capaian Pada Tahun ke – (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 25 Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan % 53,87 58,87 63,87 68,87 73,87 78,87 53,87 58,87 63,87 68,87 100,00 100,00 100,00 100,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 65 Pencapaian target kinerja tidak lepas dari faktor pendanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Adapun pendanaan program beserta realisasinya secara rinci tercantum pada tabel berikut : Tabel 2.18 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Program Rencana Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.000) Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.000) Presentase Realisasi Anggaran (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 542.211,500 3.210.000 2.290.000 5.000 309.200 309.200 540.029 3.100.934 2.286.800 5.000 99,60 96,60 99,86 100 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 866.969,350 655.000 569.050 459.050 1.900.450 1.900.450 866.138,850 648.295,750 548.312 451.143,200 99,90 98,98 96,36 98,28 Program Penanganan Kerawanan Pangan 24.255,700 50.000 35.000 72.500 55.350 55.350 24.182,700 50.000 35.000 72.500 99,70 100 100 100 Program Pengawasan Keamanan Pangan 44.940 80.000 60.000 30.450 28.000 28.000 42.751,550 79.847,600 60.000 30.450 95,13 99,81 100 100 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 25.797.423, 36 25.624.765, 00 23.017.686, 75 24.962.492, 85 26.037.667, 00 26.037.667, 00 23.706.471, 10 23.166.131, 96 21.039.512, 13 22.316.572, 50 98,06 90,73 94,93 86,56 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 1.896.580 5.011.458,5 56 5.723.927 2.437.272,2 00 1.919.795 1.919.795 1.858.294,8 56 4.694.657,6 60 5.335.184,6 00 2.361.345,1 54 97,98 93,68 93,21 96,88 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 8.473.278 4.548.665,5 00 6.102.987 8.148.934 3.444.500 3.444.500 8.458.326,7 70 4.382.062 6.065.226,2 57 8.101.051,7 74 99,82 96,34 99,38 99,41 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 66 Program Rencana Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.000) Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.000) Presentase Realisasi Anggaran (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 233.718,200 614.291,444 2.253.056 610.650 1.004.200 1.004.200 229.458,790 614.177,357 2.250.298,3 64 609.084,292 98,18 99,98 99,88 99,74 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 323.362,400 534.562 408.317 311.896 381.600 381.600 322.930,300 531.601,350 408.292,500 309.416 99,87 99,45 99,99 99,20 Program Penyuluhan Pertanian 1.093.217,3 70 622.154,500 1.869.520 3.493.733.0 00 3.406.715.0 00 3.406.715.0 00 1.089.178.4 04 615.041.599 1.866.769.2 00 3.464.780.7 72 99,63 98,86 99,85 99,17 Program pengelolaan perikanan tangkap 1.404.501 1.404.501 1.404.501 1.404.501 1.404.501 1.404.501 1.271.110 2.602.394 3.298.625 2.359.438 90,50 185,29 234,86 167,99 Program pengelolaan perikanan budidaya 3.376.496 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.755.000 2.760.000 2.007.408 700.239 3.643.811 4.513.100 59,45 25,46 132,50 164,11 Program pengawasan dan sumberdaya kelautan dan perikanan 194.350 195.000 200.000 205.000 210.000 215.000 139.121 71.219 49.999 134.952 71,58 36,52 25,00 65,83 Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 1.095.000 2.000.000 2.000.000 2.005.000 1.345.300 1.345.300 713.824 342.830 882.672 959.194 65,19 17,14 44,13 47,84 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan selama lima tahun terakhir menunjukkan capaian kinerja yang mencerminkan kontribusi sektor pertanian pangan dan perikanan terhadap pendapatan daerah serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan pendapatan di periode berikutnya. Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 - 2024 secara rinci tercantum pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 67 Tabel 2.19 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Pemalang Uraian 2021 2022 2023 2024 Target (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase (%) Lain-Lain PAD yang sah (Penyewaan Tanah) 170.000.000 184.375.000 108,46 170.000.000 180.362.500 106,10 195.000.000 198.678.500 101,89 200.000.000 202.546.500 101,27 Retribusi Rumah Potong Hewan 70.000.000 58.768.000 83,95 70.000.000 57.904.000 82,72 70.000.000 56.988.000 81,41 75.000.000 98.470.000 131,29 Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan 60.000.000 68.600.000 114,33 85.000.000 89.025.000 104,74 90.000.000 90.625.000 100,69 100.000.000 78.588.000 78,59 Retribusi Kekayaan Daerah 50.000.000 54.268.144 108,54 50.000.000 41.999.000 84,00 Penyediaan Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan 3.820.000.000 3.574.609.124 93,58 4.000.000.000 2.725.798.826 68,14 JUMLAH 300.000.000 311.743.000 103,91 325.000.000 327.291.500 100,71 4.225.000.000 3.975.168.768 94,08 4.425.000.000 3.147.402.326 71,13 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 68 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang adalah masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian. Kelompok ini meliputi individu, kelompok, serta lembaga yang menjadi bagian dari sistem pertanian daerah, baik sebagai pelaku usaha, penerima manfaat, maupun mitra kerja pemerintah. Secara lebih rinci, kelompok sasaran pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
34. 1.Petani dan Kelompok Tani Masyarakat yang secara aktif melakukan kegiatan budidaya tanaman pangan dan hortikultura, baik secara perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok tani.
35. 2.Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Organisasi atau forum yang terdiri atas beberapa kelompok tani yang bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya, penanganan pascapanen, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian.
36. 3.Pelaku Usaha di Sektor Pertanian Termasuk di dalamnya pelaku usaha agribisnis, pelaku UMKM pertanian, distributor sarana produksi pertanian, dan pelaku industri pengolahan hasil pertanian.
37. 4.Kios Pupuk Lengkap Kios Pupuk Lengkap (KPL) adalah kios resmi yang ditunjuk untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan alokasi dan ketentuan pemerintah. Setiap KPL diwajibkan memenuhi standar pelayanan, seperti memiliki izin resmi, menjual pupuk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), serta melayani petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
38. 5.Penyuluh Pertanian dan Tenaga Teknis Aparatur dan non-aparatur yang berperan dalam proses penyuluhan, pembinaan, serta pemberdayaan petani untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian petani.
39. 6.Penyuluh perikanan Penyuluh perikanan adalah tenaga fungsional yang memiliki tugas utama memberikan bimbingan, pendampingan, serta penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 69 dan pemasar hasil perikanan.
40. 7.Lembaga Pendidikan dan Penelitian Institusi yang terlibat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian yang dapat bekerja sama dalam peningkatan kapasitas SDM pertanian dan inovasi teknologi.
41. 8.Masyarakat Umum dan Konsumen Termasuk masyarakat luas sebagai penerima manfaat dari hasil pembangunan pertanian, baik dalam bentuk ketersediaan pangan maupun stabilitas harga.
42. 9.Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Kabupaten Pemalang hadir sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern. UPJA dikelola oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan) yang menyediakan layanan seperti pengolahan lahan, tanam, panen, hingga pascapanen secara sewa kepada petani.
43. 10.Organisasi Masyarakat Pertanian Organisasi masyarakat pertanian seperti HPDKI (Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia), HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan), serta berbagai asosiasi Kelompok Wanita Tani (KWT) memiliki peran strategis dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Pemalang. Mereka menjadi mitra pemerintah dalam peningkatan kapasitas petani, advokasi kebijakan, akses teknologi, dan pemasaran hasil pertanian. HPDKI mendorong profesionalisme peternak rakyat, sementara HKTI memperkuat posisi petani dalam tata kelola pertanian nasional. KTNA berfungsi sebagai jembatan antara petani dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi serta mendukung regenerasi petani. Sementara itu, KWT aktif mengembangkan pertanian keluarga, pangan lokal, dan usaha ekonomi produktif berbasis rumah tangga.
44. 11.Brigade Pangan Brigade Pangan adalah kelompok tani milenial yang diprioritaskan oleh Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pendekatan modern dan terstruktur. Setiap brigade terdiri dari sekitar 15 petani muda (termasuk mahasiswa dan alumni SMK/Polbangtan), berkomitmen minimal 5 tahun serta bertanggung jawab mengelola lahan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 70 seluas 150–200 hektar. Kelompok ini ditargetkan memenuhi kriteria seperti pendidikan dasar, jiwa kewirausahaan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah . Anggota brigade dibekali teknologi pertanian modern alsintan (traktor, combine harvester), sistem pompanisasi dan manajemen lahan optimal (Oplah) dengan tujuan meningkatkan intensitas tanam (IP) dari 1 kali menjadi 2–3 kali per musim, serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
45. 12.Nelayan Melakukan pemberdayaan nelayan dengan focus pada pemberian pelatihan, bantuan serta fasilitasi kepada nelayan, diantaranya; pelatihan penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) ramah lingkungan, bantuan fish basket dan cool box, serta fasilitasi kartu asuransi nelayan, Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) dan BBM solar bersubsidi yang disalurkan kepada nelayan kecil yang mana terdaftar dalam KUSUKA atau memiliki Kartu Nelayan Jawa Tengah. Selain daripada itu guna meningkatkan kapasitas usaha nelayan, Dinas Perikanan juga memberikan fasilitasi kelembagaan berupa pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB).
46. 13.Pembudidaya Ikan Melakukan pemberdayaan pembudidaya ikan dengan focus pada pemberian pelatihan, bantuan serta fasilitasi kepada pembudidaya, diantaranya; pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), bantuan benih unggul dan pakan berkualitas, serta fasilitasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT). Dinas Perikanan juga memberikan fasilitasi kelembagaan berupa pembentukan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang salah satunya difasilitasi melalui program seperti Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI), yang bertujuan untuk mengurangi biaya produksi dengan memproduksi pakan sendiri
47. 14.Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan Melakukan pemberdayaan pengolah dan pemasar hasil perikanan dengan focus pada pemberian pelatihan, bantuan serta fasilitasi kepada pembudidaya, diantaranya; pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan melalui pemberian nilai tambah (value added) pada produk olahan, bantuan sarana dan prasarana mendukung rantai dingin (cold chain) dan rehab. rumah produksi, serta fasilitasi Sertifikat Pengolahan Ikan (SKP). Selain itu, juga memberikan fasilitasi kelembagaan berupa pembentukan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR). https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 71 2.1.5 Mitra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang bermitra dengan pihak pihak yang dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan dan peningkatan kinerja. Secara lebih rinci, mitra kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang sebagai berikut:
48. 1.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memverifikasi izin usaha pertanian;
49. 2.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, melayani informasi pasar, sinergitas pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi, kolaborasi dan sinergitas pendampingan UMKM Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura (kewirausahaan, pemasaran, perijinan) dan Melakukan KIE (komunikasi, informasi, edukasi), Desinfeksi, Pengobatan dan Vaksinasi di wilayah Pasar Hewan serta melakukan pengawasan dan pembinaan bersama kepada para penjual bahan pangan asal hewan;
50. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Pengelolaan infrastruktur irigasi pertanian, normalisasi saluran air, sinkronisasi data luas baku sawah dan montoring alih fungsi lahan;
51. 4.Dinas Kesehatan, sinkronisasi data untuk penyusunan Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dan tim Epidemiologi Zoonosis Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kewaspadaan penularan penyakit Zoonosis;
52. 5.Dinas Sosial KBPP, sinkronisasi data untuk penyusunan Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dan pelayanan terpadu kesehatan hewan pada ternak yang tergabung dalam KUBE (kelompok usaha bersama) binaan dari Dinsos KBPP Pemalang;
53. 6.Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dan Perkebunan Provinsi Jateng, menguji kualitas benih;
54. 7.Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, pendampingan dan pemeriksaan kesehatan hewan pada ternak bantuan Bupati Pemalang dan bantuan kemasyarakatan (Banmas) Presiden tahun 2025;
55. 8.Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi;
56. 9.Kementerian Agama, Melaksanakan KIE (komunikasi, informasi, edukasi) mengenai praktik juru sembelih halal dan kesejahteraan hewan kepada https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 72 Takmir masjid di Kabupaten Pemalang;
57. 10.Polres Pemalang, mengawasi distribusi pupuk bersubsidi, sinergi dalam program tanam jagung dan ketahanan pangan serta pendataan ternak dan KIE (komunikasi, informasi, edukasi) kepada pemilik ternak agar bersedia dilakukan vaksin PMK;
58. 11.Kodim 0711 Pemalang, mengawasi distribusi pupuk bersubsidi, sinergi dalam program tanam jagung dan ketahanan pangan serta melakukan sosialisasi mengenai management kesehatan ternak kepada masyarakat;
59. 12.Badan Pusat Statistik, kolaborasi dan sinergitas data pertanian;
60. 13.Badan Pertanahan Nasional, sinkronisasi data lahan sawah dilindungi dan monitoring alih fungsi lahan;
61. 14.PT. Pupuk Indonesia, pengelolaan pendistribusian pupuk bersubsidi.
62. 15.Koperasi Desa Merah Putih adalah inisiatif nasional yang mulai dirintis di desa‑desa Kabupaten Pemalang sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Koperasi ini berperan sebagai offtaker, yakni menyerap dan menyimpan hasil pertanian lokal seperti gabah, sayuran, dan komoditas lainnya secara langsung dari petani desa, tanpa perantara tengkulak.
63. 16.Koperasi daerah yang bergerak di bidang perikanan (KUD Mina Misoyo Sari Tanjungsari dan KUD Mina Misoyo Makmur Asemdoyong), melaksanakan aktivitas penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dilakukan melalui metode Memorandum of Understanding (MoU) dengan koperasi daerah yang bergerak di Bidang Perikanan. Guna mendukung kelancaran aktivitas penyelenggaraan pelelangan ikan tersebut, Dinas Perikanan melakukan pembinaan kepada Karyawan Koperasi serta memberikan bantuan sarana dan prasarana diantaranya: rehab. TPI, fish basket, cool box, timbangan, genset alcon, serta layanan konsultasi penyelenggaraan pelelangan ikan dalam rangka mendukung pendapatan asli daerah. Koperasi Perikanan Darat dan 3 (tiga) Tempat Pelelangan Hasil Tambak di Kabupaten Pemalang yang masih aktif dengan produktivitas yang tinggi, sebagai berikut:
64. 1.KPD Mino Rejo, Ds. Limbangan
65. 2.KPD Mino Tulus, Ds. Mojo
66. 3.KPD Mino Karya Mukti, Ds. Ketapang
67. 4.KPD Sumber Hidup, Ds. Kendalrejo https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 73
68. 5.KPD Mino Mulya, Ds. Pesantren
69. 6.KPD Mino Raharjo, Ds. Tasikrejo
70. 7.TPHT Blok Krantil, Ds. Pesantren
71. 8.TPHT Mino Rejo, Ds. Limbangan
72. 9.TPHT Mino Tulus, Ds. Mojo.
73. 17.Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Kerjasama ini dilakukan dalam rangka mendukung produktivitas komoditas lokal daerah, salah satu diantaranya: Ikan Bandeng dan olahannya. Mitra lainnya selain koperasi daerah dan BUMDES, diantaranya: Perguruan Tinggi Unsoed Purwokerto dalam pendataan SDI perairan umum serta bank daerah BPD Jateng dalam penyaluran bantuan sosial bagi nelayan kecil terdampak cuaca ekstrim. 2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Salah satu indikator kinerja dalam keberhasilan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah tumbuhnya ekonomi masyarakat dan menurunnyaf laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi diupayakan dengan meningkatkan produktivitas dan dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal serta meningkatkan realisasi invenstasi daerah. Capaian kinerja yang lainnya yaitu meningkatnya kemandirian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Sebagai instansi instansi pelaksana urusan pemerintah bidang pertanian dan pangan, dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Pemalang. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan pertanian dan pangan selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026, adalah sebagai berikut :
74. 1.Permasalahan Bidang Ketahanan Pangan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 74
a.Belum meratanya keterjangkauan pangan;
b.Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan;
c.Belum optimalnya pengembangan industri pangan lokal;
d.Belum optimalnya stabilisasi pasokan dan harga pangan;
e.Masih terjadi kerawanan pangan di beberapa wilayah pedesaan dan perbatasan hutan, terutama saat musim kemarau panjang;
f.Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang berbasis kearifan pangan lokal;
g.Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan registrasi PSAT.
1. 2.Permasalahan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
a.Minimnya Mindset Entrepreuner di Sub Sistem Hilir (Pengolahan dan Pemasaran) Pelaku Usaha komoditas TPH di Kabupaten Pemalang;
b.Minimnya Fasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran untuk Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH;
c.Belum optimalnya pengendalian penyakit tanaman pangan;
d.Keterbatasan akses dan biaya terhadap alat pertanian modern.
1. 3.Permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana
a.Adanya alih fungsi lahan untuk industri dan permukiman;
b.Banyaknya infrastruktur pertanian (Jaringan Irigasi, Jalan Usaha Tani, Dam Parit, Sumur Dalam, dll) dalam kondisi rusak;
c.Belum tercukupinya penyediaan alat dan mesin pertanian;
d.Belum optimalnya perencanaan alokasi alsintan dalam pemerataan alsintan di Kabupaten Pemalang;
e.Belum optimalnya pelayanan teknis perawatan alsintan;
f.Belum optimalnya pengembangan SDM alsintan;
g.Belum optimalnya pengawasan dan pemanfaatan Alsintan karena Poktan belum membentuk UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alsintan);
h.Masih kurangnya ketersediaan air untuk irigasi pertanian;
i.Masih tingginya tingkat ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik.
1. 4.Permasalahan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
a.Masih rendahnya capaian vaksinasi PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) pada ternak di Kabupaten Pemalang;
b.Sebagian peternak masih menggunakan pola tradisional (mindset https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 75 masih tradisional / sebagai usaha sampingan) sehingga pengelolaan usaha hanya sekedar ngisi waktu luang dan ternak dianggap sebagai tabungan saja sehingga tidak berkembang (cenderung stagnan), hanya sebagian kecil peternak yang menjadikan peternakan sebagai usaha utama. Pola teradisional ini terbentuk karena terbatasnya modal yang dimiliki, akses sumberdaya alam (sumber pakan) terbatas, akses pasar terbatas, posisi tawar di pasar yang rendah, akses teknologi peternakan masih rendah;
c.Masih rendahnya penggunaan teknologi dalam pengembangan Peternakan (Transfer embrio, gertak birahi, sinkronisasi estrus, maupun nseminasi buatan).
1. 5.Permasalahan Bidang Perkebunan
a.Belum tersedianya Bibit Kopi Robusta Lokal;
b.Kurangnya Produksi Kopi untuk memenuhi kebutuhan pasar;
c.Terbatasnya tempat penyimpanan pada pascapanen tembakau;
d.Belum optimalnya pengendalian penyakit perkebunan.
1. 6.Permasalahan Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
a.Pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum berjalan secara optimal;
b.Terjadi sedimentasi pada alur pelayaran yang menghambat aktivitas nelayan;
c.Masih terdapat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
d.Potensi perairan umum belum dimanfaatkan secara maksimal;
e.Pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan masih lemah;
f.Pendapatan nelayan cenderung fluktuatif dan tidak menentu;
g.Ketersediaan sarana penangkapan ikan masih terbatas;
h.Akses terhadap informasi dan teknologi masih rendah di kalangan nelayan;
1. 7.Permasalahan Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
a.Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) belum optimal;
b.Kualitas benih ikan yang digunakan masih rendah;
c.Daya dukung lahan tambak mengalami penurunan;
d.Terjadi pendangkalan pada saluran-saluran tambak;
e.Pengelolaan limbah hasil budidaya belum dilaksanakan secara optimal;
f.Terjadi pencemaran air pada kawasan tambak;
g.Beberapa kawasan tambak hilang akibat abrasi dan rob; https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 76
h.Ketersediaan sarana dan prasarana budidaya masih belum memadai;
i.Harga pakan ikan tergolong tinggi dan membebani pembudidaya,
j.Kapasitas sumber daya manusia di sektor perikanan masih rendah;
1. 8.Permasalahan Bidang Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
a.Inovasi produk perikanan olahan masih sangat terbatas;
b.Akses pasar bagi produk perikanan masih terbatas;
c.Tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap perizinan pengolahan dan pemasaran masih rendah;
d.Tingkat kesadaran terhadap perizinan usaha perikanan masih rendah
e.Akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan masih terbatas;
f.Kualitas produk olahan perikanan masih belum memenuhi standar;
g.Tingkat konsumsi ikan di masyarakat masih rendah;
h.Proses pengolahan ikan masih belum higienis dan penggunaan bahan tambahan pangan belum sesuai ketentuan;
i.Sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih minim;
j.Permodalan untuk usaha pengolahan dan pemasaran masih belum memadai; https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 77 Tabel 2.19 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sub Urusan Kewenangan Indikator Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 5 6 7 Pangan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota. Persentase Cadangan Pangan Belum meratanya ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam kemandirian pangan Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan Belum optimalnya Pemanfaatan Lumbung Pangan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
a.Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga; Konsumsi energi per kapita per hari, Konsumsi protein perkapita per hari Masih kurangnya pasokan pangan Belum optimalnya pendistribusian pangan Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang berbasis kearifan pangan lokal Adanya persepsi bahwa pangan lokal tidak modern dan kurang prestise
b.Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota Kurangnya edukasi dan sosialisasi berkelanjutan tentang konsep B2SA
c.Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi Belum optimalnya Pemanfaatan Lahan Pekarangan Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
d.Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Belum optimalnya stabilisasi pasokan dan harga pangan Lemahnya posisi tawar petani Rantai pasokan terlalu panjang Penanganan Kerawanan Pangan
a.Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota; Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Masih terjadi kerawanan pangan di beberapa wilayah pedesaan dan perbatasan hutan, terutama saat musim kemarau panjang Akses dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga belum mencukupib. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota;
c.Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan Keamanan Pangan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Persentase produk pangan segar yang Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha Kurangnya pengetahuan pedagang dan konsumen https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 78 Urusan Sub Urusan Kewenangan Indikator Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 5 6 7 memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan untuk melakuksan registrasi PSAT Pengawasan yang belum merata dan berkelanjutan Pertanian Sarana Pertanian a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian; Produksi Tanaman Pangan, Produksi Tanaman Hortikultura, Produksi Komoditas Perkebunan, Populasi ternak Belum optimalnya kontribusi pertanian unggulan dalam pertumbuhan ekonomi Belum optimalnya penanganan pasca panen dan pengolahan komoditas pertanian Kurangnya penerapan tekhnologi dan inovasi pasca panen dan pengolahan komoditas pertanian
b.Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota; Belum tercukupinya sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan komoditas pertanian
c.Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota; Belum optimalnya tekhnologi dan inovasi sistem pemasaran komoditas pertanian Belum optimalnya fasilitasi pemasaran
d.Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer; Belum optimalnya Business to business (B2B)
e.Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota; Kurangnya inovasi pertanian (dari hulu ke hilir) Kurangnya implementasi tekhnologi untuk mendukung inovasi
f.Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain. Belum optimalnya perencanaan alokasi alsintan dalam pemerataan alsintan di Kabupaten Pemalang Prasarana Pertanian
a.Pengembangan prasarana pertanian; Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik Adanya alih fungsi lahan Belum diimplementasikannya insentif dan disinsentif pada (Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) LP2B
b.Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota; adanya lahan pertanian yang terkena dampak rob
c.Pengembangan lahan penggembalaan umum. Belum maksimalnya pengairan dan akses jalan pertanian Banyaknya infrastruktur pertanian (Jaringan Irigasi, Jalan Usaha Tani, Dam Parit, Sumur Dalam, dll) dalam kondisi rusak Kesehatan Hewan dan Kesehatan
a.Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Belum optimalnya pencegahan dan Belum tercukupinya ketersediaan obat hewan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 79 Urusan Sub Urusan Kewenangan Indikator Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 5 6 7 Masyarakat Veteriner hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota; Menular Strategis (PHMS) pengendalian penyakit pertanian
b.Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota; Kurangnya Sumber Daya Manusia ( dokter hewan dan paramedik veteriner )
c.Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota;
d.Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
e.Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota. Presentase luas areal penanggulangan bencana pertanian Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit pertanian Belum tercukupinya ketersediaan obat tanaman Kurangnya Sumber Daya Manusia ( Pengendali OPT) Penurunan tingkat kesuburan tanah Penggunaan pupuk kimia yang berlebih Penyuluhan Pertanian Peningkatan kapasitas penyuluh dan petani Persentase kelompok tani kategori utama Belum optimalnya manajemen kelembagaan petani dan penyuluh pertanian Database kelembagaan petani tidak up to date Masih rendahnya partisipasi anggota kelompok tani Belum terbangunnya pola pikir kewirausahaan (entrepreneurship) petani Kurangnya jumlah tenaga penyuluh pertanian Belum maksimalnya pendampingan dan pembinaan kepada kelompok tani https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 80 Urusan Sub Urusan Kewenangan Indikator Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 5 6 7 Perikanan Jumlah produksi perikanan tangkap Belum Optimalnya Produktivitas Perikanan Tangkap Pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum berjalan secara optimal. Banyak Tempat Pelelangan Ikan belum dikelola profesional dan belum digital, mengurangi transparansi dan daya saing. Terjadi sedimentasi pada alur pelayaran yang menghambat aktivitas nelayan. Pendangkalan muara sungai menyulitkan kapal keluar-masuk pelabuhan dan TPI Masih terdapat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Masih adanya penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem sumber daya ikan perairan Potensi perairan umum belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi perikanan di sungai, waduk, dan rawa belum dikelola secara maksimal Pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan masih lemah. Aktivitas ilegalfishing dan overfishing sulit dikendalikan karena keterbatasan personel dan sarana pengawasan Pendapatan nelayan cenderung fluktuatif dan tidak menentu. Pada musim paceklik, nelayan tidak memiliki sumber pendapatan alternatif Ketersediaan sarana penangkapan ikan masih terbatas. Kurang memadainya sarana penangkapan ikan/sarana penangkapan belum menunjang dinamika kebutuhan penangkapan yang berkembang Akses terhadap informasi dan teknologi masih rendah di kalangan nelayan. Nelayan belum banyak mengakses teknologi seperti GPS, aplikasi cuaca, atau sistem informasi pasar Tingkat kesadaran terhadap perizinan usaha perikanan masih rendah. Banyak pelaku usaha belum mengurus izin usaha dan izin penangkapan ikan Akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan masih terbatas. Nelayan sulit memperoleh kredit usaha karena keterbatasan jaminan dan literasi keuangan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 81 Urusan Sub Urusan Kewenangan Indikator Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 5 6 7 Jumlah produksi perikanan budidaya Belum Optimalnya Produktivitas Usaha Budidaya Perikanan Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) belum optimal. Banyak pembudidaya belum memahami dan melaksanakan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), sehingga kualitas hasil budidaya rendah dan tidak berkelanjutan Kualitas benih ikan yang digunakan masih rendah. Benih yang tidak unggul menyebabkan pertumbuhan ikan tidak optimal, rentan penyakit, dan menurunkan produktivitas Daya dukung lahan tambak mengalami penurunan. Penggunaan lahan budidaya berlebihan dan kurangnya rehabilitasi, lahan tambak menjadi kurang produktif Terjadi pendangkalan pada saluran-saluran tambak. Sirkulasi air dan akses masuk-keluar air laut terhambat, sehingga kualitas lingkungan tambak menurun Pengelolaan limbah hasil budidaya belum dilaksanakan secara optimal. Pengelolaan limbah budidaya yang tidak baik menyebabkan; pencemaran lingkungan, penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem pesisir, serta pencemaran tanah Terjadi pencemaran air pada kawasan tambak. Terdapat potensi pencemaran sumber air tambak yang berasal dari limbah rumah tangga, pertanian, atau aktivitas industri yang mengganggu kesehatan ikan Beberapa kawasan tambak hilang akibat abrasi dan rob. Erosi garis pantai dan genangan air laut menyebabkan tambak rusak atau hilang secara permanen Ketersediaan sarana dan prasarana budidaya masih belum memadai. Kurangnya sarana dan prasarana budidaya dalam mendukung produktivitas, misalnya; kolam, kincir air, pompa, dan laboratorium kualitas air masih belum mencukupi kebutuhan pembudidaya https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 82 Urusan Sub Urusan Kewenangan Indikator Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 5 6 7 Harga pakan ikan tergolong tinggi dan membebani pembudidaya. Biaya pakan masih relatif tinggi terhadap hasil budidaya/masih menjadi beban terbesar pembudidaya, dan kenaikannya tidak diimbangi dengan nilai jual ikan Kapasitas sumber daya manusia di sektor perikanan masih rendah. Pembudidaya belum banyak mengikuti pelatihan atau pendampingan teknis Inovasi produk perikanan olahan masih sangat terbatas. Pembudidaya sulit memperoleh kredit usaha karena keterbatasan jaminan dan literasi keuangan Jumlah produksi olahan hasil perikanan Belum Optimalnya Produktivitas Usaha Olahan Hasil Perikanan Kualitas produk olahan perikanan masih belum memenuhi standar. Pelaku usaha belum kreatif dalam mengembangkan produk baru berbasis ikan Tingkat konsumsi ikan di masyarakat masih rendah. Teknik pengolahan tradisional tanpa standar kualitas membuat produk kalah bersaing Proses pengolahan ikan masih belum higienis dan penggunaan bahan tambahan pangan belum sesuai ketentuan. Sebagian masyarakat belum menjadikan ikan sebagai makanan pokok sehari-hari Akses pasar bagi produk perikanan masih terbatas. Beberapa pengolah menggunakan bahan berbahaya demi memperpanjang umur simpan atau meningkatkan tampilan Sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih minim. Produk olahan sulit menembus pasar modern atau luar daerah karena keterbatasan jaringan dan promosi Permodalan untuk usaha pengolahan dan pemasaran masih belum memadai. Kurangnya ruang produksi, alat pengolahan, dan fasilitas penyimpanan berstandar Tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap perizinan Pelaku usaha skala kecil belum mendapat akses pembiayaan yang memadai https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 83 Urusan Sub Urusan Kewenangan Indikator Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 5 6 7 pengolahan dan pemasaran masih rendah. Tingkat kesadaran terhadap perizinan usaha perikanan masih rendah. Banyak pelaku usaha belum mengurus izin edar, PIRT, atau sertifikasi halal, yang menghambat perluasan pasar https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 84 2.3 Penentuan Isu-isu Strategis Isu strategis disusun dengan metode diskusi berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, termasuk review terhadap permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran RPJMD, serta Renstra Kementerian Pertanian. Tabel 2.20 Identifikasi Isu-isu Strategis POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Lahan Pertanian yang luas Berkurangnya lahan pertanian yang produktif Kualitas hidup sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan Ketahanan Pangan; perdagangan bebas Ketahanan Pangan; koperasi merah putih Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional Ketahanan pangan dalam kemandirian pangan Kabupaten Pemalang memiliki potensi unggulan yang sangat beragam dari potensi pertanian pangan, perkebunan, hortikultura dan pertanian Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan Belum meratanya distribusi kesejahteraan masyarakat Produksi dan konsumsi berkelanjutan; perdagangan bebas Isu sosial : kemiskinan, koperasi merah putih Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, Penurunan Tingkat kemiskinan kontribusi pertanian dalam meningkatkan perekonomian Masih kurangnya pasokan pangan Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang berbasis kearifan pangan lokal Belum optimalnya stabilisasi pasokan dan harga pangan Masih terjadi kerawanan pangan di beberapa wilayah pedesaan dan perbatasan hutan, terutama saat musim kemarau panjang https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 85 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan registrasi PSAT Belum optimalnya penanganan pasca panen dan pengolahan komoditas pertanian Belum optimalnya tekhnologi dan inovasi sistem pemasaran komoditas pertanian Kurangnya inovasi pertanian (dari hulu ke hilir) Adanya alih fungsi lahan untuk industri dan permukiman Belum maksimalnya pengairan dan akses jalan pertanian Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit pertanian Belum optimalnya manajemen kelembagaan petani dan penyuluh pertanian Perikanan Tangkap: Potensi sumber daya ikan di perairan pantai utara Jawa dan perairan umum daratan (sungai, waduk, rawa). Pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum berjalan secara optimal • Ancaman keberlanjutan kualitas dan kuantitas sumber daya air • Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim • Dampak perubahan iklim seperti abrasi dan rob mengancam tambak dan nelayan pesisir. • Overfishing dan • Kelangkaan/krisis permukaan air dan air tanah • Peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir dan longsor • Peningkatan • Pengelolaan dan penyehatan DAS yang dapat meningkatkan jumlah mata air melalui konservasi sumber daya air • Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada 11 kabupaten kota yang Belum Optimalnya Produksi Perikanan Tangkap Terjadi sedimentasi pada alur pelayaran yang menghambat aktivitas nelayan Masih terdapat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 86 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL lingkungan penangkapan ilegal masih terjadi akibat lemahnya pengawasan. • Pencemaran perairan menurunkan kualitas budidaya dan ekosistem lokal. • Daya saing produk rendah karena belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. • Konsumsi ikan masih rendah, belum sebanding dengan potensi produksi daerah. • Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan minim di kalangan nelayan dan pembudidaya permukaan air laut berada pada kategori cukup rentan Potensi perairan umum belum dimanfaatkan secara maksimal Pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan masih lemah Pendapatan nelayan cenderung fluktuatif dan tidak menentu Ketersediaan sarana penangkapan ikan masih terbatas Akses terhadap informasi dan teknologi masih rendah di kalangan nelayan Akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan masih terbatas Perikanan Budidaya: Lahan tambak, kolam air tawar, dan mina padi yang potensial untuk budidaya ikan air tawar dan payau Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) belum optimal Belum Optimalnya Produktivitas Usaha Budidaya Perikanan Kualitas benih ikan yang digunakan masih rendah Daya dukung lahan tambak mengalami penurunan Terjadi pendangkalan pada saluran-saluran tambak Pengelolaan limbah hasil budidaya belum dilaksanakan secara optimal. Terjadi pencemaran air pada kawasan tambak https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 87 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL Beberapa kawasan tambak hilang akibat abrasi dan rob Ketersediaan sarana dan prasarana budidaya masih belum memadai Harga pakan ikan tergolong tinggi dan membebani pembudidaya Kapasitas sumber daya manusia di sektor perikanan masih rendah Pengolahan Hasil Perikanan: Potensi pengembangan produk olahan berbasis ikan lokal seperti pindang, abon, kerupuk, dan nugget ikan. Inovasi produk perikanan olahan masih sangat terbatas Masih Rendahnya kapasitas dan kemandirian sumber daya manusiaKualitas produk olahan perikanan masih belum memenuhi standar Tingkat konsumsi ikan di masyarakat masih rendah Proses pengolahan ikan masih belum higienis dan penggunaan bahan tambahan pangan belum sesuai ketentuan Pemasaran Hasil Perikanan: Dukungan pasar lokal dan potensi ekspansi ke pasar luar daerah melalui penguatan UMKM perikanan Akses pasar bagi produk perikanan masih terbatas Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk perikanan Sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih minim Permodalan untuk usaha pengolahan dan pemasaran masih belum memadai Sumber Daya Manusia Perikanan: Komunitas nelayan dan pembudidaya Tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap perizinan pengolahan Meningkatnya risiko perubahan iklim dan degradasi lingkungan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 88 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL ikan yang dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan dan pendampingan dan pemasaran masih rendah terhadap sektor perikanan Tingkat kesadaran terhadap perizinan usaha perikanan dan kecakapan pelayaran masih rendah https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 89 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi kepala daerah. Visi Bupati dan Wakil Bupati periode masa jabatan 2025-2030 adalah “PEMALANG BERCAHAYA - BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi RPJMD 2025-2029 berdasarkan misi Kepala Daerah Kabupaten Pemalang yang terpilih yaitu RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas), dengan penjelasan sebagai berikut:

1.Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik
2.Misi 2 Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3.Misi 3 Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
4.Misi 4 Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB 3 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 90 SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
5.Misi 5 Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.
6.Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7.Misi 7 Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.
8.Misi 8 Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal. Dari 8 (delapan) misi tersebut, misi yang berkaitan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang adalah Misi ke-2 Hijau yaitu meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang merumuskan tujuan yang selanjutnya dijabarkan dengan mewujudkan sasaran sebagai berikut: Meningkatnya ketahanan pangan, kontribusi pertanian dan kontribusi perikanan dalam perekonomian

a.Meningkatnya keanekargaman dan pemenuhan kecukupan pangan
b.Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan
c.Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 91 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah N SPK dan Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN INDIKATOR Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator SAT UAN Kond isi Awal (2024 ) TARGET Strategi Kebijakan Program 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal Meningkatnya ketahanan pa ngan, kontrib usi pertanian dan kontribus i perikanan d alam perekon omian Indeks Ketahanan Pangan
1. 1.Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z- score dan distance to scale (0-100) 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing- masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator 3. Mengelompokka n wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP % 81,81 81,49 82,00 82,99 83,98 84,96 - Penguatan cadangan dan distribusi pangan daerah, - Intervensi daerah rentan pangan, - Pengembangan keanekaragaman pangan dan keamanan pangan, - Peningkatan kualitas gizi masyarakat yang difokuskan pada pencapaian pola pangan harapan (PPH), konsumsi seimbang dan keanekaragaman pangan. - Penyediaan data dan perencanaan ketersediaan pangan serta infrastruktur pendukungnya, - Mengaktifkan dan mengoptimalkan lumbung pangan masyarakat, - Peningkatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan beragam, bergizi, aman dan seimbang (B2SA), - Meningkatkan pengawasan pangan segar asal tumbuhan dan hewan - Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, - Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, - Penanganan Kerawanan Pangan, - Pengawasan Keamanan Pangan Meningkat nya keanekarg aman dan pemenuha n kecukupa n pangan Prevalensi Ketidakcukup an Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourish ment) (diversifikasi dan keamana) Membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalorinya di % 6,31 6,20 6,00 5,80 5,60 5,40 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 92 N SPK dan Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN INDIKATOR Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator SAT UAN Kond isi Awal (2024 ) TARGET Strategi Kebijakan Program 2025 2026 2027 2028 2029 bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Skor PPH % Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat konsumsi dikalikan Bobot setiap kelompok pangan yg sudah ditetapkan ( 9 kelompok pangan : padi- padian, umbi- umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang- kacangan, gula, sayur dan buah- buahan, lainnya). % 95,49 96,24 96,99 97,74 98,5 99,25 Meningkatnya ketahanan pangan, kontribusi pertanian dan kontribusi perikanan dalam perekonomian Kontribusi pertanian dan perikanan dalam PDRB Kontribusi Pertanian, perikanan dan kehutanan dalam PDRB ADHB tahun n % 25,82 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 - Penguatan kemandirian pangan dan hilirisasi produk pertanian dengan moderinisasi pertanian; - Identifikasi ketersediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian (alsintan) baik oleh Dinas Pertanian maupun kelompok tani; - Pemanfaatan - Penyediaan sarana pertanian (Penyediaan benih/bibit unggul, penyediaan pupuk murah pada 10 komoditas (padi, jagung, kedele, cabe, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao, ketela pohon, kopi), penyediaan alat mesin pertanian); - Pembentukan UPJA dan Brigade Alsintan; - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, - Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, - Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, - Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Meningkat nya produksi pertanian dan perikanan Produktivitas tanaman pangan (padi) Jumlah Produksi per Hektar per tahun / Luas Panen Kw/ Ha 62,09 62,15 62,21 62,28 62,34 62,40 Produktivitas hortikultura (nanas) Jumlah Produksi per Hektar per tahun / Luas Panen Kw/ Ha 1.320 ,21 741,4 2 741,5 0 741,5 7 741,6 5 741,7 2 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 93 N SPK dan Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN INDIKATOR Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator SAT UAN Kond isi Awal (2024 ) TARGET Strategi Kebijakan Program 2025 2026 2027 2028 2029 Produktivitas perkebunan (kopi) Jumlah Produksi per Hektar per tahun / Luas Panen Kw/ Ha 13,31 15,00 17,00 19,00 20,00 21,00 tekhnologi pertanian modern; - Mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan; - Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur pertanian; - Peningkatan Kesehatan Hewan, - Penguatan penanganan bencana pertanian dan peningkatan pencegahan, pengendalian, dan pemantauan organisme penganggu tanaman (OPT); - Peningkatan petani milineal dalam mendorong swasembada pangan dan kemandirian pangan. - Fasilitasi proses produksi dan pemasaran produk pertanian; - Penerapan Perda Nomer 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); - Pemberdayaan petani dan pemberian bantuan pada petani yang mempunyai lahan di LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) berupa kemudahan akses pupuk, pemberian bibit tersertifikasi dan sarana pertanian lainnya; - Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pertanian; - Peningkatan ketersediaan air dengan memberikan kualitas irigasi, penyediaan sumur dalam untuk penyediaan air. - Pencegahan penyakit dengan vaksinasi dan KIE (komunikasi informasi edukasi), - Penerapan pelayanan terpadu kesehatan hewan baik aktif maupun pasif untuk penanggulangan - Penyuluhan Pertanian Produksi ternak besar (daging sapi, daging kambing); produksi ternak unggas; produksi telur ayam ras Jumlah produksi ternak besar (daging sapi, daging kambing); produksi ternak unggas; produksi telur ayam ras Kg 4.667 .748 4.671 .940 4.675 .855 4.679 .425 4.683 .965 4.687 .099 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 94 N SPK dan Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN INDIKATOR Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator SAT UAN Kond isi Awal (2024 ) TARGET Strategi Kebijakan Program 2025 2026 2027 2028 2029 pemberantasan, dan pengobatan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), - Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT serta bencana alam, banjir dan kekeringan melalui gerakan pengendalian dengan melibatkan petani dan petugas OPT, - Penanganan dampak rob dengan pemberian bantuan padi padi varietas Biosalin yang toleran terhadap salinitas, guna memastikan tetap terjaganya produktivitas lahan pertanian di wilayah pesisir - Peningkatan kelembagaan pertanian dan SDM pertanian. Total Produksi Perikanan Total Produksi Perikanan Terdiri Dari Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Olahan Hasil Perikanan Ton /Ta hun 50.16 3 50.19 1 50.75 7 51.33 7 51.92 9 52.53 7 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perikanan - Peningkatan Akses Sarana dan Prasarana Produksi - Perbaikan Mutu dan Penanganan Pascapanen - Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) agar lebih tertib, higienis, dan transparan, sehingga harga jual lebih adil dan produk lebih berkualitas, - Peningkatan fasilitas TPI, seperti ruang lelang, cold storage, dan sistem penanganan ikan segar, - https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 95 N SPK dan Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN INDIKATOR Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator SAT UAN Kond isi Awal (2024 ) TARGET Strategi Kebijakan Program 2025 2026 2027 2028 2029 - Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Digital - Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Lokal - Penerapan Prinsip Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan - Penguatan pemasaran hasil perikanan, baik melalui promosi, kemitraan usaha, maupun pembukaan akses pasar digital dan modern, guna meningkatkan nilai ekonomi produk perikanan lokal, - Pelatihan teknis dan kewirausahaan untuk nelayan, pembudidaya, dan pelaku pengolahan agar lebih produktif dan adaptif terhadap teknologi, - Penguatan kelembagaan kelompok perikanan, termasuk legalitas, tata kelola organisasi, dan akses pembiayaan, - Optimalisasi sumber daya perikanan, seperti peningkatan efisiensi budidaya, pengelolaan wilayah tangkap berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi tepat guna, - Tujuan akhirnya adalah menjadikan pelaku usaha lebih mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 96 N SPK dan Sasaran RPJMD yang relevan TUJUAN SASARAN INDIKATOR Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator SAT UAN Kond isi Awal (2024 ) TARGET Strategi Kebijakan Program 2025 2026 2027 2028 2029 perikanan yang dimiliki daerah. Meningkat nya kinerja pelayanan dan akuntabilit as Perangkat Daerah Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Nilai rata-rata per unsur pelayanan (nilai hasil survei per unsur) dibagi Jumlah unsur pelayanan dikali 25 Inde ks 84,8 85,0 85,3 85,5 85,8 86,0- Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Berbasis Kinerja, - Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Tata Kelola Program dan Layanan, - Digitalisasi Sistem Informasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas, - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, - Penguatan Pengawasan Internal dan Penegakan Integritas Organisasi, - Monitoring dan Evaluasi Berbasis Kepuasan Masyarakat - Pengembangan Layanan yang Mudah, Cepat, dan Murah, - Pemenuhan Standar Pelayanan Publik, - Inovasi Pelayanan Publik, - Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana kerja, seperti perangkat teknologi informasi, jaringan internet, dan sistem pelaporan digital agar proses pelaporan berjalan efisien dan akurat, - Peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi aparatur dalam menyusun laporan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai standar, - Mendorong akuntabilitas dan transparansi melalui pelaporan yang berbasis data dan kinerja. - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP Inde ks 66 68 69 70 71 72 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 97 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan dan sasaran, yang akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan, program pembangunan, program kerja dan kegiatan. Strategi sekaligus merupakan asumsi dasar untuk tercapainya tujuan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang. Strategi yang ditempuh oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :
2. 1.Jaminan Ketersediaan Bibit unggul dan Pupuk Murah. Pencapaian program prioritas ini diarahkan pada penyediaan ketersediaan bibit unggul dan pupuk murah. Sebagai upaya mendukung program prioritas Bupati dalam menjamin ketersediaan bibit unggul bagi para petani, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan akan melaksanakan kegiatan penangkaran benih secara terencana dan berkelanjutan Langkah awal yang akan dilakukan adalah pembuatan demplot padi super genjah varietas M70D, sebagai sarana uji adaptasi, potensi hasil, serta media edukasi dan percontohan bagi petani. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan benih unggul yang memiliki daya tumbuh tinggi, umur panen pendek, tahan terhadap hama dan penyakit, serta sesuai dengan kondisi agroklimat setempat, sehingga dapat ditanam lebih luas di berbagai wilayah dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian daerah. Pada tahun berikutnya, direncanakan pengembangan Desa Mandiri Benih Padi, agar Kabupaten Pemalang mampu memproduksi benih padi berkualitas secara mandiri dan terjangkau. Benih tersebut akan diperoleh dari pemanfaatan benih F1 yang disediakan oleh Kementerian Pertanian, kemudian dikembangkan lebih lanjut di Kabupaten Pemalang. Selain komoditas padi, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan juga merencanakan pengembangan komoditas hortikultura berbasis varietas lokal, guna memperkuat diversifikasi dan ketahanan pangan daerah. Dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis untuk memasukkan seluruh petani pemilik lahan sawah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam basis data e-RDKK. Langkah ini merupakan prasyarat utama agar alokasi pupuk bersubsidi—baik organik maupun anorganik—dapat disalurkan secara tepat sasaran, merata, dan transparan kepada seluruh petani yang berhak. Melalui pendataan e-RDKK yang mutakhir dan terintegrasi, https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 98 setiap petani LP2B akan memperoleh kepastian harga pupuk yang terjangkau sesuai ketentuan subsidi nasional. Selain meningkatkan efisiensi biaya produksi, kebijakan ini juga memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha tani padi di wilayah kita. Sebaliknya, petani yang belum terdaftar dalam e-RDKK hanya dapat mengakses pupuk nonsubsidi dengan harga sekitar tiga kali lipat lebih tinggi, sehingga pendataan yang lengkap dan akurat menjadi kebutuhan mendesak.
3. 2.Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan. Sasaran ini diarahkan pada penguatan cadangan dan distribusi pangan daerah, intervensi daerah rentan pangan, pengembangan keanekaragaman pangan dan keamanan pangan, peningkatan kualitas gizi masyarakat yang difokuskan pada pencapaian pola pangan harapan (PPH), konsumsi seimbang dan keanekaragaman pangan. Untuk penyediaan cadangan pangan perlu adanya kerjasama dengan stakeholder yang terkait (Dispermasdes dan Pemerintah Desa). Dalam upaya penguatan dan distribusi pangan, Koperasi Desa Merah Putih mempunyai peran sebagai mitra strategis di tingkat desa. Koperasi ini membantu menyediakan dan mengelola cadangan pangan skala desa melalui mekanisme pembelian hasil pertanian lokal dan penyimpanan dalam lumbung pangan desa. Selain itu, koperasi juga berperan dalam memperlancar distribusi pangan pokok dan produk pangan lokal langsung kepada masyarakat, dengan harga yang lebih terjangkau dan stabil. Melalui fungsi distribusinya, koperasi turut memotong rantai pasok yang panjang, sehingga menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi penyediaan pangan. Koperasi juga mendukung ketersediaan pangan di wilayah rentan dengan menjangkau desa-desa terpencil dan menyuplai kebutuhan pangan saat terjadi gangguan pasokan, seperti pada musim paceklik atau kondisi darurat.
4. 3.Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan. Sasaran ini diarahkan pada penguatan kemandirian pangan dan hilirisasi produk pertanian dan perikanan dengan moderinisasi pertanian dan perikanan. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian dan perikanan baik oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan maupun kelompok tani. Pengelolaan alsintan di Dinas Pertanian dilaksanakan oleh Brigade Alsintan sedangkan ditingkat kelompok tani dilaksanakan oleh UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan). Pemanfaatan tekhnologi pertanian modern mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan dengan salah satu kebijakannya https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 99 meningkatnya pemberdayaan petani dan pemberian bantuan pada petani yang mempunyai lahan di LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) berupa kemudahan akses pupuk, pemberian bibit tersertifikasi dan sarana pertanian lainnya. Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur pertanian. Penguatan penanganan bencana pertanian dan peningkatan pencegahan, pengendalian, dan pemantauan organisme penganggu tanaman (OPT) melalui gerakan pengendalian dengan melibatkan petani dan petugas OPT. Peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner dengan pencegahan berupa vaksinasi dan KIE (komunikasi informasi edukasi), penanggulangan pemberantasan, dan pengobatan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) melalui pelayanan terpadu kesehatan hewan baik aktif maupun pasif. Peningkatan petani milineal dalam mendorong swasembada pangan dan kemandirian pangan. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) agar lebih tertib, higienis, dan transparan, sehingga harga jual lebih adil dan produk lebih berkualitas. Peningkatan fasilitas TPI, seperti ruang lelang, cold storage, dan sistem penanganan ikan segar. Penguatan pemasaran hasil perikanan, baik melalui promosi, kemitraan usaha, maupun pembukaan akses pasar digital dan modern, guna meningkatkan nilai ekonomi produk perikanan lokal. Pelatihan teknis dan kewirausahaan untuk nelayan, pembudidaya, dan pelaku pengolahan agar lebih produktif dan adaptif terhadap teknologi. Penguatan kelembagaan kelompok perikanan, termasuk legalitas, tata kelola organisasi, dan akses pembiayaan. Optimalisasi sumber daya perikanan, seperti peningkatan efisiensi budidaya, pengelolaan wilayah tangkap berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Tujuan akhirnya adalah menjadikan pelaku usaha lebih mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi perikanan yang dimiliki daerah. Dari strategi di atas selanjutnya dilakukan penahapan renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 –
5. 2029.Penahapan pembangunan ini sangat penting karena memungkinkan pengelolaan sumber daya dan waktu secara efisien, mendorong koordinasi antar sektor dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Penahapan renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 dapat dijadikan seperti tabel di bawah ini : https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 100 Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Pemenuhan Dan Penguatan Sarana Dan Prasarana Pertanian, Pangan Dan Perikanan Meningkatkan Produksi Pertanian, Perikanan Dan Keanekaragaman Pangan Melalui Pengembangan Usaha Berbasis Kawasan Meningkatkan Keterjangkauan Pangan, Transformasi Digital Dan Peningkatan Hilirisasi Produk Pertanian Dan Perikanan Mewujudkan Daya Saing Pertanian, Pangan Dan Perikanan Terwujudnya Kemandirian, Ketahanan Dan Swasembada Pangan Untuk Mendukung Perekonomian Daerah

1.Pengembangan infrastruktur pertanian, pangan dan perikanan
2.Penyediaan dan modernisasi alat-mesin pertanian, pangan dan perikanan
3.Penyediaan sarana (bibit, benih unggul, pupuk, obat, pestisida, pakan dan lainnya)
4.Penguatan sistem distribusi dan logistik pangan
1.Pengembangan kawasan usaha pertanian dan perikanan
2.Penguatan sistem budidaya berkelanjutan
3.Pemanfaatan teknologi modern
4.Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit unggul
5.Pemberdayaan kelembagaan pelaku usaha pertanian, pangan dan perikanan
6.Pengembangan komoditas alternatif pangan
1.Penguatan sistem distribusi pangan dan sistem rantai dingin produk
2.Pengendalian harga pangan melalui
3.Penguatan kemitraan pelaku usaha pertanian dan perikanan
4.Pemanfaatan tekhnologi dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran
1.Penguatan proses produksi dan mutu produk pertanian dan perikanan
2.Penataan kelembagaan pertanian, pangan dan perikanan
3.Penguatan sumber daya pertanian dan perikanan
1.Terwujudnya sasaran dan prasarana pertanian, pangan dan perikanan
2.Peningkatan produksi pertanian, pangan dan perikanan
3.Meningkatnya nilai produk hilirisasi pertanian dan perikanan
4.Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk pertanian- perikanan
5.Meningkatnya keterjangkauan pangan Tahap I (Tahun 2026) Pemenuhan dan Penguatan Sarana- Prasarana Pertanian, Pangan dan Perikanan. Prioritas pembangunan pada Tahap I adalah Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian pangan serta perikanan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan produksi dan memastikan keterjangkauan akses pangan secara berkelanjutan. Sarana dan prasarana yang memadai menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pertanian dan perikanan yang efisien, produktif, serta tangguh dalam menghadapi perubahan iklim dan dinamika pasar. Upaya pemenuhan sarana prasarana pertanian dan perikanan dilakukan melalui : Pengembangan infrastruktur pertanian dan perikanan, termasuk irigasi, jalan usaha tani, irigasi tambak perikanan, https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 101 jalan produksi perikanan, jembatan produksi perikanan, Tempat Pelelangan Hasil Tambak (TPHT), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), kolam ikan, Unit Pengolahan Ikan; modernisasi alat dan mesin pertanian dan perikanan guna mendukung efisiensi proses budidaya dan panen; Penyediaan benih/ bibit unggul dan pupuk dengan harga terjangkau untuk meningkatkan hasil produksi dan kesuburan lahan; Penyediaan obat hewan dan peralatan kesehatan hewan dalam rangka menjaga kesehatan ternak dan meningkatkan produktivitas peternakan; Penyediaan pestisida, obat dan sarana penanggulangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) untuk melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit; Penyediaan alat tangkap ramah lingkungan (jala, pancing, bubu); Penyediaan sarana penangkapan ikan (cool box, Global Positioning System, fish finder, lampu apolo); Penyediaan peralatan pengolahan hasil perikanan; Penguatan sistem distribusi dan logistik pangan, agar hasil produksi dapat tersalurkan secara merata dan efisien ke seluruh wilayah. Dalam mendukung prioritas pembangunan ini, Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran penting sebagai lembaga ekonomi desa yang mampu menjembatani kebutuhan petani dan nelayan terhadap sarana produksi dan distribusi hasil pertanian dan perikanan. Koperasi dapat berfungsi sebagai penyedia dan pengelola alat dan mesin pertanian dan perikanan secara kolektif bagi anggotanya, sehingga mendukung efisiensi usaha tani dan nelayan serta modernisasi produksi. Di samping itu, koperasi juga dapat menjadi mitra pemerintah desa dalam menyalurkan pupuk, benih, dan input pertanian lainnya secara tepat sasaran. Dalam aspek distribusi dan logistik pangan, koperasi berperan sebagai simpul penghubung antara petani dan pasar melalui kegiatan pengumpulan, penyimpanan, serta pemasaran hasil pertanian dan perikanan. Dengan memperpendek rantai distribusi, koperasi membantu menjaga stabilitas harga, meningkatkan nilai tambah produk petani dan nelayan, dan memperluas akses pangan bagi masyarakat, terutama di wilayah rentan. Dengan dukungan terhadap pengembangan koperasi desa, pembangunan sarana prasarana pertanian dan perikanan tidak hanya akan bersifat fisik semata, tetapi juga memperkuat kelembagaan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berdaya saing. Tahap II (Tahun 2027) Meningkatkan Produksi Pertanian, Perikanan Dan Keanekaragaman Pangan Melalui Pengembangan Usaha Berbasis Kawasan. Prioritas pembangunan pada Tahap II adalah meningkatkan produksi pertanian dan keanekaragaman pangan untuk https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 102 memperkuat ketahanan pangan daerah serta mendukung ketersediaan bahan baku industri berbasis pertanian. Upaya ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai strategi akan dilakukan, antara lain pengembangan kawasan usaha pertanian dan perikanan, penguatan sistem budidaya berkelanjutan, pemanfaatan teknologi modern, peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit unggul, serta pemberdayaan kelembagaan pelaku usaha pertanian dan perikanan. Selain itu, diversifikasi pangan lokal akan didorong melalui pengembangan komoditas alternatif pangan seperti umbi-umbian, hortikultura, dan pangan fungsional yang sesuai dengan kondisi agroklimat setempat. Tahap III (Tahun 2028) Meningkatkan Keterjangkauan Pangan, Transformasi Digital Dan Peningkatan Hilirisasi Produk Pertanian- Perikanan. Prioritas pembangunan pada tahap III difokuskan pada peningkatan keterjangkauan pangan dan penguatan hilirisasi produk pertanian. Prioritas utama adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau secara ekonomi. Keterjangkauan pangan merupakan aspek krusial dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Upaya peningkatan keterjangkauan pangan dilakukan melalui penguatan sistem distribusi pangan dan sistem rantai dingin produk perikanan; pengendalian harga pangan melalui informasi harga pangan, subsidi harga/ operasi pasar/ gerakan pangan murah, serta peningkatan kapasitas produksi domestik yang efisien dan merata di seluruh wilayah. Langkah ini juga didukung dengan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan pasar induk yang terintegrasi. Selain itu, prioritas pembangunan lainnya adalah mendorong hilirisasi produk pertanian dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas lokal. Hilirisasi diarahkan pada pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Upaya peningkatan hilirisasi produk pertanian dan perikanan dilakukan melalui penguatan kemitraan pelaku usaha pertanian dan perikanan, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memperkuat struktur ekonomi pedesaan. Tahap ini juga menekankan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 103 pentingnya kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung sistem pangan nasional yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika global. Tahap IV (Tahun 2029) Mewujudkan Daya Saing Pertanian Pangan Dan Perikanan. Prioritas pembangunan pada tahap IV difokuskan pada terwujudnya daya saing sektor pertanian pangan dan perikanan yang lebih kuat, baik dari sisi produksi, kelembagaan, maupun sumber daya pendukungnya. Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan proses produksi dan mutu produk pertanian serta perikanan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi dengan pemanfaatan benih dan indukan unggul, penerapan teknologi budidaya modern, serta mekanisasi yang sesuai kebutuhan lapangan. Praktik budidaya berkelanjutan seperti pemupukan berimbang berbasis uji tanah, pengendalian organisme pengganggu terpadu, serta budidaya perikanan dengan sistem bioflok atau tambak modular didorong untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, jaminan mutu diperkuat melalui penerapan sertifikasi keamanan pangan, pengujian residu dan kualitas produk secara berkala, serta pembangunan sistem rantai dingin yang terintegrasi dari penyimpanan, transportasi, hingga distribusi. Dengan langkah ini, tingkat kehilangan hasil pascapanen dapat ditekan, daya simpan produk meningkat, dan daya saing produk pertanian serta perikanan Pemalang semakin kokoh di pasar domestik maupun internasional. Aspek berikutnya adalah penataan kelembagaan pertanian, pangan, dan perikanan dilakukan untuk memperkuat posisi tawar petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil dalam rantai pasok. Kelompok tani dan nelayan diarahkan menjadi kelembagaan ekonomi yang lebih solid, seperti koperasi modern, BUMDes pengelola usaha tani, maupun korporasi petani yang mampu mengelola usaha secara kolektif dan profesional. Penataan kelembagaan ini juga didukung dengan penguatan peran BUMD pangan dan perikanan sebagai agregator serta pengelola logistik, pasar lelang, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) modern yang higienis dan transparan. Selain itu, pola kemitraan dengan pelaku industri, offtaker, maupun eksportir melalui skema contract farming didorong untuk menjamin kepastian harga, pasar, dan keberlanjutan usaha. Dengan kelembagaan yang lebih kuat, petani dan nelayan di Pemalang akan memiliki akses lebih baik terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar, sehingga mampu bertransformasi menjadi pelaku agribisnis yang berdaya saing. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 104 Selanjutnya, penguatan sumber daya pertanian dan perikanan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan daya saing. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan, sekolah lapang, magang industri, serta pendampingan teknologi digital agar petani dan nelayan mampu mengelola usaha secara modern. Dari sisi infrastruktur, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, embung, jalan usaha tani, dermaga, cold storage, dan fasilitas pengolahan menjadi prioritas untuk memperlancar produksi dan distribusi. Melalui penguatan produksi dan mutu, penataan kelembagaan, serta penguatan sumber daya secara terpadu, Kabupaten Pemalang diharapkan mampu menghadirkan sektor pertanian pangan dan perikanan yang tangguh, berdaya saing tinggi, serta memberikan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah pada tahun 2029. Tahap V (Tahun 2030) Terwujudnya kemandirian, ketahanan dan swasembada pangan untuk mendukung perekonomian daerah. Pada Tahap V pembangunan, Kabupaten Pemalang diarahkan untuk mencapai kemandirian, ketahanan dan swasembada pangan sebagai prioritas utama dalam mewujudkan sistem pertanian dan perikanan yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri. Tahap ini merupakan puncak dari rangkaian pembangunan pertanian yang telah dilakukan dalam fase-fase sebelumnya, yang mencakup pemenuhan sarana prasaran pertanian, pangan dan perikanan; peningkatan produksi pertanian, pangan dan perikanan; meningkatnya nilai produk hilirisasi pertanian dan perikanan; meningkatnya daya saing sumber daya dan produk pertanian-perikanan; meningkatnya keterjangkauan pangan. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 105 Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan No Arah Kebijakan Rpjmd Arah Kebijakan Renstra PD Ket 1 Peningkatan cadangan pangan masyarakat dengan peningkatan lumbung pangan, distribusi pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan
1.Penyediaan data dan perencanaan ketersediaan pangan serta infrastruktur pendukungnya;
2.Mengaktifkan dan mengoptimalkan lumbung pangan masyarakat;
3.Peningkatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan beragam, bergizi, aman dan seimbang (B2SA);
4.Meningkatkan pengawasan pangan segar asal tumbuhan dan hewan. 2 Peningkatan kualitas produksi pertanian yang dititik beratkan pada peningkatan produktivitas hasil pertanian secara berkelanjutan, modernisasi dan hilirisasi pertanian dan pengembangan agro industri serta peningkatan kualitas petani milenial
1.Penyediaan sarana pertanian (Penyediaan benih/bibit unggul, penyediaan pupuk murah pada 10 komoditas (padi, jagung, kedele, cabe, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao, ketela pohon, kopi), penyediaan alat mesin pertanian);
2.Pembentukan UPJA dan Brigade Alsintan;
3.Fasilitasi proses produksi dan pemasaran produk pertanian;
4.Penerapan Perda Nomer 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
5.Pemberdayaan petani dan pemberian bantuan pada petani yang mempunyai lahan di LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) berupa kemudahan akses pupuk, pemberian bibit tersertifikasi dan sarana pertanian lainnya;
6.Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pertanian;
7.Peningkatan ketersediaan air dengan memberikan kualitas irigasi, penyediaan sumur dalam untuk penyediaan air;
8.Pencegahan penyakit dengan vaksinasi dan KIE (komunikasi informasi edukasi);
9.Pelayanan terpadu kesehatan hewan baik aktif maupun pasif untuk penanggulangan pemberantasan, dan pengobatan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ);
10.Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT serta bencana alam, banjir dan kekeringan melalui gerakan pengendalian OPT;
11.Penanganan dampak rob dengan pemberian bantuan padi varietas Biosalin yang toleran terhadap salinitas, guna memastikan tetap terjaganya produktivitas lahan pertanian di wilayah pesisir;
12.Peningkatan kelembagaan pertanian dan SDM pertanian;
13.Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) agar lebih tertib, higienis, dan transparan, sehingga harga jual lebih adil dan produk lebih berkualitas;
14.Peningkatan fasilitas TPI, seperti ruang lelang, cold storage, dan sistem penanganan ikan segar;
15.Penguatan pemasaran hasil perikanan, baik melalui promosi, kemitraan usaha, maupun pembukaan akses pasar digital dan modern, guna meningkatkan nilai ekonomi produk perikanan;
16.Pelatihan teknis dan kewirausahaan untuk nelayan, pembudidaya, dan pelaku pengolahan agar lebih produktif dan adaptif terhadap teknologi;
17.Penguatan kelembagaan kelompok perikanan, termasuk legalitas, tata kelola organisasi, dan akses pembiayaan;
18.Optimalisasi sumber daya perikanan, seperti peningkatan efisiensi budidaya, pengelolaan wilayah tangkap berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
19.Tujuan akhirnya adalah menjadikan pelaku usaha lebih mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi perikanan yang dimiliki daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 106 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pemalang yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang mengampu tiga urusan, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pangan dan Urusan Pilihan Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan yang mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :
1.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. Program ini mencakup kegiatan penyediaan dan pengawasan infrastruktur pendukung kemandirian pangan. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan ketersediaan cadangan pangan secara berkelanjutan, baik di tingkat masyarakat maupun pemerintah daerah, sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kerawanan pangan, fluktuasi harga, maupun gangguan distribusi akibat bencana atau kondisi darurat lainnya.
2.Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Program ini mencakup beberapa kegiatan antara lain : Fasilitasi pemasaran dan peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian, penguatan kelembagaan desa mandiri pangan, penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen, pemantauan harga dan pasokan pangan, pengelolaan dan penyediaan cadangan pangan, penyusunan dan PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB 4 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 107 penetapan target konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat dalam pengeanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Tujuan utama dari program ini adalah Meningkatkan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
3.Program Penanganan Kerawanan Pangan. Program ini mencakup beberapa kegiatan antara lain : penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan. Tujuan utama dari program ini adalah Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan.
4.Program Pengawasan Keamanan Pangan. Program ini mencakup kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan. Tujuan utama dari program ini adalah Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan.
5.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian. Program ini mencakup beberapa kegiatan antara lain : Pengawasan penggunaan sarana, penyediaan alat mesin pertanian, penyediaan benih/ bibit pertanian, peternakan dan perkebunan dab penyediaan sarana lainnya. Tujuan utama dari program ini adalah Meningkatkan produksi pertanian yang didukung oleh sarana pertanian.
6.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Program ini mencakup kegiatan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian seperti pembangun, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani, Jaringan Irigasi Usaha Tani, Dam Parit dan prasarana lainnya. Tujuan utama dari program ini adalah Meningkatkan kualitas prasarana pertanian.
7.Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Program ini mencakup beberapa kegiatan antara lain : Penjaminan kesehatan hewan, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, pengelolaan layanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) dan Rumah Potong Hewan (RPH), pemantauan data informasi harga pasar komoditas peternakan, fasilitasi pemasaran untuk pelaku usaha hasil peternakan, pengawasan ante mortem dan post mortem hewan kurban dan pembinaan konsumen bahan pangan asal hewan. Tujuan utama dari program ini adalah Meningkatkan kesehatan hewan dan terpenuhinya jaminan keamanan produk hewan bagi masyarakat.
8.Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Program ini mencakup kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian seperti pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan penangan lahan terdampak perubahan iklim. Tujuan https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 108 utama dari program ini adalah Terwujudnya sistem pertanian yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim guna menjamin keberlanjutan produksi pertanian dan perlindungan terhadap petani.
9.Program Penyuluhan Pertanian. Program ini mencakup kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian berupa peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan kelembagaan petani. Tujuan utama dari program ini adalah Meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani.
10.Program pengelolaan perikanan tangkap. Fokus pembangunan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang diarahkan pada peningkatan sarana prasarana tangkap, penguatan data sumber daya ikan, pemberdayaan nelayan kecil melalui pelatihan, kelembagaan, dan akses pembiayaan, optimalisasi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta peningkatan layanan administrasi dan legalitas kapal perikanan kecil untuk mendukung usaha tangkap yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
11.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Fokus pembangunan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang diarahkan pada pemberdayaan pembudidaya ikan kecil melalui penguatan kapasitas, kelembagaan, akses pembiayaan, pendampingan teknologi, dan pelatihan; peningkatan legalitas usaha melalui penerbitan TDPIK; serta pengelolaan budidaya yang berkelanjutan melalui penyediaan data, sarana prasarana, pengelolaan dan monitoring kesehatan ikan serta lingkungan, perlindungan lahan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk mendukung produktivitas, ketahanan usaha, dan keberlanjutan sumber daya perikanan budidaya.
12.Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Fokus pembangunan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang diarahkan pada penguatan pengawasan terhadap seluruh aktivitas perikanan, meliputi usaha penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan di wilayah perairan darat sesuai kewenangan daerah, guna menjamin kepatuhan terhadap regulasi, menjaga kelestarian sumber daya perikanan, serta mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan ekosistem dan pelaku usaha perikanan.
13.Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan. Fokus pembangunan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang diarahkan pada peningkatan daya saing produk perikanan skala mikro dan kecil melalui fasilitasi perizinan, https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2025-2029 109 pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, penyediaan bahan baku, penguatan kapasitas teknis, penyediaan sarana prasarana usaha, serta dukungan akses pasar dan promosi konsumsi ikan. Selain itu, pembangunan juga difokuskan pada penguatan sistem jaminan mutu melalui pengujian produk, penerbitan sertifikasi GMP, dan revitalisasi unit serta sentra pengolahan guna mendorong tumbuhnya industri olahan perikanan yang higienis, berdaya saing, dan berkelanjutan.
14.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini mencakup kegiatan penunjang seperti penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, keuangan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, barang milik daerah dan lainnya. Tujuan utama dari program ini adalah Terwujudnya administratif dan teknis yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 110 Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal Meningkatny Ketahanan pangan, kontribusi pertanian dan kontribusi perikanan dalam perekonomian daerah Indeks Ketahanan Pangan Meningkatnya keanekargaman dan pemenuhan kecukupan pangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan Persentase Cadangan Pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Persentase Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 111 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Konsumsi energi per kapita per hari Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Konsumsi protein perkapita per hari Tersedia dan Tersalurkannya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Persentase Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang tersalurkan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/ Kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 112 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya prognosa neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Tersedianya informasi harga dan pasokan pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Penyusunan Neraca Bahan Makanan(NBM) Terkelolaannya dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase Cadangan Pangan yang terkelola Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Tersusunya Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Persentase Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang tersusun Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang tercapai Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 113 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Terkalolanya dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase Cadangan Pangan yang terkelola Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Tersedianya kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabuapaten/Kota Jumlah Dokumen kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabuapaten/Kota Yang Disusun Penyusuna kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabuapaten/Kota Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan Tersusunnya Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Persentase Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang tersusun Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tertanganinya Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 114 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Persentase produk pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase Keamanan Pangan Segar Daerah yang terawasi Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 115 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan terbinanya Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Persentase Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro yang terbina Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Terlaksananya Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro Yang Dilaksanakan Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal Meningkatny Ketahanan pangan, kontribusi pertanian dan kontribusi perikanan dalam perekonomian daerah Kontribusi pertanian dan perikanan dalam PDRB Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan Produktivitas tanaman pangan (padi) Produktivitas hortikultura (nanas) Produktivitas perkebunan (kopi) Produksi ternak besar (daging sapi, daging kambing); produksi ternak unggas; produksi telur ayam ras Total produksi perikanan (tangkap, budidaya, olahan hasil) Meningkatnya produksi pertanian yang didukung oleh Produksi Tanaman Pangan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Produksi Tanaman Hortikultura https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 116 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 sarana pertanian Produksi Komoditas Perkebunan Populasi ternak Terawasinya Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Penggunaan Sarana Pertanian yang terawasi Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 117 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Anakan Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan Terkelolaannya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme yang terkelola Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak yang meningkat Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 118 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Terawasinya Obat Hewan di Tingkat Pengecer Persentase Obat Hewan di Tingkat Pengecer yang terawasi Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan Terkendalinya dan Terawasinya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang terawasi Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak Tersediaannya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Persentase benih/bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Meningkatnya kualitas prasarana pertanian Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (irigasi, JUT) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Berkembangnya prasarana pertanian Persentase prasarana pertanian yang berkembang Pengembangan Prasarana Pertanian https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 119 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan Terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 120 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjuta Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Terbangunnya Prasarana Pertanian Persentase prasarana pertanian yang terbangun Pembangunan Prasarana Pertanian Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipeliha Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 121 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Puskeswan Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Meningkatnya kesehatan hewan dan terpenuhinya jaminan keamanan produk hewan bagi masyarakat Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular yang terjamin Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Terbentuknya kader zoonosis Jumlah kader zoonosis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 122 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terawasinya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan yang terawasi Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM Jumlah pengawasan penerapanpersyaratan teknis untukpemasukan dan/atau pengeluaran HPM Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan Pengawasan Peredaran Produk Hewan Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang terkelola Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 123 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diterapkan dan diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitas Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitas Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Persentase Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan yang diterapkan dan diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Meningkatnya bencana pertanian yang ditanggulangi Presentase Luas Areal Penanggulangan Bencana Pertanian Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 124 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Terkendalinya dan Tertanggulanginya Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Persentase bencana pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tertanggulanginya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan Meningkatnya kapasitas penyuluh dan petani Persentase kelompok tani kategori utama Program Penyuluhan Pertanian Terlaksananya Penyuluhan Pertanian Persentase Penyuluhan Pertanian yang terlaksana Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 125 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Meningkatnya produksi perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Program pengelolaan perikanan tangkap Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Tersedianya data dan informasi pengelolaan penangkapan ikan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 126 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kab/kota Terlaksananya pembinaan peningkatan serta fasilitasi pemberdayaan nelayan melalui peningkatan kapasitas Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Terlaksananya pengelolaan dan penyelenggaraan TPI Terlaksananya pembinaan dan penyelenggaraan TPI Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 127 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya rekomendasi perijinan berusaha bagi nelayan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Meningkatnya produksi perikanan budidaya Jumlah produksi perikanan budidaya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Terlaksananya pembinaan peningkatan pemberdayaan serta fasilitasi pembudidaya ikan melalui peningkatan kapasitas Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 128 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya rekomendasi perijinan berusaha bagi pembudidaya ikan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi bagi pembudidaya ikan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 129 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Meningkatnya pengawasan usaha perikanan Jumlah Kasus Kelompok Usaha Perikanan yang Diawasi Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Terlaksananya Sumber Daya Pengawasan Perikanan dan pasca panen Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 130 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota Usaha pemasaran hasil perikanan dan /atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan Jumlah Olahan hasil perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Tersedianya Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Tersedianya data dan informasi pengolah dan pemasar yang tersedia Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Terlaksananya bimbingan dan pelatihan bagi Poklahsar yang terlaksana Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 131 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya pembinaan, peningkatan kapasitas serta fasilitasi bagi pengolahan dan pemasar Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan bagi Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 132 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan yang dilaksanakan Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usah mikro dan skala usaha kecil Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Terlaksananya fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Terlaksananya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terbitnya rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan /Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala Terlaksananya penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan /Good Manufacturing Practices (GMP) Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 133 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan /Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan /sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan Jumlah unit revitalisasi pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil yang direvitalisasi Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Nilai SAKIP Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah kabupaten/ kota Presentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Presentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai ketentuan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Regulasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 134 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SK Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 135 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Persentase Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 136 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terselenggaranya pelayanan administrasi umum yang efektif, efisien, dan mendukung kelancaran operasional perangkat daerah Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 137 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 138 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 139 Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 42.056.962.500 50.318.974.921 52.318.974.921 53.318.974.921 54.318.974.921 54.318.974.921 Urusan Pangan 2.455.000.000 2.164.112.000 2.164.112.000 2.164.112.000 2.164.112.000 2.164.112.000 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan Persentase Cadangan Pangan 11,91 % 7,58 306.000.000 7,58 306.169.000 7,58 306.169.000 7,58 306.169.000 7,58 306.169.000 7,58 306.169.000 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Persentase Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan 100% 100 306.000.000 100 306.169.000 100 306.169.000 100 306.169.000 100 306.169.000 100 306.169.000 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 0 2 300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan 1 1 6.000.000 1 6.169.000 1 6.169.000 1 6.169.000 1 6.169.000 1 6.169.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 140 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Infrastruktur Logistik Infrastruktur Logistik Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Ko ta Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Ko ta Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Ko ta yang tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkatnya Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Konsumsi energi per kapita per hari 2189 kkal/k apita/ hari 210 0 2.118.000.000 2100 1.791.253.800 2100 1.791.253.800 2100 1.791.253.800 2100 2.791.253.800 2100 1.791.253.800 Konsumsi protein perkapita per hari 66,5 gram/ kapita / hari 57 57 57 57 57 57 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/K ota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tersedia dan Tersalurkanny a Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Persentase Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang tersalurkan 100% 100 301.500.000 100 226.253.800 100 226.253.800 100 226.253.800 100 226.253.800 100 226.253.800 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 2 2 260.000.000 2 184.753.800 2 184.753.800 2 184.753.800 2 184.753.800 2 184.753.800 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 141 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Ko ta Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Ko ta Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Ko ta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kot a Berkembangny a Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/ Kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 1 5 6.000.000 5 6.000.000 5 6.000.000 5 6.000.000 5 6.000.000 5 6.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 142 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Ko ta Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Ko ta Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Ko ta 4 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 2 2 5.500.000 2 5.500.000 2 5.500.000 2 5.500.000 2 5.500.000 2 5.500.000 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Ko ta Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Ko ta Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Ko ta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/K ota Terkelolaanny a Cadangan Pangan Kabupaten/K ota Persentase Cadangan Pangan yang terkelola 100 100 1.500.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 143 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Ko ta Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Ko ta Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Ko ta 15 ton 0 1.500.000 0 250.000.000 0 250.000.000 0 250.000.000 0 250.000.000 0 250.000.000 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Tersusunya Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Persentase Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang tersusun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 144 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tah un sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tah un sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tah un sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang tercapai 100 100 1.815.000.000 100 1.315.000.000 100 1.315.000.000 100 2.315.000.000 100 1.315.000.000 100 1.315.000.000 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 dokum en 1 115.000.000 1 115.000.000 1 115.000.000 1 115.000.000 1 115.000.000 1 115.000.000 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0 lapora n 2 1.700.000.000 2 1.200.000.000 2 1.200.000.000 2 2.200.000.000 2 1.200.000.000 2 1.200.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 145 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program Penanganan Kerawanan Pangan Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan 9,42% 8,52 16.000.000 8,07 49.128.600 7,62 49.128.600 7,17 49.128.600 6,73 49.128.600 6,73 49.128.600 Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Tersusunnya Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Persentase Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang tersusun 100% 100 6.500.000 100 9.128.600 100 9.128.600 100 9.128.600 100 9.128.600 100 9.128.600 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 dokum en 1 6.500.000 1 9.128.600 1 9.128.600 1 9.128.600 1 9.128.600 1 9.128.600 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/K ota Tertanganinya Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/K ota Persentase Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/K ota 100% 100 9.500.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 146 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta 1 dokum en 1 9.500.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Ko ta Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kot a Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kot a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Ko ta Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Ko ta Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Ko ta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 147 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Program Pengawasan Keamanan Pangan Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Persentase produk pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 94,70 % 92 15.000.000 94 17.560.600 96 17.560.600 98 17.560.600 100 17.560.600 100 17.560.600 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/K ota Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/K ota Persentase Keamanan Pangan Segar Daerah yang terawasi 100% 100 15.000.000 100 17.560.600 100 17.560.600 100 17.560.600 100 17.560.600 100 17.560.600 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Ko ta Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Ko ta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 3 dokum en 3 6.500.000 3 7.560.600 3 7.560.600 3 7.560.600 3 7.560.600 3 7.560.600 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 148 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Ko ta Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kot a Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kot a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 dokum en 1 8.500.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 Urusan Pertanian 12.206.194.500 18.313.409.940 18.313.409.940 18.313.409.940 18.313.409.940 20.313.409.94 0 Program Penyediaan Dan Pengembanga n Sarana Pertanian Meningkatnya produksi pertanian yang didukung oleh sarana pertanian Produksi Tanaman Pangan 587.9 68 ton 599. 786 3.977.000.000 605. 784 8.000.000.000 611.8 42 8.000.000.000 617.9 60 8.000.000.000 624.1 40 8.000.000.000 624.1 40 10.000.000.00 0 Produksi Tanaman Hortikultura 294.5 02 ton 300. 421 303. 426 306.4 60 309.5 24 312.6 20 312.6 20 Produksi Komoditas Perkebunan 963 ton 1.08 3 1.15 6 1.239 1.285 1.402 1.402 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 149 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Populasi ternak 3.923. 107 ekor 3.93 3.47 6 3.93 8.24 5 3.944. 377 3.948. 509 3.954. 738 3.954. 738 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Terawasinya Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Penggunaan Sarana Pertanian yang terawasi 100% 100 2.392.000.000 100 6.215.000.000 100 6.215.000.000 100 6.215.000.000 100 8.215.000.000 100 8.215.000.000 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 5 lapora n 5 1.255.000.000 5 1.255.000.000 5 1.255.000.000 5 1.255.000.000 5 1.255.000.000 5 1.255.000.000 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 3 lapora n 1 60.000.000 8 1.000.000.000 8 1.000.000.000 8 1.000.000.000 12 2.000.000.000 12 2.000.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak 0 Ton 100 535.020.000 1000 2.535.020.000 1000 2.535.020.000 1000 2.535.020.000 2000 3.535.020.000 2000 3.535.020.000 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan 0 lapora n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 150 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan 0 lapora n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura 1 lapora n 2 45.000.000 2 45.000.000 2 45.000.000 2 45.000.000 2 45.000.000 2 45.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang 0 batang 5000 182.000.000 1500 0 565.000.000 15000 565.000.000 15000 565.000.000 15000 565.000.000 15000 565.000.000 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak 0 batang 3000 314.980.000 8000 814.980.000 8000 814.980.000 8000 814.980.000 8000 814.980.000 8000 814.980.000 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan 1 lapora n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura 0 lapora n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 151 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Anakan Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 0 Anaka n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/K ota Terkelolaanny a Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/K ota Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme yang terkelola 100% 100 430.000.000 100 630.000.000 100 630.000.000 100 630.000.000 100 630.000.000 100 630.000.000 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanam an Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanam an Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanam an 1 dokum en 1 430.000.000 1 630.000.000 1 630.000.000 1 630.000.000 1 630.000.000 1 630.000.000 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanam an Termanfaatkan nya SDG Hewan/ Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman 1 dokum en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 0 Varieta s Unggul Baru (VUB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 0 lapora n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Peningkatan Mutu dan Meningkatnya Mutu dan Persentase Mutu dan 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 152 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/K ota Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/K ota Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak yang meningkat Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil 0 lapora n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar 0 lapora n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer Terawasinya Obat Hewan di Tingkat Pengecer Persentase Obat Hewan di Tingkat Pengecer yang terawasi 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar 0 lapora n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 153 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/K ota Terkendalinya dan Terawasinya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/K ota Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang terawasi 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak 0 dokum en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 0 Lapora n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat 0 Lapora n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Tersediaannya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Persentase benih/bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia 100% 100 1.155.000.000 100 1.155.000.000 100 1.155.000.000 100 1.155.000.000 100 1.155.000.000 100 1.155.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 154 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kabupaten/K ota Lain Kabupaten/K ota Lain Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Ko ta Lain Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Ko ta Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Ko ta Lain 0 ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Ko ta Lain Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kot a lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kot a lain 320 ekor 975 1.155.000.000 975 1.155.000.000 975 1.155.000.000 975 1.155.000.000 975 1.155.000.000 975 1.155.000.000 Program Penyediaan Dan Pengembanga n Prasarana Pertanian Meningkatnya kualitas prasarana pertanian Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (irigasi, JUT) 22,38 % 23,2 3 3.993.699.500 23,7 3 5.429.034.750 24,23 5.429.034.750 24,73 5.429.034.750 25,23 5.429.034.750 25,23 5.429.034.750 Pengembanga n Prasarana Pertanian Berkembangn ya prasarana pertanian Persentase prasarana pertanian yang berkembang 100% 100 1.776.000.000 100 1.826.000.000 100 1.826.000.000 100 1.826.000.000 100 1.826.000.000 100 1.826.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 12 lapora n 12 1.696.000.000 12 1.696.000.000 12 1.696.000.000 12 1.696.000.000 12 1.696.000.000 12 1.696.000.000 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Terkendali dan termanfaatkan nya kawasan pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 0 Ha 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 155 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan Terkendali dan termanfaatkan nya prasarana pascapanen Tanaman Pangan Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan Terkendali dan termanfaatkan nya prasarana pascapanen Perkebunan Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura Terkendali dan termanfaatkan nya prasarana pascapanen Hortikultura Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan Terkendali dan termanfaatkan nya prasarana pascapanen Peternakan Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 156 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura Terkendali dan termanfaatkan nya prasarana pengolahan hasil Hortikultura Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Terkendali dan termanfaatkan nya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengendalian dan Pemanfaatan Terkendali dan termanfaatkan nya Jumlah prasarana pengolahan hasil 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan prasarana pengolahan hasil Perkebunan perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Ko ta Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Ko ta Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 0 dokum en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 157 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B di Kabupaten/Ko ta Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B di Kabupaten/Ko ta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B yang dikelola 0 dokum en 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Ko ta Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Ko ta Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B 0 dokum en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 0 dokum en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 158 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pembangunan Prasarana Pertanian Terbangunnya Prasarana Pertanian Persentase prasarana pertanian yang terbangun 100% 100 2.217.699.500 100 3.603.034.750 100 3.603.034.750 100 3.603.034.750 100 3.603.034.750 100 3.603.034.750 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 18 unit 10 1.017.699.500 11 1.217.699.500 11 1.217.699.500 11 1.217.699.500 11 1.217.699.500 11 1.217.699.500 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 unit 0 0 5 500.000.000 5 500.000.000 5 500.000.000 5 500.000.000 5 500.000.000 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 159 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 unit 0 0 5 485.335.250 5 485.335.250 5 485.335.250 5 485.335.250 5 485.335.250 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 24 unit 15 1.200.000.000 17 1.400.000.000 17 1.400.000.000 17 1.400.000.000 17 1.400.000.000 17 1.400.000.000 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisa si Puskeswan Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 0 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisas i Rumah Potong Hewan Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 0 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Meningkatnya kesehatan hewan dan terpenuhinya jaminan keamanan produk hewan bagi masyarakat Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 10,64 % 11,0 8 680.915.000 11,2 4 767.447.720 11,39 767.447.720 11,58 767.447.720 12,22 767.447.720 12,22 767.447.720 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 160 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/K ota Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/K ota Persentase Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular yang terjamin 100% 100 60.000.000 100 106.532.720 100 106.532.720 100 106.532.720 100 106.532.720 100 106.532.720 Penanggulanga n Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Tertanggulangi nya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 0 lapora n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis Terbentuknya kader zoonosis Jumlah kader zoonosis 0 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 161 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pemberantasa n Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kot a Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kot a 1 lapora n 1 60.000.000 1 106.532.720 1 106.532.720 1 106.532.720 1 106.532.720 1 106.532.720 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/K ota Terawasinya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/K ota Persentase Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan yang terawasi 100% 100 30.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM Jumlah pengawasan penerapanpers yaratan teknis untukpemasuk an dan/atau pengeluaran HPM 12 lapora n 12 30.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 162 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengawasan Peredaran Produk Hewan Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan 0 lapora n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 0 lapora n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya 0 lapora n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/K ota Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/K ota Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang terkelola 100% 100 530.915.000 100 530.915.000 100 530.915.000 100 530.915.000 100 530.915.000 100 530.915.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 163 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa MedikVeteriner 12 lapora n 12 530.915.000 12 530.915.000 12 530.915.000 12 530.915.000 12 530.915.000 12 530.915.000 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diterapkan dan diawasi 100% 100 30.000.000 100 45.000.000 100 45.000.000 100 45.000.000 100 45.000.000 100 45.000.000 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 1 lapora n 1 6.500.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitas Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitas 0 unit usaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan 0 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 164 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan 0 produ k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik 3 unit usaha 3 23.500.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Persentase Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan yang diterapkan dan diawasi 100% 100 30.000.000 100 45.000.000 100 45.000.000 100 45.000.000 100 45.000.000 100 45.000.000 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan 3000 unit 1000 30.000.000 1000 45.000.000 1000 45.000.000 1000 45.000.000 1000 45.000.000 1000 45.000.000 Program Pengendalian Dan Penanggulang an Bencana Pertanian Meningkatnya bencana pertanian yang ditanggulangi Presentase luas areal penanggulang an bencana pertanian 53,97 50 618.000.000 50 535.695.320 50 535.695.320 50 535.695.320 50 535.695.320 50 535.695.320 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 165 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian Kabupaten/K ota Terlaksananya pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian Kabupaten/K ota Persentase bencana pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi 100% 100 618.000.000 100 535.695.320 100 535.695.320 100 535.695.320 100 535.695.320 100 535.695.320 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 2000 ha 2500 606.293.900 2500 523.989.220 2500 523.989.220 2500 523.989.220 2500 523.989.220 2500 523.989.220 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 0 ha 2 11.706.100 2 11.706.100 2 11.706.100 2 11.706.100 2 11.706.100 2 11.706.100 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman 0 ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 166 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dan Perkebunan Hortikultura, dan Perkebunan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Penanggulanga n Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis Tertanggulangi nya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis Jumlah Wilayah Penanggulanga n Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis 0 lapora n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penanggulanga n Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tertanggulangi nya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Jumlah penanggulanga n pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 0 lapora n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penanggulanga n Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan Terlaksananya Penanggulanga n Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jumlah kegiatan Penanggulanga n Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 0 lapora n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program Penyuluhan Pertanian Meningkatnya kapasitas penyuluh dan petani Persentase kelompok tani kategori utama 0,07% 0,13 2.936.580.000 0,2 1.581.232.150 0,27 3.581.232.150 0,33 3.581.232.150 0,4 3.581.232.150 0,46 3.581.232.150 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Terlaksananya Penyuluhan Pertanian Persentase Penyuluhan Pertanian yang terlaksana 100% 100 2.936.580.000 100 1.581.232.150 100 3.581.232.150 100 3.581.232.150 100 3.581.232.150 100 3.581.232.150 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 167 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 14 unit 14 2.449.000.000 14 493.652.150 14 2.493.652.150 14 2.493.652.150 14 2.493.652.150 14 2.493.652.150 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 unit 9 177.500.000 9 277.500.000 9 277.500.000 9 277.500.000 9 277.500.000 9 277.500.000 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Tersedia dan Termanfaatkan nya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 0 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pembentukan dan Penyelenggara an Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Ko ta Terbentuknya dan Terselenggaran ya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 12 unit 0 0 6 500.000.000 6 500.000.000 6 500.000.000 6 500.000.000 6 500.000.000 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 0 orang 66 310.080.000 66 310.080.000 66 310.080.000 66 310.080.000 66 310.080.000 66 310.080.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 168 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Ko ta Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kot a Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kot a yang ditingkatkan kapasitasnya 0 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk 0 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Termanfaatkan nya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasika n oleh penyuluh pertanian Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian 0 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urusan Perikanan 7.126.037.800 Program pengelolaan perikanan tangkap Meningkatnya produksi perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 21.00 9 Ton 17.7 14 2.099.000.000 18.0 69 2.380.300.000 18.43 0 2.548.204.000 18.79 9 2.610.730.120 19.17 4 2.675.132.024 19.17 4 2.675.132.024 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 169 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Tersedianya data dan informasi pengelolaan penangkapan ikan 2 Kegiat an 3 1.210.000.000 3 1.246.300.000 3 1.394.104.000 3 1.435.927.120 3 1.479.004.934 3 1.479.004.934 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Ko ta Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Ko ta yang Tersedia 2 Doku men 2 110.000.000 2 113.300.000 2 116.699.000 2 120.199.970 2 123.805.969 2 123.805.969 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 50 Unit 50 650.000.000 50 669.500.000 50 800.000.000 50 824.000.000 50 848.720.000 50 848.720.000 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 0 Unit 50 450.000.000 50 463.500.000 50 477.405.000 50 491.727.150 50 506.478.965 50 506.478.965 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 170 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/K ota Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kab/kota Terlaksananya pembinaan peningkatan serta fasilitasi pemberdayaan nelayan melalui peningkatan kapasitas 2 Kegiat an 4 580.000.000 4 820.000.000 4 840.100.000 4 860.803.000 4 882.127.090 4 882.127.090 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 50 Orang 50 80.000.000 50 120.000.000 50 123.600.000 50 127.308.000 50 131.127.240 50 131.127.240 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaann ya 0 Kelom pok 3 150.000.000 3 200.000.000 3 206.000.000 3 212.180.000 3 218.545.400 3 218.545.400 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 0 Unit Usaha 3 200.000.000 3 350.000.000 3 360.500.000 3 371.315.000 3 382.454.450 3 382.454.450 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 171 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil 0 Unit 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 Pengelolaan dan Penyelenggara an Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Terlaksananya pengelolaan dan penyelenggara an TPI Terlaksananya pembinaan dan penyelenggara an TPI 2 Kegiat an 2 254.000.000 2 254.000.000 2 254.000.000 2 254.000.000 2 254.000.000 2 254.000.000 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggara an Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggara an Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggara an Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 5 TPI 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 Pelayanan Penyelenggara an Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tersedianya Layanan Penyelenggara an Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggara an Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 8 Layan an 8 154.000.000 8 154.000.000 8 154.000.000 8 154.000.000 8 154.000.000 8 154.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 172 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota Terlaksananya rekomendasi perijinan berusaha bagi nelayan 1 Kegiat an 1 55.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan 100 Rekom endasi 100 55.000.000 100 60.000.000 100 60.000.000 100 60.000.000 100 60.000.000 100 60.000.000 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Meningkatnya produksi perikanan budidaya Jumlah produksi perikanan budidaya 19.92 4 Ton 20.3 25 2.355.022.800 20.5 29 4.575.209.400 20.73 4 2.657.116.182 20.94 1 4.820.300.805 21.15 1 4.886.499.549 21.15 1 4.886.499.549 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 173 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Terlaksananya pembinaan peningkatan pemberdayaan serta fasilitasi pembudidaya ikan melalui peningkatan kapasitas 4 Kegiat an 4 651.022.800 4 2.693.709.400 4 685.671.182 4 2.636.530.405 4 2.655.216.037 4 2.655.216.037 Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 8 Kelom pok 8 300.000.000 8 309.000.000 8 318.270.000 8 327.818.100 8 337.652.643 8 337.652.643 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 3 Kelom pok 3 135.000.000 3 139.050.000 3 143.221.500 3 147.518.145 3 151.943.689 3 151.943.689 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 3 Kelom pok 3 135.000.000 3 139.050.000 3 143.221.500 3 147.518.145 3 151.943.689 3 151.943.689 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 174 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pemberian Pendampingan , Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggara an Pendidikan dan Pelatihan Terpenuhinya Pendampingan , Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggara an Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan , Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggara an Pendidikan dan Pelatihan 5 Kelom pok 17 81.022.800 17 2.106.609.400 17 80.958.182 17 2.013.676.015 17 2.013.676.015 17 2.013.676.015 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota Terlaksananya rekomendasi perijinan berusaha bagi pembudidaya ikan 1 Kegiat an 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaa n Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaa n Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaa n Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Ko ta 0 Rekom endasi 20 50.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 175 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengelolaan Pembudidayaa n Ikan Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaa n Ikan Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi bagi pembudidaya ikan 5 Kegiat an 9 1.654.000.000 9 1.831.500.000 9 1.921.445.000 9 2.133.770.400 9 2.181.283.512 9 2.181.283.512 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta 1 Doku men 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 Penyediaan Prasarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Tersedianya Prasarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah Prasarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta 11 Unit 13 850.000.000 13 875.500.000 13 901.765.000 13 1.100.000.000 13 1.133.000.000 13 1.133.000.000 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 3 Doku men 3 200.000.000 3 206.000.000 3 212.180.000 3 218.545.400 3 225.101.762 3 225.101.762 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 176 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta 0 Doku men 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Tersedianya Sarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah Sarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta 2 Unit 2 174.000.000 2 250.000.000 2 257.500.000 2 265.225.000 2 273.181.750 2 273.181.750 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaa n Ikan di Darat Terbinanya Pembudidayaa n Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaa n Ikan di Darat 0 Orang 30 150.000.000 30 200.000.000 30 250.000.000 30 250.000.000 30 250.000.000 30 250.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 177 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaa n Ikan di Darat Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaa n Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan Jumlah Unit Usaha Pembudidayaa n Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaa n Ikan 0 Unit 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 Perencanaan, Pengembangan , Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaa n Ikan di Darat Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaa n Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan , Dimanfaatkan dan Dilindungi Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaa n Ikan 0 Doku men 1 30.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia 0 Unit 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Meningkatnya pengawasan usaha perikanan Jumlah Kasus Kelompok Usaha Perikanan yang Diawasi 4% 2,88 150.000.000 2,79 100.000.000 2,71 100.000.000 2,64 100.000.000 2,56 100.000.000 2,56 100.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 178 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/K ota Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/K ota Terlaksananya Sumber Daya Pengawasan Perikanan dan pasca panen 1 Doku men 3 150.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 Pengawasan usaha pembudidayaa n ikan sesuai kewenangan kabupaten/kot a Terawasinya usaha pembudidayaa n ikan sesuai kewenangan kabupaten/kot a Jumlah pelaku usaha pembudidayaa n ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kot a 0 Pelaku Usaha 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kot a Usaha pemasaran hasil perikanan dan /atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kot a yang diawasi Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kot a 0 Pelaku Usaha 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 179 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kot a Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Ko ta Yang Diawasi Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kot a 0 Pelaku Usaha 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan Jumlah Olahan hasil perikanan 13. 212 Ton 12.7 18 2.522.015.000 12.7 39 2.602.400.000 12.76 5 2.606.448.000 12.79 7 2.610.576.960 12.83 7 2.614.788.499 12.83 7 2.614.788.499 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Tersedianya Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Tersedianya data dan informasi pengolah dan pemasar yang tersedia 3 Doku men 3 65.000.000 3 65.000.000 3 65.000.000 3 65.000.000 3 65.000.000 3 65.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 180 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 3 Doku men 3 65.000.000 3 65.000.000 3 65.000.000 3 65.000.000 3 65.000.000 3 65.000.000 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Terlaksananya bimbingan dan pelatihan bagi Poklahsar yang terlaksana 1 Kegiat an 1 680.000.000 1 680.000.000 1 680.000.000 1 680.000.000 1 680.000.000 1 680.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 181 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 6 Unit usaha 5 680.000.000 5 680.000.000 5 680.000.000 5 680.000.000 5 680.000.000 5 680.000.000 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya pembinaan, peningkatan kapasitas serta fasilitasi bagi pengolahan dan pemasar 2 Kegiat an 2 177.015.000 2 202.400.000 2 206.448.000 2 210.576.960 2 214.788.499 2 214.788.499 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 182 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta 10.000 Ton 10.0 00 120.000.000 10.00 0 122.400.000 10.000 124.848.000 10.000 127.344.960 10.000 129.891.859 10.000 129.891.859 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta yang Terfasilitasi 100 Pelaku Usaha 100 57.015.000 100 80.000.000 100 81.600.000 100 83.232.000 100 84.896.640 100 84.896.640 Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan bagi Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 0 Kegiat an 1 150.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 183 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil 0 unit usaha 3 150.000.000 3 200.000.000 3 200.000.000 3 200.000.000 3 200.000.000 3 200.000.000 Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 0 kegiat an 1 30.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya 0 sampel 10 30.000.000 10 35.000.000 10 35.000.000 10 35.000.000 10 35.000.000 10 35.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 184 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan yang dilaksanakan 0 kegiat an 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usah mikro dan skala usaha kecil 0 kg/ka pita/ta hun 36 120.000.000 36 120.000.000 36 120.000.000 36 120.000.000 36 120.000.000 36 120.000.000 Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Terlaksananya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Terlaksananya fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan 0 unit 3 600.000.000 3 600.000.000 3 600.000.000 3 600.000.000 3 600.000.000 3 600.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 185 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya 0 3 unit 600.000.000 3 unit 600.000.000 3 unit 600.000.000 3 unit 600.000.000 3 unit 600.000.000 3 unit 600.000.000 Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/s ertifikat Good Manufacturin g Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan Terbitnya rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan /Good Manufacturin g Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan Terlaksananya penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan /Good Manufacturin g Practices (GMP) 0 rekom endasi 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 186 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 skala usaha kecil skala usaha kecil Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan /sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan /Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/G ood Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil 0 rekom endasi 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan Jumlah unit revitalisasi pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan 0 unit 3 600.000.000 3 600.000.000 3 600.000.000 3 600.000.000 3 600.000.000 3 600.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 187 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil yang direvitalisasi 0 3 600.000.000 3 600.000.000 3 600.000.000 3 600.000.000 3 600.000.000 3 600.000.000 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah kabuoaten/ kota Presentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi 100% 100 26.565.768.000 100 29.288.695.186 100 29.288.695.186 100 29.288.695.186 100 29.288.695.186 100 29.288.695.18 6 Presentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100% 100 100 100 100 100 100 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai ketentuan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi 100% 100 154.000.000 100 156.927.186 100 141.802.186 100 156.927.186 100 156.927.186 100 156.927.186 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 188 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokum en 5 62.330.000 5 65.257.186 5 65.257.186 5 65.257.186 5 65.257.186 5 65.257.186 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokum en 1 11.400.000 1 11.400.000 1 11.400.000 1 11.400.000 1 11.400.000 1 11.400.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 dokum en 2 15.125.000 2 15.125.000 2 7.125.000 2 15.125.000 2 15.125.000 2 15.125.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 dokum en 1 11.400.000 1 11.400.000 1 11.400.000 1 11.400.000 1 11.400.000 1 11.400.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 189 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 dokum en 2 15.125.000 2 15.125.000 2 8.000.000 2 15.125.000 2 15.125.000 2 15.125.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 dokum en 3 16.895.000 3 16.895.000 3 16.895.000 3 16.895.000 3 16.895.000 3 16.895.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 lapora n 1 21.725.000 1 21.725.000 1 21.725.000 1 21.725.000 1 21.725.000 1 21.725.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 190 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 berita acara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Persentase Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi 100% 100 22.890.226.000 100 24.330.226.000 100 24.330.226.000 100 24.330.226.000 100 24.330.226.000 100 24.330.226.00 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 115 orang 115 22.823.226.000 115 24.263.226.000 115 24.263.226.000 115 24.263.226.000 115 24.263.226.000 115 24.263.226.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 191 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 4000 dokum en 4000 21.000.000 4000 21.000.000 4000 21.000.000 4000 21.000.000 4000 21.000.000 4000 21.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 lapora n 1 6.500.000 1 6.500.000 1 6.500.000 1 6.500.000 1 6.500.000 1 6.500.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD 18 lapora n 18 34.500.000 18 34.500.000 18 34.500.000 18 34.500.000 18 34.500.000 18 34.500.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 192 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokum en 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi 100% 100 22.800.000 100 22.800.000 100 22.800.000 100 22.800.000 100 22.800.000 100 22.800.000 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 lapora n 12 22.800.000 12 22.800.000 12 22.800.000 12 22.800.000 12 22.800.000 12 22.800.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi 100% 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 193 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan orang 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 0 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan orang 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terselenggara nya pelayanan administrasi umum yang efektif, efisien, dan mendukung kelancaran operasional perangkat daerah Persentase Fasilitasi Administratif Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi 100% 100 793.067.160 100 993.067.160 100 993.067.160 100 993.067.160 100 993.067.160 100 993.067.160 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 paket 2 26.901.500 2 26.901.500 2 26.901.500 2 26.901.500 2 26.901.500 2 26.901.500 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 8 17.191.160 8 17.191.160 8 17.191.160 8 17.191.160 8 17.191.160 8 17.191.160 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 194 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket rumah tangga yang disediakan 1 paket 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 paket 4 215.926.500 4 215.926.500 4 215.926.500 4 215.926.500 4 215.926.500 4 215.926.500 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 1 165.000.000 1 165.000.000 1 165.000.000 1 165.000.000 1 165.000.000 1 165.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 150 dokum en 150 16.048.000 150 16.048.000 150 16.048.000 150 16.048.000 150 16.048.000 150 16.048.000 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 lapora n 150 347.000.000 150 547.000.000 150 547.000.000 150 547.000.000 150 547.000.000 150 547.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100% 100 57.500.000 100 57.500.000 100 57.500.000 100 57.500.000 100 57.500.000 100 57.500.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 195 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Tersedianya peralatan dan mesin lainnya jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 15 unit 7 52.500.000 7 52.500.000 7 52.500.000 7 52.500.000 7 52.500.000 7 52.500.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 unit 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100% 100 2.102.290.000 100 2.602.290.000 100 2.617.415.000 100 2.602.290.000 100 2.602.290.000 100 2.602.290.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 lapora n 12 21.500.000 12 21.500.000 12 21.500.000 12 21.500.000 12 21.500.000 12 21.500.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 196 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 lapora n 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 lapora n 12 16.998.000 12 16.998.000 12 32.123.000 12 16.998.000 12 16.998.000 12 16.998.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 lapora n 12 1.763.792.000 12 2.263.792.000 12 2.263.792.000 12 2.263.792.000 12 2.263.792.000 12 2.263.792.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharany a Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara 100% 100 345.884.840 100 925.884.840 100 925.884.840 100 925.884.840 100 925.884.840 100 925.884.840 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 197 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASEL INE TARGET DAN PAGU Kondisi Akhir Periode Renstra Ket . 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 unit 176 158.450.340 176 208.450.340 176 208.450.340 176 208.450.340 176 208.450.340 176 208.450.340 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 25 unit 25 50.000.000 25 50.000.000 25 50.000.000 25 50.000.000 25 50.000.000 25 50.000.000 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 unit 16 125.844.500 16 625.844.500 16 625.844.500 16 625.844.500 16 625.844.500 16 625.844.500 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 20 unit 20 11.590.000 20 41.590.000 20 41.590.000 20 41.590.000 20 41.590.000 20 41.590.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 198 Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN Ket. 1 2 3 4 5 Jaminan Ketersediaan Bibit unggul dan Pupuk Murah 1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 199 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN Ket. 1 2 3 4 5 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 2 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Meningkatnya hasil Perikanan Tangkap Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 200 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN Ket. 1 2 3 4 5 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 3 Program Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya Meningkatnya hasil Perikanan Budidaya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 201 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN Ket. 1 2 3 4 5 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 202 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan oleh Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Pemalang pada periode 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat peran sektor pertanian dan perikanan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan petani, serta ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan akan difokuskan pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan pertanian dan perikanan di daerah. Pengelolaan urusan ini mencakup berbagai aspek, antara lain peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan petani, penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, pemanfaatan inovasi dan teknologi pertanian perikanan, serta peningkatan akses petani terhadap pasar, informasi, dan pendampingan teknis. Penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan urusan dilakukan melalui penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah dirancang secara terukur dan relevan. IKU digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, sedangkan IKK digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan secara teknis dan operasional. Indikator Kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada Renstra tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 203 Tabel 4.4 Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang (IKU) No Tujuan/ Sasaran Indikator Satuan Target Kinerja Setiap Tahun Kondisi Akhir Periode Renstra Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya ketahanan pangan, kontribusi pertanian dan kontribusi perikanan dalam perekonomian daerah Indeks Ketahanan Pangan Skor 81,49 82,00 82,99 83,98 84,96 85,95 85,95 2 Meningkatnya Keanekargaman dan pemenuhan kecukupan pangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) % 6,2 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5,2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 96,24 96,99 97,74 98,5 99,25 100 100 3 Meningkatnya ketahanan pangan, kontribusi pertanian dan kontribusi perikanan dalam perekonomian daerah Kontribusi pertanian dan perikanan dalam PDRB % 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 4 Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan Produktivitas tanaman pangan (padi) kw/ha 62,15 62,21 62,28 62,34 62,40 62,46 62,46 Produktivitas hortikultura (nanas) kw/ha 741,42 741,50 741,57 741,65 741,72 741,79 741,79 Produktivitas perkebunan (kopi) kw/ha 15 17 19 20 21 22 22 Produksi ternak besar (daging sapi, daging kambing); produksi ternak unggas; produksi telur ayam ras kg 4.671.940 4.675.855 4.679.425 4.683.965 4.687.099 4.691.230 4.691.230 Total Produksi Perikanan Ton/Tahun 50.191 50.757 51.337 51.929 52.537 53.162 53.162 5 Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 85,0 85,3 85,5 85,8 86,0 86,3 86,3 Nilai SAKIP Nilai 68 69 70 71 72 73 73 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 204 Tabel 4.5 Tabel Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang (IKK) No Indikator Satuan Target Kinerja Setiap Tahun Kondisi Ahir Periode Renstra Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Persentase Cadangan Pangan % 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 2 Produktivitas pertanian per hektar per tahun padi kw/ha 62,15 62,21 62,28 62,34 62,4 62,46 62,46 kopi kw/ha 15 17 19 20 21 22 22 3 Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular % 6 6 6 6 6 6 6 4 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota Ton 36.950 37.690 38.444 39.213 39.997 40.798 41.613 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 205 Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), diperlukan proyeksi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terencana dan terukur. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) lima tahun ke depan menjadi acuan dalam mengoptimalkan potensi daerah serta memastikan ketersediaan sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Berikut disajikan tabel target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025-2030 sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Tabel 4.6 Target Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Pemalang No. Rekening Uraian Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat (Pemakaian Bahan dan alat pada Puskeswan) 100.000.000 101.266.057 107.342.021 112.709.122 117.217.486 120.734.011 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 80.000.000 80.819.508 85.668.678 89.952.112 93.550.196 96.356.702 4.1.04.03.01.0001 Lain-lain PAD yang sah-Hasil Sewa BMD (Pendapatan Sewa Tanah) 210.000.000 212.382.101 225.125.020 236.381.271 245.836.519 253.211.608 Jumlah 390.000.000 394.467.666 418.135.719 439.042.505 456.604.201 470.302.321 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 206 5.1 Kesimpulan Penting Substansial Kesimpulan penting substansial Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
1.Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 telah mengadopsi upaya dalam melaksanakan pokok- pokok pikiran visi “Pemalang Bercahaya” dan misi “RHAPSODI” pembangunan Kabupaten Pemalang dalam lima tahun ke depan.
2.Tujuan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berdasarkan target-target yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah Meningkatnya ketahanan pangan, kontribusi pertanian dan kontribusiperikanan dalam perekonomian di Kabupaten Pemalang dengan sasaran Meningkatnya keanekaragaman dan pemenuhan kecukupan pangan dan Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah.
3.Strategi, Kebijakan dan Program dalam Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang pertanian dan perikanan serta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Terwujudnya Pemalang Bercahahaya, Bersih, Cakap, Handal dan Mulya dan meralisasikan salah satu tujuan daerah yaitu Meningkatnya daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan sasaran Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal.
4.Kegiatan dan Subkegiatan dalam Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan rincian aktivitas-aktivitas konkret yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang. PENUTUP BAB 5 https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 207 5.2 Kaidah Pelaksanaan Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :
1.Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2.Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3.Renstra Dinas Pertanian akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.
4.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target- target Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5.Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5.3 Pedoman Transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2030, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang yang berlaku. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra berjalan efektif dan selaras dengan tujuan yang ditetapkan, dilakukan evaluasi minimal satu kali https://jdih.pemalangkab.go.id Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 208 dalam satu periode perencanaan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih tepat sasaran. Hasil evaluasi menjadi dasar penting dalam penyesuaian kebijakan strategis dan perencanaan tahun-tahun berikutnya, guna meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 I-1 Penyusunan dokumen Renstra ini berpedoman pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari penyusunan poon kinerja dan penyusunan cascading. (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut : R. RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 I-2 Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Sumber : Inmendagri 2/2025 Dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen RPJMD disajikan dalam bagan berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 I-3 Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Sumber : Inmendagri 2/2025 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 I-4
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 I-5
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
16.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
24.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 I-6
25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Jawa Tengah
28.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupeten Pemalang
32.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Pemalang;
33.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 60;
36.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045);
37.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2007 Tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang
38.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 I-7
39.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Tentang Pedoman Penataan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
40.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 209 Tentang Petunjuk Teknis Pemberkasan Arsip Aktif pada Central File di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
41.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Informasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
42.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kabupaten Pemalang;
43.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
44.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
45.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 adalah:
1.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
2.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;
3.Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
4.Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 I-8 1.4 Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :
1.Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
2.Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) subbab yaitu subbab gambaran pelayanan perangkat daerah dan subbab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.
3.Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, berisi tentang Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025- 2029, Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Stretegi Perangakat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025- 2029 dan Arah Kebijakan Perangakat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
4.BAB IV Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, memuat uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.
5.BAB V Penutup, Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-9 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-10 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Keterangan : : Garis Hirarki : Garis Koordinasi Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, maka uraian tugas jabatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :
1.Kepala Dinas

a.Tugas dan Fungsi : Kepala Dinpusarda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. KEPALA DINAS BIDANG ARSIP SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PERPUSTAKAAN SEKRETARIS Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional UPTD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-11 Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinpusarda menyelenggarakan fungsi:
1. 1.perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. 2.pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. 3.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. 4.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
b.Uraian Tugas: Kepala Dinpusarda mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. 1.menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. 2.merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Renstra dan Renja pada tahun berjalan;
3. 3.melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
4. 4.mengendalikan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
5. 5.mengendalikan pelayanan dan penyediaan informasi publik yang berkaitan dengan bahan pustaka dan arsip bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
6. 6.mengendalikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. 7.menetapkan pelaksanaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai urusan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
8. 8.mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
9. 9.merumuskan inovasi daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
10. 10.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-12
11. 2.Sekretaris
a.Tugas dan Fungsi: Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinpusarda. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
1. 1.penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinpusarda;
2. 2.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinpusarda;
3. 3.penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinpusarda;
4. 4.penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinpusarda;
5. 5.penyiapan dan pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah dan koordinasi sistem informasi dan dokumentasi;
6. 6.penyiapan pengelolaan aset milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinpusarda;
7. 7.penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinpusarda;
8. 8.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b.Uraian Tugas: Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. 1.merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan.
2. 2.mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. 3.menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan.
4. 4.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kerjasama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/jasa.
5. 5.menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.
6. 6.mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
7. 7.menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-13 bidang kearsipan sesuai dengan unsur SPIP.
8. 8.menyusun konsep inovasi kesekretariatan.
9. 9.mengendalikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang.
10. 10.mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan.
11. 11.menyusun laporan dan menyampaikan laporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
12. 12.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 2.1 Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
a.Tugas: Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.
b.Uraian Tugas: Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. 1.merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan.
2. 2.menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta dokumen perencanaan lainnya.
3. 3.melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan.
4. 4.mengelola data urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
5. 5.melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran.
6. 6.menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.
7. 7.menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya.
8. 8.menyiapkan bahan inovasi pada Subbagian Bina Program dan Keuangan.
9. 9.melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan sesuai dengan unsur SPIP.
10. 10.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Bina https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-14 Program dan Keuangan.
11. 11.menyusun laporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
12. 12.mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Bina Program dan Keuangan. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 2.2 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
a.Tugas: Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan
b.Uraian Tugas: Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. 1.merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. 2.mengelola administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penatausahaan, pemanfaatan dan penyusunan laporan barang milik daerah.
3. 3.mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan.
4. 4.mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik.
5. 5.mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan, penyediaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan jasa penunjang, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitas penyelenggaraan rapat dinas.
6. 6.mengelola administrasi kepegawaian.
7. 7.mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja.
8. 8.melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
9. 9.menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
10. 10.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
11. 11.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
12. 12.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-15
13. 3.Kepala Bidang Perpustakaan
a.Tugas dan Fungsi: Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
1. 1.penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan; dan
2. 2.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b.Uraian Tugas: Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. 1.merencanakan program dan kegiatan Bidang Perpustakaan sesuai dengan dokumen perencanaan.
2. 2.menyusun rancangan kebijakan Bidang Perpustakaan.
3. 3.merumuskan kebijakan teknis di bidang perpustakaan.
4. 4.menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan Daerah yang meliputi pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik; pengembangan perpustakaan Daerah; pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan khusus; pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional perpustakaan; pembinaan perpustakaan khusus; penjaminan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan; pengembangan perpustakaan rujukan dan perpustakaan keliling; pengembangan pustaka, penyusunan dan pemanfaatan data perpustakaan, serta pengembangan pustakawan.
5. 5.menyelenggarakan pembudayaan gemar membaca melalui sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat, pembangunan dan pengembangan sudut baca, pojok baca, dan rumah baca sesuai dengan standar nasional perpustakaan dan gerakan budaya gemar membaca, pemberian literasi kepada keluarga, sekolah serta masyarakat.
6. 6.menyelenggarakan pelestarian naskah kuno melalui peningkatan kemampuan teknis aparatur, sinergi dengan perpustakaan, pengelolaan naskah kuno yang tersimpan di perpustakaan dan rumah penyimpanan serta penyediaan fasilitas digitalisasi untuk memperluas akses terhadap naskah kuno. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-16
7. 7.menyelenggarakan fasilitasi pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah Daerah yang meliputi seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara serta pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara.
8. 8.menyusun konsep inovasi pada Bidang Perpustakaan.
9. 9.mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Perpustakaan.
10. 10.mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perpustakaan.
11. 11.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perpustakaan.
12. 12.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
13. 4.Kepala Bidang Arsip
a.Tugas dan Fungsi: Kepala Bidang Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Arsip menyelenggarakan fungsi:
1. 1.penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan; dan
2. 2.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b.Uraian Tugas: Kepala Bidang Arsip mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. 1.merencanakan program dan kegiatan Bidang Arsip sesuai dengan dokumen perencanaan.
2. 2.menyusun rancangan kebijakan Bidang Arsip.
3. 3.merumuskan kebijakan teknis di bidang kearsipan.
4. 4.menyelenggarakan pengelolaan arsip statis Daerah yang meliputi akuisisi, pengolahan, pemeliharaan, penyajian dan publikasi informasi arsip statis serta kegiatan penyampaian informasi, naskah asli arsip kepada ANRI; serta akuisisi, pemeliharaan dan restorasi arsip statis.
5. 5.Menyelenggarakan pengelolaan simpul jaringan kearsipan nasional (JIKN) tingkat kabupaten yang meliputi penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan serta pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah
6. 6.Menyelenggarakan fasilitasi perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun; perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana melalui evakuasi, identifikasi, pemulihan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-17 dan penyimpanan arsip; penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/ atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/ kelurahan; autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media, serta pencarian arsip statis daerah yang dinyatakan hilang.
7. 7.Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.
8. 8.Menyusun konsep inovasi pada Bidang Arsip.
9. 9.Mengoordinasikan pelaksaan tugas pada Bidang Arsip.
10. 10.Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Arsip.
11. 11.Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Arsip.
12. 12.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan. 2.1.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Sumber daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang yang meliputi sumber daya manusia/kepegawaian dan sarana prasarana sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
a.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Jumlah pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang No Uraian Laki- laki Peremp uan Golongan Jumlah I II III IV VII 1 Kepala - 1 - - - 1 - 1 2 Sekdin - 1 - - - 1 - 1 3 Kabid - 1 - - - 1 - 1 4 Kasubag 1 1 - - 2 - - 2 5 JFT 3 5 - - 8 - - 8 6 JFU 5 3 - 3 5 - - 8 7 PPPK 1 3 - - - - 4 4 8 Non ASN 12 6 - - - - - 18 Jumlah 22 21 - 3 15 3 4 43 Sumber : Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, 2025 Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perpustakaan dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-18 Kearsipan Kabupaten Pemalang hingga saat ini berjumlah 43 orang, terdiri atas 25 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 18 orang Non- ASN. Berdasarkan jenis kelamin, pegawai terdiri dari 22 orang laki-laki (51,16%) dan 21 orang perempuan (48,83%). Komposisi ini mencerminkan tidak adanya kesenjangan gender di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang. Berdasarkan golongan, ASN terbagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu: golongan II sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 15 orang, golongan IV sebanyak 3 orang, dan golongan VII sebanyak 4 orang. Jumlah terbanyak berada pada golongan III, yaitu sebanyak 15 orang atau sekitar 34,88% dari total pegawai. Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan No Jenis Diklat Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Diklatpim II 1 - 1 2 Diklatpim III 1 - 1 3 Struktural yang belum diklat 3 1 2 Jumlah 5 1 4 Sumber : Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, 2025 Dari total lima orang pejabat struktural pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, tercatat tiga orang di antaranya belum mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan. Hal ini disebabkan oleh belum terselenggaranya diklat dari instansi yang berwenang. Tabel 2.3. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Pasca Sarjana (S2) 2 - 2 2 Sarjana (S1) 13 6 7 3 Diploma 8 2 6 4 SLTA 2 2 - 5 SLTP - - - https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-19 6 SD - - - Jumlah ASN 25 10 15 1 Sarjana (S1) 4 2 2 2 Diploma (D3) 3 1 2 3 Diploma (D2) 2 2 - 4 SLTA 8 6 2 5 SD 1 1 - Jumlah Non ASN 18 12 6 Sumber : Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, 2025 Berdasarkan tabel data pegawai menurut tingkat pendidikan, terdapat 2 orang yang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 13 orang berpendidikan Sarjana (S1), 8 orang Diploma, dan 2 orang SLTA dari total 25 ASN. Sedangkan untuk tenaga Non-ASN yang berjumlah 18 orang, mayoritas berpendidikan SLTA sebanyak 8 orang, 4 orang berpendidikan Sarjana (S1), 3 orang Diploma D3, 2 orang Diploma D2, dan 1 orang berpendidikan SD. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal. Tabel 2.4. Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon No Eselon Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 IIB 1 - 1 2 IIIA 1 - 1 3 IIIB 1 - 1 4 IVA 2 1 1 Jumlah 5 1 4 Sumber : Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, 2025 Berdasarkan data kepegawaian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang memiliki 5 pejabat struktural dengan berbagai jenjang eselon. Terdapat 1 pejabat pada eselon IIB, 1 pejabat pada eselon IIIA, 1 pejabat pada eselon IIIB, serta 2 pejabat pada eselon IVA. Dari jumlah tersebut, 4 pejabat berjenis kelamin https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-20 perempuan dan 1 pejabat laki-laki.
a.Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.5 Inventaris Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Harga (Rp) 1.3 ASET TETAP 1 01 Tanah Alun-alun Timur Pemalang 1.096.500.000 Jln. Suro Hadikusumo Pemalang 714.000.000 Jumlah KIB A 1.810.500.000 2 01 Peralatan dan Mesin 01 Alat-alat Besar 4.950.000 Portable Generating Set 4.950.000 02 Alat-alat Angkutan 2.590.377.694 Station Wagon 2.093.880.894 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya (dst.) 70.000.000 Sepeda Motor 263.796.800 Mobil Unit Perpustakaan Keliling 162.700.000 05 Alat Kantor & Rumah Tangga 1.440.025.594 Lemari Besi/Metal 48.250.000,00 Lemari Kayu 46.391.000,00 Rak Besi 189.023.000,00 Rak Kayu 110.466.480,00 Filling Cabinet Besi 40.370.000,00 Brandkas 600.000,00 Rotary Filling 44.800.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-21 No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Harga (Rp) Roll Opek 28.919.500,00 Lemari Sorok 8.850.000,00 Lemari Kaca 13.145.000,00 Papan Visual/Papan Nama 8.475.000,00 Alat Penghancur Kertas 20.622.500,00 Mesin Absensi 10.691.598,00 Panel Pameran 46.500.000,00 LCD Proyektor/Infocus 6.020.946,00 Papan Pengumuman 21.180.000,00 Alat Kantor Lainnya 26.452.500,00 Meja Kerja Kayu 2.760.000,00 Kursi Besi/Metal 21.885.000,00 Kursi Kayu 138.317.000,00 Meja Rapat 17.684.000,00 Meja Ketik 3.000.000,00 Meja Resepsionis 80.924.000,00 Meja Panjang 38.354.000,00 Meja Bundar 1.500.000,00 Meja Sekolah 11.000.000,00 Meja 1/2 Biro 58.700.020,00 Kursi Tamu 8.500.020,00 Kursi Putar 7.000.000,00 Kursi Biasa 13.461.280,00 Bangku Tunggu 4.550.000,00 Meja Komputer 23.092.000,00 Meubeleur lainnya 6.650.000,00 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 5.580.000,00 Lemari Es 1.300.000,00 A.C. Window 67.515.250,00 A.C. Split 83.792.000,00 Kipas Angin 1.550.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-22 No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Harga (Rp) Kompor Gas (Alat Dapur) 550.000,00 Rice Cooker (Alat Dapur) 900.000,00 Tabung Gas 909.000,00 Televisi 41.100.000,00 Loudspeaker 3.059.000,00 Sound System 32.450.000,00 Compact Disc 1.200.000,00 Laser Disc 1.750.000,00 Karaoke 9.575.000,00 Wireless 1.693.000,00 Camera Video 32.977.500,00 Dispenser 12.525.000,00 Alat Rumah Tangga Lain-lain 7.000.000,00 Alat Pemadam/Portable 900.000,00 Meja Kerja Pejabat Eselon III 4.050.000,00 Meja Tamu Biasa 14.500.000,00 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 3.340.000,00 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 3.000.000,00 Buffet Kayu 675.000,00 06 Alat Studio & Alat Komunikasi 44.136.000 Compact Disc Player 500.000,00 Microphone/Wireless MIC 600.000,00 Rak Peralatan 680.000,00 Layar Film/Projector 40.606.000,00 Facsimile 1.750.000,00 10 Komputer 846.790.447 Mainframe (Komputer Jaringan) 13.320.000,00 P.C Unit 373.704.771,00 Lap Top 184.787.799,00 Personal Komputer lainnya 22.500.000,00 Hard Disk 1.240.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-23 No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Harga (Rp) Scanner (Peralatan Mini Komputer) 5.930.000,00 Peralatan Minikomputer lainnya 2.480.000,00 Printer (Peralatan Personal Komputer) 63.355.014,00 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 171.582.863,00 Peralatan Personal Komputer lainnya 4.460.000,00 Modem 630.000,00 Peralatan Jaringan lainnya 2.800.000,00 Jumlah KIB B 4.926.279.735 3 03 Gedung dan Bangunan 01 Bangunan Gedung 4.284.356.320 Bangunan Gedung Kantor Permanen 3.577.922.320,00 Bangunan Gedung Kantor Permanen 74.559.000,00 Bangunan Gedung Kantor Permanen 231.000.000,00 Bangunan Gedung Kantor Lain- lain 9.100.000,00 Bangunan Gudang Tertutup Permanen 36.650.000,00 Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst) 88.108.000,00 Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst) 70.628.000,00 Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst) 84.320.500,00 Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst) 84.320.500,00 Istana Peninggalan 5.620.000,00 Pagar Permanen 22.128.000,00 Jumlah KIB C 4.284.356.320 4 04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 04 Jaringan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-24 No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Harga (Rp) Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil 3.860.390,00 Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA 13.328.900,00 Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA 3.620.000,00 Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA 9.887.000,00 Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil 1.600.000,00 Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain 1.600.000,00 Jumlah KIB D 33.896.290 5 05 Aset Tetap Lainnya 1.631.602.200 01 Buku dan Perpustakaan 1.631.602.200 Ilmu Pengetahuan Umum 288.093.120,00 Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi 8.352.000,00 Buku Umum Lain-lain 527.373.159,00 buku filsafat lainnya (dst) 10.776.250,00 Agama Islam 29.924.198,00 buku agama lainnya (dst) 23.648.594,00 Sosiologi 13.114.912,00 Ilmu Politik 28.480.541,00 Ekonomi 26.120.400,00 Hukum 20.101.819,00 Service Umum Sosial 3.026.835,00 Perdagangan 2.536.688,00 Buku Ilmu Sosial Lain-lain 47.037.039,00 Umum 8.598.590,00 Pengetahuan Bahasa Indonesia 3.482.600,00 Buku Ilmu Bahasa Lain-lain 62.428.225,00 Matematika 4.756.455,00 Astronomi, Geodesi 2.882.600,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-25 No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Harga (Rp) Fisika dan Mekanika 5.263.160,00 Kimia 4.669.887,00 Biologi, Antropologi 4.890.530,00 buku matematika dan pengetahuan alam lainnya (dst) 7.400.000,00 Ilmu Kedokteran 40.590.488,00 Teknologi 57.350.164,00 Pertanian, Kehutanan, Perikanan 142.152.662,00 Ilmu Kerumah Tanggaan 22.538.550,00 Ilmu Perdagangan Khusus Industri 53.550.305,00 Industri Konstruksi dan Perdagangan 12.177.000,00 buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) 55.155.252,00 Seni Pahat 147.160,00 Seni Lukis, Ukir 580.300,00 Permainan dan Olah Raga 2.334.030,00 Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain 69.257.278,00 Biografi 5.373.736,00 Sejarah 1.793.308,00 Buku Geografi, Biografi , Sejarah Lain-lain 31.464.505,00 Karya Seni Asli 4.179.860,00 Jumlah KIB E 1.631.602.200 6 06 Konstruksi dalam Pengerjaan 01 Konstruksi dalam Pengerjaan 95.865.000 Jumlah KIB F 95.865.000 1.5 ASET LAINNYA 2 03 Aset Tidak Berwujud 283.366.000 01 Aset Tidak Berwujud 283.366.000 Software 238.366.000 04 Aset Lain-lain 419.613.500 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-26 No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Harga (Rp) 01 Aset Lain-lain 419.613.500 Peralatan dan Mesin Rusak Berat 375.613.500 Gedung dan Bangunan Rusak Berat 44.000.000 Jumlah ASET LAINNYA 702.979.500 Jumlah Total 13.485.479.045 Sumber : Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, 2025 Berdasarkan data inventarisasi Barang Milik Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang memiliki total nilai aset sebesar Rp13.485.479.045. Aset-aset tersebut terdiri dari berbagai klasifikasi sesuai dengan Kodefikasi Barang Milik Daerah, yang dikelompokkan sebagai berikut:
1. 1.Aset Tetap
a.Tanah dengan total nilai sebesar Rp1.810.500.000, yang terdiri atas: ▪ Tanah Alun-alun Timur Pemalang senilai Rp1.096.500.000 ▪ Tanah di Jln. Suro Hadikusumo Pemalang senilai Rp714.000.000
b.Peralatan dan Mesin dengan nilai keseluruhan sebesar Rp4.926.279.735, yang mencakup: ▪ Alat-alat besar seperti portable generating set ▪ Alat angkutan berupa station wagon, sepeda motor, dan mobil unit perpustakaan keliling ▪ Berbagai alat kantor dan rumah tangga seperti lemari besi, rak, kursi, meja, AC, proyektor, hingga alat multimedia dan peralatan komputer seperti PC, laptop, printer, dan scanner
c.Gedung dan Bangunan senilai Rp4.284.356.320, yang terdiri dari: ▪ Bangunan gedung kantor permanen ▪ Bangunan gudang tertutup permanen ▪ Bangunan gedung perpustakaan ▪ Pagar permanen
d.Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan nilai Rp33.896.290, berupa jaringan listrik dan jaringan telepon dengan kapasitas kecil.
e.Aset Tetap Lainnya berupa buku dan perpustakaan dengan nilai Rp1.631.602.200, yang mencakup koleksi buku dalam berbagai kategori seperti ilmu pengetahuan umum, agama, sosial, politik, ekonomi, hukum, teknologi, kesenian, dan sejarah.
f.Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp95.865.000.
1. 2.Aset Lainnya
a.Aset Tidak Berwujud sebesar Rp283.366.000, berupa perangkat lunak (software).
b.Aset Lain-lain sebesar Rp419.613.500, terdiri atas peralatan dan mesin rusak berat serta bangunan rusak berat. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-27 Seluruh aset tersebut mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, khususnya dalam penyediaan layanan informasi, pengelolaan arsip, dan penyelenggaraan layanan perpustakaan kepada masyarakat. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang. Gambaran kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-28 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2024 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD Satuan Target Target Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun NSPK IKK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 6 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 PERPUSTAKAAN 1 Nilai budaya literasi % ✔ 23,46 24,5 30 35 22,38 28,98 35,05 35,86 95,40 118,29 116,83 102,46 2 Indeks pembangunan literasi masyarakat Angka ✔ 7,15 7,3 7,6 53 9,96 15,47 14,7 45,12 139,30 211,92 193,42 85,13 3 Persentase perpustakaan terstandarisasi % 1,43 2,28 3,13 5 1,69 2,03 0,76 5,96 118,18 89,04 24,28 119,20 4 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat % ✔ 55,33 55,35 55,45 55,5 54,32 49,68 55,55 65,25 98,17 89,76 100,18 117,57 5 Peningkatan angka kunjungan perpustakaan % 2 4 4 10 2,24 4,85 2,4 10,2 112,00 121,25 60,00 102,00 6 Persentase koleksi perpustakaan yang tersedia % 68 70 70 70 69,11 71,21 17,32 18,4 101,63 101,73 24,74 26,29 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-29 7 Peningkatan pengunjung aplikasi perpustakaan digital iPemalang % 1,5 3 1 1 1,7 3,5 1,076 1,043 113,33 116,67 107,60 104,30 8 Persentase naskah kuno dan budaya etnis nusantara yang dilestarikan % NA 55,5 55,5 55,5 0 61,11 61,11 0 0,00 110,11 110,11 0,00 KEARSIPAN 9 Indeks kearsipan Nilai 55,12 56,32 57,12 57,92 38,88 19,31 53,42 50,94 70,54 34,29 93,52 87,95 10 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja % ✔ 64,5 64,5 64,5 64,5 74 70,44 88,85 67,82 114,73 109,21 137,75 105,15 11 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawa ban % ✔ 4 33 33,33 33,33 4,16 33,33 33,33 33,34 104,00 101,00 100,00 100,03 12 Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik % 60 70 74 100 60,98 77,08 74,07 100 101,63 110,11 100,09 100,00 13 Persentase penerbitan ijin penggunaan arsip tertutup % NA NA NA NA 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-30 Tabel 2.6 memuat informasi mengenai capaian indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021–2024. Indikator-indikator tersebut merupakan representasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam dua urusan pemerintahan, yakni urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Pada urusan perpustakaan, capaian kinerja secara umum menunjukkan tren positif. Beberapa indikator mengalami peningkatan yang signifikan dan melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator nilai budaya literasi menunjukkan capaian rasio sebesar 102,46% pada tahun 2024. Sementara itu, indeks pembangunan literasi masyarakat mengalami peningkatan pesat pada tahun 2022 dan 2023, meskipun mengalami penurunan capaian pada tahun 2024 menjadi 85,13% dari target yang direncanakan, hal ini disebabkan karena adanya penurunan angka kunjungan perpustakaan, jumlah koleksi yang belum memadai dan rendahnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan sosialisasi literasi. Capaian indikator persentase perpustakaan terstandarisasi mengalami fluktuasi, namun berhasil mencapai rasio sebesar 119,20% pada tahun
1. 2024.Indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat menunjukkan capaian yang konsisten dan melampaui target, dengan rasio capaian tertinggi sebesar 117,57% pada tahun 2024. Indikator lain seperti peningkatan angka kunjungan perpustakaan dan peningkatan pengunjung aplikasi perpustakaan digital iPemalang juga menunjukkan capaian yang positif. Kunjungan perpustakaan mencapai rasio 102,00% dari target tahun 2024, sedangkan capaian pengunjung aplikasi digital mencapai 104,30% dari target. Indikator persentase koleksi perpustakaan yang tersedia menunjukkan bahwa koleksi yang bahan pustaka masih belum cukup memadai. Namun demikian, capaian indikator persentase naskah kuno dan budaya etnis nusantara yang dilestarikan belum menunjukkan hasil yang optimal. Capaian pada tahun 2021 dan 2024 tercatat sebesar 0%, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing mencapai 61,11%. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan program penelusuran, dokumentasi, serta pelibatan masyarakat dalam pelestarian naskah kuno dan budaya lokal. Pada urusan kearsipan, capaian indikator indeks kearsipan mengalami peningkatan pada tahun 2023, namun menurun kembali pada tahun 2024 dengan rasio capaian sebesar 87,95%. Sementara itu, indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja menunjukkan capaian yang konsisten dan melampaui target di seluruh tahun pelaksanaan. Indikator tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban menunjukkan stabilitas capaian, dengan rasio di atas 100% pada setiap tahun. Indikator persentase perangkat daerah yang mampu mengelola arsip dengan baik juga menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan angka capaian 100% pada tahun 2024, sesuai dengan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-31 target yang ditetapkan. Adapun indikator persentase penerbitan izin penggunaan arsip tertutup tidak menunjukkan capaian selama periode Renstra. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap urgensi, regulasi, serta kesiapan perangkat daerah dalam pelaksanaan layanan tersebut. Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2024 menunjukkan kecenderungan yang positif dan mendukung pencapaian tujuan strategis perangkat daerah. Meskipun demikian, diperlukan upaya perbaikan pada aspek-aspek tertentu, khususnya dalam hal penguatan sarana prasarana, peningkatan literasi digital, pelestarian budaya lokal, serta optimalisasi pengelolaan arsip secara berkelanjutan. Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai Bab II RPJMD Tahun 2025-2029 No Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Urusan Perpustakaan 1 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan % 1,53 2,24 4,23 2,4 2,5 2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Angka 7,033 9,96 73,68 52,05 45,12 3 Persentase Perpustakaan yang Terstandarisasi % 0,59 1,69 2,03 0,76 5,96 4 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat % 55,25 54,32 49,68 55,55 65,25 5 Persentase Naskah yang Dikaji Rasio N/A N/A N/A N/A N/A Urusan Kearsipan 6 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah % 42 38,88 19,31 53,42 50,94 7 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Predikat Pengelolaan Arsi Minimal B % N/A N/A N/A N/A 29,27 8 Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan % 7,12 74 70,44 88,85 67,82 9 Persentase Jumlah Arsip yang Dimusnahkan % 0 0 0 50 61,11 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-32 No Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 10 Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggung Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat % 5,46 4,16 33,33 33,33 33,34 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, 2025 Tabel 2.7 memuat capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), sesuai dengan indikator yang tercantum dalam Bab II RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Indikator yang ditampilkan mencakup dua urusan pemerintahan, yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Pada urusan perpustakaan, capaian indikator tingkat pemanfaatan perpustakaan mengalami peningkatan secara fluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 4,23%, namun menurun pada tahun 2023 dan sedikit meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 2,5%. Indikator indeks pembangunan literasi masyarakat menunjukkan lonjakan signifikan pada tahun 2022 (73,68), namun mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir hingga mencapai 45,12 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya stabilisasi dan penguatan program literasi secara berkelanjutan. Capaian persentase perpustakaan yang terstandarisasi juga mengalami variasi yang cukup signifikan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 5,96%, setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2023. Indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat menunjukkan tren positif dengan peningkatan bertahap dari 49,68% pada tahun 2022 menjadi 65,25% pada tahun 2024. Adapun indikator persentase naskah yang dikaji belum memiliki data capaian selama periode 2020–2024, sehingga memerlukan perhatian dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program pelestarian naskah budaya lokal ke depan. Sementara itu, pada urusan kearsipan, indikator indeks hasil pengawasan kearsipan di lingkup pemerintahan daerah mengalami penurunan tajam pada tahun 2022, namun berhasil meningkat kembali pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian sebesar 50,94%. Capaian persentase perangkat daerah yang memiliki predikat pengelolaan arsip minimal B mulai tercatat pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 29,27%. Indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja menunjukkan capaian yang relatif tinggi pada tahun 2021–2023, dengan capaian tertinggi sebesar 88,85% pada tahun 2023. Meski demikian, terjadi penurunan pada tahun 2024 yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas pengelolaan arsip. Capaian persentase jumlah arsip yang dimusnahkan menunjukkan pelaksanaan kegiatan pemusnahan yang mulai berjalan pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 61,11% pada tahun 2024, sebagai bagian dari tata kelola arsip inaktif yang lebih tertib. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-33 Indikator tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sejak tahun 2022. Capaian tahun 2024 mencapai 33,34%, yang menandakan bahwa sebagian besar arsip penting telah dijaga dan dikelola dengan baik, namun masih diperlukan penguatan kelembagaan, sarana, dan prosedur untuk mencapai target ideal sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Secara umum, capaian indikator dalam tabel ini mencerminkan adanya progres dalam pelayanan urusan perpustakaan dan kearsipan, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal kesinambungan program, optimalisasi pemanfaatan layanan, serta penguatan kapasitas sumber daya pengelola. Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan SDGs No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 NIHIL 3 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Pemalang, 2025 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kelompok sasaran pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabuapten Pemalang secara umum adalah seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang. Kelompok sasaran pelayanan pada urusan perpustakaan meliputi:

1.Masyarakat umum, sebagai pengguna layanan bahan bacaan dan informasi literasi.
2.Peserta didik (pelajar dan mahasiswa), yang memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber referensi pendidikan dan pembelajaran.
3.Pendidik dan tenaga kependidikan, untuk menunjang kegiatan pembelajaran berbasis literasi.
4.Komunitas literasi dan organisasi masyarakat, sebagai mitra dalam penyelenggaraan kegiatan literasi dan promosi budaya baca.
5.Anak-anak dan remaja, sebagai bagian dari sasaran wisata edukasi dan pengembangan minat baca usia dini. Kelompok sasaran pelayanan pada urusan kearsipan terdiri dari:
1.Perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten, sebagai objek pembinaan, pengawasan, dan asistensi pengelolaan arsip dinamis maupun statis.
2.ASN dan pejabat pemerintah, sebagai pelaksana pengelolaan arsip dalam mendukung akuntabilitas kinerja.
3.Lembaga pendidikan dan arsiparis pemula, dalam rangka edukasi dan penguatan kompetensi kearsipan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-34
4.Masyarakat umum, yang membutuhkan informasi arsip statis untuk keperluan penelitian, sejarah, dan layanan informasi publik. Pihak eksternal yang berkepentingan terhadap pemanfaatan arsip, seperti peneliti, akademisi, dan media. 2.2 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemrintahana daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Masih rendahnya tingkat kegemaran membaca masyarakat Ketersediaan bahan bacaan yang terbatas Belum optimalnya perencanaan pengadaan bahan bacaan berbasis kebutuhan pengguna Kegiatan promosi literasi belum optimal Kegiatan literasi yang diselenggarakan masih terbatas pada momen tertentu (event-based), belum menjadi budaya rutin Kurangnya SDM penggerak literasi yang aktif Belum tersedia sistem pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM literasi secara berkelanjutan Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi karena minimnya fasilitasi dan dukungan teknis 2 Masih rendahnya literasi masyarakat Belum optimalnya pemerataan layanan perpustakaan Jumlah perpustakaan umum, sekolah, perguruan tinggi, dan khusus belum proporsional dengan jumlah penduduk dan satuan pendidikan Koleksi bahan pustaka yang tersedia masih belum mencukupi Jumlah koleksi bahan pustaka belum memenuhi rasio ideal 1:2 terhadap jumlah penduduk https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-35 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Jumlah dan kompetensi SDM pengelola perpustakaan, termasuk tenaga pustakawan, masih terbatas Belum tersedia strategi pemenuhan kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja dan cakupan layanan perpustakaan Belum optimalnya pengembangan kompetensi pustakawan dan tenaga pengelola melalui pelatihan berkelanjutan Minimnya fasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM dalam bidang literasi, teknologi informasi, dan manajemen perpustakaan Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan masih rendah Strategi promosi dan publikasi layanan perpustakaan belum berjalan secara masif dan tersegmentasi Tata ruang dan suasana layanan perpustakaan belum cukup menarik dan nyaman bagi berbagai segmen masyarakat Fasilitas perpustakaan belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan interaktif dan partisipatif Sebagian besar perpustakaan yang dibina belum memenuhi ketentuan dalam Standar Nasional Perpustakaan Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap perpustakaan agar memenuhi SNP Rendahnya pemahaman pengelola perpustakaan sekolah dan desa terhadap indikator SNP Belum dilakukan pemetaan kondisi dan kebutuhan pemenuhan SNP pada perpustakaan sekolah dan desa Tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan promosi dan sosialisasi perpustakaan masih rendah Belum terbentuknya komunitas atau relawan literasi yang berperan aktif dalam mendukung sosialisasi perpustakaan Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran perpustakaan dalam kehidupan sehari-hari masih rendah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-36 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Jumlah anggota perpustakaan masih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk Belum tersedia strategi promosi dan perluasan keanggotaan perpustakaan secara masif dan berkelanjutan Sistem pendaftaran dan keanggotaan belum terintegrasi secara digital sehingga belum memudahkan masyarakat untuk mendaftar 3 Belum optimalnya pelestarian naskah kuno sebagai bagian dari warisan budaya lokal Sebagian besar naskah kuno masih berada di tangan masyarakat dan belum terdokumentasikan secara resmi Belum tersosialisasikannya prosedur penyerahan, penitipan, atau kerja sama pelestarian naskah kuno secara baik kepada masyarakat Belum tersedia skema insentif atau jaminan perlindungan terhadap naskah kuno milik pribadi yang diserahkan atau didokumentasikan Tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian naskah kuno masih rendah Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian naskah kuno sebagai bagian dari identitas budaya 4 Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah Kegiatan pengelolaan arsip belum dilaksanakan secara tertib dan sesuai kaidah kearsipan Tingkat pemahaman perangkat daerah terhadap regulasi kearsipan masih rendah Pembinaan dan pengawasan kearsipan belum berjalan optimal SDM kearsipan terbatas dari sisi jumlah dan kompetensi Belum tersedianya petugas atau unit pengelola arsip pada sebagian besar perangkat daerah Sistem informasi kearsipan belum diterapkan secara merata Sistem Informasi kearsipan terintegrasi belum dilaksanakan secara optimal Penyelamatan arsip inaktif dan statis belum optimal Sarana dan prasarana kearsipan belum memadai 3 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD Belum optimalnya penyusunan dokumen penganggaran PD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-37 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah yang berkualitas Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD Belum optimalnya pengadministrasian keuangan Perlunya penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD 4 Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi Belum optimalnya pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) Belum optimalnya penyusunan perencanaan kebutuhan BMD Belum optimalnya penyusunan laporan BMD Masih rendahnya kapasitas SDM Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi umum Belum tercukupinya sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan Penataan arsip belum sesuai ketentuan Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas Masih kurangnya penyediaan jasa penunjang pelaksanaan tugas Jumlah ASN belum mencukupi kebutuhan Belum optimalnya pemeliharaan BMD Terdapat kendaraan dinas yang harus dipelihara Terdapat mebel yang harus dipelihara Terdapat peralatan dan mesin yang harus dipelihara Terdapat gedung kantor yang harus dipelihara Terdapat sarpras pendukung gedung kantor yang harus dipelihara Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalanh, 2025 2.3 Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, baik yang bersumber dari kondisi internal perangkat daerah maupun dari dinamika eksternal yang berskala global, nasional, maupun regional. Isu strategis memerlukan perhatian khusus dalam perumusan kebijakan dan arah pembangunan, karena menyangkut hal-hal yang bersifat mendasar, berdampak luas, dan memerlukan penanganan secara sistematis dalam jangka https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-38 menengah. Oleh karena itu, identifikasi isu strategis dilakukan melalui analisis terhadap capaian kinerja masa lalu, potensi dan permasalahan yang ada, serta perubahan lingkungan strategis, agar dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat dalam dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah. Isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional dan Provinsi dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama kurun waktu tahun 2025 – 2029. Isu strategis Global, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dan Isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pemalang untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-39 Tabel 2.10 Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Isu Klhs Yang Relevan Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Isu Strategis GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Gedung perpustakaan daerah yang baru dibangun dan representatif Pembangunan belum sepenuhnya selesai; sarana dan prasarana pendukung layanan masih belum memadai Akses pendidikan dan informasi yang inklusif Kebutuhan infrastruktur layanan publik berbasis literasi Fokus pembangunan SDM dan fasilitas layanan dasar Keterbatasan anggaran pemenuhan sarpras literasi Percepatan penyempurnaan pembangunan dan pengadaan sarpras untuk mendukung operasional perpustakaan daerah Layanan perpustakaan keliling Belum menjangkau semua wilayah, keterbatasan SDM dan armada Keadilan akses layanan informasi Inklusi sosial dan literasi untuk umum Pemerataan akses informasi Hambatan geografis dan keterbatasan operasional Perluasan cakupan layanan perpustakaan keliling untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil Wisata edukasi anak di perpustakaan Belum menjadi program unggulan dan masih terbatas segmentasinya Edukasi non-formal dan ramah anak Literasi anak sebagai investasi masa depan Penguatan karakter melalui literasi Belum banyak sinergi dengan sekolah/komunitas Pengembangan wisata edukasi anak sebagai daya tarik literasi berbasis kearifan lokal Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Belum semua pustakawan memahami pendekatan layanan berbasis inklusi sosial Pemberdayaan masyarakat dan keadilan sosial Akses literasi untuk kelompok rentan Nasional Transformasi perpustakaan berbasis masyarakat Terbatasnya pelatihan pustakawan dan pendampingan Penguatan kapasitas SDM untuk mendorong transformasi perpustakaan inklusif dan partisipatif https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-40 Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Isu Klhs Yang Relevan Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Isu Strategis Potensi keberadaan naskah kuno dan arsip sejarah lokal Kegiatan penelusuran naskah kuno belum optimal dan masyarakat masih enggan menyerahkan/mem buka akses terhadap naskah yang dimiliki Pelestarian warisan budaya lokal dan penguatan identitas Semakin tingginya perhatian terhadap pelestarian memori kolektif budaya Program nasional penguatan kearifan lokal dan budaya literasi Belum adanya pendekatan sosial- kultural yang efektif kepada masyarakat pemilik naskah kuno Peningkatan kegiatan penelusuran, pendekatan kultural, dan pendokumentasian naskah kuno sebagai bagian dari pelestarian warisan sejarah daerah Ketersediaan arsip vital dan arsip sejarah lokal Arsip belum terdokumentasi dan terkonservasi dengan baik Pelestarian warisan budaya dan tata kelola informasi publik Perlindungan memori kolektif dunia Nasional: Reformasi tata kelola kearsipan nasional Reformasi tata kelola kearsipan nasional Kurangnya tenaga arsiparis profesional Pelestarian dan digitalisasi arsip vital dan sejarah lokal sebagai sumber pengetahuan daerah Adanya OPD/instansi dengan volume arsip inaktif yang tinggi Belum ada sistem penataan, penyusutan, dan pemusnahan arsip yang sistematis Efisiensi tata kelola pemerintahan dan pengurangan limbah kertas Perlindungan memori kolektif dunia Reformasi tata kelola kearsipan nasional Kurangnya tenaga arsiparis profesional Pelestarian dan digitalisasi arsip vital dan sejarah lokal sebagai sumber pengetahuan daerah Rencana pemanfaatan ruang sebagai depo arsip daerah Belum tersedia gedung depo arsip yang representatif Tata kelola informasi jangka panjang dan keberlanjutan pengelolaan arsip Tuntutan pengelolaan arsip yang aman dan profesional Amanat UU No. 43/2009 tentang Kearsipan Belum tersedianya gedung depo arsip daerah yang representatif dan berkelanjutan sebagai tempat penyimpanan arsip statis Penyediaan depo arsip yang representatif untuk menjamin kelestarian arsip statis dan mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Potensi digitalisasi arsip berbasis teknologi Infrastruktur dan SDM untuk digitalisasi arsip masih terbatas Transformasi digital dan keberlanjutan informasi Percepatan digitalisasi sektor publik Nasional Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Keterbatasan jaringan dan perangkat TI Penguatan sistem digitalisasi arsip untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas layanan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 II-41 Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Isu Klhs Yang Relevan Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Isu Strategis informasi publik Ketersediaan arsip desa dan dokumen sejarah desa Belum ada sistem penyelamatan dan pengelolaan arsip desa secara menyeluruh Pelestarian identitas lokal dan tata kelola desa yang akuntabel Keadilan akses informasi masyarakat lokal Penguatan tata kelola desa Belum adanya sinergi antara dinas dan pemerintah desa Penyelamatan dan pengelolaan arsip desa sebagai sumber informasi dan penguatan kelembagaan desa Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 III-42 Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terbuka, serta mampu bersaing dalam pelayanan publik berbasis pengetahuan dan teknologi, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dituntut untuk senantiasa melakukan pembaruan menuju perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus dirancang secara terarah, konsisten, dan inklusif, agar mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berfokus pada keseimbangan antara output pelayanan ngan outcome pembangunan sumber daya manusia dan tata kelola arsip daerah. Sebagai institusi pemerintah daerah yang memiliki tugas di bidang pelayanan publik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara proaktif berperan dalam menyediakan layanan perpustakaan yang inklusif dan bermutu bagi masyarakat, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan arsip di seluruh perangkat daerah guna mendukung akuntabilitas pemerintahan dan pelestarian memori kolektif daerah. 3.1 Tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama tahun 2025–2029 adalah “Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan” yang diukur dengan indikator Indesk Pembangunan Literasi Masyarakat dan Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah. Rumus perhitungan IPLM merupakan kumpulan dari rumus pengukuran 7 (tujuh) komponen unsur pembangunan literasi masyarakat beserta pembaginya yaitu komponen Aspek Masyarakat. Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah yang merupakan penilaian dari ANRI meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. 3.2 Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Dinpusarda Kabupaten Pemalang mempunyai 3 (tiga) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :
1.“Meningkatnya kualitas perpustakaan dalam pemanfaatan perpustakaan” yang diukur dengan indikator Tingkat Pemanfaatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 III-43 Perpustakaan. Dengan rumusan Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan perhari dalam setahun baik on site maupun online dibagi jumlah penduduk kabupaten/kota pada tahun tahun yang sama x 100%.
2.“Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah” yang diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B dengan rumus Jumlah OPD yang memiliki predikat pengelolaan minimal B dibagi total OPD dikali 100%
3.“Meningkatnya kualitas akuntabilitas perangkat daerah” yang diukur dengan indikator Nilai SAKIP yang diperoleh berdasarkan Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh inspektorat. Adapun perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 III-44 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah 58,32 60,7 63,08 65,5 67,84 70,22 Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B 29,27 34,14 39,02 43,9 48,78 53,65 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 III-45 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 53 54,4 57,8 60,2 62,6 65 Meningkatnya kualitas perpustakaan dalam pemanfaatan perpustakaan Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan 2,6 2,88 3,16 3,44 4,1 4,38 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 III-46 3.3 Strategi Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2030, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang menetapkan berbagai strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan daerah secara berkelanjutan. Tujuan 1: Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas pengawasan kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah Indikator: Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Strategi: • Memperkuat peran Lembaga Kearsipan Daerah dalam pembinaan dan pengawasan • Mendorong penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di seluruh perangkat daerah • Menyusun dan menyesuaikan regulasi internal terhadap kebijakan nasional bidang kearsipan • Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi pengelola arsip OPD Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah Indikator: Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B Strategi: • Menyelenggarakan bimbingan teknis dan asistensi penyusunan regulasi internal pengelolaan arsip • Mengembangkan sistem audit internal pengelolaan arsip pada perangkat daerah • Memberikan penghargaan atau insentif non-fisik bagi perangkat daerah yang mencapai predikat tinggi • Membangun budaya tertib arsip melalui kampanye dan penguatan kelembagaan Tujuan 2: Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan Sasaran 2.1: Meningkatnya indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) Indikator: IPLM Strategi: • Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan bahan bacaan melalui layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial • Melaksanakan program literasi berbasis komunitas, sekolah, dan keluarga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 III-47 • Memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan literasi digital • Mendorong kolaborasi multipihak dengan lembaga pendidikan, komunitas literasi, dan sektor swasta Sasaran 2.2: Meningkatnya kualitas perpustakaan dalam pemanfaatan perpustakaan Indikator: Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Strategi: • Pengembangan layanan perpustakaan yang ramah anak, inklusif, dan berbasis budaya lokal • Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (digitalisasi layanan) • Penguatan promosi perpustakaan melalui media sosial dan kegiatan publik • Penyediaan sarana prasarana yang mendukung kenyamanan pengunjung 3.4 Arah Kebijakan Penahapan pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang merupakan prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah. Setiap tahapan dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan secara berkelanjutan. Penahapan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dapat disajikan pada tabel di bawah ini: https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 III-48 Tabel 3.2 Penahapan Renstra Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)1 2 3 4 5 Memperkuat digitalisasi layanan perpustakaan dan kearsipan Melalui pemanfaatan aplikasi iPemalang, digitalisasi koleksi perpustakaan, serta penguatan sistem arsip elektronik di perangkat daerah. Meningkatkan infrastruktur layanan perpustakaan dan kearsipan di wilayah desa dan kelurahan melalui peningkatan kualitas ruang layanan perpustakaan, penambahan pojok baca, dan penguatan depo arsip wilayah. Penguatan pemberdayaan masyarakat melalui program literasi berbasis inklusi sosial dan peningkatan kompetensi pengelola arsip desa/ kelurahan Melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keberlanjutan layanan perpustakaan dan kearsipan Penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan Melalui peningkatan indeks kearsipan, peningkatan nilai IPLM, pemusnahan arsip sesuai prosedur, dan penyusunan rancangan Renstra periode berikutnya yang berbasis evaluasi kinerja. Tabel 3.3 Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No. OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebagai indikator nasional literasi masyarakat. Peningkatan literasi masyarakat dengan fokus pembentukan perpustakaan digital. Penguatan program peningkatan literasi melalui perluasan akses bahan bacaan, digitalisasi koleksi, dan pengembangan aplikasi perpustakaan digital daerah. Urusan Perpustakaan Implementasi standar nasional perpustakaan sesuai Peraturan Kepala Perpusnas RI. Peningkatan literasi masyarakat dengan fokus pembentukan perpustakaan digital. Peningkatan jumlah perpustakaan terstandar dan pelayanan berbasis digital yang ramah pengguna. Urusan Perpustakaan Penguatan pengawasan kearsipan daerah mengacu pada standar dari ANRI. Peningkatan pengelolaan kearsipan difokuskan pada peningkatan kearsipan sesuai Peningkatan nilai hasil pengawasan kearsipan melalui pembinaan dan penerapan sistem Urusan Kearsipan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 III-49 No. OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET
(1)(2) (3) (4) (5) standar dan digitalisasi arsip. pengelolaan arsip yang sesuai standar. Digitalisasi arsip sesuai kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Peningkatan pengelolaan kearsipan difokuskan pada peningkatan kearsipan sesuai standar dan digitalisasi arsip. Penguatan sarana digitalisasi arsip dan peningkatan SDM pengelola arsip untuk mempercepat transformasi digital pengarsipan. Urusan Kearsipan Peningkatan persentase Perangkat Daerah dengan predikat pengelolaan arsip minimal “B”. Peningkatan pengelolaan kearsipan difokuskan pada peningkatan kearsipan sesuai standar dan digitalisasi arsip. Pembinaan dan evaluasi berkelanjutan terhadap perangkat daerah agar mencapai predikat pengelolaan arsip minimal “B”. Urusan Kearsipan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-50 A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g.Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
h.Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusuan Dokumen Perencanaan
1. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
d.Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1. 3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
b.Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
1. 4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang undangan
1. 5.Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-51
d.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g.Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
h.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
i.Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1. 6.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
c.Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
1. 7.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. 8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
c.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
e.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya B. Program Pembinaan Perpustakaan
1. 1.Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
a.Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
b.Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
c.Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
d.Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
e.Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kabupaten/Kota
f.Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
g.Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-52
h.Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
1. 2.Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
a.Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
b.Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
c.Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
d.Sub Kegiatan Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca
e.Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat C Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
1. 1.Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota
a.Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan perawatan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno
b.Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
1. 2.Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a.Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
b.Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara D Program Pengelolaan Arsip
1. 1.Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota
a.Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
b.Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
c.Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
d.Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis
e.Sub Kegiatan Penyelenggaraan penawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
f.Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip
g.Sub Kegiatan Pembinaan Kearsipan Kewenangan Kabupaten/Kota
1. 2.Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota
a.Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
1. 3.Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota
a.Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
b.Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-53 E Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
1. 1.Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
a.Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun
1. 2.Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
a.Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan
b.Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota
1. 3.Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten / Kota
a.Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah ke dalam bentuk operasional yang terukur. Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan target capaian yang jelas, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah. Kerangka perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan serta teknik penyusunannya disajikan dalam tabel berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-54 Tabel 4.1 Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya kualitas akuntabilitas perangkat daerah Nilai SAKIP Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupatn/Kota Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-55 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan/Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-56 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya Laporan/Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas Sosialisasi Peraturan perundang undangan Sosialisasi Peraturan perundang undangan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-57 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-58 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah barang milik daerah yang tersedia Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Miik Daerah jumlah barang milik daerah yang terpelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-59 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas perpustakaan dalam pemanfaatan perpustakaan Tingkat pemanfaatan perpustakaan Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan Persentase perpustakaan yang terstandarisasi Program Pembinaan Perpustakaan Nilai tingkat Kegemaran https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-60 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 membaca masyarakat Terlaksananya kegiatan pengelolaan perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan wilayah kabupaten/kota yang dikelola Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-61 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyusunan Data dan Indormasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Terlaksananya kegiatan pembudayaan gemar membaca jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-62 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Meningkatnya kualitas pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno jumlah naskah kuno yang ditemukan untuk dilestarikan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Terlaksananya kegiatan identifikasi naskah kuno Jumlah naskah kuno yang teridentifikasi Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan perawatan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-63 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya kegiatan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dikembangkan dan ditemukan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-64 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis , statis dan vital Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan Program Pengelolaan Arsip Terlaksananya kegiatan pengelolaan arsip dinamis Jumlah arsip dinamis yang terkelola Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-65 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyelenggaraan penawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip Pembinaan Kearsipan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya kegiatan pengelolaan arsip statis daerah Jumlah arsip statis yang terkelola Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Terlaksananya kegiatan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional Jumlah kegiatan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-66 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas perlindungan dan penyelamatan arsip Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Terlaksananya kegiatan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (Sepuluh) tahun jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuliuh) tahun yang dimusnahkan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-67 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya kegiatan penyelamatan arsip perangakt daerah yangg digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan Jumlah arsip yang terselamatkan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota Terlaksananya perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana Jumlah arsip yang diselamatkan dari bencana Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten / Kota Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-68 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-69 4.1 Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan merupakan bagian integral dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang yang memuat daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama periode lima tahun. Setiap program dan kegiatan disusun berdasarkan tujuan dan sasaran strategis, serta dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian tahunan, dan estimasi kebutuhan anggaran. Rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan tersebut dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-70 Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 14.35 5 8.502.65 7.000 13.7 80 8.792.018. 100 14.2 51 14.037.34 2.000 14.6 12 13.254.34 2.000 14.9 73 13.250.99 2.000 15.3 34 14.647.542. 000 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERPUSTAKAAN 151 8.127.72 7.500 277 8.244.477. 100 397 13.276.84 2.000 408 12.478.84 2.000 419 12.459.49 2.000 430 13.840.042. 000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Nilai SAKIP Nilai 63,89 3.960.11 0.500 64,5 0 5.118.477. 100 65,0 0 7.111.842 .000 65,5 0 7.923.842. 000 66,0 0 8.434.492 .000 66,5 0 9.345.042.0 00 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.387.4 10 42.235.10 0 47.600.0 00 49.600.00 0 50.250.0 00 50.800.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-71 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Keluran Kegiatan Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dokumen 10 11 11 11 11 11 Hasil Kegiatan Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel % 100 100 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 4.406.400 2 20.000.000 2 20.000.00 0 2 20.000.000 2 20.000.00 0 2 20.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 3.905.000 1 3.000.000 1 3.200.000 1 3.300.000 1 3.350.000 1 3.500.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-72 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 1 3.705.000 1 3.000.000 1 3.400.000 1 3.800.000 1 4.200.000 1 4.600.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokumen 1 4.264.600 1 2.000.000 1 3.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dokumen 1 2.734.910 1 2.735.100 1 3.500.000 1 4.000.000 1 4.200.000 1 4.200.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-73 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 3 3.846.500 3 3.500.000 3 4.500.000 3 4.500.000 3 4.500.000 3 4.500.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 5.525.000 1 3.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-74 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pelaksanaan Forum Perangkat Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusuan Dokumen Perencanaan Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berita Acara 0 0 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.182.98 5.300 3.396.454 .000 4.399.45 4.000 4.999.454. 000 5.299.45 4.000 5.999.454. 000 Keluran Kegiatan Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dokumen 2 3 20 20 20 20 Hasil Kegiatan persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel % 100 100 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-75 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 20/ 14 3.178.783 .000 22/1 4 3.387.454. 000 22/ 14 4.387.454. 000 22/1 4 4.987.454. 000 22/1 4 5.287.454. 000 22/1 4 5.987.454.0 00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 2.842.000 1 3.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan 0 0 1 3.000.000 18 5.000.000 18 5.000.000 18 5.000.000 18 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-76 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 1 1.360.300 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 1.500.000 1.500.00 0 1.500.000 1.500.00 0 1.500.000 Keluran Kegiatan Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun Dokumen 0 3 3 3 3 3 Hasil Kegiatan Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang % 100 100 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-77 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tersusun secara lengkap dan sesuai ketentuan Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 0 0 1 500.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 0 0 2 1.000.000 2 1.000.000 2 1.000.000 2 1.000.000 2 1.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 76.226.9 62 70.000.00 0 250.000. 000 300.000.0 00 350.000. 000 400.000.00 0 Keluran Kegiatan Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas Orang 41 40 50 50 50 50 Hasil Kegiatan persentase pegawai yang % 100 100 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-78 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 meningkat kapasitasnya Sosialisasi Peraturan perundang undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Orang 41 76.226.96 2 40 70.000.00 0 50 250.000.0 00 50 300.000.00 0 50 350.000.0 00 50 400.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah 184.349. 700 198.500.0 00 531.500. 000 591.500.0 00 651.500. 000 711.500.00 0 Keluran Kegiatan jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia layanan 8 9 9 9 9 9 Hasil Kegiatan Presentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas % 100 100 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-79 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 12 33.000.00 0 12 10.000.000 12 30.000.00 0 12 40.000.000 12 50.000.00 0 12 60.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 0 0 12 30.000.000 12 100.000.0 00 12 100.000.00 0 12 100.000.0 00 12 100.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 12 16.715.90 0 12 15.000.000 12 25.000.00 0 12 25.000.000 12 25.000.00 0 12 25.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 41.956.50 0 12 35.000.000 12 100.000.0 00 12 100.000.00 0 12 100.000.0 00 12 100.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 6.878.500 12 10.000.000 12 50.000.00 0 12 50.000.000 12 50.000.00 0 12 50.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dokumen 12 3.080.000 12 10.000.000 12 50.000.00 0 12 50.000.000 12 50.000.00 0 12 50.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-80 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Perundang- undangan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 0 0 12 5.000.000 12 25.000.00 0 12 25.000.000 12 25.000.00 0 12 25.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan Penyelenggaraa n Rapat dan Konsultasi SKPD Laporan 12 82.718.80 0 12 82.000.000 12 150.000.0 00 12 200.000.00 0 12 250.000.0 00 12 300.000.000 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dokumen 0 0 12 1.500.000 12 1.500.000 12 1.500.000 12 1.500.000 12 1.500.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.000.0 00 610.000.0 00 610.000. 000 610.000.0 00 610.000. 000 610.000.00 0 Keluran Kegiatan Jumlah barang milik daerah yang tersedia unit 2 18 18 18 18 18 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-81 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hasil Kegiatan persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas % 100 100 100 100 100 100 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 0 0 1 530.000.00 0 1 530.000.0 00 1 530.000.00 0 1 530.000.0 00 1 530.000.000 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 0 15 30.000.000 15 30.000.00 0 15 30.000.000 15 30.000.00 0 15 30.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Unit 2 12.000.00 0 2 50.000.000 2 50.000.00 0 2 50.000.000 2 50.000.00 0 2 50.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 469.726. 128 552.788.0 00 791.788. 000 791.788.0 00 791.788. 000 791.788.00 0 Keluran Kegiatan jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah jasa 3 3 3 3 3 3 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-82 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 daerah yang tersedia Hasil Kegiatan Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas % 100 100 100 100 100 100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 1.500.000 12 2.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 124.162.1 28 12 250.000.00 0 12 500.000.0 00 12 500.000.00 0 12 500.000.0 00 12 500.000.000 Tahun 2027 ada penambaha n daya listrik untuk pemasanga n lift perpustaka an https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-83 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 344.064.0 00 12 300.788.00 0 12 286.788.0 00 12 286.788.00 0 12 286.788.0 00 12 286.788.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 6.435.00 0 247.000.0 00 480.000. 000 580.000.0 00 680.000. 000 780.000.00 0 Keluran Kegiatan jumlah barang milik daerah yang terpelihara unit 34 96 179 179 179 179 Hasil Kegiatan Presentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas % 100 100 100 100 100 100 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya Unit 26 6.165.000 25 100.000.00 0 25 150.000.0 00 25 200.000.00 0 25 250.000.0 00 25 300.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-84 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang dipelihara Unit 0 0 20 12.000.000 50 50.000.00 0 50 50.000.000 50 50.000.00 0 50 50.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang Dipelihara Unit 6 120.000 47 30.000.000 100 75.000.00 0 100 75.000.000 100 75.000.00 0 100 75.000.000 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainya yang Dipelihara Unit 2 150.000 2 100.000.00 0 2 200.000.0 00 2 250.000.00 0 2 300.000.0 00 2 350.000.000 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi Unit 0 0 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase perpustakaan terstandarisasi 5,96 4.161.93 7.000 12,0 0 2.956.000. 000 15,0 0 5.935.000 .000 18,0 0 4.325.000. 000 20,0 0 3.795.000 .000 22,0 0 4.265.000.0 00 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 65,25 66,6 5 67,9 0 69,1 5 70,0 0 71,2 5 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah 786.303. 200 1.131.000 .000 1.385.00 0.000 1.560.000. 000 1.835.00 0.000 2.110.000. 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-85 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kabupaten / Kota Keluran Kegiatan Jumlah perpustakaan wilayah kabupaten/kot a yang dikelola unit 42 88 98 109 120 131 Hasil Kegiatan Presentase perpustakaan tingkat daerah yang terkelola % 100 100 100 100 100 100 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Perpustak aan 15 15.000.00 0 15 15.000.000 20 25.000.00 0 25 35.000.000 30 45.000.00 0 35 55.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-86 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kot a Sesuai Kewenangannya Perpustak aan 15 28.510.00 0 15 50.000.000 16 150.000.0 00 17 60.000.000 18 70.000.00 0 19 80.000.000 pada tahun 2027 mengalokas ikan anggaran untuk akreditasi perpustaka an umum kabupaten pemalang Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kot a Melalui Peningkatan Koleksi Layanan 4 348.195.0 00 5 296.000.00 0 5 350.000.0 00 5 350.000.00 0 5 350.000.0 00 5 350.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-87 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan Umum dan Khusus yang dibina sesuai Kewenangan Kabupaten/Kot a dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Perpustak aan 10 9.516.000 56 70.000.000 60 75.000.00 0 65 80.000.000 70 85.000.00 0 75 90.000.000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan Orang 120 152.475.0 00 200 215.000.00 0 200 250.000.0 00 200 300.000.00 0 200 350.000.0 00 200 400.000.000 Penyusunan Data dan Indormasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan Dokumen 5 7.824.500 5 35.000.000 5 35.000.00 0 5 35.000.000 5 35.000.00 0 5 35.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-88 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Eksemplar 2.800 223.282.7 00 2.000 250.000.00 0 300 0 300.000.0 00 5000 500.000.00 0 7000 700.000.0 00 9000 900.000.000 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Perpustak aan 1 1.500.000 1 200.000.00 0 1 200.000.0 00 1 200.000.00 0 1 200.000.0 00 1 200.000.000 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 3.375.63 3.800 1.825.000 .000 4.550.00 0.000 2.765.000. 000 1.960.00 0.000 2.155.000. 000 Keluran Kegiatan jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca kegiatan 5 5 5 5 5 5 Hasil Kegiatan Persentase capaian kegiatan pembudayaan % 100 100 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-89 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 gemar membaca Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/BundaLit erasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a yang dipilih dan didukung kegiatannya Orang 0 0 15 90.000.000 15 100.000.0 00 15 120.000.00 0 15 120.000.0 00 15 120.000.000 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kot a yang dikembangkan Perpustak aan 2 37.365.00 0 5 105.000.00 0 10 250.000.0 00 15 375.000.00 0 20 500.000.0 00 25 625.000.000 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Perpustak aan 1 3.168.039 .500 1 1.000.000. 000 2 3.500.000. 000 2 1.500.000. 000 1 500.000.0 00 1 500.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-90 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kot a Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Orang 18 74.729.30 0 50 430.000.00 0 50 450.000.0 00 50 470.000.00 0 50 490.000.0 00 50 510.000.000 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan PendidikanDasa r dan Masyarakat Lokus 1 95.500.00 0 1 200.000.00 0 1 250.000.0 00 1 300.000.00 0 1 350.000.0 00 1 400.000.000 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Jumlah naskah kuno yang ditemukan untuk dilestarikan naskah 4 5.680.00 0 2 170.000.0 00 2 230.000.0 00 2 230.000.0 00 2 230.000.0 00 2 230.000.00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-91 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota 5.680.00 0 90.000.00 0 150.000. 000 150.000.0 00 150.000. 000 150.000.00 0 Keluran Kegiatan Jumlah naskah kuno yang teridentifikasi eksempla r 4 1 1 1 1 1 Hasil Kegiatan persentase naskah kuno yang teridentifikasi % 100 100 100 100 100 100 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan perawatan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno Orang 0 0 1 40.000.000 1 75.000.00 0 1 75.000.000 1 75.000.00 0 1 75.000.000 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaa n untuk Eksemplar 4 5.680.000 1 50.000.000 1 75.000.00 0 1 75.000.000 1 75.000.00 0 1 75.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-92 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dilestarikan dan didayagunakan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 80.000.00 0 80.000.0 00 80.000.00 0 80.000.0 00 80.000.000 Keluran Kegiatan Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan eksempla r 0 1 1 1 1 1 Hasil Kegiatan Persentase koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan % 100 100 100 100 100 100 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh perpustakaan Eksemplar 0 0 2 40.000.000 2 40.000.00 0 2 40.000.000 2 40.000.00 0 2 40.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-93 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 daerah tingkat kabupaten/kota Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh perpustakaan daerah tingkat kabupaten/kota Eksemplar 0 0 2 40.000.000 2 40.000.00 0 2 40.000.000 2 40.000.00 0 2 40.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 14.20 4 374.929. 500 13.5 03 547.541.0 00 13.8 54 760.500.0 00 14.2 04 775.500.0 00 14.5 54 791.500.0 00 14.9 04 807.500.00 0 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungja waban nasional Pasal 40 dan % 67,82 349.721. 000 73,0 6 530.541.0 00 75,6 8 733.500.0 00 78,3 0 743.000.0 00 80,9 2 753.500.0 00 83,5 4 764.000.00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-94 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Watukumpul Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Watukumpul yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 :

Pasal 59

Undang- Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota 171.510. 000 382.000.0 00 413.500. 000 418.000.0 00 423.500. 000 429.000.00 0 Keluran Kegiatan Jumlah arsip dinamis yang terkelola arsip 9.200 9.00 0 9.15 0 9.30 0 9.45 0 9.60 0 Hasil Kegiatan Persentase arsip dinamis yang terkelola % 100 100 100 100 100 100 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan Berkas 1.200 26.510.00 0 1.500 25000000 (17.111.60 0) 165 0 27.500.00 0 1800 30.000.000 1950 32.500.00 0 2100 35.000.000 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Berkas 8.000 109.600.0 00 7.500 77.000.000 750 0 80.000.00 0 7500 82.000.000 7500 85.000.00 0 7500 88.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-95 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kot a Laporan 41 35.400.00 0 38 45.000.000 38 45.500.00 0 38 45.500.000 38 45.500.00 0 38 45.500.000 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis Unit 0 0 10 100.000.00 0 10 100.000.0 00 10 100.000.00 0 10 100.000.0 00 10 100.000.000 Penyelenggaraan penawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan Lembaga 0 0 38 45.000.000 38 45.500.00 0 38 45.500.000 38 45.500.00 0 38 45.500.000 Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan sadar tertib arsip Lembaga 0 0 3 40.000.000 3 40.000.00 0 3 40.000.000 3 40.000.00 0 3 40.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-96 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pembinaan Kearsipan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah OPD kabupaten/kota , BUMD kabupaten/kota , ORMAS/ORPOL kabupaten/kota , dan LKD kabupaten/kota telah mengimplement asi pengelolaan arsip dinamis Instansi 0 0 50 75.000.000 50 75.000.00 0 50 75.000.000 50 75.000.00 0 50 75.000.000 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota 40.000.0 00 40.000.00 0 45.000.0 00 45.000.00 0 45.000.0 00 45.000.000 Keluran Kegiatan Jumlah arsip statis yang terkelola arsip 3.000 3.00 0 3.00 0 3.00 0 3.00 0 3.00 0 Hasil Kegiatan Persentase arsip statis yang terkelola % 100 100 100 100 100 100 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Arsip 3.000 40.000.00 0 3.000 40.000.000 300 0 45.000.00 0 3000 45.000.000 3000 45.000.00 0 3000 45.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-97 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Akses Arsip Statis Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota 138.211. 000 108.541.0 00 275.000. 000 280.000.0 00 285.000. 000 290.000.00 0 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota Jumlah kegiatan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan kegiatan 2 2 2 2 2 2 Hasil Kegiatan persentase kegiatan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan % 100 100 100 100 100 100 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Pengguna 5 118.151.0 00 10 23.116.000 20 25.000.00 0 30 30.000.000 40 35.000.00 0 50 40.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-98 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kabupaten/Kota melalui JIKN Layanan Kearsipan Tingkat daerah kabupaten/Kot a Melalui JIKN Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kot a Laporan 1 20.060.00 0 2 85.425.000 3 250.000.0 00 3 250.000.00 0 3 250.000.0 00 3 250.000.000 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungja waban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, % 33,34 17.000.0 00 35,0 17.000.00 0 36,7 27.000.00 0 38,4 32.500.00 0 40,1 38.000.00 0 41,8 43.500.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-99 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 10.000.0 00 5.000.000 10.000.0 00 15.000.00 0 20.000.0 00 25.000.000 Keluran Kegiatan jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuliuh) tahun yang dimusnahkan arsip 1.500 1.00 0 1.20 0 1.40 0 1.60 0 1.80 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-100 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hasil Kegiatan Persentase arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuliuh) tahun yang dimusnahkan % 100 100 100 100 100 100 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Arsip 1.500 10.000.00 0 1.000 5.000.000 120 0 10.000.00 0 1400 15.000.000 1600 20.000.00 0 1800 25.000.000 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah 7.000.00 0 5.000.000 10.000.0 00 10.000.00 0 10.000.0 00 10.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-101 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kecamatan dan Desa/Kelurahan Keluran Kegiatan Jumlah arsip perangkat daerah kabupaten/kot a yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/des a yang terselamatkan arsip 500 1 2 2 2 2 Hasil Kegiatan Persentase arsip yang terselamatkan % 100 0 0 0 0 0 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana arsip 500 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-102 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, PenyusunanDaf tar dan Penilaian serta Penyerahan atau PemusnahanArs ipbagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kot a Daftar Arsip 0 0 1 5.000.000 2 10.000.00 0 2 10.000.000 2 10.000.00 0 2 10.000.000 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten / Kota 0 7.000.000 7.000.00 0 7.500.000 8.000.00 0 8.500.000 Keluran Kegiatan Jumlah arsip yang diselamatkan dari bencana 0 500 500 500 500 500 Hasil Kegiatan Persentase arsip yang 0 100 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-103 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 diselamatkan dari bencana Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana arsip 0 0 500 7.000.000 500 7.000.000 500 7.500.000 500 8.000.000 500 8.500.000 PROGRAM PERIZINAN DAN PENGGUNAAN ARSIP - - 8.208.50 0 0 0 0 0 0 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota 8.208.50 0 0 0 0 0 0 Keluran Kegiatan jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai SOP berkas 2 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-104 BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT SATUAN BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 K PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hasil Kegiatan persentase capaian penerbitan izin penggunaan arsip bersifat tertutup dibanding target yang ditentukan pada tahun berkenaan % 100 0 0 0 0 0 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan SOP 2 8.208.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-105 4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama, RPJMD, dan Pendanaan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini : Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Program Pembinaan Perpustakaan Meningkatnya pembinaan perpustakaan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kabupaten/Kota Penyusunan Data dan Indormasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-106 No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(1)(2) (3) (4) (5) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 2 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Meningkatnya jumlah naskah kuno yang dilestarikan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan perawatan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 3 Program Pengelolaan Arsip Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis, statis dan vital Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis Penyelenggaraan penawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip Pembinaan Kearsipan Kewenangan Kabupaten/Kota Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-107 No. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET.
(1)(2) (3) (4) (5) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 4 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Meningkatnya kualitas perlindungan dan penyelamatan arsip Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten / Kota Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana 4.3 Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang merupakan ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun secara sistematis berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. IKU digunakan untuk https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-108 mengukur capaian kinerja strategis secara menyeluruh, yang mencerminkan hasil utama dari pelaksanaan program dan kebijakan, bukan sekadar aktivitas rutin. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabuoaten Pemalang No. INDIKATOR SATU AN TARGET TAHUN KE T. 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Indeks Pembanguna n Literasi Masyarakat Indek s 53 54,4 57,8 60,2 62,6 65 2 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Nilai 65,4 66,65 67,9 69,15 70 71,25 3 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Nilai 58,32 60,7 63,08 65,46 67,84 70,22 4 Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B % 29,27 34,14 39,02 43,9 48,78 53,65 6 Nilai SAKIP Nilai 64 64,5 65 65,5 66 66,5 7 Indeks Kepusasan Masyarakat % 85,1 85,3 85,5 85,7 85,9 86,1 4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian pelaksanaan program, kegiatan, atau subkegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang. IKK disusun secara sistematis berdasarkan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, serta menggambarkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara lebih teknis dan terukur. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 IV-109 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang No INDIKATOR SATUA N TARGET TAHUN KET 202 5 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Indeks 65,4 66,6 5 67,9 69,1 5 70 71,2 5 2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 53 55,4 57,8 60,2 62,6 65 3 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan % 70,4 4 73,0 6 75,6 8 78,3 80,9 2 83,5 4 4 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat % 16,6 7 35 36,7 38,4 40,1 41,8 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Dinpusarda Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 V-110 Renstra ini menjadi pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang termuat di dalamnya harus dipastikan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan secara berkelanjutan. Renstra ini berfungsi sebagai acuan strategis yang penting dalam proses penilaian dan pengukuran kinerja perangkat daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola perpustakaan yang adaptif dan inklusif serta pengelolaan kearsipan yang tertib, akuntabel, dan sesuai standar. Implementasi Renstra ini akan dikawal melalui proses pengendalian dan evaluasi secara berkala yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan dasar perbaikan perencanaan di masa yang akan datang. Keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra ini memerlukan komitmen, konsistensi, dan sinergi dari seluruh jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta dukungan dari pemangku kepentingan lainnya. Dengan semangat kerja yang profesional, kolaboratif, dan berorientasi hasil, diharapkan seluruh program dan kebijakan yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara optimal guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berdaya guna di bidang perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Pemalang. Pemalang, 2025 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang TANTRI ARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19700322 199403 2 003 https://jdih.pemalangkab.go.id Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja disamping 1 Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Tengah. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolak ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan pelayanan publik yang baik. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Satuan Polisi Pamong Praja, dimana kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai. Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu:
(1)Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) 2 Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD. Tahapan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 ttahun 2025 Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut : 3 Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 4 Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 5 Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6264);
12.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor xx);
14.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15.Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 6 Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xx Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor xx, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xx);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xx Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor xx, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor xx)
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 7 Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
32.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Pemalang;
33.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 adalah menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kinerja (Renja) yang bersifat tahunan dan memberikan arah dalam melayani masyarakat sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen aparatur Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati bersama. Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 sebagai berikut : 8 Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id
1.Memberikan arah tujuan , sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
2.Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
3.Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang memuat program dan kegiatan. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :
1.Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;
2.Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) subbab yaitu subbab gambaran pelayanan perangkat daerah dan subbab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
3.Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Berisi tentang Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Stretegi Perangakat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dan Arah Kebijakan Perangakat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
4.BAB IV Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Memuat uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan 9 Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id pagu indikatif, sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah;
5.BAB V Penutup, Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. 10 Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id 10 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 11 Gambar 2.1 Struktur Organisasi BKPSDMD Kabupaten Pemalang Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional KEPALA SATPOL PP BIDANG PEMBINAAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAERAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN SEKSI PENGAWASAN, PENEGEKAN DAN PENINDAKAN SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI OPERASI DAN PENGANDALIAN SEKRETARIAT SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PERINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN SEKSI PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN SEKSI PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 https://jdih.pemalangkab.go.id 12 Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat, yang meliputi : sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana, sub urusan kebakaran dan sub urusan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok, Satpol PP Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :
1.Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2.Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4.Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bapak Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Berikut uraian tugas jabatan structural Satpol PP Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
1.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Satuan mempunyai tugas sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 13

a.Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
b.Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
c.Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan proram dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d.Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
e.Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;
f.Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai https://jdih.pemalangkab.go.id 14 dengan indikator SPIP dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi;
g.Mengarahkan pengelolaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
h.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
i.Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
j.Merumuskan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
k.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
1. 2.Sekretaris; Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a.Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
b.Mengkoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja https://jdih.pemalangkab.go.id 15 Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
c.Menyusun kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d.Menyelenggarakan program dan kegiatan subbagian bina program dan keuangan serta subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
e.Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;
f.menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan;
g.menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa untuk efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
h.mengkoordinaskan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
i.mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
j.mengkoordinasian penyusunan laporan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan https://jdih.pemalangkab.go.id 16
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
1. 3.Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a.Merencanakan program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
b.Menyusun konsep rancangan kebijakan bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c.Menyelenggarakan program dan kegiatan seksi operasi dan pengendalian serta seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
d.Menyusun rancangan laporan kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian serta Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai bahan penilaian kinerja;
e.Menyusun bahan rancangan inovasi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
f.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
g.mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai https://jdih.pemalangkab.go.id 17 dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
h.menyusun laporan pelaksanan tugas bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
1. 4.Kepala Bidang Pembinaan dan Penegakan Perundang- undangan Daerah; Kepala Bidang Penegakan Perudang-undangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a.Merencanakan program dan kegiatan Bidang Penegakan Perudang-undangan Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
b.Menyusun konsep rancangan kebijakan bidang Penegakan Perudang-undangan Daerah sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c.Menyelenggarakan program dan kegiatan seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta seksi penindakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
d.Menyusun rancangan laporan kegiatan Seksi seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta seksi penindakan sebagai bahan penilaian kinerja;
e.Menyusun rancangan inovasi bidang Penegakan Perudang-undangan Daerah berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
f.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan tugas; https://jdih.pemalangkab.go.id 18
g.mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan bidang Penegakan Perudang-undangan Daerah sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
h.menyusun laporan pelaksanan tugas bidang Penegakan Perudang-undangan Daerah secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
1. 5.Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran; Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a.Merencanakan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
b.Menyusun konsep rancangan kebijakan bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c.Menyelenggarakan program dan kegiatan seksi satuan perlindungan dan bina potensi masyarakat serta seksi pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
d.Menyusun rancangan laporan kegiatan Seksi satuan perlindungan dan bina potensi masyarakat serta seksi pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai bahan penilaian kinerja;
e.Menyusun rancangan inovasi bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran berdasarkan https://jdih.pemalangkab.go.id 19 identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
f.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
g.mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
h.menyusun laporan pelaksanan tugas bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah Sumber daya Satpol PP Kabupaten Pemalang yang meliputi sumber daya manusia/kepegawaian dan sarana prasarana sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
1. 1.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Jumlah pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut : Tabel 2.1. Pegawai Satpol PP Kabupaten Pemalang No Uraian L P Golongan Jumlah I II III IV 1 Kepala Dinas 1 - - 1 - - 1 2 Sekretaris 1 - - - 1 - 1 3 Kabid 2 1 - - 3 - 3 4 Kasi/ Kasubag 5 - - 5 5 5 JFU 71 10 - 51 30 81 6 JFT 5 4 - 4 1 - 9 7 Non ASN 124 15 139 139 Jumlah ASN dan Non ASN 209 30 139 56 35 5 239 Sumber : Sekretariat Satpol PP Kab. Pemalang 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id 20 Berdasarkan tabel 2.1, jumlah pegawai golongan IV berjumlah 5 (lima) orang. Jumlah pegawai golongan III berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang. Jumlah pegawai golongan II sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, golongan I sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dominan pegawai Non ASN sebanyak 58,15%. Hal ini terjadi karena untuk mencukupi kebutuhan pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak dapat dicukupi dari pegawai ASN. Berdasarkan gender atau jenis kelamin, jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja jenis kelamin laki-laki sebanyak 209 (dua ratus sembilan) orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin belum seimbang secara gender karena menyesuaikan tugas lapangan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja. Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan No Jenis Diklat Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Diklatpim II - - - 2 Diklatpim III 1 1 - 3 Diklatpim IV 5 4 1 6 Struktural yang belum diklat 6 3 3 Jumlah 12 8 4 Sumber : Sekretariat Satpol PP Kab. Pemalang 2025 Berdasarkan tabel 2.2, data pegawai yang telah melaksanakan Diklatpim II tidak ada. Pegawai yang telah melaksanakan Diklatpim III sebanyak 1 (satu) orang, dengan jenis kelamin laki-laki. Pegawai yang telah melaksanakan Diklatpim IV sebanyak 5 (lima) orang, dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 4 (empat) orang, perempuan berjumlah 1 (satu) orang. Sedangkan ada sejumlah 6 (enam) orang pejabat struktural yang belum melaksanaan diklat, yaitu Diklatpim III sejumlah 1 (satu) orang, Diklatpim IV sejumlah 6 (enam) orang. Tabel 2.3. https://jdih.pemalangkab.go.id 21 Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Pasca Sarjana (S2) 4 3 1 2 Sarjana (S1) 39 33 6 3 Diploma 10 7 3 4 SLTA/paket C 185 170 15 5 SLTP/paket B 1 1 - 6 SD - - - Jumlah 239 179 29 Sumber : Sekretariat Satpol PP Kab. Pemalang 2025 Berdasarkan tabel 2.3 dapat dilihat bahwa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang yang berpendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 4 orang, dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 3 (tiga) orang, jenis kelamin perempuan berjumlah 1 (satu) orang. Pegawai yang berpendidikan Sarjana (S1) berjumlah 39 orang, dengan jenis kelamin laki-laki 33 (tigapuluh tiga) orang, perempuan 6 (enam) orang. Pegawai yang berpendidikan Diploma sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan jenis kelamin perempuan 3 (tiga) orang, laki-laki 7 (tujuh) orang. Pegawai yang berpendidikan SLTA/paket C sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang, perempuan 15 (lima belas) orang. Pegawai dengan pendidikan SLTP/paket B sebanyak 1 (satu) orang, dengan jenis kelamin laki-laki 1 (satu) orang, jenis kelamin perempuan tidak ada. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dominan berpendidikan SLTA yaitu sebanyak 77,4 %. Dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia karena ini adalah tulang punggung yang menentukan berhasil tidaknya suatu program dan kegiatan. Tabel 2.4. Data Pegawai Berdasarkan Golongan No Golongan Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 IIA 4 4 - 2 IIB 2 2 - 3 IIC 2 2 - https://jdih.pemalangkab.go.id 22 4 IID 12 12 - 5 IIIA 16 15 1 6 IIIB 5 4 1 7 IIID 6 6 - 8 IVA 3 2 1 9 IVB 1 1 - 10 IVC 1 1 - Jumlah 52 49 3 Sumber : Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja, 2021 Berdasarkan tabel 2.4, data pegawai berdasarkan tingkat golongan, Golongan IIA, sebanyak 4 (empat) orang, dengan jenis kelamin laki-laki. Pegawai dengan eselon IIIB, sebanyak 2 orang dengan jenis kelamin laki – laki dan eselon IVA sebanyak 9 (sembilan) orang dengan 5 orang laki – laki dan 4 orang perempuan. Dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tingkat eselon dominan laki – laki yaitu sebanyak 66,67 %.
2. 1.Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.5. Inventaris Aset Satuan Polisi Pamong Praja No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Jumlah Harga (Rp) Ket 1 01 Tanah 01 Tanah 595 m2 892.500.000 Jumlah KIB A 892.500.000 2 01 Peralatan dan Mesin 02 Alat-alat Besar 3 10.000.000 03 Alat-alat Angkutan 33 6.061.956.223 04 Alat Bengkel dan Alat Ukur 6 6.000.000 05 Alat Pertanian 1 8.339.000 06 Alat Kantor & Rumah Tangga 321 873.101.472 07 Alat Studio & Alat Komunikasi 39 120.566.560 08 Alat-alat Kedokteran 6 12.891.060 09 Alat Laboratorium 0 0 10 Alat-alat persenjataan/keamanan 20 12.000.000 Jumlah KIB B 7.104.854.315 3 03 Gedung dan Bangunan 11 Bangunan Gedung 637.6 756.590.000 12 Monumen 0 Jumlah KIB C 756.590.000 https://jdih.pemalangkab.go.id 23 No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Jumlah Harga (Rp) Ket 4 04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0 13 Jalan & Jembatan 0 0 14 Bangunan Air/Irigasi 0 0 15 Instalasi 0 0 16 Jaringan 0 Jumlah KIB D 0 5 05 Aset Tetap Lainnya 17 Buku dan Perpustakaan 28 1.040.000 18 Barang Bercorak Kebudayaan 83 230.960.000 19 Hewan, Ternak dan Tanaman Jumlah KIB E 232.000.000 6 06 Konstruksi dalam Pengerjaan 0 0 Jumlah KIB F 0 Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) Satuan Polisi Pamong Praja,
b.Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Gambaran kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020-2024 diperoleh dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 36 Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) Tahun 2016-2021 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5

(1)(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wiilayah Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum Presentase adanya gangguan ketentramn dan ketertiban umum NA NA 98 96 94 97,43 100 100 100 58 100 100 102 104 61,7 Presentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum NA NA 7,14 7,14 7,14 NA 7,14 7,14 14,29 14,29 NA 100 100 200 200 Meningkatnya pelayanan kinerja Satpol PP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Satpol PP 82,89 83,89 84,89 85,89 86,89 82,89 82,32 84,89 85,89 86,89 100 98 100 100 100 4 Meningkatkan kualitas penanganan kebakaran - Rasio kejadian kebakaran 90 88 86 84 82 50 58 63 60 35,3 55,55 65,9 73,25 71,42 43,04 5 Meningkatnya kualitas penanangan kebakaran Cakupan Pelayanan Kebakaran 20 25 30 35 40 50 58 63 20 20 250 232 210 71,42 50 Berdasarkan tabel 2.7.a diatas, rata-rata semua target terpenuhi. Karena adanya dedikasi dan dukungan semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang. Sedangkan target indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu pada indikator rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, pada tahun 2019 sebesar 34,8% dan pada tahun 2020 sebesar 24,8%. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pengertian/definisi, dimana yang masuk dalam hitungan adalah anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas di lapangan. https://jdih.pemalangkab.go.id 37 Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) Tahun 2016-2021 Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 Uraian Anggaran pada tahun Realisasi pada tahun rasio antara realisasi dan anggaran rata-rata pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggara n Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 2.483.968.00 0 2.958.199.57 0 11.342.796.0 00 11.082.540.00 0 11.617.550.4 00 2.483.968.00 0 2.958.199.57 0 10.985.107.8 19 10.849.366.4 99 `11.005.173.8 25 100 100 96,61 97,90 94,73 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3.920.387.00 0 1.511.757.59 2 1.665.000.00 0 1.506.769.0 00 1.842.494.00 0 3.790.051.46 3 1.511.757.59 2 1.664.825.65 4 1.505.961.5 00 1.841.576.90 0 96,67 100 99,99 99,95 99,95 Program Pencegahan, Penanggualangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 703.900.000 585.647.059 242.500.000 214.375.0 00 1.062.500.00 0 703.701. 596 585.647.059 242.500.000 214.119.368 1.036.389.43 4 99,97 100 100 99,98 97,54 Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran rata-rata baik, hal ini dikarenakan adanya kerjasama di semua bidang dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan. https://jdih.pemalangkab.go.id 38 Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) Tahun 2016-2021
1. c.Kelompok Sasaran Layanan Satpol PP Kabupaten Pemalang Sasaran layanan Satpol PP Kabupaten Pemalang adalah masyarakat Kabupaten Pemalang sejumlah 1.541.685 penduduk, yang terdiri dari atas 780.921 laki-laki dan 760.764 perempuan dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang Laki-Laki Perempuan Total 780.921 760.764 1.541.685 Sumber : BPS Kabupaten Pemalang, 2025 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan atau kesenjangan antara yang diharapkan dan yang nyata terjadi. Pemetaan permasalahan pelayanan Satpol PP Kabupaten Pemalang dilakukan dengan menyusun pohon masalah dengan hasil sebagai berikut : Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Satpol PP Kabupaten Pemalang No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Masih rendahnya gangguan tantibum yang diselesaikan Masih banyak masyarakat yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum Belum optimalnya Kegiatan pencegahan gangguan trantibum Belum optimalnya penindakan atas gangguan trantibum Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan trantibumlinmas Kurangnya pemberdayaan linmas Masih rendahnya kualitas SDM yang kompeten Perlunya koordinasi dengan lintas sektor https://jdih.pemalangkab.go.id 39 Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) Tahun 2016-2021 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Masih kurangnya sarpras trantibum Belum ada SOP trantibum sesuai kebutuhan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada merupakan amanat SPM Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat thd Perda/Perkada yang berlaku masih rendah Tingkat kesadaran masyarakat thd Perda/Perkada yag masih rendah Belum optimalnya penanganan pelanggaran Perda/Perkada Belum optimalnya kinerja PPNS dalam penanganan pelanggaran Perda/Perkada Belum optimalnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Belum optimalnya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Masih rendahnya disiplin dan pola hidup masyarakat dalam pemahaman yg berkaitan dg tindakan yg mengarah pencegahan kebakaran Belum optimalnya pemadaman dan pengendalian kebakaran yang terjadi Belum optimalnya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran Terbatasnya SDM aparatur pemadam dalam penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Belum adanya sarpras pencegahan, https://jdih.pemalangkab.go.id 40 Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) Tahun 2016-2021 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah penanggulangan kebakaran dan APD yang terstandarisasi Masih kurangnya sarpras pencegahan, penanggulangan kebakaran dan APD yang tersedia (termasuk didalamnya pos pemadam kebakaran) Masih terbatasnya SDM/aparatur pemadam kebakaran yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Belum optimalnya kerjasama antar daerah perbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran Masih kurangnya peralatan proteksi kebakaran yang layak pakai Belum adanya kesadaran instansi/lembaga/tempat usaha/perusahaan untuk menyediakan alat proteksi kebakaran Belum terpenuhinya kebutuhan sarpras kebakaran yang sesuai standar Belum memiliki SDM aparatur pemadam kebakaran untuk melakukan invetigasi penyebab kebakaran Belum optimalnya pelaksanaan investigasi penyebab kebakaran Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap penanganan dan penanggulangan kebakaran Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam urusan penanganan kebakaran Masih kurangnya dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan https://jdih.pemalangkab.go.id 41 Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) Tahun 2016-2021 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana 2.2.2 Isu Strategis Berdasar Permendagri 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah/panjang. Isu strategis Satpol PP Kabupaten Pemalang dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan serta mempertimbangkan isu KLHS, isu strategis global, nasional, dan regional. Berdasar hasil analisa isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam Bab IV Dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 tentang Analisis Isu-Isu Strategis, maka diperoleh kesimpulan permasalahan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu isu kondusivitas dan stabilitas daerah. Hal ini didapatkan masalah pokok yaitu merujuk pada isu mengenai derajat keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Hal ini terjadi karena masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda. Hasil identifikasi selain tersebut diatas, juga didapatkan hasil kajian yaitu masih rendahnya pelayanan penanganan kebakaran. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sarana pemadam kebakaran https://jdih.pemalangkab.go.id 42 Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) Tahun 2016-2021 baik berupa mobil pemadam kebakaran maupun alat pemadam api ringan (APAR). Penyebab yang lain dikarenakan rasio SDM petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar (lulus kompetensi sebagai petugas pemadam kebakaran) masih rendah. Sedangkan permasalahan umum yang sering terjadi akibat kebakaran yaitu masih rendahnya bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran, dimana salah satu indikasinya adalah minimnya bangunan publik yang sudah memiliki APAR. https://jdih.pemalangkab.go.id 43 Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, maka BKPSDMD Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran, Satpol PP Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, dan meningkatkan pelayanan kebakaran. Tujuan Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang harus berdasar pada sasaran Daerah yang termuat dalam RPJMD. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”. Visi ini memiliki pembentuk kata :
  1. 1.Bersih : Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
  2. 2.Cakap : dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan https://jdih.pemalangkab.go.id 44 memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
  3. 3.Handal : dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
  4. 4.Mulya : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :
  5. 1.Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
  6. 2.Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat https://jdih.pemalangkab.go.id 45 mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
  7. 3.Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
  8. 4.Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
  9. 5.Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.
  10. 6.Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
  11. 7.Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi. https://jdih.pemalangkab.go.id 46
  12. 8.Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal. Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Satpol PP Kabupaten Pemalang mendukung visi Handal dan misi Silaturahmi yaitu meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera. Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun 2025-2029 adalah “Penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban serta Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran”. Sesuia dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang merumuskan kebijakan, pelaksaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan admnistrasi dinas serta pelaksanaan fungsi lain yang diberkan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. Tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban, yang merupakan jumlah kasus (n-1) – jumlah kasus (n) dibagi jumlah kasus (n) dikali 100% serta Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran diukur dengan jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembonaan dibagi jumlah kejadian kebakaran dikali 100% 3.2 Sasaran Renstra Satpol PP Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id 47 Untuk mencapai tujuan Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Pelayanan Kebakaran, Satpol PP Kabupaten Pemalang mempunyai 3 (tiga) sasaran jangka menengah yang akan akan dicapai selama tahun 2025-2029, yaitu :
  13. 1.Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah, yang diukur dengan indikator Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yang merupakan hasil dari “Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan DIBAGI Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi DIKALI 100%”
  14. 2.Meningkatnya Penanganan Kebakaran, yang diukur dengan indikator Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran yang merupakan hasil dari “Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (15 menit)”
  15. 3.“Meningkatnya akuntabilitas kinerja” yang diukur dengan indikator nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan hasil penilaian dari Inspektorat Kabupaten Pemalang. Peningkatan akuntabilitas kinerja adalah salah satu langkah penting untuk mewujudkan meritokrasi. Dengan adanya pertanggungjawaban kinerja yang jelas, sistem meritokrasi akan dapat berjalan dengan lebih baik dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan kompetitif.
  16. 4.“Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan” yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian merupakan langkah penting untuk mewujudkan meritokrasi. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, maka sistem merit dapat diterapkan secara lebih efektif. Keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang dapat digambarkan sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 48 Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1. RPJMD Visi : Handal Misi : Resik Organisatoris Tujuan : Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilai budaya dan kegotong-royongan Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif RENSTRA Sasaran 1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Sasaran 2 : Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Tujuan : Meningkatkan keamanan, ketertiban dan pelayanan kebakaran https://jdih.pemalangkab.go.id 49 Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Kondisi Akhir2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 14 Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilai budaya dan kegotong- royongan Angka Kriminalitas Angka NA 97 Meningkatkan keamanan, ketertiban dan pelayanan kebakaran Presentase Penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Warga Negara Yang memperoleh % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id 50 Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Presentase Penanganan kasus kebakaran % 60 35,3 36 37 38 39 40 41 41 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Nilai SAKIP Nilai 61,9 63,82 64,82 65,82 66,82 67,82 68,82 69,82 70,82 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 84,41 84,78 85,28 85,78 86,28 86,78 87,28 87,78 87,78 https://jdih.pemalangkab.go.id 51 3.3 Strategi Satpol PP Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Strategi adalah langkah-langkah berisikan progam-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja mencakup penentuan kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/langkah demi langkah yang dilakuan organisasi dalam mencapai tujuan–tujuan dan sasaran–sasaran perencanaan strategisnya. Strategi yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :
1. a.Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum difokuskan pada pelaksanaan pelayanan yang HUMANIS dan sesuai SPM
2. b.Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja Satpol PP difokuskan pada peningkatan akuntabilitas kinerja
3. c.Meningkatkan pelayanan kebakaran dan non kebakaran difokuskan pada peningkatan jangkauan pelayanan kebakaran dan penanganan kedaruratan non kebakaran. 3.4 Arah Kebijakan Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan yang telah disepakati pihak–pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap Program, https://jdih.pemalangkab.go.id 52 Kegiatan dan Sub Kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja menunjukan bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :
4. a.Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui operasi keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; melalui operasi rutin, penegakkan perda / perbup; melalui operasi yustisi, menyediakan sarana dan prasarana serta mengembangkan kapasitas PPNS di Kabupaten Pemalang.
5. b.Pelaksanaan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan perencanaan dan pelaporan yang berkualitas, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan BMD dengan baik dan benar.
6. c.Penyelenggaraan pelayanan kebakaran melalui peningkatan jumlah WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), meningkatkan SDM dan sarana prasarana, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta membentuk dan memberdayakan relawan kebakaran. Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan https://jdih.pemalangkab.go.id 53 Visi : Pemalang Bercahaya – Bersih, Cakap, Handal, Mulya Misi : Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi, Ikhlas Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan (1 )
(2)(3) (4) (5) 1 Penurunan gangguan keamanan dan ketertiban Persentase perda dan perkada yang ditegakkan Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum difokuskan pada pelaksanaan pelayanan yang HUMANIS dan sesuai SPM Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui operasi keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; melalui operasi rutin, penegakkan perda / perbup; melalui operasi yustisi, menyediakan sarana dan prasarana serta mengembangkan kapasitas PPNS di Kabupaten Pemalang Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja Satpol PP difokuskan pada Pelaksanaan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan perencanaan dan https://jdih.pemalangkab.go.id 54 Visi : Pemalang Bercahaya – Bersih, Cakap, Handal, Mulya Misi : Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi, Ikhlas Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan (1 )
(2)(3) (4) (5) peningkatan akuntabilitas kinerja pelaporan yang berkualitas, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan BMD dengan baik dan benar 2 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Meningkatkan pelayanan kebakaran dan non kebakaran difokuskan pada peningkatan jangkauan pelayanan kebakaran dan penanganan kedaruratan non kebakaran sesuai dengan SPM Penyelenggaraan pelayanan kebakaran melalui peningkatan kapasitas WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), meningkatkan SDM dan sarana prasarana, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta membentuk dan memberdayakan relawan kebakaran https://jdih.pemalangkab.go.id 55 Berdasarkan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Pemalang serta sasaran RPJMD, ditetapkanlah tujuan Renstra. Selanjutnya dirumuskan sasaran Renstra dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Agar sasaran Renstra dapat dicapai, dirumuskanlah hasil kinerja berupa outcome yang merupakan kinerja dari program yang selanjutnya dijabarkan dalam kinerja kegiatan dan sub kegiatan. Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar 4.1 Kerangka Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Selanjutnya, perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut: TUPOKSI PD SASARANTUJUAN SASARAN RPJMD KEGIATAN / SUB KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN OUTPUT OUTCOME https://jdih.pemalangkab.go.id 56 Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif Meningkatkan keamanan, ketertiban dan pelayanan kebakaran Meningkatnya penegakan Perda Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Presentase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Presentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kab/Kota Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota https://jdih.pemalangkab.go.id 57 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) perlindungan masyarakat tingkat Kab/Kota Terlaksananya pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan kertiban umum Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan kertiban umum Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Terlaksananya kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antara lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Penyusunan SOP Keteriban umum dan ketentraman masyarakat Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah di buat dan dimutakhirkan Sub Kegiatan Penyusunan SOP Keteriban umum dan ketentraman masyarakat Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan https://jdih.pemalangkab.go.id 58 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dan kerusuhan masa yang dilakukan penindakan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Terlaksananya Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayanijumalah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga layanan yang terdampak penegakan perda dan pekada yang terlayani Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Perda atau Perbup yang di tegakkan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakkan Peraturan daerah dan peraturan kepada daerah Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran pertauran daerah dan peraturan kepala daerah sesuai SOP Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Terlaksananya Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota https://jdih.pemalangkab.go.id 59 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) dan peraturan Bupati/Wali kota Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah polisi pamong praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS(Satuan Polisi Pamong Praja) Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegakan Perda Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS(Satuan Polisi Pamong Praja) Meningkatnya Penanganan Kebakaran Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Prosentase pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran : Prosentase pembentukan Relawan Pemadam kebakaran di Desa/kelurahan PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Meningkatnya penanganan kebakaran Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang di tangani Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah Kab/Kota setiap Tahunnya Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id 60 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kejadin kebakaran yang di padamkan dan di kendalikan Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapansiagaan petugas piket dan penyelamatan/Evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah aparatur pemaam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Terlaksananya Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran jumlah dokumen hasil penyelnggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten /kota dalam pencegahan,penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran Sub kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perilindungan Jumlah Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perilindungan Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan Jumlah desa yang mempunyai Relawan Kebakaran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan https://jdih.pemalangkab.go.id 61 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) dan Penyelamatan Kebakaran Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaan setiap tahunnya Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah desa/kel yang terbentuk dan terbina relawan Pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) tiap tahunnya Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Terlaksananya Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL Desa/Klurahan yang telah tersedia dukungan sapras Damkar Sub kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Meningkatnya akuntabilitas kinerja Nilai SAKIP Meningkatnya kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja Nilai SAKIP dan Nilai IRB Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 62 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penysunan dokumen perubahan RKA SKPD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian https://jdih.pemalangkab.go.id 63 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Tersedianya dokumen Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran Sub kegiatan Penyusunan laporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggran Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya tindak lanjut atas Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti setiap layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 64 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawau berdasarkan tugas dan fungsi pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor Terlaksananya penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah Jumlah paket administrasi umum yang tersedia Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga https://jdih.pemalangkab.go.id 65 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan Sub kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 66 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id 67 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah sarana prasarana gedung kantor lainya yang di pelihara/Rehabilitasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan target serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif untuk BKPSDMD Kabupaten Pemalang selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp Tar get Rp Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 )
(12)(13 )
(14)(15 )
(16)(17 )
(18)(19) TUJUAN Meningkatkan keamanan, ketertiban dan pelayanan kebakaran Presentase Penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum Nilai Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran SASARAN 1 Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan Persen 10 0 1.841.576.90 0 17 3 1.034.594 .650 17 3 418.500.000 17 3 507.000.000 17 3 546.500.000 17 6 566.000.000 17 6 673.000.000 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantib yang ditangani Kasus 11 7 1.189.542.9 00 15 9 481.585.4 50 15 9 268.500.000 15 9 337.000.000 16 0 366.500.000 16 0 374.000.000 16 0 428.000.000 Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman & Terlaksananya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi Dokumen 16 588.160.00 0 6 36.379.85 0 6 37.125.000 6 40.000.000 6 42.000.000 6 45.000.000 6 50.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id 68 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp Tar get Rp Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 )
(12)(13 )
(14)(15 )
(16)(17 )
(18)(19) ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kab/Kota penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kab/Kota Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan kertiban umum Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan kertiban umum Dokumen 2 75.000.000 2 70.948.80 0 2 81.375.000 2 85.000.000 2 87.000.000 2 90.000.000 2 100.000.000 Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya Orang 40 100.000.00 0 40 28.804.00 0 40 30.000.000 40 32.000.000 40 35.000.000 40 40.000.000 40 50.000.000 Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antara lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dokumen 5 210.000.00 0 3 15.810.20 0 3 8.658.000 3 10.000.000 3 12.500.000 3 15.000.000 3 25.000.000 Sub Kegiatan Penyusunan SOP Keteriban umum dan ketentraman masyarakat Terlaksananya Penyusunan SOP Keteriban umum dan ketentraman masyarakat Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah di buat dan dimutakhirkan Dokumen 2 1.500.000 1 1.450.200 1 1.530.000 1 2.000.0000 2 2.500.0000 2 3.000.000 2 3.000.000 Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawalan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawalan Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegh dini,pembinaan dan penyuluhan,patroli,pengamanan dan pengawalan laporan 10 0 180.000.00 0 92 262.710.0 00 92 129.396.000 92 130.000.000 92 135.000.000 95 140.000.000 95 150.000.000 Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang dilakukan penindakan laporan 10 25.000.000 10 21.514.00 0 10 8.658.000 10 10.000.000 10 15.000.000 10 20.000.000 10 25.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Terlaksananya Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayanijumalah laporan pemberian pelayanan dasar Laporan 5 10.000.000 5 44.013.40 0 5 1.758.000 5 10.000.000 5 15.000.000 5 21.000.000 5 25.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id 69 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp Tar get Rp Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 )
(12)(13 )
(14)(15 )
(16)(17 )
(18)(19) kepada warga layanan yang terdampak penegakan perda dan pekada yang terlayani Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Perda atau Perbup yang di tegakkan Peraturan 19 643.534.00 0 13 552.270.0 00 13 140.000.000 13 160.000.000 13 180.000.000 13 192.000.000 14 245.000.000 Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakkan Peraturan daerah dan peraturan kepada daerah Laporan 8 130.000.00 0 1 112.102.0 00 1 40.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 1 65.000.000 1 70.000.000 Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran pertauran daerah dan peraturan kepala daerah sesuai SOP Laporan 22 5 443.579.50 0 2 397.419.6 00 2 40.000.000 2 45.000.000 2 50.000.000 2 55.000.000 2 60.000.000 Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Terlaksananya Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota Laporan 12 69.954.500 10 42.748.40 0 10 60.000.000 10 65.000.000 10 70.000.000 10 72.000.000 10 75.000.000 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya Laporan 1 8.500.000 1 739.200 1 10.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 2 20.000.000 Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS(Satuan Polisi Pamong Praja) Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegakan Perda Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada Laporan 1 8.500.000 1 739.200 1 10.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 2 20.000.000 SASARAN 2 Meningkatnya Penanganan Kebakaran Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Prosentase pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran : Persen 11 2 1.036.389.4 34 15 16 611.641.1 00 15 16 650.000.000 15 20 671.000.000 15 21 687.000.000 15 21 687.000.000 15 25 712.000.000 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang di tangani Kasus 10 6 55.500.000 11 4 111.557.1 00 11 4 149.800.000 11 8 163.000.000 11 8 178.500.000 11 8 178.500.000 12 0 203.500.000 https://jdih.pemalangkab.go.id 70 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp Tar get Rp Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 )
(12)(13 )
(14)(15 )
(16)(17 )
(18)(19) Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah Kab/Kota setiap Tahunnya Dokumen 1 3.000.000 1 4.986.200 1 25.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan 80 35.000.000 90 39.977.20 0 90 70.000.000 90 70.000.000 90 75.000.000 90 75.000.000 95 80.000.000 Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen 11 10.000.000 10 15.000.00 0 10 26.050.000 10 27.000.000 10 30.000.000 10 30.000.000 10 35.000.000 Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran Orang 3 2.500.000 1 42.000 1 100.000 5 5.000.000 5 5.000.000 5 5.000.000 7 7.000.000 Sub kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Terlaksananya Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran jumlah dokumen hasil penyelnggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten /kota dalam pencegahan,penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran Dokumen 3 5.000.000 3 1.626.000 3 5.550.000 3 6.000.000 3 6.500.000 3 6.500.000 3 6.500.000 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perilindungan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perilindungan Jumlah Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan Unit NA NA 9 49.925.70 0 9 23.100.000 9 30.000.000 10 32.000.000 10 32.000.000 10 40.000.000 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah desa/kelurahan yang mempunyai Relawan Kebakaran Desa 90 3 980.889.43 4 1.4 02 500.084.0 00 1.4 02 500.200.000 1.4 02 508.000.000 1.4 02 508.500.000 1.4 02 508.500.000 1.4 02 508.500.000 Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaan setiap tahunnya Orang 1.5 00 973.894.43 4 1.4 00 500.000.0 00 1.4 00 500.000.000 1.4 00 500.000.000 1.4 00 500.000.000 1.4 00 500.000.000 1.4 00 500.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id 71 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp Tar get Rp Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 )
(12)(13 )
(14)(15 )
(16)(17 )
(18)(19) Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah desa/kel yang terbentuk dan terbina relawan Pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) tiap tahunnya Desa/kel 3 2.000.000 1 42.000 1 100.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 Sub kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL Desa/Klurahan yang telah tersedia dukungan sapras Damkar Dokumen 1 4.995.000 1 42.000 1 100.000 1 5.000.000 1 5.500.000 1 5.500.000 1 5.500.000 SASARAN 3 Meningkatnya kinerja pelayanan Satpol PP Nilai SAKIP Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP dan Nilai IRB Skor 63, 82 11.005.173. 825 15.372.27 0. 250 13.240.588. 000 15.744.865. 850 15.737.872. 800 15.737.872. 800 15.746.872.800 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu Dokumen 11 31.242.500 9 31.351.80 0 9 7.000.000 9 14.000.000 9 20.000.000 9 20.000.000 11 29.000.000 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 3 14.797.50 0 2 19.133.00 0 2 1.000.000 2 5.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 3 15.000.000 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokumen 1 1.000.000 1 1.433.800 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.500.000 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penysunan dokumen perubahan RKA SKPD Dokumen 1 1.000.000 1 1.425.800 1 1.000.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokumen 1 1.000.000 1 1.424.600 1 1.000.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil Dokumen 1 1.000.000 1 1.476.400 1 1.000.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 https://jdih.pemalangkab.go.id 72 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp Tar get Rp Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 )
(12)(13 )
(14)(15 )
(16)(17 )
(18)(19) Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan 3 7.740.000 2 3.132.200 2 1.000.000 2 1.500.000 2 2.000.000 2 2.000.000 2 3.000.000 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah Laporan 1 4.705.000 1 3.326.000 1 1.000.000 1 2.000.000 1 2.500.000 1 2.500.000 1 5.000.000 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun Dokumen 27 7.568.152 . 017 68 9.941.805 . 800 68 10.312.088. 000 68 10.410.500. 000 68 10.411.500. 000 68 10.411.500. 000 68 10.411.500.000 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan asn Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Bulan 14 7.557.925 . 017 56 9.935.856 . 000 56 10.309.088. 000 56 10.405.000. 000 56 10.405.000. 000 56 10.405.000. 000 56 10.405.000.000 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Laporan 1 3.475.000 1 2.494.000 1 1.000.000 1 2.000.000 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD Laporan 11 5.760.000 10 2.381.000 10 1.000.000 10 2.000.000 10 2.500.000 10 2.500.000 10 2.500.000 Sub kegiatan Penyusunan laporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggran Tersedianya dokumen Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 1 992.000 1 1.074.800 1 1.000.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 15 0 200.988.0 00 1 160.299.4 00 10 1 4.920.000 10 1 150.000.000 81 140.000.000 81 140.000.000 81 140.000.000 Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Paket 50 100.988.0 00 1 160.299.4 00 1 NA 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 Sub Kegiatan pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawaai berdasarkan tugas dan fungsi Orang 10 0 100.000.0 00 NA NA 10 0 4.920.000 10 0 50.000.000 80 40.000.000 80 40.000.000 80 40.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id 73 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp Tar get Rp Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 )
(12)(13 )
(14)(15 )
(16)(17 )
(18)(19) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 23 5 292.689.3 10 96 95.573.00 0 10 6 115.768.500 10 6 128.000.000 10 6 150.800.000 10 6 150.800.000 10 6 150.800.000 Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan Paket 5 7.500.000 4 7.994.600 4 4.987.500 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 7 35.905.53 0 2 1.000.000 2 1.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 7 26.932.93 0 6 24.939.00 0 16 18.108.500 16 20.000.000 16 25.000.000 16 25.000.000 16 25.000.000 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 25.669.75 0 2 10.129.60 0 2 7.006.500 2 9.000.000 2 9.800.000 2 9.800.000 2 9.800.000 Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 4.750.000 2 5.000.000 2 NA 2 5.500.000 2 5.500.000 2 5.500.000 2 5.500.000 Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 20 0 191.931.1 00 80 46.509.80 0 80 84.666.000 80 85.500.000 80 102.500.000 80 102.500.000 80 102.500.000 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan Unit NA NA 1 1.885.876 . 800 NA NA 1 1.885.876. 800 1 1.885.876.8 00 1 1.885.876. 800 1 1.885.876. 800 Sub kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Tersedianya unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan Unit NA NA 1 1.885.876 . 800 NA NA 1 1.885.876. 800 1 1.885.876. 800 1 1.885.876. 800 1 1.885.876. 800 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Laporan 29 2.647.202 . 698 29 2.767.570 . 400 29 2.662.807.5 00 29 2.666.696.0 00 29 2.666.696.0 00 29 2.666.696.0 00 29 2.666.696.000 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 2 1.500.000 2 1.498.200 2 2.004.000 2 2.500.000 2 2.500.000 2 2.500.000 2 2.500.000 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 138.079.3 30 12 168.155.0 00 12 126.607.500 12 130.000.000 12 130.000.000 12 130.000.000 12 130.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id 74 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Ket 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp Tar get Rp Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)Tar get Rp
(000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 )
(12)(13 )
(14)(15 )
(16)(17 )
(18)(19) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 2.505.662 . 868 12 2.594.917 . 200 12 2.531.196.0 00 12 2.531.196.0 00 12 2.531.196.0 00 12 2.531.196.0 00 12 2.531.196.000 Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan Laporan 3 1.958.500 3 3.000.000 3 3.000.000 3 3.000.000 3 3.000.000 3 3.000.000 3 3.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara Unit 65 46 489.793.0 50 46 489.793.050 46 489.793.050 46 463.000.000 46 463 46 463 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 32 144.399.8 00 34 294.482.0 50 34 294.482.050 34 294.482.050 34 280.000.000 34 280.000.000 34 280.000.000 Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 15 2.999.500 3 2.940.000 3 2.940.000 3 2.940.000 3 3.000.000 3 3.000.000 3 3.000.000 Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 110.000.0 00 3 188.371.0 00 3 188.371.000 3 188.371.000 3 175.000.000 3 175.000.000 3 175.000.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah sarana prasarana gedung kantor lainya yang di pelihara/Rehabilitasi Unit 15 7.500.000 6 4.000.000 6 4.000.000 6 4.000.000 6 5.000.000 6 5.000.000 6 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id 75 Dukungan Satpol PP Kabupaten Pemalang terhadap program prioritas Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut : Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Sub Kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyusunan SOP Keteriban umum dan ketentraman masyarakat Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawalan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS(Satuan Polisi Pamong Praja) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran https://jdih.pemalangkab.go.id 76 No Program Prioritas Outcome Sub Kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perilindungan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. https://jdih.pemalangkab.go.id 77 Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Kabupaten Pemalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Pemalang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Selain IKU, terdapat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci IKU dan IKK dapat dilihat pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 72 Tabel 4.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama Satpol PP Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 No Indikator Kinerja Utama Satpol PP Kabupaten Pemalang Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 58 70 100 100 100 100 100 100 2 Presentase Kawasan Patuh Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 3 Rasio Kejadian Kebakaran Persen 60 35,3 35,3 37 38 39 40 41 41 4 Cakupan Pelayanan Kebakaran Persen 19,62 20 45 45 45 45 45 45 45 5 Nilai SAKIP Nilai 63 63,82 63,82 64,82 65,82 66,82 67,82 68,82 68,82 6 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 84,41 86,89 87,89 88,39 88,89 89,39 90,39 90,89 90,89 Tabel 4.5 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Satpol PP Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 No Indikator Kinerja Kunci Satpol PP Kabupaten Pemalang Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan % 96 98 80 85 90 95 100 100 100 3 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100 100 75 77,3 79 80,45 82,5 85 85 4 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran menit 15 15 15 15 15 15 15 15 15 https://jdih.pemalangkab.go.id 72 https://jdih.pemalangkab.go.id 73 Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2025-2029 Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Pemalang. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Pemalang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Pemalang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan atau target kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Pemalang. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Pemalang yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Pemalang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Pemalang). Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja https://jdih.pemalangkab.go.id 74 Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2025-2029 dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Pemalang di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Pemalang ini. Pemalang, Juni 2025 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG Drs. ACHMAD HIDAYAT, MM Pembina Utama Muda NIP 19720407 199311 1 001 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I-1 Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun untuk mewujudkan visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Bapperida Kabupaten Pemalang sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 (selanjutnya disebut Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Sebagian subtansi Renstra merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I-2 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2029, pada Pasal 10 yang mengamanatkan bahwa penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, maka periodesasi RPJMD Kabupaten Pemalang menyesuaikan dengan periodesasi tahapan 5 (lima) tahun pertama dalam RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 dan periodesasi RPJMN, yaitu Tahun 2025-

2029.Dengan demikian, periodesasi Renstra juga mengikuti RPJMD, yaitu Tahun 2025-2029. Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun, dengan lingkup perencanaan kinerja dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Adapun untuk kebutuhan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rentang waktunya mulai Tahun 2026 sampai Tahun 2030. Renstra disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sehubungan dengan fungsi Bapperida Kabupaten Pemalang dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan antara tujuan dan sasaran Daerah dengan tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Pemalang, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Bapperida Kabupaten Pemalang harus mendukung tujuan dan sasaran Daerah sehingga visi dan misi Daerah dapat tercapai. Renstra berfungsi sebagai alat kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanismenya telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Bapperida Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan, terdiri dari pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra, agenda kerja tim penyusun, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Renstra; (4) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

(5)Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (6) Penetapan Renstra. Tahapan penyusunan Renstra disajikan dalam Gambar 1.1. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I-3 Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 (diolah) Renstra dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam Gambar 1.2. Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJPD RPJMD RKPD Visi, Misi, Program Calon Bupati Visi, Misi, Program Bupati Terpilih Draft Awal RPJMD Draft Renstra PD Musrenbang RPJMD Draft RPJMD Renstra PD Renja PD RKA PD Persiapan Penyusunan Renstra Penyusunan Rancangan Awal Renstra Penyusunan Rancangan Renstra Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Review APIP Verifikasi Rancangan Renstra PD Penetapan Renstra PD Verifikasi Rankhir https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I-4 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra berdasarkan pada peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I-5
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
11.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I-6 Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2029 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 1.3. Maksud dan Tujuan
1.Maksud

a.Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida Kabupaten Pemalang;
b.Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan; dan
c.Sebagai indikator kunci keberhasilan Bapperida Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pemalang.
1. 2.Tujuan
a.Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Bapperida Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD;
b.Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Bapperida Kabupaten Pemalang setiap tahunnya; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I-7
c.Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Bapperida Kabupaten Pemalang; dan
d.Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-1
1. 1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Pemalang Bapperida Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Bapperida merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bapperida menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.pelaksanaan administrasi dinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bapperida Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagaimana pada Gambar 2.1. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-2 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Pemalang Keterangan: : Garis Hierarki : Garis Koordinasi Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2025 BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Kelompok Jabatan Fungsional BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA Kelompok Jabatan Fungsional BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM Kelompok Jabatan Fungsional BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN Kelompok Jabatan Fungsional KEPALA BADAN SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH Kelompok Jabatan Fungsional https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-3 Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Bapperida memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
a.Kepala Bapperida  Tugas: Bertugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.  Fungsi: 1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
b.Sekretaris Bapperida  Tugas: Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bapperida.  Fungsi: 1) Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Bapperida; 2) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Bapperida; 3) Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Bapperida; 4) Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Bapperida; 5) Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi; 6) Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bapperida; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-4 7) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Bapperida; 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.  Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.  Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
c.Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.  Fungsi: 1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan 2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
d.Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia  Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.  Fungsi: 1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan 2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e.Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam  Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi dan sumber daya alam.  Fungsi: https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-5 1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan 2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
f.Kepala Bidang Insfrastuktur dan Kewilayahan  Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.  Fungsi: 1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan 2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
g.Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah  Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.  Fungsi: 1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan 2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 2.Sumber Daya Bapperida Kabupaten Pemalang Setiap Perangkat Daerah tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya menjadi penopang utama dalam menyusun kebijakan, melaksanakan program, serta memberikan layanan publik. Kekurangan atau ketidaksesuaian sumber daya bisa menyebabkan kebijakan yang tidak efektif dan pelayanan yang buruk. Tanpa sumber daya yang cukup dan dikelola dengan baik, tujuan dan sasaran akan sulit dicapai.
a.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Jumlah pegawai Bapperida Kabupaten Pemalang sejumlah 41 orang, terdiri dari 21 laki-laki dan 20 perempuan, dengan rincian tersaji dalam Tabel 2.1. Tabel 2.1. Pegawai Bapperida Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-6 No Uraian L P Golongan Jumlah PPPK I II III IV 1 Kepala 1 - - - - - 1 1 2 Sekretaris - 1 - - - - 1 1 3 Kepala Bidang - 4 - - - 1 3 4 4 Kepala Subbagian 1 1 - - - 1 1 2 5 Kepala Unit - 1 - - - - 1 1 6 Analis Kebijakan Muda 1 - - - - 1 - 1 7 Fungsional Perencana 4 6 - - - 10 - 10 8 Fungsional Pranata Komputer 1 - - - - 1 - 1 9 Pengolah Data dan Informasi 7 1 - - - 8 - 8 10 Operator Layanan Operasional 3 2 - - - 2 - - 2 11 Penelaah Teknis Kebijakan 1 2 - - - 3 - 3 12 Pengadministrasi Perkantoran 2 - - - - 2 - 2 13 Fasilitator Pemerintahan - 1 - - - 1 - 1 14 Peneliti - - - - - - - - 15 Analis Pemanfaatan IPTEK - - - - - - - - 16 PPPK 1 3 4 - - - - 4 Jumlah 21 20 4 0 2 28 7 41 Sumber: Bapperida Kabupaten Pemalang, 2025 Dari tabel di atas, dilihat dari segi golongan, pegawai Bapperida terdiri dari golongan II sebanyak 2 (dua) orang, golongan III sebanyak 28 orang, golongan IV sebanyak 7 (tujuh) orang, dan PPPK sebanyak 4 (empat) orang. Pada rencana Struktur Orgasisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bapperida ke depan, Unit Pelakana Teknis (UPT) Penelitian dan Pengembangan akan berubah menjadi Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Guna menunjang pelaksanaan tugas pada Bidang tersebut, maka dibutuhkan tambahan Peneliti sebanyak 2 (dua) orang dan Analisis Pemanfaatan IPTEK sebanyak 2 (dua) orang. Diklat Kepemimpinan merupakan instrumen strategis dalam membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pemimpin perubahan yang mampu menjalankan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Data ASN Bapperida yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan disajikan pada Tabel 2.2. Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan No Jenis Diklat Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Diklatpim II 1 1 - 2 Diklatpim III - - - 3 Diklatpim IV 8 2 6 4 ADUM - - - 5 SEPADA - - - https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-7 6 Struktural yang belum diklat 1 - 1 Jumlah 10 3 7 Sumber : Bapperida Kabupaten Pemalang, 2025 Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 49% atau 20 orang pegawai Bapperida berpendidikan Sarjana (S1), 22% atau 9 orang Pasca Sarjana (S2), dan sisanya SLTA, Diploma III, Diploma IV dan Doktor (S3). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah 1 Doktor (S3) 1 2 Pasca Sarjana (S2) 9 3 Sarjana (S1) 20 4 Diploma IV 1 5 Diploma III 2 6 SLTA 8 7 SLTP - 8 SD - Jumlah 41 Sumber : Bapperida Kabupaten Pemalang, 2025 Berdasarkan usia, komposisi pegawai paling banyak berusia di atas 50 tahun yaitu 14 orang. Diikuti dengan pegawai pada rentang usia 41-50 tahun sebanyak 11 orang, rentang usia 31-40 tahun sebanyak 9 orang, dan di bawah 30 tahun sebanyak 7 orang sebagaimana pada Tabel 2.5. Tabel 2.5. Data Pegawai Berdasar Usia No Rentang Usia Jumlah 1 £ 30 tahun 7 2 31 – 40 tahun 9 3 41 – 50 tahun 11 4 > 50 tahun 14 Jumlah 41 Sumber : Bapperida Kabupaten Pemalang, 2025
b.Kondisi Prasarana dan Sarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis, jumlah, dan kondisi prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Bapperida Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Tabel 2.5. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-8 Tabel 2.5. Jenis, Jumlah dan Konsisi Prasarana dan Sarana Bapperida Kabupaten Pemalang No Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Baik Sedang Rusak 1 Tanah - Tanah 2 2 - - 2 Peralatan dan Mesin - Alat-alat Besar 3 2 - 1 - Alat-alat Angkutan 42 30 5 7 - Alat Bengkel dan Alat Ukur 1 1 - - - Alat Pertanian 1 1 - - Alat Kantor & Rumah Tangga 768 513 192 63 - Alat Studio & Alat Komunikasi 77 67 7 3 - Alat Laboratorium 1 1 - - 3 Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung 10 10 - - 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi 4 4 - - - Jaringan 1 1 - - 5 Aset Tetap Lainnya - Buku dan Perpustakaan 528 528 - - - Barang bercorak kebudayaan 1 1 - - Sumber: LKjIP Bapperida Kabupaten Pemalang, 2024 Berdasar tabel di atas, prasarana dan sarana perkantoran yang dimiliki oleh Bapperida Kabupaten Pemalang cukup memadai. Untuk menunjang kegiatan rapat, Bapperida memiliki 4 (empat) ruang rapat, yaitu ruang rapat selatan dan utara masing-masing dengan kapasitas 40 orang, ruang rapat Sekretariat dengan kapasitas 15 orang dan ruang rapat Bidang Ekosda dengan kapasitas 10 orang.
1. 3.Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Pemalang Gambaran kinerja Bapperida lima tahun sebelumnya Tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-9 Tabel 2.6. Capaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 No Indikator Kerja Satuan Target NSPK Target IKK Target Indikator lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Perangkat Daerah Tahun Rasio Capaian Pada Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
2. 1.Nilai SAKIP komponen perencanaan Angka - - - 22,22 22,24 22,26 22,28 22,3 22,22 22,56 22,58 22,68 22,35 100,00 101,44 101,44 101,80 100,22 2 Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik % - - - 12,19 19,51 26,83 34,15 41,46 12,19 24,39 60,97 63,41 63,40 100,00 125,01 227,25 185,68 152,92 3 Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD % - - - 100 100 100 100 100 99,49 100 100 100 100 99,49 100,00 100,00 100,00 100,00 4 Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah % - - - 100 100 100 100 100 83,73 100 100 100 100 83,73 100,00 100,00 100,00 100,00 5 Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang EkoSDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah % - - - 100 100 100 100 100 85,71 100 100 100 100 85,71 100,00 100,00 100,00 100,00 6 Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah % - - - 100 100 100 100 100 83,33 100 100 100 100 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-10 No Indikator Kerja Satuan Target NSPK Target IKK Target Indikator lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Perangkat Daerah Tahun Rasio Capaian Pada Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 rumpun bidang IPW dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah 7 Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD % - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8 Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan % - - - 80 81 82 83 84 80 81 85 90 93 100,00 100,00 103,66 108,43 110,71 Sumber : Bapperida Kabupaten Pemalang, 2025 Keterangan: - RKPD Tahun 2020 dan 2021 belum menggunakan Permendagri 90 Tahun 2019 - SIPD mulai digunakan dalam penyusunan RKPD mulai RKPD Tahun 2021 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-11 Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagian besar indikator kinerja Bapperida tercapai sesuai target. Hanya pada indikator-berikut yang capaiannya pada tahun 2020 tidak sesuai target, karena pada masa itu penyusunan RKPD masih manual, belum menggunakan SIPD, sehingga ada ketidaksinkronan Program/Kegiatan antar dokumen perencanaan dapat terjadi, antara lain indikator:
a.Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD;
b.Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
c.Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang EkoSDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
d.Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang IPW dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Faktor-faktor yang mendukung ketercapaian kinerja Bapperida Kabupaten Pemalang selama periode 2020-2024 adalah:
a.Sumber Daya Manusia yang makin kompeten;
b.Pendidikan dan pelatihan pegawai;
c.Sarana dan prasarana;
d.Budaya kerja;
e.Pengendalian, monitoring dan evaluasi;
f.Kerja sama dengan pihak luar (tenaga ahli dan akademisi) dalam upaya transfer knowledge;
g.Koordinasi yang baik dengan instansi Pusat, Provinsi Jawa Tengah maupun stakeholder terkait. Adapun hal yang menjadi penghambat pencapaian kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Pemalang antara lain:
a.Adanya pemahaman yang berbeda dalam menyusun dokumen perencanaan;
b.Persepsi evaluator yang belum tentu sama pada saat menilai perangkat daerah;
c.Adanya perubahan regulasi dari tingkat Pusat terkait perencanaan yang mengharuskan daerah agar segera menyesuaikan;
d.Capaian komponen pendukung kapabilitas inovasi yang kurang optimal;
e.Kurang optimalnya data dukung inovasi;
f.Terbatasnya anggaran riset;
g.Kurangnya pemahaman pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di masyarakat. Sementara itu beberapa hal eksternal yang mempengaruhi kinerja Bapperida Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tersebut adalah:
a.Pandemi Covid https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-12 Dampak dari pandemi Covid tahun 2019-2020 mempengaruhi kondisi sosial ekonomi Kabupaten Pemalang, bahkan Nasional dan Dunia. Hal tersebut juga mempengaruhi kinerja Bapperida Kabupaten Pemalang selaku Perangkat Daerah dengan tugas dan fungsi penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang karena prioritas pembangunan lebih difokuskan pada penanganan pandemi dan pasca pandemi. Kebijakan refocussing yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 dan 2021 menuntut untuk tetap mengoptimalkan anggaran yang ada tetapi target capaian indikator kinerja tetap terpenuhi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada;
b.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempengaruhi perubahan struktur belanja dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung menjadi Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer;
c.Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mempengaruhi nomenklatur Program dan indikator kinerja, nomenklatur Kegiatan dan Subkegiatan. Terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-13 Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida Kabupaten Pemalang Uraian Pagu Indikatif Renstra pada Tahun (Rp. 000) APBD pada Tahun (Rp. 000) Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. 000) Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun (%) Rata-rata Pertumbuh an (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Ang gara n Real isasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota 2.110. 000 7.953 .530 9.096 .854 9.411. 714 9.411. 714 2.096. 451 7.953. 520 9.280. 154 7.764. 949 8.513. 978 2.022. 753 7.735. 271 8.504. 094 7.423. 820 7.299. 020 96,48 97,26 91,64 95,61 85,73 - 15.2 4 3,43 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3.200. 000 723.4 20 800.4 79 1.045. 479 1.020. 479 1.305. 437 723.42 0 494.30 2 818.38 5 1.156. 046 1.277. 100 712.79 6 473.24 7 816.16 0 1.153. 356 97,83 98,53 99,73 99,73 99,77 - 45,1 9 - 47,6 2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2.811. 000 1.101 .948 1.325 .000 1.325 .000 1.325 .000 1.125. 271 1.173. 225 1.725. 699 962.45 6 1.235. 255 1.107. 848 1.123. 517 1.637. 626 957.83 7 1.207. 237 98,45 95,76 99,52 99,52 97,73 - 40,3 6 - 38,1 3 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 425.00 0 258.8 25 2.645 .000 2.645 .000 2.645 .000 310.83 8 470.73 8 1.119. 050 950.00 0 1.437. 200 286.21 4 427.42 2 774.55 5 829.12 1 1.226. 453 92,08 90,80 87,28 87,28 85,34 - 47,7 7 30,8 7 Sumber : Bapperida Kabupaten Pemalang, 2025 Keterangan: - RKPD Tahun 2020 dan 2021 belum menggunakan Permendagri 90 Tahun 2019 - Permendagri 90 Tahun 2019 mulai digunakan pada penyusunan APBD 2021 - SIPD mulai digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-14 Dari sisi anggaran untuk pendanaan pelayanan Bapperida Kabupaten Pemalang yang disajikan pada Tabel 2.7 di atas, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
a.Perencanaan dan penganggaran tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yang masih menggunakan nomenklatur Program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu diperlukan persandingan dengan nomenklatur Program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai berikut: Tabel 2.8 Penyandingan Program RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dan Program Permendagri 90 Tahun 2019 No Program RPJMD Tahun 2016- 2021 Program Permendagri 90 Tahun 2019 1 Program pelayanan administrasi perkantoran Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 4 Program pengembangan data/informasi 5 Program kerjasama pengembangan 6 Program perencanaan pembangunan daerah 7 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 8 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 9 Program perencanaan pembangunan ekonomi 10 Program perencanaan sosial dan budaya 11 Program optimalisasi penelitian dan pengembangan Program penelitian dan pengembangan daerah
b.Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-15 Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, secara rata-rata realisasi pendanaan Program di Bapperida selama kurun waktu tahun 2020-2024 masuk dalam kategori baik dan sangat baik, dengan tingkat capaian di atas 85% dan di atas 90%.
1. 4.Kelompok Sasaran dan Mitra Bapperida Kabupaten Pemalang
a.Kelompok Sasaran Internal Kelompok sasaran internal merujuk pada para pemangku kepentingan yang berada di dalam lingkup pemerintahan daerah. Mereka adalah mitra kerja utama Bapperida dalam siklus perencanaan dan penganggaran. Kelompok ini meliputi: 1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bapperida bekerja sama erat dengan DPRD, terutama dalam proses perencanaanproses pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bapperida menyediakan data dan analisis yang dibutuhkan oleh DPRD untuk menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan mereka. 2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Seluruh dinas, badan, dan kantor di lingkungan pemerintah daerah menjadi sasaran sekaligus mitra Bapperida. Bapperida bertugas menyinergikan dokumen perencanaan setiap OPD agar selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Bapperida juga memberikan pendampingan teknis dalam penyusunan Renstra dan Renja masing-masing OPD.
b.Kelompok Sasaran Eksternal Kelompok sasaran eksternal adalah pihak-pihak di luar struktur pemerintahan daerah yang memiliki kepentingan dan/atau terdampak oleh kebijakan pembangunan daerah. Keterlibatan mereka sangat penting dalam pendekatan perencanaan partisipatif. Kelompok ini antara lain: 1) Masyarakat Umum Sebagai penerima manfaat utama dari pembangunan, masyarakat umum merupakan sasaran akhir dari semua Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang direncanakan. Bapperida, melalui Forum Konsultasi Publik, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan, berupaya menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk diakomodasikan dalam perencanaan pembangunan. 2) Dunia Usaha dan Investor Iklim investasi dan kemudahan berusaha di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang dirumuskan oleh Bapperida. Oleh karena itu, dunia usaha dan para investor https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-16 menjadi sasaran penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan kerja. 3) Akademisi dan Perguruan Tinggi Kalangan akademisi dengan keahlian dan hasil penelitiannya menjadi mitra strategis Bapperida dalam menyusun perencanaan berbasis data dan kajian yang mendalam (evidence-based planning). Mereka memberikan masukan, analisis, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan. 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) LSM dan Ormas seringkali menjadi representasi dari kepentingan spesifik di masyarakat, seperti isu lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia. Bapperida melibatkan mereka untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan memastikan pembangunan yang inklusif. 5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Bapperida juga berinteraksi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan RPJMN dan proyek-proyek strategis nasional. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya sinkronisasi dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta program strategis Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Kabupaten Pemalang. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah di sekitarnya juga diperlukan untuk isu-isu lintas batas seperti pengelolaan daerah aliran sungai, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional, pengelolaan persampahan, serta penanganan rob.
1. 5.Kerjasama Daerah Bapperida Kabupaten Pemalang Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang Perencanaan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapperida menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sebagaimana tertuang pada Tabel 2.8. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-17 Tebal 2.9 Daftar Kerja Sama Daerah Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 No Tahun Mitra Judul Nomor Tanggal 1 2020 Rekto UPS Tegal 415.12/02/RKS/Tapem/2020 10 Maret 2020 2 Ketua STIE ASSHOLEH Pemalang 415.12/05/RKS/Tapem/2020 11 Maret 2020 3 Ketua STIT Pemalang 415.12/04/RKS/Tapem/2020 11 Maret 2020 4 Rektor UNSOED Purwokerto 415.12/03/RKS/Tapem/2020 11 Maret 2020 5 Rektor UMY 415.12/06/RKS/Tapem/2020 12 Maret 2020 6 Rektor UNIKAL 415.12/07/RKS/Tapem/2020 12 Maret 2020 7 IAIN Pekalongan 415.12/09/RKS/Tapem/2020 16 Maret 2020 8 Rektor UNDIP Semarang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Melalui Tridharma Perguruan Tinggi 415.12/10/RKS/Tapem/2020 17 Maret 2020 9 Rektor UNTAG Semarang 415.12/11/RKS/Tapem/2020 17 Maret 2020 10 Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Peningkatan Pembangunan dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi 415.1/09/PKS/Tapem/2020 01 Mei 2020 11 Rektor Universitas Sultan Agung Semarang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi 415.1/10/PKS/Tapem/2020 04 September 2020 12 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi 415.1/03/KB/Tapem/2020 11 November 2020 13 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi 415.1/02/KB/Tapem/2020 12 November 2020 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-18 No Tahun Mitra Judul Nomor Tanggal 14 Universitas Tidar Magelang Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi 415.12/03/NK/Tapem/2020 17 Desember 2020 15 Universitas PGRI Semarang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi 415.1/05/KB/Tapem/2020 18 Desember 2020 16 2021 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi 415.1/02/KB/TAPEM/2021 04 Februari 2021 17 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Pengabdian Kepada Masyarakat 415.1/02/PKS/Tapem/2021 17 Februari 2021 18 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pemalang melalui Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi 415.1/03/PKS/Tapem/2021 18 Februari 2021 19 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pemalang melalui Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi 415.1/05/PKS/Tapem/2023 02 Maret 2021 20 2022 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Usaha Mikro kecil Menengah 415.1/02/PKS/TAPEM /2022 21 Pemerintah Kabupaten Tegal Pemanfaatan Bersama Sumber Air Baku dari Mata Air Tuk Sumber/JAMBE bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang dan Masyarakat Tegal 130.13/02/KB/TAPEM/2022 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-19 No Tahun Mitra Judul Nomor Tanggal 22 2023 Univeristas 17 Agustus 1945 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi 415.1/02/KB/TAPEM/2023 23 Februari 2023 23 Universitas ALMA ATA Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi 415.1/04/KB/Tapem/2023 15 Maret 2023 24 Institut Pertanian Bogor Sintesa (Sistem Integrasi Horizontal Ekonomi Desa untuk Industri Pangan) 415.12/02/NK/Tapem/2023 08 Agustus 2023 25 Universitas Pancasakti Tegal Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pemalang melalui Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi 415.1/05/KB/Tapem/2023 22 November 2023 26 2024 Universitas Negeri Semarang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi 100.3.7.1/04/NK/TAPEM/2024 04 Juni 2024 27 Universitas Jenderal Soedirman Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi 100.3.7.1/05/NK/TAPEM/2024 09 September 2024 28 Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi 100.3.7.1/06/NK/TAPEM/2024 09 September 2024 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-20 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2. 1.Permasalahan Pelayanan Bapperida Kabupaten Pemalang Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Bapperida Kabupaten Pemalang telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa yang mengalami penurunan. Pertama, kualitas perencanaan dengan indikator kinerja Nikai SAKIP Komponen Perencanaan mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 22,35 dari sebelumnya sebesar 22,68 di tahun 2023. Ke depan perlu melakukan evaluasi dan perbaikan strategi, serta memastikan bahwa target kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan serta sumber daya yang dimiliki. Kedua, kualitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Baik mengalami penurunan dari 63,41 di tahun 2023 menjadi 63,40 di tahun 2024. Hal ini menunjukan bahwa asistensi yang dilakukan perlu lebih intens pelaksanaannya meskipun dengan sumber daya manusia yang terbatas. Dari hasil evaluasi serta ekspektasi masa depan berkaitan dengan tugas dan fungsinya, Bapperida Kabupaten Pemalang mengidentifikasi permasalahan yang dipetakan pada Tabel 2.10. Tabel 2.10. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bapperida Kabupaten Pemalang No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Dokumen perencanaan pembangunan telah disusun namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan regulasi Kurangnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah Kapasitas SDM belum memadai Kurangnya keselarasan dan konsistensi antar dokumen perencanaan Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa dan DPRD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-21 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Kualitas data dan informasi pembangunan belum memadai Kurangnya koordinasi penyediaan data dan informasi pembangunan Kurangnya pengelolaan data dan informasi pembangunan Kurangnya kualitas SDM penyedia dan pengolah data dan informasi pembangunan Kurang optimalnya pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah Hasil pengendalian dan evaluasi belum secara optimal digunakan sebagai masukan untuk perencanaan berikutnya Terbatasnya alokasi waktu untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi, terutama pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kinerja Pengendalian dan evaluasi masih bersifat administratif Kualitas SDM belum memenuhi Kurangnya integrasi perencanaan sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah Kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan sektoral dan perencanaan pembangunan daerah Kualitas SDM belum memenuhi Kinerja Perangkat Daerah belum mendukung pencapaian kinerja Daerah Pengawalan dalam penjenjangan kinerja kurang optimal Intervensi politis yang tidak selaras dengan prioritas pembangunan Perencanaan belum berbasis risiko Kapasitas SDM belum memadai Penyusunan risiko masih bersifat administratif Belum optimalnya implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah Belum optimalnya sinergi antara hasil kelitbangan dengan perencanaan pembangunan Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM kelitbangan Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan hasil kelitbangan untuk kebutuhan perencanaan pembangunan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-22
3. 2.Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029 Berdasarkan hasil telahaan terhadap RPJMN Tahun 2025-2029, salah satu tantangan pembangunan yang dihadapi adalah tata kelola dan akuntabilitas pemerintah. Pertama, terkait dengan pemberantasan korupsi, yang merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua kepentingan. Bapperida sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, memiliki peran penting dan strategis dalam upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah pada area perencanaan sebagaimana tertuang dalam Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Nomor: B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 Hal: Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis pada 3 (tiga) sasaran yang merupakan prioritas kerawanan korupsi pada area perencanaan, yaitu perencanaan pembangunan daerah, pokok pikiran, serta penyaluran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Kedua, tata kelola data. Tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Pasal 7 menyebutkan bahwa “Data dan Informasi Pembangunan Daerah dikelola oleh Bapperida sebagai bagian dari proses penyelenggaran pembangunan daerah”. Data dan informasi yang dikelola oleh Bapperida menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait program dan kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
4. 3.Telaahan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Berdasarkan hasil KLHS, beberapa program yang dilaksanakan oleh Bapperida tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dari hasil penapisan yang dilakukan yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis dan program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, pada urusan penunjang pemerintahan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dinilai tidak mempunyai pengaruh/dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi atau https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-23 alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
5. 4.Isu Strategis Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bapperida merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana Tabel 2.10 di atas maka isu strategis Bapperida Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikutnya:
a.Dokumen perencanaan pembangunan belum sesuai dengan regulasi;
b.Kualitas data dan informasi pembangunan belum memadai;
c.Kurang optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
d.Kinerja Perangkat Daerah belum mendukung pencapaian kinerja Daerah;
e.Belum optimalnya implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-1 Perencanaan pembangunan juga harus mampu menjawab tantangan baru seperti disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan dinamika ekonomi global. Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun jangan hanya mengandalkan pola rutin (business as usual) tetapi juga menempatkan riset dan inovasi sebagai salah satu aspek penting. Disamping data statistik serta hasil evaluasi, hasil riset dan inovasi menjadi landasan utama untuk memastikan program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Selain itu, efektivitas dan efisiensi birokrasi juga ditingkatkan melalui penetapan prioritas pembangunan yang fokus pada isu strategis dan berdampak luas, sinergi antar OPD untuk menghindari duplikasi program, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung e-government dan digitalisasi layanan publik. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-2 Gambar 3.1 Visi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Sumber: RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Dalam jangka menengah, tercapainya visi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yaitu Pemalang Bercahaya: Bersih, Cakap, Handal, Mulya, tergambarkan melalui 4 (empat) tujuan, yaitu:
a.Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman;
b.Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel;
c.Meningkatkan daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan;
d.Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat. Keempat tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tersebut tercerminkan dalam pencapaian 6 (enam) sasaran, yaitu:
a.Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan;
b.Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik;
c.Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal;
d.Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
e.Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat;
f.Meningkatnya penanganan pengangguran.
1. 1.Tujuan Bapperida Kabupaten Pemalang Tujuan Renstra OPD Tahun 2025-2029 merupakan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan OPD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dirumuskan sebelumya pada Bab II, tugas dan fungsi Bapperida, serta sasaran ke-2 RPJMD, yaitu meningkatnya kualitas https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-3 birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik, maka Bapperida Kabupaten Pemalang mempunyai 1 (satu) tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu: “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah”.
2. 2.Sasaran Bapperida Kabupaten Pemalang Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bapperida dalam rangka pencapaian tujuan selama Tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut:
a.Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan regulasi.
b.Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan.
c.Meningkatnya implementasi riset dan inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan.
d.Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas OPD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bapperida Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-4 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapperida Kabupaten Pemalang Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) Daerah Indeks 83,877 84,3770 84,5645 84,9395 85,5645 85,7520 85,9395 Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan regulasi Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan regulasi % - 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional % - 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya implementasi riset dan inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan Indeks Inovasi Daerah Indeks 49 51 53 55 57 59 61 Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas OPD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks 86,88 87,18 87,48 87,78 88,08 88,38 88,68 Nilai SAKIP OPD Nilai 68,20 68,80 69,40 70,00 70,60 71,20 71,80 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-5 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Sedangkan arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra OPD. Perumusan strategi dan arah kebijakan Renstra disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan tugas dan fungsi, berdasarkan kerangka kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu jangka menengah. Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bapperida guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra, disusun analisa SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) pada tabel 3.2. Tabel 3.2 Analisa SWOT Bapperida Kabupaten Pemalang Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman)

1.Kualifikasi jenjang pendidikan pegawai (SDM) yang cukup tinggi hingga S3;
2.Tersedianya pegawai fungsional perencana dengan jumlah yang cukup;
3.Memiliki jejaring dengan OPD, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perguruan tinggi serta pemangku kepentingan lain;
1.Kompetensi SDM perencana belum merata dan optimal (gap kompetensi);
2.Dukungan data dan informasi yang mendukung proses perencanaan belum sepenuhnya tersedia dan terstruktur dengan baik;
3.Belum efektifnya koordinasi lintas OPD, menyebabkan duplikasi program;
1.Dukungan kebijakan nasional tentang e-government, e- planning, SPBE, dan reformasi birokrasi;
2.Dukungan proyek strategis nasional di daerah dan peluang pembiayaan pembangunan daerah dari pemerintah provinsi maupun pusat yang membuka peluang sinkronisasi program daerah dengan pusat;
3.Perkembangan sistem teknologi
1.Belum efektifnya koordinasi antara perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
2.Sikap egosektoral antar instansi;
3.Sering terjadi perbedaan prioritas pembangunan antara pusat dan daerah;
4.Dinamisasi peraturan dalam perencanaan juga pelaksanaan pembangunan yang membutuhkan adaptasi cepat;
5.Keterbatasan fiskal daerah;
6.Tingginya ekspektasi masyarakat https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-6 Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman)
4.Adanya SIPD untuk mendukung transparansi perencanaan
5.Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai
4.Belum optimalnya kegiatan pengendalian dan evaluasi;
5.Belum efektifnya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
6.Belum optimalnya implementasi riset dan inovasi dalam perencanaan;
7.Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. informasi yang mampu mendukung proses perencanaan pembangunan daerah;
4.Adanya peluang peningkatan kompetensi SDM perencana dari pihak eksternal baik tawaran beasiswa maupun short course;
5.Kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam penguatana data, kajian, serta inovasi kebijakan;
6.Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang partisipatif dan transparan. terhadap hasil pembangunan dalam jangka pendek, sementara perencanaan bersifat jangka menengah/panjang;
7.Persaingan antar daerah dalam menarik program dari pemerintah provinsi maupun pusat. Selanjutnya dari hasil analisa SWOT tersebut, dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang dapat diterapkan di Bapperida Kabupaten Pemalang sebagaimana disajikan dalam tabel 3.3. Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan regulasi
1.Pemenuhan standar regulasi dalam penyusunan dokumen;
1.Implementasi regulasi di bidang perencanaan; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-7 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
2.Penguatan SDM fungsional perencana penyusunan dokumen perencanaan;
3.Memperkuat peran koordinasi Bapperida agar OPD adaptif terhadap dinamika regulasi dan keterbatasan fiskal;
4.Mendorong integrasi data sektoral antar OPD dengan memanfaatkan teknologi informasi;
5.Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik untuk menjawab ekspektasi masyarakat.
2.Pembentukan Tim penyusun dokumen perencanaan yang handal;
3.Pelibatan aktif OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan;
4.Penguatan tata kelola perencanaan pembangunan daerah. Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan
1.Melaksanakan amanah pusat dan provinsi yang wajib dituangkan dalam dokumen perencanaan;
2.Menyelaraskan perencanaan daerah dengan kebijakan nasional agar program lebih sinkron;
3.Mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi;
4.Menyusun kebijakan pembangunan adaptif untuk
1.Pemenuhan substansi mandatori kebijakan pusat dan provinsi dalam dokumen perencanaan;
2.Penguatan usulan daerah dalam forum konsultsi perencanaan di tingkat provinsi dan nasional;
3.Penguatan koordinasi lintas OPD;
4.Penyusunan kebijakan pembangunan adaptif terhadap dinamika https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-8 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan menghadapi perubahan regulasi pusat;
5.Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar OPD untuk menghindari duplikasi program eksternal. Meningkatnya implementasi riset dan inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan
1.Meningkatkan kualitas riset dan inovasi daerah;
2.Meningkatkan implementasi hasil riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan;
3.Mengoptimalkan jejaring dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat untuk memperkuat kajian.
1.Penguatan penelitian dan kajian strategis pembangunan daerah;
2.Pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
3.Peningkatkan kolaborasi riset dan inovasi dengan pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media);
4.Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam riset dan inovasi;
5.Pemenuhan kebutuhan SDM Peneliti. Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas OPD Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas OPD
1.Meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan kompetensi;
2.Meningkatkan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-9 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
3.Meningkatkan nilai SAKIP Bapperida Kabupaten Pemalang 3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida dalam jangka menengah, dirumuskan prioritas pembangunan tahunan yang disajikan pada tabel 3.4. Tabel 3.4 Penahapan Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Penataan sistem dan baseline Peningkatan kapasitas dan kualitas substansi Evaluasi dan inovasi (mid- term review) Percepatan integrasi dan konsolidasi Penyempurnaan dan transisi Tahap I: Tahun 2026 Tahun 2026 adalah tahun pertama perencanaan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 yang difokuskan pada penataan sistem dan baseline. Tahun pertama ini merupakan landasan pijakan untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, perlu memastikan sistem, data, dan SDM siap sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Strategi:
1. a.Penguatan regulasi dan tata kelola perencanaan, yaitu memastikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan memiliki dasar hukum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.
2. b.Penyusunan baseline data dan indikator kinerja pembangunan. Menetapkan titik awal (baseline) untuk semua indikator Renstra dan RPJMD.
3. c.Penguatan kapasitas perencana, baik perencana di Bapperida maupun OPD.
4. d.Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perencanaan. Arah Kebijakan:
5. a.Menyusun pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
6. b.Menginventarisasi dan menetapkan baseline data indikator makro serta indikator sektoral.
7. c.Membangun/memperkuat database perencanaan daerah yang terintegrasi lintas OPD. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-10
8. d.Melaksanakan pelatihan teknis perencanaan bagi pejabat fungsional perencana di Bapperida maupun OPD.
9. e.Mengoperasionalkan sistem informasi perencanaan (SIPD) secara konsisten dan terstandar.
10. f.Menetapkan quick wins awal (program percontohan) yang mudah diukur untuk memperlihatkan capaian. Tahap II: Tahun 2027 Penahapan ke-2 ini difokuskan pada penguatan kapasitas dan substansi. Hasil yang diharapkan adalah SDM perencana lebih kompeten, dokumen perencanaan lebih kuat secara substansi (tidak hanya formalitas), serta konsistensi dan keterpaduan lebih terjamin antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar OPD. Strategi:
11. a.Meningkatkan kapasitas SDM perencana melalui diklat, workshop, dan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen.
12. b.Memperkuat substansi dokumen perencanaan, dengan memastikan dokumen sesuai regulasi, berbasis data, dan selaras dengan RPJMN/RPJMD.
13. c.Memperdalam analisis evidence-based planning menggunakan data statistik, hasil riset, serta rekomendasi akademik.
14. d.Mendorong partisipasi publik dan inklusivitas, dengan memperluas keterlibatan masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan kelompok rentan dalam proses perencanaan. Arah Kebijakan:
15. a.Melaksanakan pelatihan teknis penyusunan dokumen perencanaan berbasis data dan indikator kinerja.
16. b.Mengembangkan knowledge management perencanaan (pustaka digital, hasil riset, analisis kebijakan daerah).
17. c.Memastikan dokumen perencanaan tahunan (Renja, RKPD) konsisten dengan RPJMD dan Renstra OPD.
18. d.Memperkuat analisis ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata ruang dalam dokumen perencanaan.
19. e.Mengintegrasikan hasil riset dan inovasi daerah (kerja sama dengan perguruan tinggi/BRIDA/BRIN) ke dalam dokumen perencanaan.
20. f.Menyelenggarakan forum konsultasi publik, forum lintas OPD, dan musrenbang secara lebih inklusif & partisipatif.
21. g.Melakukan pendampingan pada OPD dalam penyusunan Renja agar selaras dan berkualitas. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-11 Tahap III: Tahun 2028 Tahapan ini difokuskan pada pelaksanaan evaluasi pertengahan periode Renstra dan mulai mendorong inovasi dalam perencanaan pembangunan agar lebih adaptif terhadap dinamika baru. Hasil yang diharapkan pada tahap ke-3 ini adalah dokumen perencanaan lebih adaptif dan responsif, inovasi mulai terintegrasi dalam proses perencanaan, dan ada perbaikan target dan strategi berdasarkan hasil evalusi pertengahan pelaksanaan Renstra/RPJMD. Strategi:
22. a.Melaksanakan evaluasi pertengahan periode Renstra (mid-term review) untuk menilai capaian, kendala, dan penyesuaian target.
23. b.Mengembangkan inovasi perencanaan pembangunan, antara lain dengan penerapan metode baru, teknologi digital, dan integrasi riset.
24. c.Kolaborasi multipihak (pentahelix): pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media.
25. d.Menguatkan perencanaan adaptif yang siap menghadapi perubahan lingkungan strategis (ekonomi, politik, sosial, teknologi, bencana). Arah Kebijakan:
26. a.Melakukan evaluasi pertengahan periode Renstra Bapperida dan Renstra OPD untuk mengukur relevansi target.
27. b.Menyusun dokumen review RPJMD/Renstra jika ada perubahan kondisi strategis (misal pandemi, krisis ekonomi, atau perubahan regulasi pusat).
28. c.Mengintegrasikan hasil riset daerah, inovasi teknologi, dan rekomendasi akademisi ke dalam perencanaan pembangunan.
29. d.Mendorong pemanfaatan big data, analitik spasial, dan dashboard monitoring untuk memperkuat evidence-based planning.
30. e.Mengembangkan inovasi pelayanan publik dalam perencanaan, seperti musrenbang digital, konsultasi publik daring, atau e-participation.
31. f.Membangun kemitraan inovatif dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, sektor swasta, dan komunitas masyarakat.
32. g.Menetapkan best practices (praktik terbaik) dari pelaksanaan perencanaan sebelumnya untuk direplikasi pada sektor/OPD lain. Tahap IV: Tahun 2029 Tahun 2029 difokuskan pada percepatan integrasi dan konsolidasi. Hasil yang diharapkan pada tahun ini adalah seluruh dokumen perencanaan terintegrasi dan konsisten, capaian target pembangunan optimal, serta ada warisan kebijakan dan inovasi untuk periode perencanaan berikutnya. Strategi:
33. a.Mengintegrasikan seluruh dokumen perencanaan, untuk memastikan konsistensi RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-12
34. b.Mendorong percepatan capaian target pembangunan terutama indikator yang masih rendah atau tertinggal.
35. c.Menguatkan konsolidasi antar OPD dan lintas sektor untuk mengurangi tumpang tindih program.
36. d.Meningkatkan tata kelola pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Arah Kebijakan:
37. a.Menyusun dokumen akhir capaian Renstra dan konsolidasi ke dalam penyusunan RPJMD berikutnya.
38. b.Mengoptimalkan koordinasi lintas OPD dalam percepatan pencapaian program prioritas daerah.
39. c.Melakukan final assessment atas capaian indikator kinerja utama (IKU) daerah.
40. d.Mengembangkan sistem dashboard capaian pembangunan yang transparan dan bisa diakses publik.
41. e.Mendorong konsistensi antara rencana pembangunan, penganggaran (RKPD–KUA/PPAS–APBD), dan pelaporan kinerja.
42. f.Menyusun rekomendasi kebijakan dan inovasi untuk periode perencanaan berikutnya.
43. g.Meningkatkan akuntabilitas publik melalui publikasi capaian pembangunan (Laporan Kinerja, LAKIP, atau laporan pembangunan daerah). Tahap V: Tahun 2030 Tahapan ini difokuskan pada penyempurnaan dan transisi. Dengan harapan capaian Renstra/RPJMD terdokumentasi lengkap, program prioritas berkelanjutan ke periode berikutnya, transisi pemerintahan/perencanaan berjalan mulus, serta tidak ada kehilangan data, informasi, maupun inovasi. Strategi:
44. a.Menyempurnakan hasil pembangunan dengan menutup kesenjangan target yang belum tercapai.
45. b.Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh capaian, kelemahan, dan pelajaran penting Renstra/RPJMD.
46. c.Menyiapkan transisi perencanaan dari RPJMD/Renstra lama ke periode berikutnya.
47. d.Memastikan keberlanjutan inovasi dan program prioritas agar tidak terputus saat pergantian periode pemerintahan. Arah Kabijakan:
48. a.Menyusun final report capaian Renstra Bapperida maupun OPD yang berisi keberhasilan, kendala, dan rekomendasi. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-13
49. b.Menetapkan legacy program atau program unggulan yang harus diteruskan pada periode RPJMD berikutnya.
50. c.Melakukan harmonisasi dengan dokumen awal perencanaan jangka menengah periode baru (RPJPD/RPJMD/Renstra OPD).
51. d.Menyiapkan data dasar, indikator kinerja, dan sistem informasi untuk mendukung penyusunan perencanaan selanjutnya.
52. e.Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan agar transisi berjalan mulus meskipun terjadi pergantian kepala daerah atau pejabat.
53. f.Menjamin keberlanjutan inovasi pelayanan publik dan perencanaan berbasis riset.
54. g.Menyusun rekomendasi strategis untuk isu-isu jangka panjang yang perlu ditangani oleh RPJMD berikutnya. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-1 Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 202 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-2 Penjabaran rencana program, kegiatan, subkegiatan, Bapperida Kabupaten Pemalang selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini. Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah - - - Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) - - Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan - - Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan regulasi - - Meningkatnya kualitas dokumen - 1. Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-3 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) perencanaan perangkat daerah dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat

2.Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat
3.Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Disusun Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-4 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-5 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang Disusun Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-6 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Disusun Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-7 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Regulasi Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai regulasi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-8 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Persentase Ketersediaan Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-9 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan - - Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional - Meningkatnya keselarasan Program dengan Prioritas Daerah

1.Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2.Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
3.Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Pogram Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-10 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya kualitas monev penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase laporan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan rumpun bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sesuai Regulasi Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-11 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Meningkatnya kualitas monev penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi dan sumber daya alam Persentase laporan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan rumpun bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sesuai Regulasi Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-12 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Meningkatnya kualitas monev penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan Persentase laporan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sesuai Regulasi Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-13 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi yang sesuai regulasi Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Jumlah dokumen evaluasi yang sesuai regulasi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-14 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya implementasi riset dan inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan Indeks Inovasi Daerah Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah

1.Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah
2.Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah Program Riset dan Inovasi Daerah Terfasilitasinya kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan Persentase fasilitasi kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-15 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Terfasilitasinya kegiatan invensi dan inovasi Persentase fasilitasi kegiatan invensi dan inovasi Invensi dan Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI dan fasilitas perlindungan KI) Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-16 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah Laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-17 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah

1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota
1.Persentase Layanan Umum dan Kepagawaian yang Terpenuhi
2.Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi Kinerja Disuusn Sesuai Regulasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya administrasi barang milik daerah sesuai regulasi Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang Disusun Sesuai Regulasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-18 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai regulasi Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Regulasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-19 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya fasilitasi administrasi umum perangkat daerah sesuai regulasi Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Sesuai Regulasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-20 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya barang milik daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-21 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-22 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-23 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai Regulasi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-24 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-25 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Terlaksananya administrasi keuangan sesuai dengan regulasi Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-26 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-27 Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan berikut pendanaannya merupakan tindka lanjut dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 4.3. Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi % 100 Rp1.557.350.300 100 Rp3.082.044.491 100 Rp3.082.044.491 100 Rp3.082.044.491 100 Rp3.082.044.491 Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi % 100 Rp6.288.764.700 100 Rp6.741.968.000 100 Rp6.741.968.000 100 Rp6.741.968.000 100 Rp6.741.968.000 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi Dokumen 2 Rp9.691.500 2 Rp23.210.000 2 Rp23.210.000 2 Rp23.210.000 3 Rp23.210.000 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 2 Rp3.874.000 2 Rp4.145.000 2 Rp4.145.000 2 Rp4.145.000 3 Rp4.145.000 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 1 Rp0 1 Rp3.210.000 1 Rp3.210.000 1 Rp3.210.000 1 Rp3.210.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-28 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 1 1 Rp0 1 Rp3.210.000 1 Rp3.210.000 1 Rp3.210.000 1 Rp3.210.000 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1 1 Rp0 1 Rp3.210.000 1 Rp3.210.000 1 Rp3.210.000 1 Rp3.210.000 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 1 1 Rp0 1 Rp3.210.000 1 Rp3.210.000 1 Rp3.210.000 1 Rp3.210.000 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 1 Rp3.317.500 1 Rp3.550.000 1 Rp3.550.000 1 Rp3.550.000 1 Rp3.550.000 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 4 Rp2.500.000 4 Rp2.675.000 4 Rp2.675.000 5 Rp2.675.000 4 Rp2.675.000 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi Dokumen 100 100 Rp6.279.073.200 100 Rp6.718.758.000 100 Rp6.718.758.000 100 Rp6.718.758.000 100 Rp6.718.758.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-29 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 32 41 Rp6.272.864.000 41 Rp6.712.114.000 41 Rp6.712.114.000 41 Rp6.712.114.000 41 Rp6.712.114.000 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 12 Rp2.025.000 12 Rp2.167.000 12 Rp2.167.000 12 Rp2.167.000 12 Rp2.167.000 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 1 Rp1.699.200 1 Rp1.818.000 1 Rp1.818.000 1 Rp1.818.000 1 Rp1.818.000 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12 12 Rp1.880.000 12 Rp2.012.000 12 Rp2.012.000 12 Rp2.012.000 12 Rp2.012.000 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 2 2 Rp605.000 2 Rp647.000 2 Rp647.000 2 Rp647.000 2 Rp647.000 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi Dokumen 100 100 Rp713.000 100 Rp6.114.491 100 Rp6.114.491 100 Rp6.114.491 100 Rp6.114.491 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-30 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 1 1 Rp363.000 1 Rp389.491 1 Rp389.491 1 Rp389.491 1 Rp389.491 5.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Laporan 12 12 Rp0 12 Rp5.350.000 12 Rp5.350.000 12 Rp5.350.000 12 Rp5.350.000 5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 2 2 Rp350.000 2 Rp375.000 2 Rp375.000 2 Rp375.000 2 Rp375.000 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Regulasi % 100 100 Rp0 100 Rp101.652.000 100 Rp101.652.000 100 Rp101.652.000 100 Rp101.652.000 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 0 1 Rp0 1 Rp1.070.000 1 Rp1.070.000 1 Rp1.070.000 1 Rp1.070.000 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 12 12 Rp0 12 Rp12.840.000 12 Rp12.840.000 12 Rp12.840.000 12 Rp12.840.000 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 12 12 Rp0 12 Rp12.840.000 12 Rp12.840.000 12 Rp12.840.000 12 Rp12.840.000 5.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 60 70 Rp0 70 Rp0 70 Rp0 70 Rp0 70 Rp0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-31 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 60 70 Rp0 70 Rp74.902.000 70 Rp74.902.000 70 Rp74.902.000 70 Rp74.902.000 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Sesuai Regulasi % 100 100 Rp541.373.800 100 Rp579.282.000 100 Rp579.282.000 100 Rp579.282.000 100 Rp579.282.000 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 4 Rp11.915.000 4 Rp12.749.000 4 Rp12.749.000 4 Rp12.749.000 4 Rp12.749.000 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 4 4 Rp38.411.300 4 Rp41.101.000 4 Rp41.101.000 4 Rp41.101.000 4 Rp41.101.000 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 4 4 Rp23.570.000 4 Rp25.220.000 4 Rp25.220.000 4 Rp25.220.000 4 Rp25.220.000 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 4 4 Rp163.700.000 4 Rp175.163.000 4 Rp175.163.000 4 Rp175.163.000 4 Rp175.163.000 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 4 Rp20.427.500 4 Rp21.858.000 4 Rp21.858.000 4 Rp21.858.000 4 Rp21.858.000 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 4 4 Rp12.000.000 4 Rp12.840.000 4 Rp12.840.000 4 Rp12.840.000 4 Rp12.840.000 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12 Rp52.500.000 12 Rp56.176.000 12 Rp56.176.000 12 Rp56.176.000 12 Rp56.176.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-32 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 Rp216.850.000 12 Rp232.035.000 12 Rp232.035.000 12 Rp232.035.000 12 Rp232.035.000 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 2 2 Rp2.000.000 2 Rp2.140.000 2 Rp2.140.000 2 Rp2.140.000 2 Rp2.140.000 5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 1 Rp0 1 Rp0 1 Rp0 1 Rp0 1 Rp0 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia % 100 100 Rp19.600.000 100 Rp1.270.760.000 100 Rp1.270.760.000 100 Rp1.270.760.000 100 Rp1.270.760.000 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 0 10 Rp0 10 Rp1.142.786.000 10 Rp1.142.786.000 10 Rp1.142.786.000 10 Rp1.142.786.000 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 22 40 Rp12.000.000 40 Rp12.840.000 40 Rp12.840.000 40 Rp12.840.000 40 Rp12.840.000 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 20 40 Rp7.600.000 40 Rp8.132.000 40 Rp8.132.000 40 Rp8.132.000 40 Rp8.132.000 5.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 1 Rp0 1 Rp107.002.000 1 Rp107.002.000 1 Rp107.002.000 1 Rp107.002.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-33 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia % 100 100 Rp715.154.500 100 Rp765.232.000 100 Rp765.232.000 100 Rp765.232.000 100 Rp765.232.000 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 12 Rp1.027.500 12 Rp1.099.000 12 Rp1.099.000 12 Rp1.099.000 12 Rp1.099.000 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 Rp228.007.000 12 Rp243.973.000 12 Rp243.973.000 12 Rp243.973.000 12 Rp243.973.000 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 Rp486.120.000 12 Rp520.160.000 12 Rp520.160.000 12 Rp520.160.000 12 Rp520.160.000 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara % 100 100 Rp280.509.000 100 Rp359.004.000 100 Rp359.004.000 100 Rp359.004.000 100 Rp359.004.000 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 29 29 Rp227.675.000 35 Rp243.618.000 35 Rp243.618.000 35 Rp243.618.000 35 Rp243.618.000 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 200 200 Rp0 200 Rp32.101.000 200 Rp32.101.000 200 Rp32.101.000 200 Rp32.101.000 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 40 40 Rp38.994.000 40 Rp41.725.000 40 Rp41.725.000 40 Rp41.725.000 40 Rp41.725.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-34 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 2 Rp13.840.000 2 Rp14.809.000 2 Rp14.809.000 2 Rp14.809.000 2 Rp14.809.000 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 5 Rp0 5 Rp26.751.000 5 Rp26.751.000 5 Rp26.751.000 5 Rp26.751.000 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Regulasi % 100 100 Rp263.374.500 100 Rp1.559.265.650 100 Rp1.559.265.650 100 Rp1.559.265.650 100 Rp2.400.000.000 Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi yang sesuai regulasi % 100 100 Rp33.375.500 100 Rp100.000.000 100 Rp100.000.000 100 Rp100.000.000 100 Rp259.265.650 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun Dokumen 2 Rp233.854.500 2 Rp1.100.265.650 2 Rp1.100.265.650 2 Rp1.100.265.650 3 Rp1.850.000.000 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Berita Acara 3 3 Rp23.487.000 3 Rp100.000.000 3 Rp100.000.000 3 Rp100.000.000 4 Rp200.000.000 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Berita Acara 1 1 Rp66.893.500 1 Rp250.000.000 1 Rp250.000.000 1 Rp250.000.000 2 Rp400.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-35 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Dokumen 4 4 Rp143.474.000 4 Rp750.265.650 4 Rp750.265.650 5 Rp750.265.650 6 Rp1.250.000.000 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan % 100 Rp29.520.000 100 Rp459.000.000 100 Rp459.000.000 100 Rp459.000.000 100 Rp550.000.000 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Dokumen 1 Rp19.520.000 1 Rp300.000.000 1 Rp300.000.000 1 Rp300.000.000 1 Rp350.000.000 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Buku 1 Rp10.000.000 1 Rp159.000.000 1 Rp159.000.000 1 Rp159.000.000 1 Rp200.000.000 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen evaluasi yang sesuai regulasi Dokumen 1 Rp33.375.500 1 Rp100.000.000 1 Rp100.000.000 2 Rp100.000.000 1 Rp259.265.650 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Laporan 4 Rp33.375.500 4 Rp100.000.000 4 Rp100.000.000 5 Rp100.000.000 4 Rp259.265.650 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-36 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat % 100 Rp184.497.000 100 Rp308.946.700 100 Rp114.310.279 100 Rp114.310.279 100 Rp114.310.279 Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat % 100 Rp105.000.000 100 Rp140.000.000 100 Rp52.000.000 100 Rp52.000.000 100 Rp52.000.000 Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat % 100 Rp100.000.000 100 Rp360.000.000 100 Rp95.000.000 100 Rp95.000.000 100 Rp95.000.000 Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100 Rp115.503.000 100 Rp290.983.600 100 Rp113.526.998 100 Rp113.526.998 100 Rp113.526.998 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-37 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam % 100 Rp95.000.000 100 Rp122.469.506 100 Rp47.678.808 100 Rp47.678.808 100 Rp47.678.808 Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan % 100 Rp150.000.000 100 Rp389.912.874 100 Rp189.796.595 100 Rp189.796.595 100 Rp189.796.595 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Disusun Dokumen 100 100 Rp300.000.000 100 Rp599.930.300 100 Rp227.837.277 100 Rp227.837.277 100 Rp227.837.277 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dokumen 2 2 Rp68.854.000 2 Rp75.739.400 2 Rp28.023.578 2 Rp28.023.578 3 Rp28.023.578 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-38 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Laporan 16 16 Rp115.643.000 16 Rp127.207.300 16 Rp47.066.701 16 Rp47.066.701 24 Rp47.066.701 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Laporan 8 8 Rp0 8 Rp53.000.000 8 Rp19.610.000 8 Rp19.610.000 8 Rp19.610.000 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Laporan 3 3 Rp115.503.000 3 Rp129.553.300 3 Rp50.834.721 3 Rp50.834.721 3 Rp50.834.721 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 2 2 Rp0 2 Rp53.000.000 2 Rp19.610.000 2 Rp19.610.000 3 Rp19.610.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-39 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Laporan 8 8 Rp0 8 Rp53.000.000 8 Rp19.610.000 8 Rp19.610.000 12 Rp19.610.000 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Laporan 4 4 Rp0 4 Rp53.000.000 4 Rp19.610.000 8 Rp19.610.000 4 Rp19.610.000 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Laporan 5 5 Rp0 5 Rp55.430.300 5 Rp23.472.277 5 Rp23.472.277 5 Rp23.472.277 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang Disusun Dokumen 100 100 Rp200.000.000 100 Rp262.469.506 100 Rp99.678.808 100 Rp99.678.808 100 Rp99.678.808 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-40 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 3 2 Rp45.000.000 2 Rp70.000.000 2 Rp26.000.000 2 Rp26.000.000 3 Rp26.000.000 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Laporan 18 12 Rp60.000.000 12 Rp70.000.000 12 Rp26.000.000 12 Rp26.000.000 18 Rp26.000.000 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Laporan 32 24 Rp0 24 Rp32.000.000 24 Rp13.000.000 24 Rp13.000.000 24 Rp13.000.000 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Laporan 16 12 Rp95.000.000 12 Rp90.469.506 12 Rp34.678.808 12 Rp34.678.808 12 Rp34.678.808 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-41 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Disusun Dokumen 100 Rp250.000.000 100 Rp749.912.874 100 Rp284.796.595 100 Rp284.796.595 100 Rp284.796.595 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 2 Rp30.000.000 2 Rp60.000.000 2 Rp25.000.000 2 Rp25.000.000 3 Rp25.000.000 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Laporan 10 Rp30.000.000 10 Rp160.000.000 10 Rp30.000.000 10 Rp30.000.000 15 Rp30.000.000 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Laporan 4 Rp30.000.000 4 Rp80.000.000 4 Rp30.000.000 8 Rp30.000.000 4 Rp30.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-42 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Laporan 3 Rp80.000.000 3 Rp80.000.000 3 Rp80.000.000 3 Rp80.000.000 3 Rp80.000.000 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 2 Rp20.000.000 2 Rp70.000.000 2 Rp20.000.000 2 Rp20.000.000 3 Rp20.000.000 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Laporan 28 Rp20.000.000 28 Rp70.000.000 28 Rp20.000.000 28 Rp20.000.000 42 Rp20.000.000 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Laporan 14 Rp20.000.000 14 Rp160.000.000 14 Rp60.000.000 28 Rp60.000.000 14 Rp60.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-43 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Laporan 1 Rp20.000.000 1 Rp69.912.874 1 Rp19.796.595 1 Rp19.796.595 1 Rp19.796.595 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah % 100 Rp0 100 Rp120.000.000 100 Rp207.865.070 100 Rp207.865.070 100 Rp207.865.070 Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah % 100 Rp250.000.000 100 Rp477.865.070 100 Rp390.000.000 100 Rp390.000.000 100 Rp390.000.000 5.05.03.2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Persentase fasilitasi kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan % 100 Rp0 100 Rp120.000.000 100 Rp207.865.070 100 Rp207.865.070 100 Rp207.865.070 5.05.03.2.01.0003 Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Laporan 1 Rp0 2 Rp120.000.000 2 Rp207.865.070 2 Rp207.865.070 2 Rp207.865.070 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-44 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.05.03.2.02 Invensi dan Inovasi Persentase fasilitasi kegiatan invensi dan inovasi % 100 Rp250.000.000 100 Rp477.865.070 100 Rp390.000.000 100 Rp390.000.000 100 Rp390.000.000 5.05.03.2.02.0002 Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Laporan 2 Rp75.000.000 2 Rp85.000.000 2 Rp85.000.000 2 Rp85.000.000 2 Rp85.000.000 5.05.03.2.02.0006 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI dan fasilitas perlindungan KI) Laporan 8 Rp15.000.000 10 Rp15.000.000 12 Rp15.000.000 14 Rp15.000.000 16 Rp15.000.000 5.05.03.2.02.0007 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi Laporan 3 Rp15.000.000 3 Rp15.000.000 3 Rp15.000.000 3 Rp15.000.000 3 Rp15.000.000 5.05.03.2.02.0009 Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah Kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah Kegiatan 30 Rp75.000.000 30 Rp75.000.000 30 Rp75.000.000 30 Rp75.000.000 30 Rp75.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-45 Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output Indikator Outcome/Output Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.05.03.2.02.0010 Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat Laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat Laporan 8 Rp20.000.000 10 Rp120.000.000 12 Rp120.000.000 14 Rp120.000.000 16 Rp120.000.000 5.05.03.2.02.0013 Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah unit 1 Rp0 1 Rp117.865.070 1 Rp30.000.000 1 Rp30.000.000 1 Rp30.000.000 5.05.03.2.02.0016 Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Laporan 2 Rp50.000.000 2 Rp50.000.000 2 Rp50.000.000 2 Rp50.000.000 2 Rp50.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-46 Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, diperlukan penajaman fokus terhadap program program dan kegiatan yang bersifat prioritas. Program prioritas merupakan program strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program prioritas tersebut, diperlukan identifikasi dan analisis terhadap subkegiatan yang menjadi komponen utama dalam operasionalisasi program. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap subkegiatan yang direncanakan benar-benar relevan, selaras, dan memiliki kontribusi nyata terhadap capaian program pembangunan. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan program prioritas yang bertujuan untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinkron, terintegrasi serta berbasis data dan informasi yang akurat. Melalui program ini, BAPPERIDA mendorong terciptanya dokumen perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjamin pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran dan efisien. Selanjutnya, kegiatan/subkegiatan yang mendukung program tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3. Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1.Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai regulasi;
2.Persentase dokumen evaluasi yang sesuai regulasi Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten/Kota Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-47 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida berfungsi sebagai alat ukur utama dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan peran strategis lembaga dalam mendukung pembangunan daerah. Penyusunan IKU mengacu pada sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga capaian indikator tidak hanya mencerminkan kinerja internal lembaga, tetapi juga kontribusi terhadap pembangunan daerah. Untuk itu pada Tabel 4.3 berikut ditampilkan IKU BAPPERIDA beserta targetnya. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Bapperida Kabupaten Pemalang No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) Daerah Indeks 84,3770 84,5645 84,9395 85,5645 85,7520 85,9395 2 Indeks Inovasi Daerah Indeks 50,61 53 55 57 59 61 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks 87,18 87,48 87,78 88,08 88,38 88,68 4 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,80 69,40 70,00 70,60 71,20 71,80 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-48 Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Sebagai Perangkat daerah yang menyelenggarakan Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, IKK BAPPERIDA difokuskan pada persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan regulasi. Indikator ini dipilih karena kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai aturan menjadi dasar penting dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, terukur, dan akuntabel. Melalui pengukuran indikator ini, BAPPERIDA dapat memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan, baik tahunan maupun jangka menengah, disusun tepat waktu, sesuai substansi, serta memenuhi ketentuan perundang-undangan. Hal ini diharapkan berdampak pada meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan visi, misi, dan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Selain itu BAPPERIDA juga menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan. IKK yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil kajian berbasis bukti (evidence-based policy research) yang dilaksanakan oleh BAPPERIDA dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan daerah adalah persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Indikator ini menekankan pentingnya penelitian dan pengembangan yang relevan, metodologis, serta mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk menjawab permasalahan nyata pembangunan daerah. Pemanfaatan kajian dalam kebijakan pembangunan menunjukkan bahwa hasil Litbang tidak hanya berhenti sebagai dokumen teknis, melainkan benar-benar menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, perumusan program, dan penyusunan strategi pembangunan. Semakin tinggi persentase pemanfaatan kajian dalam kebijakan daerah, semakin kuat pula peran BAPPERIDA sebagai lembaga yang mendorong perencanaan pembangunan berbasis data, analisis, dan bukti ilmiah. Pada tabel 4.5 berikut ditampilkan IKK BAPPERIDA. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-49 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan regulasi % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 V-1 Penyusunan Renstra Bapperida dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai di tahun 2029. Oleh sebab itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1.Seluruh pegawai Bapperida agar melaksanakan Program, Kegiatan, Subkegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra.
2.Bapperida agar menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3.Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Bapperida yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4.Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Bapperida sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil Program serta Kegiatan Renstra secara berkala. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 A-1 LAMPIRAN : POHON KINERJA BAPPERIDA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 Lampiran 1. Pohon Kinerja Bapperida Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Meningkatnya Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Meningkatnya Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Meningkatnya Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Meningkatnya kualitas dokumen evaluasi Meningkatnya kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, BimbinganTek nis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersedianya Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Terlaksananya Monev penyusunan dokumen perencanaan rumpun bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sesuai Terlaksananya Monev penyusunan dokumen perencanaan rumpun bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sesuai Regulasi Terlaksananya Monev penyusunan dokumen perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sesuai Regulasi Tersusunnya dokumen evaluasi yang sesuai regulasi Terlaksanany a fasilitasi kegiatan Penelitian, Pengembang an, Pengkajian, dan Penerapan Terlaksanany a fasilitasi kegiatan invensi dan inovasi Terpeliharan ya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Regulasi Terlaksanany a Administrasi Kepegawaian Sesuai Regulasi Terlaksanany a Fasilitasi Administrasi Perangkat Daerah Sesuai Regulasi Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Tersusunnya Dokumen Keuangan Sesuai Regulasi Tersusunnya dokumen perencanaan , penganggara n dan evaluasi kinerja yang Sesuai Regulasi INTERMEDIATE OUTCOME TUJUANRPJMD SASARAN RPJMD M eningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan M eningkatnya implementasi riset dan inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan M eningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah M eningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah M eningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan publik yang baik M eningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel M eningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan ULTIMATEOUTCOME OUTPUT OUTCOME Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Layanan Umum dan Kepegawaian Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, keuangan, dan evaluasi kinerja https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 A-2 CASCADING BAPPERIDA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 Perencanaan pembangunan daerah belum berbasis risiko Kualitas data dan informasi pembangunan belum memadai Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat Kinerja Perangkat Daerah belum mendukung pencapaian kinerja Daerah PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase dokumen evalusi yang sesuai regulasi Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, BimbinganTeknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Invensi dan Inovasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Disusun Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang Disusun Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Disusun Persentase Ketersediaan Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Persentase laporan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan rumpun bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sesuai Regulasi Jumlah dokumen evaluasi yang sesuai regulasi Persentase fasilitasi kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Persentase fasilitasi kegiatan invensi dan inovasi Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Regulasi Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/R KPD) Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Pemeliharaan Mebel Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI dan fasilitas perlindungan KI) Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan publik yang baik Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan daerah SUB KEGIATAN PK JABFUNG/PELAKSANA PK KEPALABAPPERIDASASARAN PK ESELON 3PROGRAM KEGIATANESELON 4 Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Kurangnya keselarasan dokumen perencanaan Persentase laporan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sesuai Regulasi Persentase laporan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan rumpun bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sesuai Regulasi Nilai SAKIP Perangkat DaerahIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Kurangnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan evaluasi kinerja sesuai regulasi Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Sesuai Regulasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Belum optimalnya layanan umum dan kepegawaian Kurangnya kualitas dokumen perencanaan, keuangan, dan evaluasi kinerja Kurangnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAPROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Belum optimalnya implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah Indeks Inovasi Daerah Meningkatnya implementasi riset dan inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan Kurangnya implementasi riset dan inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai dengan Regulasi Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kurangnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Regulasi PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kurangnya integrasi perencanaan sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah Kurang optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kurangnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan regulasi Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan regulasi TUJUANRPJMD PK KEPALA SASARAN RPJMD PK KEPALA PK KEPALABAPPERIDATUJUAN Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Pelayanan PublikNilai SAKIPMaturitas SPIP https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 A-3 Lampiran 2. Cascading Bapperida Kab. Pemalang Tahun 2025-2029 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id 1 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
1.Disiplin Fiskal yaitu prinsip untuk mengontrol kebijakan fiskal daerah secara konsisten;
2.Efisiensi Alokasi yaitu prinsip memastikan anggaran dialokasikan secara efektif dan efisien guna mencapai manfaat yang besar dari ketersediaan dana yang terbatas, dan
3.Efisiensi teknis dan operasional yaitu memastikan pelaksanaan anggaran, dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Perencanaan dan penganggaran yang baik, efektif dan efisien dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang berkelanjutan. Pemerintah telah menerbitkan regulasi terbaru terkait pengelolaan keuangan daerah yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi ini mengatur tentang tata Kelola Keuangan Daerah yang memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya sekaligus memberikan tanggungjawab yang lebih terhadap konsekuensi pencapaian target yang ditetapkan. Dalam rangka mendukung transparansi, akuntabilitas serta good governance pada Pemerintah Daerah maka implementasi transaksi keuangan secara non tunai menjadi keharusan bagi para pengelola keuangan daerah. Dalam pengelolaan pendapatan, implementasi transaksi non tunai dilaksanakan melalui e_retribusi, laku pandai serta saluran non tunai lainnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah, semua transaksi uang daerah diwajibkan menggunakan mekanisme non tunai. Pemerintah Daerah mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk semua pelaksanaan APBD. Sebagaimana amanat yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, Pengelolaan barang milik daerah juga didorong untuk transparan dan akuntabel khususnya terkait penerimaan pendapatan sewa barang milik daerah. Pegawai yang menangani sewa barang milik daerah dilarang menerima tunai dari penyewa. Masyarakat yang telah disetujui sebagai penyewa wajib menyetorkan biaya sewa yang disepakati ke RKUD Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id 2 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Selain regulasi pengelolaan keuangan, terdapat regulasi terkait perencanaan yaitu Undang-undang Nomor Tahun 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada regulasi tersebut diamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah. Renstra merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. BPKPAD merupakan perangkat daerah yang merupakan peleburan dari BPKAD dengan BAPENDA berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan ………….Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang memiliki kewajiban untuk menyusun rencana strategis, sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Strategis BPKPAD disusun sebagai pedoman dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta urusan yang diampu oleh BPKPAD Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala daerah secara serentak yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 untuk periode kepemimpinan 2025-2030 berimplikasi pada penyesuaian rencana pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Pemalang, yang menjadi acuan dalam penyusunan renstra dan juga penyusunan renja Perangkat Daerah. Menimbang pada kondisi sebagaimana dimaksud diatas, pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan https://jdih.pemalangkab.go.id 3 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan dan strategi dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah diharapkan mampu menjawab tantangan dalam hal pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan dan pengelolaan aset daerah serta menggambarkan secara detil kinerja BPKPAD Kabupaten Pemalang beserta target kinerja yang akan di capai dalam 5 tahun ke depan. Penetapan target Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah pada Renstra BPKPAD Tahun 2025-2029 merupakan hasil evaluasi indikator kinerja, capaian, masalah dan kendala yang dihadapi pada Renstra BPKAD Tahun 2021- 2026 dan Renstra BAPENDA Tahun 2021-2026. IKU BPKPAD Tahun 2025-2029 lebih mempertimbangkan corebisnis pada masing-masing bidang dan amanat regulasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. IKU pada Renstra BPKPAD Tahun 2025-2029, mengutamakan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset daerah secara komprehensif dari sisi pengamanan, pemanfaatan, penggunaan dan penghapusan, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan PAD yang signifikan. Pengelolaan aset daerah yang bersinergi dengan pengelolaan pendapatan daerah merupakan tonggak akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pengelolaan aset daerah dan pengelolaan pendapatan daerah telah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan Monitoring Center Survaillance for Prevention (MCSP). Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah diselaraskan dengan rencana Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya serta target yang harus dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan, BPKPAD melaksanakan program pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah, https://jdih.pemalangkab.go.id 4 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 selain program penunjang yang mendukung operasional kesekretariatan BPKPAD. Hubungan kinerja antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tergambar pada Gambar 1.1 berikut : Gambar 1.1 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah Selaras dengan gambar 1.1 tersebut maka renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan yang menterjemahkan visi, misi, tujuan daerah dan sasaran daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah serta dilaksanakan dengan program/kegiatan/sub kegiatan pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut : Gambar 1.2 Mekanisme Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 5 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 ini adalah : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6 UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679 ); 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 ); 10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); https://jdih.pemalangkab.go.id 6 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 ); 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 ); 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114 ); 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 ); 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 ); 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ); 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; https://jdih.pemalangkab.go.id 7 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 ); 24 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6 ); 25 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9 ); 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1 ); 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14 ). 29 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7 ); 30 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1.Maksud Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan dalam mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id 8 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 1.3.2.Tujuan Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :
1.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah;
2.Menjadi acuan kerja resmi bagi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan unsur penunjang bidang keuangan;
3.Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang. 1.4. Sistematika Penulisan Adapun sistematika Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut : 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025- 2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum. 1.3. Maksud dan Tujuan Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. 1.4. Sistematika Penulisan Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029. https://jdih.pemalangkab.go.id 9 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPKPAD KABUPATEN PEMALANG 2.1 Gambaran Pelayanan BPKAD Kabupaten Pemalang Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang untuk 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK). Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data). Dalam Bab II juga disajikan data sebagai berikut:

a.Tugas, fungsi dan struktur BPKPAD;
b.Sumber daya BPKPAD;
c.Kinerja penyelenggaraan pelayanan BPKPAD;
d.Kelompok sasaran pelayanan BPKPAD;
e.Mitra BPKPAD dalam pemberian pelayanan;
f.Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja BPKPAD; dan
g.Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab BPKPAD. Identifikasi yang berkaitan dengan pelayanan BPKPAD ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh BPKPAD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. https://jdih.pemalangkab.go.id 10 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis BPKPAD Kabupaten Pemalang Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi BPKPAD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Merumuskan isu strategis daerah yang disimpulkan dari:
a.permasalahan;
b.isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
c.potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
a.Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
b.Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Tujuan dan Sasaran mempertimbangkan kondisi BPKPAD Kabupaten Pemalang yang ada saat ini. 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra BPKPAD. Arah Kebijakan Renstra BPKPAD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPAD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra BPKPAD. https://jdih.pemalangkab.go.id 11 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, kegiatan dan subkegiatan Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. 4.2 Dukungan Program Prioritas Daerah Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja BPKPAD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. 4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). https://jdih.pemalangkab.go.id 12 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKPAD 2.1.1.1. Tugas Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14 ). Sedangkan tugas Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang tercantum pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. BPKPAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. 2.1.1. 2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah sebagai perangkat daerah yang berbentuk badan menyelenggarakan fungsi :
a.Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
b.Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya ; https://jdih.pemalangkab.go.id 13 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
d.Pelaksanaan Administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 2.1.1.3. Struktur Organisasi BPKPAD Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun terdiri dari :
1. 1.Kepala BPKPAD
2. 2.Sekretaris
3. 3.Kepala Bidang Anggaran
4. 4.Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
5. 5.Kepala Bidang Aset Daerah
6. 6.Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
7. 7.Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Adapun Gambaran struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 14 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Pemalang ( Dasar : Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 ) UPTD SUB BIDANG PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN BIDANG ANGGARAN SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI SUB BIDANG ASET DAERAH SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BIDANG ASET DAERAH SUB BAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BIDANG PENETAPAN SUB BIDANG PENDATAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BIDANG PENGENDALIAN SUB BIDANG PENAGIHAN https://jdih.pemalangkab.go.id 15 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
8. 1.Kepala BPKPAD Tugas Kepala BPKPAD adalah : membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Kepala BPKPAD melaksanakan fungsi:
9. 1.Perumusan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, aset daerah, perencanaan, pendaftaran dan pendataan, serta penetapan, penagihan dan pelaporan pendapatan daerah;
10. 2.Pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, aset daerah, perencanaan, pendaftaran dan pendataan, serta penetapan, penagihan dan pelaporan pendapatan daerah;
11. 3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, aset daerah, perencanaan, pendaftaran dan pendataan, serta penetapan, penagihan dan pelaporan pendapatan daerah;
12. 4.Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
13. 5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Uraian Tugas Kepala BPKPAD sebagai berikut :
14. 1.Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
15. 2.Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah.
16. 3.Merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah.
17. 4.Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
18. 5.Merumuskan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai pedoman penyusunan.
19. 6.Merumuskan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai kebijakan akuntansi.
20. 7.Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah; https://jdih.pemalangkab.go.id 16 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
21. 8.Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yaitu:
a.Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b.Mengesahkan DPA-SKPD;
c.Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d.Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e.Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f.Menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
g.Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
h.Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i.Menyajikan informasi keuangan daerah;
j.Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan perundang- undangan, tidak dilakukan melalui RKUD;
k.Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
l.Membuka rekening kas umum daerah;
m.Membuka rekening penerimaan daerah;
n.Membuka rekening pengeluaran daerah;
o.Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1. 9.Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan menindaklanjuti permohonan keberatan atas besaran ketetapan pajak oleh wajib pajak.
2. 10.Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
3. 11.Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah sesuai dengan unsur SPIP.
4. 12.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
5. 13.Merumuskan inovasi daerah bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
6. 14.Merumuskan laporan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
7. 15.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. 2.Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPKPAD. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
9. 1.Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan BPKPAD;
10. 2.Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan BPKPAD; https://jdih.pemalangkab.go.id 17 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
11. 3.Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan BPKPAD;
12. 4.Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan BPKPAD;
13. 5.Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
14. 6.Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPKPAD;
15. 7.Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan BPKPAD; dan
16. 8.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun uraian tugas sekretaris adalah :
17. 1.Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan;
18. 2.Mengkoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
19. 3.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan;
20. 4.Menyelenggarakan pemberian koordinasi, dukungan meliputi pelayanan ketatausahaan, pembinaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan kedinasan hukum, dan yang keuangan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kerjasama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/jasa.
21. 5.Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian;
22. 6.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik;
23. 7.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan unsur SPIP;
24. 8.Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas pelaksanaan kegiatan di sekretariat;
25. 9.Menyusun konsep inovasi kesekretariatan;
26. 10.Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang- bidang;
27. 11.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan;
28. 12.Mengoordinasikan penyusunan laporan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
29. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris dibantu oleh :
30. 1.Sub Bagian Bina Program dan Keuangan; dan
31. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. https://jdih.pemalangkab.go.id 18 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
32. 3.Bidang Anggaran Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran serta penyusunan dan evaluasi anggaran. Dalam melaksanakan melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:
33. 1.Menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran serta penyusunan dan evaluasi anggaran; dan
34. 2.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
35. 1.Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Anggaran berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah.
36. 2.Menyusun rancangan kebijakan Bidang Anggaran.
37. 3.Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran serta penyusunan dan evaluasi anggaran.
38. 4.Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbidang Perencanaan Anggaran serta Subbidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
39. 5.Memverifikasi konsep rancangan kebijakan umum anggaran, perubahan anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
40. 6.Memverifikasi konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan APBD, serta rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
41. 7.Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD kepada Perangkat Daerah.
42. 8.Memverifikasi proses persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
43. 9.Menyelenggarakan pengelolaan analisa data dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah;
44. 10.Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan bidang anggaran;
45. 11.Menyusun konsep inovasi pada Bidang Anggaran.
46. 12.Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Anggaran.
47. 13.Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Anggaran.
48. 14.Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Anggaran.
49. 15.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. https://jdih.pemalangkab.go.id 19 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh 2 sub bidang yaitu :
50. 1.Sub bidang perencanaan anggaran;
51. 2.Sub bidang penyusunan dan evaluasi anggaran.
52. 4.Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di subbidang pengelolaan perbendaharaan daerah dan subbidang pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi melaksanakan fungsi:
53. 1.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di subbidang pengelolaan perbendaharaan daerah dan subbidang pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
54. 2.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi adalah :
55. 1.Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi berdasarkan dokumen rencana kerja perangkat daerah;
56. 2.Menyusun rancangan kebijakan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
57. 3.Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perbendaharaan daerah dan bidang pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
58. 4.Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbidang Perbendaharaan dan Subbidang Akuntansi dan Pelaporan;
59. 5.Melaksanakan fungsi kuasa Bendahara Umum Daerah yang bertugas sebagai berikut:
a.Menyiapkan anggaran kas dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD);
b.Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
c.Menerbitkan SP2D;
d.Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
e.Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
f.Menyimpan uang daerah;
g.Melaksanakan penempatan uang daerah dan menatausahakan investasi;
h.Melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD;
i.Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
j.Menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD; https://jdih.pemalangkab.go.id 20 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
1. 6.Memverifikasi konsep rancangan Peraturan Bupati tentang sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah serta rancangan peraturan bupati lainnya terkait penatausahaan keuangan daerah;
2. 7.Memverifikasi konsep rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. 8.Menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji ASN;
4. 9.Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan bidang perbendaharaan dan akuntansi;
5. 10.Menyusun konsep inovasi pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.
6. 11.Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
7. 12.Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
8. 13.Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
9. 14.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dibantu oleh 2 sub bidang yaitu :
10. 1.Sub Bidang Perbendaharaan; dan
11. 2.Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
12. 5.Bidang Aset Daerah Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan subbidang pengelolaan aset daerah. Fungsi yang dilaksanakan oleh Bidang Aset Daerah adalah :
13. 1.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan dan penatausahaan serta pengawasan dan pengendalian aset daerah; dan
14. 2.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Uraian tugas Bidang Aset Daerah sebagai berikut :
15. 1.Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang pengelolaan Aset Daerah;
16. 2.Menyusun rancangan kebijakan Bidang Aset Daerah;
17. 3.Merumuskan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, penetapan status, inventarisasi, pelaporan, penghapusan serta pengawasan dan pengendalian aset daerah;
18. 4.Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan serta Subbidang Optimalisasi dan Pengamanan;
19. 5.Menyelenggarakan pengelolaan analisa data dan pengembangan sistem barang milik daerah yang meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan barang milik daerah, , fasilitasi dan bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah kepada Perangkat Daerah secara efektif, serta https://jdih.pemalangkab.go.id 21 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah;
20. 6.Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah, penyusunan rancangan peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah;
21. 7.Menyusun konsep penyelenggaraan kegiatan penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik Daerah;
22. 8.Melaksanakan pengelolaan resiko atas kegiatan yang dilakukan bidang aset daerah;
23. 9.Menyusun konsep inovasi pada Bidang Aset Daerah;
24. 10.Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Aset Daerah;
25. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Aset Daerah;
26. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Aset Daerah;
27. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Aset Daerah dibantu oleh 2 sub bidang yaitu :
28. 1.Sub bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah;
29. 2.Sub bidang Optimalisasi dan Pengamanan Aset Daerah
30. 6.Bidang Pendataan dan Penetapan Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB serta pajak daerah lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:
31. 1.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di pendataan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB serta pajak daerah lainnya; dan
32. 2.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Uraian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan sebagai berikut :
33. 1.Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pendataan dan penetapan berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah;
34. 2.Menyusun rancangan kebijakan bidang pendataan dan penetapan;
35. 3.Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB serta pajak daerah lainnya;
36. 4.Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbidang Pendataan serta Subbidang Penetapan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); https://jdih.pemalangkab.go.id 22 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
37. 5.Menyelenggarakan perencanaan, pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah sesuai prosedur pengelolaan pajak daerah guna menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak;
38. 6.Mengembangkan kegiatan dalam rangka koordinasi program kerja dan kegiatan pelayanan pajak daerah;
39. 7.Mengembangkan penerapan konsep pelayanan prima pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek/ wajib pajak daerah;
40. 8.Mengembangkan pelaksanaan pelayanan self assessment pajak daerah;
41. 9.Mengembangkan pelaksanaan official assessment pajak daerah;
42. 10.Mengkoordinasikan penetapan piutang pajak daerah;
43. 11.Mengelola resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan bidang pendataan dan penetapan;
44. 12.Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi atas pendapatan asli daerah termasuk pendapatan pajak dan retribusi daerah;
45. 13.Menyusun kebijakan dan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah;
46. 14.Mengkoordinasikan penetapan target dan realisasi PAD;
47. 15.Mengkoordinasikan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa;
48. 16.Menyusun konsep inovasi pada bidang pendataan dan penetapan;
49. 17.Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada bidang pendataan dan penetapan;
50. 18.Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidang pendataan dan penetapan;
51. 19.Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada bidang pendataan dan penetapan;
52. 20.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dibantu oleh 2 sub bidang yaitu :
53. 1.Sub bidang Pendataan
54. 2.Sub bidang Penetapan
55. 7.Bidang Penagihan dan Pengendalian Bidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penagihan dan Pengendalian pajak daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id 23 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
56. 1.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan dan pengendalian terkait PBB-P2 dan BPHTB serta pajak daerah lainnya; dan
57. 2.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun fungsi Bidang Penagihan dan Pengendalian adalah :
58. 1.Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Penagihan dan Pengendalian berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah;
59. 2.Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Penagihan dan Pengendalian;
60. 3.Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbidang Penagihan dan Subbidang Pengendalian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
61. 4.Menyusun rancangan regulasi pengelolaan pajak daerah;
62. 5.Menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
63. 6.Menyelenggarakan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah;
64. 7.Menyelenggarakan pelayanan penagihan, konsultasi dan penyelesaian keberatan pajak daerah;
65. 8.Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
66. 9.Melaksanakan fungsi kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu :
a.Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
b.Melakukan Penagihan Piutang Daerah.
1. 10.Menyusun konsep inovasi pada Bidang Penagihan dan Pengendalian;
2. 11.Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Penagihan dan Pengendalian;
3. 12.Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Penagihan dan Pengendalian;
4. 13.Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Penagihan dan Pengendalian;
5. 14.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian dibantu oleh 2 sub bidang yaitu :
6. 1.Sub bidang Penagihan
7. 2.Sub bidang Pengendalian https://jdih.pemalangkab.go.id 24 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 2.1.2. Sumber Daya BPKPAD 2.1.2.1. Sumber Daya Manusia di BPKPAD Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang terdiri dari sumber daya manusia dari BAPENDA 50 ORANG, L : 39 orang P : 11 orang, dengan rincian Golongan IV 6 orang L = 3 P = 3 , Golongan III 28 orang L : 22 P ; 6 orang, Golongan II 16 orang L: 14 dan P: 2 orang dan tenaga kontrak 24 orang, jadi jika BPKAD berjumlah 35 orang maka calon pegawai BPKPAD berjumlah 90 personil ASN dengan rincian 57 orang laki-laki dan 33 orang Perempuan. Data personil BPKPAD sebagaimana tercantum pada tabel berikut : Tabel : 2.1 Jumlah Pegawai BPKPAD Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Golongan NO URAIAN L P JUMLAH 1 Golongan IV 6 6 12 2 Golongan III 10 16 26 3 Golongan II 2 - 2 4 Golongan I - - - JUMLAH 18 22 40 Sumber : DUK BPKPAD Kabupaten Pemalang Tabel : 2.2 Distribusi Pegawai BPKPAD Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Uraian SMP SMA D3 S1 S2 S3 Jml L P L P L P L P L P L P
8. 1.SMP 1 1
9. 2.SMA 2 2 4
10. 3.D3 1 1 2
11. 4.D4/S1 7 11 18
12. 5.S2 4 6 10
13. 6.S3 - - Jumlah 1 2 2 1 1 7 11 4 6 - - 35 Sumber : DUK BPKPAD Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id 25 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tabel : 2.3 Distribusi Pegawai BPKPAD Kabupaten Pemalang Berdasarkan Jabatan dan Kelas Jabatan No Uraian L P JUMLAH
14. 1.Pejabat Struktural 13
15. 2.Pejabat Fungsional 1
16. 3.Pelaksana kelas jabatan 7 10
17. 4.Pelaksana kelas Jabatan 6 10
18. 5.Pelaksana kelas Jabatan 5 -
19. 6.Pelaksana kelas Jabatan 3 1 Jumlah 35 Sumber : DUK BPKPAD Kabupaten Pemalang 2.1.2.2. Sarana dan Prasarana BPKPAD Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang memiliki sarana dan prasarana yang merupakan faktor pendukung dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan prasarana (Inventaris) yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dapat dirinci sebagaimana pada Tabel berikut : Tabel : 2.4 Sarana dan Prasarana (Inventaris) BPKPAD Kabupaten Pemalang NO NAMA BARANG BAPENDA JUMLAH BPKAD B R BAIK RUSAK 1 ALAT BESAR Truck Crane 1 Unit 1 ( Pinjam Pakai ke Kodim ) Portable Generating Set 1 1 Unit 1 Alat Survey Pelayanan BPKPAD 1 Unit 1 2 KOMPUTER Mini Komputer 5 Unit 5 Local Area Network (LAN) 1 Unit 1 Komputer Jaringan lainnya 3 2 Unit 2 Personal Komputer Lain 1 Unit 1 P.C Unit 54 68 Unit 57 11 Laptop 50 Unit 38 12 Note Book 31 29 Unit 19 10 Tablet PC 1 Unit 1 CPU (Peralatan Mainframe) 2 Unit 2 Hard Disk 3 3 Unit 3 https://jdih.pemalangkab.go.id 26 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NO NAMA BARANG BAPENDA JUMLAH BPKAD B R BAIK RUSAK peralatan mainframe lainnya (dst) 3 Unit 3 Monitor 10 Unit 9 1 Printer (Peralatan Personal Komputer) 107 10 1 Unit 89 12 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 4 10 Unit 8 2 Server 7 9 Unit 9 Router 1 2 Unit 2 Rak Server 1 Unit 1 Peralatan Jaringan lainnya 2 Unit 2 3 ALAT ANGKUTAN Kendaraan Roda-4 8 39 Unit 39 Kendaraan Roda-2 52 1 51 6 Unit 516 Gerobak Dorong 2 Unit 2 4 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR alat ukur lain-lain lainnya (dst) 2 Unit 2 5 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) 4 2 Unit 1 2 Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) 15 1 Unit 1 Mesin Fotocopy Folio 2 Unit 2 Mesin Hitung Uang 12 1 Unit 1 Lemari Besi/Metal 5 Unit 5 Lemari Kayu 8 17 Unit 17 Rak Besi 13 12 Unit 12 Rak Kayu 3 Unit 3 Filing Cabinet Besi 10 55 Unit 55 Brandkas 1 7 Unit 7 Lemari Kaca 1 4 Unit 4 Papan Visual/Papan Nama 1 Unit 1 White Board 3 8 Unit 2 6 Mesin Perforator Besar 1 2 Unit 2 Alat Penghancur Kertas 4 11 Unit 8 3 Mesin Absensi 1 2 Unit 2 Overhead Projector 4 Unit 4 Papan Nama Instansi 2 Unit 2 Papan Pengumuman 2 Unit 2 Alat Kantor Lainnya 6 Unit 6 Kursi Besi/Metal 13 7 Unit 7 Meja Rapat 13 Unit 13 Meja Resepsionis 1 1 Unit 1 Meja Biro Eselom II 1 Unit 1 https://jdih.pemalangkab.go.id 27 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NO NAMA BARANG BAPENDA JUMLAH BPKAD B R BAIK RUSAK Meja Biro Eselom III 6 1 Unit 1 Meja Biro Kecil 1 Unit 1 Meja 1/2 Biro 1 3 Unit 3 Kursi Rapat 48 78 Unit 78 Kursi Lipat 90 6 Unit 6 Kursi Tamu 1 1 Unit 1 Kursi Putar 10 11 Unit 11 Kursi Kayu 15 4 Unit 4 Meja Komputer 17 Unit 17 Meubeleur lainnya 6 Unit 6 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 1 Unit 1 Kalkulator 1 Unit 1 Lemari Es 5 Unit 5 A.C. Window 16 Unit 15 1 A.C. Split 28 29 Unit 27 2 Kipas Angin 5 3 Unit 3 Exhause Fan 1 Unit 1 Alat Dapur lainnya 1 Unit 1 Televisi 3 1 14 Unit 13 1 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) 1 Unit 1 Loudspeaker 1 Unit 1 Sound System 1 2 Unit 2 Wireless 1 Unit 1 Microphone 1 Unit 1 Camera Video 1 Unit 1 Tangga Aluminium 1 Unit 1 Dispenser 3 9 Unit 6 3 Mimbar/Podium 3 Unit 3 Bracket Standing Peralatan 1 1 Unit 1 Alat Rumah Tangga Lain-lain 2 Unit 2 Alat Pemadam/Portable 2 8 Unit 8 Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Unit 1 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 40 3 Unit 3 Meja Kerja Pejabat lain-lain 3 2 Unit 2 Meja Tamu Biasa 2 7 Unit 7 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 6 8 Unit 8 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 14 9 Unit 9 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 8 Unit 8 Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota 1 Unit 1 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 4 Unit 4 6 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN https://jdih.pemalangkab.go.id 28 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NO NAMA BARANG BAPENDA JUMLAH BPKAD B R BAIK RUSAK PEMANCAR Audio Amplifier 1 Unit 1 Compact Disc Player 1 Unit 1 Intercom Unit 1 8 Unit 2 6 Microphone/Wireless MIC 1 1 Unit 1 Uninterruptible Power Supply (UPS) 4 12 Unit 11 1 Uninterruptible Power nonSupply 1 Unit 1 peralatan studio audio lainnya (dst) 15 Unit 15 Camera Electronic 2 2 Uni t 2 Alat Studio Pemetaan lainnya 1 2 Uni t 2 Alat Studio Lainnya 1 Uni t 1 Telephone (PABX) 5 Uni t 5 Telephone Mobile 1 3 Uni t 1 2 Facsimile 1 2 Uni t 1 1 Unit Tranceiver Ssb Portable 1 Uni t 1 Alat Detektor Uang Palsu 1 1 Uni t 1 LAYAR FILM 2 Lemari buku eselon II 1 cctv 1 2.1.3. Kinerja Pelayanan BPKPAD Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah. Kegiatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pedoman penyusunan anggaran, penyusunan sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah, pedoman pelaksanaan pengelolaan aset daerah dan pedoman pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Aktivitas pelayanan keuangan berupa pendampingan penganggaran perangkat daerah yang terdiri dari penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, pencairan dana yang dikelola perangkat daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Aktivitas Pengelolaan Pendapatan Daerah berupa penggalian potensi pendapatan asli daerah, pelayanan https://jdih.pemalangkab.go.id 29 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 pengaduan/keberatan atas pengelolaan pendapatan, pelayanan digitalisasi penerimaan pendapatan asli daerah, pelayanan penagihan dan penyelesaian piutang daerah. Aktivitas Pengelolaan aset daerah berupa penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, pelayanan penerimaan pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah, pelayanan penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah, pelayanan pengamanan aset daerah, pelayanan penghapusan barang milik daerah serta pembinaan pengurus barang perangkat daerah. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tujuan dan sasaran BPKPAD tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten serta sarana prasarana pendukung kinerja yang baik. Pencapaian target kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 merupakan gabungan IKU BPKAD dengan IKU BAPENDA. IKU BPKPAD ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound). Specific ( Spesifik )  IKU harus spesifik dan jelas dengan definisi yang tepat tentang apa yang ingin dicapai. Measurable ( Terukur )  IKU harus dapat diukur sehingga dapat diukur progress capaiannya serta dapat di evaluasi Achievable ( Bisa dicapai )  IKU harus realistis dan dapat dicapai dengan waktu dan sumberdaya yang dimilikki Relevant ( Jelas hubungannya )  IKU memiliki hubungan yang erat dengan tujuan dan sasaran BPKPAD Time Bound ( Ada Tenggat Waktu )  Ketercapaian IKU mempunyai batas waktu untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja layanan tahun 2020-2024 merupakan gabungan kinerja layanan BPKAD dengan kinerja layanan BAPENDA dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 27 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2020-2024 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN PERTUMBUHAN KINERJA RATA- RATA 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 1 Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Indeks 61,9133 65,0394 62,5009 65,7108 70,1277 5,05% -3,90% 5,16% 6,72% 0,91% 2 Persentase Pemanfaatan BMD % 90,00 94,34 97,83 99,13 99,13 4,82% 3,70% 1,33% 0% 1,97% 3 Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran Nilai 14,0351 12,162 3 12,6237 6,5277 -13,35% -75,33% 320,79% -48,29% 41,24% 4 Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran Nilai 10 20 15 15 15 100% -25% 0% 0% 8,4% 5 Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah Nilai 1,1490 1,1433 2,5182 2,2200 4,0260 -0,49% 120,26% -11,84% 81,35% 59,84% 6 Persentase Barang Milik Daerah yang % 35,30 34,67 32,98 36,96 45,53 -1,78% -4,87% 12,07% 0,63% 1,51% https://jdih.pemalangkab.go.id 28 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN PERTUMBUHAN KINERJA RATA- RATA 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 dimilikki 7 Persentase PAD terhadap total pendapatan % 12,72 13,88 14 14,14 14,16 0,091 0,009 0,01 0,001 0,028 8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks 82,57 80,84 81,19 82,38 84,02 NA -2,10% 0,43% 1,99% 0,11% 9 Nilai SAKIP Nilai 56,15 61,09 62,13 63,15 64,36 8,80% 1,70% 1,64% 1,92% 3,52% 10 Persentase wajib pajak tertagih/data pajak daerah yang ditetapkan (PBB) % 68,33 80,69 75,77 76,28 71,68 0,181 -0,061 0,007 -0,06 0,017 11 Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan % 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 12 Persentase pajak daerah terhadap PAD % 25,87 24,28 29,21 31,96 31,47 -0,061 0,203 0,094 -0,015 0,055 https://jdih.pemalangkab.go.id 29 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan capaian masing- masing target indikator kinerja masih relatif kecil dengan rata-rata pertumbuhan juga kecil. Hal ini menggambarkan bahwa fluktuasi realisasi masing-masing indikator kinerja dari tahun ke tahun relatif stabil. Adapun kendala dalam pencapaian target IKU adalah :
20. 1.Penetapan target indikator baru yang tidak ada pada periode renstra sebelumnya, belum menggunakan database realisasi 5 (lima) tahun sebelumnya. Akibatnya penetapan target terlalu tinggi karena tidak tersedianya data capaian IKU pada renstra periode sebelumnya.
21. 2.Amanat pengukuran IPKD berdasarkan Permendagri 19 tahun 2020 belum disertai dengan penyediaan sistem aplikasi untuk menghitung IPKD tersebut. Sistem aplikasi pengukuran IPKD dilaunching sekitar bulan juli
22. 2021.Sehingga database pengukuran IPKD tahun 2018, 2019 dan 2020 dilakukan bersamaan pada tahun 2021.
23. 3.Indikator Hasil Pengukuran Indeks penyerapan anggaran, Hasil pengukuran indeks kesesuaian dokumen penganggaran dan Hasil pengukuran indeks kondisi keuangan daerah merupakan komponen dari IPKD. Sehingga kendala realisasinya pun sama dengan IPKD.
24. 4.Indikator kinerja persentase pemanfaatan barang milik daerah merupakan bagian dari optimalisasi pengelolaan BMD. Tetapi data pemanfaatan BMD di Kabupaten Pemalang belum terkonsolidasi. Sehingga Indikator kinerja persentase pemanfaatan BMD belum mencerminkan pemanfaatan BMD secara keseluruhan di Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini, implementasi peran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam pemanfaatan BMD belum optimal. Sehingga data pemanfaatan BMD hanya bisa disajikan secara parsial di masing-masing perangkat daerah, tidak menyeluruh pemanfaatab BMD se-kabupaten Pemalang.
25. 5.Indikator Persentase PAD terhadap Total Pendapatan belum optimal dikarenakan belum tergalinya secara optimal potensi PAD di Kabupaten Pemalang. Selain itu, masih adanya kebocoran penerimaan PAD yang disebabkan pengelolaan PAD masih dilakukan secara manual atau belum berbasis digital/sistem aplikasi.
26. 6.Indikator Persentase Wajib Pajak Tertagih (PBB) belum optimal karena implementasi sistem penagihan masih dilakukan secara manual, masyarakat belum terbiasa membayar PBB menggunakan aplikasi e_PBB online serta rendahnya kesadaran Masyarakat untuk membayar PBB. Selain hal tersebut, data objek PBB yang belum mutakhir menjadi penyebab tingginya piutang pajak daerah yang tidak tertagih.
27. 7.Capaian Indikator Persentase Pajak Daerah terhadap PAD masih tergantung pada jenis pajak tertentu. Capaian masing-masing jenis pajak relative berbeda-beda bahkan kesenjangan perbedaan tersebut sangat tinggi. Hal ini merupakan tantangan bagi BPKPAD untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak daerah dengan pola diversifikasi pajak daerah agar semua potensi pajak daerah menjadi tonggak PAD dan masing-masing jenis pajak daerah memberi kontribusi yang signifikan terhadap realisasi PAD. https://jdih.pemalangkab.go.id 30 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tabel : 2.6 Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Periode 2021-2026 No Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Renstra Sat Target Renstra BPKPAD pada Tahun ke Realisasi capaian kinerja pada tahun ke Persentase capaian pada tahun ke (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Indeks 80 80 80 80 80 80 65,0394 62,5009 65,7108 70,1277 81,30 78,13 82,14 87,66 2 Persentase Pemanfaatan BMD % 93 93 93 93 93 93 94,34 97,83 99,13 99,13 101,44 105,19 106,59 99,98 3 Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran Indeks 15 15 15 15 15 15 12,162 3 12,6237 6,5277 81,08 20 84,16 43,52 4 Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran Indeks 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 100 75 75 75 5 Hasil Pengukuan Indeks Kondisi Keuangan Daerah Indeks 15 15 15 15 15 15 1,1433 2,5182 2,2200 4,0260 7,62 16,79 14,8 26,84 6 Persentase BMD yang dimilikki % 50 55 60 65 75 80 34,67 32,38 36,96 45,53 69,34 58,87 61,60 70,05 7 Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) Indeks 84,08 84,08 84,09 84,09 84,10 84,10 79,79 81,67 82,67 86,63 94,89 97,13 98,31 103,02 8 Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan % 100 100 100 100 100 100 50 100 50 100 50 100 50 100 9 Persentase Belanja urusan Pemerintahan Umum % 60 60 60 60 60 60 69,81 73,64 70,14 72,02 116,35 122,73 116,9 120,03 10 Persentase penerbitan SP2D sesuai ketentuan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 11 Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id 31 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 No Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Renstra Sat Target Renstra BPKPAD pada Tahun ke Realisasi capaian kinerja pada tahun ke Persentase capaian pada tahun ke (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 sesuai ketentuan 12 Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 13 Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan BMD % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 14 Indeks Reformasi RB Indeks 53,10 53,20 53,30 53,40 53,50 53,60 55,07 53,19 - - 103,58 99,98 - - 15 Nilai SAKIP Nilai 60.30 60,40 60,50 60,60 60,70 60,80 61,92 62,15 63,25 64,15 102,69 102,89 104,55 105,86 16 Persentase PAD terhadap total pendapatan % 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,88 14 14,14 14,16 103% 104% 105% 105% 17 Persentase wajib pajak tertagih/data pajak daerah yang ditetapkan (PBB) % 75 75 75 75 75 75 80,69 75,77 76,28 71,68 108% 101% 102% 96% 18 Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 19 Persentase pajak daerah terhadap PAD % 25 25 25 25 25 25 24,28 29,21 31,96 31,47 97% 117% 128% 126% https://jdih.pemalangkab.go.id 32 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Berdasarkan tabel 2.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa ketercapaian indikator kinerja sampai dengan 2024 belum optimal, masih terdapat indikator yang belum tercapai walaupun terdapat beberapa indikator yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan adalah :
28. 1.Indeks Kepauasan Masyarakat ( IKM );
29. 2.Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum;
30. 3.Nilai SAKIP;
31. 4.Persentase PAD terhadap total Pendapatan; dan
32. 5.Persentase Pajak Daerah terhadap PAD. Terhadap indikator yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan maka dilakukan evaluasi. Apabila indikator tersebut masih digunakan pada periode renstra 2025-2029 karena merupakan amanat regulasi maka perlu peningkatan target yang ditetapkan agar capaian lebih optimal lagi. Kemudian terdapat indikator kinerja yang tercapai tepat 100% yaitu :
33. 1.Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan;
34. 2.Persentase Penerbitan SP2D sesuai ketentuan;
35. 3.Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan;
36. 4.Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan;
37. 5.Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan BMD; dan
38. 6.Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan. Terhadap indikator yang telah tercapai 100% maka dilakukan evaluasi. Apabila indikator tersebut merupakan amanat regulasi maka digunakan kembali pada periode renstra 2025-2029 dengan penyesuaian target berdasarkan capaian pada periode renstra sebelumnya. Selanjutnya terdapat indikator yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu :
39. 1.Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
40. 2.Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD);
41. 3.Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran;
42. 4.Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran;
43. 5.Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah;
44. 6.Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang dimilikki; dan
45. 7.Persentase Wajib Pajak Tertagih/Data Pajak Daerah yang ditetapkan (PBB). Terhadap indikator yang belum tercapai sesuai target dan indikator tersebut digunakan lagi pada periode renstra 2025-2029 maka dilakukan evaluasi atas penetapan target agar kesenjangan antara capaian dan target tidak terlalu jauh. Selain itu dilakukan identifikasi permasalahan dan kendala yang menjadi penyebab ketidaktercapaian indikator tersebut. Hasil identifikasi masalah dan kendala ditindaklanjuti dengan Solusi yang dapat mendorong peningkatan capaian indikator tersebut. https://jdih.pemalangkab.go.id 33 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Penetapan indikator kinerja pada periode renstra tahun 2025-2029, selain berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada renstra 2021-2026 juga mempertimbangkan kesesuaian kinerja yang akan dilakukan BPKPAD selama kurun waktu 5 tahun ke depan tanpa meninggalkan prinsip spesifik, terukur, ketercapaian, riil, dan ada batasan waktu capaian. Pencapaian target kinerja pada periode renstra tahun 2021 – 2026 tidak lepas dari faktor pendanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 2021-
46. 2026.Adapun pendanaan program kegiatan tahun 2021 – 2026 beserta realisasinya secara rinci tercantum pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 33 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tabel : 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2021 – 2026 No Program Rencana Anggaran pada Tahun ke- (Rp.000) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.000 ) Persentase Realisasi Anggaran (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 9.161.582 9.335.780 8.375.907 9.167.975 15.260.525 10.743.335 9.012.622 8.250.460 7.374.104 8.526.611 98,4% 88,4% 88,0% 93,0% 2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 513.121.607 479.187.238 435.064.765 444.289.144 464.120.759 462.807.443 508.751.865 474.957.196 433.529.743 443.368.245 99,1% 99,1% 99,6% 99,8% 3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 884.920 5.949.100 1.760.830 887.000 404.599 505.000 662.749 5.409.834 1.729.170 838.383 74,9% 90,9% 98,2% 94,5% 4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 958.701 2.205.000 2.550.279 2.319.831 2.137.866 2.504.724 939.376 2.144.029 2.506.094 2.218.142 97,98% 97,23% 98,27% 95,62% 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan 10.785.670 14.076.213 14.312.527 12.475.880 13.116.423 13.183.442 10.557.431 13.185.605 12.601.102 11.774.872 97,88% 93,67% 88,04% 94,38% Jumlah 534.912.480 510.753.331 462.064.308 469.139.830 495.040.172 489.743.944 529.924.043 503.947.124 457.740.213 466.726.253 99,07% 98,67% 99,06% 99,49% https://jdih.pemalangkab.go.id 34 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 2.1.4. Kelompok Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten pemalang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan 2 fungsi yaitu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ( SKPKD ). Dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), BPKPAD mengelola anggaran PPKD selain anggaran operasional BPKPAD. Belanja PPKD yang dikelola oleh BPKPAD adalah Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Selain belanja PPKD, BPKPAD mengelola Penerimaan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Dana Perimbangan (Dana Transfer) serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Sehingga kelompok sasaran pelayanan BPKPAD pun berbeda dengan perangkat daerah lain. Kelompok sasaran pelayanan BPKPAD adalah :
47. 1.Perangkat Daerah;
48. 2.Desa dan Perangkat Desa;
49. 3.BUMD;
50. 4.Masyarakat penerima bantuan sosial dan korban bencana;
51. 5.Masyarakat ( penyewa aset daerah );
52. 6.Wajib Pajak Daerah (pemilik tanah & bangunan/PBB, pemilik restoran/hotel/hiburan/lahan parkir)
53. 7.Wajib Pajak Daerah (pemilik kendaraan terkait PKB/BBNKB);
54. 8.UMKM; dan
55. 9.Wajib Pajak Potensial/Non-Formal (Individu atau badan yang berpotensi menjadi wajib pajak namun belum tercatat dalam basis data). 2.1.5. Mitra BPKPAD Kabupaten Pemalang Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang bermitra dengan pihak-pihak yang dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan dan peningkatan kinerja. Mitra tersebut adalah :
56. 1.BUMD ( PT Bank Jateng Cabang Pemalang );
57. 2.Kejaksaan Negeri;
58. 3.Badan Pertanahan Nasional;
59. 4.UPTD Samsat;
60. 5.KPPN Tegal;
61. 6.DPRD Kabupaten Pemalang;
62. 7.Bapenda Provinsi Jawa Tengah;
63. 8.BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
64. 9.Perangkat Daerah;
65. 10.Kementrian Keuangan;
66. 11.Kementrian Dalam Negeri;
67. 12.KPP Pratama Pekalongan; https://jdih.pemalangkab.go.id 35 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
68. 13.KPKNL Tegal;
69. 14.Kantor BPJS Kesehatan Pemalang;
70. 15.Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pemalang;
71. 16.PT Taspen.
72. 17.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 2.1.6. Dukungan BUMD Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak khususnya dari Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ). PT Bank Jateng Cabang Pemalang sebagai bank yang ditunjuk untuk penempatan dan penyimpanan uang daerah telah mendukung upaya peningkatan pelaksanaan transaksi non tunai atas belanja APBD. Transaksi non tunai yang dimaksud adalah pembayaran gaji ASN dan pembayaran kepada Pihak Ketiga serta transaksi yang dilaksanakan dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah ( KKPD ). Selain itu PT Bank Jateng Cabang Pemalang telah mendukung implementasi e-retribusi termasuk e-retribusi di pasar-pasar daerah. Pembayaran PBB secara online pun merupakan hasil dukungan PT Bank Jateng Cabang Pemalang dalam menjamin kemudahan pembayaran PBB melalui aplikasi bima mobile, laku pandai dan e-PBB online. Ke depan supporting dari BUMD sangat dibutuhkan oleh BPKPAD dalam mempercepat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan peningkatan PAD dan peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah. 2.1.7. Kerjasama Daerah Kerjasama daerah dilakukan dalam rangka melegalkan suatu perjanjian yang saling menguntungkan serta menuangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan. Kerjasama yang dibutuhkan oleh BPKPAD Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah :
73. 1.PT Bank Jateng Cabang Pemalang Beberapa materi Kerjasama yang perlu dilaksanakan dengan PT Bank Jateng Cabang Pemalang adalah Kerjasama terkait : 1.1 Pengelolaan kas daerah; 1.2 Pelaksanaan transaksi non tunai melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah; 1.3 Implementasi e-retribusi; 1.4 Pembayaran pajak online,
74. 2.Kementrian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) Kerjasama yang terbangun dengan Kementrian ATR/BPN adalah terkait : 2.1 Pengintegrasian data pertanahan dengan data PBB P2, BPHTB dan Zona Nilai Tanah (ZNT); https://jdih.pemalangkab.go.id 36 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 2.2 Inventarisasi Tanah Instansi Pemda dan Pensertifikatan Tanah Aset Pemda di Kabupaten Pemalang;
75. 3.PT Taspen Persero Kerjasama dengan PT Taspen Persero terkait pengelolaan data gaji ASN aktif melalui penggunaan bersama SIM GAJI. 3.2. Permasalahan dan Isu Strategis BPKPAD Kabupaten Pemalang 3.2.1.Permasalahan Permasalahan pada BPKPAD Kabupaten Pemalang merupakan gap atau perbedaan antara kinerja pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan kondisi ideal yang bisa dicapai. Identifikasi permasalahan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sangat bermanfaat dalam merumuskan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak diinginkan di masa depan. Sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah semakin efektif. https://jdih.pemalangkab.go.id 36 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tabel 2.9 Perumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Urusan Sub Urusan Kewenangan Indikator Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 5 6 7 Pemerintahan Umum Penunjang Keuangan Sistim Informasi Pengelolaan barang milik daerah yang terpadu dengan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah Belum optimalnya tata kelola keuangan daerah Belum terintegrasinya sistim informasi pengelolaan keuangan daerah dengan sistim informasi pengelolaan barang milik daerah Pengelolaan data keuangan dan pengelolaan data aset daerah belum optimal karena masih menggunakan sistim informasi yang terpisah. Mandatory spending terlaksana sepenuhnya sesuai ketentuan Belum optimalnya tata kelola keuangan daerah Belum terpenuhinya mandatory spending sesuai ketentuan Kebijakan alokasi anggaran pada APBD belum sepenuhnya memperhatikan amanat regulasi atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat Semua tanah milik Pemda telah bersertifikat Belum optimalnya tata kelola aset daerah Belum optimalnya Pengamanan Aset Daerah. Belum adanya komitmen yang kuat dan fokus dari pemerintah daerah dalam menangani pengamanan aset daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 37 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Urusan Sub Urusan Kewenangan Indikator Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 5 6 7 Pemanfaatan aset daerah dapat mendukung peningkatan PAD secara signifikan Belum optimalnya tata kelola aset daerah Belum optimalnya pemanfaatan Aset Daerah. Belum terbangunnya sistim informasi pemanfaatan aset daerah. - Aset dengan status rusak sangat kecil atau tidak ada - Inventarisasi aset daerah akuntabel Belum optimalnya tata kelola aset daerah Pelaksanaan Inventarisasi, penghapusan dan penetapan status aset daerah belum optimal. Belum optimalnya peran SKPKD dalam pengelolaan aset daerah Pajak Daerah berkontribusi besar dalam mendukung pelaksanaan APBD Masih rendahnya PAD pajak daerah yang diterima namun angka belanja daerah tinggi Pengelolaan pajak daerah belum optimal Implementasi digitalisasi pengelolaan pajak daerah belum komprehensif Retribusi daerah menjadi komponen potensi PAD terbesar setelah pajak daerah. Masih terdapat kebocoran penerimaan retribusi daerah. Implementasi e-retribusi belum diterapkan terhadap semua jenis retribusi daerah Digitalisasi retribusi daerah belum optimal Menurunnya piutang pajak daerah Publikasi digitalisasi pembayaran
76. 1.Potensi piutang pajak daerah yang terjadi Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 38 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Urusan Sub Urusan Kewenangan Indikator Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 5 6 7 pajak daerah kepada Masyarakat belum maksimal setiap tahun meningkat
77. 2.Kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajak masih rendah
78. 3.Digitalisasi dan Elektronifikasi pelayanan pajak & retribusi belum optimal.
79. 4.Pengalihan PKB dan BBNKB sebagai opsen pajak daerah tidak disertai dengan kemudahan akses sistim informasi yang memadai. https://jdih.pemalangkab.go.id 38 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 3.2.2.Isu Strategis Isu strategis dapat diidentifikasi dengan analisa SWOT ( Strenght, Weakness, Opportunity, Treaths ). Kekuatan ( strenght ) dan Kelemahan (Weakness) merupakan faktor internal yang mempengaruhi pengelolaan keuangan dan aset daerah pada BPKPAD Kabupaten Pemalang. Sedangkan peluang ( Opportunity ) dan tantangan ( Treaths ) merupakan kesempatan dan ancaman yang berasal dari eksternal, yang dapat mempengaruhi atau mendukung pencapaian tujuan BPKPAD Kabupaten Pemalang. Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah pada BPKPAD Kabupaten Pemalang sebagai berikut:
a.Kekuatan/Potensi (Strength)
1. 1.Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah;
2. 2.Tersedianya alokasi anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah;
3. 3.Adanya pedoman, sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.Kelemahan (Weaknes)
1. 1.Keterbatasan kewenangan dan otorisasi pengembangan pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPD);
2. 2.Masih terbatasnya sarana prasarana penunjang kerja;
3. 3.Kurangnya SDM yang menguasai akuntansi, tekhnologi informasi, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
4. 4.Belum adanya pejabat fungsional yang menangani appraisal barang milik daerah serta pelaksana khusus yang menangani publikasi dan transparansi pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah;
5. 5.Belum adanya pemetaan potensi aset yang dapat disewakan berbasis tekhnologi informasi, untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh data dan informasi tentang aset daerah yang dapat disewa;
6. 6.Akuntabilitas data aset daerah belum memadai;
7. 7.Belum maksimalnya publikasi kemudahan pembayaran pajak daerah kepada Masyarakat;
8. 8.Belum semua pengelolaan retribusi daerah dilakukan dengan mekanisme non tunai.
c.Kesempatan/Peluang (Oportunity)
1. 1.Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang begitu pesat sebagai salah satu tools untuk menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik https://jdih.pemalangkab.go.id 39 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
2. 2.Komitmen pemerintah pusat untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan, pengelolan pendapatan dan pengelolaan aset daerah
3. 3.Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah, termasuk kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan aset daerah;
4. 4.Adanya amanat dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terkait percepatan proses sertifikasi tanah milik Pemkab Pemalang dan pengelolaan pendapatan daerah secara non tunai;
d.Tantangan/Ancaman (Treath)
1. 1.Disrupsi teknologi yang menuntut keterbukaan dan percepatan akses informasi pengelolaan keuangan daerah;
2. 2.Perkembangan inovasi pemerintah daerah lain dalam aspek inovasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
3. 3.Pengakuan dari masyarakat terhadap aset milik Pemerintah Kabupaten Pemalang secara sepihak;
4. 4.Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat untuk mewujudkan good governance yang dapat melayani dengan cepat, tepat, dan akurat;
5. 5.Adanya keinginan publik atas kemudahan akses data pengelolaan keuangan dan aset daerah. Isu strategis merupakan pemahaman terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang. Isu strategis merupakan bagian dari tantangan ataupun peluang dan harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan mengingat begitu besarnya dampak yang ditimbulkan pada masa yang akan datang. Identifikasi permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis akan menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak diinginkan di masa depan. Sehingga perencanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang akan semakin efektif. Oleh sebab itu, identifikasi permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis menjadi bagian yang sangat penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang. Isu strategis pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan pelaksanaan fungsi BPKPAD Kabupaten Pemalang adalah belum optimalnya tata kelola Pemerintahan Daerah. Tata kelola pemerintahan daerah yang belum optimal berkaitan erat dengan implementasi reformasi birokrasi yang belum optimal. Reformasi birokrasi dimaknai sebagai usaha melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada https://jdih.pemalangkab.go.id 40 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 masyarakat, jika hal tersebut terpenuhi maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, maka peranan BPKPAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta evaluasi dan monitoring. Peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id 41 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 TABEL 2.10 ISU STRATEGIS BPKPAD KABUPATEN PEMALANG POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Adanya komitmen dari Pimpinan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dan Digitalisasi pelayanan publik Sistim Informasi pengelolaan keuangan daerah belum terintegrasi dengan pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan barang milik daerah, kinerja dan evaluasinya. Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Resiko Kegagalan Cyber Security Transformasi Tata Kelola yaitu kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil. Tata kelola pemerintahan yang dinamis Akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah Masyarakat Kabupaten Pemalang dengan Masih rendahnya PAD pajak daerah yang Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan Ekonomi Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi Kualitas hidup dan daya saing Reformasi tata kelola pemerintahan https://jdih.pemalangkab.go.id 42 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 jumlah penduduk yang besar dan memiliki kondisivitas daerah yang baik, solidaritas sosial dan masyarakat yang agamis dan toleran. diterima namun angka belanja daerah tinggi terhadap keberlanjutan ekonomi daerah sumberdaya manusia berbasis digitalisasi Pajak daerah Piutang pajak Belum optimalnya budaya e- government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Resesi ekonomi Ketidakpastian hukum Opsen PKB dan BBNKB belum bisa mendukung peningkatan PAD secara signifikan Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi. Retribusi Daerah Realisasi Penerimaan Belum optimalnya budaya e- Resesi ekonomi Ketidakpastian hukum Kebocoran penerimaan Belum optimalnya https://jdih.pemalangkab.go.id 43 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Retribusi Daerah rendah government dan upaya peningkatan pendapatan daerah retribusi daerah implementasi digitalisasi retribusi daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 42 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
6. 1.BERSIH Mengandung arti bahwa Pemalang menjadi Kabupaten yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan;
7. 2.CAKAP Dimaknai Pemalang memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan masyarakat pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
8. 3.HANDAL Dimaknai kolaborasi pasangan pemimpin yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
9. 4.MULYA Artinya maju, unggul, lestari dan berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. https://jdih.pemalangkab.go.id 43 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Mencermati makna dari masing-masing visi tersebut maka BPKPAD Kabupaten Pemalang mendukung Visi yang pertama yaitu Bersih. BPKPAD Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertujuan untuk mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. BPKPAD mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, berintegritas, transparan dan akuntabel dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas. Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 dijabarkan dalam beberapa misi untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan yang mendukungnya. Misi dalam perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi antara lain : mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi, mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ke dalam satu kesatuan yang utuh, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Adapun misi yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
10. 1.RESIK Artinya menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Masyarakat Kabupaten Pemalang mempunyai budaya hidup bersih, kesadaran untuk mewujudkan lingkungan yang bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga, termasuk pengelolaan sampah yang baik.
11. 2.HIJAU Artinya meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Meningkatnya kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, mewujudkan ekonomi hijau yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas yang ramah lingkungan, industri hijau yang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang mampu mengolah sampah yang dihasilkan.
12. 3.APIK Mewujudkan Kabupaten Pemalang yang dikelola dengan baik dan ramah, menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan pemukiman kumuh yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
13. 4.PEDULI Mewujudkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat, mewujudkan kualitas SDM dari sisi pendidikan dan kesehatan untuk menjadi SDM yang memiliki karakter dan berprestasi. https://jdih.pemalangkab.go.id 44 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
14. 5.SILATURAHMI Mewujudkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera. Pemerintah Kabupaten Pemalang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, saling menghormati dan tepa selira.
15. 6.ORGANISATORIS Mewujudkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Pemalang mewujudkan good governance, clean governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
16. 7.DIGITALISASI Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembanganya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Pemerintah Kabupaten Pemalang mendoring terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan reformasi birokrasi.
17. 8.IKHLAS Artinya menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat pemalang untuk semua kalangan. Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman dan aman dalam kehidupan spiritual, mengembangkan kearifan dan budaya lokal. Dokumen Rencana Strategis merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan fungsi perangkat daerah. Sehingga tujuan dan sasaran beserta indikator yang tercantum pada renstra harus selaras dengan tujuan dan sasaran daerah yang tercantum pada RPJMD. Tujuan dan sasaran diterjemahkan dengan arah kebijakan dan strategi. Sehingga arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah harus mendukung arah kebijakan dan strategi pemerintah daerah. Hubungan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Pemda yang tercantum pada RPJMD dengan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi perangkat daerah yang tercantum pada Renstra, sebagaimana ilustrasi berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 45 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah Pelaksanaan tugas pada BPKPAD Kabupaten Pemalang mendukung visi BERSIH yang dijabarkan dalam misi ORGANISATORIS. Artinya bahwa pelaksanaan fungsi BPKPAD Kabupaten Pemalang bermuara pada terwujudnya pemerintahan yang baik ( Good Governance ) bersih dan melayani, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Pada dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disebutkan 5 (lima) tujuan daerah beserta sasarannya sebagai berikut :
18. 1.Tujuan Daerah : Meningkatnya kualitas lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; Dengan Sasaran Daerah :
a.Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah.
1. 2.Tujuan Daerah : Meningkatkan daya saing pembangunan daerah; Dengan Sasaran Daerah :
a.Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal;
b.Meningkatnya kualotas SDM daerah;
c.Meningkatnya kemandirian pangan;
d.Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok penting;
e.Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
f.Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan kawasan pedesaan; https://jdih.pemalangkab.go.id 46 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
g.Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
h.Meningkatnya kualitas riset dan inovasi;
1. 3.Tujuan Daerah : Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; Dengan Sasaran Daerah :
a.Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat;
b.Meningkatnya penanganan pengangguran.
1. 4.Tujuan Daerah : Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis yang menciptakan keamanan dengan nilai nilai budaya dan kegotongroyongan; Dengan Sasaran Daerah :
a.Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampinagn secara harmonis dan kondusif;
b.Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana;
c.Meningkatnya kemajuan kebudayaan lokal.
1. 5.Tujuan Daerah : Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel. Dengan Sasaran Daerah :
a.Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan publik yang baik. BPKPAD mendukung tujuan daerah yang ke-5 yaitu Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel dengan sasaran daerah meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan publik yang baik. Berdasarkan visi, misi, tujuan daerah dan sasaran daerah pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang didukung oleh pelaksanaan fungsi BPKPAD Kabupaten Pemalang tersebut maka BPKPAD Kabupaten Pemalang menetapkan tujuan dan sasaran yang selaras dengan visi, misi, tujuan daerah dan sasaran daerah yang didukungnya. Adapun Tujuan BPKPAD Kabupaten Pemalang adalah “Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah”. Tujuan tersebut memiliki indikator Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur atau sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu tahunan sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. https://jdih.pemalangkab.go.id 47 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Dalam rangka mencapai tujuan perangkat daerah maka sasaran dan indikator daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menetapkan 2 Sasaran BPKPAD yaitu :
1. 1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Dengan indikator :
a.Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
b.Nilai SAKIP
1. 2.Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan indikator :
a.Persentase Mandatory Spending yang terpenuhi sesuai ketentuan
b.Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset Daerah ( IPA)
c.Rasio PAD terhadap Pendapatan daerah Keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator dapat dilihat pada Tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 48 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tabel 3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BPKPAD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Formula Indikator dan Sumber Referensi Satuan Kondisi Awal

(2024)TARGET KINERJA TAHUN KE- Kondisi Akhir Renstra 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan public yang baik Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ( IPKD ) Jumlah hasil pengukuran masing- masing dimensi IPKD ( Permendagri No 19 Tahun 2020 ) Indeks 70,1277 75 75 75 75 75 75 75 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah hasil survey kepuasan Masyarakat atas layanan BPKPAD per semester dibagi 2. Indeks 86,63 88 88 88 88 88 88 88 Nilai SAKIP LHE APIP atas evaluasi SAKIP perangkat daerah Nilai 64,15 69 75 75 75 75 75 75 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Mandatory Spending yang terpenuhi sesuai ketentuan Jumlah mandatory spending yang telah terpenuhi sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah mandatory spending yang harus dipenuhi kali 100% (UU No 1 Tahun 2025 dan KMK No 24 Tahun 2024) % 66,67% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% Indeks Pengelolaan Aset Daerah ( IPA) Jumlah hasil pengukuran masing- masing komponen penghitungan IPA Indeks 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Jumlah PAD dibagi Jumlah total pendapatan pada APBD dikali 100% % 14,166 18,909 20 20 20 20 20 20 https://jdih.pemalangkab.go.id 51 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang. Sedangkan arah kebijakan Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Nilai, Standar, Prosedur dan Kriteria ( NSPK ) sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPAD Kabupaten Pemalang dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang. Strategi Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terkait dengan sasaran daerah “Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” adalah :

1.Peningkatan akuntabilitas Pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan;
2.Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern melalui peningkatan komitmen pemerintah dalam menjalankan Pembangunan, penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapabilitas APIP, penigkatan kualitas dan profesionalisme pegawai, penguatan manajemen resiko, digitalisasi serta evaluasi berkelanjutan.
3.Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP), mewujudkan pelayanan berbasis digital, mudah dan murah.
4.Penguatan Sistem Informasi dan Digitalisasi Pelayanan; Meliputi pembangunan dan pengintegrasikan sistem informasi pengelolaan PAD yang terpusat dan real time. Pengembangan aplikasi layanan pajak online untuk wajib pajak (e-tax, e-SPPT, e-PBB, e-BPHTB). Penerapan dashboard transparansi penerimaan PAD berbasis web yang dapat diakses publik.
5.Peningkatan Kualitas Data dan Monitoring Transaksi. Pemutakhiran database objek dan subjek pajak secara berkala. Integrasi data dengan instansi eksternal seperti BPN, DPMPTSP, dan Dukcapil. Audit internal secara berkala atas data dan realisasi penerimaan pajak.
6.Menyesuaikan regulasi pemungutan PAD agar selaras dengan UU No. 1 Tahun 2022 dan Perda No. 7 Tahun 2023. Penetapan tarif dan dasar pengenaan pajak yang adil dan terbuka untuk publik. https://jdih.pemalangkab.go.id 52 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
7.Peningkatan Kapasitas dan Integritas SDM. Pelatihan berkala untuk aparatur pajak terkait akuntabilitas, audit publik, dan pelayanan prima. Penerapan kode etik dan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). Evaluasi kinerja pegawai berbasis hasil dan integritas.
8.Penguatan Peran Pengawasan Masyarakat dan Stakeholder. Penyediaan kanal pengaduan dan pelaporan masyarakat secara daring. Pelibatan unsur masyarakat, media, dan LSM dalam pengawasan pemungutan PAD. Forum diskusi atau konsultasi publik rutin untuk membahas kebijakan pajak/retribusi. Melakukan sosialisasi door to door atau melalui forum warga desa/kelurahan mengenai kewajiban pajak dan manfaatnya bagi pembangunan lokal.Menyediakan layanan konsultasi pajak keliling (mobil pajak) ke pasar-pasar rakyat, sentra UMKM, dan lokasi wisata.
9.Pemberian insentif kepada wajib pajak, desa atau kecamatan yang membayar pajak tepat waktu dan bagi desa dan kecamatan yang mampu memberi kontribusi untuk peningkatan pajak daerah. Sedangkan arah kebijakan yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terkait dengan sasaran daerah “Meningkatkan kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan publik yang baik” serta selaras dengan pelaksanaan fungsi BPKPAD adalah “Peningkatan pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset daerah yang mendorong PAD”. Selaras dengan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tercantum pada dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 maka Strategi BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah “meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan barang milik daerah”. Adapun pentahapan strategi Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 53 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tabel 3.2 Penahapan Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5)  Mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan aplikasi yang mudah diakses oleh Masyarakat  Terpenuhinya Mandatory spending sesuai ketentuan.  Pengelolaan aset daerah yang mendukung peningkatan PAD secara signifikan.  Publikasi yang optimal atas implementasi digitasilisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah  Kualitas pencairan dana yang optimal dimana semua transaksi keuangan daerah dilakukan dengan mekanisme non tunai.  Kualitas Pengamanan aset daerah yang optimal, dibuktikan dengan peningkatan persentase aset daerah yang mempunyai bukti kepemilikkan.  Intensifikasi dan diversifikasi potensi pendapatan asli daerah berbasis teknologi informasi.  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan implementasi sistim pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang terintegrasi dan akuntabel.  Status penggunaan BMD telah 100% ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  Kontribusi signifikan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.  APBD disusun untuk mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah.  Pengelolaan BMD telah berbasis tekhnologi informasi yang akuntabel.  Mewujudkan percepatan transformasi pengelolaan pendapatan daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 54 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

1.Tahap I ( Tahun 2026 )  Mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan aplikasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, dilaksanakan dengan cara :

a.Aktif mempublikasikan secara berkala laporan/dokumen pengelolaan keuangan termasuk pendapatan dan aset daerah ke website Pemkab Pemalang, Website BPKPAD serta media sosial lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat;
b.Mempublikasikan regulasi/pedoman/SOP layanan pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan pendapatan dan pengelolaan aset daerah melalui website Pemkab Pemalang, Website BPKPAD serta media sosial lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat;
c.Meningkatkan implementasi sistim informasi atas layanan BPKPAD;
d.Digitalisasi Layanan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
e.Akuntabilitas penerimaan pendapatan sewa berbasis teknologi informasi;
f.Penyediaan media pengaduan atas layanan BPKPAD;
g.Aktif melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara berkala;
1. 2.Tahap II ( Tahun 2027 )  Terpenuhinya Mandatory spending sesuai ketentuan, dilaksanakan dengan upaya :
a.Melaksanakan efisiensi belanja operasi;
b.Mengendalikan belanja pegawai dengan memetakan kebutuhan riil pegawai secara cermat dan mengelola tunjangan kinerja agar tepat tujuan dan tepat sasaran;
c.Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik, minimal sesuai ketentuan regulasi;
d.Mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD;
e.Melakukan tagging sumber dana belanja pada SIPD dalam rangka akuntabilitas pemenuhan mandatory spending;
f.Memfokuskan alokasi anggaran untuk pelayanan dasar ( Pendidikan dan Kesehatan ) terpenuhi sesuai ketentuan.  Pengelolaan aset daerah yang mendukung peningkatan PAD secara signifikan.
a.Melaksanakan pemanfaatan aset daerah dengan sistim sewa berbasis teknologi informasi;
b.Mengevaluasi regulasi/SOP/Pedoman Teknis pemanfaatan aset daerah agar lebih simple dan mudah dilaksanakan oleh Masyarakat penyewa;
c.Menyesuaikan standar harga sewa aset daerah secara berkala;
d.Menyusun potensi aset daerah yang dapat disewakan serta menggali sumber-sumber aset daerah yang berpotensi untuk disewakan. https://jdih.pemalangkab.go.id 55 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
e.Bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait pelaksanaan sosialisasi kepada Masyarakat tentang prosedur, ketentuan dan sanksi pemanfatan aset daerah dengan sistim sewa.
f.Pengenaan sanksi terhadap oknum pegawai pelaku fraud dalam pelaksanaan pemanfaatan aset daerah dengan sistim sewa.  Publikasi yang optimal atas implementasi digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara :
a.Mengaktifkan peran website dan media sosial;
b.Melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat;
c.Mengaktifkan pelaksanaan publikasi melalui mobil layanan;
d.Memanfaatkan media iklan atau selebaran pada tempat-tempat umum.
1. 3.Tahap III ( Tahun 2028 )  Kualitas pencairan dana yang optimal dimana semua transaksi keuangan daerah dilakukan dengan mekanisme non tunai.
a.Mendorong semua perangkat daerah untuk menggunakan KKPD pada setiap transaksi keuangan daerah;
b.Menyusun regulasi yang meminimalkan transaksi keuangan dilakukan secara tunai;
c.Menyusun Petunjuk Teknis terkait persentase uang persediaan dengan sistim Ganti uang (GU) dan KKPD.  Kualitas Pengamanan aset daerah yang optimal, dibuktikan dengan peningkatan persentase aset daerah yang mempunyai bukti kepemilikkan, dilakukan denagn cara :
a.Melakukan inventarisasi aset daerah yang belum memiliki bukti kepemilikan;
b.Mencatat secara cermat pada sistim aplikasi terkait data aset daerah yang telah memiliki bukti kepemilikan;
c.Melakukan koordinasi dengan Kementrian ATR/BPN terkait pemrosesan bukti kepemilikan tanah Pemda;
d.Melakukan inventarisasi data pengadaan kendaraan dinas pada perangkat daerah dalam rangka memonitoring pengurusan bukti kepemilikan;
e.Melaksanakan rekonsiliasi atau sensus barang milik daerah.  Intensifikasi dan diversifikasi potensi pendapatan asli daerah berbasis teknologi informasi.
a.Menggali potensi PAD dengan melakukan monitoring sumber- sumber PAD;
b.Menyusun potensi PAD dalam rangka mengintensifkan penerimaan PAD;
c.Meningkatkan target PAD;
d.Mengelola PAD berbasis digital/teknologi informasi. https://jdih.pemalangkab.go.id 56 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
e.Meminimalkan penerimaan PAD secara tunai dalam rangka mencegah terjadinya Fraud.
1. 4.Tahap IV ( Tahun 2029 )  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan implementasi sistim pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang terintegrasi dan akuntabel, dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang kemungkinan integrasi sistem pengelolaan pendapatan dan sistem pengelolaan BMD dengan SIPD;  Status penggunaan BMD telah 100% ditetapkan dengan Keputusan Bupati, aktivitas yang dilakukan adalah :
a.Melaksanakan inventarisasi BMD pada Pengguna Barang termasuk status penggunaanya;
b.Mengkonsolidasikan status penggunaan BMD pada semua OPD di Kabupaten Pemalang;
c.Menyusun Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan BMD dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian siapa yang bertanggungjawab atas barang milik daerah.  Kontribusi signifikan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, aktivitas yang dilakukan untuk mendukung penahapan tersebut adalah : Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berbasis teknologi informasi dan digitalisasi untuk menjaga akuntabilitas penerimaan pendapatan daerah dari sisi pajak daerah dan retribusi daerah;
a.Menyusun SOP dengan mekanisme yang sederhana dan mudah;
b.Publikasi ke masyarakat terkait pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dilakukan online;
c.Menggali secara intens potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan;
d.Menetapkan kebijakan tarif pajak daerah dan retribusi daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta menggunakan data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun-tahun sebelumnya;
e.Menyediakan loket pelayanan dengan petugas yang ramah melayani serta menerapkan senyum, sapa dan salam;
f.Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan secara mobile atau jemput bola ke masyarakat. https://jdih.pemalangkab.go.id 57 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
1. 5.Tahap V ( Tahun 2030 )  APBD disusun untuk mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah. Penahapan renstra ini dilakukan dengan cara :
a.Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan PAD;
b.Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan PAD dengan mendorong implementasi penerimaan PAD secara non tunai;
c.Meningkatkan kompetensi petugas pemungut PAD;
d.Memberikan reward terhadap Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah yang berhasil meningkatkan target secara signifikan dan berhasil mencapai target tersebut;
e.Memberikan reward terhadap wajib pajak disiplin dalam membayar pajak dan pembayaran dilakukan tepat waktu;
f.Menyusun regulasi dan pedoman pengelolaan PAD dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD.  Pengelolaan BMD telah berbasis tekhnologi informasi yang akuntabel. Pengelolaan BMD seringkali dipandang sebelah mata, baik oleh pemerintah sebagai pengelola dan/atau pengguna maupun oleh stakeholder dan pemeriksa. Padahal, ketika keuangan Pemerintah Daerah sedang collaps, BMD dapat dicadangkan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kondisi keuangan yang terpuruk tersebut. Pengelolaan BMD merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan. pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka mewujudkan pengelolaan BMD berbasis teknologi informasi antara lain sebagai berikut :
a.Menyediakan sistim informasi pengelolaan BMD yang menyeluruh termasuk mengintegrasikan perencanaan kebutuhan BMD dengan penyusunan RKA ( Rencana Kerja Anggaran );
b.Membangun sistim pemanfaatan BMD yang mendukung implementasi transaksi keuangan dari sisi penerimaan pendapatan dilakukan secara non tunai;
c.Transparansi dan publikasi data BMD kepada masyarakat dalam rangka akuntabilitas pendapatan sewa;
d.Melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyediaan sistim informasi pengelolaan BMD yang handal, akuntabel dan komprehensif;
e.Melaksanakan peningkatan kompetensi pengurus barang dalam penggunaan teknologi informasi pengelolaan BMD.  Mewujudkan percepatan transformasi pengelolaan pendapatan daerah. Transformasi pengelolaan pendapatan bertujuan memaksimalkan potensi PAD dan memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Selain itu, transformasi pengelolaan pendapatan https://jdih.pemalangkab.go.id 58 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pendapatan daerah yang optimal akan mendukung pendanaan program-program Pemerintah Kabupaten Pemalang yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan adalah :
a.Peningkatan infrastruktur dan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengelolaan pendapatan daerah yang modern;
b.Perbaikan dan harmonisasi regulasi ( peraturan daerah dan peraturan bupati ) untuk mendukung optimalisasi pendapatan dan kepastian hukum;
c.Reformasi proses bisnis atau SOP yaitu penataan ulang proses kerja dan prosedur operasional dalam pemungutan dan pengelolaan pendapatan agar lebih efektif dan efisien;
d.Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan kompetensi ASN yang bertugas mengelola pendapatan agar mampu berdaptasi dengan teknologi dan tantangan baru;
e.Peningkatan pengawasan dengan penguatan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah kebocoran pendapatan daerah (Fraud). Arah kebijakan Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 57 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NO OPERASIONALISASI NILAI, PROSEDUR, STANDAR DAN KRITERIA (NSPK) ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BPKPAD KET

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peningkatan pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset yang mendorong PAD Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan mengoptimalkan potensi daerah untuk mencapai kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD dan pengelolaan dana perimbangan, optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah serta pengelolaan belanja dan pembiayaan yang efektif, efisien, transparan, tertib dan akuntabel sesuai peraturan perundang- undangan untuk kepentingan Masyarakat. https://jdih.pemalangkab.go.id 58 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas maka dapat disandingkan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tercantum pada Dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPKPAD Kabupaten Pemalang yang tercantum pada Dokumen Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 59 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tabel 3.4 Persandingan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra BPKPAD Tahun 2025-2029 Visi : Bersih bagian dari visi BERCAHAYA ( Bersih, Cakap, Handal dan Mulya ) Misi : Organisatoris ( Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi ) RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 RENSTRA BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan publik yang baik Peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset yang mendorong PAD. Meningkatnya kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan mengoptimalkan potensi daerah untuk mencapai kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD dan pengelolaan dana perimbangan, optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah serta pengelolaan belanja dan pembiayaan yang efektif, efisien, transparan, tertib dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Masyarakat. https://jdih.pemalangkab.go.id 60 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Program perangkat daerah Kabupaten Pemalang berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana Strategis PD. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada Akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh masing-masing perangkat daerah ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja yang akan dituangkan dalam APBD. Selanjutnya pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi perangkat daerah dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun. Program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 terbagi dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan https://jdih.pemalangkab.go.id 61 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan urusan penunjang. Kerangka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagaimana alur pada gambar berikut : Gambar IV.1. Kerangka perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Program yang dilaksanakan oleh BPKPAD Kabupaten Pemalang termasuk dalam kategori urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Program tersebut adalah :

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh sekretariat BPKPAD Kabupaten Pemalang. Sasaran program penunjang adalah meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota. Indikator program penunjang urusan pemeritahan daerah kabupaten/kota adalah :

a.Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi.
b.Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota mewadahi kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung perencanaan, penganggaran, pelaporan dan operasional perangkat daerah termasuk pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah kewenangan pengguna anggaran. Adapun aktivitas tersebut meliputi :  Penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen kinerja dan dokumen evaluasi kinerja BPKPAD;  Pembayaran gaji dan tunjangan ASN BPKPAD;  Penyusunan laporan keuangan BPKPAD;  Penyusunan Keputusan Bupati dalam rangka penetapan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan https://jdih.pemalangkab.go.id 62 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 daerah dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah se-Kabupaten Pemalang;  Penyediaan barang dan jasa untuk mendukung operasional kantor BPKPAD;  Pengadaan belanja modal baik kendaraan, peralatan kantor, mebeler dalam rangka mendukung operasional kantor BPKPAD;  Penyediaan jasa penunjang seperti alokasi anggaran untuk belanja listrik, air, telepon, internet, kurir, surat menyurat, jasa non ASN di BPKPAD, Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK ) dan Jaminan Kematian ( JKM ) non ASN di BPKPAD;  Pemeliharaan aset daerah milik BPKPAD
1. 2.Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Bidang-bidang pada BPKPAD Kabupaten Pemalang dengan satu indikator program pada masing-masing bidang sebagai berikut : No Nama Bidang Indikator Program 1 Bidang Anggaran Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan 2 Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
2. 1.Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan
3. 2.Persentase penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan Sasaran program pengelolaan keuangan daerah adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah pada bidang-bidang meliputi :  Bidang Anggaran - Penyusunan Dokumen KUA PPAS dan Perubahannya; - Penyusunan Raperda APBD dan Perkada penjabaran APBD termasuk perubahannya; - Pelaksanaan desk penyusunan RKA dan perubahan RKA; - Penyusunan Perkada terkait penggeseran mendahului perubahan atau penggeseran setelah perubahan APBD; - Penyampaian Raperda APBD ke DPRD termasuk perubahannya. - Melakukan pemeliharaan, pengembangan dan optimalisasi sistim pengelolaan keuangan daerah dan sistim pengelolaan barang milik daerah; - Melakukan pembinaan terkait penggunaan sistim pengelolaan keuangan daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id 63 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029  Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi - Penyusunan dan Penerbitan SP2D baik UP, LS, GU, TU, GUN dan TUN sesuai ketentuan; - Penyusunan dokumen sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; - Pengelolaan kas daerah termasuk penyusunan laporan posisi kas dan rekonsiliasi harian kas daerah; - Penyusunan laporan pemungutan pajak yang bersumber dari belanja daerah (PFK) serta penyusunan dokumen kelengkapan pembayaran gaji ASN di Kabupaten Pemalang; - Melaksanakan managemen kas daerah agar uang daerah pada RKUD dapat mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah Kabupaten Pemalang; - Mengelola penempatan uang daerah dalam rangka mendukung PAD; - Mengelola Rekening Kas Umum Daerah ( RKUD ) dan rekening operasional pada perangkat daerah sesuai ketentuan; - Melakukan pembinaan kepada perangkat daerah terkait penatausahaan keuangan daerah yang dilakukan pada masing- masing perangkat daerah. - Menyusun laporan realisasi keuangan secara berkala baik bulanan, triwulanan dan semesteran; - Menyusun Laporan Keuangan Daerah yang merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan SKPD; - Menyusun Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; - Menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD Kabupaten Pemalang; - Menyusun regulasi terkait sistim informasi akuntansi, kebijakan akuntansi serta tentang kerugian daerah; - Melakukan desk secara berkala atas realisasi pendapatan dan belanja SKPD; Selain kegiatan dan sub kegiatan tersebut, Bidang Perbendaharaan melakukan kegiatan yang menjadi kewenangan PPKD yaitu : - Menyalurkan bantuan keuangan kepada desa yang meliputi penghasilan tetap dan operasional desa yang terakomodir pada ADD, pendampingan pelaksanaan TMMD, dana desa, bantuan keuangan hasil musrenbang, bantuan keuangan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD serta bantuan keuangan desa lainnya yang sebagian besar berwujud pembangunan fisik di desa; - Menyalurkan Belanja Tidak Terduga yang diperuntukan bagi korban bencana karena keadaan darurat baik darurat bencana maupun darurat sosial, bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan https://jdih.pemalangkab.go.id 64 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebelumnya bagi masyarakat yang terlantar dan kurang mampu yang diakomodir serta pengembalian pendapatan tahun sebelumnya. - Menyalurkan belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa. Belanja ini merupakan kompensasi pencapaian target pajak dan retribusi yang ada di wilayah desa di Kabupaten Pemalang. - Subkegiatan lain yang menjadi kewenangan PPKD antara lain belanja subsidi dan analisis pinjaman.
4. 3.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Bidang Aset Daerah dengan satu indikator program yaitu Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Sasaran program pengelolaan barang milik daerah adalah meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah. Pelaksanaan program pengelolaan barang milik daerah sebagai berikut : - Melakukan pengamanan barang milik daerah berupa pemasangan patok pada tanah milik pemda, pemasangan papan identitas aset daerah pada tanah dan bangunan milik Pemda, pensertifikatan tanah milik pemda, penyimpanan bukti kepemilikan aset daerah dengan tertib, labelisasi pada aset daerah baik untuk barang dibawah pengelola barang maupun barang dibawah pengelolaan pengguna barang pada perangkat daerah; - Penyusunan laporan barang milik daerah; - Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang tertuang pada dokumen RKBMD dan RKPBMD; - Melakukan pembinaan terhadap pengurus barang pada perangkat daerah; - Melakukan inventarisasi barang milik daerah; - Melakukan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah yang meliputi penggunaan/status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah. - Menyusun regulasi terkait pengelolaan barang milik daerah seperti peraturan daerah tentang pengelolaan BMD, Peraturan Bupati tentang pemanfaatan BMD, peraturan bupati tentang inventarisasi BMD serta regulasi lainnya yang bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan BMD.
5. 4.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan oleh 2 Bidang pada BPKPAD Kabupaten Pemalang dengan indikator program pada masing- masing bidang sebagai berikut : No Nama Bidang Indikator Program 1 Bidang Pendataan dan Penetapan 1. Persentase Persentase pertumbuhan Wajib Pajak Baru (non PBB)
6. 2.Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital https://jdih.pemalangkab.go.id 65 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 2 Bidang Penagihan dan Pengendalian - Persentase Piutang Pajak yang terbayarkan Pelaksanaan program pengelolaan pendapatan daerah pada Bidang Pendataan dan Penetapan, yaitu:
7. 1.menyelenggarakan perencanaan, pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah sesuai prosedur pengelolaan pajak daerah guna menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak;
8. 2.mengembangkan kegiatan dalam rangka koordinasi program kerja dan kegiatan pelayanan pajak daerah;
9. 3.mengembangkan penerapan konsep pelayanan prima pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek/ wajib pajak daerah;
10. 4.mengembangkan pelaksanaan pelayanan self assessment pajak daerah;
11. 5.mengembangkan pelaksanaan official assessment pajak daerah;
12. 6.mengkoordinasikan penetapan piutang pajak daerah; Sedangkan Pelaksanaan program pengelolaan pendapatan daerah pada Bidang Penagihan dan Pengendalian, yaitu:
13. 1.menyusun rancangan regulasi pengelolaan pajak daerah;
14. 2.menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
15. 3.menyelenggarakan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah;
16. 4.menyelenggarakan pelayanan penagihan, konsultasi dan penyelesaian keberatan pajak daerah
17. 5.menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
18. 6.mengkoordinasikan penyelesaian piutang pajak daerah; Dari 4 (Empat) program tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan sekretariat. Masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pendukungnya merupakan tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sehingga tidak ada satu sub kegiatan yang diampu oleh dua bidang atau dua PPTK. Selanjutnya rincian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta outcome, output dan Indikatornya sebagaimana tercantum pada tabel berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id 65 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tabel 4.1 Tabel Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan /Sasaran/Program Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan publik yang baik Meningkatnya kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ( IPKD ) Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Persentase Mandatory Spending yang terpenuhi sesuai ketentuan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan Persentase penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran Persentase Dokumen Penganggaran yang tersusun sesuai ketentuan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen KUA PPAS yang disusun Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan https://jdih.pemalangkab.go.id 66 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan /Sasaran/Program Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Perubahan KUA PPAS yang disusun PPAS Jumlah Raperda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perkada tentang penjabaran perubahan APBD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan Persentase Dokumen Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah yang tersusun sesuai ketentuan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan Penyetoran Pehitungan Pihak Ketiga ( PFK ) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga Sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK ) Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan https://jdih.pemalangkab.go.id 67 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan /Sasaran/Program Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas tata kelola akuntansi dan pelaporan Persentase Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun sesuai ketentuan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah laporan pertanngungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan semesteran Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Daerah yang terkonsolidasi Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id 68 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan /Sasaran/Program Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Laporan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas penyaluran belanja penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah Persentase Tersalurkannya Belanja penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah Sub kegiatan analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 69 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan /Sasaran/Program Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah Sub kegiatan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Lap[oran Hasil Penyusunan Kebijakan dan alokasi subsidi Sub kegiatan penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten ke desa Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Meningkatya kualitas pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah Persentase implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bisdang Keuangan Daerah Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan sistem informasi pemerintah daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas Persentase tanah milik Pemda yang Program Pengelolaan Barang Milik Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 70 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan /Sasaran/Program Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 pengelolaan barang milik daerah telah bersertifikat Meningkatnya kualitas tata Kelola aset daerah Persentase Dokumen Pengelolan BMD yang disusun sesuai Ketentuan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Dookumen Standar Harga yang disusun Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD Jumlah Dokumen kebijakan pengelolaan barang milik daerah Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan BMD Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Kegiatan inventarisasi BMD Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD Sub Kegiatan Pengamanan BMD Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahbukuan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD Jumlah Laporan BMD Sub Kegiatan Penyusunan Laporan BMD https://jdih.pemalangkab.go.id 71 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan /Sasaran/Program Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 yang disusun Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Rasio PAD terhadap total Pendapatan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Terkelolanya pendapatan daerah Prosentase aktivitas pengelolaan pendapatan daerah yang terlaksana Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah dokumen penganggaran dan penghitungan potensi pajak daerah yang disusun (dokumen) Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 72 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan /Sasaran/Program Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
19. 1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
20. 2.Nilai SAKIP Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota
21. 1.Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi
22. 2.Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tersusunnya laporan/dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen DPA Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id 73 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan /Sasaran/Program Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi Persentase laporan/dokumen keuangan yang tersusun sesuai regulasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai regulasi Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya fasilitasi Administratif perangkat daerah Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah sesuai regulasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 74 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan /Sasaran/Program Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 sesuai regulasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantior yang disediakan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub Kegiatan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional & Lapangan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya layanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 75 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Tujuan /Sasaran/Program Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id 76 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id 75 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan beserta outcome, output dan indikatornya selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam perencanaan kebutuhan anggaran selama lima tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan rencana kegiatan yang mungkin dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Kebutuhan anggaran selama lima tahun ini menjadi pagu indikatif BPKPAD dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja BPKPAD tiap tahunnya. Adapun pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan BPKPAD Kabupaten Pemalang, tercantum pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 76 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 N O PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SATUAN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Program Penunjang Urusan Pemerintahan Meningkatnya capaian perencanaan, keuangan dan layanan umum kepegawaian persentase capaian perencanaan dan keuangan % 100 11,774,872,864 100 13,116,423,050 100 24,335,445,752 100 32,359,266,359 100 32,359,266,359 100 32,359,266,359 persentase capaian layanan umum dan kepegawaian % 100 100 100 100 100 100 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi % 86,046,109 17,758,380 100 18,740,000 100 21,389,860 100 21,389,860 100 21,389,860 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 11,825,000 5,387,400 3,520,000 5,387,400 5,387,400 5,387,400 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokumen 4,182,500 2,244,260 1,700,000 2,244,260 2,244,260 2,244,260 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 4,840,000 2,114,800 3,520,000 2,114,800 2,114,800 2,114,800 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokumen 4,000,000 2,155,760 2,400,000 2,155,760 2,155,760 2,155,760 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dokumen 4,000,000 2,268,520 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 57,198,609 3,587,640 1 1,700,000 3,587,640 3,587,640 3,587,640 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi % 10,079,418,427 11,339,269,560 16,253,917,752 19,888,112,049 19,888,112,049 19,888,112,049 https://jdih.pemalangkab.go.id 77 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 10,014,299,359 11,335,013,100 16,221,083,752 19,705,278,049 19,705,278,049 19,705,278,049 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 30,134,000 180,134,000 180,134,000 180,134,000 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 2,952,000 1,708,760 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 9 Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 62,167,068 2,547,700 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan Kegiatan 286,712,474 263,892,810 411,276,000 861,276,000 861,276,000 861,276,000 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 7,198,000 7,198,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 2,643,000 3,704,250 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 13 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 85,519,300 88,667,960 124,000,000 324,000,000 324,000,000 324,000,000 14 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 18,468,000 13,410,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 3,060,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 16 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 166,824,174 145,512,600 228,376,000 478,376,000 478,376,000 478,376,000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Unit 269,479,043 751,884,000 6,005,000,000 9,251,884,000 9,251,884,000 9,251,884,000 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 0 721,884,000 6,000,000,000 9,221,884,000 9,221,884,000 9,221,884,000 https://jdih.pemalangkab.go.id 78 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 19 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 269,479,043 30,000,000 5,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Laporan 502,136,473 617,400,000 1,429,900,000 1,979,900,000 1,979,900,000 1,979,900,000 20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 2,000,000 2,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 21 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 150,197,043 187,600,000 637,600,000 987,600,000 987,600,000 987,600,000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 349,939,430 427,800,000 777,800,000 977,800,000 977,800,000 977,800,000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang dilaksanakan pemeliharaan Unit 340,447,950 126,218,300 216,612,000 356,704,450 356,704,450 356,704,450 23 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 82,806,500 75,013,850 50 175,500,000 275,500,000 275,500,000 275,500,000 24 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 30,420,000 29,280,000 12 27,000,000 49,280,000 49,280,000 49,280,000 25 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 217,228,000 11,931,000 3 12,000,000 21,931,000 21,931,000 21,931,000 27 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 9,993,450 9,993,450 3 2,112,000 9,993,450 9,993,450 9,993,450 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah Persentase pertumbuhan Wajib Pajak Baru (non PBB) % 21 2,218,142,232 20 2,137,866,635 20 1,755,400,000 20 2,137,866,635 20 2,137,866,635 20 2,137,866,635 Persentase Piutang yang terbayarkan % 8 10 10 10 10 10 Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital % 100 100 100 100 100 100 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Terkelolanya pendapatan daerah Jumlah aktivitas pengelolaan pendapatan daerah Rp 2,218,142,232 2,137,866,635 1,755,400,000 2,137,866,635 2,137,866,635 2,137,866,635 28 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah dokumen penganggaran dan penghitungan potensi pajak daerah yang disusun (dokumen) Dokumen 11,162,000 4,625,000 2 9,157,500 2 9,157,500 2 9,157,500 2 9,157,500 https://jdih.pemalangkab.go.id 79 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 29 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Dokumen 83,279,367 227,907,750 2 48,870,750 2 48,870,750 2 48,870,750 2 48,870,750 30 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Laporan 310,361,280 249,357,300 6 163,000,000 6 254,192,400 6 254,192,400 6 254,192,400 31 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Unit 202,672,259 268,122,900 3 253,895,000 3 278,671,000 3 278,671,000 3 278,671,000 32 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Laporan 105,465,012 254,028,400 12 200,000,000 12 299,902,050 12 299,902,050 12 299,902,050 33 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan 56,426,910 109,913,435 2 100,000,000 2 114,767,235 2 114,767,235 2 114,767,235 34 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Obyek Pajak 28,030,000 3,400,000 20 8,200,000 20 8,200,000 20 8,200,000 20 8,200,000 35 Penetapan Wajib Pajak Daerah Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Dokumen 619,675,334 317,361,800 740,0 00 317,971,000 740. 000 325,921,000 740. 000 325,921,000 740. 000 325,921,000 36 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Layanan 104,196,856 12 215,650,400 12 125,000,000 12 200,000,000 12 200,000,000 12 200,000,000 37 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Dokumen 18,850,000 600 18,751,450 600 25,000,000 600 25,000,000 600 25,000,000 600 25,000,000 38 Penagihan Pajak Daerah Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Dokumen 398,103,807 600 238,743,000 600 242,000,000 600 242,000,000 600 242,000,000 600 242,000,000 39 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Dokumen 158,335,212 200 86,660,700 200 117,305,750 200 127,434,700 200 127,434,700 200 127,434,700 40 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Dokumen 106,592,895 12 38,532,000 12 45,000,000 12 45,000,000 12 45,000,000 12 45,000,000 41 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan 14,992,000 4 104,812,500 4 100,000,000 4 158,750,000 4 158,750,000 4 158,750,000 42 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Laporan 4 50,000,000 4 50,000,000 4 50,000,000 https://jdih.pemalangkab.go.id 80 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan 100 100 463,814 100 494,215,873,400 100 383,714,308,689 100 455,552,234,176 100 517,095,034,225 Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan 100 100 100 100 100 100 Persentase penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan 100 100 100 100 100 100 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang tersusun sesuai ketentuan 100 100 1,077.20 100 961,500,000 100 940,000,000 100 964,700,000 100 1,058,974,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA PPAS yang disusun Dokumen 2 2 234.7 2 211,435,000.00 2 210,000,000 2 234,700,000 2 234,700,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS yang disusun Dokumen 2 2 158.3 2 142,625,000 2 140,000,000 2 140,000,000 2 140,000,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Raperda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Dokumen 2 2 332.4 2 317,720,000 2 310,000,000 2 310,000,000 2 332,429,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perkada tentang penjabaran perubahan APBD Dokumen 5 5 351.8 4 289,720,000 5 280,000,000 5 280,000,000 5 351,845,000 Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase Dokumen Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah yang tersusun sesuai ketentuan 100 100 415.9 100 245,900,000 100 329,058,000 100 338,800,000 100 430,000,000 Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Dokumen 18 18 242.9 24 148,800,000 18 148,800,000 18 148,800,000 18 240,000,000 Sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK ) Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan Penyetoran Pehitungan Pihak Ketiga ( PFK ) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga Laporan 18 18 71.8 12 34,820,000 18 71,800,000 18 75,000,000 18 75,000,000 https://jdih.pemalangkab.go.id 81 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan Pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan Dokumen 1 1 43.5 1 28,200,000 1 43,458,000 1 50,000,000 1 50,000,000 Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota Orang 41 41 57.7 45 34,080,000 41 65,000,000 41 65,000,000 41 65,000,000 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai ketentuan 100 100 269.6 100 235.970.000,00 100 305,750,000 100 305,750,000 100 305,750,000 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 0 0 0 0 0 0 0 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah laporan pertanngungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan semesteran Laporan 18 18 5.7 18 5,225,000.00 18 5,750,000 18 5,750,000 18 5,750,000 Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Daerah yang terkonsolidasi Laporan 1 1 61.2 1 46.550.000,00 1 75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dokumen 2 2 202.7 2 184.195.000,00 2 225,000,000 2 225,000,000 2 225,000,000 Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase realisasi anggaran kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolan keuangan daerah 95 95 461,672 95 492,502,553,400 95 381,809,500,689 95 453,612,984,176 95 514,970,310,225 Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Laporan 1 11,600,000,000 Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Laporan 12 12 427,496 12 444,393,212,900 12 350,000,000,000 12 419,435,608,976 12 470,792,935,025 https://jdih.pemalangkab.go.id 82 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Laporan 12 12 7,050 12 9,663,000,000 12 7,049,534,700 12 7,049,534,700 12 7,049,534,700 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten ke desa Laporan 12 12 27,128 12 26,846,340,500 12 24,759,965,989 12 27,127,840,500 12 37,127,840,500 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Persentase pengelolaan data keuangan daerah yang dikelola berbasis sistem informasi 100 100 378 100 269,950,000 100 330,000,000 100 330,000,000 100 330,000,000 Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bisdang Keuangan Daerah Dokumen 1 1 344.8 1 247,050,000 1 295,000,000 1 295,000,000 1 295,000,000 Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan sistem informasi pemerintah daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Orang 41 41 33.2 45 22,900,000 41 35,000,000 41 35,000,000 41 35,000,000 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah 99.13 99.15 585.5 100 367,730,000 100 404,599,800 100 404,599,800 100 404,599,800 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Tanah Milik Pemda yang bersertfikat 45.53 60 585.5 60 367,730,000 60 404,599,800 60 404,599,800 60 404,599,800 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dokumen 2 5.2 2 5,000,000 2 7,000,000 2 7,000,000 2 7,000,000 Sub Kegiatan Pengamanan BMD Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD Laporan 3 358 4 224,360,000 3 259,000,000 3 259,000,000 3 259,000,000 Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahbukuan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD Dokumen 3 3 203.8 3 121,620,000 3 121,620,000 3 121,620,000 3 121,620,000 Sub Kegiatan Penyusunan Laporan BMD Jumlah Laporan BMD yang disusun Laporan 1 1 18.4 1 16,750,000 1 16,979,800 1 16,979,800 1 16,979,800 https://jdih.pemalangkab.go.id 80 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 1.2. Dukungan Program Prioritas Daerah Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada BPKPAD Kabupaten Pemalang mempedomani RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terdapat program prioritas daerah dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2030 ( program unggulan ). Program pada BPKPAD Kabupaten Pemalang yang mendukung program prioritas daerah adalah :
23. 1.Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. 2.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. 3.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Sedangkan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 ( program unggulan ) yang didukung oleh BPKPAD adalah :
26. 1.Satu Ambulance Satu Desa ( Awal pelaksanaan dilakukan oleh BPKAD, selanjutnya dilaksanakan oleh Dinpermasdes ) Program unggulan satu ambulance satu desa merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka melaksanakan visi Bersih dan handal serta misi ke-7 ( Digitalisasi ) yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memilikki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut maka perlu ditingkatkan pelayanan kesehatan yang dapat merespon cepat dan membantu masyarakat desa yang membutuhkan pertolongan transportasi menuju ke pusat layanan kesehatan tingkat 1. Distribusi ambulance ke desa mempertimbangkan ketersediaan mobil siaga sebagai aset desa. Menimbang kapasitas anggaran Pemerintah Kabupaten Pemalang maka distribusi ambulance mengecualikan bagi desa yang telah meilikki mobil siaga. Jumlah desa di Kabupaten Pemalang sebanyak 212 desa. Sedangkan desa yang telah memiliki mobil siaga sebanyak 50 desa. Sehingga dibutuhkan pengadaan ambulance sebanyak 162 ( 212-50) unit. Pengadaan ambulance dilaksanakan secara bertahap tiap tahun selama kurun waktu 5 tahun. Pada tahap awal telah diserah terimakan 16 unit ambulance kepada 16 desa di Kabupaten Pemalang pada tanggal 23 Mei
27. 2025.Selanjutnya pada perubahan APBD Tahun 2025, telah dialokasikan pengadaan ambulance sebanyak 5 unit. Dalam rangka mendekatkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah maka pengadaan ambulance untuk desa digeser ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Dinpermasdes ) mulai perubahan APBD Tahun 2025. Adapun pemetaan rencana pengadaan ambulance untuk 5 tahun ke depan sebagai berikut : Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Jumlah Jumlah Pengadaan Ambulance 21 unit 28 unit 28 unit 28 unit 28 unit 29 unit 162 unit https://jdih.pemalangkab.go.id 81 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
28. 2.Santunan Kematian Santunan kematian adalah program unggulan Bupati Pemalang untuk mendukung Visi Mulya dan misi ke 5 ( Silaturahmi ) yaitu meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera. Santuan Kematian diberikan kepada masyarakat miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia. Santunan kematian merupakan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sehingga pembebanan santunan kematian adalah pada sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak dengan rekening belanja tidak terduga. Berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah serta menimbang pembebanan belanja atas santunan kematian tersebut maka perangkat daerah pengampu santunan kematian adalah Dinas Sosial KBPPA dan BPKPAD. Dinas Sosial KBPPA selaku perangkat daerah yang melakukan verifikasi data calon penerima santunan kematian dan memberikan rekomendasi kepada BPKPAD untuk mencairkan dana santunan kematian. Berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial KBPPA, BPKPAD memproses pencairan dana santunan kematian dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga. Program unggulan Bupati Pemalang yang didukung oleh BPKPAD Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 82 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Satu Ambulance Satu Desa ( Awal pelaksanaan oleh BPKAD, selanjutnya beralih ke Dinpermasdes ) Meningkatnya pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan  Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota  Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Tipe Ambulance untuk desa adalah ambulance transporter yang artinya hanya bersifat pertolongan pertama. 2 Santunan Kematian Meningkatnya kualitas perlindungan dan pemberian jaminan sosial  Program Pengelolaan Keuangan Daerah  Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah  Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Santunan Kematian diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang memenuhi syarat/ketentuan yang berlaku dan lolos verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial KBPPA sebagai perangkat daerah pengampu. https://jdih.pemalangkab.go.id 83 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 1.3. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dokumen Renstra BPKPAD tidak lepas dari penentuan indikator kinerja utama (IKU) dan targetnya. Penentuan Indikator Kinerja Utama berpedoman pada Pohon Kinerja, cascading, corebisnis serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. IKU BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 terdiri dari 1 (satu) indikator tujuan dan 5 (lima) indikator sasaran. Indikator tujuan BPKPAD adalah :

1.Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Adapun indikator sasaran BPKPAD adalah :
1.Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA)
2.Persentase Mandatory Spending yang terpenuhi sesuai ketentuan
3.Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah
4.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5.Nilai SAKIP Penjelasan masing-masing IKU tersebut sebagai berikut :
1.Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Daerah (IPKD) Pengukuran IPKD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengukuran IPKD bertujuan untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah. Berdasarkan hasil pengukuran IPKD Pemda Kabupaten/Kota dan Provinsi tersebut maka dapat ditentukan Pemerintah Daerah yang layak diberikan penghargaan atas kualitas tata Kelola keuangannya yang baik dan sesuai ketentuan serta dapat ditentukan juga Pemerintah daerah yang perlu mendapat pembinaan atas tata Kelola keuangan daerahnya. Pengukuran IPKD Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Penilai masing-masing provinsi. IPKD Kabupaten Pemalang dinilai oleh Tim Penilai IPKD dari provinsi Jawa Tengah dimana BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah sebagai coordinator. IPKD diukur berdasarkan 6 Dimensi yaitu :
1.Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; Dimensi ini mengukur kesesuaian nama program dan nominal program yang tercantum pada dokumen RPJMD, RKPD, KUA PPAS dan APBD, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana konsistensi Pemda dalam perencanaan dan penganggaran.
2.Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; Pengukuran pengalokasian anggaran belanja dalam APBD diukur dari alokasi anggaran Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah seperti alokasi anggaran untuk urusan Pendidikan dan urusan Kesehatan serta pemenuhan mandatory spending yang terkait belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik. Pengukuran ini bertujuan menilai sejauh mana https://jdih.pemalangkab.go.id 84 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Pemda mematuhi amanat regulasi terkait mandatory spending dan SPM dalam penyusunan APBD.
3.Transparansi pengelolaan keuangan daerah; Pada dimensi ini diukur Tingkat transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang ditentukan dengan seberapa banyak dokumen yang wajib diunggah pada website Pemerintah Kabupaten Pemalang telah dilaksanakan tepat waktu. Terdapat 29 Dokumen yang wajib diunggah ke website Pemkab Pemalang, antara lain : Hasil Opini BPK berturut turut untuk 3 tahun ke belakang, LKPD beserta LRA, LAK, LO, Neraca dan CALK, RPJMD, Raperda APBD dan Perubahannya, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Dokumen RKA/DPA dan perubahannya, Perbup tentang Kebijakan Akuntansi, LKjIP, Laporan Keuangan BUMD. Pengukuran pada dimensi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterbukaan informasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan serta menilai kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan oleh masyarakat.
4.Penyerapan anggaran; Penyerapan anggaran diukur dari realisasi anggaran per jenis belanja pada APBD yaitu belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Pengukuran pada dimensi ini bertujuan menilai tingkat pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah serta kematangan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
5.Kondisi keuangan daerah; Kondisi keuangan daerah diukur berdasarkan 6 komponen yaitu : 1) Kemandirian Keuangan Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri. 2) Fleksibilitas Keuangan Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas hutang ( debt capacity ). 3) Solvabilitas Operasional Solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran. 4) Solvabilitas Jangka Pendek Solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan dua belas bulan. https://jdih.pemalangkab.go.id 85 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 5) Solvabilitas Jangka Panjang Solvabilitas jangka Panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka Panjang. 6) Solvabilitas Layanan Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan public yang dibutuhkan dan diinginkan oleh Masyarakat.
6.Opini BPK atas LKPD. Pemberian opini atas LKPD dilakukan oleh BPK sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Opini BPK diberikan atas LKPD yang harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap regulasi. Opini BPK atas LKPD yang diukur pada dimensi ini adalah hasil opini BPK untuk 3 tahun ke belakang secara berturut turut.
2.Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA) Dasar regulasi penghitungan IPA berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023. IPA digunakan sebagai instrumen evaluasi kualitas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan sebagai parameter penilaian kinerja dalam reformasi birokrasi. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Untuk dapat mengukur dan mengevaluasi kualitas pengelolaan aset maka diperlukan suatu instrumen evaluasi yang dapat menggambarkan keseluruhan tahapan/siklus dalam pengelolaan aset tersebut. Dalam kaitannya dengan penggunaan Barang Milik Negara/Daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, tentunya pengelolaan aset yang baik akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang baik pula. Karena Penghitungan IPA atas pengelolaan BMD belum memiliki pedoman teknis pengukurannya maka penghitungan IPA di Kabupaten Pemalang merujuk pada penghitungan BMN yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 dengan menyesuaikan kondisi existing pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id 86 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Sehingga IPA ditetapkan dalam bentuk indeks berdasarkan empat sasaran penilaian yaitu:
1.Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif; Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif diukur dengan 2 parameter yaitu :

a.Persentase tindak lanjut atas temuan BPK RI pada LHP terkait BMD
b.Persentase realisasi pendapatan dari pemanfaatan dan penjualan BMD
1. 2.Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi yang berlaku; Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi yang berlaku diukur dengan 2 parameter yaitu :
a.Persentase penyampaian laporan BMD dan usulan RKBMD tepat waktu dan sesuai ketentuan
b.Persentase asuransi BMD
1. 3.Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif; Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif diukur dengan 2 parameter yaitu :
a.Persentase tindak lanjut pemanfaatan, pengamanan dan penghapusan BMD
b.Persentase tindak lanjut BMD yang rusak berat
1. 4.Administrasi BMD yang andal. Sasaran penilaian administrasi BMD yang andal diukur dengan 2 parameter yaitu :
a.Persentase BMD yang memiliki dokumen kepemilikan ( Tanah milik pemda yang telah bersertifikat )
b.Persentase Penggunaan BMD sesuai ketentuan ( BMD telah ditetapkan status penggunaanya )
1. 3.Persentase Mandatory Spending yang terpenuhi sesuai ketentuan Mandatory spending merupakan amanat regulasi terhadap alokasi belanja daerah yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD. Berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 2025 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terdapat beberapa mandatory spending yang wajib dipenuhi pada APBD yaitu : No Mandatory Spending Definisi Operasional 1 Belanja Pegawai maksimal 30%  Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang bersumber dari dana transfer dibanding total belanja pada penetapan atau perubahan APBD tahun berkenaan.  Yang dimaksud tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD adalah Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan https://jdih.pemalangkab.go.id 87 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 No Mandatory Spending Definisi Operasional Profesi Guru dan Tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya 2 Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik minimal 40%  Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dibanding Total Belanja pada APBD diluar belanja transfer kepada desa  Yang dimaksud belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah 3 Belanja Pendidikan minimal 20%  Belanja Pendidikan dibanding total belanja pada penetapan atau perubahan APBD  Belanja Pendidikan adalah belanja yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keluaran untuk menunjang fungsi pendidikan yang dianggarkan pada APBD tahun angagran berkenaan. 4 Alokasi Dana Desa minimal 10%  Jumlah Alokasi Dana Desa dibanding dengan total Belanja APBBD dikalikan 100%  yang dimaksud alokasi dana desa adalah seluruh belanja yang dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa baik belanja bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus ( pendampingan TMMD, Musrenbang, Pokir, BKKD ) 5 Belanja Kesehatan yang didanai dari pajak rokok minimal 37,5% Belanja Wajib yang digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat 6 Belanja wajib diluar belanja kesehatan yang didanai dari pajak Belanja Wajib yang digunakan untuk mendanai penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan https://jdih.pemalangkab.go.id 88 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 No Mandatory Spending Definisi Operasional rokok minimal 12,5% mengenai pajak rokok 7 Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PKB dan opsen PKB minimal 10% Belanja Wajib yang digunakan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum 8 Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga Listrik minimal 10% Belanja Wajib yang digunakan untuk mendanai penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk PJU 9 Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) minimal 10% Belanja Wajib yang digunakan unatuk mendanai pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah yg meliputi :
a.penanaman pohon;
b.pembuatan lubang atau sumur serapan;
c.pelestarian hutan atau pepohonan;
d.pengelolaan limbah
1. 4.Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, sering juga disebut Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, adalah perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio ini mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, di mana semakin tinggi rasio PAD, semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri, tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
2. 5.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks kepuasan Masyarakat merupakan indeks yang dihitung dari hasil survey kepuasan Masyarakat (SKM). IKM BPKPAD merupakan rata- rata dari hasil penggabungan IKM BPKAD dengan IKM BAPENDA. SKM dilakukan untuk mengetahui seberapa baik layanan BPKPAD dan masukan apa yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pelayanan BPKPAD. Sasaran SKM adalah perangkat daerah dan Masyarakat yang menerima layanan BPKPAD. https://jdih.pemalangkab.go.id 89 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
3. 6.Nilai SAKIP BPKPAD Tidak berbeda dengan IKM, Nilai SAKIP BPKPAD merupakan hasil rata-rata penggabungan nilai SAKIP BPKAD dengan nilai SAKIP BAPENDA. Karena BPKPAD merupakan gabungan antara BPKAD dan BAPENDA. Nilai SAKIP kedua perangkat daerah tersebut merupakan hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat setiap tahunnya. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 90 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN BASELINE TAHUN TARGET KINERJA SETIAP TAHUN Kondisi Akhir Periode Renstra KET 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (9) (10) 1 Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ( IPKD ) Indeks 65,7108 70,1277 75 75 75 75 75 75 75 Capaian ditargetkan sama dari tahun 2025 s/d 2030 agar terlihat jelas progress persentase capaian dari tahun ke tahun 2 Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset Daerah ( IPA ) Indeks NA 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3 Persentase Mandatory Spending yang terpenuhi sesuai ketentuan % NA 66,67 70 70 70 70 70 70 70 4 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah % 14.14 14,166 18,909 20 20 20 20 20 20 5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks 82,38 84,02 88 88 88 88 88 88 88 6 Nilai SAKIP Nilai 63,15 64,36 72 72 72 72 72 72 72 https://jdih.pemalangkab.go.id 91 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Selain IKU, BPKPAD juga mengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKPAD merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. IKK BPKPAD sebagaimana tercantum pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 92 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BASELINE TAHUN TARGET KINERJA TAHUN Kondisi Akhir Periode Renstra KET 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (9) (10) (11) 1 Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan Tenaga Kesehatan % 10,14 24,94 24,50 24,25 24,00 23,75 23,50 23,25 23,25 Jumlah Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan dibanding dengan total belanja APBD 2 Rasio Pendapatan Asli Daerah % 14,14 14,12 18,91 20 20 20 20 20 20,00 Realisasi PAD dibanding dengan total realisasi pendapatan daerah 3 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum ( Dikurangi Transfer Ekspenditure ) % 70,14 71,44 71,25 71,00 70,75 70,50 70,25 70,00 70,00 Total Realisasi Belanja dikurangi realisasi ( Belanja modal+Hibah+Bansos+Bankeudes+B TT+Bagi Hasil ) dibanding dengan total realisasi belanja 4 Budget Execution (Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja dalam APBD) % -3,57 -6,86 -6,00 -5,50 -5,00 -4,50 -4,00 -3,50 -3,50 Perbandingan realisasi belanja dengan anggaran belanja pada perubahan APBD, dikurangi 1 https://jdih.pemalangkab.go.id 93 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BASELINE TAHUN TARGET KINERJA TAHUN Kondisi Akhir Periode Renstra KET 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (9) (10) (11) 5 Revenue Mobilization (Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD) % -9,28 -9,72 -9,50 -9,25 -9,00 -8,75 -8,50 -8,25 -8,25 Perbandingan realisasi PAD dengan anggaran PAD pada perubahan APBD dikurangi 1 6 Cash Management (Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD tahun sebelumnya) % 7,66 11 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 8,00 Realisasi SILPA tahun pelaporan dibanding Anggaran belanja pada penetapan APBD tahun sebelumnya 7 Persentase penurunan SILPA % 3,33 80,03 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 20,00 Realisasi SILPA tahun pelaporan dikurangi realisasi SILPA tahun sebelumnya, dibanding dengan realisasi SILPA tahun sebelumnya 8 Pertambahan nilai aset tetap % 0,21 4,95 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 7,50 Nilai aset tetap pada neraca tahun pelaporan dikurangi nilai aset tetap tahun sebelumnya, dibanding dengan nilai aset tetap tahun sebelumnya 9 Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah dokumen ang telah dipublikasikan pada website pemda dibanding dengan jumlah dokumen yang wajib diupload pada SILPPD ( Ada 12 dokuemn yaitu RKA SKPD, RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, DPA SKPD, DPA https://jdih.pemalangkab.go.id 94 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BASELINE TAHUN TARGET KINERJA TAHUN Kondisi Akhir Periode Renstra KET 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (9) (10) (11) PPKD, LRA SKPD, LRA PPKD, LKPD Unaudited dan LKPD Audited ) 10 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan % 92,84 86,47 86,50 87,00 87,50 88,00 88,50 89,00 89,00 Realisasi belanja unit pelayanan yg dapat diakses di website pemda dibanding dengan anggara belanja unit pelayanan yang dapat diakses pada website pemda 11 Hasil Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Opini WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Hasil Opini BPK RI atas pemeriksaan LKPD tahun sebelumnya 12 Manajemen Aset % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Semua Dokumen manajemen aset telah disusun yaitu :

1.Daftar Aset Tetap
2.Kertas Kerja untuk Menyusun daftar aset tetap
3.Inventarisasi aset tahunan
4.Nilai Aset tetap telah dicantumkan pada laporan keuangan ( Neraca ) https://jdih.pemalangkab.go.id 127 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Dokumen renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja ( renja ) Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 serta menjadi pedoman penyusunan rencana kerja ( renja ) tahun 2030 sebagai tahun transisi. Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dibentuk untuk mendukung peningkatan pelayanan dan mengoptimalkan capaian kinerja yang telah ditargetkan pada Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
2.Penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dijabarkan pelaksanaan tiap tahunnya dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 serta Renja BPKPAD Tahun 2030 sebagai tahun transisi;
3.Pencapaian target kinerja perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala agar dapat dicapai realisasi kinerja yang optimal dengan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar berjalan efektif dan efisien serta selaras dengan outcome dan output yang ingin dicapai.
4.Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian atas perubahan kebijakan Nasional, Regional ataupun Kebijakan lokal yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga https://jdih.pemalangkab.go.id 128 Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Dokumen renstra ini akan dilakukan evaluasi apabila terjadi perubahan SOTK BPKPAD Kabupaten Pemalang, perubahan IKU serta penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Selanjutnya kami berharap, dokumen renstra ini dapat mendukung peningkatan kinerja pelayanan BPKPAD Kabupaten Pemalang secara berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkualitas unggul. Pemalang, 20 September 2025 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN , PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG ROSI KARTIKA DEWI, SE, Ak, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19681118 199603 2 006 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I-1 V. RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. BKPSDM Kabupaten Pemalang sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra K/L (Badan Kepegawaian Negara/BKN, Kementerian PAN RB, dan Kementerian Dalam Negeri) dan Renstra Provinsi Jawa Tengah (Badan Kepegawaian Daerah/BKD dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah/BPSDMD). Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I-2 Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di BKPSDM Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan dan sasaran Daerah dengan tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Pemalang harus mendukung tujuan dan sasaran Daerah sehingga visi dan misi Daerah dapat tercapai. Mendasari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, tahapan penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, meliputi :
1.Persiapan Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, meliputi :

a.Pembentukan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
b.Pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra PD;
c.Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD;
d.Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir;
e.Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan
f.Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra PD.
1. 2.Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029
a.Rumusan rancangan awal Renstra PD Tahun 2025-2029, mencakup : 1) Gambaran pelayanan PD; 2) Perumusan masalah dan isu strategis; 3) Perumusan tujuan dan sasaran; 4) Perumusan strategi dan arah kebijakan; dan 5) Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan PD.
b.Hasil perumusan rancangan awal Renstra PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat : 1) Pendahuluan; 2) Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis PD; 3) Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; 4) Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan 5) Penutup.
1. 3.Penyusunan Rancangan Renstra PD Penyusunan rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra PD. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I-3
2. 4.Forum PD/Lintas PD
a.Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 dibahas dalam Forum PD/Lintas PD;
b.Forum PD/Lintas PD dikoordinasikan oleh Bappelitbangda Kabupaten Pemalang dengan pendekatan tematik yang melibatkan PD terkait;
c.Pendekatan tematik dimaksud ditentukan oleh Bappelitbangda Kabupaten Pemalang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, dengan mempertimbangkan ketercapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
d.Tematik pembangunan sebaiknya tidak berbentuk tema pembangunan yang terlalu makro seperti pengentasan kemiskinan;
e.Forum PD/Lintas PD dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (output) utama Renstra PD, termasuk keluaran (output) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (output) antar Renstra PD dalam mencapai kinerja hasil (outcome) tematik pembangunan;
f.Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, seperti : pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait;
g.Hasil Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam Berita Acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/Lintas PD.
1. 5.Verifikasi Rancangan Renstra PD
a.PD melakukan penyempurnaan rancangan awal Renstra PD menjadi rancangan Renstra PD berdasarkan berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD;
b.Setelah pelaksanaan Forum PD/Lintas PD Kepala BKPSDM Kabupaten Pemalang menyampaikan rancangan Renstra PD kepada Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pemalang untuk diverifikasi;
c.Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra PD telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD;
d.Bappelitbangda Kabupaten Pemalang melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD sekurang-kurangnya menyangkut 5 (lima) hal, yaitu: 1) Memastikan cascading yang memadai, mulai dari outcome tujuan sampai output sub kegiatan (efektifitas output dalam menunjang outcome); 2) Memastikan kesesuaian program RPJMD dengan program Renstra PD, termasuk indikator dan targetnya; 3) Memastikan kesesuaian program prioritas RPJMD dengan program Renstra PD; 4) Memastikan program Kepala Daerah telah masuk dalam program prioritas daerah; dan 5) Memastikan rancangan Renstra PD telah mengakomodasi hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I-4
e.PD menyempurnakan rancangan Renstra PD berdasarkan hasil verifikasi Bappelitbangda Kabupaten Pemalang; dan
f.Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
1. 6.Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029
a.Perumusan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029; dan
b.Perumusan rancangan akhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda RPJMD.
1. 7.Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029
a.Rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP;
b.Mekanisme dan tata cara reviu APIP Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Hasil reviu APIP terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 disampaikan kepada PD; dan
d.PD menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil reviu APIP.
1. 8.Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD
a.PD menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil reviu APIP kepada Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pemalang untuk diverifikasi sebelum ditetapkan;
b.Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rancangan akhir Renstra PD sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029;
c.Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappelitbangda Kabupaten Pemalang menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 kepada PD; dan
d.Berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda Kabupaten Pemalang, Kepala BKPSDM Kabupaten Pemalang menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029.
1. 9.Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029
a.Rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Pemalang kepada Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pemalang untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD;
b.Bappelitbangda Kabupaten Pemalang menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
c.Penetapan Peraturan Bupati Renstra PD Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I-5 Tahapan penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Dokumen Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang dan memperhatikan Renstra K/L, Renstra Provinsi Jawa Tengah dan dokumen manajemen risiko. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Persiapan Penyusunan Renstra PD Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Penyusunan Rancangan Renstra PD Forum PD/Lintas PD Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Penetapan Renstra PD RPJPD RPJMD RKPD Visi, Misi, Program Calon Bupati Visi, Misi, Program Bupati Terpilih Draft Awal RPJMD Draft Renstra PD Musrenbang RPJMD Draft RPJMD Renstra PD Renja PD RKA PD Penyusunan : • Pohon kinerja • Cascading Verifikasi Rancangan Renstra PD Reviu APIP Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Renstra K/L Renstra Prov Dokumen MR https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I-6 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. 5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I-7
11. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6264);
12. 12.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. 13.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor xx);
14. 14.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. 15.Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
16. 16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor xx Tahun xx tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor xx, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor xx);
18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xx Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor xx, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xx); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I-8
24. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xx Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor xx, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor xx)
25. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
27. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. 31.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
32. 32.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor xxx/Kep/2025 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029;
33. 33.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029;
34. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029;
35. 35.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. 36.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 2029; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I-9
37. 37.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor xx Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029;
38. 38.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
39. 39.Peraturan Bupati Pemalang Nomor xx Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pemalang; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 adalah sebagai acuan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan penyelenggaraan unsur penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025- 2025. Adapun tujuan penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
40. 1.Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
41. 2.Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang;
42. 3.Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di BKPSDM Kabupaten Pemalang baik tahunan maupun lima tahunan. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :
43. 1.Bab I Pendahuluan Memuat latar belakang (pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra PD, dan Renja PD), landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
44. 2.Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2021-2026, dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang ini. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 I-10
45. 3.Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Memuat uraian tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan serta strategi yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah langkah yang menggambarkan sebagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai, serta memuat arah kebijakan yang dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional.
46. 4.BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya serta penjelasan sub kegiatan yang mendukung program-program prioritas daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Juga memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan BKD Kabupaten Pemalang.
47. 5.BAB V Penutup Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-1 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Pemalang Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor xx Tahun 2025 Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional KEPALA BADAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN BIDANG MUTASI DAN PROMOSI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR UPTB https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-2 BKPSDM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. BKPSDM mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Kegiatan yang dilakukan berupa : pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, pengembangan kompetensi teknis, serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Untuk melaksanakan tugas pokok, BKPSDM Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :
48. 1.perumusan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, pengembangan kompetensi teknis, serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
49. 2.pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, pengembangan kompetensi teknis, serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
50. 3.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, pengembangan kompetensi teknis, serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
51. 4.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
52. 5.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Berikut uraian tugas jabatan struktural BKPSDM Kabupaten Pemalang berdasar Peraturan Bupati Pemalang Nomor xx Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pemalang : A. Kepala BKPSDM Kepala BKPSDM mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
53. 1.menetapkan Renstra dan Renja penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dengan mengacu pada RKPD dan RPJMD;
54. 2.merumuskan usulan RKA dan DPA dengan mengacu pada Renstra dan Renja;
55. 3.merumuskan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan serta pendidikan dan pelatihan;
56. 4.mengarahkan penyelenggaraan program kegiatan dan sub kegiatan bidang kepegawaian dan serta pendidikan dan pelatihan;
57. 5.mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dan serta pendidikan dan pelatihan;
58. 6.mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bidang kepegawaian dan serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan unsur SPIP; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-3
59. 7.mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, DPA bidang kepegawaian dan serta pendidikan dan pelatihan;
60. 8.mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang kepegawaian dan serta pendidikan dan pelatihan;
61. 9.merumuskan inovasi daerah bidang kepegawaian dan serta pendidikan dan pelatihan;
62. 10.merumuskan laporan di bidang kepegawaian dan serta pendidikan dan pelatihan;
63. 11.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. B. Sekretaris BKPSDM Tugas dan Fungsi : Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKPSDM. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
64. 1.penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan BKPSDM;
65. 2.penyiapan koordinasi dan kegiatan di lingkungan BKPSDM;
66. 3.penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan BKPSDM;
67. 4.penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan BKPSDM;
68. 5.penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
69. 6.penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKPSDM;
70. 7.penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan BKPSDM; dan
71. 8.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretaris BKPSDM mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
72. 1.merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan;
73. 2.mengoordinasikan usulan Renstra, Renja, RKA dan DPA;
74. 3.menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan;
75. 4.menyelenggarakan pemberian koordinasi, dukungan meliputi pelayanan ketatausahaan, pembinaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan kedinasan hukum, dan yang keuangan, kerumahtanggan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/jasa;
76. 5.menyelenggarakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian;
77. 6.mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik;
78. 7.menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan unsur SPIP;
79. 8.menyusun konsep inovasi kesekretariatan;
80. 9.mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang- bidang; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-4
81. 10.mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan;
82. 11.mengoordinasikan penyusunan laporan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
83. 12.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. C. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Tugas dan Fungsi : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
84. 1.penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian; dan
85. 2.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
86. 1.merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan dokumen perencanaan;
87. 2.menyusun rancangan kebijakan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
88. 3.merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
89. 4.menyelenggarakan kegiatan pengadaan ASN yang meliputi penyusunan formasi pegawai ASN, pengangkatan CPNS menjadi PNS dan sumpah janji PNS, pengelolaan perjanjian kerja PPPK serta evaluasi pengadaan ASN;
90. 5.menyelenggarakan kegiatan pemberhentian ASN meliputi penyusunan bahan pemberhentian PNS dengan atau tanpa hak pensiun dan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK;
91. 6.menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang meliputi pengembangan sistem, pengolahan data, administrasi arsip fisik dan elektronik (e-file) serta penyusunan buku profil kepegawaian;
92. 7.menyelenggarakan pengelolaan gaji berkala dan data tambahan penghasilan pegawai;
93. 8.memfasilitasi dan/atau membuat kartu-kartu kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
94. 9.memfasilitasi uji kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ASN;
95. 10.memfasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
96. 11.menyusun konsep inovasi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
97. 12.mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-5
98. 13.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
99. 14.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
100. 15.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. D. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Tugas dan Fungsi : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi dan promosi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi:
101. 1.penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi dan promosi; dan
102. 2.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
103. 1.merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Mutasi dan Promosi sesuai dengan dokumen perencanaan;
104. 2.menyusun rancangan kebijakan Bidang Mutasi dan Promosi;
105. 3.merumuskan kebijakan teknis di Bidang Mutasi dan Promosi;
106. 4.menyelenggarakan pengelolaan kegiatan mutasi yang meliputi mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, mutasi PNS antar instansi dan dalam satu instansi, mutasi kepala sekolah dan kepala puskesmas;
107. 5.menyusun pola pengembangan karir dan kelompok rencana suksesi PNS;
108. 6.menyelenggarakan pengelolaan kegiatan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
109. 7.menyelenggarakan pengelolaan administrasi Pj Sekretaris Daerah, Plt, Plh;
110. 8.menyelenggaraan pengelolaan kegiatan kenaikan pangkat PNS;
111. 9.menyusun konsep inovasi Bidang Mutasi dan Promosi;
112. 10.mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Mutasi dan Promosi;
113. 11.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Mutasi dan Promosi;
114. 12.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Mutasi dan Promosi;
115. 13.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan. E. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Tugas dan Fungsi : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
116. 1.penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia; dan
117. 2.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-6 Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
118. 1.merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan dokumen perencanaan;
119. 2.menyusun rancangan kebijakan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
120. 3.merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
121. 4.menyelenggarakan pengelolaan pengembangan kompetensi yang meliputi analisa kebutuhan diklat dan penyusunan kebutuhan tugas belajar sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi;
122. 5.merumuskan analisa kebutuhan pelatihan yang meliputi pelatihan teknis, fungsional dan kepemimpinan;
123. 6.memfasilitasi pengiriman dan/atau penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, orientasi, sosialisasi, workshop, seminar dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya;
124. 7.menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional;
125. 8.melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir jabatan fungsional;
126. 9.melaksanakan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN;
127. 10.menyusun konsep inovasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
128. 11.mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
129. 12.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
130. 13.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
131. 14.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan. F. Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur Tugas dan Fungsi : Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang disiplin dan kinerja aparatur. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur menyelenggarakan fungsi:
132. 1.penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang disiplin dan kinerja aparatur; dan
133. 2.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
134. 1.merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur sesuai dengan dokumen perencanaan;
135. 2.menyusun rancangan kebijakan Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur;
136. 3.merumuskan kebijakan teknis di Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur;
137. 4.menyelenggarakan pengelolaan kinerja ASN yang meliputi perencanaan kinerja, penyusunan informasi indikator penilaian kinerja, penilaian kinerja aparatur dan evaluasi hasil penilaian kinerja; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-7
138. 5.menyelenggarakan pembinaan disiplin ASN yang meliputi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, cuti, fasilitasi pelaporan LHKPN, pelayanan proses ijin perkawinan atau ijin perceraian;
139. 6.menyelenggarakan pengelolaan pemberian penghargaan bagi ASN;
140. 7.memfasilitasi pemberian tanda jasa PNS;
141. 8.memfasilitasi perlindungan ASN yang meliputi bantuan hukum dan pelayanan kesehatan bagi ASN;
142. 9.memfasilitasi ijin pencalonan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
143. 10.menyusun konsep inovasi Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur;
144. 11.mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur;
145. 12.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur;
146. 13.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur;
147. 14.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan. G. Kepala Unit Penilaian Kompetensi Tugas dan Fungsi : Kepala Unit Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyelenggaraan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara yang meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Unit Penilaian Kompetensi menyelenggarakan fungsi :
148. 1.penyusunan rencana teknis operasional penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara,
149. 2.pelaksanaan kegiatan teknis operasional penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara,
150. 3.pelaksanaan kerja sama di bidang penilaian kompetensi,
151. 4.pelaksanaan pelayanan umpan balik hasil penilaian kompetensi,
152. 5.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pascapelaksanaan penilaian,
153. 6.pembinaan kelompok jabatan fungsional,
154. 7.pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
155. 8.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Unit Penilaian Kompetensi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
156. 1.merencanakan program dan kegiatan Upenkom sesuai dengan dokumen perencanaan.
157. 2.menyusun konsep pengelolaan Upenkom sesuai dengan rencana kerja.
158. 3.mengelola ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan rumah tangga pada Upenkom.
159. 4.menyiapkan rencana teknis pelaksanaan penilaian kompetensi.
160. 5.melaksanakan evaluasi kegiatan penilaian kompetensi ASN.
161. 6.menginventarisasi dan melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian kompetensi ASN.
162. 7.melaporkan hasil penilaian kompetensi ASN. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-8
163. 8.melaksanakan kerja sama pelaksanaan penilaian kompetensi ASN dengan instansi lain.
164. 9.melaksanakan pembinaan jabatan fungsional pada Upenkom.
165. 10.menyusun konsep inovasi pada Upenkom.
166. 11.mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Upenkom.
167. 12.menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Upenkom.
168. 13.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 2.1.2.Sumber Daya BKPSDM Kabupaten Pemalang Sumber daya BKPSDM Kabupaten Pemalang yang meliputi sumber daya manusia/kepegawaian dan sarana prasarana sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
a.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Pemalang dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Sekretariat, 4 (empat) bidang dan 1 UPT. Jumlah ASN BKPSDM Kabupaten Pemalang sebanyak 46 orang dan pegawai non ASN sebanyak 8 orang, secara detail akan disajikan sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.1 Pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang No Uraian Jenis Kelamin Golongan Jumlah L P I II III IV 1 Kepala 1 - - - - 1 1 2 Sekretaris - - - - - - - 3 Kabid 1 2 - - - 3 3 4 Kasubag/Ka UPT - 3 - - 2 1 3 5 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 8 3 - - 8 3 11 6 Assesor SDM 1 2 - - 3 - 3 7 Pranata Komputer 1 2 - - 3 - 3 8 JFU 13 9 - 6 16 - 22 9 Non ASN 5 3 8 - - - 8 Jumlah 30 24 8 6 32 8 54 Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, Mei 2025 Berdasar tabel 2.1, pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang berjumlah 54 orang, meliputi 30 orang laki-laki dan 24 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang dominan laki-laki yaitu sebanyak 55,56%. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi golongan I atau non ASN sebanyak 8 orang, golongan II sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 32 orang dan golongan IV sebanyak 8 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang dominan bergolongan III yaitu sebanyak 59,26%. Tabel 2.2 Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan No Jenis Diklat Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Diklat Pim II/PKN - - - 2 Diklat Pim III/PKA 1 1 - 3 Diklat Pim IV/PKP 4 1 3 4 Struktural yang belum diklat 6 2 4 Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, Mei 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-9 Berdasar tabel 2.2, dapat diketahui bahwa pegawai yang sudah mengikuti Diklatpim III sebanyak 1 orang, sudah mengikuti Diklatpim IV sebanyak 4 orang, dan belum mengikuti diklat kepemimpinan sebanyak 6 orang, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang. Tabel 2.3 Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Pasca Sarjana (S2) 12 6 6 2 Sarjana (S1)/Diploma IV 27 11 16 3 Diploma III 1 1 - 4 SLTA 14 11 3 Jumlah 54 29 25 Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, Mei 2025 Berdasar tabel 2.3, dapat diketahui bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 12 orang, Sarjana (S1)/Diploma IV sebanyak 27 orang, Diploma III sebanyak 1 orang, dan SLTA sebanyak 14 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di BKPSDM Kabupaten Pemalang sudah tercukupi, yaitu dengan dominansi berpendidikan S1/DIV sebanyak 50%. Tabel 2.4 Data Pegawai Berdasar Jabatan No Eselon Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) 1 1 - 2 Administrator 3 1 2 3 Pengawas 3 - 3 Jumlah 7 2 5 Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, Mei 2025 Berdasar tabel 2.4, dapat diketahui bahwa pejabat JPTP sebanyak 1 orang, administrator sebanyak 3 orang, dan pengawas sebanyak 3 orang. Terdapat kekosongan di jabatan administrator sebanyak 2 formasi. Formasi jabatan pengawas lebih banyak dibandingkan formasi administrator disebabkan adanya penyederhanaan birokrasi yang mengakibatkan hilangnya jabatan pengawas di bidang. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-10 Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada, selama kurun waktu tahun 2020-2024 BKPSDM Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang tersaji pada tabel berikut : Tabel 2.5 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia No Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Tahun Ke (Juta Rp) Realisasi Tahun Ke (Juta Rp) Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Ke (%) Uraian Permasalahan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan 69,90 69,79 99,85 - 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50,00 147,22 50,21 93,60 48,76 140,84 49,91 91,25 97,53 95,67 99,41 97,49 - Anggaran untuk pengembangan SDM di BKPSDM Kabupaten Pemalang selama tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif disebabkan anggaran yang teralokasikan juga fluktuatif menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja utama BKPSDM Kabupaten Pemalang. Selanjutnya untuk realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2020-2024 rata-rata sebesar 97,99%, yang artinya rata-rata 97,99% pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang setiap tahunnya telah mengikuti kegiatan pengembangan SDM. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-11
b.Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6 Inventaris Aset BKPSDM Kabupaten Pemalang No Nama Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp)Baik Sedang Rusak DAFTAR ASET TETAP 967 897 74 0 6,478,771,792 PERALATAN DAN MESIN 789 719 74 0 6.004.988.792 1 ALAT BESAR 2 2 0 0 20.470.000 - Portable Generating Set 2 2 20.470.000 2 KOMPUTER 287 243 49 0 2.229.512.133 - Mainframe (komputer jaringan) 1 1 0 0 102.600.000 - Mini komputer 1 1 0 0 8.110.000 - Komputer jaringan lainnya 1 1 0 0 18.909.000 - PC Unit 60 50 10 0 394.616.900 - Laptop 15 10 5 0 181.460.100 - Note book 46 36 10 0 513.759.620 - Personal komputer lainnya 5 5 0 0 36.056.000 - CPU (peralatan mainframe) 4 4 0 0 29.000.000 - Hard disk 2 2 0 0 13.023.500 - Scanner (peralatan mini komputer) 1 1 0 0 14.100.000 - CPU (peralatan personel komputer) 15 15 0 0 49.326.000 - Monitor 29 25 4 0 27.199.250 - Printer (peralatan personal komputer) 62 52 15 0 330.733.133 - Scanner (peralatan personel komputer) 20 15 5 0 195.563.360 - Eksternal (portable harddisk) 4 4 0 0 14.416.100 - Peralatan personal komputer lainnya 1 1 0 0 5.683.050 - Server 5 5 0 0 238.475.000 - Router 4 4 0 0 32.141.620 - Hub 4 4 0 0 11.809.500 - Modem 1 1 0 0 750.000 - Peralatan jaringan lainnya 6 6 0 0 11.780.000 3 ALAT ANGKUTAN 35 30 4 0 1.967.628.094 - Station Wagon 8 6 2 0 1.569.147.294 - Sepeda Motor 26 24 2 0 396.780.800 - Trolly Car/Lori 1 0 0 0 1.700.000 4 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 409 388 21 0 1.594.922.131 - Mesin Ketik Manual Standard (14- 16 cm) 5 3 2 0 4.600.000 - Mesin Fotocopy Folio 1 1 0 0 34.900.000 - Lemari Besi/Metal 18 10 8 0 60.550.000 - Lemari Kayu 1 1 0 0 2.475.000 - Rak Besi 6 6 0 0 27.780.000 - Rak Kayu 6 6 0 0 17.545.000 - Filling Cabinet Besi 41 41 0 0 108.006.600 - Rotary Filling 22 22 0 0 228.855.000 - Papan Visual/Papan Nama 1 0 1 0 18.435.000 - White Board 3 3 0 0 4.805.000 - Alat Penghancur Kertas 6 6 0 0 19.533.000 - Mesin Absensi 2 2 0 0 13.112.152 - Alat Pemotong Kertas 1 1 0 0 500.000 - Overhead Projector 3 3 0 0 43.264.025 - Hand Metal Detector 4 4 0 0 4.000.000 - LCD Proyektor/Infocus 3 3 0 0 50.617.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-12 No Nama Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp)Baik Sedang Rusak - Pintu Elektrik (yang memakai akses) 1 1 0 0 43.450.000 - Papan Pengumuman 7 7 0 0 6.000.000 - Alat Kantor Lainnya 5 5 0 0 22.744.000 - Meja Kerja Kayu 4 4 0 0 33.338.000 - Kursi Besi/Metal 2 2 0 0 4.800.000 - Meja Rapat 14 14 0 0 45.991.400 - Meja Podium 1 1 0 0 7.975.000 - Meja Resepsionis 1 1 0 0 17.950.000 - Meja Sekolah 95 90 5 0 54.611.700 - Kasur/Spring Bed 2 2 0 0 2.880.000 - Kursi Putar 3 3 0 0 5.775.000 - Sofa 1 1 0 0 6.750.000 - Mebeleur lainnya 1 1 0 0 10.175.000 - Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner 1 1 0 0 3.000.000 - Lemari Es 1 1 0 0 1.700.000 - AC Window 2 2 0 0 14.650.000 - AC Split 24 20 4 0 113.754.750 - Kipas Angin 7 7 0 0 2.962.500 - Exhause Fan 5 5 0 0 8.770.000 - Alat Dapur Lainnya 2 2 0 0 4.310.000 - Televisi 8 7 1 0 78.612.000 - Loudspeaker 5 5 0 0 5.000.000 - Wireless 4 4 0 0 9.795.000 - Microphone 1 1 0 0 5.525.000 - Unit Power Supply 4 4 0 0 73.018.303 - Camera Video 5 5 0 0 39.983.400 - Dispenser 11 11 0 0 28.010.500 - Handy Cam 1 1 0 0 19.810.000 - Gordyin/Kray 1 1 0 0 170.824.801 - Alat Rumah Tangga Lainnya 3 3 0 0 2.195.000 - Alat Pemadam/Portable 3 3 0 0 4.995.000 - Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 1 0 0 5.995.000 - Meja Kerja Pejabat Eselon III 2 2 0 0 5.825.000 - Meja Kerja Pejabat Eselon IV 1 1 0 0 2.000.000 - Meja Kerja Pegawai Non Struktural 15 15 0 0 37.950.000 - Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III 1 1 0 0 770.000 - Meja Tamu Biasa 1 1 0 1.665.000 - Kursi Kerja Pejabat Eselon II 4 4 0 0 14.223.000 - Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 9 0 0 11.850.000 - Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 12 12 0 0 8.650.000 - Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 8 8 0 0 5.000.000 - Kursi Kerja Pejabat Lainnya 1 1 0 0 1.065.000 - Kursi Tamu di depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota 1 1 0 0 4.180.000 - Lemari Buku untuk Perpustakaan 5 5 0 0 7.415.000 5 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 49 49 0 0 180.210.934 - Audio Amplifier 4 4 0 0 14.300.000 - Disc Record Player 2 2 0 0 10.500.000 - Microphone/Wireless Mic 7 7 0 0 19.205.346 - Microphone Connector Box 1 1 0 0 750.000 - Audio Master Control Unit 1 1 0 0 2.000.000 - Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 1 0 0 10.000.000 - Peralatan Studio Audio Lainnya 2 2 0 0 8.650.000 - Tripod Camera 5 5 0 0 2.852.000 - Layar Film/Projector 13 13 0 0 92.528.588 - Telephone (PABX) 1 1 0 0 5.475.000 - Handy Talky (HT) 10 10 0 0 10.300.000 - Facsimile 2 2 0 0 3.650.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-13 No Nama Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp)Baik Sedang Rusak 6 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 7 7 0 0 12.245.500 - Tensimeter 1 1 0 0 700.000 - Kursi Dorong 2 2 0 0 3.080.000 - Alat Kedokteran Umum lainnya 4 4 0 0 8.465.500 ASET TETAP LAINNYA 149 149 0 0 40.330.000 BAHAN PERPUSTAKAAN 147 147 0 0 40.030.000 - Ilmu Pengetahuan Umum 15 15 0 0 3.265.000 - Buku Umum lain-lain 132 132 0 0 36.765.000 BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA 2 2 0 0 300.000 - Maket dan Foto Dokumen lain-lain 2 2 0 0 300.000 ASET LAINNYA 29 29 0 0 433.453.000 ASET TIDAK BERWUJUD 9 9 0 0 376.149.000 - Software 9 9 0 0 376.149.000 ASET LAIN-LAIN 20 20 0 0 57.304.000 - Peralatan dan Mesin Rusak Berat 20 20 0 0 57.304.000 GEDUNG DAN BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG 988.798.431 - Bangunan gedung kantor permanen 262,96 M2 262,96 M2 0 0 381.300.000 - Bangunan gudang tertutup permanen 216 M2 116 M2 100 0 189.000.000 - Bangunan gedung pertemuan permanen 199,82 M2 99,82 M2 100 0 269.800.000 - Gedung garasi/pool permanen 42,90 M2 12,90 M2 30 0 64.543.880 - Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen 45,00 M2 45,00 M2 0 0 54.752.198 - Bangunan tempat kerja lain-lain (dst) 6,00 M2 6,00 M2 0 0 29.402.353 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 208.412.000 JARINGAN 208.412.000 - Jaringan distribusi tegangan diatas 20 KVA 0 M2 0 M2 0 0 37.719.000 - Jaringan distribusi lain-lain 70,00 M2 70,00 M2 0 0 170.693.000 Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024 Berdasar tabel 2.6, sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Pemalang sebanyak 92,76% dalam kondisi baik sehingga relatif cukup dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Namun, untuk mengikuti perkembangan yang ada diperlukan perbaharuan terhadap beberapa sarana prasarana yang secara usia pemakaian sudah banyak mengalami penyusutan, antara lain kendaraan roda empat untuk operasional dengan usia lebih dari 15 tahun dan sarana prasarana IT mendukung pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian. Dan untuk sarana prasarana pendukung assessment center belum tersedia, sehingga UPT Penilaian Kompetensi pada BKPSDM Kabupaten Pemalang belum terakreditasi. Agar pelaksanaan meritokrasi dalam manajemen ASN Kabupaten Pemalang dapat terwujud, pemenuhan sarana prasarana assessment center harus diprioritaskan pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2025-2029. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-14 2.1.3.Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Gambaran kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut : Tabel 2.7.a Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja Satuan Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 1 Indeks Profesionalitas ASN Indeks V 64,35 64,48 64,61 64,85 65,10 65,08 64,29 51,63 65,53 78,28 101,13 99,70 79,91 101,04 120,24 2 Persentase kompetensi ASN Persen V 57,20 57,20 57,20 57,50 57,80 57,53 57,1 32,2 36,9 68,00 100,57 99,82 56,29 64,17 117,64 3 Persentase kinerja ASN Persen V 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 83,37 80,27 72,23 83 83,36 103,82 99,96 89,95 103,36 103,81 4 Persentase tingkat pendidikan ASN Persen V 50,10 50,10 50,60 51,10 51,60 48,36 49,52 48,32 83,48 84,46 96,52 98,84 95,49 163,36 163,68 5 Persentase tingkat kedisiplinan ASN Persen V 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,60 99,80 100 100 99,17 99,89 100,10 100,30 100,30 99,46 6 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks V 82,95 83,20 83,45 83,75 83,95 NA 89,89 82,36 83,25 84,78 - 108,04 98,69 99,40 100,98 7 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan) Persen V 110,81 110,81 115 120 125 NA NA 191,98 64,62 44,89 - - 166,93 53,85 35,91 8 Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persen V 5,27 5,27 6,00 7,00 8,00 NA NA 3,79 3,68 13,67 - - 63,16 52,57 170,87 9 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persen V 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00 NA NA 8,74 12,34 22,94 - - 437 3.702 573,5 10 Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya Persen 3,50 3,50 3,60 3,70 3,80 3,50 3,50 3,95 20,57 84,31 100 100 109,72 555,94 2.218,68 11 Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya Persen 1,50 1,50 1,60 1,70 1,80 1,50 1,50 2,94 5,49 2,56 100 100 183,75 322,94 142,22 12 Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97,50 100 100 100 100 97,50 13 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya Persen 1,50 1,50 1,60 1,70 1,80 1,50 1,50 0 21,65 83,62 100 100 - 1.273,52 4.645,55 14 Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Persen 100 100 100 100 100 100 100 82,29 95,00 100 100 100 82,29 95,00 100 15 Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 67,00 80,00 100 100 100 67,00 80,00 100 16 Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN Persen 62,5 65 70 75 80 62,50 65 97,40 98,65 99,89 100 100 139,14 131,53 124,86 17 Nilai SAKIP Nilai 60,26 60,30 60,35 60,40 60,45 60,26 61,08 61,55 63,10 65,66 100 101,29 101,98 104,47 108,61 18 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 50,83 50,91 50,99 51,00 51,45 50,83 50,91 54,62 - - 100 100 107,11 - - Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-15 Secara umum gambaran potensi dan permasalahan pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya tahun 2021-2026, khususnya di tahun 2021 adanya kebijakan Presiden tentang penyederhanaan birokrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional. Nantinya, hasil penyederhanaan ini adalah organisasi pemerintahan ke depan akan berbasis pada fungsional dan kinerja, yang lebih mengedepankan output dan keahlian. Dengan adanya kebijakan tersebut, daerah harus mampu merubah proses bisnis organisasi dari model lama yang sudah berjalan ke model baru namun tetap memperhatikan kinerja dan karir ASN serta tidak berdampak buruk bagi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tabel 2.7.a dapat diketahui bahwa secara umum kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mencapai target kinerja dapat terlaksana, khususnya di tahun 2024 dari 18 kinerja terdapat 14 kinerja telah mencapai target dan 4 kinerja tidak mencapai target, dengan rincian sebagai berikut :

1.Kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang yang mencapai target di tahun 2024, meliputi :

a.Indeks Profesionalitas ASN
b.Persentase kompetensi ASN
c.Persentase kinerja ASN
d.Persentase tingkat pendidikan ASN
e.Indeks Kepuasan Masyarakat
f.Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
g.Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
h.Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya
i.Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya
j.Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya
k.Persentase layanan administrasi kepegawaian
l.Persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan
m.Persentase tingkat kedisiplinan ASN
n.Nilai SAKIP Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :
a.SDM yang berkompeten;
b.Sarana dan prasarana yang relatif memadai;
c.Pelaksanaan upaya peningkatan IP ASN dengan meningkatkan fasilitasi tugas belajar, meningkatkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi dan mensosialisasikan PP 17 tahun 2020 tentang Manajemen ASN yang memuat bahwa pengembangan kompetensi pada ASN minimal 20 jam pelajaran per tahun, memberi punishment bagi ASN yang kinerjanya dibawah ekspektasi dan yang tidak melaporkan kinerjanya, serta meningkatkan penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan disiplin ASN.
d.Kerjasama dengan pihak luar (BKPSDM Provinsi, BPSDMD Provinsi, BKN) dalam upaya transfer knowledge dan transfer informasi;
e.Komunikasi yang intens antar instansi. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-16
1. 2.Kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang yang tidak mencapai target di tahun 2024, meliputi :
a.Persentase tingkat kedisiplinan ASN tidak mencapai target disebabkan terdapat 0,83% ASN mendapat hukuman disiplin di tahun 2024. Untuk itu, di tahun mendatang diperlukan sosialisasi dan pembinaan disiplin ASN yang lebih intensif.
b.Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan) tidak mencapai target disebabkan saat penentuan target di RPJMD rumus yang digunakan sesuai Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu : jumlah pegawai menurut pendidikan perguruan tinggi keatas dibagi jumlah pegawai dengan pendidikan SMA kebawah dikali 100%. Namun untuk pengisian data LPPD sesuai Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024 dihitung dengan rumus : jumlah pegawai menurut pendidikan perguruan tinggi keatas dibagi seluruh jumlah pegawai. Untuk itu, di tahun mendatang perlu lebih cermat dalam penentuan target kinerja.
c.Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi tidak mencapai target disebabkan terdapat 2,5% ASN tidak melaporkan kinerjanya melalui e- kinerja BKN. Untuk itu, di tahun mendatang diperlukan monitoring dan evaluasi pengisian e-kinerja BKN secara lebih intensif dan perlu diberikan punishment kepada ASN yang tidak melaporkan kinerjanya.
d.Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tidak mencapai target disebabkan sampai dengan 31 Desember 2024 nilai IRB BKPSDM Kabupaten Pemalang hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Pemalang belum rilis. Tabel 2.7.b Pencapaian Kinerja Manajemen ASN pada BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020–2024 No Indikator Kinerja Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
1. 1.Nilai Penerapan Sistem Merit Nilai NA 122,5 NA 238,5 262,5
2. 2.Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN Indeks NA NA NA 62,18 88,42 Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024 Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas. Penilaian sistem merit di Kabupaten Pemalang dimulai di tahun 2021 dengan nilai sebesar 122,5 (kategori “BURUK”). Di tahun 2022 telah dilaksanakan penilaian, namun berita acara hasil penilaian tidak terbit karena terjadi OTT KPK. Selanjutnya di tahun 2023 pelaksanaan sistem merit mendapat nilai sebesar 238,5 (kategori “KURANG”) dan di tahun 2024 mendapat nilai 262,5 dengan kategori “BAIK”. Hal ini merupakan capaian yang baik, dan menjadi bukti kongkrit jika Pemerintah Kabupaten Pemalang mampu melaksanakan Manajemen ASN dengan baik sesuai dengan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja. Meskipun demikian, hal yang perlu diantisipasi adalah ketersediaan SDM Kabupaten Pemalang yang semakin sedikit, baik karena distribusi ASN yang tidak merata di semua OPD, maupun karena tingginya angka pensiun dan tidak sebanding dengan SDM yang diterima dari mekanisme pengadaan murni. Pengadaan CASN yang tidak dapat dipastikan setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Kabupaten Pemalang hanya mengandalkan dari ASN yang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-17 mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Pemalang yang jumlahnya tidak signifikan. Kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan distribusi ASN dalam Jabatan juga terpengaruh ketika pasca kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional diterapkan, sehingga BKPSDM Kabupaten Pemalang harus segera menyesuaikan dan kembali melakukan penguatan Manajemen Talenta ASN. Pengisian PNS dalam jabatan harus tetap dilaksanakan secara objektif dan transparan, berdasarkan integritas, kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan secara adil dan wajar dalam kerangka Manajemen Talenta dengan berpedoman pada pola karir instansi dan nasional. Penilaian sistem merit terdiri dari 8 aspek, yaitu : (1) perencanaan kebutuhan, (2) pengadaan, (3) pengembangan karir, (4) promosi dan mutasi, (5) manajemen kinerja, (6) penggajian, penghargaan, dan disiplin, (7) perlindungan dan pelayanan, dan (8) sistem informasi, dengan nilai per aspek sebagai berikut : Tabel 2.7.c Nilai Penerapan Sistem Merit Per Aspek Tahun 2021-2024 No Aspek 2021 2022 2023 2024 Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % 1 Perencanaan kebutuhan 17,5 43,75 NA NA 37,5 93,75 40 100 2 Pengadaan 16 40 NA NA 32 80 34 85 3 Pengembangan karir 12,5 9,61 NA NA 32,5 25 42,5 32,69 4 Promosi dan mutasi 27,5 68,75 NA NA 22,5 56,25 22,5 56,25 5 Manajemen kinerja 12,5 15,63 NA NA 55 68,75 60 75 6 Penggajian, penghargaan dan disiplin 17,5 43,75 NA NA 30 75 32,5 81,25 7 Perlindungan dan pelayanan 8 50 NA NA 12 75 14 87,5 8 Sistem informasi 11 45,83 NA NA 17 70,83 17 70,83 Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024 Untuk meningkatkan nilai penerapan sistem merit kedepan, perlu dilakukan upaya peningkatan pada aspek sistem merit yang mempunyai capaian dibawah 80% yaitu aspek pengembangan karir, aspek promosi dan mutasi, aspek manajemen kinerja dan aspek sistem informasi. Sedangkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Manajemen ASN merupakan aturan yang menjadi landasan bagi instansi pemerintah dalam mengelola ASN. Di tahun 2024, indeks implementasi NSPK Manajemen ASN Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar 88,42 dengan kategori “Unggul”. Untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN Pemerintah Kabupaten Pemalang, akan dilakukan upaya berupa melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dari tim penilai Sistem Merit dan NSPK dari BKN. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-18 Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 Uraian Anggaran Pada Tahun (dalam juta) Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta) Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%) Rata-rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.544 1.407 91,14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 833 788 94,65 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 50 45 90,24 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 69 69 99,85 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 22 16 77 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD 16 15 92,19 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 1.080 1.005 93,04 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 2.428 2.005 82,58 Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur 299 281 94,06 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 8.837 9.228 8.227 8.772 8.371 8.502 7.934 7.763 94,73 92,14 96,43 88,49 0,07 -2,42 Program Kepegawaian Daerah 4.084 5.756 7.210 6.176 3.217 4.348 6.288 5.581 78,79 75,53 87,22 90,37 17,29 22,84 Rata-rata 88,83 89,69 85,76 92,13 89,27 Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-19 Berdasar tabel 2.8, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2021- 2024 rasio antara realisasi dan anggaran BKPSDM Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif namun masih masuk dalam kategori baik karena diatas 85%. Rasio realisasi anggaran dibawah 85% terjadi di tahun 2021 dan 2022 pada Program Kepegawaian Daerah, hal tersebut disebabkan :
3. 1.Tahun 2021
a.Biaya assessment untuk JPTP di UNS sesuai proposal sebesar Rp6.000.000,00 per orang, namun harga yang diperoleh sebesar Rp4.000.000,00 per orang sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap.
b.Kegiatan assessment untuk pejabat eselon III, eselon IV dan pelaksana tidak dilaksanakan karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.
c.Kegiatan inspeksi mendadak kedisiplinan ASN tidak dilaksanakan karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.
1. 2.Tahun 2022
a.Sesuai arahan BKN dan KemenPANRB pengadaan CASN tahun 2022 hanya untuk PPPK sehingga anggaran yang telah dialokasikan untuk pengadaan CPNS tidak terserap.
b.Pengadaan CASN tahun 2022, Daerah tidak boleh menyelenggarakan secara mandiri, harus menginduk pada BKN sehingga anggaran yang telah dialokasikan untuk pengadaan CASN tidak terserap.
c.Seleksi terbuka Sekretaris Daerah dan JPTP tidak dapat dilaksanakan karena surat ijin dari Gubernur Jawa Tengah belum turun.
d.Adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan rapat dan koordinasi dilaksanakan secara daring sehingga anggaran yang telah dialokasikan untuk koordinasi dan konsultasi tidak terserap. Sedangkan untuk pertumbuhan anggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota selama kurun waktu tahun 2021-2024 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,07% setiap tahunnya dan pada program kepegawaian daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 17,29% setiap tahunnya. 2.1.4.Kelompok Sasaran Layanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Sasaran layanan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah ASN Kabupaten Pemalang sejumlah 10.933 orang, yang terdiri atas 7.790 orang PNS dan 3.143 orang PPPK dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.9 Jumlah ASN Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Uraian Laki-Laki Perempuan Total PNS 3.437 4.353 7.790 PPPK 948 2.195 3.143 ASN 4.385 6.548 10.933 Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-20 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang 2.2.1.Permasalahan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Permasalahan adalah gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan merupakan dasar untuk merumuskan strategi, arah kebijakan dan kinerja perangkat daerah. Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada tahun sebelumnya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan yang ada merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan langsung dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pemetaan permasalahan pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang dilakukan dengan menyusun pohon masalah dengan hasil sebagai berikut : Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat belum berjalan sesuai kebutuhan
1. 1.Perencanaan dan pengadaan pegawai belum sesuai kebutuhan
2. 1.Kebijakan perencanaan dan pengadaan pegawai sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi
3. 2.Kebijakan perencanaan dan pengadaan ASN yang berubah- ubah
4. 3.Formasi yang disetujui tidak sama dengan yang diusulkan
5. 4.Belum tersedia data base kebutuhan ASN yang realtime
6. 2.Manajemen talenta belum berjalan sesuai kebutuhan
7. 1.Belum tersedianya standar kompetensi pada seluruh level jabatan;
8. 2.Kebijakan terkait implementasi pola karir yang sangat dinamis;
9. 3.Penilaian potensi dan kompetensi belum dijadikan dasar utama dalam pengembangan karir.
10. 3.Kualifikasi pendidikan ASN belum sesuai dengan jabatan
11. 1.Perubahan kebijakan terkait ketentuan Pencantuman Gelar bagi PNS yang telah selesai menempuh pendidikan;
12. 2.Belum terukurnya pemanfaatan PNS yang telah selesai menempuh pendidikan lebih tinggi;
13. 3.Pembinaan ASN jabatan fungsional belum optimal pasca penyederhanaan birokrasi;
14. 4.Kebijakan pengembangan karir ASN jabatan fungsional sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-21 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
15. 4.Pemetaan kompetensi ASN belum sesuai kebutuhan
16. 1.Belum tersedianya sarana prasarana dan SDM yang memadai dalam pengelolaan Assessment Center.
17. 5.Belum optimalnya kinerja riil individu dalam mendukung kinerja organisasi
18. 1.Penilaian kinerja individu belum sepenuhnya didasarkan pada kinerja riil;
19. 2.Kinerja individu belum terintegrasi dengan kinerja organisasi;
20. 3.Analisis kesenjangan kinerja yang tersedia belum memuat penyebab dan upaya perbaikan yang akan dilakukan;
21. 4.Belum sepenuhnya mengakomodir kebijakan penghargaan finansial dan non finansial;
22. 5.Tingginya angka pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian;
23. 6.Perlindungan ASN belum berjalan sesuai dengan regulasi.
24. 6.Kualitas layanan administrasi kepegawaian belum sesuai dengan kebutuhan
25. 1.Infrastruktur dan jaringan IT butuh peningkatan;
26. 2.Back up data kepegawaian yang tersedia belum sesuai kebutuhan;
27. 3.Proses bisnis layanan kepegawaian merupakan kebijakan pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi;
28. 4.Kebijakan kenaikan pangkat ASN bergantung dan beririsan pada kebijakan pengelolaan ASN lainnya;
29. 5.Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Data dan Dokumen Kepegawaian perlu di up date;
30. 6.Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat dinamis;
31. 7.Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi dalam pengembangan sistem;
32. 8.Proses transformasi pengelolaan dokumen fisik ke digital belum berjalan maksimal. 2 Profesionalitas ASN belum sesuai dengan kebutuhan
33. 1.Pengembangan kompetensi belum berjalan sesuai dengan kebutuhan
34. 1.Belum tersedianya rencana kebutuhan pengembangan SDM;
35. 2.Pengiriman peserta pengembangan kompetensi belum sesuai kebutuhan;
36. 3.Keterbatasan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri;
37. 4.Belum terukurnya pemanfaatan PNS yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-22 2.2.2.Isu Strategis Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis dapat dirumuskan melalui simpulan dari permasalahan perangkat daerah yang merupakan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, isu strategis lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang menjadi tantangan perangkat daerah kedepan yang bersumber dari sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, hasil penjaringan masukan stakeholder oleh perangkat daerah serta potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan serta mempertimbangkan isu KLHS, isu strategis global, nasional, dan regional.
a.Telaah Isu Strategis Pemerintah Pusat 1) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Isu strategis BKN tahun 2025-2029, meliputi : a) Meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi; b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, dan akuntabel serta berbasis digital. Dari 2 isu strategis BKN, semua relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang. 2) Kementerian PAN RB Isu strategis KemenPAN RB tahun 2025-2029, meliputi : a) Peningkatan kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif, dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi b) Peningkatan ASN yang profesional, berintegritas dan sejahtera c) Peningkatan instansi pemerintah yang efektif dan akuntabel d) Peningkatan birokrasi yang bersih dan berintegritas e) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima f) Peningkatan efektivitas reformasi birokrasi nasional g) Peningkatan kelembagaan Kementerian PAN RB yang efektif dan efisien h) Peningkatan ASN Kementerian PAN RB yang profesional, berintegritas dan sejahtera i) Peningkatan Kementerian PAN RB yang berkinerja tinggi dan akuntabel j) Peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian PAN RB yang prima Dari 10 isu strategis Kementerian PAN RB, yang relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah “peningkatan ASN yang profesional, berintegritas dan sejahtera; peningkatan instansi pemerintah yang efektif dan akuntabel; peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima” https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-23 3) Kementerian Dalam Negeri Isu strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2025-2029, meliputi: a) Peningkatan kualitas demokrasi Indonesia b) Peningkatan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah c) Peningkatan kewaspadaan nasional d) Peningkatan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas e) Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri f) Peningkatan harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah g) Peningkatan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif h) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan i) Peningkatan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan j) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri k) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas l) Peningkatan kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dari 12 isu strategis Kementerian Dalam Negeri, yang relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah “peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri”
b.Telaah Isu Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 1) BKD Provinsi Jawa Tengah Isu strategis BKPSDM Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, meliputi : a) Tingginya gelombang pensiun ASN tidak diimbangi dengan jumlah ASN yang diterima dari jalur pengadaan Murni, ditambah dengan kebijakan penerimaan CASN yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya; b) Diperlukan peta jalan pengembangan kompetensi jalur pendidikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah; c) Belum tersedianya profil kompetensi untuk seluruh ASN yang disusun secara realtime; d) Penilaian kinerja belum mampu memotret kinerja riil ASN dan belum dijadikan dasar dalam pengembangan karir; e) Belum opimalnya implementasi manajemen talenta pada seluruh level dan jenis jabatan ASN; f) Tingkat akurasi, kelengkapan, dan keamanan data serta dokumen kepegawaian yang masih rendah; g) Belum seimbangnya reward and punishment bagi ASN; h) Perlu kesiapan secara matang baik infrastruktur, jaringan, securitas, SDM dan anggaran dalam Digitalisasi Manajemen ASN. Dari 8 isu strategis BKD Provinsi Jawa Tengah, semua relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-24 2) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Isu strategis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, meliputi : a) Peningkatan terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN; b) Peningkatan terpenuhinya kebutuhan sertifikasi kompetensi ASN; c) Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah; d) Peningkatan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah Dari 4 isu strategis BPSDMD Provinsi Jawa tengah, yang relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah “peningkatan terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN, peningkatan terpenuhinya kebutuhan sertifikasi kompetensi ASN, peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah”
c.Telaah Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang Isu strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, meliputi : 1) Ketahanan pangan dalam memenuhi ketersediaan pangan masyarakat 2) Pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan kota berkualitas 3) Perkuatan fondasi pembangunan ekonomi hijau dan penanggulangan risiko bencana 4) Sumberdaya manusia yang berdaya saing, berkualitas dan berkarakter 5) Akselerasi pengentasan kemiskinan 6) Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi 7) Penguatan ketahanan budaya masyarakat Dari 7 isu strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah “reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi”. Dari hasil identifikasi, inventarisasi dan penetapan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat dirumuskan menjadi isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang serta berpengaruh dalam pengembangan kinerja pelayanan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di masa yang akan datang dapat dijelaskan pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 II-25 Tabel 2.11. Identifikasi Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Permasalahan BKPSDM Kabupaten Pemalang Isu KLHS yang Relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang Global Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Jumlah ASN yang besar, di tahun 2024 sebanyak 10.933 orang • Perencanaan dan pengadaan pegawai belum sesuai kebutuhan • Manajemen talenta belum berjalan sesuai kebutuhan • Kualifikasi pendidikan ASN belum sesuai dengan jabatan • Pemetaan kompetensi ASN belum sesuai kebutuhan • Belum optimalnya kinerja riil individu dalam mendukung kinerja organisasi • Kualitas layanan administrasi kepegawaian belum sesuai dengan kebutuhan • Pengembangan kompetensi belum berjalan sesuai dengan kebutuhan Belum optimalnya budaya e-government Tingginya kebutuhan talenta unggul • Peluang bonus demografi dan penyiapan talenta yang unggul • Ketimpangan distribusi talenta ASN • Belum berjalannya manajemen talenta nasional • Kebutuhan talenta yang sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan daerah • Tingginya jumlah non ASN Pelaksanaan meritokrasi dalam manajemen ASN belum berjalan sesuai dengan kebutuhan Berdasar tabel 2.11 dapat disimpulkan bahwa isu strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah pelaksanaan meritokrasi dalam manajemen ASN belum berjalan sesuai dengan kebutuhan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-1

1.Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
2.Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
3.Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra. BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, maka BKPSDM Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, BKPSDM Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam meningkatkan kualitas manajemen dan SDM ASN. Tujuan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang harus berdasar pada sasaran Daerah yang termuat dalam RPJMD. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”. Visi ini memiliki pembentuk kata :
1.Bersih : Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2.Cakap : dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3.Handal : dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-2
4.Mulya : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :
1.Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2.Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3.Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
4.Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
5.Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.
6.Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-3
7.Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.
8.Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal. Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung visi Handal dan misi Organisatoris yaitu meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi yang dicapai melalui tujuan daerah berupa meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik dengan indikator sasaran nilai SAKIP, maturitas SPIP, dan Indeks Pelayanan Publik. BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung sasaran daerah berupa meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik dengan indikator kinerja maturitas SPIP. Mendasari sasaran Daerah berupa meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik, BKPSDM Kabupaten Pemalang merumuskan tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN, yaitu pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuan ini diukur dengan indikator nilai penerapan sistem merit yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Penerapan meritokrasi tersebut akan memastikan bahwa ASN yang berprestasi dan kompeten memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir mereka, mendukung efektivitas pemerintahan, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. 3.2. Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome program, yang dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta memenuhi kriteria specific, measurable, achievable relevant, time bond dan continously improve (SMART-C). Sasaran Renstra menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-4 Untuk mencapai tujuan mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN, BKPSDM Kabupaten Pemalang mempunyai 3 (tiga) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :
1.“Terwujudnya distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat” yang diukur dengan indikator nilai aspek pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Penempatan ASN dalam jabatan yang tepat akan meningkatkan efektivitas kerja, produktivitas, serta kepuasan kerja, baik bagi individu maupun organisasi.
2.“Meningkatnya profesionalitas ASN” yang diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Peningkatan profesionalitas ASN adalah kunci untuk mewujudkan meritokrasi yang kuat karena akan meningkatkan efektivitas pemerintah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan ASN.
3.“Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan” yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian merupakan langkah penting untuk mewujudkan meritokrasi. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, maka sistem merit dapat diterapkan secara lebih efektif. Keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 3.1 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDM Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1. RPJMD Visi : Handal Misi : Resik Organisatoris Tujuan : Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel Sasaran : Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik RENSTRA Tujuan : Mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN NSPK Manajemen ASN Sasaran 1 : Terwujudnya distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat Sasaran 2 : Meningkatnya profesionalitas ASN Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-5 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Kondisi Akhir2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 14 Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik Maturitas SPIP Level 2,430 2,935 2,945 2,955 2,965 2,975 2,985 2,995 2,995 Mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN Nilai Penerapan Sistem Merit Nilai 238,5 262,5 273,0 283,5 294,0 304,5 315,0 325,5 325,5 Terwujudnya distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, Manajemen Kinerja, Sistem Informasi Nilai 127 142 148 154 160 166 172 178 178 Meningkatnya profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN Nilai 65,53 78,28 78,3 78,32 78,34 78,36 78,38 78,4 78,4 Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 83,25 84,78 84,98 85,18 85,38 85,58 85,78 85,98 85,98 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-6 3.3. Strategi BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan dalam memanajemen setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai sebuah kesatuan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang memiliki. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dijabarkan dalam arah kebijakan dalam pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yang dikembangkan dengan prinsip untuk dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang, memenuhi kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment pengguna layanan dan pemangku kepentingan, bernilai tambah dan berkelanjutan, dengan tahapan penentuannya yang meliputi :

1.Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2.Mengkaji gambaran umum kondisi dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan dan isu-isu strategis;
3.Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi;
4.Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors);
5.Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6.Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran. Strategi BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, meliputi:
1.Sasaran 1 : Terwujudnya distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :

a.Perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan peta jabatan, beban kerja dengan mempertimbangkan ASN akan pensiun dalam 5 (lima) tahun;
b.Pengadaan ASN yang transparan dan kompetitif, baik dari jalur pengadaan maupun mutasi dari instansi lain;
c.Pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta, pembentukan talent pool dan rencana suksesi;
d.Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak dan persyaratan objektif lainnya;
e.Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan strategi mengatasinya;
f.Penggajian, penghargaan dan dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku ASN;
g.Perlindungan ASN dan peningkatan kualitas layanan kepegawaian;
h.Penyediaan sistem informasi dan digitalisasi layanan kepegawaian. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-7
1. 2.Sasaran 2 : Meningkatnya profesionalitas ASN. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi pengembangan SDM ASN dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi atau mengirimkan peserta untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.
2. 3.Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi memperbaiki pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat. Selanjutnya pentahapan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut : Tabel 3.2 Pentahapan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Penyiapan regulasi dan sarana prasarana pengembangan karir ASN Peningkatan pengembangan karir ASN Optimalisasi ASN kompeten Peningkatan nilai sistem merit menjadi “Sangat Baik” Penerapan manajemen talenta Tahun 2026 Penyiapan regulasi dan sarana prasarana pengembangan karir ASN, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1.Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan dengan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi;
2.Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;
3.Penyusunan rencana suksesi yang sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;
4.Penyusunan kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
5.Penyusunan regulasi mengenai pola karir;
6.Penyusunan analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaian;
7.Penyusunan talent pool berdasarkan pemetaan kompetensi kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;
8.Penyediaan sarana prasarana assessment center. Tahun 2027 Peningkatan pengembangan karir ASN, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
1.Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;
2.Lanjutan penyusunan talent pool berdasarkan pemetaan kompetensi kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;
3.Penyusunan kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
4.Penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP);
5.Penyusunan analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaian;
6.Pelaksanaan assessment untuk Pelaksana dan Fungsional Pertama. Tahun 2028 Optimalisasi ASN kompeten, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
1.Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;
2.Penyusunan kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-8
3.Penyusunan analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaian;
4.Peningkatan kompetensi melalui penyelenggaraan diklat selain latsar, fungsional dan diklatpim; praktik kerja dan pertukaran pegawai; serta coaching dan mentoring;
5.Pelaksanaan assessment untuk Administrator, Pengawas, Fungsional Muda. Tahun 2029 Peningkatan nilai sistem merit menjadi “Sangat Baik”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
1.Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;
2.Penyusunan kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
3.Penyusunan analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaian;
4.Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengembangan karir ASN;
5.Penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi. Tahun 2030 Penerapan manajemen talenta, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
1.Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;
2.Penyusunan kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
3.Penyusunan analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaian;
4.Penggunaan SIMATA (Sistem Informasi Manajemen Talenta) BKN dalam penempatan ASN;
5.Penggunaan SIMATA (Sistem Informasi Manajemen Talenta) BKN dalam pengisian JPT, Administrator dan Pengawas. Berdasar pentahapan Renstra tersebut, diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan mampu mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN, mampu mendukung perwujudan ASN profesional yang berdaya saing, dan layanan kepegawaian yang terintegrasi. 3.4. Arah Kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan/sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berguna untuk menjamin ketercapaian, kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, yang memberikan arahan dan panduan hasil rumusan strategi yang dipilih agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun mendukung pencapaian sasaran daerah dengan memperhitungkan dan antisipasi terhadap semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-9 Melalui strategi dan arah kebijakan maka akan terumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan tujuan daerah dan sasaran perencanaan pembangunan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Dalam menentukan arah kebijakan Renstra, perlu mendasari pada NSPK dan arah kebijakan RPJMD. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket

(1)(2) (3) (4) (5)

1.Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN
2.Pengadaan ASN
3.Pengangkatan ASN
4.Pangkat
5.Mutasi
6.Jabatan
7.Pengembangan Karier ASN
8.Pola Karier
9.Penggajian, Tunjangan, Fasilitas
10.Penghargaan
11.Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
12.Perlindungan
13.Penilaian kinerja
14.Cuti
15.Kode etik
16.Disiplin
17.Pemberhentian
18.Pensiun
1.Peningkatan kapasitas pegawai dengan fokus pendidikan dan pelatihan
1.Penyusunan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK;
2.Penyediaan data kepegawaian secara lengkap dan real time sesuai jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;
3.Penyediaan data pegawai yang akan pensiun dalam 5 (lima) tahun sesuai jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir;
4.Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan ASN untuk jangka 5 (lima) tahun, baik dari jalur pengadaan murni maupun dari jalur mutasi eksternal;
5.Penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan beserta payung hukumnya;
6.Penerimaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;
7.Fasilitasi pelatihan dasar (Latsar) bagi CPNS;
8.Penempatan dan pengangkatan ASN sesuai formasi jabatan yang dilamar;
9.Penyelesaian skema pengangkatan PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10.Dengan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi menyusun standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;
11.Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-10 No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket

(1)(2) (3) (4) (5)

12.Penyusunan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi dan hasil penilaian kinerja;
13.Penyusunan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbang kan pola karir instansi;
14.Penyusunan informasi tentang kesenjangan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai;
15.Penyusunan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;
16.Fasilitasi pengiriman dan penyelenggaraan diklat untuk mengatasi kesenjangan;
17.Peningkatan kompetensi melalui coaching, mentoring, praktik kerja dan pertukaran pegawai;
18.Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal;
19.Penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pola karir ASN;
20.Pelaksanaan dan penyediaan kebijakan tentang pengisian Jabatan Manajerial secara terbuka dan kompetitif serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;
21.Penyediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis;
22.Pengembangan metode penilaian kinerja yang obyektif;
23.Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;
24.Penyediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi mewujudkan tujuan organisasi;
25.Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir;
26.Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan, penilaian kinerja dan aspek objektif lainnya;
27.Pemberian penghargaan yang bersifat finansial dan non finansial kepada ASN yang berprestasi; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-11 No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket

(1)(2) (3) (4) (5)

28.Pembinaan dan penegakkan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN;
29.Pengelolaan data pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN yang terintegrasi dengan data base kepegawaian lainnya;
30.Memperluas kebijakan perlindungan pegawai (di luar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional);
31.Penyediaan fasilitas yang memudahkan ASN dalam mendapatkan layanan administrasi kepegawaian;
32.Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;
33.Penerapan e-performance/e- kinerja yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online;
34.Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian;
35.Pembangunan dan penggunaan asessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi;
36.Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel;
37.Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas. Dari uraian di atas dapat disimpulkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-12 Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN
1.Terwujudnya distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat
1.Perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan peta jabatan, beban kerja dengan mempertimbangkan ASN akan pensiun dalam 5 (lima) tahun
1.Penyusunan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK
2.Penyediaan data kepegawaian secara lengkap dan real time sesuai jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi
3.Penyediaan data pegawai yang akan pensiun dalam 5 (lima) tahun sesuai jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir
4.Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan ASN untuk jangka 5 (lima) tahun, baik dari jalur pengadaan murni maupun dari jalur mutasi eksternal
2.Pengadaan ASN yang transparan dan kompetitif, baik dari jalur pengadaan maupun mutasi dari instansi lain
1.Penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan beserta payung hukumnya
2.Penerimaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif
3.Penempatan dan pengangkatan ASN sesuai formasi jabatan yang dilamar
4.Penyelesaian skema pengangkatan PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3.Pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta, pembentukan talent pool dan rencana suksesi
1.Dengan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi menyusun standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan
2.Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi
3.Penyusunan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi dan hasil penilaian kinerja
4.Penyusunan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbang kan pola karir instansi
5.Penyusunan informasi tentang kesenjangan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai
6.Penyusunan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN dalam rangka peningkatan kapasitas ASN https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-13 Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
7.Peningkatan kompetensi melalui coaching, mentoring, praktik kerja dan pertukaran pegawai
8.Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal
4.Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak dan persyaratan objektif lainnya
1.Penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pola karir ASN
2.Pelaksanaan dan penyediaan kebijakan tentang pengisian Jabatan Manajerial secara terbuka dan kompetitif serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi
5.Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan strategi mengatasinya
1.Penyediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis
2.Pengembangan metode penilaian kinerja yang obyektif
3.Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja
4.Penyediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi mewujudkan tujuan organisasi
5.Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir
6.Penggajian, penghargaan dan dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku ASN
1.Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan, penilaian kinerja dan aspek objektif lainnya
2.Pemberian penghargaan yang bersifat finansial dan non finansial kepada ASN yang berprestasi
3.Pembinaan dan penegakkan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN
4.Pengelolaan data pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN yang terintegrasi dengan data base kepegawaian lainnya
7.Perlindungan ASN dan peningkatan kualitas layanan kepegawaian
1.Memperluas kebijakan perlindungan pegawai (di luar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional)
2.Penyediaan fasilitas yang memudahkan ASN dalam mendapatkan layanan administrasi kepegawaian https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-14 Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
8.Penyediaan sistem informasi dan digitalisasi layanan kepegawaian
1.Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai
2.Penerapan e-performance/e-kinerja yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online
3.Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian
4.Pembangunan dan penggunaan asessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi
2.Meningkatnya profesionalitas ASN 1. Pengembangan SDM ASN dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi atau mengirimkan peserta untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi
1.Fasilitasi pelatihan dasar (Latsar) bagi CPNS
2.Fasilitasi pengiriman dan penyelenggaraan diklat untuk mengatasi kesenjangan
3.Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan
1.Perbaikan pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi- rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat
1.Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel
2.Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-15 3.5. Manajemen Risiko BKPSDM Kabupaten Pemalang Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra dilakukan pada konteks tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang, maupun sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinilai memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pengelolaan terhadap risikonya. Identifikasi risiko dilakukan tidak hanya pada risiko strategis dan risiko operasional, namun juga termasuk risiko lainnya seperti risiko fraud, risiko kemitraan, risiko legal, dan lainnya. Kemudian untuk rencana tindak pengendalian pada konteks tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang dituangkan dalam tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 III-16 Tabel 3.5 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 Tujuan Indikator Kinerja Pernyataan Risiko Skala Risiko Sebab Dampak RTP Penanggungjawab Target Waktu Penyelesaian Mewujudkan Meritokrasi dalam Manajemen ASN Nilai Penerapan Sistem Merit Adanya ketidakpastian jalur karir PNS 12 Adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi Adanya perubahan skema pelaksanaan talent scouting Penyesuaian kembali terkait regulasi dan skema sesuai dengan kebijakan pasca Penyederhanaan Birokrasi Kepala BKD 2026 Gratifikasi layanan kepegawaian pusat dan daerah 12 Kebijakan Penerbitan Layanan Kepegawaian berdasarkan Instansi Pusat Terhambatnya Layanan Kepegawaian Koordinasi secara intensif dengan Instansi Pusat yang terkait Kepala BKD 2026 Integrasi sistem layanan kepegawaian pusat dan daerah 12 Antar Layanan Kepegawaian berdiri sendiri dan menjadi sistem tersendiri Terhambatnya sinkronisasi data layanan kepegawaian
1.Integrasi sistem layanan kepegawaian
2.Road map layanan kepegawaian terintegrasi pusat dan daerah Kepala BKD 2026 Belum tersedianya Standar Kompetensi Jabatan di seluruh level jabatan 12 Penerbitan Standar Kompetensi Jabatan berdasarkan Biro Organisasi dan Instansi Pusat Penerapan Manajemen Talenta ASN tidak maksimal Koordinasi secara intensif dengan Bagian Organisasi Kepala BKD 2026 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-1 Gambar 4.1 Kerangka Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung tercapainya indikator sasaran Daerah berupa maturitas SPIP melalui pencapaian tujuan mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN, yaitu pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi yang diukur dengan indikator nilai penerapan sistem merit. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai yaitu terwujudnya distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat yang diukur dengan indikator nilai aspek pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi; meningkatnya profesionalitas ASN yang diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN); dan meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pencapaian sasaran terwujudnya distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat akan diupayakan melalui pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah TUPOKSI PD SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-2 yang mempunyai 6 (enam) sasaran program, berupa : (1) terpenuhinya ASN sesuai kebutuhan yang diukur dengan indikator persentase terpenuhinya ASN; (2) tercapainya distribusi penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi yang diukur dengan indikator persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi; (3) meningkatnya keselarasan kualifikasi pendidikan ASN dengan jabatan yang diukur dengan indikator nilai IP ASN dimensi kualifikasi; (4) terpetakannya kompetensi ASN yang diukur dengan indikator persentase ASN yang terpetakan kompetensinya; (5) meningkatnya kualitas kinerja ASN yang diukur dengan indikator persentase ASN dengan SKP bernilai "Baik"; dan (6) meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian yang diukur dengan indikator persentase layanan administrasi kepegawaian yang efisien. Selanjutnya pencapaian sasaran meningkatnya profesionalitas ASN akan diupayakan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai sasaran program meningkatnya pengembangan kompetensi ASN sesuai jabatan yang diukur dengan indikator nilai IP ASN dimensi kompetensi. Serta pencapaian sasaran meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan akan diupayakan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mempunyai sasaran program meningkatnya akuntabilitas kinerja yang diukur dengan indikator nilai SAKIP. Pencapaian sasaran Program Kepegawaian Daerah diupayakan melalui pelaksanaan 4 (empat) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan. Pencapaian sasaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia diupayakan melalui pelaksanaan 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Pencapaian sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diupayakan melalui pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Selanjutnya, perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-3 Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik Maturitas SPIP

1.Mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN Nilai penerapan sistem merit
1.Terwujudnya distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat Nilai aspek pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi
1.Terpenuhinya ASN sesuai kebutuhan Persentase terpenuhinya ASN Program Kepegawaian Daerah

a.Tercapainya kesesuaian antara perencanaan kebutuhan dengan formasi ASN yang ditetapkan Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-4 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1) Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2) Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

2.Tercapainya distribusi penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi Program Kepegawaian Daerah

a.Tersedianya talent pool untuk semua rumpun jabatan Persentase ketersediaan talent pool untuk semua rumpun jabatan Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN 1) Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN 2) Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-5 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3.Meningkatnya keselarasan kualifikasi pendidikan ASN dengan jabatan Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi Program Kepegawaian Daerah

a.Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN 1) Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
b.Meningkatnya kompetensi pejabat fungsional Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN 1) Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina Sub kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 2) Meningkatnya Karir ASN Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
1. 4.Terpetakannya kompetensi ASN Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya Program Kepegawaian Daerah
a.Meningkatnya penilaian kompetensi ASN Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi ASN Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN 1) Terkelolanya Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Sub kegiatan Pengelolaan Assessment Center
1. 5.Meningkatnya kualitas Kinerja ASN Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik" Program Kepegawaian Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-6 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. a.Tercapainya penilaian dan evaluasi kinerja ASN Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1) Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2. b.Terwujudnya penghargaan bagi ASN Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1) Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 2) Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa Sub kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
3. c.Tercapainya kedisiplinan ASN Persentase tingkat kedisiplinan ASN Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1) Meningkatnya Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN 2) Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sub kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
  1. 6.Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien Program Kepegawaian Daerah
4. a.Meningkatnya sinkronisasi data kepegawaian Persentase data kepegawaian yang sinkron Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-7 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1) Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 2) Terkelolanya Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Sub kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
1. b.Tercapainya layanan administrasi pemberhentian yang efisien Persentase SK pensiun yang terbit efisien Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1) Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 2) Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Sub kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
2. c.Tercapainya layanan administrasi kenaikan pangkat yang efisien Persentase SK kenaikan pangkat yang terbit efisien Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN 1) Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
3. d.Tercapainya layanan administrasi izin perceraian Persentase layanan administrasi izin perceraian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1) Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Sub kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-8 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.Meningkatnya Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN
1.Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Jabatan Nilai IP ASN dimensi kompetensi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

a.Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis 1) Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-9 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2) Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
1. b.Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1) Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Sub kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga 2) Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-10 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3) Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama Sub kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

3.Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat
1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a.Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-11 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3) Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4) Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5) Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6) Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan
1. b.Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-12 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1) Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1. c.Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1) Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2) Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2. d.Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2) Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-13 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. e.Terlaksananya penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah Jumlah Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5) Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 6) Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 7) Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8) Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-14 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1. f.Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1) Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Sub kegiatan Pengadaan Mebel 3) Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. g.Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-15 Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. h.Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel 3) Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4) Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan target serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif untuk BKPSDM Kabupaten Pemalang selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-16 Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Kode Rekening Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Ket2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) BKPSDM KABUPATEN PEMALANG Tujuan : Mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN Nilai penerapan sistem merit Nilai 262.5 13,338,166,118 273 15,311,910,450 283.5 19,014,825,994 294 20,678,308,593 304.5 19,860,622,408 315 21,846,684,649 325.5 24,03153,114 5.03 BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 84.78 7,763,224,955 84.98 9,274,296,330 85.18 12,020,071,445 85.38 12,984,078,590 85.58 11,396,969,405 85.78 12,536,666,345 85.98 13,790,332,980 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Nilai SAKIP Nilai 65.66 7,763,224,955 71.41 9,274,296,330 71.61 12,020,071,445 71.81 12,984,078,590 72.01 11,396,969,405 72.21 12,536,666,345 72.41 13,790,332,980 5.03.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi Dokumen 9 32,381,900 13 58,092,000 40 72,895,200 40 80,184,720 40 88,203,192 40 97,023,511 41 106,725,862 5.03.01.2.01.0001 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 9 32,381,900 3 10,090,000 2 11,099,000 2 12,208,900 2 13,429,790 2 14,772,769 3 16,250,046 5.03.01.2.01.0002 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokumen 0 - 4 15,260,000 2 16,786,000 2 18,464,600 2 20,311,060 2 22,342,166 2 24,576,383 5.03.01.2.01.0004 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokumen 0 - 4 14,760,000 2 16,236,000 2 17,859,600 2 19,645,560 2 21,610,116 2 23,771,12 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-17 Kode Rekening Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Ket2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 5.03.01.2.01.0006 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan 0 - 1 5,460,000 19 8,500,000 19 9,350,000 19 10,285,000 19 11,313,500 19 12,444,850 5.03.01.2.01.0007 Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 0 - 1 12,522,000 14 13,774,200 14 15,151,620 14 16,666,782 14 18,333,460 14 20,166,806 5.03.01.2.01.0010 Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Berita Acara 0 - 0 - 1 6,500,000 1 7,150,000 1 7,865,000 1 8,651,500 1 9,516,650 5.03.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi Laporan 0 6,228,907,144 1 6,914,324,000 2 7,379,492,000 2 8,117,441,200 2 8,929,185,320 2 9,822,103,852 2 10,804,314,237 5.03.01.2.02.0001 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/B ulan 12 6,228,907,144 12 6,910,044,000 12 7,374,784,000 12 8,112,262,400 12 8,923,488,640 12 9,815,837,504 12 10,797,421,254 5.03.01.2.02.0005 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 0 - 1 4,280,000 2 4,708,000 2 5,178,800 2 5,696,680 2 6,266,348 2 6,892,983 5.03.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi Dokumen 0 - 0 - 3 9,000,000 3 9,900,000 3 10,890,000 3 11,979,000 3 13,176,900 5.03.01.2.03.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 0 - 0 - 1 3,000,000 1 3,300,000 1 3,630,000 1 3,993,000 1 4,392,300 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-18 Kode Rekening Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Ket2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 5.03.01.2.03.0006 Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 0 - 0 - 2 6,000,000 2 6,600,000 2 7,260,000 2 7,986,000 2 8,784,600 5.03.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Kegiatan 1 91,252,500 1 99,800,000 2 115,377,750 2 126,915,525 2 139,607,078 2 153,567,785 2 168,924,564 5.03.01.2.05.0002 Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 0 - 0 - 60 15,000,000 60 16,500,000 60 18,150,000 60 19,965,000 60 21,961,500 5.03.01.2.05.0010 Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 45 91,252,500 425 99,800,000 60 100,377,750 60 110,415,525 60 121,457,078 60 133,602,785 60 146,963,064 5.03.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Kegiatan 6 575,714,785 7 562,635,180 9 729,710,895 9 802,681,985 9 882,950,183 9 971,245,201 9 1,068,369,722 5.03.01.2.06.0001 Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 12 14,994,000 12 20,061,000 4 22,067,100 4 24,273,810 4 26,701,191 4 29,371,310 4 32,308,441 5.03.01.2.06.0002 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 0 - 0 - 4 40,000,000 4 44,000,000 4 48,400,000 4 53,240,000 4 58,564,000 5.03.01.2.06.0004 Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 24 160,099,544 12 168,380,800 12 185,218,880 12 203,740,768 12 224,114,845 12 246,526,329 12 271,178,962 5.03.01.2.06.0005 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 25,749,000 2 15,022,000 2 28,323,900 2 31,156,290 2 34,271,919 2 37,699,111 2 41,469,022 5.03.01.2.06.0006 Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 4 13,550,000 4 20,550,000 12 22,605,000 12 24,865,500 12 27,352,050 12 30,087,255 12 33,095,981 5.03.01.2.06.0008 Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 2,519,500 4 24,300,000 4 26,730,000 4 29,403,000 4 32,343,300 4 35,577,630 4 39,135,393 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-19 Kode Rekening Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Ket2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 5.03.01.2.06.0009 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 358,802,741 12 308,791,380 12 394,683,015 12 434,151,317 12 477,566,448 12 525,323,093 12 577,855,402 5.03.01.2.06.0010 Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 0 - 0 - 2 4,000,000 2 4,400,000 2 4,840,000 2 5,324,000 2 5,856,400 5.03.01.2.06.0011 Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 0 - 12 5,530,000 12 6,083,000 12 6,691,300 12 7,360,430 12 8,096,473 12 8,906,120 5.03.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Unit 13 134,529,960 45 346,917,550 212 1,430,000,000 210 1,485,000,000 15 197,982,956 15 217,781,252 15 239,559,377 5.03.01.2.07.0001 Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 0 - 0 - 2 80,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 5.03.01.2.07.0005 Sub kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 - 0 - 170 350,000,000 170 385,000,000 5 50,000,000 5 55,000,000 5 60,500,000 5.03.01.2.07.0006 Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 13 134,529,960 45 346,917,550 40 1,000,000,000 40 1,100,000,000 10 147,982,956 10 162,781,252 10 179,059,377 5.03.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Layanan 3 299,536,716 3 311,231,000 3 342,354,100 3 376,589,510 3 414,248,461 3 455,673,307 3 501,240,638 5.03.01.2.08.0001 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 2,178,500 12 3,175,000 12 3,492,500 12 3,841,750 12 4,225,925 12 4,648,518 12 5,113,369 5.03.01.2.08.0002 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 165,446,216 12 181,960,000 12 200,156,000 12 220,171,600 12 242,188,760 12 266,407,636 12 293,048,400 5.03.01.2.08.0004 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 131,912,000 12 126,096,000 12 138,705,600 12 152,576,160 12 167,833,776 12 184,617,154 12 203,078,869 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-20 Kode Rekening Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Ket2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 5.03.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Unit 147 400,901,950 86 981,296,600 103 1,941,241,500 105 1,985,365,650 105 733,902,215 105 807,292,437 105 888,021,680 5.03.01.2.09.0001 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 36 132,812,950 36 199,440,000 36 219,384,000 38 241,322,400 38 265,454,640 38 292,000,104 38 321,200,114 5.03.01.2.09.0005 Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 0 - 0 - 20 40,000,000 20 44,000,000 20 48,400,000 20 53,240,000 20 58,564,000 5.03.01.2.09.0006 Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 109 165,325,000 48 98,031,600 45 181,857,500 45 200,043,250 45 220,047,575 45 242,052,333 45 266,257,566 5.03.01.2.09.0009 Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi unit 2 102,764,000 2 683,825,000 2 1,500,000,000 2 1,500,000,000 2 200,000,000 2 220,000,000 2 242,000,000 Sasaran 2 : Terwujudnya distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat Nilai aspek pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi Nilai 142 4,047,242,413 148 3,113,379,140 154 4,812,483,425 160 5,293,731,767 166 5,823,104,944 172 6,405,415,438 178 7,045,956,982 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 4,047,242,413 3,113,379,140 4,812,483,425 5,293,731,767 5,823,104,944 6,405,415,438 7,045,956,982 Persentase terpenuhinya ASN Persen 64.51 1,244,966,047 71.31 354,331,200 74.43 1,369,462,652 77.39 1,506,408,917 80.04 1,657,049,809 82.59 1,822,754,789 85.23 2,005,030,268 Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi Persen 99.06 739,107,593 99.18 957,460,880 99.31 848,356,196 99.58 933,191,815 99.67 1,026,510,997 99.75 1,129,162,096 99.81 1,242,078,306 Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi Nilai 21.12 382,616,725 21.14 580,431,360 21.16 678,474,496 21.18 746,321,946 21.2 820,954,140 21.22 903,049,554 21.24 993,354,510 Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya Persen 17.19 286,682,044 18.69 300,565,960 20.19 330,622,556 21.69 363,684,812 23.19 400,053,293 24.69 440,058,622 2619 484,064,484 Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik" Persen 94.81 716,752,377 94.83 390,786,690 94.85 801,232,715 94.87 881,355,986 94.89 969,491,585 94.91 1,066,440,743 94.93 1,173,084,818 Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien Persen 89.15 677,117,627 93.81 529,803,050 94.31 784,334,811 94.81 862,768,292 95.31 949,045,121 95.81 1,043,949,633 96.31 1,148,344,596 5.03.02.2.01 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-21 Kode Rekening Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Ket2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Informasi Kepegawaian ASN Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi Persen 100 1,244,966,047 100 354,331,200 100 1,369,462,652 100 1,506,408,917 100 1,657,049,809 100 1,822,754,789 100 2,005,030,268 Persentase data kepegawaian yang sinkron Persen 73.25 331,974,602 75.25 291,977,400 77.25 375,650,112 79.25 413,215,123 81.25 454,536,636 83.25 499,990,299 85.25 549,989,329 Persentase SK pensiun yang terbit efisien Persen 83.33 158,350,416 100 99,376,900 100 184,185,458 100 202,604,003 100 222,864,404 100 245,150,844 100 269,665,928 5.03.02.2.01.0002 Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Dokumen 2 239,319,629 2 33,105,400 2 263,251,592 2 289,576,751 2 318,534,426 2 350,387,869 2 385,426,656 5.03.02.2.01.0003 Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Dokumen 2 1,005,646,418 2 321,225,800 2 1,106,211,060 2 1,216,832,166 2 1,338,515,382 2 1,472,366,921 2 1,619,603,613 5.03.02.2.01.0006 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Dokumen 664 158,350,416 500 99,376,900 500 174,185,458 500 191,604,003 500 210,764,404 500 231,840,844 500 255,024,928 5.03.02.2.01.0008 Sub kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Lembaga 0 - 0 - 1 10,000,000 1 11,000,000 1 12,100,000 1 13,310,000 1 14,641,000 5.03.02.2.01.0010 Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen 4 127,814,500 4 137,340,000 1 151,074,000 1 166,181,400 1 182,799,540 1 201,079,494 1 221,187,443 5.03.02.2.01.0011 Sub kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Dokumen 6 204,160,102 2 154,637,400 2 224,576,112 2 247,033,723 2 271,737,096 2 298,910,805 2 328,801,886 5.03.02.2.02 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Persentase ketersediaan talent pool untuk semua rumpun jabatan Persen 14.00 739,107,593 14.00 957,460,880 32.00 848,356,196 50.00 933,191,815 68.00 1,026,510,997 86.00 1,129,162,096 100.00 1,242,078,306 Persentase SK kenaikan pangkat yang terbit efisien Persen 100 184,190,109 100 118,548,640 100 202,609,120 100 222,870,032 100 245,157,035 100 269,672,739 100 296,640,012 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-22 Kode Rekening Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Ket2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 5.03.02.2.02.0001 Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Dokumen 6 88,135,668 4 120,260,980 200 132,287,078 200 145,515,786 200 160,067,364 200 176,074,101 200 193,681,511 5.03.02.2.02.0002 Sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dokumen 6 184,190,109 6 118,548,640 1000 202,609,120 1000 222,870,032 1000 245,157,035 1000 269,672,739 1000 296,640,012 5.03.02.2.02.0003 Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Dokumen 5 650,971,925 2 837,199,900 4 716,069,118 4 787,676,029 4 866,443,632 4 953,087,995 4 1,048,396,795 5.03.02.2.03 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar Persen 44.89 306,413,665 45.29 487,368,260 45.69 536,105,086 46.09 589,715,595 46.49 648,687,154 46.89 713,555,869 47.29 784,911,456 Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi Persen 22.94 76,203,060 23.44 93,063,100 23.94 142,369,410 24.44 156,606,351 24.94 172,266,986 25.44 189,493,685 25.94 208,443,053 Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi ASN Persen 100 286,682,044 100 300,565,960 100 330,622,556 100 363,684,812 100 400,053,293 100 440,058,622 100 484,064,484 5.03.02.2.03.0002 Sub kegiatan Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Dokumen 250 286,682,044 250 300,565,960 250 330,622,556 250 363,684,812 250 400,053,293 250 440,058,622 250 484,064,484 5.03.02.2.03.0004 Sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Orang 149 306,413,665 100 487,368,260 100 536,105,086 100 589,715,595 100 648,687,154 100 713,555,869 100 784,911,456 5.03.02.2.03.0013 Sub kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina Orang 152 47,619,460 80 93,063,100 80 102,369,410 80 112,606,351 80 123,866,986 80 136,253,685 80 149,879,053 5.03.02.2.03.0014 Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Orang 50 28,583,600 0 - 5 40,000,000 5 44,000,000 5 48,400,000 5 53,240,000 5 58,564,000 5.03.02.2.04 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi Persen 98.4 226,969,687 98.5 109,388,700 98.6 249,666,656 98.7 274,633,321 98.8 302,096,653 98.9 332,306,319 99 365,536,951 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-23 Kode Rekening Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Ket2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN Persen 19.81 196,289,486 19.25 165,646,970 19.25 228,723,535 19.25 251,595,888 19.25 276,755,477 19.25 304,431,025 19.25 334,874,127 Persentase tingkat kedisiplinan ASN Persen 99.90 293,493,204 99.90 115,751,020 99.90 322,842,524 99.90 355,126,777 99.90 390,639,455 99.90 429,703,400 99.90 472,673,740 Persentase layanan administrasi izin perceraian Persen 100 2,602,500 100 19,900,110 100 21,890,121 100 24,079,133 100 26,487,046 100 29,135,751 100 32,049,326 5.03.02.2.04.0002 Sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokumen 4 226,969,687 4 109,388,700 4 249,666,656 4 274,633,321 4 302,096,653 4 332,306,319 4 365,536,951 5.03.02.2.04.0004 Sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Orang 2306 189,448,986 2231 147,165,470 2231 208,393,885 2231 229,233,273 2231 252,156,600 2231 277,372,260 2231 305,109,486 5.03.02.2.04.0005 Sub kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa Orang 0 6,840,500 10 18,481,500 10 20,329,650 10 22,362,615 10 24,598,877 10 27,058,764 10 29,764,641 5.03.02.2.04.0007 Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Orang 39 259,686,704 400 86,485,820 120 285,655,374 120 314,220,912 120 345,643,003 120 380,207,303 120 418,228,034 5.03.02.2.04.0008 Sub kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Laporan 12 33,806,500 12 29,265,200 12 37,187,150 12 40,905,865 12 44,996,452 12 49,496,097 12 54,445,706 5.03.02.2.04.0009 Sub kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Dokumen 23 2,602,500 10 19,900,110 10 21,890,121 10 24,079,133 10 26,487,046 10 29,135,751 10 32,049,326 Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN Indeks 78.28 1,527,698,750 78.3 2,924,234,980 78.32 2,182,271,124 78.34 2,400,498,236 78.36 2,640,548,060 78.38 2,904,602,866 78.4 3,195,063,153 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Nilai IP ASN dimensi kompetensi Nilai 27.2 1,527,698,750 27.4 2,924,234,980 27.6 2,182,271,124 27.8 2,400,498,236 28 2,640,548,060 28.2 2,904,602,866 28.4 3,195,063,153 5.04.02.2.01 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis Persen 78.48 1,243,815,910 78.65 1,079,072,000 78.83 630,000,000 79.00 693,000,000 79.17 762,300,000 79.34 838,530,000 79.51 922,383,000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-24 Kode Rekening Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Ket2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 5.04.02.2.01.0001 Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Dokumen 0 - 0 - 1 30,000,000 1 33,000,000 1 36,300,000 1 39,930,000 1 43,923,000 5.04.02.2.01.0003 Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Orang 9137 1,243,815,910 20 1,079,072,000 20 600,000,000 20 660,000,000 20 726,000,000 20 798,600,000 20 878,460,000 5.04.02.2.02 Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional Persen 0 283,882,840 2.62 1,845,162,980 3.05 1,552,271,124 3.48 1,707,498,236 3.91 1,878,248,060 4.34 2,066,072,866 4.77 2,272,680,153 5.04.02.2.02.0005 Sub kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Dokumen 3 283,882,840 3 129,089,520 2 312,271,124 2 343,498,236 2 377,848,060 2 415,632,866 2 457,196,153 5.04.02.2.02.0007 Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Laporan 0 - 305 1,716,073,460 50 1,200,000,000 50 1,320,000,000 50 1,452,000,000 50 1,597,200,000 50 1,756,920,000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-25 Kode Rekening Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Satuan Baseline Target dan Pagu Indikatif Ket2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 K Rp Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 5.04.02.2.02.0008 Sub kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama Dokumen 0 - 0 - 1 40,000,000 1 44,000,000 1 48,400,000 1 53,240,000 1 58,564,000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-26 Dukungan BKPSDM Kabupaten Pemalang terhadap program prioritas Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut : Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Sub Kegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik Mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN

1.Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
2.Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
3.Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
4.Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5.Pengelolaan Data Kepegawaian
6.Pengelolaan Mutasi ASN
7.Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
8.Pengelolaan Promosi ASN
9.Pengelolaan Assessment Center
10.Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
11.Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
12.Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
13.Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
14.Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
15.Pembinaan Disiplin ASN
16.Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
17.Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan
18.Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan
19.Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
20.Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-27 4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan- penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Pemalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 IV-28 Tabel 4.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 No Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Pemalang Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Nilai Penerapan Sistem Merit Nilai 238,5 262,5 273,0 283,5 294,0 304,5 315,0 325,5 325,5 2 Nilai aspek pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi Nilai 127 142 148 154 160 166 172 178 178 3 Indeks Profesionalitas ASN Nilai 65,53 78,28 78,3 78,32 78,34 78,36 78,38 78,4 78,4 4 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 83,25 84,78 84,98 85,18 85,38 85,58 85,78 85,98 85,98 4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Selain IKU, terdapat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai berikut : Tabel 4.5 Penetapan Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 No Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kabupaten Pemalang Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persen 64,62 44,89 45,29 45,69 46,09 46,49 46,89 47,29 47,29 2 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persen 3,68 13,67 14,17 14,67 15,17 15,67 16,17 16,67 16,67 3 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persen 12,34 22,94 23,44 23,94 24,44 24,94 25,44 25,94 25,94 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 V-1 Renstra menjadi pedoman bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan BKPSDM Kabupaten Pemalang selama 5 (lima) tahun kedepan. Seluruh sekretariat, bidang dan UPT BKPSDM Kabupaten Pemalang berkewajiban mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1.BKPSDM Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025 2029 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
2.Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2025 2029, BKPSDM Kabupaten Pemalang melalui Sekretariat, Bidang dan UPT diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
3.Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mendukung RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Provinsi Kabupaten Pemalang. Adapun rencana tindak lanjut sebagai fokus kegiatan yang akan dilakukan BKPSDM Kabupaten Pemalamh selama periode tahun 2025 2029 antara lain :
1.Pemenuhan ASN sesuai kebutuhan;
2.Distribusi ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi;
3.Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal dan pelatihan;
4.Penilaian potensi dan kompetensi secara reguler;
5.Implementasi penilaian kinerja ASN untuk mendukung kinerja organisasi dan sebagai dasar dalam pengembangan karir;
6.Peningkatan kualitas sistem informasi dan digitalisasi layanan kepegawaian terintegrasi. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 V-2 Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan, tanggungjawab serta kerjasama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait di Kabupaten Pemalang untuk terwujudnya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra ini, mendukung tercapainya visi “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”. Pemalang, September 2025 Kepala BKPSDM Kabupaten Pemalang EKO ADI SANTOSO, S.H.,M.Kn Pembina Utama Muda NIP. 19680908 199803 1 003 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal. I - 1 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Sepanjang tahun 2012-2023 Kabupaten Pemalang didominasi oleh bencana hidrometeorologi dengan jumlah kejadian 1.161 meliputi kejadian banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan kekeringan. Kejadian bencana ini telah korban jiwa dan kerugian secara material. Secara kondisi topografi Kabupaten Pemalang yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi, maka jenis bencana yang terjadi juga semakin kompleks. Daerah dataran rendah (wilayah bagian utara) didominasi oleh rawan bencana banjir/banjir bandang, angin putting beliung. Sedangkan untuk daerah dataran tinggi (wilayah bagian Selatan) didominasi oleh rawan bencana tanah longsor dan kekeringan. Dengan adanya potensi bencana yang ada di Kabupaten Pemalang tersebut maka perencanaan mitigasi bencana menjadi sangat penting untuk masuk kedalam dokumen Renstra BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai upaya mengurangi risiko bencana. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pemalang merupakan dokumen resmi yang disusun oleh BPBD Kabupaten Pemalang yang memuat rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan daerah selama 5 (lima) tahun, serta merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang. Upaya tersebut diwujudkan dengan pentahapan capaian pertahun melalui Renja Perangkat Daerah, sehingga kinerja terukur secara periodik, dievaluasi serta dapat dilakukan perbaikan dalam pencapaian tujuan akhir. Adapun keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektor lainnya dapat digambarkan sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id Hal. I - 2 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 dan pedoman teknis penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Renstra BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 -2029 disusun dengan menganalisa hasil capaian kinerja renstra periode sebelumnya dan disesuaikan dengan kondisi terkini tentang potensi, peluang, dan tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi dengan disesuaikan pada Visi dan Misi Bupati terpilih, serta selaras dengan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah, serta hasil kepakatan Forum Perangkat Daerah penyusunan rencana Strategis Renstra BPBD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 merupakan bentuk komitmen seluruh komponen BPBD Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Pemalang sekaligus wujud dan peran serta BPBD Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-
2029.Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Pemalang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja https://jdih.pemalangkab.go.id Hal. I - 3 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 1.2. DASAR HUKUM Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, meliputi:
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 tahun 1950;
2.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
6.Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7.Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran https://jdih.pemalangkab.go.id Hal. I - 4 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ….Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor….); https://jdih.pemalangkab.go.id Hal. I - 5 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029
24.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor … Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor …, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor …);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
29.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1.Maksud Maksud disusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pemalang 2025 – 2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 tahun,

a.Sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 sesuai tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Pemalang
b.Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 5 tahun (2025 – 2029) 1.3.2.Tujuan Tujuan disusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pemalang ini adalah sebagai berikut :
a.Sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025 - 2029;
b.Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) terkait konsistensi antara perancanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pada BPBD Kabupaten Pemalang;
c.Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal. I - 6 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan renstra BPPD. BAB ini memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur BPBD, sumber daya yang dimiliki BPBD, capaian kinerja pelayanan BPBD pada renstra periode sebelumnya, mengulas kelompok sasaran layanan. Bab ini memuat juga permasalahan pelayanan BPBD dan isu strategis BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. BAB ini memuat tujuan Renstra BPBD Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029, sasaran Renstra BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 serta strategi dan arah kebijakan BPBD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPBD tahun 2025 – 2029. Pada bagian ini diuraikan tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target dan pagu indikatif dan sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Serta memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BPBD tahun 2025 – 2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) BAB V. PENUTUP Pada bab ini memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 1 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan daerah. A. Tugas dan Fungsi Tugas BPBD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Fungsi
1. 1.Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. 2.Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. 3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. 4.Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. 5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. Susunan Organisasi Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Susunan Organsiai Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang terdiri atas :
6. 1.Kepala Badan
7. 2.Unsur Pengarah
8. 3.Unsur Pelaksana yang terdiri dari :
a.Kepala Pelaksana
b.Sekretariat, terdiri dari : 1) Subbagian Bina Progam dan Keuangan; 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional: https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 2 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029
d.Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari kelompok jabatan fungsional:
e.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari kelompok jabatan fungsional:
f.UPTD Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut : Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KEPALA BADAN UNSUR PENGARAH • INSTANSI PEMERINTAH DAERAH • PROFESIONAL /AHLI UNSUR PELAKSANA KEPALA PELAKSANA Kelompok Jabatan Fungsional SEKRETARIAT SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BIDANG REHABILITASI DAN REKONSRUKSI Keterangan : : Garis Hirarki : Garis Koordinasi Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional UPTD https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 3 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada BPBD Kabupaten Pemalang sebagai berikut : 1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah A. Tugas dan Fungsi Kepala BPBD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi:
a.Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi,
b.Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi,
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi,
d.Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. Uraian Tugas Kepala BPBD mempunyai uraian tugas menetapkan kebijakan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi. 2) Unsur Pengarah A. Tugas dan Fungsi Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
a.Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah,
b.Pemantauan, dan
c.Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. B. Uraian Tugas Unsur pengarah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.Menyusun prosedur tetap bersama unsur pelaksana mengenai penanganan bencana clan peta rawan bencana;
b.Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c.Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pelaksana sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses penanggulangan bencana; https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 4 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029
d.Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
e.Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
f.Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta penanganan pengungsi; dan
g.Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana 3) Kepala Pelaksana A. Tugas Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi B. Uraian Tugas Kepala Pelaksana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b.Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
c.Merurnuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
d.Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
e.Mengoordinasikan pengerahan sumber daya rnanusia, peralatan, logistic dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan;
f.Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana sesuai kebutuhan pelayanan publik
g.Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemcrintah (SPIP);
h.Mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang ketentraman dan ketertiban https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 5 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
i.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana ;
j.Merumuskan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
k.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 4) Sekretaris A. Tugas dan Fungsi Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan BPBD;
b.Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan BPBD;
c.Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan BPBD;
d.Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan BPBD;
e.Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pcngendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
f.Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPBD;
g.Penyiapan evaluasi dan pelaporan dj lingkungan BPBD; dan
h.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. Uraian Tugas Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a.Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan;
b.Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan, Anggaran (DPA);
c.Menyusun rancangan kebijakan kesekretar:iatan;
d.Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kerjasama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang / jasa.
e.Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian;
f.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik;
g.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 6 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 perlindungan masyarakat sub urusan bencana sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
h.Menyusun konsep inovasi kesekretariatan;
i.Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang- bidang;
j.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan;
k.Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana daerah;
l.Melaksanakan tugas kcdinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 4.1. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan A. Tugas Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan B. Uraian Tugas Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : • Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan; • Menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta dokumen perencanaan lainnya; • Melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan; • Mengelola data urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana • Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran • Menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya; • Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LE), Neraca dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) serta laporan keuangan lainnya; • Menyiapkan bahan inovasi Subbagian Bina Program dan Keuangan; • Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Bina Program dan Keuangan; • Menyusun bahan laporan penunjang urusan pemerintahan bidang https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 7 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana • Menyusun laporan pelaksanaan tugas subbagian Bina Program dan Keuangan • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 4.2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian A. Tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. B. Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut ; • Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; • Mengelola administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan ,pembinaan, pengawasan, pengendalian, penatausahaan, pemanfaatan dan penyusunan laporan barang milik daerah • Mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan; • Mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik; • Mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas; • Mengelola administrasi kepegawaian; • Mengelola ketatalaksanan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja • Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik • Menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian • Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Sub bagian Umum dan Kepegawaian • Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub bagian Umum dan Kepegawaian • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 5) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan . A. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan bidang kesiapsiagaan Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 8 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
1. 1.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan bidang kesiapsiagaan; dan
2. 2.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya B. Uraian Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: • Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan dokumen perencanaan; • Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; • Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan • Menyelenggarakan fasilitasi pencegahan bencana yang meliputi penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan mitigasi pada pra bencana, penyusunan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, sosialisasi, bimbingan, dan pembinaan dalam rangka pengembangan budaya sadar bencana, dan koordinasi dan konsultasi terkait pencegahan bencana. • Menyelenggarakan fasilitasi kesiapsiagaan pada pra bencana yang meliputi penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan kesiapsiagaan pada pra bencana, bimbingan teknis dan pelatihan penanggulangan bencana berdasarkan analisa kebutuhan, penyusunan perencanaan penanggulangan melalui pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan kebijakan teknis kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat pra bencana, pengorganisasian pemasangan rambu dan jalur evakuasi serta pengujian sistem peringatan dini (early warning system) secara efektif: pemantauan daerah rawan bencana secara berkala meliputi identifikasi, pengenalan, dan pengkajian terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, serta pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait kegiatan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. • Menyusun konsep inovasi pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. • Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; • Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; • Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 9 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 6) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik A. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan serta bidang logistik dan peralatan Dalam melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
3. 1.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan serta bidang logistik dan peralatan; dan
4. 2.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. Uraian Tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut: • Merencanakan program dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan dokumen perencanaan; • Menyusun rancangan kebijakan Bidang Kedaruratan dan Logistik; • Menyelenggarakan fasilitasi tanggap darurat yang meliputi penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi, pelaksanaan kebijakan operasional teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi, pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait pada saat penanganan tanggap darurat, koordinasi dan konsultasi, pelatihan petugas operasional tanggap darurat secara berkala dalam usaha pemeliharaan ketrampilan dan peningkatan mutu kinerja operasional, identifikasi dan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan kerusakan sarana prasarana, identifikasi gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan pada saat terjadi bencana, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi. • Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan dukungan logistik dan peralatan yang meliputi penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan dukungan logistik dan peralatan, pelaksanaan kebijakan operasional teknis penyediaan dukungan logistik dan peralatan pada saat tanggap darurat, pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait pada saat penyediaan dukungan logistik dan peralatan, pengelolaan sarana operasional penanganan bencana serta menginformasikan kondisi peralatan teknis operasional secara berkala, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana, bimbingan teknis manajemen logistik dan peralatan sesuai analisis kebutuhan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyediaan https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 10 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 ukungan logistik dan peralatan pada saat penanganan bencana, • Menyusun konsep inovasi Bidang Kedaruratan dan Logistik. • Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik • Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Kedaruratan dan logistik; • Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Kedaruratan dan Logistik • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 7) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi A. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan bidang rekontruksi Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi menyelenggarakan fungsi:
5. 1.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi serta bidang rekontruksi; dan
6. 2.Pelaksanaan fungsi jain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya B. Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut • Merencanakan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan dokumen perencanaan • Menyusun rancangan kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi • Menyelenggarakan fasilitasi rehabilitasi pada pasca bencana yang meliputi penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan Rehabilitasi pada pasca bencana, pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait pada pasca bencana, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, serta fasilitasi dan koordinasi terkait pelaksanaan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum serta rumah masyarakat terdampak pasca bencana secara terpadu. • Menyelenggarakan fasilitasi rekonstruksi pada pasca bencana yang meliputi koordinasi dengan instansi terkait sesuai prosedur dan ketentuan, fasilitasi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik, dan pelayanan utama dalam Masyarakat terdampak bencana, pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, rekonsiliasi dan resolusi di daerah bencana yang diakibatkan oleh konflik secara terpadu, serta pemantauan, https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 11 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rekonstruksi pada pasca bencana. • Menyusun konsep inovasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi • Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi • Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi • Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 8) UPTD UPTD dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada BPBD. 9) Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Tugas, klasifikasi, kategori, jenjang, pembinaan dan pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 2.1.2. Sumber Daya BPBD A. Sumber Daya Manusia Dalam upaya melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat, BPBD Kabupaten Pemalang didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 58 personil, yang terdiri atas ASN/PNS sejumlah 28 orang (48%), non ASN sejumlah 30 orang (52%). Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah ASN dibandingkan dengan seluruh pegawai di BPBD Kabupaten Pemalang hanya sebesar 48% dari jumlah keseluruhan yaitu 58 orang pegawai yang ada . Kekurangan pegawai yang terjadi selama ini ditutup dengan menggunakan tenaga honorer. Berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, sumber daya manusia pada BPBD Kabupaten Pemalang tergambar sebagaimana tabel 2.1 berikut : Tabel 2.1. Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Golongan dan Jabatan No Golongan Jabatan Jumlah Pegawai Pendidikan Akhir 1 IV C Kepala Pelaksana 1 S-2 (Magister Ekonomi Pembangunan) 2 IV A Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1 S-2 (Magister Manajemen) 3 IV A Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda 1 S-2 (Teknik Sipil) https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 12 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 No Golongan Jabatan Jumlah Pegawai Pendidikan Akhir 4 IV A Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1 S-2 (Teknik Sipil) 5 IV A Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 1 S-1 (Manajemen) 6 III D Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda 1 S-1 (Administrasi Negara) 7 III D Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 1 S-1 (Ilmu Pemerintahan) 8 III D Sekretaris 1 D-IV STPDN 9 III D Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda 1 S-2 (Geoinformasi – Perencanaan Spasial dan Manajemen Bencana) 10 III C Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan 1 S-1 (Ekonomi Manajemen) 11 III C Pengolah data dan informasi 1 S-1 (Ilmu Pemerintahan) 12 III B Penelaah Teknis Kebijakan 2 S-1(Teknik Geologi dan Sosiologi) 13 III A Penelaah Teknis Kebijakan 2 SMA/SMK (Biologi) 14 III A Pengadministrasi Perkantoran 1 SMA (IPS) 15 III A Analis Kebencanaan Ahli Pertama 2 S-1 (Manajemen) 16 II D Pengadministrasi Perkantoran 1 SMK I(Teknik Agronomi) 17 II C Pengadministrasi Perkantoran 1 SMA (paket C) 18 II C Penelaah Teknis Kebijakan 1 Paket C 19 II C Operator layanan operasional 3 2 Paket C 20 II C Pengolah data dan informasi 1 Paket C 21 II C Pranata Komputer Trampil 1 D-III (Sistem Informasi) 22 II B Operator layanan operasional 3 1 SMA Paket C 23 II A Operator layanan operasional 3 1 SMA Paket C 24 II A Operator layanan operasional 1 1 SD Sumber : BPBD Kabupaten Pemalang, 2025 Tabel 2.2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan GOLONGAN TINGKAT PENDIDIKAN S2 S1 D-III SMA SMP SD II A - - - 1 - 1 II B - - - 1 - - II C - - 1 5 - - II D - - - 1 - - III A - 2 - 3 - - III B - 2 - - - - III C - 2 - - - - III D 1 3 - - - - IV A 3 1 - - - - IV C 1 - - - - - Total 5 10 1 11 0 1 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 13 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Sumber : BPBD Kabupaten Pemalang, 2025 Gambar 2.2. Grafik Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi ASN yang ada di lingkungan BPBD Kabupaten Pemalang didominasi oleh lulusan S-1 sebesar 35,71%, (10 orang), selanjutnya jenjang S2 sebesar 17,86% (5 orang). Untuk Diploma III sebanyak 3.57% (1 orang), dan sisanya SMA 39,29% (11 orang) dan SD sebesar 3,57% (1 orang). Dari hasil analisis sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Pemalang, jika dilihat kualitas (jenjang pendidikan terakhir) sudah mencukupi kebutuhan dengan dominasi jenjang sarjana S-1, walaupun masih ada jenjang setingkat SD dengan jumlah sebanyak 1 orang (3,45%). Sedangkan jika berdasarkan jenis kelamin, jumlah personil BPBD didominasi oleh pegawai laki – laki, yaitu sebesar 75,86% (44 orang) dari jumlah personil keseluruhan dan untuk jumlah pegawai perempuan sebesar 24,14% (14 orang). Gambar 2.3. Persentase Jumlah Personil berdasarkan Jenis Kelamin BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana 5 10 1 11 1 Jumlah SDM berdasarkan jenjang pendidikan terakhir S2 S1 D-III SMA SD Laki - laki ; 75,86% Perempuan ; 24,14% https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 14 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan Prasarana yang dimiliki/dipergunakan oleh BPBD Kabupaten Pemalang untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan penanggulangan bencana, sebagaimana tabel 2.2 berikut : Tabel 2.3. Sarana Prasarana BPBD Kabupaten Pemalang No Nama Barang Jumla h Satua n Merk/Type Tahun Pembelia n Kondisi Barang B RR RB 1 2 5 6 7 8 9 10 11 1 Sepeda Motor 18 Unit Yamaha/5 LM 2003 B - - 2 Truck 5 Unit Hino 130 MD 2007 B - - 3 Mobil Carry 3 Unit Suzuki 2013 B - - 4 Mobil Ranger 1 Unit Ford 2013 B - - 5 Perahu Karet 4 Unit - 2013 B - - 6 Jeep 1 Unit Toyata/ Hilux 2014 B - - 7 Station Wagon 1 Unit Toyota/ Avanza 2020 B - - 8 Mobil Avanza All New 3 Unit 2024 B - - 9 Perahu Polyethilen 2 Unit - 2014 B - - 10 Perahu Rafting 1 Unit - 2013 B - - 11 Mesin Perahu 18 PK 2 Unit - 2015 B - - 12 Mesin Perahu 9,8 PK 2 Unit - 2014 B - - 13 Perahu Lipat 1 Unit - 2013 B - - 14 Chain Saw 7 Unit - 2013 B - - 15 Pompa Perahu 3 Unit - 2013 B - - 16 Rak Tempat Perahu Karet 4 Unit - 2020 B - - 17 Sandaran Mesin Tempel 3 Unit - 2015 B - - 18 Dayung 18 Unit - 2013 B - - 19 Velbed 3 Unit - 2013 B - - 20 Genset 5,5 KVS 2 Unit - 2013 B - - 21 Mesin Pompa Air 5 Unit - 2013 B - - 22 Dapur Umum 2 Unit - 2020 B - - 23 Mesin Perahu 25 PK 1 Unit - 2022 B - - 24 Cainsaw 4 Unit - 2023 B - - 25 Pompa Air (alcon) 3 Unit - 2023 B - - 26 Pompa Air Mobile 1 Unit - 2023 B - - https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 15 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 No Nama Barang Jumla h Satua n Merk/Type Tahun Pembelia n Kondisi Barang B RR RB 1 2 5 6 7 8 9 10 11 27 LCD Proyektor 2 Unit - 2020 B - - 28 A.C Split 15 Unit - 2020 B - - 29 Camera Digital 1 Unit Nikon/miroller s 2020 B - - 30 Laptop 14 Unit - - B - - 31 Printer 13 Unit - - B - - 32 EWS ( Early Warning System ) 6 Unit - 2020 B - - 33 Megahpone 3 Unit - 2020 B - - 34 Note Book 1 Unit Asuz 2022 B - - 35 Scanner 2 Unit Canon 2022 B - - Sumber : BPBD Kabupaten Pemalang, 2025 Beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian dalam upaya penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara garis besar meliputi penyediaan alat peralatan yang refresentatif diantara alat berat (excavator), drone, GPS, altimeter, HT/handy talky dan perahu PVC. Selain itu penyediaan peralatan penunjang kantor seperti perangkat komputer, penambahan meubelier seperti lemari arsip, meja kerja, kursi kerja dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang di anggap perlu sebagai penunjang terlaksananya pelayanan yang prima kepada masyarakat. 2.1.3. Kinerja Pelayanan BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang dituntut untuk terus berkarya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan. Dengan demikian, diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud upaya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana adalah satu perangkat Pemerintah Kabupaten Pemalang dan bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri Berdasarkan Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten Pemalang sebagai Perangkat Daerah yang mengampu urusan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pemalang, mengupayakan pencapaian SPM mulai pada tahun 2019. Adapun pelayanan minimal yang wajib di berikan kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencama meliputi tiga layanan sebagai berikut :
7. 1.Pelayanan informasi rawan bencana; https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 16 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029
8. 2.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
9. 3.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah, SPM serta pendanaan pelayanan perangkat daerah pada tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 17 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Tabel 2.4. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2020 – 2024 NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD TARGET NSPK TARGE T IKK TARGET INDIKAT OR LAINNYA TARGET RENSTRA PD TAHUN REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Risiko Bencana 160 155 150 145 165,97 146,38 128,55 115,11 105,76 109,3 120,58 130,31 137,10 2 Indeks Ketahanan Daerah 0,63 0,7 0,75 0,8 0,55 0,66 0,76 0,79 0,8 104,76 108,57 105,33 100,00 3 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%) 100 94 95 96 97 90 94 100 100 100 100,00 105,26 104,17 103,09 4 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaa n terhadap bencana (%) 100 95 95 95 95 94 95 100 100 100 100,00 105,26 105,26 105,26 5 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamata n dan evakuasi korban bencana (%) 100 100 100 100 100 100 99,71 99,95 100 100 99,71 99,95 100,00 100,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 18 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD TARGET NSPK TARGE T IKK TARGET INDIKAT OR LAINNYA TARGET RENSTRA PD TAHUN REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 6 Cakupan desa/kelurah an tangguh bencana (%) 4,5 5,86 7,21 8,56 3,3 4,95 6,3 7,65 10,76 110,00 107,51 106,10 125,70 Sumber : BPBD Kabupaten Pemalang, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 19 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Pemalang tahun 2020-2024 diatas, indikator capaian yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) serta indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan bencana dapat dijelaskan sebagai berikut :
10. 1.Indikator Kinerja Utama
a.Indeks Risiko Bencana (IRBI) Indeks Risiko Bencana adalah penentuan tingkat risiko bencana daerah yang dilakukan oleh BNPB melalui penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko) dengan melakukan kajian risiko bencana. Dalam indeks risiko bencana, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Sepanjang kurun waktu tahun 2020-2024, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pemalang dapat diturunkan dari semula 165,97 dengan kategori tinggi pada tahun 2020 menjadi 105,76 dengan kategori sedang pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target yang ditentukan yaitu 145 maka dikatakan bahwa indikator ini telah melebihi target. Hal ini menunjukkan upaya – upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas telah dilaksanakan secara optimal. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain :
1. 1.Meningkatkan kualitas penanganan bencana, melalui perbaikan dalam 7 (tujuh) prioritas yang menjadi indikator dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah yang terdiri dari: • Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan; • Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu; • Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; • Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; • Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; • Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan • Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
2. 2.Meningkatkan layanan informasi rawan bencana, antara lain dengan melaksanakan layanan informasi rawan bencana dengan berbagai macam metode, yaitu: • Sosialisasi tatap muka; • Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia; • Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi; dan • Papan informasi publik
3. 3.Meningkatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana antara lain dengan melaksanakan kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 20 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029
4. 4.Meningkatkan layanan evakuasi dan tanggap darurat, antara lain dengan melaksanakan : • Peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan Keadaan darurat di wilayah bencana; • Penyediaan logistik permakanan dan pendistribusiannya; dan • Mengoperasikan Pusat Pengendalian Operasional BPBD
5. 5.Meningkatkan layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, antara lain dengan melaksanakan : • Pemberian bantuan berupa bahan bangunan ringan kepada warga yang terdampak bencana di Kabupaten Pemalang; • Pelatihan untuk meningkatkan produktifitas warga sehingga diharapkan dapat meningkatkan penghasilan bagi warga terdampak bencana; • Pembuatan Dokumen Kajian Kebutuhan Pasca bencana; • Pembuatan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana
b.Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi ketahanan suatu daerah terhadap berbagai tantangan dan ancaman yang timbul, termasuk bencana alam, perubahan iklim, kerawanan sosial, ekonomi, dan faktor lainnya. IKD bertujuan untuk membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan perhatian khusus serta sumber daya untuk meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan daerah. Pencapaian IKD dari tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu dari 0,55 pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 0,8 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target yang ditentukan pada tahun 2024 yaitu 0,8 maka dikatakan bahwa indikator IKD sudah sesuai dengan target.
1. 2.Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana Pencapaian target indikator SPM sub-urusan bencana sampai dengan akhir tahun 2024 sebagaimana tabel diatas yang terdiri atas 3 layanan sebagai berikut :
a.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebesar 100%
b.Jumlah warga negara yang mempeoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 100%
c.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 100%
d.Cakupan desa/kelurahan tangguh bencana sebesar 10.76 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 21 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Capaian SPM sub-urusan bencana pada akhir tahun 2024 menunjukkan sudah tercapai 100%. Meskipun pada awal tahun 2021 – 2022 terdapat indikator yang masih dibawah target yaitu indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Evaluasi penggunaan Anggaran yang dipergunakan dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dalam periode tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 22 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2020 – 2024 Uraian Program/Kegiatan Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam 000 Rp) Realisasi Pada Tahun Ke- (dalam 000 Rp ) Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggar an Realisasi

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6.560.46 0 6.014.362 5.445.832 5.916.229 5.945.722 5.514.229 5.065.351 5.213. 214 90,63% 91,68% 93,01% 88,12 % - 161.05 7,75 - 183.127, 5 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 240.164 335.000 65.000 111.958 207.205 274.061 64.909 111.42 3 86,28% 81,81% 99,86% 99,52 % - 32.051, 5 -23.945,5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.307.85 1 4.567.316 4.168.136 4.189.051 3.837.902 4.184.423 3.828.435 3.514. 325 89,09% 91,62% 91,85% 83,89 % -29.700 - 80.894,2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.100 20.000 5.000 13.062 20.000 5.000 99,71% 100% 100% -2.700 - 2.687,33 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 391.275 331.196 349.670 377.515 330.358 343.25 7 96,48% 99,75% 98,17 % - 13.868, 333 - 11.419,3 33 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 345.000 65.000 322.446 64.813 93,46% 99,71 % - 140.00 0 - 128.816, 5 Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 378.290 341.500 596.500 536.660 334.969 287.331 557.884 523.62 0 88,55% 84,14% 93,53% 97,57 % 39.592, 5 47.162,7 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 884.780 305.000 280.000 663.890 852.623 304.786 278.765 655.77 6 96,37% 99,93% 99,56% 98,78 % - 55.222, 5 - 49.211,7 5 Program Penanggulangan Bencana 4.120.20 1 1.603.000 957.350 2.501.300 3.837.286 1.374.899 921.924 2.466. 031 93,13% 85,77% 96,30% 98,59 % - 404.72 5,25 - 342.813, 75 Pelayanan Informasi rawan bencana Kabuoaten/Kota 607.132 200.000 279.850 232.950 599.636 196.652 274.134 222.11 2 98,77% 98,33% 97,96% 95,35 % - 93.545, 25 -94.381 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 23 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Uraian Program/Kegiatan Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam 000 Rp) Realisasi Pada Tahun Ke- (dalam 000 Rp ) Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggar an Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.653.06 9 600.000 382.500 590.000 1.590.877 586.009 360.066 588.51 2 96,24% 97,67% 94,13% 99,75 % - 265.76 7,25 - 250.591, 25 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.860.00 0 803.000 295.000 1.515.850 1.646.774 592.238 287.724 1.497. 303 88,54% 73,75% 97,53% 98,78 % - 86.037. 5 - 37.367,7 5 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 162.500 158.10 4 97,29 % 10.680.6 61 7.617.362 6.403.182 8.417.529 9.783.008 6.889.128 5.987.275 7.679. 245 91.60% 90,44% 93,50% 91,23 % - 565.78 3 - 525.940, 75 Sumber : BPBD Kabupaten Pemalang (diolah), 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 24 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Evaluasi penggunaan anggaran yang dapat dianalisa secara lengkap hanya pada tahun 2021 – 2024, untuk tahun 2020 masih menggunakan aturan nomenklatur kodefikasi program kegiatan yang sebelumnya. Berdasarkan tabel 2.5, pendanaan pelayanan BPBD Kabupaten Pemalang sampai dengan akhir tahun 2024, dapat diketahui bahwa pendanaan penanggulangan bencana dari tahun ke tahun cukup fluktuatif namun pendanaan sesuai dengan prioritas pendanaan daerah dan pada masa tahun tersebut terdapat banyak dampak dari pandemi covid-19 sehingga anggaran banyak dialihkan pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi dampak covid-19. Dari aspek rasio penyerapan anggaran rata-rata telah diatas 90% dengan realisasi terbaik pada tahun 2023. 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang merupakan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang mencakup perlindungan masyarakat (warga negara) terhadap bencana, mulai dari tahap prabencana, masa tanggap darurat, sampai pada tahap pascabencana Adapun kelompok sasaran layanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang adalah masyarakat (warga negara) yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang serta seluruh stakeholder terkait dengan penanganan kebencanaan. Berpijak pada kondisi diatas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang dituntut untuk mampu menghasilkan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik akan layanan bidang kebencanaan secara maksimal dan komprehensif, serta secara aktif melakukan kemitraan strategis dengan pihak-pihak terkait semisal BASARNAS, BKSDA, Perguruan Tinggi serta Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang kemanusiaan dan kebencanaan. Kemitraan tersebut diimplementasikan dalam kegiatan antara lain :

1.Kemitraan dengan BASARNAS Pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap korban/orang hilang dalam musibah atau keadaan darurat
2.Kemitraan dengan BKSDA • Perlindungan dan pengamanan terhadap sumber daya alam hayati termasuk perlindungan, pengamanan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan. • Pemantauan kawasan rawan bencana alam di kawasan konservasi (cagar alam, hutan lindung)
3.Perguruan Tinggi • Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian • Keterlibatan mahasiswa KKN tematik
4.Organisasi Masyarakat Kerjasama dengan organisasi masyarakat merupakan perwujudan partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam setiap fase penanggulangan bencana (pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 25 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 2.2.1. Permasalahan Permasalahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan BPBD Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah adanya tingginya potensi rawan bencana. Tingginya potensi rawan bencana ini terjadi karena kondisi geografis dan topografisnya yang berada di Pantai utara Pulau Jawa sebagai wilayah pesisir sehingga Kabupaten Pemalang menghadapi risiko gelombang pasang dan abrasi. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 sebesar 105,76 masuk pada kelas resiko sedang. Gelombang pasang ini antara lain adalah dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi pada beberapa tahun terakhir. Gelombang pasang atau abrasi di Kabupaten Pemalang disebabkan juga akibat kerusakan ekosistem lingkungan di wilayah pesisir, penebangan pohon mangrove tak terkendali dan sedimentasi. Selain gelombang pasang, bencana lain yang dihadapi Kabupaten Pemalang yaitu banjir, longsor/gerakan tanah. Secara khusus memasuki musim hujan, banjir dan longsor menjadi bencana musiman yang selalu menimpa beberapa kawasan di Kabupaten Pemalang. Bencana longsor dipengaruhi oleh faktor alam seperti kelas kemiringan lereng, drainase permukaan, tekstur tanah, kelembaban. Selain permasalahan diatas, permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Pemalang, dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana di Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut :
1.Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana

a.Keterbatasan teknologi informasi dan sistem informasi kebencanaan yang dapat diakses semua pihak.
b.Belum optimalnya edukasi dan literasi kebencanaan pada masyarakat tentang penanggulangan bencana
1. 2.Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan sistem peringatan dini oleh masyarakat dan aparatur pemerintah
a.Belum cukupnya sistem peringatan dini penanggulangan bencana untuk menjangkau luasan daerah rawan
b.Belum optimalnya literasi kebencanaan terkait peringatan bencana untuk aksi dini
1. 3.Belum optimalnya perencanaan program pembangunan berbasis mitigasi bencana dan ketahanan iklim
a.Belum optimalnya pengintegrasian kajian dan rencana penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan
b.Belum diterapkannya secara menyeluruh peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penanggulangan bencana
1. 4.Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
a.Kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam perhitungan kebutuhan pasca bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi
b.Sistem data kebencanaan pusat dan daerah belum terintegrasi
c.Belum optimalnya kapasitas pemerintah daerah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 26 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029
d.Belum optimalnya pemberian bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat
1. 5.Belum optimalnya penanggulangan kedaruratan bencana dan logistik
a.Belum optimalnya kolaborasi dengan pihak non pemerintah dalam mendukung upaya penanggulangan kedaruratan bencana
b.Keerbatasan pemanfaatan sumber daya pemerintah daerah dalam melakukan kedaruratan bencana
c.Belum optimalnya pengelolaan situasi darurat bencana
d.Belum adanya standar logistik penanggulangan bencana yang ditetapkan tiap tahunnya 2.2.2. Isu Strategis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang serta Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organsisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan daerah. Perumusan isu-isu strategis Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pemalang dalam Renstra BPBD Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:
1. 1.Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengalokasian anggaran, perencanaan pembangunan dan penataan ruang Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengalokasian anggaran, perencanaan pembangunan, dan penataan ruang merupakan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana ke dalam berbagai aspek pembangunan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan juga mempertimbangkan aspek mitigasi dan adaptasi terhadap dampak bencana, sehingga risiko bencana dapat diminimalkan Pengalokasian Anggaran: • Pengarusutamaan PRB dalam anggaran berarti memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur, mempertimbangkan aspek keandalan dan ketahanan terhadap bencana. • Anggaran harus dialokasikan untuk kegiatan mitigasi bencana, seperti pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, pemetaan wilayah rawan bencana, dan penyediaan sistem peringatan dini. Perencanaan Pembangunan • Pengarusutamaan PRB dalam perencanaan pembangunan berarti bahwa setiap rencana pembangunan, baik dalam RPJPD, RPJMD harus mempertimbangkan risiko bencana • Perencanaan harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi dalam upaya pengurangan risiko bencana https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 27 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Perencanaan Penataan Ruang • Pengarusutamaan PRB dalam penataan ruang berarti bahwa tata ruang harus mempertimbangkan lokasi dan jenis penggunaan ruang yang rentan terhadap bencana. • Penyusunan rencana tata ruang harus melibatkan stakeholder terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memastikan bahwa rencana tata ruang efektif dalam mengurangi risiko bencana
2. 2.Peningkatan sinergitas antara pemerintah, Lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media (PENTAHELIX) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam perkembangannya, akademisi dan media masa juga memiliki kewajiban untuk turut serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai bidang masing-masing.
3. 3.Peningkatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana • Peningkatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana (PRB) berarti fokus pada pembangunan yang lebih tahan bencana, bukan hanya sekadar pemulihan, namun juga pengurangan risiko untuk bencana yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek mitigasi, kesadaran masyarakat, dan perbaikan infrastruktur yang tahan bencana. • Peningkatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berorientasi PRB bertujuan untuk menciptakan wilayah yang lebih tahan bencana dan mengurangi dampak negatif dari bencana di masa depan.
4. 4.Pengembangan kapasitas dan literasi kebencanaan dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana • Pengembangan kapasitas dan literasi kebencanaan merupakan kunci penting dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Literasi kebencanaan, yang mencakup kemampuan membaca, memahami, dan menggunakan informasi terkait bencana, serta kapasitas yang mengacu pada kekuatan dan sumber daya untuk mengelola risiko bencana, membantu masyarakat untuk bersiap menghadapi bahaya • Literasi kebencanaan memungkinkan masyarakat untuk memahami risiko bencana di lingkungan mereka, mengetahui langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi bencana, dan berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan • Pengembangan kapasitas memungkinkan masyarakat untuk memiliki sumber daya yang cukup, pengetahuan yang tepat, dan kemampuan https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 28 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 yang memadai untuk menghadapi bencana, baik dalam hal pencegahan, mitigasi, maupun pemulihan Proses perumusan isu strategis disajikan seperti tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 29 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Tabel 2.6. Isu Strategis BPBD Kabupaten Pemalang POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN BPBD PERMASALAHAN BPBD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN BPBD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN BPBD ISU STRATEGIS BPBD GLOBAL NASIONAL REGIONAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Kondisi geografis dan topografi Kabupaten Pemalang Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana • Keterbatasan teknologi informasi dan sistem informasi kebencanaan yang dapat diakses semua pihak. • Belum optimalnya edukasi dan literasi kebencanaan pada masyarakat tentang penanggulangan bencana Risiko bencana dan perubahan iklim Resiko kegagalan Climate Action Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana geologi Perkuatan fondasi ekonomi hijau dan penanggulangan risiko bencana Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengalokasian anggaran, perencanaan pembangunan dan penataan ruang Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan sistem peringatan dini oleh masyarakat dan aparatur pemerintah • Belum cukupnya sistem peringatan dini penanggulangan bencana untuk Perubahan iklim Meningkatnya risiko dan potensi dampak bencana akibat perubahan iklim Peningkatan peran dan pendekatan PENTAHELIX (pemerintah, Lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 30 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN BPBD PERMASALAHAN BPBD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN BPBD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN BPBD ISU STRATEGIS BPBD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) menjangkau luasan daerah rawan • Belum optimalnya literasi kebencanaan terkait peringatan bencana untuk aksi dini Belum optimalnya perencanaan program pembangunan berbasis mitigasi bencana dan ketahanan iklim • Belum optimalnya pengintegrasian kajian dan rencana Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan • Belum diterapkannya secara menyeluruh peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penanggulangan bencana Pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan dan percepatan perkembangan pusat pusat pertumbuhan dan kawasan investasi Pengembangan kapasitas dan literasi kebencanaan dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 31 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN BPBD PERMASALAHAN BPBD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN BPBD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN BPBD ISU STRATEGIS BPBD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Belum optimalnya penanggulangan kedaruratan bencana dan logistik • Belum optimalnya kolaborasi dengan pihak non pemerintah dalam mendukung upaya penanggulangan kedaruratan bencana • Keerbatasan pemanfaatan sumber daya pemerintah daerah dalam melakukan kedaruratan bencana • Belum optimalnya pengelolaan situasi darurat bencana • Belum adanya standar logistik penanggulangan bencana yang ditetapkan tiap tahunnya https://jdih.pemalangkab.go.id Hal II - 32 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN BPBD PERMASALAHAN BPBD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN BPBD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN BPBD ISU STRATEGIS BPBD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana • Belum optimalnya kapsitas pemerintah daerah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi • Belum optimalnya pemberian bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat Peningkatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana Sumber : Hasil Analisis, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal III - 1 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Berdasarkan hal tersebut diatas maka tujuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan fungsi utama BPBD yaitu meningkatkan ketahanan daerah Tabel 3.1. Tujuan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 Tujuan Indikator Target Tahun Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Meningkatkan ketahanan daerah Indek Risiko Bencana 100,33- 100,72 100,33- 98,75 98,83- 96,78 97,32- 94,81 95,81- 92,84 94,31- 90,87 Sumber : Hasil Analisis, 2025 3.2. SASARAN RENCANA STRATEGIS BPBD Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada tujuan di atas, maka sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2025-2026 adalah meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana. https://jdih.pemalangkab.go.id Hal III - 2 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Pernyataan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 TUJUAN SASARAN INDIKATO R SAT TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Meningkat kan ketahanan daerah Indek Risiko Bencana Indeks 100,33- 100,72 100,33- 98,75 98,83- 96,78 97,32- 94,81 95,81- 92,84 94,31- 90,87 Meningkat nya kapasitas penanggul angan bencana Indek Ketahanan Daerah Indeks 0,8 0,81 0,81 0,82 0,82 0,83 Sumber : Hasil Analisis, 2025 3.3. STRATEGI RENCANA STRATEGIS BPBD Pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan memerlukan tindak lanjut berupa penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi merupakan cara mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan. Kemudian strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. https://jdih.pemalangkab.go.id Hal III - 3 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Tabel 3.3.Pentahapan Renstra BPBD Kabupaten Pemalang TAHAP I
(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Peningkatan upaya penanggulangan bencana pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi (Kecamatan Watukumpul, Belik, Pulosari) Peningkatan upaya penanggulangan bencana pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi (Kecamatan Watukumpul, Belik, Pulosari) Peningkatan upaya penanggulangan bencana pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi (Kecamatan Ulujami, Pemalang, Bantarbolang ) Peningkatan upaya penanggulangan bencana pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi (Kecamatan Ulujami, Pemalang, Bantarbolang ) Peningkatan upaya penanggulangan bencana pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana sedang (Kecamatan Moga, Warungpring, Comal ) Sumber : Hasil Analisis, 2025 Pentahapan Renstra BPBD Kabupaten Pemalang diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut :

1.Layanan informasi rawan bencana
2.Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3.Layanan evakuasi dan tanggap darurat
4.Layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam 3.4. ARAH KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS BPBD Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan tools yang dirumuskan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan pembangunan menjadi panduan dalam penentuan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun strategi dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.4. Arah Kebijakan Renstra BPBD Kabupaten Pemalang NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KET

(1)(2) (3) (4) (5)

1.Layanan informasi rawan bencana
2.Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pengurangan resiko bencana dengan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen

a.Mengintegrasikan mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan melalui pengarusutamaan https://jdih.pemalangkab.go.id Hal III - 4 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KET

(1)(2) (3) (4) (5)

3.Layanan evakuasi dan tanggap darurat krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana; dokumen pengurangan resiko bencana dalam dokumen perencanaan tata ruang

b.Meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan, simulasi dan sosialisasi edukasi masyarakat
c.Meningkatkan peralatan sarpras mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui penyediaan peralatan penanggulangan bencana
d.Pembentukan dan penguatan desa tangguh bencana
e.Meningkatkan sarpras penanganan darurat bencana
f.Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui Sosialisasi dan pelatihan SDM penanggulangan bencana
g.Menyediakan kebutuhan bantuan logistik darurat bencana
h.Membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana melalui pelatihan dan pemberian bantuan sarpras dalam rangka pemulihan sosial ekonomi serta pemberian bantuan rumah korban terdampak bencana
i.Pengembangan sistem pemulihan bencana melalui penyusunan dokumen JITUPASNA dan R3P serta Bimbingan teknis pasca bencana Sumber : Hasil Analisis, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal III - 5 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan ketahanan daerah Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana
1. 1.Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana 1.1. Mengintegrasikan mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan melalui pengarusutamaan dokumen pengurangan resiko bencana dalam dokumen perencanaan tata ruang 1.2. Meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan, simulasi dan sosialisasi edukasi masyarakat 1.3. Meningkatkan peralatan sarpras mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui penyediaan peralatan penanggulangan bencana 1.4. Pembentukan dan penguatan desa tangguh bencana
2. 2.Meningkatkan penanganan darurat bencana 2.1. Meningkatkan sarpras penanganan darurat bencana 2.2. Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui Sosialisasi dan pelatihan SDM penanggulangan bencana 2.3. Menyediakan kebutuhan bantuan logistik darurat bencana
3. 3.Meningkatkan penanganan pasca bencana 3.1. Membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana melalui pelatihan dan pemberian bantuan sarpras dalam rangka pemulihan sosial ekonomi serta pemberian bantuan rumah korban terdampak bencana 3.2. Pengembangan sistem pemulihan bencana melalui penyusunan dokumen JITUPASNA dan R3P serta Bimbingan teknis pasca bencana Sumber : Hasil Analisis, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 1 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana di Kabupaten Pemalang, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025 – 2029, yaitu :
4. 1.Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana merupakan program utama BPBD Kabupaten Pemalang dalam membantu tugas Bupati Pemalang dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Pemalang. Program ini berisikan kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta kegiatan penataan sistem dasar penangggulangan bencana
5. 2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan program berisikan kegiatan penunjang operasional perangkat daerah, yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, adminitrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah serta pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dana pendanaan indikatif yang direncanakan guna mendukung pencapaian indikator sasaran strategis yang ada di BPBD Kabupaten Pemalang dalam Renstra tahun 2025 - 2029 sebagaimana tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 2 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Tabel 4. 1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra BPBD NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pengurangan Risiko Bencana Meningkatkan ketahanan daerah Meningkatnya ketahanan daerah Penurunan risiko bencana Indek Risiko Bencana (IRBI) Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana Indek Ketahanan Daerah (IKD) Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 3 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon) Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab/Kota Sub Kegiatan Pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana Kabupaten/ kota Meningkatnya penanganan darurat bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan Respon Ceoat Darurat Bencana Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 4 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Korban Bencana Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota Meningkatnya penanganan pasca bencana Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rehabilitasi Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rekonstruksi Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 5 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Sumber : Hasil Analisis, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 6 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT SAT BASELIN E 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TUJUAN Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana IRBI indek 105,46 100,84- 100,72 98,83- 96,78 97,32- 94,81 95,81- 92,84 94,31- 90,87 SASARAN Meningkatnya ketahanan daerah IKD indek 0,8 0,81 0,81 0,82 0,82 0,83 Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah SAKIP Indeks 64,69 64,69 64,72 64,72 64,75 64,75 IKM Indeks 87,63 88,65 88,70 88,70 88,75 88,75 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 665.009.000 1.377.820.920 1.377.820. 920 1.377.820.9 20 1.377.820.92 0 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100 100 50.000.000 100 150.000.000 100 150.000.0 00 100 150.000.00 0. 100 150.000.000 Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten /Kota Jumlah Dokumen sampai dinyatakan sah/legal dokum en 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai dengan target yang akan dipenuhi % 30 50.000.000 400 150.000.000 400 150.000.00 0 400 150.000.000 400 150.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 7 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT SAT BASELIN E 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100 100 185.009.000 100 420.000.000 100 420.000.0 00 100 420.000.00 0 100 420.000.000 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Prosentase pembentukan desa tangguh bencana % 15,09 2 90.009.000 16,51 150.000.000 17,92 150.000.00 0 19,81 150.000.000 21,23 150.000.000 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas TRC kegiata n 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon) Jumlah Dokumen sampai dinyatakan sah/legal dokum en 1 35.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan (Gladi) orang 30 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota Jumlah Dokumen sampai dinyatakan sah/legal dokum en 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab/Kota Jumlah peralatan yang tersedia unit 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/ kota jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan orang 40 30.000.000 100 100.000.000 100 100.000.00 0 100 100.000.000 100 100.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 8 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT SAT BASELIN E 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 100 225..000.000 100 450.000.000 100 450.000.0 00 100 450.000.00 0 100 450.000.000 Respon Cepat Darurat Bencana Jumlah Dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SK PDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat Dokum en 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana orang 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.00 0 100 100.000.000 100 100.000.000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kot a dan lintas Orang 0 0 50 50.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 Kabupaten/Kota perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 9 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT SAT BASELIN E 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Pistribusi Logistik orang 50 75.000.000 200 250.000.000 200 250.000.00 0 200 250.000.000 200 250.000.000 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rehabilitasi % 100 100 205.000.000 100 357.820.920 100 357.820.9 20 100 357.820.92 0 100 357.820.920 Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rekonstruksi % 100 100 100 100 100 100 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulanga n Bencana dokum en - 1 5.000.000 1 7.820.920 1 7.820.920 1 7.820.920 1 7.820.920 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kot
1. a.lintas perangkat daerah Kabupaten/Kot a dan relawan yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen orang 40 50.000.000 40 100.000.000 40 100.000.00 0 40 100.000.000 40 100.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 10 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT SAT BASELIN E 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kot a yang dilegalkan kegiata n 1 50.000.000 1 100.000.000 1 100.000.00 0 1 100.000.000 1 100.000.000 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun dokum en 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 11 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT SAT BASELIN E 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan dokum en 1 50.000.000 1 100.000.000 1 100.000.00 0 1 100.000.000 1 100.000.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN Nilai SAKIP Nilai 100 8.864.000.000 100 7.764.000.000 100 7.764.000. 000 100 7.764.000.0 00 100 7.814.000.00 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Laporan/Doku men Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi % 300.000.000 300.000.000 300.000.0 00 300.000.00 0 350.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokum en 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 3 100.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokum en 30 45.000.000 30 45.000.000 30 45.000.000 30 45.000.000 30 45.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokum en 30 35.000.000 30 35.000.000 30 35.000.000 30 35.000.000 30 35.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 12 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT SAT BASELIN E 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokum en 30 45.000.000 30 45.000.000 30 45.000.000 30 45.000.000 30 45.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokum en 30 35.000.000 30 35.000.000 30 35.000.000 30 35.000.000 30 35.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lapora n 19 45.000.000 19 45.000.000 19 45.000.000 19 45.000.000 19 45.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lapora n 8 45.000.000 8 45.000.000 8 45.000.000 8 45.000.000 8 45.000.000 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berasarkan bidang urusan yang diampu Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Berita Acara 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 13 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT SAT BASELIN E 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi % 4.920.000.000 4.920.000.000 4.920.000. 000 4.920.000.0 00 4.920.000.00 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ bulan 392 4.800.000.000 392 4.800.000.000 392 4.800.000. 000 392 4.800.000.00 0 392 4.800.000.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD Dokum en 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Lapora n 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Lapora n 18 50.000.000 18 50.000.000 18 50.000.000 18 50.000.000 18 50.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 14 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT SAT BASELIN E 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi % 48.000.000 48.000.000 48.000.00 0 48.000.000 48.000.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Lapora n 2 48.000.000 2 48.000.000 2 48.000.000 2 48.000.000 2 48.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi % 145.000.000 145.000.000 145.000.0 00 145.000.00 0 145.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 5 35.000.000 5 35.000.000 5 35.000.000 5 35.000.000 5 35.000.000 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 50 50.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 15 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT SAT BASELIN E 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 60 60.000.000 60 60.000.000 60 60.000.000 60 60.000.000 60 60.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi % 551.000.000 551.000.000 551.000.0 00 551.000.00 0 551.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.00 0 1 100.000.000 1 100.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 16 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT SAT BASELIN E 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokum en 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lapora n 12 36.000.000 12 36.000.000 12 36.000.000 12 36.000.000 12 36.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lapora n 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.00 0 12 250.000.000 12 250.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia % 1.250.000.000 200.000.000 200.000.00 0 200.000.000 200.000.000 Pengadaan alat besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan Unit 1 1.000.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000. 1 50.000.000 . 1 50.000.000. 1 50.000.000. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.00 0 20 200.000.000 20 200.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 17 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT SAT BASELIN E 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 800.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.00 0 1 200.000.000 1 200.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 945.000.000 945.000.000 945.000.0 00 945.000.00 0 945.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lapora n 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapora n 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.00 0 12 200.000.000 12 200.000.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Lapora n 12 85.000.000 12 85.000.000 12 85.000.000 12 85.000.000 12 85.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 18 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT SAT BASELIN E 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapora n 12 600.000.000 12 600.000.000 12 600.000.00 0 12 600.000.000 12 600.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara % 705.000.000 655.000.000 655.000.0 00 655.000.00 0 655.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 25 150.000.000 25 150.000.000 25 150.000.00 0 25 150.000.000 25 150.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.00 0 10 200.000.000 10 200.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya Unit 1 50.000.000 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang dipelihara Unit 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 19 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT SAT BASELIN E 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGE T PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 20 35.000.000 20 35.000.000 20 35.000.000 20 35.000.000 20 35.000.000 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Unit 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.00 0 3 100.000.000 3 100.000.000 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Unit 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.00 0 5 100.000.000 5 100.000.000 Sumber : Hasil Analisis, 2025 Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Program Penanggulangan Bencana Terlaksananya Penanggulangan Bencana 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
1. a.Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten /Kota
2. b.Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 20 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5)

2.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

a.Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
b.Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota
c.Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon)
d.Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
e.Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota
f.Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab/Kota
g.Pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana Kabupaten/ kota
1. 3.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
a.Respon Cepat Darurat Bencana
b.Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
c.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat
d.Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
1. 4.Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
a.Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
b.Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
c.Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
d.Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
e.Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Sumber : Hasil Analisis, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 20 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan dimasa mendatang. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja utama (IKU) urusan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana sebagai berikut : Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Bencana) No. Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Indikator Tujuan Indek Risiko Bencana Indek 105,46 100,33- 100,72 100,33- 98,75 98,83- 96,78 97,32- 94,81 95,81- 92,84 94,31- 90,87 2 Indikator Sasaran https://jdih.pemalangkab.go.id Hal IV - 21 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 No. Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 (IKU) Sub Urusan Bencana Indek Ketahanan Daerah Indek 0,8 0,8 0,81 0,81 0,82 0,82 0,83 Sumber : Hasil Analisis, 2025 Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Bencana) No. Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100 100 100 100 100 100 100 2 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100 100 100 100 100 100 100 3 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 100 100 100 100 100 100 4 Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rehabilitasi % 100 100 100 100 100 100 100 5 Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rekonstruksi % 100 100 100 100 100 100 100 Sumber : Hasil Analisis, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal V - 1 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 Renstra BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 untuk terwujudnya masyarakat PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA. Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 harus dilaksanakan secara konsisten dan memerlukan komitmen penuh seluruh pejabat dan staf BPBD Kabupaten Pemalang serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan BPBD kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029 serta menjadi acuan dalam penyusunan Renja BPBD dan menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah pada tahun 2030 sebagai tahun transisi Dengan memperlihatkan bab-bab yang diuraikan sebelumnya dalam dokumen ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi akhir yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana periode tahun 2025 – 2029 adalah meningkatnya kemandirian masyarakat dalam rangka turut serta bersama dengan pemerintah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga ketahanan daerah dalam mengelola potensi ancaman bencana serta penanganan awal kejadian bencana secara mandiri dapat terwujud. Renstra BPBD Kabupaten Pemalang merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pemalang maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat dirasakan secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun https://jdih.pemalangkab.go.id Hal V - 2 RENSTRA BPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 - 2029 global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pengendalian risiko strategis perangkat daerah dan evaluasi Renstra perangkat daerah minimal 1 kali dalam lima tahun Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. Pemalang, Juni 2025 KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN PEMALANG Drs. ANDRI ADI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19730826 199303 1 004 N I P . 1 9 7 3 0 8 2 6 1 9 9 3 0 3 1 https://jdih.pemalangkab.go.id 6 Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.. https://jdih.pemalangkab.go.id 7 Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan dan sasaran Daerah dengan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang harus mendukung tujuan dan sasaran Daerah sehingga visi dan misi Daerah dapat tercapai. Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id 8 Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id 9 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik https://jdih.pemalangkab.go.id 10 Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; https://jdih.pemalangkab.go.id 11
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor... Tahun... tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 – 2029; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...Tahun.....tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor....Tahun...tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor...);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor....Tahun...tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 13 Tahun 2016 https://jdih.pemalangkab.go.id 12 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
30.Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
31.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
1.Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan dan;
2.Memberikan arah dalam melayani masyarakat sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen aparatur perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama. Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1.Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.
2.Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
3.Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang memuat program dan Kegiatan https://jdih.pemalangkab.go.id 13 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada Imendagri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :
1.Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2.Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, kelompok sasaran yang dilayani Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, dukungan BUMD dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, Permasalahan dan Isu- isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang.
3.Bab III Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dalam 5 (lima) tahun mendatang.
4.Bab IV Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. berisi tentang uraian Program dan Kegiatan, Uraian Sub Kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target Capaian Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
5.Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan dan Evaluasi Pengendalian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id 14 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id 15 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. Sedangkan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Berikut uraian tugas jabatan struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang berdasar Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang : A. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1.Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2.Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
3.Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
4.Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
5.Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
6.Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan unsur SPIP;
7.Mengarahkan pengelolaan administrasi umum perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kesatuan bangsa dan politik; https://jdih.pemalangkab.go.id 16
8.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
9.Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
10.Merumuskan laporan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
11.Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. B. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai uraian tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan politik, dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1.Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Bakesbangpol;
2.Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Bakesbangpol;
3.Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Bakesbangpol;
4.Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Bakesbangpol;
5.Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
6.Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bakesbangpol,
7.Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Bakesbangpol, dan
8.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1.Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan.
2.Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan.
4.Menyelenggarakan pemberian koordinasi, dukungan meliputi pelayanan ketatausahaan, pembinaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan kedinasan https://jdih.pemalangkab.go.id 17 hukum, dan yang keuangan, kerumahtanggan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/ jasa.
5.Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.
6.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
7.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan unsur SPIP.
8.Menyusun konsep inovasi kesekretariatan.
9.Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang- bidang.
10.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan.
11.Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
12.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. C. Kepala Subbagian Bina Progran dan Keuangan

a.Tugas: Kepala tugas Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.
b.Uraian Tugas: Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 1) Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan. 2) Menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Rencana Dokumen Pelaksanaan Kerja dan Anggaran Anggaran (DPA) serta (RKA) dan dokumen perencanaan lainnya. 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan. 4) Mengelola data urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. 5) Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran. 6) Menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya. 7) Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan https://jdih.pemalangkab.go.id 18 Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya. 8) Menyiapkan bahan inovasi Subbagian Bina Program dan Keuangan. 9) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan unsur SPIP. 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Bina Program dan Keuangan. 11) Menyusun bahan laporan urusan pemerintahan pada bidang kesatuan bangsa dan politik. 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Bina Program dan Keuangan. 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. D.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
a.Tugas: Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
b.Uraian Tugas: Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 1) Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian. 2) Mengelola penyusunan administrasi barang perencanaan milik kebutuhan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, daerah meliputi pengamanan, penatausahaan, pemanfaatan dan penyusunan laporan barang milik daerah. 3) Mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan. 4) Mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik. 5) Mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan, penyediaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan jasa penunjang, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas. https://jdih.pemalangkab.go.id 19 6) Mengelola administrasi kepegawaian. 7) Mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja. 8) Memfasilitasi pemberian rekomendasi izin penelitian lingkup Daerah. 9) Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik. 10) Menyiapkan bahan Kepegawaian. inovasi Subbagian Umum dan 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian. 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian. 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. D. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. 1.Merencanakan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa sesuai dengan dokumen perencanaan.
2. 2.Menyusun rancangan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa.
3. 3.Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa.
4. 4.Menyelenggarakan program dan kegiatan ideologi dan ketahanan bangsa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan;
5. 5.Menyelengggarakan program dan kegiatan kewaspadaan dini sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan;
6. 6.Menyelengggarakan program dan kegiatan penanganan konflik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepatsasaran dan tujuan;
7. 7.Menyusun rancangan inovasi bidang kesatuan bangsa berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. 8.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja organisasi. https://jdih.pemalangkab.go.id 20 E. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
12. 1.Merencanakan program dan kegiatan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan pedoman pelaksanaaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
13. 2.Menyusun konsep kebijakan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
14. 3.Menyelenggarakan program dan kegiatan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan;
15. 4.Menyusun rancangan inovasi bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
16. 5.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
17. 6.Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
18. 7.Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
19. 8.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja organisasi. https://jdih.pemalangkab.go.id 21 2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
a.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Jumlah pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik tersaji dalam tabel berikut : Tabel 2.1. Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang No Uraian Laki- laki Perempuan Golongan Jumlah I II III IV 1 Kepala Badan 1 - - - - 1 1 2 Sekretaris Badan 1 - - - - 1 1 3 Kabid 1 - - - 1 - 1 4 Kasubag/Kasubid 1 1 - - 2 - 2 5 Pelaksana 9 3 - 3 8 1 12 6 Non ASN 20 8 - - - - 28 Jumlah 33 12 - 3 11 3 45 Sumber : Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, 2025 Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang berjumlah 45 orang, meliputi 33 orang laki-laki dan 12 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dominan laki-laki yaitu sebanyak 73.33%. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputinon ASN sebanyak 17 orang, golongan II sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 11 orang dan golongan IV sebanyak 3 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang didominasi oleh non ASN sebanyak 62.222%. Sedangkan jika dilihat berdasar pegawai ASN, didominasi oleh pegawai bergolongan III yaitu sebanyak 64,7%. https://jdih.pemalangkab.go.id 22 Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan No Jenis Diklat Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Diklatpim II 1 1 - 2 Diklatpim III - - - 3 Diklatpim IV 1 - 1 4 ADUM - - - 5 SEPADA - - - 6 Struktural yang belum diklat 3 3 - Jumlah 5 4 1 Sumber : Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, 2025 Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, yaitu 1 orang sudah mengikuti Diklatpim II, 2 orang belum mengikuti Diklatpim III, 1 orang sudah mengikuti Diklatpim IV, 3 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang. Tabel 2.3. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Pasca Sarjana (S2) 3 3 - 2 Sarjana (S1) 25 18 7 3 Diploma 6 3 3 4 SLTA 11 9 2 5 SLTP - - - 6 SD - - - Jumlah 45 33 12 Sumber : Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, 2025 Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 3 orang, Sarjana (S1) sebanyak 25 orang, Diploma sebanyak 6 orang, SLTA sebanyak 11 orang, SLTP sebanyak 0 orang dan SD sebanyak 0 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas https://jdih.pemalangkab.go.id 23 SDM di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang sudah cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi karena pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dominan berpendidikan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 55,5% Tabel 2.4. Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon No Eselon Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 II/c 1 1 - 2 II/d 2 2 - 2 III/a 2 - 2 3 III/b 2 1 1 4 III/c 1 1 - 5 III/d 6 5 1 6 IV/a 1 1 - 7 IV/b 2 2 - Jumlah 17 13 4 Sumber : Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, 2025 Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon II/c sebanyak 1 orang, Eselon II/d sebanyak 2 orang, Eselon III/a sebanyak 2 orang, Eselon III/b sebanyak 2 orang, Eselon III/c sebanyak 1 orang, Eselon III/d sebanyak 6 orang, Eselon IV/a sebanyak 1 orang dan Eselon IV/b sebanyak 2 orang sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang berdasarkan tingkat eselon cukup merata untuk menunjang kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id 24
b.Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.5. Inventaris Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Jumlah Harga (Rp) Ket 1 01 - Tanah - - - 2 01 1.3.2 Peralatan dan Mesin 161 2.772.043.207 Baik 3 03 - Gedung dan Bangunan 1 - Sewa 4 04 1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2 3.500.000 Baik 5 05 1.3.5 Aset Tetap Lainnya 9 500.000 Baik 6 06 - Konstruksi dalam Pengerjaan - - - 7 07 1.5.4 Aset Lain-lain 1 17.992.500 Baik Jumlah Total 173 2.794.035.707 - Sumber : Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang,2025 Dari aset yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang secara keseluruhan dalam kondisi baik sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang bernilai kecil dikarenakan tanah dan gedung merupakan hak milik Pengadilan Negeri dengan status pinjam pakai. https://jdih.pemalangkab.go.id 25 2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tabel 2.6a. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Berdasarkan Renstra Tahun 2020– 2024 No IndikatorSesuai Tugas danFungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainya Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capian Pada Tahun ke- Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Angka Kriminalitas Angka 200 200 190 190 185 - 126 76,20 78,09 - - 66,31 101,57 - 2 Indeks Kerukunan Umat beragama Indeks NA 67 67,97 68,94 69,91 NA 71,55 74,84 74,90 74,78 NA 106,8 110,1 108,64 106,96 3 Jumlah Konflik Sosial Kasus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 Jumlah Konflik Agama Kasus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 Persentase Potensi Konflik Sosial yang tertangani % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 Persentase Potensi Konflik Agama yang tertangani % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Indeks - 82,10 82,13 82,16 82,19 - 86,8 86,90 87,02 87,10 - 105,72 105,80 105,91 105,97 8 SAKIP Skor 47,84 49,45 52,77 55,35 57,87 47,84 48,22 62,6 64,05 65,55 100 97,51 118,62 115,71 113,27 9 IRB Indeks 28,02 30,02 32,35 35,87 37,35 36,30 54,24 67,70 68,97 69,01 129,55 180,6 209,27 192,27 184,76 10 Persentase Masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan % 75 80 82 85 88 75 80 82 85 88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 11 Persentase Masyarakat yang paham politik % 40 45 50 55 60 40 45 50 55 60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 12 Persentase Ormas yang paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan % 50 60 70 80 80 50 60 70 80 80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 13 Persentase Masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini sosial % 50 55 60 65 70 50 55 60 65 70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 14 Persentase Masyarakat yang paham ketahanan ekonomi, sosialdan budaya % 45 55 60 65 70 45 55 60 65 70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id 26 Tabel 2.6b. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Berdasarkan Renstra Tahun 2025– 2030 No Urusan/Program Indikator Program Formula/Rumus Indikator Satuan Sumber Realisasi Target Faktor Pendorong Faktor Penghambat A URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Kesbangpol SEBARAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN Meningkatnya Harmoni sosial, ekonomi, budaya, keberagamaan dalam masyarakat Konflik sosial Jumlah konflik sosial dibagi Potensi konflik sosial yang tertangani dikali seratus persen Kasus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Perbedaan pandangan dan kepentingan, Kesenjangan sosial dan adanya tindak kekerasan Masyarakat yang harmonis, toleransi terjaga, terwujudnya demokrasi. Indeks Harmoni Indonesia Indeks Harmoni Indonesia adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat harmoni dan kerukunan antar kelompok sosial, budaya, dan agama di suatu wilayah. Penghitungan indeks ini dilakukan dengan menggabungkan nilai dari berbagai indikator yang mencerminkan tiga dimensi utama: persepsi masyarakat, partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas terhadap layanan publik. angka Kajian Indeks Harmoni Indonesia di tingkat Kabupaten Pemalang Na Na Na Na Na 7,07 7,2 7,4 7.6 7.7 7.8 Upaya peningkatan harmoni baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, maupun religius harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Program- program berbasis dialog antar kelompok, pendidikan multikultural pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta optimalisasi peran tokoh masyarakat dan agama menjadi strategi yang dapat diterapkan guna menambah tingkat harmoni
1. 1.Radikalisasi dan Intolerans
2. 2.Ekonomi dan Kesenjangan Sosial
3. 3.Politik Identitas https://jdih.pemalangkab.go.id 27 masyarakat Kabupaten Pemalang SASARAN Menurunnya potensi dan kejadian konflik SARA serta meningkatnya toleransi antar kelompok masyarakat. Konflik SARA Jumlah konflik SARA Kasus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Perbedaan pandangan dan kepentingan, Kesenjangan sosial dan adanya tindak kekerasan Masyarakat yang harmonis, toleransi terjaga, terwujudnya demokrasi. IKM - 86,8 86,90 87,02 87,10 87,30 87,50 87,90 88 88,20 88,50 SEBARAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Draft Inmendagri Persentase warga negara Indonesia yang mendapat wawasan bela negara Jumlah peserta sosialisasi, upacara 17 agustus dan Paskibraka (dari tingkat SMA, Kecamatan dan Kabupaten) dibagi jumlah penduduk dikali 100% 75 80.85 82 85 88 88,5 88,6 88,7 88.8 88,9 90 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Meningkatnya etika dan budaya politik Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada (%) Perhitungan prosesntase penggunaan hak pilih dalam Pemilu; Pilpres; Pemilukada % Indeks Indeks Demokrasi angka Kajian Indeks Na Na Na Na 76.12 76.20 77 77,50 78 79 80 1. Pendidikan dan 1. Korupsi dan https://jdih.pemalangkab.go.id 28 Demokrasi Indonesia Indonesia (IDI) adalah Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah, dengan 3 aspek pengukuran; Aspek kebebasan, kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi Demokrasi Indonesia di tingkat Kabupaten Pemalang Penyuluhan tentang demokrasi
4. 2.Fasilitasi diskusi publik
5. 3.Pemberdayaan komunitas
6. 4.Penggunaan teknologi untuk kemudahan akses informasi
7. 5.mendorong peran pemuda
8. 6.kegiatan sosial budaya penyalahgunaan kekuasaan
9. 2.Kualitas pemilihan umum yang buruk
10. 3.Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi
11. 4.Polarisasi politik dan pembatasan ruang publik
12. 5.Intimidasi dan kriminalisasi PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan Persentase LSM/Ormas yang dibina/ bimtek kebangsaan Jumlah LSM/Ormas yang dibina/ bimtek kebangsa an dibagi seluruh ormas/LSM x 100% % 50 65 70 80 80 https://jdih.pemalangkab.go.id 29 Indeks Kinerja Ormas Indeks Kinerja Ormas dihitung dengan pendekatan skoring berdasarkan bobot dari masing- masing indikator. Terdapat 2 Variabel, 8 Indikator dalam pengukuran Indeks Kinerja Ormas Angka Kajian Indeks Kinerja Ormas Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Na Na Na Na Na 72 72.3 72.5 72.7 73 73.3 1. Pengawasan Ormas; memastikan ormas beroperasi sesuai dengan peraturan, prosedur dan standar yang telah ditetapkan
13. 2.Tata kelola Ormas; mengacu pada cara ormas mengatur dan mengelola sumber daya yang ada termasuk struktur organisasi, sistem manajerial, pembagian tugas, dan pengelolaan keuangan.
14. 3.Partisipasi Masyarakat;sejauh mana masyarakat di Kabupaten Pemalang terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormas.
15. 1.Ketidakmampuan ormas dalam memgelola organisasi dan sumberdaya yang dimilikinya
16. 2.Program kerja yang tidak memberi manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat
17. 3.Akuntabilitas;sejauh mana Ormas dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya kepada masyarakat dan pihak- pihak terkait, seperti pemerintah atau sponsor PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya masyarakat Cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya Jumlah pelaksanaan di wilayah kecamatan per jumlah keseluruhan kecamatan Kecamatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. angka Laporan IKUB Kabupaten Pemalang 0 71.55 74.84 74.90 74.78 75 75.50 76 76.50 77 77.50 1. Sikap toleransi; menghormati dan menghargai antar pemeluk agama
18. 2.Prinsip kesetaraan/tidak diskriminatif; kesetaraan dalam hukum, kesetaraan peluang, kesetaraan gender, kesetaraan sosial
19. 3.Kerjasama; interaksi atau
20. 1.Fanatisme Agama
21. 2.Kurangnya toleransi
22. 3.Pengaruh politik atau kepentingan lain
23. 4.sistem doktrinasi keagamaan
24. 5.Penodaan agama https://jdih.pemalangkab.go.id 30 realitas hubungan sosial dalam bentuk tindakan nyata PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial Cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencagahan dan penanganan konflik sosial Jumlah pelaksanaan di wilayah kecamatan per jumlah keseluruhan kecamatan Kecamatan Indeks kewaspadaan nasional Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) dihitung dengan pendekatan skoring berdasarkan bobot dari masing- masing indikator. Terdapat 5 Dimensi 13 Variabel 18 Indikator dalam pengukuran Indeks kewaspadaan Nasional (IKN) Angka Kajian Indeks Kewaspadaan Nasional di tingkat Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Na Na Na Na Na 7.1 7.3 7.5 7.7 7.9 8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH Meningkatnya kualitas akuntabilitas perangkat daerah Nilai SAKIP OPD Hasil penilaian dari Tim Evaluasi Sakip Inspektorat Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id 31 Berdasarkan tabel 2.6a. dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang selama tahun 2020-2024 sebagai berikut :
25. 1.Melebihi target, meliputi : - Indeks Kerukunan Umat Beragama - Indeks Kepuasan Masyarakat - SAKIP - IRB Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :
a.Komitmen dari semua pihak;
b.Sarana dan prasarana yang memadai;
c.Peningkatan kapasitas SDM;
d.Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.
1. 2.Memenuhi target, meliputi : - Persentase penurunan konflik sosial - Persentase penurunan konflik agama - Persentase Masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Persentase Masyarakat yang paham politik - Persentase Ormas yang paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan - Persentase Masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini sosial - Persentase Masyarakat yang paham ketahanan ekonomi, sosialdan budaya Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :
a.Komitmen dari semua pihak;
b.Sarana dan prasarana yang memadai;
c.Peningkatan kapasitas SDM;
d.Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.
1. 3.Tidak memenuhi target, meliputi : - Angka Kriminalitas, Angka kriminalitas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait, baik faktor internal individu maupun faktor eksternal lingkungan Faktor-faktor Penyebab Kriminalitas:
a.Faktor Ekonomi: • Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan https://jdih.pemalangkab.go.id 32 • Pengangguran • Pertumbuhan Ekonomi
b.Faktor Sosial: • Pendidikan • Kepadatan Penduduk • Ketidakadilan Sosial • Disintegrasi Budaya • Kurangnya Solidaritas Sosial
c.Faktor Individu: • Karakter dan Kepribadian • Pengaruh Kelompok Sebaya • Penyalahgunaan Narkoba dan Alkohol
d.Faktor Lingkungan: • Desain Lingkungan • Faktor Geografis Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Berdasarkan Bab II RPJMD tahun 2025 – 2029 No Indikator Kinerja Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah konflik sosial Kasus 0 0 0 0 0 2 Persentase potensi konflik sosial yang tertangani % 100 100 100 100 100 3 Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan % 75 80 82 85 88 4 Persentase masyarakat yang paham politik % 40 45 50 55 60 5 Persentase organisasi kemasyarakatan yang paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan % 50 65 70 80 80 6 Persentase masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial % 50 55 60 65 70 7 Jumlah konflik agama kasus 0 0 0 0 0 8 Persentase potensi konflik agama yang tertangani % 100 100 100 100 100 9 Persentase masyarakat yang paham ketahanan ekonomi, sosial dan budaya % 45 55 60 65 70 Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, 2025 Capaian penurunan konflik sosial selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebesar 100%. Konflik sosial adalah pertikaian antar warga (antar etnis, antar wilayah desa, antar simpatisan parpol, antar pelajar) dan unjuk rasa (politik, ekonomi) yang terjadi https://jdih.pemalangkab.go.id 33 akibat perbedaaan cara pandang yang meluas dan mengakibatkan konflik di masyarakat skala kabupaten. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 di Kabupaten Pemalang tidak terjadi konflik sosial dan agama, hal ini menunjukkan adanya kehidupan yang harmonis dan kondusif antar masyarakat di Kabupaten Pemalang. Semua potensi konflik sosial dan agama yang ada dapat tertangani sehingga tidak pecah menjadi konflik. Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang adalah meningkatkan deteksi dini adanya konflik di masyarakat dengan menempatkan personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang yang mempunyai kapasitas di bidang kewaspadaan dini di kecamatan. Personel tersebut bertugas sebagai intelijen yang melaporkan adanya potensi konflik sosial dan agama di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Agar tidak terjadi potensi konflik di masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan berbagai pendidikan mulai dari pendidikan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, politik, penanganan masalah sosial kemasyarakatan, kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs No Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi Orang NA 24 20 20 25 Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, 2025 Salah satu tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang adalah melakukan pendampingan kepada mantan pengguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi. Pendampingan tersebut berupa pemberian pelatihan hingga fasilitasi akses pekerjaan. Selama tahun 2020-2024, yang sudah mengakses layanan tersebut cenderung fluktuatif yaitu sebanyak 24 orang pada tahun 2021, sebanyak 20 orang pada tahun 2022 dan 2023, sebanyak 25 orang pada tahun 2024. https://jdih.pemalangkab.go.id 34 Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Uraian Anggaran Pada Tahun (dalam ribuan) Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam ribuan) Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.178.257 4.705.844 5.005.408 4.228.355 4.608.550 1.149.435 4.386.763 4.872.600 4.122.167 4.255.641 97,55 93,22 97,35 97,49 92,34 74,81 70,14 Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 1.212.200 1.242.718 848.505 1.586.910 1.176.200 1120354 1.179.351 834.724 1.586.899 1.175.590 92,42 94,90 98,38 100,00 99,95 7,98 10,06 Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik 635370 1.602.389 1.176.008 4343223 68.175.035 634.847 1.597.106 1.169.241 4.342.995 68.073.884 99,92 99,67 99,42 99,99 99,85 466,15 465,92 Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan 192.105 713.530 523.000 606.692 560.000 189.002 709.948 513361 606.453 509.274 98,38 99,50 98,16 99,96 90,94 63,26 62,51 Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya 8.045 80.824 47.625 104.390 290.000 3.922 79.298 45.070 104.389 287.833 48,75 98,11 94,64 100,00 99,25 290,14 546,51 Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial 2.518.280 791.242 210.359 533.700 260.800 2.517.301 711.882 209.333 533.700 250.691 99,96 89,97 99,51 100,00 96,12 9,85 10,10 Jumlah 5.744.257 9.136.547 7.810.905 11.403.270 75.070.585 5.614.861 8.664.348 7.644.329 11.296.603 74.552.913 Rata-rata 89,50 95,90 97,91 99,57 96,41 148,75 190,84 Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id 35 Berdasar tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2020-2024 rasio antara realisasi dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan, yaitu dengan rata-rata sebesar 89,50 pada tahun 2020 menjadi sebesar 96,41 pada tahun 2024, Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan terserap secara optimal. Besaran anggaran yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 148,75%. Besaran realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2020-2024 juga cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 190,84%. Peningkatan anggaran menjadi salah satu pendorong dapat tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan 2.4 Kelompok sasaran Kelompok sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah berbagai elemen masyarakat yang menjadi fokus perhatian dan intervensi dalam upaya menjaga persatuan, kesatuan, dan stabilitas bangsa. Kelompok-kelompok ini mencakup:

1.Umat Beragama : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya menjaga kerukunan antar umat beragama dan mencegah konflik berbasis agama.
2.Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Partai Politik :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas dan parpol agar berperan aktif dalam pembangunan dan menjaga stabilitas politik.
3.Kelompok Masyarakat Berdasarkan Etnis/Suku: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya menjaga kerukunan antar etnis/suku dan mencegah konflik berbasis SARA.
4.Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda: Kelompok ini menjadi fokus pembinaan dan pemberdayaan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
5.Aparatur Sipil Negara (ASN) : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga berperan dalam menjaga netralitas ASN dalam politik dan meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan.
6.Penyelenggara Pemilu: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terlibat dalam menjaga stabilitas politik selama proses pemilu.
7.Masyarakat Umum: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan, bela negara, serta wawasan kebangsaan. https://jdih.pemalangkab.go.id 36 2.5 Mitra Perangkat Daerah Mitra perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah berbagai organisasi dan lembaga yang bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama di bidang pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, dan ketahanan nasional. Mitra ini bisa mencakup organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah daerah lainnya. 2.6 Dukungan BUMD Tidak ada Dukungan BUMD 2.7 Kerjasama Daerah Tidak ada Kerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan daerah lain. . https://jdih.pemalangkab.go.id 37 2.8 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

a.Permasalahan Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. Pemetaan permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.10. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menjaga Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Belum adanya program kerja bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang sesuai kebutuhan Belum adanya kebijakan teknis bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang sesuai kebutuhan Masih banyak masyarakat yang belum mengikuti pendidikan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Belum optimalnya pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental Belum optimalnya pembinaan etnis Masih terjadi masalah dimasyarakat terkait ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 2 Masih rendahnya pemahaman masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik Belum adanya program kerja bidang politik yang sesuai kebutuhan Belum adanya kebijakan teknis bidang politik yang sesuai kebutuhan Masih banyak masyarakat yang belum mengikuti pendidikan politik Masih rendahnya kemampuan partai politik dalam mengelola bantuan keuangan https://jdih.pemalangkab.go.id 38 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Masih terjadi permasalahan politik Dinamisnya kepengurusan partai politik Masih terjadi pelanggaran pemilu 3 Masih rendahnya keaktifan organisasi kemasyarakatan Kurangnya peran organisasi kemasyarakatan dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan Belum adanya program kerja bidang organisasi kemasyarakatan yang sesuai kebutuhan Belum adanya kebijakan bidang organisasi kemasyarakatan yang sesuai kebutuhan Dinamisnya kepengurusan organisasi kemasyarakatan Masih banyak organisasi kemasyarakatan yang belum paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan Masih minimnya kecukupan sarana dan prasarana organisasi kemasyarakatan Masih terjadi permasalahan organisasi kemasyarakatan 4 Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial Masih sedikit masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini koflik sosial Belum adanya program kerja bidang kewaspadaan nasional yang sesuai kebutuhan Masih minimnya aparatur daerah yang mempunyai kapasitas dibidang kewaspadaan dan deteksi dini Masih banyak masyarakat yang belum mengikuti pendidikan peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial Masih terjadi potensi konflik sosial Adanya napiter yang perlu didampingi Masih terjadi unjuk rasa Masih terjadi permasalahan lintas sektor terkait kesatuan bangsa dan politik 5 Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menjaga Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan Belum adanya program kerja bidang ketahanan bangsa, pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama dan peghayat https://jdih.pemalangkab.go.id 39 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah ketahanan ekonomi, sosial dan budaya ekonomi, sosial dan budaya kepercayaan yang sesuai kebutuhan Masih banyak masyarakat yang belum mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan bangsa Masih banyak masyarakat yang belum mengikuti fasilitasi pencegahan, penyalahgunaan narkotika Masih banyak masyarakat yang belum mengikuti fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan Masih terjadi penyalahgunaan narkotika Masih terjadi potensi konflik antar umat beragama Masih terjadi masalah di masyarakat terkait ketahanan bangsa, pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
b.Isu Strategis Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, telaah Renstra Kemendagri dan telaah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang yaitu:
1. 1.Perlu ditingkatkannya kondusivitas wilayah;
2. 2.Perlu ditingkatkannya Harmoni di aspek Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
3. 3.Perlu ditingkatkannya kerukunan umat beragama;
4. 4.Perlu ditingkatkannya kesadaran demokrasi di masyarakat. https://jdih.pemalangkab.go.id 40 Tabel 2.11 Isu Strategis Badan Kesatuan Bngsa dan Politik Kabupaten Pemalang POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7
5. 1.Adanaya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
6. 2.Adanya Kewaspadaan Dini Daerah (WASDINDA)
7. 3.Adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
8. 4.Adanya Tim MITWASDIN (Mitigasi dan kewaspadaan dini)
9. 5.Data Ormas
10. 6.Fungsi koordinasi
11. 1.Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
12. 2.Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap partisipasi politik
13. 3.Kurangnya peran organisasi kemasyarakatan dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan
14. 4.Masih sedikit masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini koflik sosial
15. 5.Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
16. 6.Belum optimalnya akuntabilitas kinerja
17. 7.Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi
18. 1.Ketahanan dan Keamanan Lingkungan
19. 2.Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat
20. 3.Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
21. 4.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
22. 1.Isu Keamanan dan Stabilitas
23. 2.Cyber Crime
24. 3.Isu HAM
25. 4.Isu Lingkungan Hidup
26. 1.Ancaman Terorisme dan Radikalisme
27. 2.Berita hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda
28. 3.Kebebasan berpendapat
29. 1.Konflik SARA
30. 2.Partisipasi dalam PEMILU
31. 3.Pendidikan Politik
32. 4.Isu Gender
33. 5.Pembinaan Ormas
34. 1.Perlu ditingkatkannya kondusivitas wilayah
35. 2.Perlu ditingkatkannya Harmoni di aspek Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
36. 3.Perlu ditingkatkannya kerukunan umat beragama
37. 4.Perlu ditingkatkannya kesadaran demokrasi di masyarakat https://jdih.pemalangkab.go.id 41 Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakatmelalui peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah serta peningkatan solidaritas keagamaan.
38. 1.Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang mempunyai 1 tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :
39. 1.“Meningkatnya Harmoni sosial, ekonomi, budaya dan keberagamaan dalam masyarakat” yang diukur dengan indikator Indeks Harmoni Indonesia. Indeks Harmoni Indonesia adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat harmoni dan kerukunan antar kelompok sosial, budaya, dan agama di suatu wilayah. Penghitungan indeks ini dilakukan dengan menggabungkan nilai dari berbagai indikator yang mencerminkan tiga dimensi utama: persepsi masyarakat, partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas terhadap layanan publik. https://jdih.pemalangkab.go.id 42
40. 2.Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang mempunyai 2 (dua) Sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :
41. 1.“Menurunnya potensi dan kejadian konflik SARA serta meningkatnya toleransi antar kelompok masyarakat” yang diukur dengan indikator Jumlah Konflik SARA
42. 2.“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” yang diukur dengan indikator kepuasan pelayanan kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1 https://jdih.pemalangkab.go.id 43 Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke - Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) Meningkatnya daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan Meningkatnya Harmoni sosial, ekonomi, budaya dan keberagamaan dalam masyarakat Indeks Harmoni Indonesia Angka 7,07 7,2 7,4 7.6 7.7 7.8 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal Menurunnya potensi dan kejadian konflik SARA serta meningkatnya toleransi antar kelompok masyarakat Konflik SARA Kasus 0 0 0 0 0 0 Meningkatnya pelayanan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Angka 87,30 87,50 87,90 88 88,20 88,50 https://jdih.pemalangkab.go.id 44 3.2 Strategi dan Arah kebijakan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diatas maka pentahapan pembangunan Renstra Bakesbangpol di tiap Tahun sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 Tahap I 2026 Tahap II 2027 Tahap III 2028 Tahap IV 2029 Tahap V 2030 1 2 3 4 5 Peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama Peningkatan kerukunan antar suku, agama, ras dan golongan Peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial Penyelenggaraan politik dalam negeri yang demokratis dan fasilitasi ormas Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai nilai pancasila dan wawasan kebangsaan Tahun 2026 Peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama Prioritas pembangunan renstra Tahap I tahun 2026 sebagai berikut:

1.Peningkatan kondusivitas wilayah yang akan mendukung iklim investasi dan perekonomian daerah.
2.Memperkuat fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
3.Penguatan nilai nilai Budaya dan agama
4.Pembinaan dan pemberdayaan ormas dalam menangani masalah sosial kemasyarakatan Tahun 2027 Peningkatan kerukunan antar suku, agama, ras dan antar golongan. Prioritas pembangunan sebagai berikut:
1.Penguatan Pendidikan Karakter dan Toleransi
2.Memfasilitasi dialog antarumat beragama secara rutin untuk membangun pemahaman dan saling menghargai.
3.Peningkatan mitigasi terjadinya potensi konflik sosial dan konflik agama
4.Moderasi beragama Tahun 2028 Peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Prioritas pembangunan sebagai berikut:
1.Penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)
2.Peningkatan komunikasi dan koordinasi antarpihak
3.Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan konflik
4.Peningkatan Kerjasama Intelijen https://jdih.pemalangkab.go.id 45 Tahun 2029 Penyelenggaraan politik dalam negeri yang demokratis dan fasilitasi ormas. Prioritas pembangunan sebagai berikut:
1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik melalui pendidikan politik dan penyediaan wadah yang inklusif.
2.Penguatan kelembagaan dan kapasitas ormas agar dapat berperan aktif dalam pembangunan
3.Fasilitasi dialog dan komunikasi antara pemerintah, ormas, dan masyarakat untuk mencapai kesepahaman dan menyelesaikan masalah bersama.
4.Peningkatan peran aktif media dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mensukseskan tahapan pemilu Tahun 2030 Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai nilai pancasila dan wawasan kebangsaan Prioritas pembangunan sebagai berikut:
1.Memperkuat identitas nasional
2.Penguatan peran media sosial dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan, serta peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai budaya Indonesia.
3.Pendidikan Pancasila yang Komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, masyarakat, dan tempat kerja.
4.Peningkatan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET 1 2 3 4 5 1 Peningkatan kondusivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan; Peningkatan Harmoni sosial, ekonomi, budaya dan agama dengan menurunnya potensi dan kejadian konflik SARA serta meningkatnya toleransi antar kelompok masyarakat https://jdih.pemalangkab.go.id 46 Tabel 3.4 Sinergitas Program Asta cita, Program delegasi, Program prioritas Bupati dan wakil bupati, Program Nomenklatur Bakesbangpol Program Asta cita Program Delegasi Program Prioritas Bupati Program Bakesbangpol Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air, dengan memperkuat forum kerukunan antar umat beragama - Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya https://jdih.pemalangkab.go.id 47
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota • Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
d.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g.Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
e.Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran • Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
b.Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id 48 • Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
b.Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
c.Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d.Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
e.Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan • Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
b.Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c.Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya • Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor • Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan https://jdih.pemalangkab.go.id 49
c.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
d.Pemeliharaan Mebel
e.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
f.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
g.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
h.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 2.Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan • Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
a.Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
b.Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
c.Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
d.Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
e.Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
1. 3.Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik • Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik https://jdih.pemalangkab.go.id 50
a.Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
b.Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
c.Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
d.Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
e.Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1. 4.Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan • Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
a.Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran organisasi kemasyarakatan, Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa organisasi kemasyarakatan, Pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan Asing di Daerah
b.Sub Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran organisasi kemasyarakatan, Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa organisasi kemasyarakatan, Pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan Asing di Daerah
c.Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran organisasi kemasyarakatan, Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Evaluasi dan https://jdih.pemalangkab.go.id 51 Mediasi Sengketa organisasi kemasyarakatan, Pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan Asing di Daerah
d.Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran organisasi kemasyarakatan, Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa organisasi kemasyarakatan, Pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan Asing di Daerah
e.Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran organisasi kemasyarakatan, Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa organisasi kemasyarakatan, Pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan Asing di Daerah
1. 5.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial • Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
a.Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DaerahSub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
b.Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
c.Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
d.Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, https://jdih.pemalangkab.go.id 52 Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
e.Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
1. 6.Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya • Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
a.Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
b.Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
c.Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
d.Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1. https://jdih.pemalangkab.go.id 53 Tabel 4. 1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan Meningkatnya Harmoni sosial, ekonomi, budaya dan keberagamaan dalam masyarakat Indeks Harmoni Indonesia Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal Menurunnya potensi dan kejadian konflik SARA serta meningkatnya toleransi antar kelompok masyarakat Terciptanya lingkungan sosial yang lebih harmonis, aman, dan sejahtera. Jumlah kejadian konflik SARA Konflik SARA Meningkatnya pelayanan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Peningkatan kepuasan masyarakat Nilai IKM Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kebijakan pemerintahan bidang adm. Umum Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) (skor) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (skor) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 54 tersusun Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD yang tersusun Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah DPA SKPD yang tersusun Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan (kali) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id 55 Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen sarana dan prasarana disiplin pegawai yang tersusun Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (orang) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun Administrasi Umum Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 56 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah barang milik daerah penunjang urusanpemerintah yang tersedia Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dibeli (unit) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id 57 lainnya yang disediakan Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah alat Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya https://jdih.pemalangkab.go.id 58 angkutan darat tak bermotor yang dipelihara (unit) Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah mebel yang dipelihara (unit) Pemeliharaan Mebel Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara(unit) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit) Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit) Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan revolusi mental (%) PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Jumlah aktivitas bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Program Kerja Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun (dokumen) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah kebijakan teknis Bidang Ideologi Wawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, https://jdih.pemalangkab.go.id 59 Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun (dokumen) Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Paskibraka Pembentukan Paskibraka Meningkatnya pengetahuan politik masyarakat (%) PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Jumlah aktivitas Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik https://jdih.pemalangkab.go.id 60 Jumlah program kerja Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang disusun (dokumen) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah kebijakan teknis Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang disusun (dokumen) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, https://jdih.pemalangkab.go.id 61 koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah laporan monitoring evaluasi pelanggaran pemilu yang tersussun (dokumen) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang berdaya (%) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Jumlah aktivitas bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah program kerja bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 62 Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun (dokumen) Jumlah kebijakan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun (dokumen) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah koordinasi bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan (kegiatan) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah laporan monitoring evaluasi bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan https://jdih.pemalangkab.go.id 63 Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun (dokumen) Ormas Asing di Daerah Indeks kerukunan umat beragama (skor) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Jumlah aktivitas bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah program kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang disusun (dokumen) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah kebijakan teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang disusun (dokumen) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 64 Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah laporan monitoring evaluasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang disusun (dokumen) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Prosentase fasilitasi penanganan konflik sosial (%) PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Jumlah aktivitas bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah program Penyusunan Program Kerja di Bidang https://jdih.pemalangkab.go.id 65 kerja Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik yang disusun (dokumen) Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah kebijakan teknis Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik yang disusun (dokumen) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik yang dilaksanakan (kegiatan) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah laporan monitoring evaluasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, https://jdih.pemalangkab.go.id 66 Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik yang disusun (dokumen) Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota https://jdih.pemalangkab.go.id 67 Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET . 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SAKIP IRB 65,55 69,01 67,25 69,35 4.028.916.000 67,50 70 4.028.916.000 67,80 73,45 4.028.916.000 70,35 75 4.028.916.000 72,25 77 4.028.916.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunya Dokumen Perencanaa,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17 Dokumen 67.650.000 17 Dokumen 67.650.000 17 Dokumen 67.650.000 17 Dokumen 67.650.000 17 Dokumen 67.650.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 15.900.000 2 Dokumen 15.900.000 2 Dokumen 15.900.000 2 Dokumen 15.900.000 2 Dokumen 15.900.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen 5.000.000 2 Dokumen 5.000.000 2 Dokumen 5.000.000 2 Dokumen 5.000.000 2 Dokumen 5.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 14.250.000 2 Laporan 14.250.000 2 Laporan 14.250.000 2 Laporan 14.250.000 2 Laporan 14.250.000 https://jdih.pemalangkab.go.id 68 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 17.500.000 6 Laporan 17.500.000 6 Laporan 17.500.000 6 Laporan 17.500.000 6 Laporan 17.500.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 3.065.266.000 12 Bulan 3.065.266.000 12 Bulan 3.065.266.000 12 Bulan 3.065.266.000 12 Bulan 3.065.266.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17/12 Bulan 3.050.766.000 17/12 Bulan 3.050.766.000 17/12 Bulan 3.050.766.000 17/12 Bulan 3.050.766.000 17/12 Bulan 3.050.766.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 6 Laporan 14.500.000 6 Laporan 14.500.000 6 Laporan 14.500.000 6 Laporan 14.500.000 6 Laporan 14.500.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersusunya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4 Laporan 1.000.000 4 Laporan 1.000.000 4 Laporan 1.000.000 4 Laporan 1.000.000 4 Laporan 1.000.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 1.000.000 4 Laporan 1.000.000 4 Laporan 1.000.000 4 Laporan 1.000.000 4 Laporan 1.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersusunya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 laporan 5.000.000 4 laporan 5.000.000 4 laporan 5.000.000 4 laporan 5.000.000 4 laporan 5.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 5.000.00 40 Orang 5.000.00 40 Orang 5.000.00 40 Orang 5.000.00 40 Orang 5.000.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersusunya Administrasi Umum Perangkat Daerah 133.000.000 133.000.000 133.000.000 133.000.000 133.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1.000.000 4 Paket 1.000.000 4 Paket 1.000.000 4 Paket 1.000.000 4 Paket 1.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 5.000.000 4 Paket 5.000.000 4 Paket 5.000.000 4 Paket 5.000.000 4 Paket 5.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 40.000.000 12 Paket 40.000.000 12 Paket 40.000.000 12 Paket 40.000.000 12 Paket 40.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 12 Paket 34.000.000 12 Paket 34.000.000 12 Paket 34.000.000 12 Paket 34.000.000 12 Paket 34.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id 69 Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 3.000.000 4 Dokumen 3.000.000 4 Dokumen 3.000.000 4 Dokumen 3.000.000 4 Dokumen 3.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 50.000.000 12 Laporan 50.000.000 12 Laporan 50.000.000 12 Laporan 50.000.000 12 Laporan 50.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Layanan 587.000.000 12 Layanan 587.000.000 12 Layanan 587.000.000 12 Layanan 587.000.000 12 Layanan 587.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 73.000.000 12 Laporan 73.000.000 12 Laporan 73.000.000 12 Laporan 73.000.000 12 Laporan 73.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 514.000.000 12 Laporan 514.000.000 12 Laporan 514.000.000 12 Laporan 514.000.000 12 Laporan 514.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 100.000.000 15 Unit 100.000.000 15 Unit 100.000.000 15 Unit 100.000.000 15 Unit 100.000.000 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 20.000.000 10 Unit 20.000.000 10 Unit 20.000.000 10 Unit 20.000.000 10 Unit 20.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50.000.000 50 Unit 50.000.000 50 Unit 50.000.000 50 Unit 50.000.000 50 Unit 50.000.000 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 611.675.000 611.675.000 611.675.000 611.675.000 611.675.000 Perumusan Kebijakan Teknis dan 611.675.000 611.675.000 611.675.000 611.675.000 611.675.000 https://jdih.pemalangkab.go.id 70 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 100.000.000 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 100.000.000 100 Orang 100.000.000 100 Orang 100.000.000 100 Orang 100.000.000 100 Orang 100.000.000 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 300 Orang 111.000.000 300 Orang 111.000.000 300 Orang 111.000.000 300 Orang 111.000.000 300 Orang 111.000.000 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 75 Orang 200.675.000 75 Orang 200.675.000 75 Orang 200.675.000 75 Orang 200.675.000 75 Orang 200.675.000 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 2.947.516.000 2.947.516.000 2.947.516.000 2.947.516.000 2.947.516.000 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 2.947.516.000 2.947.516.000 2.947.516.000 2.947.516.000 2.947.516.000 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan 11 Dokumen 20.000.000 11 Dokumen 20.000.000 11 Dokumen 20.000.000 11 Dokumen 20.000.000 11 Dokumen 20.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id 71 Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 2.832.516.000 1 Dokumen 2.832.516.000 1 Dokumen 2.832.516.000 1 Dokumen 2.832.516.000 1 Dokumen 2.832.516.000 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 450 Orang 45.000.000 450 Orang 45.000.000 450 Orang 45.000.000 450 Orang 45.000.000 450 Orang 45.000.000 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 12 Laporan 50.000.000 12 Laporan 50.000.000 12 Laporan 50.000.000 12 Laporan 50.000.000 12 Laporan 50.000.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN 225.000.000 225.000.000 225.000.000 225.000.000 225.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id 72 DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun 225.000.000 225.000.000 225.000.000 225.000.000 225.000.000 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 3 Dokumen 20.000.000 3 Dokumen 20.000.000 3 Dokumen 20.000.000 3 Dokumen 20.000.000 3 Dokumen 20.000.000 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 8 Dokumen 100.000.000 8 Dokumen 100.000.000 8 Dokumen 100.000.000 8 Dokumen 100.000.000 8 Dokumen 100.000.000 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 250 Orang 50.000.000 250 Orang 50.000.000 250 Orang 50.000.000 250 Orang 50.000.000 250 Orang 50.000.000 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang 30.000.000 100 Orang 30.000.000 100 Orang 30.000.000 100 Orang 30.000.000 100 Orang 30.000.000 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, 12 Laporan 25.000.000 12 Laporan 25.000.000 12 Laporan 25.000.000 12 Laporan 25.000.000 12 Laporan 25.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id 73 Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 320.000.000 320.000.000 320.000.000 320.000.000 320.000.000 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 500 Orang 70.000.000 500 Orang 70.000.000 500 Orang 70.000.000 500 Orang 70.000.000 500 Orang 70.000.000 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 600 Orang 200.000.000 600 Orang 200.000.000 600 Orang 200.000.000 600 Orang 200.000.000 600 Orang 200.000.000 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2 Laporan 50.000.000 2 Laporan 50.000.000 2 Laporan 50.000.000 2 Laporan 50.000.000 2 Laporan 50.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 199.325.000 199.325.000 199.325.000 199.325.000 199.325.000 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan 199.325.000 199.325.000 199.325.000 199.325.000 199.325.000 https://jdih.pemalangkab.go.id 74 Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100 Orang 45.000.000 100 Orang 45.000.000 100 Orang 45.000.000 100 Orang 45.000.000 100 Orang 45.000.000 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2 Laporan 65.000.000 2 Laporan 65.000.000 2 Laporan 65.000.000 2 Laporan 65.000.000 2 Laporan 65.000.000 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 89.325.000 12 Dokumen 89.325.000 12 Dokumen 89.325.000 12 Dokumen 89.325.000 12 Dokumen 89.325.000 https://jdih.pemalangkab.go.id 75 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 1 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial https://jdih.pemalangkab.go.id 76 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bakesbangpol Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 IHAI (Indeks Harmoni Indonesia) Angka 7,07 7,2 7,4 7.6 7.7 7.8 2 Konflik SARA Kasus 0 0 0 0 0 0 3 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Angka 87,30 87,50 87,90 88 88,20 88,50 4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Jumlah Kejadian Konflik SARA Kasus 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id 77 Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politikdan/atau target kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang ini. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 I-1 Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. Kecamatan Pemalang sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang di samping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pemalang Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Pemalang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Pemalang serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pemalang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 I-2 penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya. Penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Pemalang, di mana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pemalang harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai. Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu:

(1)Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD. Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut : Melalui Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah) Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 Persiapan Penyusunan Renstra PD Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Penyusunan Rancangan Renstra PD Forum Perangkat Daerah Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Penetapan Renstra PD Perkada Lampiran Renstra PD dengan Keputusan Kepala OPD Renstra PD Sesuai Disusun OPD Disusun OPD Bappeda Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Renstra PD Tidak Sesuai Disusun OPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 I-3 Dokumen Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2.Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); RPJPD RPJMD RKPD Visi, Misi, Program Calon Bupati Visi, Misi, Program Bupati Terpilih Draft Awal RPJMD Draft Renstra PD Musrenbang RPJMD Draft RPJMD Renstra PD Renja PD RKA PD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 I-4
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7.Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 I-5
15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
16.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
18.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
25.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
26.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 I-6
29.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029;
36.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
37.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
38.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 I-7 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :
1.Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pemalang ;
2.Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pemalang selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029). Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
1.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pemalang setiap tahunnya;
3.Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
4.Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Pemalang. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025 - 2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :
1.Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2.Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pemalang, berisi tugas, fungsi dan struktur organisai Kecamatan Pemalang, sumber daya Kecamatan Pemalang, kinerja pelayanan Kecamatan Pemalang, kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Pemalang, permasalahan pelayanan Kecamatan Pemalang berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dan isu strategis Kecamatan Pemalang.
3.Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berisi tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan kebijakan Kecamatan Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025-2029.
4.Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi uraian program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, kinerja, target, dan pagu indikatif Kecamatan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah dan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), target kinerja penyelenggaraan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 I-8 urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja kunci (IKK).
5.Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-1 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Pemalang Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, CAMAT SEKRETARIS KASUBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASI PELAYANAN KASI TATA PEMERINTAHAN KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LURAH https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-2 pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya. A. Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :
1.Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2.Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3.Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4.Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5.Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6.Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-3
7.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9.Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12.Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi. B. Sekretaris Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :
1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3.Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5.Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-4 subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6.Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7.Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9.Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a.Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas : 1) Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran; 2) Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3) Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 4) Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LKjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban; 5) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi; 6) Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan; 7) Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-5 lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi; 8) Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik; 9) Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik; 10) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas; 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas : 1) Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran; 2) Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3) Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi; 4) Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-6 rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 5) Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi; 6) Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 7) Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 8) Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik; 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-7
3. 3.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. 5.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. 7.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. 8.Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-8 Kabupaten Pemalang, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :
12. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
13. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
14. 3.Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
15. 4.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
16. 5.Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
17. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
18. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
19. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
20. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-9 program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
21. 10.Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
22. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
23. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
24. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
25. 3.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
26. 4.Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan guna tegaknya peraturan;
27. 5.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
28. 6.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-10 lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
29. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
30. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
31. 9.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
32. 10.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
33. 11.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
34. 12.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. F. Kepala Seksi Pelayanan Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
35. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
36. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
37. 3.Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
38. 4.Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-11
39. 5.Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
40. 6.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
41. 7.Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
42. 8.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
43. 9.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
44. 10.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
45. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
46. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
47. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Sumber daya Kecamatan Pemalang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
48. 1.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Pada awal Tahun 2025 Jumlah pegawai di Kecamatan Pemalang dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial adalah sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-12
a.Jumlah pegawai menurut jenisnya : 1) PNS : 83 orang 2) Non PNS : 102 orang
b.Jumlah pegawai PNS menurut pendidikan Tabel 2.1. Jumlah Pegawai PNS menurut Pendidikan No. Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 SD 1 0 1 2 SMP 1 0 1 3 SMA 13 9 22 4 D III / D II 2 1 3 5 D IV 2 1 3 6 Sarjana (S1) 23 18 41 7 Pasca Sarjana (S2) 8 4 12 Total 50 33 83
c.Jumlah pegawai PNS menurut golongan Tabel 2.2. Jumlah Pegawai PNS menurut Golongan No. Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 II/a 3 0 3 2 II/b 4 0 4 3 II/c 3 3 6 4 II/d 6 4 10 5 III/a 8 11 19 6 III/b 7 4 11 7 III/c 9 4 13 8 III/d 10 7 17 Total 50 33 83
1. 2.Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Pemalang dan 7 Kelurahan se-Kecamatan Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-13 Tabel 2.3. Inventaris Aset Kecamatan Pemalang NO GOL KODE BID. BARANG NAMA BIDANG BARANG JUMLAH HARGA (Rp) 1 1 Tanah 1 Tanah Kecamatan Pemalang 926.000.000 1 Tanah Kelurahan Mulyoharjo 70.730.350.600 1 Tanah Kelurahan Widuri 5.028.120.000 1 Tanah Kelurahan Kebondalem 14.102.694.300 1 Tanah Kelurahan Pelutan 28.215.881.000 1 Tanah Kelurahan Sugihwaras 2.171.991.000 1 Tanah Kelurahan Paduraksa 906.840.750 1 Tanah Kelurahan Bojongbata 22.711.509.000 Jumlah KIB A 144.793.386.650 2 2 Peralatan dan Mesin Kecamatan Pemalang 1 Alat-alat Besar 5.500.000 2 Alat-alat Angkutan 560.933.028 3 Alat Bengkel dan Alat Ukur 2.400.000 5 Alat Kantor & Rumah Tangga 481.940.690 6 Alat Studia & Alat Komunikasi 24.071.570 7 Alat-alat Kedokteran 1.600.000 10 Komputer 310.885.240 Kelurahan Mulyoharjo 1 Alat-alat Besar 15.190.000 2 Alat-alat Angkutan 106.568.000 5 Alat Kantor & Rumah Tangga 192.610.552 6 Alat Studia & Alat Komunikasi 8.007.000 7 Alat-alat Kedokteran 4.590.000 10 Komputer 117.150.000 Kelurahan Widuri 1 Alat-alat Besar 27.044.000 5 Alat Kantor & Rumah Tangga 149.717.652 6 Alat Studia & Alat Komunikasi 5.800.000 10 Komputer 152.492.500 19 Peralatan Olah Raga 18.000.000 Kelurahan Kebondalem 1 Alat-alat Besar 10.000.000 2 Alat-alat Angkutan 117.574.000 4 Alat Pertanian 4.200.000 5 Alat Kantor & Rumah Tangga 137.632.527 6 Alat Studia & Alat Komunikasi 2.260.000 8 Alat Laboratorium 9.500.000 10 Komputer 130.591.275 Kelurahan Pelutan 2 Alat-alat Angkutan 27.044.000 5 Alat Kantor & Rumah Tangga 199.315.829 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-14 NO GOL KODE BID. BARANG NAMA BIDANG BARANG JUMLAH HARGA (Rp) 6 Alat Studia & Alat Komunikasi 16.100.000 7 Alat Kedokteran dan Kesehatan 3.000.000 10 Komputer 132.287.500 18 Rambu-rambu 60.000.000 Kelurahan Sugihwaras 1 Alat-alat Besar 7.190.000 2 Alat-alat Angkutan 27.044.000 3 Alat Bengkel dan Alat Ukur 780.000 4 Alat Pertanian 2.230.000 5 Alat Kantor & Rumah Tangga 93.617.134 6 Alat Studia & Alat Komunikasi 5.000.000 10 Komputer 38.284.786 Kelurahan Paduraksa 1 Alat-alat Besar 10.500.000 2 Alat-alat Angkutan 32.544.000 5 Alat Kantor & Rumah Tangga 193.511.279 6 Alat Studia & Alat Komunikasi 7.815.000 7 Alat Kedokteran dan Kesehatan 2.400.000 10 Komputer 125.846.700 19 Peralatan Olah Raga 9.800.000 Kelurahan Bojongbata 1 Alat-alat Besar 9.850.000 2 Alat-alat Angkutan 27.044.000 5 Alat Kantor & Rumah Tangga 170.915.652 6 Alat Studia & Alat Komunikasi 6.000.000 7 Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.995.000 10 Komputer 119.482.400 Jumlah KIB B 3.925.855.314 3 3 Gedung dan Bangunan Kecamatan Pemalang 1 Bangunan Gedung 1.743.873.650 2 Monumen 272.935.000 4 Tugu kontrol 200.000.000 Kelurahan Mulyoharjo 1 Bangunan Gedung 739.856.000 4 Tugu kontrol 28.317.000 Kelurahan Widuri 1 Bangunan Gedung 564.295.500 Kelurahan Kebondalem 1 Bangunan Gedung 551.362.000 4 Tugu kontrol 27.643.000 Kelurahan Pelutan 1 Bangunan Gedung 732.213.500 4 Tugu kontrol 149.950.000 Kelurahan Sugihwaras https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-15 NO GOL KODE BID. BARANG NAMA BIDANG BARANG JUMLAH HARGA (Rp) 1 Bangunan Gedung 1.102.481.799 Kelurahan Paduraksa 1 Bangunan Gedung 1.285.194.625 Kelurahan Bojongbata 1 Bangunan Gedung 981.275.200 2 Monumen 5.000.000 4 Tugu kontrol 485.598.500 Jumlah KIB C 8.869.995.774 4 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Kecamatan Pemalang 3 Instalasi 1.000.000 4 Jaringan 33.349.325 Kelurahan Mulyoharjo 1 Jalan & Jembatan 1.697.223.562 2 Bangunan Air 332.417.000 3 Instalasi 500.000 4 Jaringan 1.500.000 Kelurahan Widuri 1 Jalan & Jembatan 1.114.612.233 2 Bangunan Air 367.705.500 3 Instalasi 825.000 4 Jaringan 40.136.000 Kelurahan Kebondalem 1 Jalan & Jembatan 1.446.121.452 2 Bangunan Air 369.867.055 3 Instalasi 500.000 4 Jaringan 6.000.000 Kelurahan Pelutan 1 Jalan & Jembatan 576.820.740 2 Bangunan Air 1.190.983.126 Kelurahan Pelutan 1 Jalan & Jembatan 481.639.000 2 Bangunan Air 219.030.611 4 Jaringan 13.468.325 Kelurahan Paduraksa 1 Jalan & Jembatan 1.155.943.196 2 Bangunan Air 729.254.500 4 Jaringan 1.300.000 Kelurahan Bojongbata 1 Jalan & Jembatan 1.895.350.451 2 Bangunan Air 153.550.000 3 Instalasi 400.000 Jumlah KIB D 11.829.497.076 5 5 Aset Tetap Lainnya Kecamatan Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-16 NO GOL KODE BID. BARANG NAMA BIDANG BARANG JUMLAH HARGA (Rp) 1 Buku dan Perpustakaan 8.891.500 2 Barang Bercorak Kebudayaan 185.000 Kelurahan Mulyoharjo 1 Buku dan Perpustakaan 21.524.250 2 Barang Bercorak Kebudayaan 1.150.000 Kelurahan Widuri 2 Barang Bercorak Kebudayaan 125.000 Kelurahan Kebondalem 2 Barang Bercorak Kebudayaan 165.000 Kelurahan Pelutan 2 Barang Bercorak Kebudayaan 418.000 Kelurahan Sugihwaras 1 Bahan Pustakaan 3.340.000 2 Barang Bercorak Kebudayaan 10.080.000 Kelurahan Paduraksa 1 Buku dan Perpustakaan 21.524.250 2 Barang Bercorak Kebudayaan 1.098.000 Kelurahan Bojongbata 2 Barang Bercorak Kebudayaan 353.250 Jumlah KIB E 68.854.250 6 6 Konstruksi dalam Pengerjaan 0 Jumlah KIB F 0 Jumlah Total 169.487.589.064 Sumber : Sekretariat Kecamatan Pemalang, 2025 Berdasar tabel 2.3., sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Kecamatan Pemalang masih ada barang inventaris perlu dilakukan pengadaan seperti computer dan kelengkapannya, peralatan/ perlengkapan kantor untuk mengganti barang inventais yang rusak, pengadaan kendaraan dinas, pagar depan Kecamatan Pemalang yang sudah miring, gedung kantor/bangunan lainnya yang kondisinya sudah memprihatinkan misalnya gedung/bangunan di kelurahan Kebondalem, Sugihwaras yang perlu di rehab dan Gedung Kelurahan lainnya / kecamatan yang perlu membutuhkan pemeliharaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
2. 3.Administrasi Kewilayahan Terdapat 20 desa/kelurahan di Kecamatan Pemalang dengan perincian sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-17 Tabel 2.4. Administrasi Kewilayahan Kecamatan Pemalang NO DESA / KELURAHAN JUMLAH DUSUN JUMLAH RW JUMLAH RT JUMLAH PERANGKAT DESA JUMLAH LINMAS 1 BANJARMULYA 7 14 50 11 82 2 BOJONGNANGKA 2 10 52 13 14 3 DANASARI 5 8 21 11 40 4 KRAMAT 2 2 14 10 22 5 LAWANGREJO 2 4 15 10 14 6 MENGORI 4 4 29 12 26 7 PEGONGSORAN 3 3 27 10 20 8 SARADAN 3 3 15 9 15 9 SEWAKA 6 12 32 14 28 10 SUNGAPAN 3 6 25 11 13 11 SURAJAYA 4 10 52 11 32 12 TAMBAKREJO 4 7 40 10 29 13 WANAMULYA 4 4 23 11 20 14 BOJONGBATA 14 19 85 3 65 15 KEBONDALEM 7 12 65 9 10 16 MULYOHARJO 7 24 111 21 58 17 PADURAKSA 5 8 34 20 34 18 PELUTAN 0 12 80 12 100 19 SUGIHWARAS 7 16 51 13 9 20 WIDURI 0 8 32 16 30 JUMLAH 89 186 853 237 661 Sumber : Kecamatan Pemalang Tahun 2025ber : Sekretariat Kecamatan Pemalang, 2025 Kecamatan Pemalang terdiri dari 13 desa dan 7 kelurahan, 853 RT dan 186 RW, 237 Perangkat Desa Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 661 personil Linmas. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-18 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Pemalang Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5. dan Tabel 2.6. berikut :1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program Kegiatan KecamatanPemalang.Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program Kegiatan KecamatanPemalang dari tahun 2021 – 2024 kinerjanya semakin meningkat bahkan ada beberapa indikator yang melebihi dari targetyang telah di tentukan, Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang pada Tahun 2021 – 2024 dapat dilihat di Tabel2.5 sebagai berikut : Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program Kegiatan Kecamatan Pemalang No Indikator Kinerja Satuan TargetNSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(11)
(12)
(13)
(14)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)1 Indeks Kepuasan Masyarakatterhadap layanan Kecamatan Indeks 83,4 83,45 83,50 83,55 83,25 84,39 85,66 86,39 99,82 100 102,58 103,39 2 Cakupan Layanan Masyarakat % 86,99 88,53 88,53 90,07 86,99 88,53 91,16 96,92 100 101,13 103,47 109,10 3 Persentase pelayanan publikyang tesedia % 81,11 81,11 81,11 81,11 81,11 81,11 81,11 100 100 100 100 100 4 Persentase masyarakat desa dankelurahan yang aktif % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase gangguan trantibumtingkat desa dan kecamatanyang dapat diselesaikan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-19 No Indikator Kinerja Satuan TargetNSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(11)
(12)
(13)
(14)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)6 Persentase potensi konfliktingkat desa dan kecamatanyang tertangani % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7 Persentase desa bertata kelolapemerintahan baik % 53,84 61,53 61,53 69,23 53,84 61,53 76,92 84,62 100 100 125,02 122,23 Sumber : Kecamatan Pemalang, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-20 Berdasarkan tabel 2.5., dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pemalang selama tahun 2021-2026 sebagai berikut :
1. a.Melebihi target, meliputi : - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan, - Cakupan layanan masyarakat - Persentase desa bertata kelola yang baik Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu : 1) Komitmen dari semua pihak; 2) Sarana dan prasarana yang mendukung kinerja; 3) Dilaksanakan Bimbingan Teknis atau Pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 4) Adanya reward bagi pegawai yang rajin dan bekerja sesuai target sehingga akan memotivasi bagi pegawai lainnya untuk bekerja lebih giat mencapai target 5) Komunikasi dan Koordinasi yang intens antar instansi
2. b.Memenuhi target, meliputi : - Persentase pelayanan publik yang tersedia - Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif - Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu : 1) Komitmen dari semua pihak; 2) Sarana dan prasarana yang mendukung kinerja; 3) Dilaksanakan Bimbingan Teknis atau Pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 4) Adanya reward bagi pegawai yang rajin dan bekerja sesuai target sehingga akan memotivasi bagi pegawai lainnya untuk bekerja lebih giat mencapai target 5) Komunikasi dan Koordinasi yang intens antar instansi
3. c.Tidak memenuhi Target, Pada Tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan nilainya selisih 0,18 dibandingkan dengan target IKM di Tahun 2021, Targetnya 83,4 Realisasi 83,25.Hal ini disebabkan pada ada nilai yang kurang pada waktu pelayanan. Waktu pelayanan Kecamatan Pemalang sudah sesuai dengan Standar Pelayanan, tetapi waktu pelayanan bisa menjadi lebih lama dikarenakan pemohon pada saat datang mengajukan permohonan ada syarat yang belum dipenuhi,sehingga pemohon beranggapan waktu pelayanan menjadi lama. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-21
  1. 2.Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang sesuai Bab II RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang berdasarkan Indikator Kinerja sesuai dengan Bab II RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 Kecamatan Pemalang dari tahun 2021 – 2024 kinerjanya semakin meningkat. Untuk indikator jumlah potensi konflik Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang pada Tahun 2021 – 2024 dapat dilihat di Tabel 2.5 sebagai berikut : Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang sesuai Bab II RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 No Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani % 100 100 100 100 100 2 Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan % 43,33 43,33 46,67 46,67 66,67 3 Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan % 100 100 100 100 100 4 Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi % 100 100 100 100 100 5 Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik % 65,22 38,52 50,95 59 60 6 Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani % 100 100 100 100 100 7 Jumlah potensi konflik kasus 0 0 2 0 0 8 Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik % 53,84 53,84 61,53 76,92 84,62 Sumber : Kecamatan Pemalang, 2025 Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu. Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 semakin meningkat, yaitu sebesar 43,33% pada tahun 2020 menjadi sebesar 66,67% pada tahun 2024. Hal tersebut disebabkan Meningkatnya Kinerja Kecamatan Pemalang dalam melaksanakan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-22 pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dan ini merupakan komitmen bersama seluruh pegawai Kecamatan Pemalang dan adanya koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait . Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepedulian tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kecamatan. Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 sebesar 100%. Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya. Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik dalam kurun waktu tahun 2021- 2024 cenderung meningkat, yaitu sebesar 38,52% pada tahun 2021 menjadi sebesar 60% pada tahun 2024. Meskipun cenderung meningkat dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Kondisi tersebut disebabkan masih minimnya dana kelurahan yang dialokasikan dan masih kurangnya dukungan dari Perangkat Daerah terkait. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020- 2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik. Pada tahun 2020 - 2024 masih terdapat potensi konflik di Tahun 2022, pada tahun – tahun berikutnya tidak terdapat potensi konfik. Potensi yang menimbulkan konflik di masyarakat sudah dapat diatasi di lingkungan masyarakat terkecil, hal ini terjadi karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi hal – hal yang bisa berpotensi menimbulkan konflik. Kesadaran masyarakat dalam memelihara persatuan, kesatuan dan kenyamanan bermasyarakat semakin meningkat Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 cenderung meningkat, yaitu sebesar 53,84% pada tahun 2020 menjadi sebesar 84,62% pada tahun
  2. 2024.Hal ini terjadi karena meningkatnya pelayanan Kecamatan Pemalang dalam memfasilitasi Tata Kelola Pemerintahan Desa, sehingga bisa meningkatkan kesadaran Desa untuk memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan agar bertata kelola yang baik.
  3. 3.Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang berdasarkan SDGs SDGs (Sustainable Development Goals) adalah 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati oleh negara – negara anggota PBB sebagai agenda global untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan perdamaian dan kemakmuran bagi semua orang pada tahun 2030. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-23 yang dilaksanakan Kecamatan Pemalang tidak mendukung secara langsung dalam pelaksanaan SDGs sehingga capaian kinerja Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang berdasarkan SDGs Tahun 2020 – 2024 adalah NIHIL Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 NIHIL2 3 Sumber : Kecamatan Pemalang, 2025 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan meliputi seluruh warga masyarakat yang berada dalam wilayah Kecamatan Pemalang, termasuk : 1 Warga negara Indonesia yang memiliki KTP dan KK Wilayah Kecamatan Pemalang 2 Penduduk asing yang memilik izin tinggal di Wilayah Kecamatan Pemalang 3 Organisasi Masyarakat (Ormas), Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha yang berdomisili di Wilayah Kecamatan Pemalang 4 Institusi pemerintahan di tingkat Kecamatan Pemalang seperti Kelurahan, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan desa 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pemalang 2.2.1 Permasalahan Kecamatan Pemalang Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Kecamatan Pemalang sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Pemalang dapat dilihat dalam tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-24 Tabel 2.8. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pemalang No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasikan Masih rendahnya disiplin ASN dalam mengarsipkan data Rendahnya kompetensi ASN Terbatasnya SDM 2 Belum optimalnya desa bertata kelola pemerintahan baik Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib sehingga perlu pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa sehingga perlu pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sehingga perlu pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal 3 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD Belum optimalnya penyusunan dokumen penganggaran PD Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD Belum optimalnya pengadministrasian keuangan Belum optimalnya Bendahara dalam meng SPJ kan Pengeluaran Belum optimalnya Bendahara dan Pejabat Pengelola Keuangan perangkat daerah terhadap Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD 4 Belum meratanya pembangunan di Wilayah Kecamatan Pemalang Belum optimalnya bantuan sosial masyarakat Data penerima bantuan sosial tidak akurat menyebabkan distribusi bansos belum tepat sasaran Infrastruktur yang belum merata Masih terbatasnya anggaran untuk infrastruktur terutama di Kelurahan Pengelolaan sampah yang tidak di Kelola dengan baik Masih banyak jalan yang rusak di wilayah Kecamatan Pemalang 2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Pemalang Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah / panjang (Permendagri 86 tahun 2017). Isu strategis Kecamatan Pemalang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional dan Provinsi dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kecamatan Pemalang selama kurun waktu tahun 2025 – 2029. Isu strategis Global, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dan Isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pemalang untuk Kecamatan Pemalang adalah sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-25 Tabel 2.9. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setelah mempertimbangkan berbagai Isu strategis global, nasional, provinsi Jawa Tengah, Isu strategis Kecamatan Pemalang untuk lima tahun kedepan di fokuskan pada :

1.Pelayanan Publik berbasis digital Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik di Kecamatan Pemalang yang mengintegrasikan proses permohonan layanan dalam satu Tempat. Di Kecamatan Pemalangan PATEN sudah dilaksanakan dan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi. Dengan perkembangan teknologi saat ini pelayanan publik di Kecamatan Pemalang juga perlu mengikuti perkembangan teknologi berbasis digital. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalaha n Perangkat Daerah Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Pelayanan Publik Belum optimalnya pelayanan publik dan masih kurangnya SDM yang kompeten Belum optimalnya kontribusi sector ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah Pendidikan Ketimpangan antar Wilayah Jawa dan Luar jawa masih tinggi Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Pelayanan Publik berbasis digitalisai Pembinaan dan Pengawasan tata kelola Pemerintahan Desa/ Kelurahan Belum optimalnya penataan desa Belum optimalnya kontribusi sector ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah Pendidikan Ketimpangan antar Wilayah Jawa dan Luar jawa masih tinggi Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Reformasi tata Kelola pemerintahan Desa/ Kelurahan Akuntabilitas kinerja Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Belum optimalnya kontribusi sector ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah Pendidikan Ketimpangan antar Wilayah Jawa dan Luar jawa masih tinggi Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Akuntabilitas Kinerja yang semakin baik Sarana dan Prasana Kelurahan/ Desa Belum meratanya pembanguna n di wilayah Kecamatan Pemalang Pemerataan pembangunan di Wilayah Kecamatan Pemalang sebagai akselerasi pengentasan kemiskinan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 II-26 Pelayanan publik berbasis digital adalah transformasi dari pelayanan publik konvensional menjadi system yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berbasis digital untuk tingkat Kecamatan tidak harus dalam bentuk aplikasi. Kecamatan Pemalang melaksanakan pelayanan publik berbasis teknologi dengan memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi terkait dengan pelayanan publik maupun terkait dengan pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang ada di Kecamatan Pemalang.

2.Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan Tugas Kecamatan Pemalang salah satunya adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan dari tahun ke tahun penataannya semakin baik hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja Kecamatan Pemalang yaitu Persentase desa meningkat. Hal ini Perlu untuk ditingkatkan dengan melaksanakan reformasi tata Kelola pemerintahan desa/kelurahan sehingga tata kelola Pemerintahan Desa / Kelurahan semakin baik dalam segala aspek baik dalam pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kinerja perangkat desa/pegawai kelurahan maupun dalam tertib administrasi pemerintahan.
3.Akuntabilitas Kinerja yang semakin baik Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pemalang diukur dari Nilai SAKIP dan penilaian – Penilaian lainnya yang diselenggarakan oleh Kementrian maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk Nilai SAKIP Kecamatan Pemalang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nilai SAKIP tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2024 mendapatkan Nilai 68,58 dengan kategori BAIK. Akuntabilitas Kinerja yang baik ini perlu ditingkatkan agar semakin baik. Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan Pemalang yang semakin baik diperlukan kesadaran dari seluruh Pegawai Kecamatan Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya masing – masing dan adanya koordinasi yang baik dari seluruh Pegawai Kecamatan Pemalang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4.Pemerataan Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebagai akselerasi pengentasan kemiskinan Pemerataan pembangunan di Wilayah Kecamatan Pemalang terutama pembangunan infrastruktur di Kelurahan dan Desa mampu menciptakan multiplier effect, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diantaranya dengan menciptakan lapangan kerja dan titik pertumbuhan ekonomi baru, membuka jaringan logistik ke sentra – sentra produksi. Untuk pembangunan infrastruktur di Kelurahan di fokuskan untuk perbaikan jalan dan sarana pendukung jalan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 III-1 Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Pemalang secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum. Kecamatan Pemalang dalam menentukan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pemalang harus mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode 2025 – 2030. Visi Bupati dan wakil Bupati Pemalang periode RPJMD tahun 2025 – 2029 adalah “PEMALANG BERCAHAYA -BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”. Visi ini memiliki pembentuk kata dengan makna sebagai berikut :
1.Bersih dimaknai Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2.Cakap dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan meman faatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya
3.Handal dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang Tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tanggguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislative Bersama unsur masyarakatnya.
4.Mulya : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif, dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 III-2 religious. Mulya ini juga menjadi Visi dari RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2045 Misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas), dengan penjelasan sebagai berikut :
1.Misi 1 Resik : menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik
2.Misi 2 Hijau : Meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian yang mendorong kontribusi sektor unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi berdasarkan potensi lokal yaitu peningkatan pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan, hilirisasi pertanian, pengembangan industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong proses sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan
3.Misi 3 Apik : Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai Wilayah yang di kelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai tingkat desa. Membangun Pemalang dari desa sampai kota
4.Misi 4 Peduli : Meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintahan Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari pendidikan, Kesehatan dan SDM yang memiliki karakter, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi
5.Misi 5 Silaturahmi : Meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong tepa selira dan sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, saling menghormati serta kepedulian terhadap sesama.
6.Misi 6 Organisatoris :Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 III-3
7.Misi 7 Digitalisasi : Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan reformasi Birokrasi
8.Misi 8 Ikhlas : menghadirkan Kembali kehidupan spiritual, kearifan, Bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, mengembangkan kearifan dan budaya lokal. Kecamatan Pemalang mendukung Misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu Misi 4 Peduli dan Misi 6 Organisatoris. 3.1 Tujuan Strategis Kecamatan Pemalang Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Pemalang selama tahun 2025–2029 adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pemalang sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan tujuan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan. Tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan. 3.2 Sasaran Strategis Kecamatan Pemalang Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Pemalang dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Pemalang selama tahun 2025-2029, adalah “Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah”. Sasaran tersebut diukur dengan indikator :
1.IKM adalah Indeks Survei Kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pemalang semester I dan II pada tahun berjalan.Rumus Nilai SKM adalah = Total dari nilai persepsi per unsur x nilai penimbang
2.Nilai SAKIP OPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 III-4 Adapun teknik merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut : Tabel 3.1. Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pemalang NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)
(2)
(3)
(4)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)Meningkatnyakualitas birokrasiyang akuntable,efektif, efisien,dengan pelayananpublik yang baik Meningkatnyakualitas tata kelolapemerintahan,kualitaspemberdayaanekonomi, danpengurangankesenjanganpendapatanmasyarakat diWilayah Kecamatan Persentasedesa denganstatus mandiridi wilayahkecamatan 61,54 76,92 100 100 100 100 Meningkatnyakinerja pelayanandan akuntabilitasPerangkat Daerah IKM 86,50 86,65 86,85 87,10 87,40 87,40 Nilai SAKIPOPD 65,10 65,20 65,30 65,40 65,50 65,50 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 III-5 3.3 Strategi Kecamatan Pemalang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025 – 2029 Strategi yang dilakukan Kecamatan Pemalang untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1.Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Pemalang Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Pemalang dengan cara sebagai berikut :

a.Mengusulkan pegawai Kecamatan Pemalang ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai Kecamatan Pemalang
b.Mengadakan Pelatihan/Sosialisasi/ Bimbingan Teknis internal di Kecamatan Pemalang kepada Pegawai Kecamatan Pemalang
c.Mengadakan pelatihan digitalisasi dalam pemberian layanan pemerintahan
1. 2.Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas
2. 3.Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan kawasan perdesaan
3. 4.Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif
4. 5.Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Pemalang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025 - 2029 Penahapan pembangunan Kecamatan Pemalang adalah prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pemalang, Penahapan Renstra Kecamatan Pemalang dapat disajikan pada tabel di bawah ini Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Pemalang TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Meningkatkan infrastruktur di Desa / Kelurahan (peningkatan infrastruktur jalan dan sarana pendukung jalan) Penguatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan keterampilan untuk mendukung UMKM Mempercepat pembangunan Kecamatan Pemalang untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Mewujudkan daya saing daerah Kecamatan Pemalang Terwujudnya pondasi transformasi untuk mendukung Pemalang Mulya https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 III-6 Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategis yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025 – 2030 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Pemalang adalah sebagai berikut : Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pemalang NO OPERASIONALISASI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PEMALANG KET.
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembanguan sarana dan prasarana kelurahan Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan dan kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan di fokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City dan kualitas layanan aduan Peningkatan kualitas pelayanan publik di fokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat Peningkatan kapasitas pegawai dengan focus Pendidikan dan pelatihan Meningkatkan infrastruktur di Desa / Kelurahan (peningkatan infrastruktur jalan dan sarana pendukung jalan ) 2 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan UMKM Peningkatan kualitas pembangunan Kawasan pedesaan difokuskan pada Indeks Desa, Peningkatan peran BUMdes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan Kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan serta pengembangankerja sama antar daerah Peningkatan daya saing pariwisata dengan fokus pada peningkatan kunjungan wisatawan dan pemantapan pengelolaan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan keterampilan untuk mendukung UMKM https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 III-7 NO OPERASIONALISASI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PEMALANG KET.
(1)(2) (3) (4) (5) daya Tarik wisata yang ramah lingkungan dan penguatan desa wisata Pengembangan industri kecil menengah dan penguatan sentra /kluster industry, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi Peningkatan pembinaan dan pengawasan Kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan serta pengembangan Kerjasama antar desa 3 Mengkoordinasikan upaya untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Pengembangan industri kecil menengah dan penguatan sentra /kluster industry, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalu peran koperasi Mempercepat pembangunan Kecamatan Pemalang untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat 4 Mengkoordinasikan Instansi terkait denga Desa/Kelurahan dalam mewujudkan daya saing daerah Peningkatan daya saing pariwisata dengan fokus pada peningkatan kunjungan wisatawan dan pemantapan pengelolaan daya Tarik wisata yang ramah lingkungan dan penguatan desa wisata Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memilik daya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri Mewujudkan daya saing daerah Kecamatan Pemalang 5 Menciptakan pondasi yang kuat Peningkatan kualitas pembangunan kawasan Terwujudnya pondasi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 III-8 NO OPERASIONALISASI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PEMALANG KET.
(1)(2) (3) (4) (5) mendukung Pemalang Mulya pedesaan difokuskan pada peningktan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa Peningkatan konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan dan kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di fokuskan pada peningkatan kualitas e- procurements, kualitas sarana dan prasarana Peningkatan kualitas perencanaan daerah difokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas pusat dan provinsi transformasi untuk mendukung Pemalang Mulya https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-1 Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pemalang yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 - 2029 : A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
f.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
h.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
1. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. 1.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. 2.Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
4. 3.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. 3.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
b.Sub Kegiatan Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. 4.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
b.Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-2
1. 5.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
h.Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1. 6.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
c.Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 7.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. 8.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c.Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
d.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
f.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-3
g.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. 1.Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
a.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. 2.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a.Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
b.Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
c.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 3.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
a.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
b.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. 1.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a.Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b.Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
c.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 2.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
a.Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
b.Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
c.Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
d.Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan
1. 3.Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
a.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-4
1. 1.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
a.Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
b.Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
1. 2.Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
a.Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. 1.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
a.Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b.Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
c.Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
d.Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
1. 1.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
b.Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
c.Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
d.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
e.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
f.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
g.Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-5
h.Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
i.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
j.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
k.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.1. Uraian Program Progam yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pemalang pada Tahun 2025-2029 sebanyak 6 program yaitu : 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator :
a.Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)
b.Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%) 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%) 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator persentase kelembagaan desa dan kelurahan dengan indikator :
a.Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)
b.Persentase sarana dan prasarana kelurahan dengan kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%) 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%) 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%) 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Jumlah desa yang naik statusnya (desa) 4.2. Uraian Kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pemalang pada Tahun 2025 -2029 adalah sebagai berikut : 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi (Dokumen) https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-6 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi (%) 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi (%) 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%) 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%) 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%) 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%) 9) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen) 10) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan indikator Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen) 11) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas (Kegiatan) 12) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator Jumlah laporan/dokumen koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang tersusun (Laporan / Dokumen) https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-7 13) Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan indikator Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%) 14) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi (Lembaga Kemasyarakatan) 15) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen) 16) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen) 17) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen) 18) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (Laporan / Dokumen) 4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator Target, dan Pagu Indikatif Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pemalang Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut : 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-8 8) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 11) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 13) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 14) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 15) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 16) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 24) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel 26) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 28) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 29) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-9 33) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel 35) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 39) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 40) Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 41) Sub Kegiatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan 42) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 43) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 44) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan 45) Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa 46) Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 47) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 48) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 49) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 50) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 51) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan 52) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 53) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 54) Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-10 55) Sub Kegiatan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 56) Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 57) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional 58) Sub Kegiatan Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 59) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 60) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 61) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 62) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 63) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 64) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 65) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 66) Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 67) Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 68) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 69) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 70) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-11 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pemalang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi kewenanan Kecamatan Pemalang. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan KecamatanPemalang serta teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pemalang seperti Tabel berikut : Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pemalang NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Meningkatnyakualitas birokrasiyang akuntable,efektif, efisien,dengan pelayananpublik yang baik Meningkatnyakualitas tata kelolapemerintahan,kualitaspemberdayaanekonomi, danpengurangankesenjanganpendapatanmasyarakat diwilayah Kecamatan Persentase desa denganstatus mandiri di wilayahkecamatan (%) Meningkatnyakinerja pelayanandan akuntabilitasPerangkat Daerah IKM (Nilai)Nilai SAKIP OPD (Nilai) Meningkatnyakualitas layananpenunjang urusanpemerintahankabupaten/kota Persentase layananumum dan kepegawaianyang terpenuhi (%) PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase dokumenperencanaan, keuangandan evaluasi kinerjasesuai regulasi (%) TersusunnyaLaporan/DokumenPerencanaan,Penganggaran, dan Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-12 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah sesuairegulasi Perangkat Daerah yangdisusun sesuai regulasi(Dokumen) Tersusunnya DokumenPerencanaan PerangkatDaerah Jumlah dokumenperencanaan perangkatdaerah (Dokumen) Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD(Dokumen) Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Tersedianya DokumenPerubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD Jumlah DokumenPerubahan RKA SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD(Dokumen) Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanDokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanDokumen DPA-SKPD(Dokumen) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya DokumenPerubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD Jumlah DokumenPerubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD(Dokumen) Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD Tersedianya LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD dan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPDdan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD (Dokumen) Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasikinerja perangkat daerah(Dokumen) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-13 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Jumlah Berita Acara HasilForum Perangkat DaerahBerdasarkan BidangUrusan yang Diampudalam RangkaPenyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah (Berita Acara) Pelaksanaan Forum PerangkatDaerah Berdasarkan BidangUrusan yang Diampu dalamRangka Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya AdministrasiKeuangan PerangkatDaerah sesuai regulasi Persentase Laporan /Dokumen Keuangantersusun sesuai regulasi(%) Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Tersedianya Gaji danTunjangan ASN Jumlah Orang yangmenerima Gaji danTunjangan ASN (Orang /Bulan) Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Tersedianya AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen HasilPenyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN(Dokumen) Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Tersedianya LaporanKeuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD Jumlah LaporanKeuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD (Laporan) Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir TahunSKPD Tersusunnya Laporan /Dokumen AdministrasiBarang Milik Daerah padaPerangkat Daerah sesuairegulasi Persentase Laporan /Dokumen AdministrasiBarang Milik Daerahpada Perangkat Daerahtersusun sesuai regulasi(%) Administrasi Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah Terlaksananya Pembinaan,Pengawasan, danPengendalian Barang MilikDaerah pada SKPD Jumlah Laporan HasilPembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian BarangMilik Daerah pada SKPD(Laporan) Pembinaan, Pengawasan, danPengendalian Barang Milik Daerahpada SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-14 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. TerlaksananyaPenatausahaan BarangMilik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan BarangMilik Daerah pada SKPD(Laporan) Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD TerlaksananyaAdministrasi Kepegawaiansesuai regulasi Persentase pelaksanaanadministrasikepegawaian sesuairegulasi (%) Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Tersedianya Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket PakaianDinas Beserta AtributKelengkapan (Paket) Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Terlaksananya SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya FasilitasiAdministratif PerangkatDaerah yang Dilaksanakansesuai regulasi Persentase FasilitasiAdministratif PerangkatDaerah yangDilaksanakan sesuairegulasi (%) Administrasi Umum PerangkatDaerah Tersedianya KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor Jumlah paket komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan (Paket) Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan (Paket) Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Tersedianya PeralatanRumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangdisediakan (Paket) Penyediaan Peralatan RumahTangga Tersedianya Bahan LogistikKantor Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangdisediakan (Paket) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya BarangCetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang disediakan (Paket) Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-15 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Tersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undanganyang Disediakan(Dokumen) Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan TerlaksananyaPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan Rapatkoordinasi dan konsultasiSKPD (Laporan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD TerlaksananyaPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD(Dokumen) Penatausahaan Arsip Dinamis padaSKPD Tersedianya Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia (%) Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Tersedianya KendaraanDinas Operasional atauLapangan Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan(Unit) Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan (Unit) Pengadaan Mebel Tersedianya Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yangdisediakan (Unit) Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Tersedianya Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnyayang Disediakan (Unit) Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Tersedianya LayananPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase KetersediaanLayanan PenunjangUrusan PemerintahanDaerah (%) Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya PenyediaanJasa Surat Menyurat Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Suratmenyurat (Laporan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-16 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Tersedianya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yangDisediakan (Laporan) Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan (Laporan) Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor Tersedianya Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan Umum Kantoryang Disediakan (Laporan) Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor Terpeliharanya BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Persentase Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang Dipelihara(%) Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipleihara danDibayarkan Pajaknya(Unit) Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atauLapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak danPerizinannya (Unit) Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan TerlaksananyaPemeliharaan Mebel jumlah Mebel yangDipelihara (Unit) Pemeliharaan Mebel TerlaksananyaPemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara (Unit) Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantordan Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-17 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publik Persentase pelimpahankewenangan keKecamatan yangdilaksanakan setiaptahun (%) PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Terlaksananya koordinasipenyelenggaraan kegiatanpemerintahan di tingkatkecamatan sesuaiketentuan Jumlah dokumenkoordinasipenyelenggaraankegiatan pemerintahandi tingkat kecamatanyang tersusun (Laporan /Dokumen) Koordinasi PenyelenggaraanKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Meningkatnya EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Jumlah DokumenPeningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan(Dokumen) Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Terselenggaranya urusanpemerintahan yang tidakdilaksanakan oleh unitkerja perangkat daerahyang ada di kecamatan Jumlah dokumen urusanpemerintahan yang tidakdilaksanakan oleh unitkerja perangkat daerahyang ada di kecamatan(Laporan / Dokumen) Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan Tersusunnya DokumenPerencanaan KegiatanPelayanan kepadaMasyarakat di Kecamatan Jumlah DokumenPerencanaan KegiatanPelayanan kepada Perencanaan Kegiatan Pelayanankepada Masyarakat di Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-18 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Masyarakat di Kecamatan(Dokumen) Terlaksananya FasilitasiPercepatan PencapaianStandar Pelayanan Minimaldi Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan FasilitasiPercepatan PencapaianStandar PelayananMinimal di WilayahKecamatan (Laporan) Fasilitasi percepatan pencapaianstandar pelayanan minimal diWilayah Kecamatan Meningkatnya EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah LaporanPeningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan(Laporan) Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepadaMasyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya urusanpemerintahan yangdilimpahkan kepadaCamat sesuai ketentuan Jumlah pelaksanaanurusan pemerintahanyang dilimpahkankepada Camat yangmenunjang pelaksanaantugas (Kegiatan) Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang Dilimpahkankepada Camat Terlaksananya UrusanPemerintahan yang Terkaitdengan Nonperizinan Jumlah LaporanPelaksanaan NonPerizinan pada UrusanPemerintahan (Laporan) Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang terkait dengan Nonperizinan Terlaksananya UrusanPemerintahan yang Terkaitdengan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan(Laporan) Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang terkait dengan kewenanganlain yang dilimpahkan Meningkatnyakualitaspemberdayaanmasyarakat desadan kelurahan Persentase kelembagaandesa dan kelurahan yangaktif (%) PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase saranaprasarana kelurahandalam kondisi baik (jalandan drainase lingkungan)(%) https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-19 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Terlaksananya koordinasikegiatan pemberdayaandesa sesuai ketentuan Jumlahlaporan/dokumenkoordinasi kegiatanPemberdayaan desa yangtersusun (Laporan /Dokumen) Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Meningkatnya PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalamForum MusyawarahPerencanaanPembangunan di Desa(LembagaKemasyarakatan) Peningkatan partisipasi masyarakatdalam forum musyawarahperencanaan pembangunan di desa Terlaksananya SinkronisasiProgram Kerja dan KegiatanPemberdayaan Masyarakatyang Dilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaan Masyarakatyang Dilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan(Dokumen) Sinkronisasi Program Kerja danKegiatan PemberdayaanMasyarakat yang dilakukan olehPemerintah dan Swasta di WilayahKerja Kecamatan Meningkatnya EfektifitasKegiatan PemberdayaanMasyarakat di WilayahKecamatan Jumlah LaporanPeningkatan EfektivitasKegiatan PemberdayaanMasyarakat di WilayahKecamatan (Laporan) Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan Terlaksananya kegiatanpemberdayaan kelurahansesuai ketentuan Persentase kegiatanpemberdayaan dikelurahan yangterlaksana sesuaiketentuan (%) Kegiatan PemberdayaanKelurahan Meningkatnya PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalamForum MusyawarahPerencanaanPembangunan diKelurahan (Lembaga) Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan diKelurahan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-20 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Terbangunnya Sarana danPrasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun (Unit) Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan TerlaksananyaPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Jumlah Pokmas danOrmas yangMelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan (Pokmas /Ormas) Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan Terlaksananya EvaluasiKelurahan Jumlah Laporan HasilEvaluasi Kelurahan(Laporan) Evaluasi Kelurahan Terlaksananyapemberdayaan lembagakemasyarakatan tingkatkecamatan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangdifasilitasi (LembagaKemasyarakatan) Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan TingkatKecamatan Terselenggaranya LembagaKemasyarakatan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangDiselenggarakan (LembagaKemasyarakatan) Penyelenggaraan LembagaKemasyarakatan Meningkatnyaketentraman danketertiban umum Persentase gangguanketentraman danketertiban umum yangditangani (%) PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Terlaksananya koordinasiupaya peningkatanketenteraman danketertiban umum Jumlah laporankoordinasi upayapenyelenggaraanketentraman danketertiban umum yangtersusun (Laporan /Dokumen) Koordinasi UpayaPenyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum Terlaksananya Sinergitasdengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, TentaraNasional Indonesia danInstansi Vertikal di WilayahKecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan (Laporan) Sinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia, TentaraNasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-21 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Terlaksananya HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan TokohMasyarakat Jumlah LaporanPelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan Masyarakat(Laporan) Harmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan TokohMasyarakat Terselenggaranyakoordinasi penerapan danpenegakan PeraturanDaerah dan PeraturanKepala Daerah sesuaiketentuan Jumlah LaporanKoordinasi Penerapandan PenegakanPeraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerahyang tersusun (Laporan /Dokumen) Koordinasi Penerapan danPenegakan Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah TerlaksananyaKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah yangTugas dan Fungsinya diBidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara RepublikIndonesia Jumlah LaporanKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah yangTugas dan Fungsinya diBidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atauKepolisian NegaraRepublik Indonesia(Laporan) Koordinasi/sinergi denganperangkat daerah yang tugas danfungsinya di Bidang PenegakkanPeraturan Perundang-undangandan/atau Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Meningkatnyawawasankebangsaan dankerukunan antarumat beragama Persentase konflik dimasyarakat yangditangani (%) PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya urusanpemerintahan umumsesuai penugasan kepaladaerah sesuai ketentuan Jumlah dokumenpenyelenggaraan urusanpemerintahan umumsesuai penugasan kepaladaerah yang tersusun(Laporan / Dokumen) Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Terlaksananya PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang- Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila, Pembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, Pelestarian https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-22 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Pelaksanaan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945 Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia (Orang) Bhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan dan PemeliharaanKeutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia Terlaksananya Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan(Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) WawasanKebangsaan dan KetahananNasional Jumlah Orang yangMengikuti Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan(Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) WawasanKebangsaan danKetahanan Nasional(Orang) Fasilitasi, Koordinasi danpembinaan (Bimtek, sosialisasi,konsultasi) Wawasan Kebangsaandan ketahanan nasional Terlaksananya PenangananKonflik Sosial sesuaiKetentuan PeraturanPerundang-Undangan Jumlah Laporan Konflikyang Ditangani SesuaiKetentuan PeraturanPerundang-Undangan(Laporan) Penanganan konflik sosial sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan Terlaksananya Tugas ForumKoordinasi Pimpinan diKecamatan Jumlah Dokumen TugasForum KoordinasiPimpinan di Kecamatan(Dokumen) Pelaksanaan Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnyapembinaan danpengawasanpemerintahan Desa Jumlah desa yang naikstatusnya (Desa) PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Terlaksananya fasilitasi,rekomendasi dankoordinasi pembinaan danpengawasan pemerintahandesa sesuai ketentuan Jumlah dokumenfasilitasi, rekomendasidan koordinasipembinaan danpengawasanpemerintahan desa yangtersusun (Laporan /Dokumen) Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-23 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Terlaksananya FasilitasiPenyusunan PeraturanDesa dan Peraturan KepalaDesa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaPenyusunan PeraturanDesa dan PeraturanKepala Desa (Dokumen) Fasilitasi Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa Terlaksananya FasilitasiAdministrasi TataPemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa(Dokumen) Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa Terlaksananya FasilitasiPengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan AsetDesa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaPengelolaan KeuanganDesa dan PendayagunaanAset Desa (Dokumen) Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan AsetDesa Terlaksananya FasilitasiPelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Perangkat Desa Jumlah DokumenFasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Perangkat Desa(Dokumen) Fasilitasi Pelaksanaan TugasKepala Desa dan Perangkat Desa Terlaksananya FasilitasiPelaksanaan PemilihanKepala Desa Jumlah DokumenFasilitasi dalam rangkaPelaksanaan PemilihanKepala Desa (Dokumen) Fasilitasi Pelaksanaan PemilihanKepala Desa Terlaksananya FasilitasiPelaksanaan Tugas danFungsi BadanPermusyawaratan Desa Jumlah DokumenFasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Tugas danFungsi BadanPermusyawaratan Desa(Dokumen) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesa Tersedianya RekomendasiPengangkatan danPemberhentian PerangkatDesa Jumlah DokumenRekomendasiPengangkatan danPemberhentian PerangkatDesa (Dokumen) Rekomendasi Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa Terlaksananya FasilitasiSinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerah Fasilitasi Sinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerah denganPembangunan Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-24 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. dengan PembangunanDesa (Dokumen) Terlaksananya FasilitasiPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Jumlah DokumenFasilitasi dalam rangkaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum(Dokumen) Fasilitasi PenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Terlaksananya FasilitasiPenyusunan PerencanaanPembangunan Partisipatif Jumlah DokumenFasilitasi dalam rangkaPerencanaanPembangunan Partisipatif(Dokumen) Fasilitasi Penyusunan PerencanaanPembangunan Partisipatif Terlaksananya FasilitasiPenyusunan Program danPelaksanaan PemberdayaanMasyarakat Desa Jumlah DokumenFasilitasi dalam rangkaProgram dan PelaksanaanPemberdayaan MasyarakatDesa (Dokumen) Fasilitasi Penyusunan Program danPelaksanaan PemberdayaanMasyarakat Desa Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)Meningkatnya kualitastata kelola pemerintahan,kualitas pemberdayaanekonomi, danpengurangan kesenjangan Persentase desa denganstatus mandiri diwilayah kecamatan (%) 46,15 76,92 100,00 100,00 100,00 100,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-25 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)pendapatan masyarakat diwilayah KecamatanMeningkatnya kinerjapelayanan danakuntabilitas PerangkatDaerah IKM (Nilai) 86,39 86,65 86,85 87,10 87,40 87,40 Nilai SAKIP OPD (Nilai) 65,02 65,20 65,30 65,40 65,50 65,50 7 UNSUR KEWILAYAHAN 18.287.485.000,00 18.355.138.498,00 18.355.138.498,00 18.355.138.498,00 18.355.138.498,00 7.01 KECAMATAN 18.287.485.000,00 18.355.138.498,00 18.355.138.498,00 18.355.138.498,00 18.355.138.498,00 Kecamatan Pemalang 13.607.653.684,00 13.807.058.398,00 13.807.058.398,00 13.807.058.398,00 13.807.058.398,00 KecamatanPemalang 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitaslayanan penunjang urusanpemerintahankabupaten/kota Persentase layananumum dan kepegawaianyang terpenuhi (%) 100,00 100,00 13.135.663.884,00 100,00 13.288.877.958,00 100,00 13.288.877.958,00 100,00 13.288.867.958,00 100,00 13.288.867.958,00 KecamatanPemalang Persentase dokumenperencanaan, keuangandan evaluasi kinerjasesuai regulasi (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, danEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah TersusunnyaLaporan/DokumenPerencanaan,Penganggaran, danEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah sesuairegulasi Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, danEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah yangdisusun sesuai regulasi(Dokumen) 14 28 34.875.500,00 29 17.748.200,00 29 17.748.200,00 29 17.738.200,00 30 17.738.200,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah Tersusunnya DokumenPerencanaan PerangkatDaerah Jumlah dokumenperencanaan perangkatdaerah (Dokumen) 2 2 9.180.000,00 2 2.818.000,00 2 2.818.000,00 2 2.818.000,00 3 2.818.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi danPenyusunan DokumenRKA-SKPD Tersedianya DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil KoordinasiPenyusunan DokumenRKA-SKPD Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD(Dokumen) 1 1 2.520.000,00 1 1.369.500,00 1 1.369.500,00 1 1.369.500,00 1 1.369.500,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi danPenyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD Tersedianya DokumenPerubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD Jumlah DokumenPerubahan RKA SKPDdan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD (Dokumen) 1 1 4.540.000,00 1 1.679.700,00 1 1.679.700,00 1 1.679.700,00 1 1.679.700,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD Tersedianya DokumenDPA-SKPD dan LaporanHasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanDokumen DPA-SKPD(Dokumen) 1 1 2.520.000,00 1 1.553.700,00 1 1.553.700,00 1 1.553.700,00 1 1.553.700,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi danPenyusunan PerubahanDPA-SKPD Tersedianya DokumenPerubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD Jumlah DokumenPerubahan DPA-SKPDdan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanDokumen PerubahanDPA-SKPD (Dokumen) 1 1 3.790.000,00 1 1.457.700,00 1 1.457.700,00 1 1.457.700,00 1 1.457.700,00 KecamatanPemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-26 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.01.2.01.0006 Koordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD Tersedianya LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD dan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPDdan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD (Dokumen) 4 18 5.785.000,00 18 2.868.000,00 18 2.868.000,00 18 2.868.000,00 18 2.868.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Terlaksananya EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasikinerja perangkat daerah(Dokumen) 4 4 6.540.000,00 4 4.001.600,00 4 4.001.600,00 4 4.001.600,00 4 4.001.600,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan ForumPerangkat DaerahBerdasarkan BidangUrusan yang Diampudalam Rangka PenyusunanDokumen PerencanaanPerangkat Daerah Terlaksananya ForumPerangkat DaerahBerdasarkan BidangUrusan yang Diampudalam Rangka PenyusunanDokumen PerencanaanPerangkat Daerah Jumlah Berita AcaraHasil Forum PerangkatDaerah BerdasarkanBidang Urusan yangDiampu dalam RangkaPenyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah (Berita Acara) 0 0 500,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Tersusunnya AdministrasiKeuangan PerangkatDaerah sesuai regulasi Persentase Laporan /Dokumen Keuangantersusun sesuai regulasi(%) 100 100 12.322.117.000,00 100 12.321.459.400,00 100 12.321.459.400,00 100 12.321.459.400,00 100 12.321.459.400,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN Tersedianya Gaji danTunjangan ASN Jumlah Orang yangmenerima Gaji danTunjangan ASN (Orang /Bulan) 86 110 12.320.347.000,00 110 12.320.347.000,00 110 12.320.347.000,00 110 12.320.347.000,00 110 12.320.347.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Tersedianya AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen HasilPenyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN(Dokumen) 0 0 - 4 500.000,00 4 500.000,00 4 500.000,00 4 500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan Akhir TahunSKPD Tersedianya LaporanKeuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD Jumlah LaporanKeuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD (Laporan) 1 1 1.770.000,00 1 612.400,00 1 612.400,00 1 612.400,00 1 612.400,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Tersusunnya Laporan /Dokumen AdministrasiBarang Milik Daerah padaPerangkat Daerah sesuairegulasi Persentase Laporan /Dokumen AdministrasiBarang Milik Daerahpada Perangkat Daerahtersusun sesuai regulasi(%) 100 100 1.000,00 100 1.000.000,00 100 1.000.000,00 100 1.000.000,00 100 1.000.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian BarangMilik Daerah pada SKPD Terlaksananya Pembinaan,Pengawasan, danPengendalian Barang MilikDaerah pada SKPD Jumlah Laporan HasilPembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian BarangMilik Daerah pada SKPD(Laporan) 0 0 500,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan BarangMilik Daerah pada SKPD TerlaksananyaPenatausahaan BarangMilik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan BarangMilik Daerah pada SKPD(Laporan) 0 0 500,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 KecamatanPemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-27 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah TerlaksananyaAdministrasi Kepegawaiansesuai regulasi Persentase pelaksanaanadministrasikepegawaian sesuairegulasi (%) 100 100 9.480.000,00 100 3.628.000,00 100 3.628.000,00 100 3.628.000,00 100 3.628.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinasbeserta AtributKelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinasbeserta AtributKelengkapan Jumlah Paket PakaianDinas Beserta AtributKelengkapan (Paket) 0 0 - 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan Terlaksananya SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang) 32 32 9.480.000,00 32 2.628.000,00 32 2.628.000,00 32 2.628.000,00 32 2.628.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Terlaksananya FasilitasiAdministratif PerangkatDaerah yang Dilaksanakansesuai regulasi Persentase FasilitasiAdministratif PerangkatDaerah yangDilaksanakan sesuairegulasi (%) 100 100 171.315.444,00 100 238.421.320,00 100 238.421.320,00 100 238.421.320,00 100 238.421.320,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Tersedianya KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Jumlah paket komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan (Paket) 12 12 4.141.000,00 12 4.254.000,00 12 4.254.000,00 12 4.254.000,00 12 4.254.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan (Paket) 0 12 6.050.000,00 12 1.500.000,00 12 1.500.000,00 12 1.500.000,00 12 1.500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan PeralatanRumah Tangga Tersedianya PeralatanRumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangdisediakan (Paket) 3 12 5.125.000,00 12 9.000.000,00 12 9.000.000,00 12 9.000.000,00 12 9.000.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Tersedianya Bahan LogistikKantor Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangdisediakan (Paket) 12 12 90.449.444,00 12 98.997.020,00 12 98.997.020,00 12 98.997.020,00 12 98.997.020,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Tersedianya BarangCetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan danPenggandaan yangdisediakan (Paket) 12 12 9.923.500,00 12 7.324.300,00 12 7.324.300,00 12 7.324.300,00 12 7.324.300,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undanganyang Disediakan(Dokumen) 2 2 4.680.000,00 2 4.020.000,00 2 4.020.000,00 2 4.020.000,00 2 4.020.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD TerlaksananyaPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan Rapatkoordinasi dan konsultasiSKPD (Laporan) 100 50 50.946.000,00 100 112.826.000,00 100 112.826.000,00 100 112.826.000,00 100 112.826.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan ArsipDinamis pada SKPD TerlaksananyaPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD(Dokumen) 0 0 500,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Tersedianya Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia (%) 100 100 108.470.500,00 100 183.948.098,00 100 183.948.098,00 100 183.948.098,00 100 183.948.098,00 KecamatanPemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-28 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.01.2.07.0002 Pengadaan KendaraanDinas Operasional atauLapangan Tersedianya KendaraanDinas Operasional atauLapangan Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yangDisediakan (Unit) 1 1 39.514.000,00 1 33.815.000,00 1 33.815.000,00 1 33.815.000,00 1 33.815.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan (Unit) 10 10 6.900.000,00 10 6.500.000,00 10 6.500.000,00 10 6.500.000,00 10 6.500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya Tersedianya Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yangdisediakan (Unit) 4 4 62.056.000,00 9 121.120.000,00 9 121.120.000,00 9 121.120.000,00 9 121.120.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnyayang Disediakan (Unit) 0 0 500,00 1 22.513.098,00 1 22.513.098,00 1 22.513.098,00 1 22.513.098,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.08 Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Tersedianya LayananPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase KetersediaanLayanan PenunjangUrusan PemerintahanDaerah (%) 100 100 276.484.000,00 100 294.076.000,00 100 294.076.000,00 100 294.076.000,00 100 294.076.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa SuratMenyurat Terlaksananya PenyediaanJasa Surat Menyurat Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Suratmenyurat (Laporan) 1 1 9.440.000,00 1 2.362.000,00 1 2.362.000,00 1 2.362.000,00 1 2.362.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Tersedianya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan (Laporan) 12 12 37.814.000,00 12 37.680.000,00 12 37.680.000,00 12 37.680.000,00 12 37.680.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Tersedianya JasaPelayanan Umum Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan Umum Kantoryang Disediakan(Laporan) 12 12 229.230.000,00 12 254.034.000,00 12 254.034.000,00 12 254.034.000,00 12 254.034.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.09 Pemeliharaan BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Terpeliharanya BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Persentase Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang Dipelihara(%) 100 100 212.920.440,00 100 228.596.940,00 100 228.596.940,00 100 228.596.940,00 100 228.596.940,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipleihara danDibayarkan Pajaknya(Unit) 0 0 - 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atauLapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak danPerizinannya (Unit) 13 14 30.440.000,00 14 23.237.500,00 15 23.237.500,00 16 23.237.500,00 17 23.237.500,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel TerlaksananyaPemeliharaan Mebel jumlah Mebel yangDipelihara (Unit) 15 15 4.500.000,00 15 4.500.000,00 15 4.500.000,00 15 4.500.000,00 15 4.500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara (Unit) 19 19 13.030.000,00 19 13.030.000,00 19 13.030.000,00 19 13.030.000,00 19 13.030.000,00 KecamatanPemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-29 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantordan Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) 1 1 164.950.440,00 1 132.829.440,00 1 132.829.440,00 1 132.829.440,00 1 132.829.440,00 KecamatanPemalang 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) 0 0 - 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 KecamatanPemalang 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publik Persentase pelimpahankewenangan keKecamatan yangdilaksanakan setiaptahun (%) 62,96 73,33 22.022.000,00 76,67 12.255.800,00 79,33 12.255.800,00 82,67 12.255.800,00 82,67 12.255.800,00 KecamatanPemalang 7.01.02.2.01 KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Terlaksananya koordinasipenyelenggaraan kegiatanpemerintahan di tingkatkecamatan sesuaiketentuan Jumlah dokumenkoordinasipenyelenggaraankegiatan pemerintahandi tingkat kecamatanyang tersusun (Laporan/ Dokumen) 2 4 5.925.000,00 4 2.045.000,00 4 2.045.000,00 4 2.045.000,00 4 2.045.000,00 KecamatanPemalang 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Meningkatnya EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Jumlah DokumenPeningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan(Dokumen) 2 4 5.925.000,00 4 2.045.000,00 4 2.045.000,00 4 2.045.000,00 4 2.045.000,00 KecamatanPemalang 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh UnitKerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan Terselenggaranya urusanpemerintahan yang tidakdilaksanakan oleh unitkerja perangkat daerahyang ada di kecamatan Jumlah dokumenurusan pemerintahanyang tidak dilaksanakanoleh unit kerjaperangkat daerah yangada di kecamatan(Laporan / Dokumen) 2 5 4.216.000,00 5 2.170.000,00 5 2.170.000,00 5 2.170.000,00 5 2.170.000,00 KecamatanPemalang 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan KegiatanPelayanan kepadaMasyarakat di Kecamatan Tersusunnya DokumenPerencanaan KegiatanPelayanan kepadaMasyarakat di Kecamatan Jumlah DokumenPerencanaan KegiatanPelayanan kepadaMasyarakat di Kecamatan(Dokumen) 0 1 500,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi percepatanpencapaian standarpelayanan minimal diWilayah Kecamatan Terlaksananya FasilitasiPercepatan PencapaianStandar Pelayanan Minimaldi Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan FasilitasiPercepatan PencapaianStandar PelayananMinimal di WilayahKecamatan (Laporan) 2 2 4.215.000,00 2 1.170.000,00 2 1.170.000,00 2 1.170.000,00 2 1.170.000,00 KecamatanPemalang 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Meningkatnya EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah LaporanPeningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan(Laporan) 0 2 500,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 KecamatanPemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-30 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Terlaksananya urusanpemerintahan yangdilimpahkan kepadaCamat sesuai ketentuan Jumlah pelaksanaanurusan pemerintahanyang dilimpahkankepada Camat yangmenunjang pelaksanaantugas (Kegiatan) 2 5 11.881.000,00 5 8.040.800,00 5 8.040.800,00 5 8.040.800,00 5 8.040.800,00 KecamatanPemalang 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan Nonperizinan Terlaksananya UrusanPemerintahan yang Terkaitdengan Nonperizinan Jumlah LaporanPelaksanaan NonPerizinan pada UrusanPemerintahan (Laporan) 2 4 11.880.000,00 4 7.540.800,00 4 7.540.800,00 4 7.540.800,00 4 7.540.800,00 KecamatanPemalang 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan kewenangan lainyang dilimpahkan Terlaksananya UrusanPemerintahan yang Terkaitdengan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan(Laporan) 0 1 1.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Meningkatnya kualitaspemberdayaanmasyarakat desa dankelurahan Persentase kelembagaandesa dan kelurahan yangaktif (%) 100,00 100,00 274.829.800,00 100,00 459.471.240,00 100,00 459.471.240,00 100,00 459.471.240,00 100,00 459.471.240,00 KecamatanPemalang Persentase saranaprasarana kelurahandalam kondisi baik(jalan dan drainaselingkungan) (%) 60,00 65,00 67,25 70,00 72,50 72,50 KecamatanPemalang 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Terlaksananya koordinasikegiatan pemberdayaandesa sesuai ketentuan Jumlahlaporan/dokumenkoordinasi kegiatanPemberdayaan desayang tersusun (Laporan/ Dokumen) 5 7 274.828.800,00 7 458.471.240,00 7 458.471.240,00 7 458.471.240,00 7 458.471.240,00 KecamatanPemalang 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan partisipasimasyarakat dalam forummusyawarah perencanaanpembangunan di desa Meningkatnya PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalamForum MusyawarahPerencanaanPembangunan di Desa(LembagaKemasyarakatan) 0 1 3.005.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerjadan KegiatanPemberdayaan Masyarakatyang dilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan Terlaksananya SinkronisasiProgram Kerja dan KegiatanPemberdayaan Masyarakatyang Dilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan(Dokumen) 2 4 236.880.000,00 4 432.920.000,00 4 432.920.000,00 4 432.920.000,00 4 432.920.000,00 KecamatanPemalang 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan EfektifitasKegiatan PemberdayaanMasyarakat di WilayahKecamatan Meningkatnya EfektifitasKegiatan PemberdayaanMasyarakat di WilayahKecamatan Jumlah LaporanPeningkatan EfektivitasKegiatan PemberdayaanMasyarakat di WilayahKecamatan (Laporan) 3 2 34.943.800,00 2 25.051.240,00 2 25.051.240,00 2 25.051.240,00 2 25.051.240,00 KecamatanPemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-31 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Terlaksananya kegiatanpemberdayaan kelurahansesuai ketentuan Persentase kegiatanpemberdayaan dikelurahan yangterlaksana sesuaiketentuan (%) 0 0 - 100 500.000,00 100 500.000,00 100 500.000,00 100 500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Terlaksananya EvaluasiKelurahan Jumlah Laporan HasilEvaluasi Kelurahan(Laporan) 0 0 - 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.03.2.03 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan TingkatKecamatan Terlaksananyapemberdayaan lembagakemasyarakatan tingkatkecamatan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangdifasilitasi (LembagaKemasyarakatan) 0 0 1.000,00 4 500.000,00 4 500.000,00 4 500.000,00 4 500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan LembagaKemasyarakatan Terselenggaranya LembagaKemasyarakatan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangDiselenggarakan(LembagaKemasyarakatan) 0 0 1.000,00 4 500.000,00 4 500.000,00 4 500.000,00 4 500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Meningkatnyaketentraman danketertiban umum Persentase gangguanketentraman danketertiban umum yangditangani (%) 100,00 100,00 5.890.500,00 100,00 2.130.000,00 100,00 2.130.000,00 100,00 2.130.000,00 100,00 2.130.000,00 KecamatanPemalang 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Terlaksananya koordinasiupaya peningkatanketenteraman danketertiban umum Jumlah laporankoordinasi upayapenyelenggaraanketentraman danketertiban umum yangtersusun (Laporan /Dokumen) 3 4 5.890.000,00 5 1.880.000,00 5 1.880.000,00 5 1.880.000,00 5 1.880.000,00 KecamatanPemalang 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan Terlaksananya Sinergitasdengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan (Laporan) 3 4 5.890.000,00 4 1.630.000,00 4 1.630.000,00 4 1.630.000,00 4 1.630.000,00 KecamatanPemalang 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungandengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat Terlaksananya HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan TokohMasyarakat Jumlah LaporanPelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan Masyarakat(Laporan) 0 0 - 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 KecamatanPemalang 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan danPenegakan PeraturanDaerah dan PeraturanKepala Daerah Terselenggaranyakoordinasi penerapan danpenegakan PeraturanDaerah dan PeraturanKepala Daerah sesuaiketentuan Jumlah LaporanKoordinasi Penerapandan PenegakanPeraturan Daerah danPeraturan KepalaDaerah yang tersusun(Laporan / Dokumen) 0 0 500,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 KecamatanPemalang 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/sinergi denganperangkat daerah yangtugas dan fungsinya diBidang Penegakkan TerlaksananyaKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah yangTugas dan Fungsinya di Jumlah LaporanKoordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahyang Tugas dan 0 0 500,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 KecamatanPemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-32 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)Peraturan Perundang-undangan dan/atauKepolisian Negara RepublikIndonesia Bidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara RepublikIndonesia Fungsinya di BidangPenegakan PeraturanPerundang-Undangandan/atau KepolisianNegara RepublikIndonesia (Laporan) 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM Meningkatnya wawasankebangsaan dankerukunan antar umatberagama Persentase konflik dimasyarakat yangditangani (%) 100,00 100,00 33.676.000,00 100,00 24.418.400,00 100,00 24.418.400,00 100,00 24.418.400,00 100,00 24.418.400,00 KecamatanPemalang 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan UmumSesuai Penugasan KepalaDaerah Terselenggaranya urusanpemerintahan umumsesuai penugasan kepaladaerah sesuai ketentuan Jumlah dokumenpenyelenggaraan urusanpemerintahan umumsesuai penugasan kepaladaerah yang tersusun(Laporan / Dokumen) 5 11 33.676.000,00 11 24.418.400,00 11 24.418.400,00 11 24.418.400,00 11 24.418.400,00 KecamatanPemalang 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Terlaksananya PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan UndangUndang Dasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945 PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara KesatuanRepublik Indonesia(Orang) 750 500 22.820.000,00 500 16.063.400,00 500 16.063.400,00 500 16.063.400,00 500 16.063.400,00 KecamatanPemalang 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi danpembinaan (Bimtek,sosialisasi, konsultasi)Wawasan Kebangsaan danketahanan nasional Terlaksananya Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan(Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) WawasanKebangsaan danKetahanan Nasional Jumlah Orang yangMengikuti Fasilitasi,Koordinasi danPembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional(Orang) 0 30 500,00 30 500.000,00 30 500.000,00 30 500.000,00 30 500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.05.2.01.0005 Penanganan konflik sosialsesuai ketentuan peraturanperundang-undangan Terlaksananya PenangananKonflik Sosial sesuaiKetentuan PeraturanPerundang-Undangan Jumlah Laporan Konflikyang Ditangani SesuaiKetentuan PeraturanPerundang-Undangan(Laporan) 0 4 500,00 4 500.000,00 4 500.000,00 4 500.000,00 4 500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas ForumKoordinasi Pimpinan diKecamatan Terlaksananya TugasForum KoordinasiPimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen TugasForum KoordinasiPimpinan di Kecamatan(Dokumen) 2 4 10.855.000,00 4 7.355.000,00 4 7.355.000,00 4 7.355.000,00 4 7.355.000,00 KecamatanPemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-33 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaandan pengawasanpemerintahan Desa Jumlah desa yang naikstatusnya (Desa) 2,00 2,00 135.571.500,00 3,00 19.905.000,00 0,00 19.905.000,00 0,00 19.905.000,00 0,00 19.905.000,00 KecamatanPemalang 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasidan KoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Terlaksananya fasilitasi,rekomendasi dankoordinasi pembinaan danpengawasanpemerintahan desa sesuaiketentuan Jumlah dokumenfasilitasi, rekomendasidan koordinasipembinaan danpengawasanpemerintahan desa yangtersusun (Laporan /Dokumen) 83 87 135.571.500,00 87 19.905.000,00 87 19.905.000,00 87 19.905.000,00 87 19.905.000,00 KecamatanPemalang 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi PenyusunanPeraturan Desa danPeraturan Kepala Desa Terlaksananya FasilitasiPenyusunan PeraturanDesa dan Peraturan KepalaDesa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaPenyusunan PeraturanDesa dan PeraturanKepala Desa (Dokumen) 13 39 6.185.000,00 39 3.645.000,00 39 3.645.000,00 39 3.645.000,00 39 3.645.000,00 KecamatanPemalang 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa Terlaksananya FasilitasiAdministrasi TataPemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa(Dokumen) 13 13 2.545.000,00 13 1.585.000,00 13 1.585.000,00 13 1.585.000,00 13 1.585.000,00 KecamatanPemalang 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi PengelolaanKeuangan Desa danPendayagunaan Aset Desa Terlaksananya FasilitasiPengelolaan KeuanganDesa dan PendayagunaanAset Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaPengelolaan KeuanganDesa dan PendayagunaanAset Desa (Dokumen) 14 39 6.485.000,00 39 3.355.000,00 39 3.355.000,00 39 3.355.000,00 39 3.355.000,00 KecamatanPemalang 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi PelaksanaanTugas Kepala Desa danPerangkat Desa Terlaksananya FasilitasiPelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Perangkat Desa Jumlah DokumenFasilitasi dalam rangkaPelaksanaan TugasKepala Desa danPerangkat Desa(Dokumen) 0 2 500,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Terlaksananya FasilitasiPelaksanaan PemilihanKepala Desa Jumlah DokumenFasilitasi dalam rangkaPelaksanaan PemilihanKepala Desa (Dokumen) 0 12 103.000.000,00 0 500.000,00 1 500.000,00 0 500.000,00 0 500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi PelaksanaanTugas dan Fungsi BadanPermusyawaratan Desa Terlaksananya FasilitasiPelaksanaan Tugas danFungsi BadanPermusyawaratan Desa Jumlah DokumenFasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Tugas danFungsi BadanPermusyawaratan Desa(Dokumen) 0 13 500,00 0 500.000,00 0 500.000,00 0 500.000,00 0 500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.06.2.01.0008 RekomendasiPengangkatan danPemberhentian PerangkatDesa Tersedianya RekomendasiPengangkatan danPemberhentian PerangkatDesa Jumlah DokumenRekomendasiPengangkatan danPemberhentian PerangkatDesa (Dokumen) 1 0 3.475.000,00 5 1.575.000,00 1 1.575.000,00 6 1.575.000,00 7 1.575.000,00 KecamatanPemalang 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi SinkronisasiPerencanaan PembangunanDaerah denganPembangunan Desa Terlaksananya FasilitasiSinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerahdengan PembangunanDesa (Dokumen) 20 3 6.700.000,00 3 3.510.000,00 3 3.510.000,00 3 3.510.000,00 3 3.510.000,00 KecamatanPemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-34 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi PenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Terlaksananya FasilitasiPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Jumlah DokumenFasilitasi dalam rangkaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum(Dokumen) 0 0 500,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KecamatanPemalang 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi PenyusunanPerencanaan PembangunanPartisipatif Terlaksananya FasilitasiPenyusunan PerencanaanPembangunan Partisipatif Jumlah DokumenFasilitasi dalam rangkaPerencanaanPembangunan Partisipatif(Dokumen) 20 2 2.060.000,00 2 1.435.000,00 2 1.435.000,00 2 1.435.000,00 2 1.435.000,00 KecamatanPemalang 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi PenyusunanProgram dan PelaksanaanPemberdayaan MasyarakatDesa Terlaksananya FasilitasiPenyusunan Program danPelaksanaan PemberdayaanMasyarakat Desa Jumlah DokumenFasilitasi dalam rangkaProgram dan PelaksanaanPemberdayaanMasyarakat Desa(Dokumen) 2 3 5.120.000,00 3 2.800.000,00 3 2.800.000,00 3 2.800.000,00 3 2.800.000,00 KecamatanPemalang Kelurahan Bojongbata 640.320.996,00 651.529.775,00 651.529.775,00 651.529.775,00 651.529.775,00 KelurahanBojongbata 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitaslayanan penunjang urusanpemerintahankabupaten/kota Persentase layananumum dan kepegawaianyang terpenuhi (%) 100,00 100,00 302.485.233,00 100,00 363.011.915,00 100,00 363.011.915,00 100,00 363.011.915,00 100,00 363.011.915,00 KelurahanBojongbata Persentase dokumenperencanaan, keuangandan evaluasi kinerjasesuai regulasi (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah TerlaksananyaAdministrasi Kepegawaiansesuai regulasi Persentase pelaksanaanadministrasikepegawaian sesuairegulasi (%) 0 100 - 100 2.500.000,00 100 2.500.000,00 100 2.500.000,00 100 2.500.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinasbeserta AtributKelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinasbeserta AtributKelengkapan Jumlah Paket PakaianDinas Beserta AtributKelengkapan (Paket) 0 0 - 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan Terlaksananya SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 - 20 2.000.000,00 20 2.000.000,00 20 2.000.000,00 20 2.000.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Terlaksananya FasilitasiAdministratif PerangkatDaerah yang Dilaksanakansesuai regulasi Persentase FasilitasiAdministratif PerangkatDaerah yangDilaksanakan sesuairegulasi (%) 100 100 91.930.733,00 100 101.766.415,00 100 101.766.415,00 100 101.766.415,00 100 101.766.415,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Tersedianya KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Jumlah paket komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan (Paket) 12 12 6.491.000,00 12 4.059.500,00 12 4.059.500,00 12 4.059.500,00 12 4.059.500,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan (Paket) 12 12 7.296.200,00 12 7.410.950,00 12 7.410.950,00 12 7.410.950,00 12 7.410.950,00 KelurahanBojongbata https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-35 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.01.2.06.0003 Penyediaan PeralatanRumah Tangga Tersedianya PeralatanRumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangdisediakan (Paket) 0 0 - 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Tersedianya Bahan LogistikKantor Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangdisediakan (Paket) 12 12 55.730.033,00 12 53.187.165,00 12 53.187.165,00 12 53.187.165,00 12 53.187.165,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Tersedianya BarangCetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan danPenggandaan yangdisediakan (Paket) 12 12 9.513.500,00 12 1.978.800,00 12 1.978.800,00 12 1.978.800,00 12 1.978.800,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undanganyang Disediakan(Dokumen) 0 0 - 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD TerlaksananyaPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan Rapatkoordinasi dan konsultasiSKPD (Laporan) 8 8 12.900.000,00 25 34.130.000,00 25 34.130.000,00 25 34.130.000,00 25 34.130.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Tersedianya Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia (%) 100 100 14.290.000,00 100 59.175.000,00 100 59.175.000,00 100 59.175.000,00 100 59.175.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan (Unit) 0 0 - 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya Tersedianya Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yangdisediakan (Unit) 4 4 14.290.000,00 7 58.675.000,00 7 58.675.000,00 7 58.675.000,00 7 58.675.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.08 Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Tersedianya LayananPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase KetersediaanLayanan PenunjangUrusan PemerintahanDaerah (%) 100 100 196.264.500,00 100 147.570.500,00 100 147.570.500,00 100 147.570.500,00 100 147.570.500,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa SuratMenyurat Terlaksananya PenyediaanJasa Surat Menyurat Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Suratmenyurat (Laporan) 0 0 - 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Tersedianya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan (Laporan) 12 12 20.200.500,00 12 18.650.500,00 12 18.650.500,00 12 18.650.500,00 12 18.650.500,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantoryang Disediakan(Laporan) 0 0 - 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Tersedianya JasaPelayanan Umum Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan Umum Kantoryang Disediakan(Laporan) 12 12 176.064.000,00 12 127.920.000,00 12 127.920.000,00 12 127.920.000,00 12 127.920.000,00 KelurahanBojongbata https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-36 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.01.2.09 Pemeliharaan BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Terpeliharanya BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Persentase Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang Dipelihara(%) 0 0 - 100 52.000.000,00 100 52.000.000,00 100 52.000.000,00 100 52.000.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipleihara danDibayarkan Pajaknya(Unit) 0 0 - 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atauLapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak danPerizinannya (Unit) 0 0 - 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel TerlaksananyaPemeliharaan Mebel jumlah Mebel yangDipelihara (Unit) 0 0 - 5 250.000,00 5 250.000,00 5 250.000,00 5 250.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara (Unit) 0 0 - 5 500.000,00 5 500.000,00 5 500.000,00 5 500.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantordan Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) 0 0 - 1 50.250.000,00 1 50.250.000,00 1 50.250.000,00 1 50.250.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) 0 0 - 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publik Persentase pelimpahankewenangan keKecamatan yangdilaksanakan setiaptahun (%) 62,96 73,33 - 76,67 500.000,00 79,33 500.000,00 82,67 500.000,00 82,67 500.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.02.2.01 KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Terlaksananya koordinasipenyelenggaraan kegiatanpemerintahan di tingkatkecamatan sesuaiketentuan Jumlah dokumenkoordinasipenyelenggaraankegiatan pemerintahandi tingkat kecamatanyang tersusun (Laporan/ Dokumen) 0 0 - 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Meningkatnya EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Jumlah DokumenPeningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan(Dokumen) 0 - - 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit Terselenggaranya urusanpemerintahan yang tidakdilaksanakan oleh unit Jumlah dokumenurusan pemerintahanyang tidak dilaksanakan 0 0 - 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 KelurahanBojongbata https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-37 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)Kerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan kerja perangkat daerahyang ada di kecamatan oleh unit kerjaperangkat daerah yangada di kecamatan(Laporan / Dokumen) 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Meningkatnya EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah LaporanPeningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan(Laporan) 0 0 - 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Meningkatnya kualitaspemberdayaanmasyarakat desa dankelurahan Persentase kelembagaandesa dan kelurahan yangaktif (%) 100,00 100,00 327.210.263,00 100,00 285.066.260,00 100,00 285.066.260,00 100,00 285.066.260,00 100,00 285.066.260,00 KelurahanBojongbata Persentase saranaprasarana kelurahandalam kondisi baik(jalan dan drainaselingkungan) (%) 60,00 65,00 67,25 70,00 72,50 72,50 KelurahanBojongbata 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Terlaksananya kegiatanpemberdayaan kelurahansesuai ketentuan Persentase kegiatanpemberdayaan dikelurahan yangterlaksana sesuaiketentuan (%) 100 100 327.210.263,00 100 285.066.260,00 100 285.066.260,00 100 285.066.260,00 100 285.066.260,00 KelurahanBojongbata 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan Meningkatnya PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalamForum MusyawarahPerencanaanPembangunan diKelurahan (Lembaga) 5 5 12.450.000,00 5 10.350.000,00 5 10.350.000,00 5 10.350.000,00 5 10.350.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Terbangunnya Sarana danPrasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang Terbangun (Unit) 2 2 160.178.263,00 2 128.800.000,00 2 128.800.000,00 2 128.800.000,00 2 128.800.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan TerlaksananyaPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Jumlah Pokmas danOrmas yangMelaksanakanPemberdayaanMasyarakat di Kelurahan(Pokmas / Ormas) 5 5 154.582.000,00 5 145.916.260,00 5 145.916.260,00 5 145.916.260,00 5 145.916.260,00 KelurahanBojongbata 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Meningkatnyaketentraman danketertiban umum Persentase gangguanketentraman danketertiban umum yangditangani (%) 100,00 100,00 500,00 100,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 500.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Terlaksananya koordinasiupaya peningkatanketenteraman danketertiban umum Jumlah laporankoordinasi upayapenyelenggaraanketentraman danketertiban umum yangtersusun (Laporan /Dokumen) 0 0 500,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 KelurahanBojongbata https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-38 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.04.2.01.0001 Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan Terlaksananya Sinergitasdengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan (Laporan) 0 0 500,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungandengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat Terlaksananya HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan TokohMasyarakat Jumlah LaporanPelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan Masyarakat(Laporan) 0 0 - 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 KelurahanBojongbata 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM Meningkatnya wawasankebangsaan dankerukunan antar umatberagama Persentase konflik dimasyarakat yangditangani (%) 100,00 100,00 10.625.000,00 100,00 2.451.600,00 100,00 2.451.600,00 100,00 2.451.600,00 100,00 2.451.600,00 KelurahanBojongbata 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan UmumSesuai Penugasan KepalaDaerah Terselenggaranya urusanpemerintahan umumsesuai penugasan kepaladaerah sesuai ketentuan Jumlah dokumenpenyelenggaraan urusanpemerintahan umumsesuai penugasan kepaladaerah yang tersusun(Laporan / Dokumen) 4 2 10.625.000,00 4 2.451.600,00 4 2.451.600,00 4 2.451.600,00 4 2.451.600,00 KelurahanBojongbata 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Terlaksananya PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan UndangUndang Dasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945 PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara KesatuanRepublik Indonesia(Orang) 560 91 10.625.000,00 91 1.951.600,00 91 1.951.600,00 91 1.951.600,00 91 1.951.600,00 KelurahanBojongbata 7.01.05.2.01.0005 Penanganan konflik sosialsesuai ketentuan peraturanperundang-undangan Terlaksananya PenangananKonflik Sosial sesuaiKetentuan PeraturanPerundang-Undangan Jumlah Laporan Konflikyang Ditangani SesuaiKetentuan PeraturanPerundang-Undangan(Laporan) 0 0 - 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 KelurahanBojongbata Kelurahan Kebondalem 623.630.142,00 654.131.625,00 654.131.625,00 654.131.625,00 654.131.625,00 KelurahanKebondalem 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitaslayanan penunjang urusanpemerintahankabupaten/kota Persentase layananumum dan kepegawaianyang terpenuhi (%) 100,00 100,00 322.731.142,00 100,00 377.999.350,00 100,00 377.999.350,00 100,00 377.999.350,00 100,00 377.999.350,00 KelurahanKebondalem https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-39 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)Persentase dokumenperencanaan, keuangandan evaluasi kinerjasesuai regulasi (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah TerlaksananyaAdministrasi Kepegawaiansesuai regulasi Persentase pelaksanaanadministrasikepegawaian sesuairegulasi (%) 0 100 - 100 2.500.000,00 100 2.500.000,00 100 2.500.000,00 100 2.500.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinasbeserta AtributKelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinasbeserta AtributKelengkapan Jumlah Paket PakaianDinas Beserta AtributKelengkapan (Paket) 0 0 - 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan Terlaksananya SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 - 20 2.000.000,00 20 2.000.000,00 20 2.000.000,00 20 2.000.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Terlaksananya FasilitasiAdministratif PerangkatDaerah yang Dilaksanakansesuai regulasi Persentase FasilitasiAdministratif PerangkatDaerah yangDilaksanakan sesuairegulasi (%) 100 100 38.015.142,00 100 86.426.100,00 100 86.426.100,00 100 86.426.100,00 100 86.426.100,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Tersedianya KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Jumlah paket komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan (Paket) 12 12 4.726.000,00 12 4.228.500,00 12 4.228.500,00 12 4.228.500,00 12 4.228.500,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan (Paket) 0 0 - 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan PeralatanRumah Tangga Tersedianya PeralatanRumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangdisediakan (Paket) 1 1 3.400.000,00 12 3.300.000,00 12 3.300.000,00 12 3.300.000,00 12 3.300.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Tersedianya Bahan LogistikKantor Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangdisediakan (Paket) 12 12 21.202.500,00 12 46.555.600,00 12 46.555.600,00 12 46.555.600,00 12 46.555.600,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Tersedianya BarangCetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan danPenggandaan yangdisediakan (Paket) 12 12 6.190.642,00 12 3.842.000,00 12 3.842.000,00 12 3.842.000,00 12 3.842.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undanganyang Disediakan(Dokumen) 1 1 2.496.000,00 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD TerlaksananyaPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan Rapatkoordinasi dan konsultasiSKPD (Laporan) 0 0 - 25 25.500.000,00 25 25.500.000,00 25 25.500.000,00 25 25.500.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Tersedianya Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia (%) 100 100 77.182.600,00 100 59.530.000,00 100 59.530.000,00 100 59.530.000,00 100 59.530.000,00 KelurahanKebondalem https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-40 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan (Unit) 0 1 15.500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya Tersedianya Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yangdisediakan (Unit) 2 2 61.682.600,00 5 59.030.000,00 5 59.030.000,00 5 59.030.000,00 5 59.030.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.08 Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Tersedianya LayananPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase KetersediaanLayanan PenunjangUrusan PemerintahanDaerah (%) 100 100 157.814.400,00 100 147.055.500,00 100 147.055.500,00 100 147.055.500,00 100 147.055.500,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa SuratMenyurat Terlaksananya PenyediaanJasa Surat Menyurat Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Suratmenyurat (Laporan) 0 0 - 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Tersedianya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan (Laporan) 12 12 39.794.400,00 12 25.635.500,00 12 25.635.500,00 12 25.635.500,00 12 25.635.500,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantoryang Disediakan(Laporan) 0 0 - 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Tersedianya JasaPelayanan Umum Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan Umum Kantoryang Disediakan(Laporan) 12 12 118.020.000,00 12 120.420.000,00 12 120.420.000,00 12 120.420.000,00 12 120.420.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.09 Pemeliharaan BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Terpeliharanya BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Persentase Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang Dipelihara(%) 100 100 49.719.000,00 100 82.487.750,00 100 82.487.750,00 100 82.487.750,00 100 82.487.750,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipleihara danDibayarkan Pajaknya(Unit) 0 0 - 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atauLapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak danPerizinannya (Unit) 7 7 8.540.000,00 7 6.766.750,00 7 6.766.750,00 7 6.766.750,00 7 6.766.750,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel TerlaksananyaPemeliharaan Mebel jumlah Mebel yangDipelihara (Unit) 0 0 - 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara (Unit) 10 10 10.430.000,00 10 8.910.000,00 10 8.910.000,00 10 8.910.000,00 10 8.910.000,00 KelurahanKebondalem https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-41 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantordan Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) 1 1 30.749.000,00 1 65.311.000,00 1 65.311.000,00 1 65.311.000,00 1 65.311.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) 0 0 - 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publik Persentase pelimpahankewenangan keKecamatan yangdilaksanakan setiaptahun (%) 62,96 73,33 5.000.000,00 76,67 3.500.000,00 79,33 3.500.000,00 82,67 3.500.000,00 82,67 3.500.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.02.2.01 KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Terlaksananya koordinasipenyelenggaraan kegiatanpemerintahan di tingkatkecamatan sesuaiketentuan Jumlah dokumenkoordinasipenyelenggaraankegiatan pemerintahandi tingkat kecamatanyang tersusun (Laporan/ Dokumen) 0 0 - 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Meningkatnya EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Jumlah DokumenPeningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan(Dokumen) 0 - - 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh UnitKerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan Terselenggaranya urusanpemerintahan yang tidakdilaksanakan oleh unitkerja perangkat daerahyang ada di kecamatan Jumlah dokumenurusan pemerintahanyang tidak dilaksanakanoleh unit kerjaperangkat daerah yangada di kecamatan(Laporan / Dokumen) 32 32 5.000.000,00 2 3.250.000,00 2 3.250.000,00 2 3.250.000,00 2 3.250.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Meningkatnya EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah LaporanPeningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan(Laporan) 32 24 5.000.000,00 2 3.250.000,00 2 3.250.000,00 2 3.250.000,00 2 3.250.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Meningkatnya kualitaspemberdayaanmasyarakat desa dankelurahan Persentase kelembagaandesa dan kelurahan yangaktif (%) 100,00 100,00 284.369.000,00 100,00 263.950.000,00 100,00 263.950.000,00 100,00 263.950.000,00 100,00 263.950.000,00 KelurahanKebondalem Persentase saranaprasarana kelurahandalam kondisi baik(jalan dan drainaselingkungan) (%) 60,00 65,00 67,25 70,00 72,50 72,50 KelurahanKebondalem https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-42 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Terlaksananya kegiatanpemberdayaan kelurahansesuai ketentuan Persentase kegiatanpemberdayaan dikelurahan yangterlaksana sesuaiketentuan (%) 100 100 284.369.000,00 100 263.950.000,00 100 263.950.000,00 100 263.950.000,00 100 263.950.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan Meningkatnya PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalamForum MusyawarahPerencanaanPembangunan diKelurahan (Lembaga) 5 5 12.050.000,00 5 10.550.000,00 5 10.550.000,00 5 10.550.000,00 5 10.550.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Terbangunnya Sarana danPrasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang Terbangun (Unit) 2 2 100.000.000,00 2 80.000.000,00 2 80.000.000,00 2 80.000.000,00 2 80.000.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan TerlaksananyaPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Jumlah Pokmas danOrmas yangMelaksanakanPemberdayaanMasyarakat di Kelurahan(Pokmas / Ormas) 3 3 172.319.000,00 3 173.400.000,00 3 173.400.000,00 3 173.400.000,00 3 173.400.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Meningkatnyaketentraman danketertiban umum Persentase gangguanketentraman danketertiban umum yangditangani (%) 100,00 100,00 4.850.000,00 100,00 3.092.275,00 100,00 3.092.275,00 100,00 3.092.275,00 100,00 3.092.275,00 KelurahanKebondalem 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Terlaksananya koordinasiupaya peningkatanketenteraman danketertiban umum Jumlah laporankoordinasi upayapenyelenggaraanketentraman danketertiban umum yangtersusun (Laporan /Dokumen) 0 2 4.850.000,00 2 3.092.275,00 2 3.092.275,00 2 3.092.275,00 2 3.092.275,00 KelurahanKebondalem 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan Terlaksananya Sinergitasdengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan (Laporan) 0 1 4.850.000,00 1 2.592.275,00 1 2.592.275,00 1 2.592.275,00 1 2.592.275,00 KelurahanKebondalem 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungandengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat Terlaksananya HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan TokohMasyarakat Jumlah LaporanPelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan Masyarakat(Laporan) 0 0 - 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM Meningkatnya wawasankebangsaan dankerukunan antar umatberagama Persentase konflik dimasyarakat yangditangani (%) 100,00 100,00 6.680.000,00 100,00 5.590.000,00 100,00 5.590.000,00 100,00 5.590.000,00 100,00 5.590.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum Terselenggaranya urusanpemerintahan umum Jumlah dokumenpenyelenggaraan urusanpemerintahan umum 4 2 6.680.000,00 4 5.590.000,00 4 5.590.000,00 4 5.590.000,00 4 5.590.000,00 KelurahanKebondalem https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-43 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)Sesuai Penugasan KepalaDaerah sesuai penugasan kepaladaerah sesuai ketentuan sesuai penugasan kepaladaerah yang tersusun(Laporan / Dokumen) 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Terlaksananya PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan UndangUndang Dasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945 PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara KesatuanRepublik Indonesia(Orang) 500 67 6.680.000,00 67 5.090.000,00 67 5.090.000,00 67 5.090.000,00 67 5.090.000,00 KelurahanKebondalem 7.01.05.2.01.0005 Penanganan konflik sosialsesuai ketentuan peraturanperundang-undangan Terlaksananya PenangananKonflik Sosial sesuaiKetentuan PeraturanPerundang-Undangan Jumlah Laporan Konflikyang Ditangani SesuaiKetentuan PeraturanPerundang-Undangan(Laporan) 0 0 - 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 KelurahanKebondalem Kelurahan Mulyoharjo 892.088.124,00 767.217.350,00 767.217.350,00 767.217.350,00 767.217.350,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitaslayanan penunjang urusanpemerintahankabupaten/kota Persentase layananumum dan kepegawaianyang terpenuhi (%) 100,00 100,00 371.864.124,00 100,00 402.172.550,00 100,00 402.172.550,00 100,00 402.172.550,00 100,00 402.172.550,00 KelurahanMulyoharjo Persentase dokumenperencanaan, keuangandan evaluasi kinerjasesuai regulasi (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah TerlaksananyaAdministrasi Kepegawaiansesuai regulasi Persentase pelaksanaanadministrasikepegawaian sesuairegulasi (%) 0 100 500,00 100 2.500.000,00 100 2.500.000,00 100 2.500.000,00 100 2.500.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinasbeserta AtributKelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinasbeserta AtributKelengkapan Jumlah Paket PakaianDinas Beserta AtributKelengkapan (Paket) 0 0 500,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan Terlaksananya SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 - 20 2.000.000,00 20 2.000.000,00 20 2.000.000,00 20 2.000.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Terlaksananya FasilitasiAdministratif PerangkatDaerah yang Dilaksanakansesuai regulasi Persentase FasilitasiAdministratif PerangkatDaerah yangDilaksanakan sesuairegulasi (%) 100 100 121.081.000,00 100 112.796.450,00 100 112.796.450,00 100 112.796.450,00 100 112.796.450,00 KelurahanMulyoharjo https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-44 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.01.2.06.0001 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Tersedianya KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Jumlah paket komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan (Paket) 4 4 2.565.000,00 4 952.500,00 4 952.500,00 4 952.500,00 4 952.500,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan (Paket) 0 0 500,00 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan PeralatanRumah Tangga Tersedianya PeralatanRumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangdisediakan (Paket) 0 0 500,00 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Tersedianya Bahan LogistikKantor Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangdisediakan (Paket) 12 12 99.814.500,00 12 78.093.150,00 12 78.093.150,00 12 78.093.150,00 12 78.093.150,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Tersedianya BarangCetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan danPenggandaan yangdisediakan (Paket) 0 12 3.500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undanganyang Disediakan(Dokumen) 0 0 500,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD TerlaksananyaPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan Rapatkoordinasi dan konsultasiSKPD (Laporan) 1 1 15.200.000,00 25 31.750.800,00 25 31.750.800,00 25 31.750.800,00 25 31.750.800,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Tersedianya Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia (%) 100 100 22.390.500,00 100 51.000.000,00 100 51.000.000,00 100 51.000.000,00 100 51.000.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan (Unit) 0 0 500,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya Tersedianya Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yangdisediakan (Unit) 0 1 22.390.000,00 4 50.500.000,00 4 50.500.000,00 4 50.500.000,00 4 50.500.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.08 Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Tersedianya LayananPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase KetersediaanLayanan PenunjangUrusan PemerintahanDaerah (%) 100 100 217.316.000,00 100 185.016.000,00 100 185.016.000,00 100 185.016.000,00 100 185.016.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa SuratMenyurat Terlaksananya PenyediaanJasa Surat Menyurat Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Suratmenyurat (Laporan) 0 1 840.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Tersedianya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan (Laporan) 12 12 35.214.000,00 12 33.714.000,00 12 33.714.000,00 12 33.714.000,00 12 33.714.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPeralatan dan 1 1 9.380.000,00 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00 KelurahanMulyoharjo https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-45 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)Perlengkapan Kantoryang Disediakan(Laporan) 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Tersedianya JasaPelayanan Umum Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan Umum Kantoryang Disediakan(Laporan) 12 12 171.882.000,00 12 148.302.000,00 12 148.302.000,00 12 148.302.000,00 12 148.302.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.09 Pemeliharaan BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Terpeliharanya BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Persentase Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang Dipelihara(%) 100 100 11.076.124,00 100 50.860.100,00 100 50.860.100,00 100 50.860.100,00 100 50.860.100,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipleihara danDibayarkan Pajaknya(Unit) 0 0 500,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atauLapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak danPerizinannya (Unit) 5 5 1.074.124,00 5 360.100,00 5 360.100,00 5 360.100,00 5 360.100,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel TerlaksananyaPemeliharaan Mebel jumlah Mebel yangDipelihara (Unit) 0 0 500,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara (Unit) 0 0 500,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantordan Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) 1 1 10.000.000,00 1 50.100.000,00 1 50.100.000,00 1 50.100.000,00 1 50.100.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) 0 0 500,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publik Persentase pelimpahankewenangan keKecamatan yangdilaksanakan setiaptahun (%) 62,96 73,33 500,00 76,67 500.000,00 79,33 500.000,00 82,67 500.000,00 82,67 500.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.02.2.01 KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Terlaksananya koordinasipenyelenggaraan kegiatanpemerintahan di tingkatkecamatan sesuaiketentuan Jumlah dokumenkoordinasipenyelenggaraankegiatan pemerintahandi tingkat kecamatanyang tersusun (Laporan/ Dokumen) 0 0 - 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 KelurahanMulyoharjo https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-46 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.02.2.01.0002 Peningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Meningkatnya EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Jumlah DokumenPeningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan(Dokumen) 0 - - 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh UnitKerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan Terselenggaranya urusanpemerintahan yang tidakdilaksanakan oleh unitkerja perangkat daerahyang ada di kecamatan Jumlah dokumenurusan pemerintahanyang tidak dilaksanakanoleh unit kerjaperangkat daerah yangada di kecamatan(Laporan / Dokumen) 0 0 500,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Meningkatnya EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah LaporanPeningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan(Laporan) 0 0 500,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Meningkatnya kualitaspemberdayaanmasyarakat desa dankelurahan Persentase kelembagaandesa dan kelurahan yangaktif (%) 100,00 100,00 513.123.000,00 100,00 361.684.800,00 100,00 361.684.800,00 100,00 361.684.800,00 100,00 361.684.800,00 KelurahanMulyoharjo Persentase saranaprasarana kelurahandalam kondisi baik(jalan dan drainaselingkungan) (%) 60,00 65,00 67,25 70,00 72,50 72,50 KelurahanMulyoharjo 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Terlaksananya kegiatanpemberdayaan kelurahansesuai ketentuan Persentase kegiatanpemberdayaan dikelurahan yangterlaksana sesuaiketentuan (%) 100 100 513.123.000,00 100 361.684.800,00 100 361.684.800,00 100 361.684.800,00 100 361.684.800,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan Meningkatnya PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalamForum MusyawarahPerencanaanPembangunan diKelurahan (Lembaga) 5 5 10.175.000,00 5 8.630.400,00 5 8.630.400,00 5 8.630.400,00 5 8.630.400,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Terbangunnya Sarana danPrasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang Terbangun (Unit) 2 2 265.000.000,00 2 115.000.000,00 2 115.000.000,00 2 115.000.000,00 2 115.000.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan TerlaksananyaPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Jumlah Pokmas danOrmas yangMelaksanakanPemberdayaanMasyarakat di Kelurahan(Pokmas / Ormas) 5 5 237.948.000,00 5 238.054.400,00 5 238.054.400,00 5 238.054.400,00 5 238.054.400,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Meningkatnyaketentraman danketertiban umum Persentase gangguanketentraman danketertiban umum yangditangani (%) 100,00 100,00 900.000,00 100,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 500.000,00 KelurahanMulyoharjo https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-47 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Terlaksananya koordinasiupaya peningkatanketenteraman danketertiban umum Jumlah laporankoordinasi upayapenyelenggaraanketentraman danketertiban umum yangtersusun (Laporan /Dokumen) 0 2 900.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan Terlaksananya Sinergitasdengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan (Laporan) 0 1 450.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungandengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat Terlaksananya HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan TokohMasyarakat Jumlah LaporanPelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan Masyarakat(Laporan) 0 1 450.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM Meningkatnya wawasankebangsaan dankerukunan antar umatberagama Persentase konflik dimasyarakat yangditangani (%) 100,00 100,00 6.200.500,00 100,00 2.360.000,00 100,00 2.360.000,00 100,00 2.360.000,00 100,00 2.360.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan UmumSesuai Penugasan KepalaDaerah Terselenggaranya urusanpemerintahan umumsesuai penugasan kepaladaerah sesuai ketentuan Jumlah dokumenpenyelenggaraan urusanpemerintahan umumsesuai penugasan kepaladaerah yang tersusun(Laporan / Dokumen) 4 2 6.200.500,00 4 2.360.000,00 4 2.360.000,00 4 2.360.000,00 4 2.360.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Terlaksananya PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan UndangUndang Dasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945 PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara KesatuanRepublik Indonesia(Orang) 575 74 6.200.000,00 74 1.860.000,00 74 1.860.000,00 74 1.860.000,00 74 1.860.000,00 KelurahanMulyoharjo 7.01.05.2.01.0005 Penanganan konflik sosialsesuai ketentuan peraturanperundang-undangan Terlaksananya PenangananKonflik Sosial sesuaiKetentuan PeraturanPerundang-Undangan Jumlah Laporan Konflikyang Ditangani SesuaiKetentuan PeraturanPerundang-Undangan(Laporan) 0 0 500,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 KelurahanMulyoharjo https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-48 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)Kelurahan Paduraksa 566.922.504,00 572.407.275,00 572.407.275,00 572.407.275,00 572.407.275,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitaslayanan penunjang urusanpemerintahankabupaten/kota Persentase layananumum dan kepegawaianyang terpenuhi (%) 100,00 100,00 256.794.004,00 100,00 308.358.875,00 100,00 308.358.875,00 100,00 308.358.875,00 100,00 308.358.875,00 KelurahanPaduraksa Persentase dokumenperencanaan, keuangandan evaluasi kinerjasesuai regulasi (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah TerlaksananyaAdministrasi Kepegawaiansesuai regulasi Persentase pelaksanaanadministrasikepegawaian sesuairegulasi (%) 0 100 500,00 100 3.000.000,00 100 3.000.000,00 100 3.000.000,00 100 3.000.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinasbeserta AtributKelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinasbeserta AtributKelengkapan Jumlah Paket PakaianDinas Beserta AtributKelengkapan (Paket) 0 0 500,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan Terlaksananya SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 - 20 2.000.000,00 20 2.000.000,00 20 2.000.000,00 20 2.000.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Terlaksananya FasilitasiAdministratif PerangkatDaerah yang Dilaksanakansesuai regulasi Persentase FasilitasiAdministratif PerangkatDaerah yangDilaksanakan sesuairegulasi (%) 100 100 76.239.844,00 100 83.458.875,00 100 83.458.875,00 100 83.458.875,00 100 83.458.875,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Tersedianya KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Jumlah paket komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan (Paket) 8 2 943.530,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan (Paket) 0 1 10.490.000,00 12 1.000.000,00 12 1.000.000,00 12 1.000.000,00 12 1.000.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan PeralatanRumah Tangga Tersedianya PeralatanRumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangdisediakan (Paket) 0 1 1.344.000,00 12 1.000.000,00 12 1.000.000,00 12 1.000.000,00 12 1.000.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Tersedianya Bahan LogistikKantor Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangdisediakan (Paket) 12 12 43.948.314,00 12 52.458.875,00 12 52.458.875,00 12 52.458.875,00 12 52.458.875,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Tersedianya BarangCetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan danPenggandaan yangdisediakan (Paket) 12 12 4.513.500,00 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undanganyang Disediakan(Dokumen) 0 0 500,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KelurahanPaduraksa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-49 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD TerlaksananyaPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan Rapatkoordinasi dan konsultasiSKPD (Laporan) 0 5 15.000.000,00 25 26.000.000,00 25 26.000.000,00 25 26.000.000,00 25 26.000.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Tersedianya Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia (%) 100 100 33.501.160,00 100 54.000.000,00 100 54.000.000,00 100 54.000.000,00 100 54.000.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan (Unit) 0 10 7.220.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya Tersedianya Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yangdisediakan (Unit) 0 2 26.281.160,00 5 53.000.000,00 5 53.000.000,00 5 53.000.000,00 5 53.000.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.08 Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Tersedianya LayananPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase KetersediaanLayanan PenunjangUrusan PemerintahanDaerah (%) 100 100 134.347.000,00 100 95.950.000,00 100 95.950.000,00 100 95.950.000,00 100 95.950.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa SuratMenyurat Terlaksananya PenyediaanJasa Surat Menyurat Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Suratmenyurat (Laporan) 0 0 500,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Tersedianya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan (Laporan) 12 12 17.850.000,00 12 18.774.000,00 12 18.774.000,00 12 18.774.000,00 12 18.774.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantoryang Disediakan(Laporan) 0 0 500,00 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Tersedianya JasaPelayanan Umum Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan Umum Kantoryang Disediakan(Laporan) 12 12 116.496.000,00 12 76.176.000,00 12 76.176.000,00 12 76.176.000,00 12 76.176.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.09 Pemeliharaan BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Terpeliharanya BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Persentase Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang Dipelihara(%) 100 100 12.705.500,00 100 71.950.000,00 100 71.950.000,00 100 71.950.000,00 100 71.950.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipleihara danDibayarkan Pajaknya(Unit) 0 0 - 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atauLapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak danPerizinannya (Unit) 3 3 3.235.000,00 3 450.000,00 3 450.000,00 3 450.000,00 3 450.000,00 KelurahanPaduraksa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-50 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel TerlaksananyaPemeliharaan Mebel jumlah Mebel yangDipelihara (Unit) 0 5 520.000,00 5 500.000,00 5 500.000,00 5 500.000,00 5 500.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara (Unit) 12 3 3.450.000,00 3 1.500.000,00 3 1.500.000,00 3 1.500.000,00 3 1.500.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantordan Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) 0 1 5.500.000,00 1 64.500.000,00 1 64.500.000,00 1 64.500.000,00 1 64.500.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) 0 0 500,00 1 4.500.000,00 1 4.500.000,00 1 4.500.000,00 1 4.500.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publik Persentase pelimpahankewenangan keKecamatan yangdilaksanakan setiaptahun (%) 62,96 73,33 42.000.000,00 76,67 27.368.400,00 79,33 27.368.400,00 82,67 27.368.400,00 82,67 27.368.400,00 KelurahanPaduraksa 7.01.02.2.01 KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Terlaksananya koordinasipenyelenggaraan kegiatanpemerintahan di tingkatkecamatan sesuaiketentuan Jumlah dokumenkoordinasipenyelenggaraankegiatan pemerintahandi tingkat kecamatanyang tersusun (Laporan/ Dokumen) 0 0 - 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Meningkatnya EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Jumlah DokumenPeningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan(Dokumen) 0 - - 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh UnitKerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan Terselenggaranya urusanpemerintahan yang tidakdilaksanakan oleh unitkerja perangkat daerahyang ada di kecamatan Jumlah dokumenurusan pemerintahanyang tidak dilaksanakanoleh unit kerjaperangkat daerah yangada di kecamatan(Laporan / Dokumen) 6 4 42.000.000,00 2 27.118.400,00 2 27.118.400,00 2 27.118.400,00 2 27.118.400,00 KelurahanPaduraksa 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Meningkatnya EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah LaporanPeningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan(Laporan) 6 3 42.000.000,00 2 27.118.400,00 2 27.118.400,00 2 27.118.400,00 2 27.118.400,00 KelurahanPaduraksa 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Meningkatnya kualitaspemberdayaanmasyarakat desa dankelurahan Persentase kelembagaandesa dan kelurahan yangaktif (%) 100 100,00 251.000.000,00 100,00 228.730.000,00 100,00 228.730.000,00 100,00 228.730.000,00 100,00 228.730.000,00 KelurahanPaduraksa Persentase saranaprasarana kelurahan 60,00 65,00 67,25 70,00 72,50 72,50 KelurahanPaduraksa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-51 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)dalam kondisi baik(jalan dan drainaselingkungan) (%) 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Terlaksananya kegiatanpemberdayaan kelurahansesuai ketentuan Persentase kegiatanpemberdayaan dikelurahan yangterlaksana sesuaiketentuan (%) 100 100 251.000.000,00 100 228.730.000,00 100 228.730.000,00 100 228.730.000,00 100 228.730.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan Meningkatnya PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalamForum MusyawarahPerencanaanPembangunan diKelurahan (Lembaga) 5 5 6.000.000,00 5 4.730.000,00 5 4.730.000,00 5 4.730.000,00 5 4.730.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Terbangunnya Sarana danPrasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang Terbangun (Unit) 1 1 88.500.000,00 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan TerlaksananyaPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Jumlah Pokmas danOrmas yangMelaksanakanPemberdayaanMasyarakat di Kelurahan(Pokmas / Ormas) 7 7 156.500.000,00 7 144.000.000,00 7 144.000.000,00 7 144.000.000,00 7 144.000.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Meningkatnyaketentraman danketertiban umum Persentase gangguanketentraman danketertiban umum yangditangani (%) 100,00 100,00 13.928.000,00 100,00 7.260.000,00 100,00 7.260.000,00 100,00 7.260.000,00 100,00 7.260.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Terlaksananya koordinasiupaya peningkatanketenteraman danketertiban umum Jumlah laporankoordinasi upayapenyelenggaraanketentraman danketertiban umum yangtersusun (Laporan /Dokumen) 1 12 13.928.000,00 13 7.260.000,00 13 7.260.000,00 13 7.260.000,00 13 7.260.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan Terlaksananya Sinergitasdengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan (Laporan) 1 12 13.927.500,00 12 6.260.000,00 12 6.260.000,00 12 6.260.000,00 12 6.260.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungandengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat Terlaksananya HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan TokohMasyarakat Jumlah LaporanPelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan Masyarakat(Laporan) 0 0 500,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM Meningkatnya wawasankebangsaan dankerukunan antar umatberagama Persentase konflik dimasyarakat yangditangani (%) 100,00 100,00 3.200.500,00 100,00 690.000,00 100,00 690.000,00 100,00 690.000,00 100,00 690.000,00 KelurahanPaduraksa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-52 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan UmumSesuai Penugasan KepalaDaerah Terselenggaranya urusanpemerintahan umumsesuai penugasan kepaladaerah sesuai ketentuan Jumlah dokumenpenyelenggaraan urusanpemerintahan umumsesuai penugasan kepaladaerah yang tersusun(Laporan / Dokumen) 4 2 3.200.500,00 4 690.000,00 4 690.000,00 4 690.000,00 4 690.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Terlaksananya PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan UndangUndang Dasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945 PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara KesatuanRepublik Indonesia(Orang) 400 100 3.200.000,00 100 500.000,00 100 500.000,00 100 500.000,00 100 500.000,00 KelurahanPaduraksa 7.01.05.2.01.0005 Penanganan konflik sosialsesuai ketentuan peraturanperundang-undangan Terlaksananya PenangananKonflik Sosial sesuaiKetentuan PeraturanPerundang-Undangan Jumlah Laporan Konflikyang Ditangani SesuaiKetentuan PeraturanPerundang-Undangan(Laporan) 0 0 500,00 2 190.000,00 2 190.000,00 2 190.000,00 2 190.000,00 KelurahanPaduraksa Kelurahan Pelutan 743.916.096,00 692.359.300,00 692.359.300,00 692.359.300,00 692.359.300,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitaslayanan penunjang urusanpemerintahankabupaten/kota Persentase layananumum dan kepegawaianyang terpenuhi (%) 100,00 100,00 422.399.000,00 100,00 418.588.300,00 100,00 418.588.300,00 100,00 418.588.300,00 100,00 418.588.300,00 Kelurahan Pelutan Persentase dokumenperencanaan, keuangandan evaluasi kinerjasesuai regulasi (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah TerlaksananyaAdministrasi Kepegawaiansesuai regulasi Persentase pelaksanaanadministrasikepegawaian sesuairegulasi (%) 0 0 - 100 2.500.000,00 100 2.500.000,00 100 2.500.000,00 100 2.500.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinasbeserta AtributKelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinasbeserta AtributKelengkapan Jumlah Paket PakaianDinas Beserta AtributKelengkapan (Paket) 0 0 - 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan Terlaksananya SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 - 20 2.000.000,00 20 2.000.000,00 20 2.000.000,00 20 2.000.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Terlaksananya FasilitasiAdministratif Perangkat Persentase FasilitasiAdministratif PerangkatDaerah yang 100 100 86.514.000,00 100 136.769.300,00 100 136.769.300,00 100 136.769.300,00 100 136.769.300,00 Kelurahan Pelutan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-53 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)Daerah yang Dilaksanakansesuai regulasi Dilaksanakan sesuairegulasi (%) 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Tersedianya KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Jumlah paket komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan (Paket) 12 12 1.785.000,00 12 2.192.000,00 12 2.192.000,00 12 2.192.000,00 12 2.192.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan (Paket) 1 1 8.400.000,00 12 200.000,00 12 200.000,00 12 200.000,00 12 200.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan PeralatanRumah Tangga Tersedianya PeralatanRumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangdisediakan (Paket) 0 0 - 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Tersedianya Bahan LogistikKantor Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangdisediakan (Paket) 12 12 12.495.000,00 12 76.915.100,00 12 76.915.100,00 12 76.915.100,00 12 76.915.100,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Tersedianya BarangCetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan danPenggandaan yangdisediakan (Paket) 12 12 8.034.000,00 12 3.362.200,00 12 3.362.200,00 12 3.362.200,00 12 3.362.200,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undanganyang Disediakan(Dokumen) 2 2 3.000.000,00 2 3.600.000,00 2 3.600.000,00 2 3.600.000,00 2 3.600.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD TerlaksananyaPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan Rapatkoordinasi dan konsultasiSKPD (Laporan) 1 1 52.800.000,00 25 50.000.000,00 25 50.000.000,00 25 50.000.000,00 25 50.000.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Tersedianya Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia (%) 100 100 77.280.500,00 100 71.000.000,00 100 71.000.000,00 100 71.000.000,00 100 71.000.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan (Unit) 0 0 500,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya Tersedianya Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yangdisediakan (Unit) 1 1 77.280.000,00 4 70.500.000,00 4 70.500.000,00 4 70.500.000,00 4 70.500.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.08 Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Tersedianya LayananPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase KetersediaanLayanan PenunjangUrusan PemerintahanDaerah (%) 100 100 109.338.000,00 100 119.261.500,00 100 119.261.500,00 100 119.261.500,00 100 119.261.500,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa SuratMenyurat Terlaksananya PenyediaanJasa Surat Menyurat Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Suratmenyurat (Laporan) 1 1 1.500.000,00 1 767.500,00 1 767.500,00 1 767.500,00 1 767.500,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Tersedianya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan (Laporan) 12 12 21.180.000,00 12 12.790.000,00 12 12.790.000,00 12 12.790.000,00 12 12.790.000,00 Kelurahan Pelutan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-54 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantoryang Disediakan(Laporan) 0 0 - 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Tersedianya JasaPelayanan Umum Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan Umum Kantoryang Disediakan(Laporan) 12 12 86.658.000,00 12 105.204.000,00 12 105.204.000,00 12 105.204.000,00 12 105.204.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.09 Pemeliharaan BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Terpeliharanya BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Persentase Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang Dipelihara(%) 100 100 149.266.500,00 100 89.057.500,00 100 89.057.500,00 100 89.057.500,00 100 89.057.500,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipleihara danDibayarkan Pajaknya(Unit) 0 0 - 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atauLapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak danPerizinannya (Unit) 3 3 21.080.000,00 3 4.660.500,00 3 4.660.500,00 3 4.660.500,00 3 4.660.500,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel TerlaksananyaPemeliharaan Mebel jumlah Mebel yangDipelihara (Unit) 12 12 3.250.000,00 12 4.000.000,00 12 4.000.000,00 12 4.000.000,00 12 4.000.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara (Unit) 17 0 500,00 17 5.080.000,00 17 5.080.000,00 17 5.080.000,00 17 5.080.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantordan Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) 2 1 124.936.000,00 1 74.317.000,00 1 74.317.000,00 1 74.317.000,00 1 74.317.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) 0 0 - 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publik Persentase pelimpahankewenangan keKecamatan yangdilaksanakan setiaptahun (%) 62,96 73,33 22.500.000,00 76,67 4.561.000,00 79,33 4.561.000,00 82,67 4.561.000,00 82,67 4.561.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.02.2.01 KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Terlaksananya koordinasipenyelenggaraan kegiatanpemerintahan di tingkat Jumlah dokumenkoordinasipenyelenggaraankegiatan pemerintahan 0 0 - 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 Kelurahan Pelutan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-55 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)kecamatan sesuaiketentuan di tingkat kecamatanyang tersusun (Laporan/ Dokumen) 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Meningkatnya EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Jumlah DokumenPeningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan(Dokumen) 0 - - 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh UnitKerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan Terselenggaranya urusanpemerintahan yang tidakdilaksanakan oleh unitkerja perangkat daerahyang ada di kecamatan Jumlah dokumenurusan pemerintahanyang tidak dilaksanakanoleh unit kerjaperangkat daerah yangada di kecamatan(Laporan / Dokumen) 24 24 22.500.000,00 2 4.311.000,00 2 4.311.000,00 2 4.311.000,00 2 4.311.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Meningkatnya EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah LaporanPeningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan(Laporan) 24 24 22.500.000,00 2 4.311.000,00 2 4.311.000,00 2 4.311.000,00 2 4.311.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Meningkatnya kualitaspemberdayaanmasyarakat desa dankelurahan Persentase kelembagaandesa dan kelurahan yangaktif (%) 100 100,00 279.516.096,00 100,00 257.660.000,00 100,00 257.660.000,00 100,00 257.660.000,00 100,00 257.660.000,00 Kelurahan Pelutan Persentase saranaprasarana kelurahandalam kondisi baik(jalan dan drainaselingkungan) (%) 60,00 65,00 67,25 70,00 72,50 72,50 Kelurahan Pelutan 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Terlaksananya kegiatanpemberdayaan kelurahansesuai ketentuan Persentase kegiatanpemberdayaan dikelurahan yangterlaksana sesuaiketentuan (%) 100 100 279.516.096,00 100 257.660.000,00 100 257.660.000,00 100 257.660.000,00 100 257.660.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan Meningkatnya PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalamForum MusyawarahPerencanaanPembangunan diKelurahan (Lembaga) 3 3 13.200.000,00 3 6.660.000,00 3 6.660.000,00 3 6.660.000,00 3 6.660.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Terbangunnya Sarana danPrasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang Terbangun (Unit) 2 2 95.850.096,00 2 72.700.000,00 2 72.700.000,00 2 72.700.000,00 2 72.700.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan TerlaksananyaPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Jumlah Pokmas danOrmas yangMelaksanakanPemberdayaanMasyarakat di Kelurahan(Pokmas / Ormas) 5 5 170.466.000,00 5 178.300.000,00 5 178.300.000,00 5 178.300.000,00 5 178.300.000,00 Kelurahan Pelutan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-56 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Meningkatnyaketentraman danketertiban umum Persentase gangguanketentraman danketertiban umum yangditangani (%) 100,00 100,00 6.000.500,00 100,00 3.600.000,00 100,00 3.600.000,00 100,00 3.600.000,00 100,00 3.600.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Terlaksananya koordinasiupaya peningkatanketenteraman danketertiban umum Jumlah laporankoordinasi upayapenyelenggaraanketentraman danketertiban umum yangtersusun (Laporan /Dokumen) 5 5 6.000.500,00 6 3.600.000,00 6 3.600.000,00 6 3.600.000,00 6 3.600.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan Terlaksananya Sinergitasdengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan (Laporan) 5 5 6.000.000,00 5 3.100.000,00 5 3.100.000,00 5 3.100.000,00 5 3.100.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungandengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat Terlaksananya HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan TokohMasyarakat Jumlah LaporanPelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan Masyarakat(Laporan) 0 0 500,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM Meningkatnya wawasankebangsaan dankerukunan antar umatberagama Persentase konflik dimasyarakat yangditangani (%) 100,00 100,00 13.500.500,00 100,00 7.950.000,00 100,00 7.950.000,00 100,00 7.950.000,00 100,00 7.950.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan UmumSesuai Penugasan KepalaDaerah Terselenggaranya urusanpemerintahan umumsesuai penugasan kepaladaerah sesuai ketentuan Jumlah dokumenpenyelenggaraan urusanpemerintahan umumsesuai penugasan kepaladaerah yang tersusun(Laporan / Dokumen) 4 2 13.500.500,00 4 7.950.000,00 4 7.950.000,00 4 7.950.000,00 4 7.950.000,00 Kelurahan Pelutan 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Terlaksananya PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan UndangUndang Dasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945 PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara KesatuanRepublik Indonesia(Orang) 690 150 13.500.000,00 150 7.450.000,00 150 7.450.000,00 150 7.450.000,00 150 7.450.000,00 Kelurahan Pelutan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-57 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.05.2.01.0005 Penanganan konflik sosialsesuai ketentuan peraturanperundang-undangan Terlaksananya PenangananKonflik Sosial sesuaiKetentuan PeraturanPerundang-Undangan Jumlah Laporan Konflikyang Ditangani SesuaiKetentuan PeraturanPerundang-Undangan(Laporan) 0 0 500,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 Kelurahan Pelutan Kelurahan Sugihwaras 617.481.276,00 635.187.575,00 635.187.575,00 635.187.575,00 635.187.575,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitaslayanan penunjang urusanpemerintahankabupaten/kota Persentase layananumum dan kepegawaianyang terpenuhi (%) 100,00 100,00 279.796.776,00 100,00 352.932.099,00 100,00 352.932.099,00 100,00 352.932.099,00 100,00 352.932.099,00 KelurahanSugihwaras Persentase dokumenperencanaan, keuangandan evaluasi kinerjasesuai regulasi (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah TerlaksananyaAdministrasi Kepegawaiansesuai regulasi Persentase pelaksanaanadministrasikepegawaian sesuairegulasi (%) 0 100 500,00 100 2.000.000,00 100 2.000.000,00 100 2.000.000,00 100 2.000.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinasbeserta AtributKelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinasbeserta AtributKelengkapan Jumlah Paket PakaianDinas Beserta AtributKelengkapan (Paket) 0 0 500,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan Terlaksananya SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 - 20 1.500.000,00 20 1.500.000,00 20 1.500.000,00 20 1.500.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Terlaksananya FasilitasiAdministratif PerangkatDaerah yang Dilaksanakansesuai regulasi Persentase FasilitasiAdministratif PerangkatDaerah yangDilaksanakan sesuairegulasi (%) 100 100 38.957.276,00 100 83.477.600,00 100 83.477.600,00 100 83.477.600,00 100 83.477.600,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Tersedianya KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Jumlah paket komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan (Paket) 6 6 1.501.500,00 6 1.500.000,00 6 1.500.000,00 6 1.500.000,00 6 1.500.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan (Paket) 0 5 2.221.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan PeralatanRumah Tangga Tersedianya PeralatanRumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangdisediakan (Paket) 0 5 3.500.000,00 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Tersedianya Bahan LogistikKantor Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangdisediakan (Paket) 12 12 20.920.050,00 12 42.500.000,00 12 42.500.000,00 12 42.500.000,00 12 42.500.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Tersedianya BarangCetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan danPenggandaan yangdisediakan (Paket) 12 12 3.814.726,00 12 1.797.600,00 12 1.797.600,00 12 1.797.600,00 12 1.797.600,00 KelurahanSugihwaras https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-58 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undanganyang Disediakan(Dokumen) 2 2 3.000.000,00 2 2.680.000,00 2 2.680.000,00 2 2.680.000,00 2 2.680.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD TerlaksananyaPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan Rapatkoordinasi dan konsultasiSKPD (Laporan) 0 12 4.000.000,00 25 30.000.000,00 25 30.000.000,00 25 30.000.000,00 25 30.000.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Tersedianya Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia (%) 100 100 48.630.000,00 100 52.949.499,00 100 52.949.499,00 100 52.949.499,00 100 52.949.499,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan (Unit) 0 2 6.000.000,00 2 1.000.000,00 2 1.000.000,00 2 1.000.000,00 2 1.000.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya Tersedianya Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yangdisediakan (Unit) 0 1 42.630.000,00 4 51.949.499,00 4 51.949.499,00 4 51.949.499,00 4 51.949.499,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.08 Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Tersedianya LayananPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase KetersediaanLayanan PenunjangUrusan PemerintahanDaerah (%) 100 100 147.106.500,00 100 131.865.000,00 100 131.865.000,00 100 131.865.000,00 100 131.865.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa SuratMenyurat Terlaksananya PenyediaanJasa Surat Menyurat Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Suratmenyurat (Laporan) 1 1 300.000,00 1 340.500,00 1 340.500,00 1 340.500,00 1 340.500,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Tersedianya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan (Laporan) 12 12 14.400.000,00 12 14.004.000,00 12 14.004.000,00 12 14.004.000,00 12 14.004.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantoryang Disediakan(Laporan) 0 0 500,00 12 520.500,00 12 520.500,00 12 520.500,00 12 520.500,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Tersedianya JasaPelayanan Umum Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan Umum Kantoryang Disediakan(Laporan) 12 12 132.406.000,00 12 117.000.000,00 12 117.000.000,00 12 117.000.000,00 12 117.000.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.09 Pemeliharaan BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Terpeliharanya BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Persentase Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang Dipelihara(%) 100 100 45.102.500,00 100 82.640.000,00 100 82.640.000,00 100 82.640.000,00 100 82.640.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipleihara danDibayarkan Pajaknya(Unit) 0 0 - 1 10.000,00 1 10.000,00 1 10.000,00 1 10.000,00 KelurahanSugihwaras https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-59 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.01.2.09.0002 Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atauLapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak danPerizinannya (Unit) 2 2 5.570.000,00 2 5.570.000,00 2 5.570.000,00 2 5.570.000,00 2 5.570.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel TerlaksananyaPemeliharaan Mebel jumlah Mebel yangDipelihara (Unit) 0 0 500,00 2 1.400.000,00 2 1.400.000,00 2 1.400.000,00 2 1.400.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara (Unit) 11 11 6.940.000,00 11 7.650.000,00 11 7.650.000,00 11 7.650.000,00 11 7.650.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantordan Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) 0 0 - 1 50.010.000,00 1 50.010.000,00 1 50.010.000,00 1 50.010.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) 2 1 32.592.000,00 1 18.000.000,00 1 18.000.000,00 1 18.000.000,00 1 18.000.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publik Persentase pelimpahankewenangan keKecamatan yangdilaksanakan setiaptahun (%) 62,96 73,33 16.500.000,00 76,67 16.140.000,00 79,33 16.140.000,00 82,67 16.140.000,00 82,67 16.140.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.02.2.01 KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Terlaksananya koordinasipenyelenggaraan kegiatanpemerintahan di tingkatkecamatan sesuaiketentuan Jumlah dokumenkoordinasipenyelenggaraankegiatan pemerintahandi tingkat kecamatanyang tersusun (Laporan/ Dokumen) 0 0 - 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Meningkatnya EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Jumlah DokumenPeningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan(Dokumen) 0 - - 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh UnitKerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan Terselenggaranya urusanpemerintahan yang tidakdilaksanakan oleh unitkerja perangkat daerahyang ada di kecamatan Jumlah dokumenurusan pemerintahanyang tidak dilaksanakanoleh unit kerjaperangkat daerah yangada di kecamatan(Laporan / Dokumen) 16 4 16.500.000,00 2 15.890.000,00 2 15.890.000,00 2 15.890.000,00 2 15.890.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Meningkatnya EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah LaporanPeningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan(Laporan) 16 4 16.500.000,00 2 15.890.000,00 2 15.890.000,00 2 15.890.000,00 2 15.890.000,00 KelurahanSugihwaras https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-60 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Meningkatnya kualitaspemberdayaanmasyarakat desa dankelurahan Persentase kelembagaandesa dan kelurahan yangaktif (%) 100 100,00 315.634.000,00 100,00 259.680.476,00 100,00 259.680.476,00 100,00 259.680.476,00 100,00 259.680.476,00 KelurahanSugihwaras Persentase saranaprasarana kelurahandalam kondisi baik(jalan dan drainaselingkungan) (%) 60,00 65,00 67,25 70,00 72,50 72,50 KelurahanSugihwaras 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Terlaksananya kegiatanpemberdayaan kelurahansesuai ketentuan Persentase kegiatanpemberdayaan dikelurahan yangterlaksana sesuaiketentuan (%) 100 100 315.634.000,00 100 259.680.476,00 100 259.680.476,00 100 259.680.476,00 100 259.680.476,00 KelurahanSugihwaras 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan Meningkatnya PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalamForum MusyawarahPerencanaanPembangunan diKelurahan (Lembaga) 5 5 15.634.000,00 5 11.080.040,00 5 11.080.040,00 5 11.080.040,00 5 11.080.040,00 KelurahanSugihwaras 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Terbangunnya Sarana danPrasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang Terbangun (Unit) 1 1 102.566.065,00 1 81.223.936,00 1 81.223.936,00 1 81.223.936,00 1 81.223.936,00 KelurahanSugihwaras 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan TerlaksananyaPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Jumlah Pokmas danOrmas yangMelaksanakanPemberdayaanMasyarakat di Kelurahan(Pokmas / Ormas) 5 5 197.433.935,00 5 167.376.500,00 5 167.376.500,00 5 167.376.500,00 5 167.376.500,00 KelurahanSugihwaras 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Meningkatnyaketentraman danketertiban umum Persentase gangguanketentraman danketertiban umum yangditangani (%) 100,00 100,00 500,00 100,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 500.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Terlaksananya koordinasiupaya peningkatanketenteraman danketertiban umum Jumlah laporankoordinasi upayapenyelenggaraanketentraman danketertiban umum yangtersusun (Laporan /Dokumen) 0 0 500,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan Terlaksananya Sinergitasdengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan (Laporan) 0 0 500,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungandengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat Terlaksananya HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Jumlah LaporanPelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh 0 0 - 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 KelurahanSugihwaras https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-61 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)Agama dan TokohMasyarakat Agama dan Masyarakat(Laporan) 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM Meningkatnya wawasankebangsaan dankerukunan antar umatberagama Persentase konflik dimasyarakat yangditangani (%) 100,00 100,00 5.550.000,00 100,00 5.935.000,00 100,00 5.935.000,00 100,00 5.935.000,00 100,00 5.935.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan UmumSesuai Penugasan KepalaDaerah Terselenggaranya urusanpemerintahan umumsesuai penugasan kepaladaerah sesuai ketentuan Jumlah dokumenpenyelenggaraan urusanpemerintahan umumsesuai penugasan kepaladaerah yang tersusun(Laporan / Dokumen) 4 3 5.550.000,00 4 5.935.000,00 4 5.935.000,00 4 5.935.000,00 4 5.935.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Terlaksananya PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan UndangUndang Dasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945 PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara KesatuanRepublik Indonesia(Orang) 578 200 4.650.000,00 200 5.000.000,00 200 5.000.000,00 200 5.000.000,00 200 5.000.000,00 KelurahanSugihwaras 7.01.05.2.01.0005 Penanganan konflik sosialsesuai ketentuan peraturanperundang-undangan Terlaksananya PenangananKonflik Sosial sesuaiKetentuan PeraturanPerundang-Undangan Jumlah Laporan Konflikyang Ditangani SesuaiKetentuan PeraturanPerundang-Undangan(Laporan) 0 1 900.000,00 2 935.000,00 2 935.000,00 2 935.000,00 2 935.000,00 KelurahanSugihwaras Kelurahan Widuri 595.472.178,00 575.247.200,00 575.247.200,00 575.247.200,00 575.247.200,00 Kelurahan Widuri 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitaslayanan penunjang urusanpemerintahankabupaten/kota Persentase layananumum dan kepegawaianyang terpenuhi (%) 100,00 100,00 326.700.178,00 100,00 341.122.200,00 100,00 341.122.200,00 100,00 341.122.200,00 100,00 341.122.200,00 Kelurahan Widuri Persentase dokumenperencanaan, keuangandan evaluasi kinerjasesuai regulasi (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah TerlaksananyaAdministrasi Kepegawaiansesuai regulasi Persentase pelaksanaanadministrasikepegawaian sesuairegulasi (%) 0 100 500,00 100 2.800.000,00 100 2.800.000,00 100 2.800.000,00 100 2.800.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinasbeserta AtributKelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinasbeserta AtributKelengkapan Jumlah Paket PakaianDinas Beserta AtributKelengkapan (Paket) 0 0 500,00 1 800.000,00 1 800.000,00 1 800.000,00 1 800.000,00 Kelurahan Widuri https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-62 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan Terlaksananya SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 - 20 2.000.000,00 20 2.000.000,00 20 2.000.000,00 20 2.000.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Terlaksananya FasilitasiAdministratif PerangkatDaerah yang Dilaksanakansesuai regulasi Persentase FasilitasiAdministratif PerangkatDaerah yangDilaksanakan sesuairegulasi (%) 100 100 70.170.678,00 100 82.386.200,00 100 82.386.200,00 100 82.386.200,00 100 82.386.200,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Tersedianya KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Jumlah paket komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan (Paket) 1 1 2.142.000,00 1 1.225.500,00 1 1.225.500,00 1 1.225.500,00 1 1.225.500,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan (Paket) 0 0 500,00 12 497.900,00 12 497.900,00 12 497.900,00 12 497.900,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan PeralatanRumah Tangga Tersedianya PeralatanRumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangdisediakan (Paket) 0 0 500,00 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Tersedianya Bahan LogistikKantor Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangdisediakan (Paket) 12 12 59.649.700,00 12 48.000.000,00 12 48.000.000,00 12 48.000.000,00 12 48.000.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Tersedianya BarangCetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan danPenggandaan yangdisediakan (Paket) 12 12 2.209.978,00 12 1.522.800,00 12 1.522.800,00 12 1.522.800,00 12 1.522.800,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undanganyang Disediakan(Dokumen) 2 2 3.168.000,00 2 2.640.000,00 2 2.640.000,00 2 2.640.000,00 2 2.640.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD TerlaksananyaPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan Rapatkoordinasi dan konsultasiSKPD (Laporan) 1 1 3.000.000,00 25 28.000.000,00 25 28.000.000,00 25 28.000.000,00 25 28.000.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Tersedianya Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia (%) 100 100 66.056.500,00 100 58.000.000,00 100 58.000.000,00 100 58.000.000,00 100 58.000.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan (Unit) 0 0 500,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya Tersedianya Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yangdisediakan (Unit) 0 1 66.056.000,00 4 53.000.000,00 4 53.000.000,00 4 53.000.000,00 4 53.000.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.08 Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Tersedianya LayananPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase KetersediaanLayanan PenunjangUrusan PemerintahanDaerah (%) 100 100 176.721.000,00 100 123.726.000,00 100 123.726.000,00 100 123.726.000,00 100 123.726.000,00 Kelurahan Widuri https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-63 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa SuratMenyurat Terlaksananya PenyediaanJasa Surat Menyurat Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Suratmenyurat (Laporan) 1 1 600.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Tersedianya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan (Laporan) 12 12 15.615.000,00 12 15.500.000,00 12 15.500.000,00 12 15.500.000,00 12 15.500.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantoryang Disediakan(Laporan) 0 0 - 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Tersedianya JasaPelayanan Umum Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan Umum Kantoryang Disediakan(Laporan) 12 12 160.506.000,00 12 107.226.000,00 12 107.226.000,00 12 107.226.000,00 12 107.226.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.09 Pemeliharaan BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Terpeliharanya BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Persentase Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang Dipelihara(%) 100 100 13.751.500,00 100 74.210.000,00 100 74.210.000,00 100 74.210.000,00 100 74.210.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipleihara danDibayarkan Pajaknya(Unit) 0 0 - 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atauLapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak danPerizinannya (Unit) 2 2 5.670.000,00 2 4.150.000,00 2 4.150.000,00 2 4.150.000,00 2 4.150.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel TerlaksananyaPemeliharaan Mebel jumlah Mebel yangDipelihara (Unit) 0 0 500,00 2 1.000.000,00 2 1.000.000,00 2 1.000.000,00 2 1.000.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara (Unit) 5 5 8.080.000,00 5 4.060.000,00 5 4.060.000,00 5 4.060.000,00 5 4.060.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantordan Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) 0 0 500,00 1 59.500.000,00 1 59.500.000,00 1 59.500.000,00 1 59.500.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi(Unit) 0 0 500,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 Kelurahan Widuri https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-64 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publik Persentase pelimpahankewenangan keKecamatan yangdilaksanakan setiaptahun (%) 62,96 73,33 500,00 76,67 500.000,00 79,33 500.000,00 82,67 500.000,00 82,67 500.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.02.2.01 KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Terlaksananya koordinasipenyelenggaraan kegiatanpemerintahan di tingkatkecamatan sesuaiketentuan Jumlah dokumenkoordinasipenyelenggaraankegiatan pemerintahandi tingkat kecamatanyang tersusun (Laporan/ Dokumen) 0 0 - 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Meningkatnya EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Jumlah DokumenPeningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan(Dokumen) 0 0 - 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh UnitKerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan Terselenggaranya urusanpemerintahan yang tidakdilaksanakan oleh unitkerja perangkat daerahyang ada di kecamatan Jumlah dokumenurusan pemerintahanyang tidak dilaksanakanoleh unit kerjaperangkat daerah yangada di kecamatan(Laporan / Dokumen) 0 0 500,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Meningkatnya EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah LaporanPeningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan(Laporan) 0 0 500,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 2 250.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Meningkatnya kualitaspemberdayaanmasyarakat desa dankelurahan Persentase kelembagaandesa dan kelurahan yangaktif (%) 100 100,00 261.370.000,00 100,00 228.725.000,00 100,00 228.725.000,00 100,00 228.725.000,00 100,00 228.725.000,00 Kelurahan Widuri Persentase saranaprasarana kelurahandalam kondisi baik(jalan dan drainaselingkungan) (%) 60,00 65,00 67,25 70,00 72,50 72,50 Kelurahan Widuri 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Terlaksananya kegiatanpemberdayaan kelurahansesuai ketentuan Persentase kegiatanpemberdayaan dikelurahan yangterlaksana sesuaiketentuan (%) 100 100 261.370.000,00 100 228.725.000,00 100 228.725.000,00 100 228.725.000,00 100 228.725.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan Meningkatnya PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalamForum MusyawarahPerencanaanPembangunan diKelurahan (Lembaga) 4 4 11.370.000,00 4 4.725.000,00 4 4.725.000,00 4 4.725.000,00 4 4.725.000,00 Kelurahan Widuri https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-65 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Terbangunnya Sarana danPrasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahanyang Terbangun (Unit) 1 1 81.000.000,00 1 82.500.000,00 1 82.500.000,00 1 82.500.000,00 1 82.500.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan TerlaksananyaPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Jumlah Pokmas danOrmas yangMelaksanakanPemberdayaanMasyarakat di Kelurahan(Pokmas / Ormas) 4 4 169.000.000,00 4 141.500.000,00 4 141.500.000,00 4 141.500.000,00 4 141.500.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Meningkatnyaketentraman danketertiban umum Persentase gangguanketentraman danketertiban umum yangditangani (%) 100,00 100,00 1.000,00 100,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 500.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Terlaksananya koordinasiupaya peningkatanketenteraman danketertiban umum Jumlah laporankoordinasi upayapenyelenggaraanketentraman danketertiban umum yangtersusun (Laporan /Dokumen) 0 0 1.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 2 500.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan Terlaksananya Sinergitasdengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan (Laporan) 0 0 500,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungandengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat Terlaksananya HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan TokohMasyarakat Jumlah LaporanPelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan Masyarakat(Laporan) 0 0 500,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM Meningkatnya wawasankebangsaan dankerukunan antar umatberagama Persentase konflik dimasyarakat yangditangani (%) 100,00 100,00 7.400.500,00 100,00 4.400.000,00 100,00 4.400.000,00 100,00 4.400.000,00 100,00 4.400.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan UmumSesuai Penugasan KepalaDaerah Terselenggaranya urusanpemerintahan umumsesuai penugasan kepaladaerah sesuai ketentuan Jumlah dokumenpenyelenggaraan urusanpemerintahan umumsesuai penugasan kepaladaerah yang tersusun(Laporan / Dokumen) 4 2 7.400.500,00 4 4.400.000,00 4 4.400.000,00 4 4.400.000,00 4 4.400.000,00 Kelurahan Widuri 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Terlaksananya PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara 1040 96 7.400.000,00 96 4.200.000,00 96 4.200.000,00 96 4.200.000,00 96 4.200.000,00 Kelurahan Widuri https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-66 KODE BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUTPUT KINERJA INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Republik IndonesiaTahun 1945 PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara KesatuanRepublik Indonesia(Orang) 7.01.05.2.01.0005 Penanganan konflik sosialsesuai ketentuan peraturanperundang-undangan Terlaksananya PenangananKonflik Sosial sesuaiKetentuan PeraturanPerundang-Undangan Jumlah Laporan Konflikyang Ditangani SesuaiKetentuan PeraturanPerundang-Undangan(Laporan) 0 0 500,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 Kelurahan Widuri https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-67 4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama, RPJMD, dan Pendanaan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini : Tabel 4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-68 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-69 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-70 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pemalang adalah sebagai berikut : Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pemalang NO INDIKATOR SATUAN BASE LINE 2024 TARGET TAHUN KE KET2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Persentase Desa dengan Status Mandiri di Wilayah Kecamatan % 46,15 61,54 76,92 100 100 100 100 2 IKM Nilai 86,39 86,50 86,65 86,85 87,10 87,40 87,40 3 Nilai SAKIP OPD Nilai 65,02 65,10 65,20 65,30 65,40 65,50 65,50 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pemalang Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1.Persentase Desa dengan Status Mandiri di Wilayah Kecamatan Pemalang dengan Formula/Rumus Indikator jumlah desa di Kecamatan yang memiliki status desa mandiri/jumlah desa yang ada di Kecamatan pemelang di kali 100. Target desa dengan status mandiri sudah bisa mencapai 100 % di Tahun 2027 karena memang di Tahun 2024 Desa yang berstatus mandiri sudah 6 Desa dan total 13 Desa di Kecamatan Pemalang.Peningkatan status ditargetkan meningkat setiap tahunnya seperti yang ada di Tabel 4.4 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 IV-71
2.IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Nilai ini diperoleh dari Survei Kepuasan masyarakat (masyarakat adalah Pemohon yang mengajukan permohonan di Kecamatan Pemalang). Survei dilaksanakan setahun 2 kali yaitu SKM Semester I dan Sementer II setiap tahunnya.
3.Nilai Sakip OPD, Nilai SAKIP OPD diperoleh dari hasil penilaian Inspektorat terhadap Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pemalang. 4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) Indikator kinerja kunci (IKK) adalah urusan keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU ) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pemalang dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pemalang IKK (Indikator Kinerja Kunci) Kecamatan Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029 untuk IKK (Indikator Kinerja Kunci) Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 adalah NIHIL. NO INDIKATOR SATUAN BASE LINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2929 2030 NIHIL https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 V-1
2029.Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Pemalang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Pemalang. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Pemalang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Pemalang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dan/atau target kinerja sasaran Kecamatan Pemalang. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Pemalang yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Pemalang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Pemalang. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Kecamatan Pemalang di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Pemalang ini. CAMAT PEMALANG PRASETYO WIDYATMOKO, S.IP Pembina Tk. I NIP. 19690318 199803 1 012 Pemalang, 8 September 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 I-1 Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. Kecamatan Taman sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Taman sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Taman disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Taman untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Taman serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Taman selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 I-2 Penyusunan Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Taman, dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Taman harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai. Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD. Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 Sesuai Melalui Disusun OPD Bappeda Disusun OPD Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Renstra PD Tidak Sesuai Disusun OPD Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah) Persiapan Penyusunan Renstra PD Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Penyusunan Rancangan Renstra PD Forum Perangkat Daerah Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Penetapan Renstra PD Perkada Lampiran Renstra PD dengan Keputusan Kepala OPD Renstra PD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 I-3 Dokumen Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); RPJPD RPJMD RKPD Visi, Misi, Program Calon Bupati Visi, Misi, Program Bupati Terpilih Draft Awal RPJMD Draft Renstra PD Musrenbang RPJMD Draft RPJMD Renstra PD Renja PD RKA PD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 I-4
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 I-5
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
16.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
24.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 I-6
29.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 60;
35.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
36.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
37.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui peningkatan pelayanan kecamatan yang prima. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
1.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Taman untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2.Menjadi ajuan kerja resmi bagi Kecamatan Taman serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3.Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Taman. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 I-7 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :
1.Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2.Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Watukumpul, berisi gambaran pelayanan perangkat daerah paling sedikit memuat: tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Watukumpul, sumber daya Kecamatan Watukumpul, kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul, permasalahan pelayanan Kecamatan Watukumpul, isu strategis Kecamatan Watukumpul dan telaah visi misi Bupati dan Wakil Bupati.
3.Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, berisi tentang tujuan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029, sasaran renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029, serta strategi dan arah kebijakan Kecamatan Watukumpul dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029.
4.Bab IV Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Watukumpul.
5.Bab V Penutup, berisi Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-1 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Taman mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Taman Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 CAMAT KASI PELAYANAN KASUBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN LURAH KASI TATA PEMERINTAHAN KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-2 Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya. A. Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :
1.Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2.Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3.Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4.Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-3 pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5.Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6.Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9.Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12.Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi. B. Sekretaris Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :
1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-4
2.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3.Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5.Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6.Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7.Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9.Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a.Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-5 perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. 5.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. 6.Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. 7.Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. 10.Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-6
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. 4.Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. 5.Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. 6.Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. 7.Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-7
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :
12. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
13. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
14. 3.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
15. 4.Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
16. 5.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
17. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
18. 7.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-8 dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
19. 8.Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
20. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
21. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
22. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :
23. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
24. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
25. 3.Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
26. 4.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-9 kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
27. 5.Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
28. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
29. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
30. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
31. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
32. 10.Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
33. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
34. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
35. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
36. 3.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-10 Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
37. 4.Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
38. 5.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang- undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
39. 6.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
40. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
41. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
42. 9.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
43. 10.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
44. 11.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-11
45. 12.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. F. Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
46. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
47. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
48. 3.Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
49. 4.Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
50. 5.Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
51. 6.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
52. 7.Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
53. 8.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
54. 9.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-12 permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
55. 10.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
56. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
57. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
58. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Taman Sumber daya Kecamatan Taman sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
a.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Jumlah pegawai di Kecamatan Taman dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut : Tabel 2.1. Pegawai Kecamatan Taman NO JABATAN Laki-laik Perempuan GOLONGAN JUMLAH I II III IV Kecamatan Taman 1 . Camat 1 1 1 orang 2 . Sekretaris Kecamatan 1 1 1 orang 3 . Kepala Seksi 3 3 3 orang 4 . Kepala Sub Bagian 2 2 2 orang 5 . JFU kecamatan 3 4 1 6 7 orang 6 . Non ASN kecamatan 9 5 14 14 orang Kelurahan 7 . Lurah 1 1 1 orang 8 . Sekretaris Kelurahan 1 1 1 orang 9 . Kepala Seksi Kelurahan 4 4 4 orang
1. 10.JFU kelurahan 7 3 1 5 4 10 orang
2. 11.Non ASN kelurahan 20 10 30 30 orang JUMLAH 47 27 45 6 22 1 74 orang Sumber: Sekretariat Kec.Taman, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-13 Pegawai Kecamatan Taman berjumlah 74 orang, meliputi 47 orang laki-laki dan 27 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Taman dominan laki-laki yaitu sebanyak 57 %. Agar kecamatan Taman menerapkan responsif gender, untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi golongan I sebanyak 45 orang golongan II sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 22 orang dan golongan IV sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Taman dominan bergolongan I yaitu sebanyak 64 %. Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan No Jenis Diklat Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Diklatpim III 1 1 - 2 Diklatpim IV - - - 3 ADUM - - - 4 SEPADA - - - 5 Struktural yang belum diklat 5 5 - Jumlah 6 6 - Sumber : Sekretariat Kecamatan Taman, 2025 Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Taman, yaitu 1 orang sudah mengikuti Diklatpim III, sedangkan orang yang sudah mengikuti Diklatpim IV, ADUM, SEPADA belum ada, struktural yang belum diklat 5, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang. Tabel 2.3. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan
3. 1.Pasca Sarjana (S2) 2 2 -
4. 2.Sarjana (S1) 16 8 8
5. 3.Diploma 4 1 3
6. 4.SLTA 19 14 5
7. 5.SLTP 1 1 -
8. 6.SD 2 2 - Jumlah 44 28 16 Sumber: Sekretariat Kec.Taman, 2025 Jumlah pegawai Kecamatan Taman berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 2 orang, Sarjana (S1) sebanyak 14 orang, Diploma sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 11 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Taman sudah tercukupi, yaitu dengan dominasi berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 46 %. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-14 Tabel 2.4. Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon No Eselon Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 IIIA 1 1 - 2 IIIB 1 1 - 3 IVA 4 4 - 4 IVB 1 1 - Jumlah 7 7 - Sumber : Sekretariat Kecamatan Taman, 2025 Jumlah pegawai Kecamatan Taman berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang, Eselon IIIB sebanyak 1 orang, Eselon IVA sebanyak 4 orang, Eselon IVB sebanyak 6 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Taman berdasarkan tingkat eselon dominan esselon IVA yaitu sebanyak 57 %. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-15 Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada, Kecamatan Taman telah melaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang ersaji pada tabel berikut : Tabel 2.5. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kecamatan Taman Tahun 2023-2024 No. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Rasio Uraian Permasalahan 2023 2024 2023 2024 2023 2024 1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2.000.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000 100% 100% - Koordinasi dan penyusunanlaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah 2.000.400 5.000.000 2.000.400 5.000.000 100% 100% - Evaluasi kinerja perangkat daerah 2.000.400 5.000.000 2.000.400 5.000.000 100% 100% 2 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2.100.080 2.000.000 2.100.080 2.000.000 100% 100% 3 Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 25.000.100 1.600.000 25.000.100 1.600.000 100% 100% 4 Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum - Sinergitas dengan kepolisian negara RI, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan 2.000.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 100% 100% 5 Program penyelenggaraan urusan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-16 pemerintahan umum - Pembinaan wawasan kebangsaandan ketahanan nasional dalamrangka memantapkan pengamalanpancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara 1945 17.000.000 30.000.000 17.000.000 30.000.000 100% 100% - Pelaksanaan tugas forumkoordinasi pimpinan di kecamatan 2.000.120 5.000.000 2.000.120 5.000.000 100% 100% 6 Program pembinaan dan pengawasanpemerintahan desa- Fasilitasi penyusunan peraturandesa dan peraturan kepala desa 2.000.400 2.000.000 2.000.400 2.000.000 100% 100% - Fasilitasi pengelolaan keuangandesa dan pendayagunaan assetdesa 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100% 100% - Fasilitasi pelaksanaan tugaskepala desa dan perangkat desa 2.000.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000 100% 100% - Fasilitasi pelaksanaan tugas danfungsi badan permusyawaratandesa 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100% 100% - Fasilitasi Penyusunan Program danPelaksanaan PemberdayaanMasyarakat Desa 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100% 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-17
b.Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Taman dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6. Inventaris Aset Kecamatan Taman No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp) Baik Sedang Rusak 1 01 Tanah 01 Tanah 3 17.111.703.000,00 Jumlah KIB A 17.111.703.000,00 2 01 Peralatan dan Mesin 02 Alat-alat Besar 1 1 89.250.500,00 03 Alat-alat Angkutan 12 12 728.551.528,00 04 Alat Bengkel dan Alat Ukur - - 05 Alat Pertanian - 2.800.000,00 06 Alat Kantor & Rumah Tangga 581 581 885.083.791,00 07 Alat Studia & Alat Komunikasi 20 20 56.940.500,00 08 Alat-alat Kedokteran 1 1 900.000,00 09 Komputer 9 9 524.225.606,00 10 Alat Laboratorium - Jumlah KIB B 2.287.751.925,00 3 03 Gedung dan Bangunan - 11 Bangunan Gedung 8 7 1 2.652.133.900 12 Monumen 1 1 196.000.000,00 Jumlah KIB C 3.037.763.900,00 4 04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 6 6 - 13 Jalan & Jembatan 1.777.403.373,00 14 Bangunan Air/Irigasi 1.229.518.750,00 15 Instalasi 2 2 2.200.000,00 16 Jaringan 4 4 73.836.000,00 Jumlah KIB D 3.082.958.123,00 5 05 Aset Tetap Lainnya 493 17 Buku dan Perpustakaan 420 420 18.487.500,00 18 Barang Bercorak Kebudayaan 73 4 2 67 2.070.000,00 19 Hewan, Ternak dan Tanaman https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-18 No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp) Baik Sedang Rusak Jumlah KIB E - 20.557.500,00 6 06 Konstruksi dalam Pengerjaan - Jumlah KIB F - Jumlah Total 21.819.947.751,00 Sumber : Sekretariat Kecamatan Taman, 2025
c.Administrasi Kewilayahan Terdapat 19 desa/2 kelurahan di Kecamatan Taman dengan perincian sebagai berikut : Tabel 2.7. Administrasi Kewilayahan Kecamatan Taman No Desa Jumlah Dusun Jumlah RW Jumlah RT Jumlah Perangkat Desa Jumlah Linmas 1 Penggarit 5 5 33 10 34 2 Pener 5 5 29 13 44 3 Jrakah 4 4 42 10 52 4 Gondang 4 4 21 8 38 5 Sokawangi 6 6 44 10 44 6 Kejambon 3 3 10 11 25 7 Jebed Utara 6 12 37 10 62 8 Cibelok 6 6 37 10 68 9 Banjardawa 4 9 36 12 32 10 Banjaran 7 7 34 14 42 11 Pedurungan 7 16 57 12 82 12 Sitemu 4 4 19 12 28 13 Taman 8 17 85 14 86 14 Kaligelang 6 8 38 8 60 15 Wanarejan Selatan 0 8 31 0 60 16 Beji 0 17 56 0 80 17 Kabunan 11 21 67 15 80 18 Asemdoyong 6 12 63 14 56 19 Kedungbanjar 5 5 28 12 44 20 Wanarejan Utara 5 5 37 11 64 21 Jebed Selatan 5 9 25 13 42 Jumlah 107 189 829 219 1123 Sumber : Sekretariat Kecamatan Taman, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-19 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Taman Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8.a dan Tabel 2.9 berikut : Tabel 2.8.a Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang No Indikator Kinerja Satuan TargetNSPK Target IKK Target IndikatorLainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)1 Indeks kepuasan masyarakat terhadaplayanan kecamatan Indeks 75,5 77,5 79,5 81,5 83,5 75,5 77,5 85,4 9 86,6 0 85,0 25 100 100 107, 53 106, 26 101,8 3 2 Cakupan layanan kecamatan % 75,22 76,47 77,7 2 78,9 8 80,23 75,22 76,4 7 77,7 2 87,0 3 87,0 3 100 100 100 111, 14 109,4 1 3 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 30,61 31,00 31,5 0 31,9 7 32,25 30,61 31,0 0 42,9 8 Na Na 100 100 136, 44 Na Na 4 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nilai 33,78 33,80 33,8 5 33,9 0 33,95 33,78 33,8 0 49,6 59,9 60,2 5 100 100 146, 53 176, 70 177,4 7 5 Persentase Pelayanan Publik yang tersedia % 85,56 85,56 85,5 6 85,5 6 85,56 85,56 85,5 6 85,5 6 87,7 8 87,7 8 100 100 100 102, 59 102,5 9 6 Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif % 80 81 82 83 84 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7 Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dankecamatan yang dapat diselesaikan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8 Persentase potensi konflik tingkat desadan kecamatan yang tertangani % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9 Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik % 10,52 15,79 21,0 5 26,3 2 31,58 10,52 47,3 6 47,3 6 47,3 6 47,3 6 100 299, 94 224, 99 179, 94 149,9 7 Sumber : Kecamatan Taman, 2025Semua pelayanan kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Taman dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal inididukung adanya komitmen oleh semua pihak dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-20 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Watukumpul khususnya dalam melaksanakan pelayanan, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Watukumpul antara lain sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Desa
2. b.Masyarakat
3. c.Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Watukumpul juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat Kecamatan. Tabel 2.8. b Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Sesuai Bab II RPJMD tahun 2025 – 2029 No Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani % 100 100 100 100 100 2 Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan % 56,67 63,33 63,33 63,33 63,33 3 Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan % 80 100 100 100 100 4 Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi % 83,33 83,33 100 100 100 5 Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik % 64 68 72 74 78 6 Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani % 100 100 100 100 100 7 Jumlah potensi konflik kasus 0 0 0 0 0 8 Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik % 10,52 47,36 47,36 47,36 47,36 Sumber : Kecamatan Taman, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-21 Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu. Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 50% - 70%. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait. Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2020 adalah 80% kemudian mengalami kenaikan selama kurun waktu 2021-2024 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa sampai kecamatan sudah sangat tinggi dan perlu untuk terus dipertahankan. Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2020-2024 yaitu sebesar 83,33% - 100%. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya. Persentase jalan kewenanan kelurahan kondisi baik dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan kelurahan sangat baik dalam menangani kerusakan pada jalan. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik. Pada tahun 2020 - 2024 tidak terdapat potensi konflik. Artinya tidak ada perbedaan pendapat dan kesalahpahaman yang berlarut larut hingga menjadi suatu potensi konflik. Sebelum menjadi potensi konflik sudah dapat diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan. Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2020-2024 capaian tersebut selalu mengalami peningkatan namun masih di bawah rata-rata. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait. Selain indikator pada Renstra Kecamatan Taman Tahun 2020-2024 dan pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 terdapat pula indikator kinerja berdasar SDG’s, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Permendagri https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-22 Nomor 17 Tahun 2021. Namun, untuk Kecamatan Taman tidak terdapat indikator kinerja dari ketiga regulasi tersebut sehingga ditulis NIHIL. Tabel 2.8. c Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 NIHIL 3 Sumber : Kecamatan Taman, 2025 Tabel 2.8. d Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 NIHIL 3 Sumber : Kecamatan Taman, 2025 Tabel 2.8. e Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 NIHIL 3 Sumber : Kecamatan Taman, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-23 Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Uraian Anggaran Pada Tahun (dalam juta) Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta) Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta) Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 6.643.035.43 2 7.016.189.52 0 6.315.015.70 0 6.300.249.50 0 6.257.018.20 2 6.798.069.90 1 6.099.994.20 7 5.836.904.47 8 94,1 9 96,8 9 96,6 0 92,65 4,72 5,16 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 9.077.14 0 24.500.1 00 14.102.8 80 17.000.0 00 9.076.38 0 24.500.1 00 14.102.8 80 17.000.0 00 99,9 9 100 100 100 190,45 190,47 Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 1.475.949.50 0 268.620.760 674.538.150 470.760.000 976.017.758 266.603.784 674.300.734 465.986.062 66,1 3 99 99,9 6 95,60 112,01 103,57 Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 304.628.866 4.000.00 0 12.200.0 00 27.300.0 00 302.139.500 4.000.00 0 12.199.5 00 27.299.0 69 99,1 8 100 100 100 25,08 25,09 Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 63.346.5 42 38.699.7 00 28.220.1 20 245.770.500 59.527.4 00 38.020.4 00 28.190.1 20 245.685.000 93,9 7 98 99,8 9 99,97 727,11 73,54 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 55.106.6 70 26.500.9 20 12.500.4 00 18.000.0 00 55.106.6 70 26.500.9 00 12.500.4 00 18.000.0 00 100 100 100 100 -7,92 7,92 Sumber : Kecamatan Taman, 2025 Berdasarkan tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2020-2024 rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Taman, yaitu dengan rata-rata sebesar 90%. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapatterserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Taman. Peningkatan anggaran menjadi salah satupendorong dapat tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-24 2.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Taman Kecamatan Taman dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Taman tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Taman adalah sebagai berikut:

1.Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2.Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3.Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4.Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5.Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan. Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Taman adalah sebagai berikut:
1.Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2.Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3.Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4.Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5.Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-25 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.3.1 Permasalahan Perangkat Daerah Permasalahan pelayanan Kecamatan Taman diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat di identifikasi berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Permasalahan teridentifikasi adalah sebagai berikut: Tabel 2.10. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Taman No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat Belum tersedianya SOP pelayanan yang sesuai kebutuhan Masih kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Masih terdapat pengajuan izin non usaha Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin Masih terdapat pengajuan surat non perizinan 2 Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Desa Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan Belum optimalnya pendampingan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kelurahan Masih rendahnya sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin Belum optimalnya pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan Masih rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan 3 Belum optimalnya penanganan Masih rendahnya linmas yang mempunyai Belum optimalnya koordinasi dengan Polsek dan Koramil https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-26 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan kompetensi Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup 4 Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan 5 Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Masih banyak desa yang belum mampu menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Ada desa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa Belum optimalnya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Belum optimalnya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Belum optimalnya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-27 2.3.2 Isu Strategis Kecamatan Taman dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Taman tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Taman adalah sebagai berikut:
1.Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2.Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3.Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4.Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan;
5.Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6.Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7.Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan. Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Taman adalah sebagai berikut:
1.Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2.Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
3.Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4.Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan;
5.Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6.Adanya pendampingan dari PD terkait; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-28
7.Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Taman, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, dan telaah Renstra Kemendagri/Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Kecamatan Taman yaitu “Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat, kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat”. Tabel 2.11 Isu Strategis Kecamatan Taman Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasala han Perangkat Daerah Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Pelayanan Publik Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia Krisis Lapangan Pekerjaan Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara utara dan selatan, barat dan timur (Bali), serta daerah kepulauan Perekono mian daerah yang berdaya saing dan berkelanju tan Belum Optimaln ya Pelayanan Publik di Kecamata n Pemalang Pembinaan dan Pengawasan tata kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan Belum optimalnya desa bertata kelola pemerintah an baik Krisis Utang Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia Penuruna n tingkat kemiskina n Belum Optimaln ya Pembinaa n dan Pengawas an Tata Kelola Pemerinta https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-29 Setelah mempertimbangkan berbagai isu strategis global, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kecamatan Taman, dirumuskan isu strategis Kecamatan Taman. Isu strategis Kecamatan Taman tahun 2025-2029 difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat, kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:
1. a.Pemerataan pembangunan infrastruktur
2. b.Sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter
3. c.Reformasi tata kelola pemerintahan 2.4 Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Taman yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri han Desa/Kel urahan Belum optimalnya akuntabilit as kinerja Hilangnya Keanekara gaman Hayati Belum optimalnya upaya penanggulanga n kemiskinan dalam mengurangi kantong- kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta scarring effect akibat pandemi COVID-19 Tata kelola pemerinta han yang dinamis Belum optimalnya pelaksanaa n reformasi birokrasi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-30 Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA” Visi ini memiliki pembentuk kata :
  1. 1.Bersih Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan
  2. 2.Cakap dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
  3. 3.Handal dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
  4. 4.Mulya Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :
  5. 1.Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik
  6. 2.Misi 2 Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 II-31 hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
  7. 3.Misi 3 Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
  8. 4.Misi 4 Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi ewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
  9. 5.Misi 5 Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro
  10. 6.Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
  11. 7.Misi 7 Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
  12. 8.Misi 8 Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-1 Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Taman secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum. 3.1.1 Tujuan Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Taman selama tahun 2025–2029 adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Taman sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan yaitu menciptakan wilayah kecamatan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing, dengan mengurangi kemiskinan,kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan tersebut diukur dengan indikator jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan. 3.1.2 Sasaran Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Taman dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Taman selama tahun 2025-2029, adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”. Sasaran tersebut diukur dengan indikator nilai SKM dan Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri yang diperoleh dari jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100%. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Taman dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-2 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Taman No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke - Kondisi Akhir 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(12)1 Meningkatnyakualitas tatakelolapemerintahan,kualitaspemberdayaanekonomi, danpengurangankesenjanganpendapatanmasyarakat diwilayahKecamatan Jumlahdesa/kelurahanmandiri diKecamatan Angka 4 4 4 5 5 6 6 6 2 Meningkatnyakualitaspelayanandalam mencapaitata kelolapemerintahandanpemberdayaanmasyarakat Nilai SKM Nilai 85,025 86,60 86,65 86,70 86,75 86,80 86,85 86,90 Prosentasepeningkatan statusDesa maju menjadiDesa mandiri % 19,05 19,05 19,05 23,81 23,81 28,57 28,57 28,57 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-3 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Taman guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 3.2.1. Strategi Strategi yang dilakukan Kecamatan Pemalang untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1.Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Pemalang Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Pemalang dengan cara sebagai berikut :

a.Mengusulkan pegawai Kecamatan Pemalang ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai Kecamatan Pemalang
b.Mengadakan Pelatihan/Sosialisasi/ Bimbingan Teknis intern di Kecamatan Pemalang kepada Pegawai Kecamatan Pemalang
c.Mengadakan pelatihan digitalisasi dalam pemberian layanan pemerintahan
1. 2.Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas
2. 3.Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan kawasan perdesaan
3. 4.Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif
4. 5.Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik 3.2.2.Arah Kebijakan Penahapan pembangunan Kecamatan Pemalang adalah prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Taman, Penahapan Renstra Kecamatan Taman dapat disajikan pada tabel di bawah ini Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Taman TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Memperkuat digitalisasi dalam memberikan pelayanan pemerintahan Meningkatkan infrastruktur di Desa / Kelurahan (peningkatan infrastruktur jalan dan selokan) Penguatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan ketrampilan untuk mendukung UMKM Mempercepat pembangunan Kecamatan Pemalang untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Peningkatan Keamanan dan ketertiban umum https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-4 Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategis yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025 – 2030 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Taman adalah sebagai berikut : Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Taman NO OPERASIONALISA SI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PEMALANG KET.
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum Peningkatan kualitas perencanaan daerah di fokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dok pusat dan propinsi Peningkatan kualitas digitalisai pelayanan pemerintahan di fokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City dan kualitas layanan aduan Peningkatan kualitas pelayanan publik di fokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat Penguatan sistem perencanaan, pelayananan pemrintahan dan pengukuran kinerja 2 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital Pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan UMKM 3 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Peningkatan konduktivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan Meningkatkan pelatihan limas dan pembinaan masyarakat terkait dengan sistem pengaduan maupun keamanan dan ketertiban https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-5 NO OPERASIONALISA SI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PEMALANG KET.
(1)(2) (3) (4) (5) 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di fokuskan pada peningkatan kualitas eprocurements, kualitas sarana dan prasarana Penguatan koordinasi dan supervisi dar 5 Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningktan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraa n kegiatan desa dan/kelurahan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-1 A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang

1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
d.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1. 3.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b.Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. 4.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
b.Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
c.Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d.Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
e.Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-2
1. 5.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
g.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
h.Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1. 6.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
c.Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
e.Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 7.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. 8.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
c.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
e.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. 1.Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
a.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. 2.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-3
a.Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
b.Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
c.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 3.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
a.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
b.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
c.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. 1.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a.Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b.Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
c.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 2.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
a.Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
b.Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
c.Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
d.Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan
1. 3.Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
a.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
b.Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
c.Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. 1.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
a.Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
1. 2.Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
a.Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. 1.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-4
a.Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b.Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
c.Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
d.Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
1. 1.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
b.Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
c.Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
d.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
e.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
f.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
g.Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
h.Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
i.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
j.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-5 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pemalang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasarpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanan Kecamatan Pemalang. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Kecamatan Pemalang serta teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pemalang seperti Tabel berikut : Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pemalang NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Meningkatnyakualitas birokrasiyang akuntable,efektif, efisien,dengan pelayananpublik yang baik Meningkatnyakualitas tata kelolapemerintahan,kualitaspemberdayaanekonomi, danpengurangankesenjanganpendapatanmasyarakat diWilayahKecamatan Jumlahdesa/kelurahanmandiri di kecamatan(Desa/Kelurahan) Meningkatnyakualitaspelayanan dalammencapai tatakelolapemerintahan danpemberdayaanmasyarakat Nilai SKM (Nilai)Prosentasemeningkatnya jumlahdesa mandiri (%) Meningkatnya kinerjadalam mendukungpelaksanaan tugasdan fungsi perangkatdaerah Nilai SistemAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah(Nilai) PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase dokumenperencanaan,penganggaran dan Jumlah dokumenperencanaan,penganggaran dan Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-6 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. evaluasi kinerjaperangkat daerahyang ditetapkan tepatwaktu dan sesuaiketentuan (%) evaluasi kinerjaperangkat daerahyang tersusun(Dokumen) Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat DaerahKoordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPDKoordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPDKoordinasi dan Penyusunan DPA-SKPDKoordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPDKoordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPDEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumenadministrasikeuangan perangkatdaerah yangakuntabel (%) Jumlah jenisdokumen administrasikeuangan yangtersusun (Dokumen) Administrasi KeuanganPerangkat DaerahPenyediaan Gaji dan TunjanganASNKoordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir TahunSKPD Persentase dokumenAdministrasi BarangMilik Daerah yangakuntabel (%) Jumlah dokumenAdministrasi BarangMilik Daerah yangtersusun (Dokumen) Administrasi Barang Milik Daerahpada Perangkat DaerahPenyusunan Perencanaankebutuhan barang milik daerahSKPD Persentaseadministrasikepegawaian yangmemperlancarpelaksanaan tugas (%) Jumlah aktifitasadministrasikepegawaian yangterlaksana (Aktifitas) Administrasi KepegawaianPerangkat DaerahPengadaan Pakaian Dinas beserta https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-7 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Atribut KelengkapannyaSosialisasi Peraturan Perundang-undangan Persentaseketersediaanadministrasi umumperangkat daerahyang memperlancarpelaksanaan tugas (%) Jumlah administrasiumum perangkatdaerah yang tersedia(Paket, Dokumen, DanLaporan) Administrasi Umum PerangkatDaerahPenyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantorPenyediaan Peralatan danPerlengkapan KantorPenyediaan Peralatan RumahTanggaPenyediaan Bahan Logistik KantorPenyediaan Barang Cetakan danPenggandaanPenyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undanganPenyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD Persentaseketersediaan barangmilik daerah yangmemperlancarpelaksanaan tugas (%) Jumlah barang milikdaerah yang tersedia(Unit) Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerahPengadaan Kendaraan DinasOperasional atau LapanganPengadaan MebelPengadaan Peralatan dan MesinLainnyaPengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Persentaseketersediaan laporanpenunjang urusanpemerintah daerahyang memperlancarpelaksanaan tugas (%) Jumlah laporanpenunjang urusanpemerintahan daerahyang tersedia(Laporan) Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-8 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Penyediaan Jasa Surat MenyuratPenyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan ListrikPenyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan KantorPenyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor Persentaseketersediaan barangmilik daerah yangmemperlancarpelaksanaan tugas (%) Jumlah barang milikdaerah yangterpelihara (Unit) Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas JabatanPenyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau LapanganPemeliharaan MebelPemeliharaan Peralatan dan MesinLainnyaPemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan LainnyaPemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan LainnyaPemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publik Persentasepelimpahankewenangan keKecamatan yangdilaksanakan setiaptahun (%) PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Persentase dokumenkoordinasipenyelenggaraankegiatanpemerintahan di Jumlah dokumenkoordinasipenyelenggaraankegiatanpemerintahan di Koordinasi PenyelenggaraanKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-9 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. tingkat kecamatanyang menunjangpelaksanaan tugas (%) tingkat kecamatanyang tersusun(Dokumen) Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Persentase JumlahLaporanPenyelenggaraanUrusan Pemerintahanyang tidakDilaksanakan olehUnit Kerja PerangkatDaerah yang ada diKecamatan yangmenunjangpelaksanaan tugas (%) Jumlah laporanpenyelenggaraanurusan pemerintahanyang dilaksanakanoleh unit kerjaperangkat daerahyang ada diKecamatan yangtersusun (Laporan) Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatanPerencanaan Kegiatan Pelayanankepada Masyarakat di KecamatanFasilitasi percepatan pencapaianstandar pelayanan minimal diWilayah KecamatanPeningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepadaMasyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Jumlahlaporan pelaksanaanurusan pemerintahanyang dilimpahkankepada Camat yangmenunjangpelaksanaan tugas (%) Jumlah laporanpelaksanaan urusanpemerintahan yangdilimpahkan kepadaCamat (Laporan) Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang Dilimpahkankepada CamatPelaksanaan Urusan Pemerintahanyang terkait dengan NonperizinanPelaksanaan Urusan Pemerintahanyang terkait dengan kewenanganlain yang tersedia Meningkatnyakualitaspemberdayaanmasyarakat desa dankelurahan Persentasekelembagaan desa dankelurahan yang aktif(%) PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase sarana https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-10 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. prasarana kelurahandalam kondisi baik(jalan dan drainaselingkungan) (%) Persentase jumlahlaporan koordinasikegiatanpemberdayaan desayang menunjangpelaksanaan tugas (%) Jumlah laporankoordinasi kegiatanPemberdayaan desayang tersusun(Laporan) Koordinasi KegiatanPemberdayaan DesaPeningkatan partisipasimasyarakat dalam forummusyawarah perencanaanpembangunan di desaSinkronisasi Program Kerja danKegiatan PemberdayaanMasyarakat yang dilakukan olehPemerintah dan Swasta di WilayahKerja KecamatanPeningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan Persentase kegiatanpemberdayaan dikelurahan yangterlaksana sesuaiketentuan (%) Jumlah kegiatanpemberdayaan dikelurahan (Kegiatan) Kegiatan PemberdayaanKelurahanPeningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di KelurahanPembangunan Sarana danPrasarana KelurahanPemberdayaan Masyarakat diKelurahanEvaluasi Kelurahan Persentase LembagaKemasyarakatan yangdiberdayakan (%) Jumlah LembagaKemasyarakatan yangdifasilitasi (LembagaKemasyarakatan) Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan TingkatKecamatanPenyelenggaraan LembagaKemasyarakatanPeningkatan Kapasitas Lembaga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-11 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Kemasyarakatan Meningkatnyaketentraman danketertiban umum Persentase gangguanketentraman danketertiban umumyang ditangani (%) PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase laporankoordinasi upayapenyelenggaraanketentraman danketertiban umumyang menunjangpelaksanaan tugas (%) Jumlah laporankoordinasi upayapenyelenggaraanketentraman danketertiban umumyang tersusun(Laporan) Koordinasi UpayaPenyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban UmumSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia, TentaraNasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah KecamatanHarmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan TokohMasyarakat Persentase laporankoordinasi penerapandan penegakanPeraturan Daerah danPeraturan KepalaDaerah yangmenunjangpelaksanaan tugas (%) Jumlah LaporanKoordinasi Penerapandan PenegakanPeraturan Daerah danPeraturan KepalaDaerah yang tersusun(Laporan) Koordinasi Penerapan danPenegakan Peraturan Daerah danPeraturan Kepala DaerahKoordinasi/sinergi denganperangkat daerah yang tugas danfungsinya di Bidang PenegakkanPeraturan Perundang-undangandan/atau Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Meningkatnyawawasan kebangsaandan kerukunan antarumat beragama Persentase konflik dimasyarakat yangditangani (%) PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM persentase Jumlahdokumenpenyelenggaraanurusan pemerintahanumum sesuaipenugasan kepala Jumlah dokumenpenyelenggaraanurusan pemerintahanumum sesuaipenugasan kepaladaerah yang tersusun Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-12 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. daerah yangmenunjangpelaksanaan tugas (%) (Dokumen) Pembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan dan PemeliharaanKeutuhan Negara KesatuanRepublik IndonesiaFasilitasi, Koordinasi danpembinaan (Bimtek, sosialisasi,konsultasi) Wawasan Kebangsaandan ketahanan nasionalPenanganan konflik sosial sesuaiketentuan peraturan perundang-undanganPelaksanaan Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnyapembinaan danpengawasanpemerintahan Desa Persentase kesesuaianRKPDes dan RPJMDesdengan RPJMD (%) PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase Jumlahdokumen fasilitasi,rekomendasi dankoordinasi pembinaandan pengawasanpemerintahan desayang menunjangpelaksanaan tugas (%) Jumlah dokumenfasilitasi, rekomendasidan koordinasipembinaan danpengawasanpemerintahan desayang tersusun(Dokumen) Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan DesaFasilitasi Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala DesaFasilitasi Administrasi TataPemerintahan DesaFasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan AsetDesaFasilitasi Pelaksanaan TugasKepala Desa dan Perangkat Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-13 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Fasilitasi Pelaksanaan PemilihanKepala DesaFasilitasi Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesaRekomendasi Pengangkatan danPemberhentian Perangkat DesaFasilitasi Sinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerah denganPembangunan DesaFasilitasi PenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmumFasilitasi Penyusunan PerencanaanPembangunan PartisipatifFasilitasi Penyusunan Program danPelaksanaan PemberdayaanMasyarakat DesaPenyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASNPembinaan, Pengawasan, danPengendalian Barang Milik Daerahpada SKPDPenatausahaan Arsip Dinamispada SKPD Persentase DokumenPenataan Organisasiyang MenunjangPelaksanaan Tugas (%) Jumlah DokumenPenataan Organisasiyang Tersusun(Dokumen) Penataan OrganisasiPeningkatan Kinerja dan ReformasiBirokrasiKoordinasi dan PenyusunanLaporan Kinerja PemerintahDaerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-14 4.1.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 dan Kerangka Pendanaan Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama limatahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk KecamatanTaman selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tujuan Sasaran Kode Program,Kegiatan, Sub Kegiatan IndikatorKinerjaTujuan,Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan Satu an Kond idi AwalTahu n 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unitkerja perangkat daerahpenangg ung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periodeRenstra Perangkat Daerah Targ et Rp

(000)Targe t Rp
(000)Targe t Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)(10 )
(11)(12 )
(13)(14 )
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)KECAMATAN TAMAN Meningkatnyakualitas tatakelolapemerintahan,kualitaspemberdayaanekonomi, danpengurangankesenjanganpendapatanmasyarakat diWilayahKecamatan Jumlahdesa/kelurahanmandiri di kecama tan (Desa/Keluraha n) 4 5 5 6 6 6 6 Kec.Ta man Meningkatnyakualitaspelayanan dalammencapai tatakelolapemerintahandanpemberdayaanmasyarakat NilaiSKM(Nilai) 85,025 86,60 86,65 86,70 86,75 86,80 86,85 Kec.Ta man https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-15 Prosent ase meningkatnyajumlah desa mandiri (%) KECAMATAN 19,0 5 19,05 23,81 23,81 28,57 28,57 28,57 Kec.Ta man KECAMATAN TAMAN 6.171.936.06 0 6.171.936.0 60 6.171.93 6.060 6.171.936.060 6.171.936.060 6.171.936.060 6.171.936. 060 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.0 1 PROGAMPENUNJANGURUSANPEMERINTAHDAERAHKABUPATEN/KOTA 5.835.028.00 0 5.835.028.0 00 5.835.02 8.000 5.835.028.000 5.835.028.000 5.835.028.000 5.835.028. 000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, danEvaluasiKinerjaPerangkatDaerah 42.000.000 42.000.000 42.000.0 00 42.000. 000 42.000. 000 42.000. 000 42.000.00 0 Kec.Tam an Kec.Ta man KeluaranKegiatan Jumlahdokumenperencanaan,penganggaran,dan evaluasikinerjaperangkatdaerah yangtersusun Dokumen 9 9 9 9 9 9 9 9 Kec.Tam an Kec.Ta man HasilKegiatan Persentasedokumenperencanaan,penganggaran,dan evaluasikinerjaperangkatdaerah yangtersusun % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.01.01 PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkatDaerah Jumlahdokumenperencanaanperangkatdaerah yangdisusun dokumen 2 2 6.000.00 0 2 6.000. 000 2 6.000.00 0 2 6.000.00 0 2 6.000.0 00 2 6.000.0 00 2 6.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.01.02 KoordinasidanPenyusunanDokumenRKA-SKPD Jumlahdokumen RKA-SKPD dokumen 2 2 6.000.00 0 2 6.000. 000 2 6.000.00 0 2 6.000.00 0 2 6.000.0 00 2 6.000.0 00 2 6.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-16 7.01.01.2.01.03 KoordinasidanPenyusunanDokumenPerubahanRKA-SKPD JumlahdokumenperubahanRKA-SKPDyang disusun dokumen 1 1 6.000.00 0 1 6.000. 000 1 6.000.00 0 1 6.000.00 0 1 6.000.0 00 1 6.000.0 00 1 6.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.01 .04 KoordinasidanPenyusunanDPA-SKPD Jumlah DPA-SKPD yangdisusun dokumen 1 1 6.000.00 0 1 6.000. 000 1 6.000.00 0 1 6.000.00 0 1 6.000.0 00 1 6.000.0 00 1 6.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.01 .05 KoordinasidanPenyusunanPerubahanDPA-SKPD JumlahperubahanDPA-SKPDyang disusun dokumen 1 1 6.000.00 0 1 6.000. 000 1 6.000.00 0 1 6.000.00 0 1 6.000.0 00 1 6.000.0 00 1 6.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.01 .06 KoordinasidanPenyusunanLaporanCapaianKinerja danIkhtisarRealisasiKinerja SKPD Jumlahlaporanevaluasikinerjaperangkatdaerah yangdisusun dokumen 4 4 6.000.00 0 4 6.000. 000 4 6.000.00 0 4 6.000.00 0 4 6.000.0 00 4 6.000.0 00 4 6.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.01 .07 EvaluasiKinerjaPerangkatDaerah Jumlahlaporanevaluasikinerjaperangkatdaerah yangdisusun dokumen 4 4 6.000.00 0 4 6.000. 000 4 6.000.00 0 4 6.000.00 0 4 6.000.0 00 4 6.000.0 00 4 6.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.03 AdministrasiKeuanganPerangkatDaerah 3 3 5.012.000.00 0 5.012.000.0 00 5.012.00 0.000 5.012.000.000 5.012.000.000 5.012.000.000 5.012.000. 000 Kec.Tam an Kec.Ta man KeluaranKegiatan Jumlahdokumenadministrasikeuanganperangkatdaerah yangtersusun Dokumen 4 4 4 4 4 4 4 4 Kec.Tam an Kec.Ta man HasilKegiatan Persentasedokumenadministrasikeuanganperangkatdaerah yangtersusun % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kec.Tam an Kec.Ta man https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-17 7.01.01.2.02 .01 PenyediaanGaji danTunjanganASN Jumlah ASNyang tersediagaji dantunjangan orang/bula n 30 30 5.000.000.00 0 30 5.000.000.00 0 30 5.000.00 0.000 30 5.000.00 0.000 30 5.000.000.000 30 5.000.000.000 30 5.000.000. 000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.02 .05 KoordinasidanPenyusunanLaporanKeuanganAkhir TahunSKPD Jumlahlaporankeuanganakhir tahunSKPD yangdisusun dokumen 2 2 6.000.00 0 2 6.000. 000 2 6.000.00 0 2 6.000.00 0 2 6.000.0 00 2 6.000.0 00 2 6.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.02 .07 KoordinasidanPenyusunanLaporanKeuanganBulanan/Triwulan/SemesteranSKPD Jumlahlaporankeuanganbulanan/triwulan/semesteranSKPD danlaporan hasilkoordinasipenyusunanlaporankeuanganbulanan/triwulan/semesteranSKPD lapora n 4 4 6.000.00 0 4 6.000. 000 4 6.000.00 0 4 6.000.00 0 4 6.000.0 00 4 6.000.0 00 4 6.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.06 AdministrasiUmumPerangkatDaerah 205.000.000 205.000.00 0 205.000. 000 205.000 .000 205.000 .000 205.000.000 205.000.0 00 Kec.Tam an Kec.Ta man KeluaranKegiatan Jumlahdokumenadministrasiumumperangkatdaerah yangtersusun Dokumen 7 7 7 7 7 7 7 7 Kec.Tam an Kec.Ta man HasilKegiatan Persentasedokumenadministrasiumumperangkatdaerah yangtersusun % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.06 .01 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunanKantor Jeniskomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor yangdisediakan Paket 12 12 10.000.000 12 10.000 .000 12 10.000.0 00 12 10.000.0 00 12 10.000. 000 12 10.000. 000 12 10.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-18 7.01.01.2.06 .02 PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor Jumlahperalatan danperlengkapankantor yangdisediakan Paket 12 12 5.000.00 0 12 5.000. 000 12 5.000.00 0 12 5.000.00 0 12 5.000.0 00 12 5.000.0 00 12 5.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.06 .04 PenyediaanBahanLogistikKantor Jenis bahanlogistik kantoryangdisediakan Paket 12 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000. 000 12 150.000. 000 12 150.000 .000 12 150.000 .000 12 150.000.00 0 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.06 .05 PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan Jenis barangcetakan yangdisediakan Paket 12 12 25.000.000 12 25.000 .000 12 25.000.0 00 12 25.000.0 00 12 25.000. 000 12 25.000. 000 12 25.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.06 .06 PenyediaanBahan BacaandanPeraturan Jenis suratkabar yangdisediakan Dokumen 12 12 5.000.00 0 12 5.000. 000 12 5.000.00 0 12 5.000.00 0 12 5.000.0 00 12 5.000.0 00 12 5.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.06 .09 Penyelenggaraan RapatKoordinasidanKonsultasiSKPD Jumlah rapatkoordinasi dankonsultasiyang diikuti Lapor an 12 12 5.000.00 0 12 5.000. 000 12 5.000.00 0 12 5.000.00 0 12 5.000.0 00 12 5.000.0 00 12 5.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.06 .10 Penatausahaan ArsipDinamis padaSKPD Jenis ArsipDinamis padaSKPD yangtertata Dokumen 12 12 5.000.00 0 12 5.000. 000 12 5.000.00 0 12 5.000.00 0 12 5.000.0 00 12 5.000.0 00 12 5.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.00 07 PengadaanBarang MilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahDaerah 50.000.000 50.000.000 50.000.0 00 50.000. 000 50.000. 000 50.000. 000 50.000.00 0 Kec.Tam an Kec.Ta man KeluaranKegiatan Jumlah barangmilik daerahpenunjangurusanpemerintahyang tersedia Unit 4 4 4 4 4 4 4 4 Kec.Tam an Kec.Ta man HasilKegiatan Persentasebarang milikdaerahpenunjangurusanpemerintahyang tersedia % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.07.0006 PengadaanPeralatandan MesinLainnya Jumlah UnitPeralatan danMesin LainnyayangDisediakan Unit 4 4 50.000.000 4 50.000 .000 4 50.000.0 00 4 50.000.0 00 4 50.000. 000 4 50.000. 000 4 50.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-19 7.01.01.2.00 08 PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahan Daerah 326.028.000 326.028.00 0 326.028. 000 326.028 .000 326.028 .000 326.028.000 326.028.0 00 Kec.Tam an Kec.Ta man KeluaranKegiatan Jumlahdokumenpenyediaanjasa penunjangurusanpemerintahdaerah yangtersusun Dokumen 3 3 3 3 3 3 3 3 Kec.Tam an Kec.Ta man HasilKegiatan Persentasedokumenpenyediaanjasa penunjangurusanpemerintahdaerah yangtersusun % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.08.0001 PenyediaanJasa SuratMenyurat JumlahLaporanPenyediaanJasa SuratMenyurat Lapor an 12 12 15.000.000 12 15.000 .000 12 15.000.0 00 12 15.000.0 00 12 15.000. 000 12 15.000. 000 12 15.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.08.0002 PenyediaanJasaKomunikasi,Sumber DayaAir dan Listrik JumlahLaporanPenyediaanJasaKomunikasi,Sumber DayaAir dan ListrikyangDisediakan Lapor an 12 12 60.840.000 12 60.840 .000 12 60.840.0 00 12 60.840.0 00 12 60.840. 000 12 60.840. 000 12 60.840.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.08.0004 PenyediaanJasaPelayananUmumKantor JumlahLaporanPenyediaanJasaPelayananUmum KantoryangDisediakan Lapor an 12 12 250.188.000 12 250.188.000 12 250.188. 000 12 250.188. 000 12 250.188 .000 12 250.188 .000 12 250.188.00 0 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.09 Pemeliharaan BarangMilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahan Daerah 200.000.000 200.000.00 0 200.000. 000 200.000 .000 200.000 .000 200.000.000 200.000.0 00 Kec.Tam an Kec.Ta man https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-20 KeluaranKegiatan Jumlahbarang milikdaerahpenunjangurusanpemerintahanyangterpelihara Unit 31 31 31 31 31 31 31 31 Kec.Tam an Kec.Ta man HasilKegiatan Persentasebarang milikdaerahpenunjangurusanpemerintahanyangterpelihara % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.09.0002 PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinanKendaraanDinasOperasionalataulapangan JumlahKendaraanDinasOperasionalatau LapanganyangDipelihara dandibayarkanPajak danPerizinannya Unit 15 15 15.000.000 15 15.000 .000 15 15.000.0 00 15 15.000.0 00 15 15.000. 000 15 15.000. 000 15 15.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.09.0006 PemeliharaanPeralatandan MesinLainnya JumlahPeralatan danMesin LainnyayangDipelihara Unit 14 14 15.000.000 14 15.000 .000 14 15.000.0 00 14 15.000.0 00 14 15.000. 000 14 15.000. 000 14 15.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.01.2.09 .09 Pemeliharaangedungkantor danbangunanlainyya Jumlahgedung kantordan bangunanyangDipelihara Unit 2 2 170.000.000 2 170.000.000 2 170.000. 000 2 170.000. 000 2 170.000 .000 2 170.000 .000 2 170.000.00 0 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.0 2 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANANPUBLIK 36.023.400 36.023.400 36.023.4 00 36.023. 400 36.023. 400 36.023. 400 36.023.40 0 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.02.2.01 KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 12.023.400 12.023.400 12.023.4 00 12.023. 400 12.023. 400 12.023. 400 12.023.40 0 Kec.Tam an Kec.Ta man https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-21 KeluaranKegiatan Jumlahdokumenkoordinasipenyelenggaraankegiatanpemerintahandi tingkatkecamatanyang tersusun Dokumen 2 2 2 2 2 2 2 2 Kec.Tam an Kec.Ta man HasilKegiatan Persentasedokumenkoordinasipenyelenggaraankegiatanpemerintahandi tingkatkecamatanyang tersusun % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.02.2.01 .02 Koordinasi/SinergiPerencanaandanPelaksanaanKegiatanPemerinahdanPerangkatDaerah danInstansiVertikalterkait Jumlahlaporankoordinasi/sinergiperencanaandanpelaksanaankegiatanpemerinahdan perangkatdaerah daninstansivertikal terkait lapora n 4 4 7.000.00 0 4 7.000. 000 4 7.000.00 0 4 7.000.00 0 4 7.000.0 00 4 7.000.0 00 4 7.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.02.2.01.0002 PeningkatanEfektifitasKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan JumlahDokumenPeningkatanEfektifitasKegiatanPemerintahandi TingkatKecamatan Dokumen 4 4 5.023.40 0 4 5.023. 400 4 5.023.40 0 4 5.023.40 0 4 5.023.4 00 4 5.023.4 00 4 5.023.400 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang tidakDilaksanakanoleh UnitKerjaPerangkatDaerah yangada diKecamatan 14.000.000 14.000.000 14.000.0 00 14.000. 000 14.000. 000 14.000. 000 14.000.00 0 Kec.Tam an Kec.Ta man KeluaranKegiatan Jumlahdokumenpenyelenggaraan urusanpemerintahanyang tidakdilaksanakanoleh unit kerja Dokumen 3 3 3 3 3 3 3 3 Kec.Tam an Kec.Ta man https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-22 perangkatdaerah yangada dikecamatanyang tersusun HasilKegiatan Persentasedokumenpenyelenggaraan urusanpemerintahanyang tidakdilaksanakanoleh unit kerjaperangkatdaerah yangada dikecamatanyang tersusun % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.02.2.02. 0001 PerencanaanKegiatanPelayanankepadaMasyarakatdi Kecamatan JumlahDokumenPerencanaanKegiatanPelayanankepadaMasyarakat diKecamatan Dokumen 12 12 3.000.00 0 12 4.500. 000 12 4.500.00 0 12 4.500.00 0 12 4.500.0 00 12 4.500.0 00 12 4.500.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.02.2.02. 0002 FasilitasiPercepatanPencapaianStandarPelayananMinimal diWilayahKecamatan JumlahLaporanFasilitasiPercepatanPencapaianStandarPelayananMinimal diWilayahKecamatan Lapor an 4 4 6.000.00 0 4 6.000. 000 4 6.000.00 0 4 6.000.00 0 4 6.000.0 00 4 6.000.0 00 4 6.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.02.2.02. 0003 PeningkatanEfektifitasPelaksanaanPelayanankepadaMasyarakatdi WilayahKecamatan JumlahLaporanPeningkatanEfektifitasPelaksanaanPelayanankepadaMasyarakat diWilayahKecamatan Lapor an 4 4 4.000.00 4 4.500. 00 4 4.500.00 4 4.500.00 4 4.500.0 0 4 4.500.0 0 4 4.500.00 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.02.2.04 PelaksanaanUrusanPemerintahan yangDilimpahkankepadaCamat 10.000.000 10.000.000 10.000.0 00 10.000. 000 10.000. 000 10.000. 000 10.000.00 0 Kec.Tam an Kec.Ta man KeluaranKegiatan Jumlahdokumenpelaksanaanurusanpemerintahanyang Dokumen 24 24 24 24 24 24 24 24 Kec.Tam an Kec.Ta man https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-23 dilimpahkankepada Camatyang tersusun HasilKegiatan Persentasedokumenpelaksanaanurusanpemerintahanyangdilimpahkankepada Camatyang tersusun % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.02.2.04.0001 PelaksanaanUrusanPemerintahan yang terkaitdenganPelayananPerizinanNon Usaha JumlahDokumen NonPerizinanUsaha yangDilaksanakan Dokumen 12 12 5.000.00 0 12 6.000. 000 12 6.000.00 0 12 6.000.00 0 12 6.000.0 00 12 6.000.0 00 12 6.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.02.2.04.0002 PelaksanaanUrusanPemerintahan yang terkaitdenganNonperizinan JumlahLaporanPelaksanaanNon Perizinanpada UrusanPemerintahan Lapor an 12 12 5.000.00 0 12 6.000. 000 12 6.000.00 0 12 6.000.00 0 12 6.000.0 00 12 6.000.0 00 12 6.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.0 3 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN 220.732.660 220.732.66 0 220.732. 660 220.732 .660 220.732 .660 220.732.660 220.732.6 60 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.03.2.01 KoordinasiKegiatanPemberdayaan Desa 150.000.000 150.000.00 0 150.000. 000 150.000 .000 150.000 .000 150.000.000 150.000.0 00 Kec.Tam an Kec.Ta man KeluaranKegiatan Jumlahdokumenkoordinasikegiatanpemberdayaan desa yangtersusun Dokumen 3 3 3 3 3 3 3 3 Kec.Tam an Kec.Ta man HasilKegiatan Persentasedokumenkoordinasikegiatanpemberdayaan desa yangtersusun % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.03.2.01 . 01 PeningkatanPartisipasiMasyarakatdalam Forum JumlahLembagaKemasyarakatan yang Lembaga kemasyarak 19 19 40.000.000 19 40.000 .000 19 40.000.0 00 19 40.000.0 00 19 40.000. 000 19 40.000. 000 19 40.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-24 MusyawarahPerencanaanPembangunan di Desa Berpartisipasidalam ForumMusyawarahPerencanaanPembangunandi Desa atan 7.01.03.2.01.0002 SinkronisasiProgramKerja danKegiatanPemberdayaan MasyarakatyangdilakukanolehPemerintahdan Swasta diWilayah KerjaKecamatan JumlahDokumenSinkronisasiProgram Kerjadan KegiatanPemberdayaan MasyarakatyangDilakukan olehPemerintahdan Swasta diWilayah KerjaKecamatan Dokumen 1 1 70.000.000 1 70.000 .000 1 70.000.0 00 1 70.000.0 00 1 70.000. 000 1 70.000. 000 1 70.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.03.2.01.0003 PeningkatanEfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakatdi WilayahKecamatan JumlahLaporanPeningkatanEfektivitasKegiatanPemberdayaan Masyarakatdi WilayahKecamatan Lapor an 1 1 40.000.000 1 40.000 .000 1 40.000.0 00 1 40.000.0 00 1 40.000. 000 1 40.000. 000 1 40.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.03.2.03 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan TingkatKecamatan 70.732.660 70.732.660 70.732.6 60 70.732. 660 70.732. 660 70.732. 660 70.732.66 0 Kec.Tam an Kec.Ta man KeluaranKegiatan Jumlahlembagakemasyarakatan tingkatkecamatanyang aktif Lembagakemasyarakatan 1 1 1 1 1 1 1 1 Kec.Tam an Kec.Ta man HasilKegiatan Persentaselembagakemasyarakatan tingkatkecamatanyang aktif % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 7.01.03.2.03 . 02 PeningkatanKapasitasLembagaKemasyarakatan JumlahLembagaKemasyarakatan yangDitingkatkanKapasitasnya Lembaga kemasyarakatan 1 1 70.732.660 1 70.732 .660 1 70.732.6 60 1 70.732.6 60 1 70.732. 660 1 70.732. 660 1 70.732.660 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.04.2.01 PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBANUMUM 7.000.00 0 7.000. 000 7.000.00 0 7.000.0 00 7.000.0 00 7.000.0 00 7.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-25 7.01.04.2.01 KoordinasiUpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertibanUmum 3.500.00 0 3.500. 000 3.500.00 0 3.500.0 00 3.500.0 00 3.500.0 00 3.500.000 Kec.Tam an Kec.Ta man KeluaranKegiatan Jumlahlaporankoordinasiupayapenyelenggaraanketenteramandanketertibanumum yangtersusun Lapor an 12 12 12 12 12 12 12 12 Kec.Tam an Kec.Ta man HasilKegiatan Persentaselaporankoordinasiupayapenyelenggaraanketenteramandanketertibanumum yangtersusun % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.04.2.01. 0001 SinergitasdenganKepolisianNegaraRepublikIndonesia,TentaraNasionalIndonesiadan InstansiVertikal diWilayahKecamatan JumlahLaporan HasilSinergitasdenganKepolisianNegaraRepublikIndonesia,TentaraNasionalIndonesia danInstansiVertikal diWilayahKecamatan Lapor an 12 12 3.500.00 0 12 3.500. 000 12 3.500.00 0 12 3.500.00 0 12 3.500.0 00 12 3.500.0 00 12 3.500.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.04.2.02 KoordinasiPenerapandanPenegakanPeraturanDaerah danPeraturanKepalaDaerah 3.500.00 0 3.500. 000 3.500.00 0 3.500.0 00 3.500.0 00 3.500.0 00 3.500.000 Kec.Tam an Kec.Ta man KeluaranKegiatan Jumlahlaporankoordinasipenerapandanpenegakan Lapor an 4 4 4 4 4 4 4 4 Kec.Tam an Kec.Ta man https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-26 peraturandaerah danperaturankepala daerahyang tersusun HasilKegiatan Persentaselaporankoordinasipenerapandanpenegakanperaturandaerah danperaturankepala daerahyang tersusun % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.04.2.02 .01 Koordinasi/Sinergi denganPerangkatDaerah yangTugas danFungsinya diBidangPenegakanPeraturanPerundang-undangandan/atauKepolisianNegaraRepublikIndonesia JumlahLaporan Hasilkoordinasi/sinergi denganperangkatdaerah yangtugas danfungsinyadibidangpenegakanperaturanperundang-undangandan/ataukepolisiannegararepublikindonesia lap 4 4 3.500.00 0 4 3.500. 000 4 3.500.00 0 4 3.500.00 0 4 3.500.0 00 4 3.500.0 00 4 3.500.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.0 5 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHAN UMUM 52.640.400 52.640.400 52.640.4 00 52.640. 400 52.640. 400 52.640. 400 52.640.40 0 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan UmumsesuaiPenugasanKepalaDaerah 52.640.400 52.640.400 52.640.4 00 52.640. 400 52.640. 400 52.640. 400 52.640.40 0 Kec.Tam an Kec.Ta man KeluaranKegiatan Jumlahdokumenpenyelenggaraan urusanpemerintahanumum sesuaipenugasankepala daerahyang tersusun Dokumen 13 13 13 13 13 13 13 13 Kec.Tam an Kec.Ta man HasilKegiatan Persentasedokumen % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kec.Tam an Kec.Ta man https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-27 penyelenggaraan urusanpemerintahanumum sesuaipenugasankepala daerahyang tersusun 7.01.05.2.01. 0001 PembinaanWawasanKebangsaandanKetahananNasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalanPancasila,PelaksanaanUndang-UndangDasar NegaraRepublikIndonesiaTahun 1945,PelestarianBhinnekaTunggal IkasertaPemertahanan danPemeliharaanKeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia Jumlah OrangyangMengikutiPembinaanWawasanKebangsaandanKetahananNasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalanPancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegaraRepublikIndonesiaTahun 1945,PelestarianBhinnekaTunggal IkasertaPemertahanandanPemeliharaanKeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia Orang 100 100 40.000.000 10 0 40.000 .000 10 0 40.000.0 00 10 0 40.000.0 00 100 40.000. 000 100 40.000. 000 100 40.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.05.2.01. 0008 PelaksanaanTugas ForumKoordinasiPimpinan diKecamatan JumlahDokumenTugas ForumKoordinasiPimpinan diKecamatan Dokumen 12 12 12.640.400 12 12.640 .400 12 12.640.4 00 12 12.640.4 00 12 12.640. 400 12 12.640. 400 12 12.640.400 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.0 6 PROGRAMPEMBINAANDANPENGAWASANPEMERINTAHAN DESA 17.511.600 17.511.600 17.511.6 00 17.511. 600 17.511. 600 17.511. 600 17.511.60 0 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.06.2.01 Fasilitasi,RekomendasidanKoordinasiPembinaandanPengawasan 17.511.600 17.511.600 17.511.6 00 17.511. 600 17.511. 600 17.511. 600 17.511.60 0 Kec.Tam an Kec.Ta man https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-28 Pemerintahan DesaKeluaranKegiatan Jumlahdokumenfasilitasi,rekomendasidankoordinasipembinaandanpengawasanpemerintahandesa yangtersusun Dokumen Kec.Tam an Kec.Ta man HasilKegiatan Persentasedokumenfasilitasi,rekomendasidankoordinasipembinaandanpengawasanpemerintahandesa yangtersusun % Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.06.2.01. 0001 FasilitasiPenyusunanPeraturanDesa danPeraturanKepala Desa JumlahDokumenyangDifasilitasidalam rangkaPenyusunanPeraturanDesa danPeraturanKepala Desa Dokumen 19 19 2.000.40 0 19 2.000. 400 19 2.000.40 0 19 2.000.40 0 19 2.000.4 00 19 2.000.4 00 19 2.000.400 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.06.2.01. 0003 FasilitasiPengelolaanKeuanganDesa danPendayagunaan Aset Desa JumlahDokumenyangDifasilitasidalam rangkaPengelolaanKeuanganDesa danPendayagunaan Aset Desa Dokumen 21 21 2.010.00 0 21 2.010. 000 21 2.010.00 0 21 2.010.00 0 21 2.010.0 00 21 2.010.0 00 21 2.010.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.06.2.01. 0005 FasilitasiPelaksanaanTugas KepalaDesa danPerangkatDesa JumlahDokumenFasilitasidalam rangkaPelaksanaanTugas KepalaDesa danPerangkatDesa Dokumen 19 19 2.500.00 0 19 2.500. 000 19 2.500.00 0 19 2.500.00 0 19 2.500.0 00 19 2.500.0 00 19 2.500.000 Kec.Tam an Kec.Ta man https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-29 7.01.06.2.01. 0006 FasilitasiPelaksanaanPemilihanKepala Desa JumlahDokumenFasilitasidalam rangkaPelaksanaanPemilihanKepala Desa Dokumen 16 16 2.000.00 0 16 2.000. 000 16 2.000.00 0 16 2.000.00 0 16 2.000.0 00 16 2.000.0 00 16 2.000.000 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.06.2.01. 0007 FasilitasiPelaksanaanTugas danFungsi BadanPermusyawaratan Desa JumlahDokumenFasilitasidalam rangkaPelaksanaanTugas danFungsi BadanPermusyawaratan Desa Dokumen 19 19 2.000.20 0 19 2.000. 200 19 2.000.20 0 19 2.000.20 0 19 2.000.2 00 19 2.000.2 00 19 2.000.200 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.06.2.01. 0008 RekomendasiPengangkatan danPemberhentian PerangkatDesa JumlahDokumenRekomendasiPengangkatandanPemberhentian PerangkatDesa Dokumen 4 4 3.000.40 0 4 3.000. 400 4 3.000.40 0 4 3.000.40 0 4 3.000.4 00 4 3.000.4 00 4 3.000.400 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.06.2.01. 0009 FasilitasiSinkronisasiPerencanaanPembangunan DaerahdenganPembangunan Desa JumlahDokumenSinkronisasiPerencanaanPembangunanDaerahdenganPembangunanDesa Dokumen 4 4 2.000.40 0 4 2.000. 400 4 2.000.40 0 4 2.000.40 0 4 2.000.4 00 4 2.000.4 00 4 2.000.400 Kec.Tam an Kec.Ta man 7.01.06.2.01. 0016 FasilitasiPenyusunanProgram danPelaksanaanPemberdayaan MasyarakatDesa JumlahDokumenFasilitasidalam rangkaProgram danPelaksanaanPemberdayaan MasyarakatDesa Dokumen 19 19 2.000.20 0 19 2.000. 200 19 2.000.20 0 19 2.000.20 0 19 2.000.2 00 19 2.000.2 00 19 2.000.200 Kec.Tam an Kec.Ta man KELURAHAN WANAREJAN SELATAN 7.01.01.2.06 PROGAMPENUNJANG URUSANPEMERINTAHDAERAHKABUPATEN/KOTAAdministrasiUmumPerangkatDaerah 26.000.000 26.000.000 26.000.0 00 26.000. 000 26.000. 000 26.000. 000 26.000.00 0 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-30 KeluaranKegiatan Jumlahdokumenadministrasiumumperangkatdaerah yangtersusun Dokumen 5 5 5 5 5 5 5 5 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.01.2.06 .02 HasilKegiatan Persentasedokumenadministrasiumumperangkatdaerah yangtersusun % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.01.2.06 .04 PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor Jumlahperalatan danperlengkapankantor yangdisediakan Paket 12 12 10.000.000 12 10.000 .000 12 10.000.0 00 12 10.000.0 00 12 10.000. 000 12 10.000. 000 12 10.000.000 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.01.2.06 .05 PenyediaanBahanLogistikKantor Jenis bahanlogistik kantoryangdisediakan Paket 12 12 5.000.00 0 12 5.000. 000 12 5.000.00 0 12 5.000.00 0 12 5.000.0 00 12 5.000.0 00 12 5.000.000 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.01.2.06 .06 PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan Jenis barangcetakan yangdisediakan Paket 12 12 4.000.00 0 12 4.000. 000 12 4.000.00 0 12 4.000.00 0 12 4.000.0 00 12 4.000.0 00 12 4.000.000 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.01.2.06 .09 PenyediaanBahan BacaandanPeraturan Jenis suratkabar yangdisediakan Dokumen 12 12 2.000.00 0 12 2.000. 000 12 2.000.00 0 12 2.000.00 0 12 2.000.0 00 12 2.000.0 00 12 2.000.000 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.01.2.00 07 Penyelenggaraan RapatKoordinasidanKonsultasiSKPD Jumlah rapatkoordinasidankonsultasiyang diikuti Lapora n 12 12 5.000.00 0 12 5.000. 000 12 5.000.00 0 12 5.000.00 0 12 5.000.0 00 12 5.000.0 00 12 5.000.000 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel PengadaanBarang MilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahDaerah 10.000.000 10.000.000 10.000.0 00 10.000. 000 10.000. 000 10.000. 000 10.000.00 0 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel KeluaranKegiatan Jumlahbarang milikdaerahpenunjangurusanpemerintahyang tersedia Unit 2 2 2 2 2 2 2 2 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-31 7.01.01.2.07.0006 HasilKegiatan Persentasebarang milikdaerahpenunjangurusanpemerintahyang tersedia % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.01.2.00 08 PengadaanPeralatandan MesinLainnya Jumlah UnitPeralatan danMesin LainnyayangDisediakan Unit 2 2 10.000.000 2 10.000 .000 2 10.000.0 00 2 10.000.0 00 2 10.000. 000 2 10.000. 000 2 10.000.000 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahan Daerah 205.974.000 205.974.00 0 205.974. 000 205.974 .000 205.974 .000 205.974.000 205.974.0 00 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel KeluaranKegiatan Jumlahdokumenpenyediaanjasapenunjangurusanpemerintahdaerah yangtersusun Dokumen 2 2 2 2 2 2 2 2 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.01.2.08.0002 HasilKegiatan Persentasedokumenpenyediaanjasapenunjangurusanpemerintahdaerah yangtersusun % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.01.2.08.0004 PenyediaanJasaKomunikasi,Sumber DayaAir dan Listrik JumlahLaporanPenyediaanJasaKomunikasi,Sumber DayaAir dan ListrikyangDisediakan Lapora n 12 12 17.340.000 12 17.340 .000 12 17.340.0 00 12 17.340.0 00 12 17.340. 000 12 17.340. 000 12 17.340.000 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.01.2.09 PenyediaanJasaPelayananUmumKantor JumlahLaporanPenyediaanJasaPelayananUmum KantoryangDisediakan Lapora n 12 12 188.634.000 12 188.634.000 12 188.634. 000 12 188.634. 000 12 188.634 .000 12 188.634 .000 12 188.634.00 0 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-32 Pemeliharaan BarangMilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahan Daerah 8.000.00 0 8.000. 000 8.000.00 0 8.000.0 00 8.000.0 00 8.000.0 00 8.000.000 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel KeluaranKegiatan Jumlahbarang milikdaerahpenunjangurusanpemerintahan yangterpelihara Unit 11 11 11 11 11 11 11 11 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.01.2.09.0002 HasilKegiatan Persentasebarang milikdaerahpenunjangurusanpemerintahan yangterpelihara % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.01.2.09.0006 PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinanKendaraanDinasOperasionalataulapangan JumlahKendaraanDinasOperasionalatauLapanganyangDipeliharadandibayarkanPajak danPerizinannya Unit 5 5 3.000.00 0 5 3.000.0 00 5 3.000.000 5 3.000.00 0 5 3.000.00 0 5 3.000.00 0 5 3.000.000 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.0 2 PemeliharaanPeralatandan MesinLainnya JumlahPeralatan danMesin LainnyayangDipelihara Unit 6 6 5.000.00 0 6 5.000.0 00 6 5.000.000 6 5.000.00 0 6 5.000.00 0 6 5.000.00 0 6 5.000.000 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.02.2.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANANPUBLIK 3.000.00 0 3.000. 000 3.000.00 0 3.000.0 00 3.000.0 00 3.000.0 00 3.000.000 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang tidakDilaksanakanoleh UnitKerjaPerangkatDaerah yangada di 3.000.00 0 3.000. 000 3.000.00 0 3.000.0 00 3.000.0 00 3.000.0 00 3.000.000 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-33 KecamatanKeluaranKegiatan Jumlahdokumenkoordinasipenyelenggaraankegiatanpemerintahan di tingkatkecamatanyang tersusun Dokumen 4 4 4 4 4 4 4 4 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.02.2.02. 0003 HasilKegiatan Persentasedokumenkoordinasipenyelenggaraankegiatanpemerintahan di tingkatkecamatanyang tersusun % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.0 3 PeningkatanEfektifitasPelaksanaanPelayanankepadaMasyarakatdi WilayahKecamatan JumlahLaporanPeningkatanEfektifitasPelaksanaanPelayanankepadaMasyarakat diWilayahKecamatan Lapora n 4 4 3.000.00 0 4 3.000. 000 4 3.000.00 0 4 3.000.00 0 4 3.000.0 00 4 3.000.0 00 4 3.000.000 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.03.2.02 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN 250.000.000 250.000.00 0 250.000. 000 250.000 .000 250.000 .000 250.000.000 250.000.0 00 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel KoordinasiKegiatanPemberdayaan Kelurahan 250.000.000 250.000.00 0 250.000. 000 250.000 .000 250.000 .000 250.000.000 250.000.0 00 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel KeluaranKegiatan Jumlahdokumenkoordinasikegiatanpemberdayaan desa yangtersusun Dokumen 3 3 3 3 3 3 3 3 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.03.2.01 . 01 HasilKegiatan Persentasedokumenkoordinasikegiatanpemberdayaa % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-34 n desa yangtersusun 7.01.03.2.02 .02 PeningkatanPartisipasiMasyarakatdalam ForumMusyawarahPerencanaanPembangunan dikelurahan JumlahLembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasidalam ForumMusyawarahPerencanaanPembangunan di Desa Lemba ga kemasyaraka tan 3 3 5.000.00 0 3 5.000. 000 3 5.000.00 0 3 5.000.00 0 3 5.000.0 00 3 5.000.0 00 3 5.000.000 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.03.2.02 .03 Pembangunan Sarana danPrasaranaKelurahan Jumlah Sarandan Prasarana yang terbangun Unit 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000. 000 1 100.000. 000 1 100.000 .000 1 100.000 .000 1 100.000.00 0 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.04.2.01 Pemberdayaan masyarakatdi Kelurahan JumlahPokmas danOrmas yangmelaksanakanpemberdayaanmasyarakatdikelurahan Pokmas/Orm as 3 3 145.000.000 3 145.000.000 3 145.000. 000 3 145.000. 000 3 145.000 .000 3 145.000 .000 3 145.000.00 0 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.04.2.01 PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBANUMUM 4.701.56 0 4.701. 560 4.701.56 0 4.701.5 60 4.701.5 60 4.701.5 60 4.701.560 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel KoordinasiUpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertibanUmum Kelurahan Wansel Kelura han Wansel KeluaranKegiatan Jumlahlaporankoordinasiupayapenyelenggaraanketenteraman danketertibanumum yangtersusun Lapora n 12 12 12 12 12 12 12 12 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.04.2.01. 0001 HasilKegiatan Persentaselaporankoordinasiupayapenyelenggaraanketenteraman dan % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-35 ketertibanumum yangtersusun 7.01.0 5 SinergitasdenganKepolisianNegaraRepublikIndonesia,TentaraNasionalIndonesiadan InstansiVertikal diWilayahKecamatan JumlahLaporan HasilSinergitasdenganKepolisianNegaraRepublikIndonesia,TentaraNasionalIndonesia danInstansiVertikal diWilayahKecamatan Lapora n 12 12 4.701.56 0 12 4.701. 560 12 4.701.56 0 12 4.701.56 0 12 4.701.5 60 12 4.701.5 60 12 4.701.560 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.05.2.01 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHAN UMUM Kelurahan Wansel Kelura han Wansel Penyelenggaraan UrusanPemerintahan UmumsesuaiPenugasanKepalaDaerah 5.000.00 0 5.000. 000 5.000.00 0 5.000.0 00 5.000.0 00 5.000.0 00 5.000.000 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel KeluaranKegiatan Jumlahdokumenpenyelenggaraan urusanpemerintahan umumsesuaipenugasankepaladaerah yangtersusun Dokumen 5.000.00 0 5.000. 000 5.000.00 0 5.000.0 00 5.000.0 00 5.000.0 00 5.000.000 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel 7.01.05.2.01. 0001 HasilKegiatan Persentasedokumenpenyelenggaraan urusanpemerintahan umumsesuaipenugasankepaladaerah yangtersusun % Kelurahan Wansel Kelura han Wansel PembinaanWawasanKebangsaan Jumlah OrangyangMengikuti Orang 100 100 5.000.00 0 10 0 5.000. 000 10 0 5.000.00 0 10 0 5.000.00 0 100 5.000.0 00 100 5.000.0 00 100 5.000.000 Kelurahan Wansel Kelura han Wansel https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-36 danKetahananNasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalanPancasila,PelaksanaanUndang-UndangDasar NegaraRepublikIndonesiaTahun 1945,PelestarianBhinnekaTunggal IkasertaPemertahanan danPemeliharaanKeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia PembinaanWawasanKebangsaandanKetahananNasionaldalam rangkaMemantapkan PengamalanPancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegaraRepublikIndonesiaTahun 1945,PelestarianBhinnekaTunggal IkasertaPemertahanan danPemeliharaanKeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia KELURAHAN BEJI 7.01.01.2.06 PROGAMPENUNJANGURUSANPEMERINTAH DAERAHKABUPATEN/KOTAAdministrasiUmumPerangkatDaerah 42.000.000 42.000.000 42.000.0 00 42.000. 000 42.000. 000 42.000. 000 42.000.00 0 Keluraha n Beji Kelura hanBeji KeluaranKegiatan Jumlahdokumenadministrasi umumperangkatdaerahyangtersusun Dokumen 5 5 5 5 5 5 5 5 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.01.2.06 .01 Hasil Kegiatan Persentasedokumenadministrasi umumperangkatdaerahyangtersusun % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Keluraha n Beji Kelura hanBeji https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-37 7.01.01.2.06 .04 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor Jeniskomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor yangdisediakan Paket 5 5 2.000.00 0 5 2.000. 000 5 2.000.00 0 5 2.000.00 0 5 2.000.0 00 5 2.000.0 00 5 2.000.000 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.01.2.06 .05 PenyediaanBahan LogistikKantor Jenis bahanlogistikkantor yangdisediakan Paket 12 12 30.000.000 12 30.000 .000 12 30.000.0 00 12 30.000.0 00 12 30.000. 000 12 30.000. 000 12 30.000.000 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.01.2.06 .06 PenyediaanBarang CetakandanPenggandaan Jenis barangcetakanyangdisediakan Paket 12 12 4.000.00 0 12 4.000. 000 12 4.000.00 0 12 4.000.00 0 12 4.000.0 00 12 4.000.0 00 12 4.000.000 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.01.2.06 .09 PenyediaanBahan Bacaandan Peraturan Jenis suratkabar yangdisediakan Dokumen 12 12 2.000.00 0 12 2.000. 000 12 2.000.00 0 12 2.000.00 0 12 2.000.0 00 12 2.000.0 00 12 2.000.000 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.01.2.07 Penyelenggaraan RapatKoordinasidan KonsultasiSKPD Jumlahrapatkoordinasidankonsultasiyang diikuti Lapor an 12 12 4.000.00 0 12 4.000. 000 12 4.000.00 0 12 4.000.00 0 12 4.000.0 00 12 4.000.0 00 12 4.000.000 Keluraha n Beji Kelura hanBeji Pengadaanbarang milikdaerahpenunjangurusanpemerintahdaerah 10.000.000 10.000.000 10.000.0 00 10.000. 000 10.000. 000 10.000. 000 10.000.00 0 Keluraha n Beji Kelura hanBeji KeluaranKegiatan Jumlahbarangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintahyangtersedia Unit 2 2 2 2 2 2 2 2 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.01.2.07 .06 Hasil Kegiatan Persentasebarangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintahyangtersedia % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.01.2.00 08 Pengadaanperalatan danmesin lainnya JumlahPeralatandan mesinlainnya yangdibeli unit 2 2 10.000.000 2 10.000 .000 2 10.000.0 00 2 10.000.0 00 2 10.000. 000 2 10.000. 000 2 10.000.000 Keluraha n Beji Kelura hanBeji https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-38 PenyediaanJasa PenunjangUrusanPemerintahanDaerah 196.204.000 196.204.000 196.204. 000 196.204. 000 196.204 .000 196.204 .000 196.204.00 0 Keluraha n Beji Kelura hanBeji KeluaranKegiatan Jumlahdokumenpenyediaanjasapenunjangurusanpemerintahdaerahyangtersusun Dokumen 3 3 3 3 3 3 3 3 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.01.2.08.0001 Hasil Kegiatan Persentasedokumenpenyediaanjasapenunjangurusanpemerintahdaerahyangtersusun % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan JasaSurat Menyurat JumlahLaporanPenyediaanJasa SuratMenyurat Lapor an 12 12 4.000.00 0 12 4.000. 000 12 4.000.00 0 12 4.000.00 0 12 4.000.0 00 12 4.000.0 00 12 4.000.000 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber DayaAir dan Listrik JumlahLaporanPenyediaanJasaKomunikasi,SumberDaya Airdan ListrikyangDisediakan Lapor an 12 12 19.710.000 12 19.710 .000 12 19.710.0 00 12 19.710.0 00 12 19.710. 000 12 19.710. 000 12 19.710.000 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.01.2.09 Penyediaan JasaPelayananUmum Kantor JumlahLaporanPenyediaanJasaPelayananUmumKantor yangDisediakan Lapor an 12 12 172.494.000 12 172.494.000 12 172.494. 000 12 172.494. 000 12 172.494 .000 12 172.494 .000 12 172.494.00 0 Keluraha n Beji Kelura hanBeji PemeliharaanBarang MilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahanDaerah 15.000.000 15.000 .000 15.000.0 00 15.000.0 00 15.000. 000 15.000. 000 15.000.000 Keluraha n Beji Kelura hanBeji https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-39 KeluaranKegiatan Jumlahbarangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintahan yangterpelihara Unit 12 12 12 12 12 12 12 12 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.01.2.09.0002 Hasil Kegiatan Persentasebarangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintahan yangterpelihara % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.01.2.09.0006 Penyediaan JasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,Pajak, danPerizinanKendaraanDinasOperasionalatau lapangan JumlahKendaraanDinasOperasionalatauLapanganyangDipeliharadandibayarkanPajak danPerizinannya Unit 5 5 1.000.00 0 5 1.000. 000 5 1.000.00 0 5 1.000.00 0 5 1.000.0 00 5 1.000.0 00 5 1.000.000 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.01.2.09 .09 PemeliharaanPeralatan danMesin Lainnya JumlahPeralatandan MesinLainnyayangDipelihara Unit 6 6 2.000.00 0 6 2.000. 000 6 2.000.00 0 6 2.000.00 0 6 2.000.0 00 6 2.000.0 00 6 2.000.000 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.0 3 Pemeliharaan/rehabilitasigedung kantordan bangunanlainnya JumlahPemeliharaan/rehabilitasi gedungkantor danbangunanlainnya 1 1 12.000.000 1 12.000 .000 1 12.000.0 00 1 12.000.0 00 1 12.000. 000 1 12.000. 000 1 12.000.000 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.03.2.02 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATDESA DANKELURAHAN 250.000.000 250.000.00 0 250.000. 000 250.000 .000 250.000 .000 250.000.000 250.000.0 00 Keluraha n Beji Kelura hanBeji KoordinasiKegiatanPemberdayaanKelurahan 250.000.000 250.000.00 0 250.000. 000 250.000 .000 250.000 .000 250.000.000 250.000.0 00 Keluraha n Beji Kelura hanBeji KeluaranKegiatan Jumlahdokumenkoordinasikegiatan Dokumen 3 3 3 3 3 3 3 3 Keluraha n Beji Kelura hanBeji https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-40 pemberdayaankelurahanyangtersusun 7.01.03.2.01 . 01 Hasil Kegiatan Persentasedokumenkoordinasikegiatanpemberdayaan desayangtersusun % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.03.2.02 .02 PeningkatanPartisipasiMasyarakatdalam ForumMusyawarahPerencanaanPembangunandi Desa JumlahLembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalamForumMusyawarahPerencanaanPembangunan di Desa Lembaga kemasyarakatan 4 4 5.000.00 0 4 5.000. 000 4 5.000.00 0 4 5.000.00 0 4 5.000.0 00 4 5.000.0 00 4 5.000.000 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.03.2.02 .03 PembangunanSarana danPrasaranaKelurahan JumlahSaran danPrasaranayangterbangun Unit 2 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000. 000 2 100.000. 000 2 100.000 .000 2 100.000 .000 2 100.000.00 0 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.0 5 Pemberdayaanmasyarakat diKelurahan JumlahPokmas danOrmas yangmelaksanakanpemberdayaanmasyarakatdikelurahan Pokmas/Ormas 3 3 145.000.000 3 145.000.000 3 145.000. 000 3 145.000. 000 3 145.000 .000 3 145.000 .000 3 145.000.00 0 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.05.2.01 PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM 5.000.00 0 5.000. 000 5.000.00 0 5.000.0 00 5.000.0 00 5.000.0 00 5.000.000 Keluraha n Beji Kelura hanBeji Penyelenggaraan UrusanPemerintahanUmum sesuaiPenugasanKepala Daerah 5.000.00 0 5.000. 000 5.000.00 0 5.000.0 00 5.000.0 00 5.000.0 00 5.000.000 Keluraha n Beji Kelura hanBeji KeluaranKegiatan Jumlahdokumenpenyelenggaraanurusanpemerintahan umum Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 Keluraha n Beji Kelura hanBeji https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-41 sesuaipenugasankepaladaerahyangtersusun 7.01.05.2.01. 0001 Hasil Kegiatan Persentasedokumenpenyelenggaraanurusanpemerintahan umumsesuaipenugasankepaladaerahyangtersusun % 100 100 10 0 10 0 10 0 10 0 100 100 Keluraha n Beji Kelura hanBeji 7.01.05.2.01. 0001 PembinaanWawasanKebangsaan danKetahananNasional dalamrangkaMemantapkanPengamalanPancasila,PelaksanaanUndang-UndangDasar NegaraRepublikIndonesiaTahun 1945,PelestarianBhinnekaTunggal IkasertaPemertahanandanPemeliharaanKeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia JumlahOrang yangMengikutiPembinaanWawasanKebangsaandanKetahananNasionaldalamrangkaMemantapkanPengamalanPancasila,Pelaksanaan Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945,PelestarianBhinnekaTunggal IkasertaPemertahanan danPemeliharaanKeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia Orang 100 100 5.000.00 0 10 0 5.000. 000 10 0 5.000.00 0 10 0 5.000.00 0 100 5.000.0 00 100 5.000.0 00 100 5.000.000 Keluraha n Beji Kelura hanBeji https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-42 Kecamatan Taman sudah menerapkan penganggaran berbasis pengarusutamaan gender, pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu. Selain menentukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pencapaian indikator kinerja terkait SDGs, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara berturut – turut disajikan pada tabel di bawah ini. Namun karena Kecamatan Taman tidak memiliki keempat indikator tersebut, maka disampaikan Nihil sesuai tabel di bawah. Tabel 4.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs No Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 NIHIL 3 dst Tabel 4.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 No Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 NIHIL 3 dst https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-43 Tabel 4.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 No Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 NIHIL 3 dst Tabel 4.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) No Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 NIHIL 3 dst 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-44 Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Taman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Taman yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-45 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 No Indikator Kinerja Utama Kecamatan Taman Satuan Kondisi Kinerja padaAwal Periode RPJMD Tahun 2024 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja padaAkhir Periode RPJMD Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)1 Jumlah desa/kelurahan mandiri diKecamatan Angka 4 4 4 5 5 6 6 6 2 Nilai SKM Indeks 85,025 86,60 86,65 86,70 86,75 86,80 86,85 86,85 Prosentase meningkatnya jumlahdesa mandiri % 19,05 19,05 19,05 23,81 23,81 28,57 28,57 28,57 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-46 Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kecamatan Taman yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Satuan KondisiKinerja pada Awal PeriodeRPJMD Tahun 2024 Target Capaian Setiap Tahun KondisiKinerja padaAkhir PeriodeRPJMD Penanggunjawab Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)KECAMATAN Jumlahdesa/kelurahanmandiri di Kecamatan Angka 4 4 4 5 5 6 6 Nilai SKM Nilai 85,025 86,60 86,65 86,70 86,75 86,80 86,85 Prosentasemeningkatnya jumlahdesa mandiri % 19,05 19,05 19,05 23,81 23,81 28,57 28,57 7.01. 01 PROGAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHDAERAHKABUPATEN/KOTA 7.01.01.2. 01 Perencanaan,Penganggaran, danEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah 7.01.01.2.01.0 1 Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah Jumlah dokumenperencanaanperangkat daerahyang disusun dokumen 2 2 2 2 2 2 2 Subbagian Bina Program dan Keuangan 7.01.01.2.01.0 2 Koordinasi danPenyusunan DokumenRKA-SKPD Jumlah dokumenRKA-SKPD dokumen 2 2 2 2 2 2 2 Subbagian Bina Program dan Keuangan 7.01.01.2.01.0 3 Koordinasi danPenyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD Jumlah dokumenperubahan RKA-SKPDyang disusun dokumen 1 1 1 1 1 1 1 Subbagian Bina Program dan Keuangan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-47 7.01.01.2.01.0 4 Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD Jumlah DPA-SKPDyang disusun dokumen 1 1 1 1 1 1 1 Subbagian Bina Program dan Keuangan 7.01.01.2.01.0 5 Koordinasi danPenyusunan PerubahanDPA-SKPD Jumlah perubahanDPA-SKPD yangdisusun dokumen 1 1 1 1 1 1 1 Subbagian Bina Program dan Keuangan 7.01.01.2.01.0 6 Koordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD Jumlah laporanevaluasi kinerja perangkat daerahyang disusun dokumen 4 4 4 4 4 4 4 Subbagian Bina Program dan Keuangan 7.01.01.2.01.0 7 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah laporanevaluasi kinerja perangkat daerahyang disusun dokumen 4 4 4 4 4 4 4 Subbagian Bina Program dan Keuangan 7.01.01.2. 03 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 7.01.01.2.02.0 1 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN Jumlah ASN yangtersedia gaji dantunjangan orang/bu lan 30/12 30/12 30/12 30/12 30/12 30/12 30/12 Subbagian Bina Program dan Keuangan 7.01.01.2.02.0 5 Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan Akhir TahunSKPD Jumlah laporankeuangan akhir tahunSKPD yang disusun dokumen 2 2 2 2 2 2 2 Subbagian Bina Program dan Keuangan 7.01.01.2.02.0 7 Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulan/SemesteranSKPD Jumlah laporankeuanganbulanan/triwulan/semesteran SKPD danlaporan hasilkoordinasipenyusunan laporankeuanganbulanan/triwulan/semesteran SKPD laporan 4 4 4 4 4 4 4 Subbagian Bina Program dan Keuangan 7.01.01.2. 05 AdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-48 7.01.01.2.05.1 0 Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan Jumlah pegawai yangmengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan orang 30 30 30 30 30 30 30 Seksi Ketentrama n dan Ketertiban Umum 7.01.01.2. 06 Administrasi UmumPerangkat Daerah 7.01.01.2.06.0 1 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Jenis komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantoryang disediakan Paket 12 12 12 12 12 12 12 SubbagianUmum danKepegawai an 7.01.01.2.06.0 4 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jenis bahan logistikkantor yangdisediakan Paket 12 12 12 12 12 12 12 SubbagianUmum danKepegawai an 7.01.01.2.06.0 5 Penyediaan BarangCetakandan Penggandaan Jenis barang cetakanyang disediakan Paket 12 12 12 12 12 12 12 SubbagianUmum danKepegawai an 7.01.01.2.06.0 6 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Jenis surat kabaryang disediakan Dokumen 12 12 12 12 12 12 12 SubbagianUmum danKepegawai an 7.01.01.2.06.0 9 Penyelenggaraan RapatKoordinasidan Konsultasi SKPD Jumlah rapatkoordinasi dankonsultasi yangdiikuti Laporan 12 12 12 12 12 12 12 SubbagianUmum danKepegawai an 7.01.01.2.06.1 0 Penatausahaan ArsipDinamis pada SKPD Jenis Arsip DinamispadaSKPD yang tertata Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 SubbagianUmum danKepegawai an 7.01.01.2.0007 Pengadaan Barang MilikDaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah UnitPeralatan dan MesinLainnya yangDisediakan Unit 4 4 4 4 4 4 4 SubbagianUmum danKepegawai an 7.01.01.2.0008 Penyediaan JasaPenunjangUrusan PemerintahanDaerah 7.01. Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Laporan 12 12 12 12 12 12 12 Subbagian https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-49 01.2.08.0001 Menyurat Penyediaan JasaSurat Menyurat Umum danKepegawai an 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Air danListrik Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrikyang Disediakan Laporan 12 12 12 12 12 12 12 SubbagianUmum danKepegawai an 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan UmumKantor yangDisediakan Laporan 12 12 12 12 12 12 12 SubbagianUmum danKepegawai an 7.01.01.2. 09 Pemeliharaan BarangMilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan JasaPemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan KendaraanDinas Operasional ataulapangan Jumlah KendaraanDinas Operasionalatau Lapangan yangDipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya Unit 15 15 15 15 15 15 15 Seksi Ketentrama n dan Ketertiban Umum 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara Unit 14 14 14 14 14 14 14 Seksi TataPemerintah an 7.01. 02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK 7.01.02.2. 01 KoordinasiPenyelenggaraanKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.0 2 Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerinah dan PerangkatDaerah dan InstansiVertikal terkait Jumlah laporankoordinasi/sinergiperencanaan danpelaksanaan kegiatanpemerinah danperangkat daerah daninstansi vertikalterkait laporan 4 4 4 4 4 4 4 Seksi Ketentrama n dan Ketertiban Umum 7.01.02.2.01.0 Peningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Jumlah DokumenPeningkatanEfektifitas Kegiatan Dokumen 4 4 4 4 4 4 4 Seksi TataPemerintah an https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-50 002 Pemerintahan diTingkat Kecamatan 7.01. 0 2.2.0 2 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang tidakDilaksanakan oleh UnitKerja Perangkat Daerahyang ada di Kecamatan 7.01. 0 2.2.0 2. 0001 Perencanaan KegiatanPelayanan kepadaMasyarakat di Kecamatan Jumlah DokumenPerencanaan KegiatanPelayanan kepadaMasyarakat diKecamatan Dokumen 12 12 12 12 12 12 12 Seksi Pelayanan 7.01. 0 2.2.0 2. 0002 Fasilitasi PercepatanPencapaian StandarPelayanan Minimal diWilayah Kecamatan Jumlah LaporanFasilitasi PercepatanPencapaian StandarPelayanan Minimal diWilayah Kecamatan Laporan 4 4 4 4 4 4 4 Seksi Pelayanan 7.01. 0 2.2.0 2. 0003 Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah LaporanPeningkatanEfektifitasPelaksanaanPelayanan kepadaMasyarakat diWilayah Kecamatan Laporan 4 4 4 4 4 4 4 Seksi Pelayanan 7.01. 0 2.2.0 4 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat 7.01. 0 2.2.04.00 01 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan PelayananPerizinan Non Usaha Jumlah DokumenNon Perizinan Usahayang Dilaksanakan Dokumen 12 12 12 12 12 12 12 Seksi Pelayanan 7.01. 0 2.2.04.00 02 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan Nonperizinan Jumlah LaporanPelaksanaan NonPerizinan padaUrusan Pemerintahan Laporan 12 12 12 12 12 12 12 Seksi Pelayanan 7.01. 0 3 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN 7.01. 0 3.2.0 1 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-51 7.01. 0 3.2.01. 01 Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalamForum MusyawarahPerencanaanPembangunan di Desa Lembagakemasyar akatan 19 19 19 19 19 19 19 Seksi PMD 7.01. 0 3.2.01.00 02 Sinkronisasi Program Kerjadan KegiatanPemberdayaan Masyarakatyang dilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah danSwasta di WilayahKerja Kecamatan Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 Seksi PMD 7.01. 0 3.2.01.00 03 Peningkatan EfektifitasKegiatan PemberdayaanMasyarakat di WilayahKecamatan Jumlah LaporanPeningkatanEfektivitas KegiatanPemberdayaanMasyarakat diWilayah Kecamatan Laporan 1 1 1 1 1 1 1 Seksi PMD 7.01. 0 3.2.0 3 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan TingkatKecamatan 7.01. 0 3.2.03. 02 Peningkatan KapasitasLembaga Kemasyarakatan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangDitingkatkanKapasitasnya Lembagakemasyar akatan 3 3 3 3 3 3 3 Seksi PMD 7.01. 0 4.2.0 1 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM 7.01. 0 4.2.0 1 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum 7.01. 0 4.2.0 1. 0001 Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, TentaraNasional Indonesia danInstansi Vertikal di WilayahKecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia danInstansi Vertikal diWilayah Kecamatan Laporan 12 12 12 12 12 12 12 Seksi Trantibum 7.01. Koordinasi Penerapan dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-52 0 4.2.0 2 Penegakan PeraturanDaerah dan PeraturanKepala Daerah 7.01.04.2.02.0 1 Koordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah yangTugas dan Fungsinya diBidang PenegakanPeraturan Perundang-undangan dan/atauKepolisian Negara RepublikIndonesia Jumlah Laporan Hasilkoordinasi/sinergidengan perangkatdaerah yang tugasdan fungsinyadibidang penegakanperaturan perundang-undangan dan/ataukepolisian negararepublikindonesia lap 4 4 4 4 4 4 4 Seksi Trantibum 7.01. 0 5 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM 7.01. 0 5.2.0 1 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umumsesuai Penugasan KepalaDaerah 7.01. 0 5.2.0 1. 0001 Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaandan KetahananNasional dalamrangka MemantapkanPengamalanPancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945,Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaanKeutuhan NegaraKesatuan RepublikIndonesia Orang 100 100 100 100 100 100 100 Seksi Trantib 7.01. 0 5.2.0 1. 0008 Pelaksanaan Tugas ForumKoordinasi Pimpinan diKecamatan Jumlah DokumenTugas ForumKoordinasi Pimpinandi Kecamatan Dokumen 12 12 12 12 12 12 12 Seksi TataPemerintah an https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-53 7.01. 0 6 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA 7.01. 0 6.2.0 1 Fasilitasi, Rekomendasidan KoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa 7.01. 0 6.2.0 1. 0001 Fasilitasi PenyusunanPeraturan Desa danPeraturan Kepala Desa Jumlah Dokumenyang Difasilitasidalam rangkaPenyusunanPeraturan Desa danPeraturan KepalaDesa Dokumen 19 19 19 19 19 19 19 Seksi TataPemerintah an 7.01. 0 6.2.0 1. 0002 Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa Jumlah Dokumenyang Difasilitasidalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa Dokumen 21 21 21 21 21 21 21 Seksi PMD 7.01. 0 6.2.0 1. 0003 Fasilitasi PengelolaanKeuangan Desa danPendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumenyang Difasilitasidalam rangkaPengelolaanKeuangan Desa danPendayagunaan AsetDesa Dokumen 21 21 21 21 21 21 21 Seksi TataPemerintah an 7.01. 0 6.2.0 1. 0005 Fasilitasi PelaksanaanTugas Kepala Desa danPerangkat Desa Jumlah DokumenFasilitasi dalamrangka PelaksanaanTugas Kepala Desadan Perangkat Desa Dokumen 19 19 19 19 19 19 19 Seksi TataPemerintah an 7.01. 0 6.2.0 1. 0006 Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Jumlah DokumenFasilitasi dalamrangka PelaksanaanPemilihan KepalaDesa Dokumen 16 16 16 16 16 16 16 Seksi TataPemerintah an 7.01. 0 6.2.0 1. 0007 Fasilitasi PelaksanaanTugas dan Fungsi BadanPermusyawaratan Desa Jumlah DokumenFasilitasi dalamrangka PelaksanaanTugas dan FungsiBadanPermusyawaratanDesa Dokumen 19 19 19 19 19 19 19 Seksi TataPemerintah an 7.01. 0 RekomendasiPengangkatan dan Jumlah DokumenRekomendasi Dokumen 4 4 4 4 4 4 4 Seksi PMD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-54 6.2.0 1. 0008 Pemberhentian PerangkatDesa Pengangkatan danPemberhentianPerangkat Desa 7.01. 0 6.2.0 1. 0009 Fasilitasi SinkronisasiPerencanaanPembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa Jumlah DokumenSinkronisasiPerencanaanPembangunan Daerahdengan PembangunanDesa Dokumen 4 4 4 4 4 4 4 Seksi PMD 7.01. 0 6.2.0 1. 0016 Fasilitasi PenyusunanProgram dan PelaksanaanPemberdayaan MasyarakatDesa Jumlah DokumenFasilitasi dalamrangka Program danPelaksanaanPemberdayaanMasyarakat Desa Dokumen 19 19 19 19 19 19 19 Seksi TataPemerintah an KELURAHAN WANAREJAN SELATAN7.01. 01 PROGAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHDAERAHKABUPATEN/KOTA 7.01.01.2. 06 Administrasi UmumPerangkat Daerah 7.01.01.2.06.0 2 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah peralatan danperlengkapan kantoryang disediakan Paket 12 12 12 12 12 12 12 Seksi Pemerintah an 7.01.01.2.06.0 4 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jenis bahan logistikkantor yangdisediakan Paket 12 12 12 12 12 12 12 Seksi Pemerintah an 7.01.01.2.06.0 5 Penyediaan BarangCetakandan Penggandaan Jenis barang cetakanyang disediakan Paket 12 12 12 12 12 12 12 Seksi Pemerintah an 7.01.01.2.06.0 6 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Jenis surat kabaryang disediakan Dokumen 12 12 12 12 12 12 12 Seksi Pemerintah an 7.01.01.2.06.0 9 Penyelenggaraan RapatKoordinasidan Konsultasi SKPD Jumlah rapatkoordinasi dankonsultasi yangdiikuti Laporan 12 12 12 12 12 12 12 Seksi Pemerintah an 7.01.01.2. Pengadaan Barang MilikDaerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-55 0007 Penunjang UrusanPemerintah Daerah 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah UnitPeralatan dan MesinLainnya yangDisediakan Unit 2 2 2 2 2 2 2 Seksi Pemerintah an 7.01.01.2.0008 Penyediaan JasaPenunjangUrusan PemerintahanDaerah 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Air danListrik Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrikyang Disediakan Laporan 12 12 12 12 12 12 12 Seksi Pemerintah an 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan UmumKantor yangDisediakan Laporan 12 12 12 12 12 12 12 Seksi Pemerintah an 7.01.01.2. 09 Pemeliharaan BarangMilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan JasaPemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan KendaraanDinas Operasional ataulapangan Jumlah KendaraanDinas Operasionalatau Lapangan yangDipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya Unit 5 5 5 5 5 5 5 Seksi Pemerintah an 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara Unit 6 6 6 6 6 6 6 Seksi Pemerintah an 7.01. 0 3 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN 7.01. 0 3.2.0 2 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.01.0 1 Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalamForum Musyawarah lembagakemasyar akatan 3 3 3 3 3 3 3 Seksi Ekonomi Pembangu nan dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-56 PerencanaanPembangunan di Desa Kesejahteraan Sosial 7.01.03.2.01.0 2 Pembangunan Sarana danPrasarana Jumlah Sarana danPrasarana yangterbangun unit 1 1 1 1 1 1 1 Seksi Ekonomi Pembangu nan dan Kesejahteraan Sosial 7.01.03.2.02.0 3 Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Jumlah Pokmas danOrmas yangMelaksanakanPemberdayaanMasyarakat diKelurahan pokmas/ ormas 3 3 3 3 3 3 3 Seksi Ekonomi Pembangu nan dan Kesejahteraan Sosial 7.01. 0 4.2.0 1 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM 7.01. 0 4.2.0 1 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum 7.01. 0 4.2.0 1. 0001 Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, TentaraNasional Indonesia danInstansi Vertikal di WilayahKecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia danInstansi Vertikal diWilayah Kecamatan Laporan 12 12 12 12 12 12 12 Seksi Pemerintah an 7.01. 0 5 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM 7.01. 0 5.2.0 1 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umumsesuai Penugasan KepalaDaerah 7.01. 0 5.2.0 1. 0001 Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaandan KetahananNasional dalamrangka MemantapkanPengamalanPancasila, Orang 100 100 100 100 100 100 100 Seksi Ekonomi Pembangu nan dan Kesejahteraan Sosial https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-57 1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945,Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaanKeutuhan NegaraKesatuan RepublikIndonesia KELURAHAN BEJI7.01. 01 PROGAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHDAERAHKABUPATEN/KOTA 7.01.01.2. 06 Administrasi UmumPerangkat Daerah 7.01.01.2.06.0 1 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Jenis komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantoryang disediakan Paket 5 5 5 5 5 5 5 Seksi Pemerintah an 7.01.01.2.06.0 4 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jenis bahan logistikkantor yangdisediakan Paket 12 12 12 12 12 12 12 Seksi Pemerintah an 7.01.01.2.06.0 5 Penyediaan BarangCetakandan Penggandaan Jenis barang cetakanyang disediakan Paket 12 12 12 12 12 12 12 Seksi Pemerintah an 7.01.01.2.06.0 6 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Jenis surat kabaryang disediakan Dokumen 12 12 12 12 12 12 12 Seksi Pemerintah an 7.01.01.2.06.0 9 Penyelenggaraan RapatKoordinasidan Konsultasi SKPD Jumlah rapatkoordinasi dankonsultasi yangdiikuti Laporan 12 12 12 12 12 12 12 Seksi Pemerintah an 7.01.01.2.0008 Penyediaan JasaPenunjangUrusan PemerintahanDaerah 7.01.01.2. Penyediaan Jasa SuratMenyurat Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Laporan 12 12 12 12 12 12 12 Sekretaris https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-58 08.0001 Surat Menyurat 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Air danListrik Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrikyang Disediakan Laporan 12 12 12 12 12 12 12 Sekretaris 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan UmumKantor yangDisediakan Laporan 12 12 12 12 12 12 12 Sekretaris 7.01.01.2. 09 Pemeliharaan BarangMilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan JasaPemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan KendaraanDinas Operasional ataulapangan Jumlah KendaraanDinas Operasionalatau Lapangan yangDipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya Unit 5 5 5 5 5 5 5 Seksi Pemerintah an 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara Unit 6 6 6 6 6 6 6 Seksi Pemerintah an 7.01.01.2.09.0 9 Pemeliharaan/ RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya Jumlah gedungkantor dan bangunanlainnya yang direhab/dipelihara unit 1 1 1 1 1 1 1 Seksi Pemerintah an 7.01. 0 3 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN 7.01. 0 3.2.0 2 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.01.0 1 Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalamForum MusyawarahPerencanaanPembangunan di Desa lembagakemasyar akatan 4 4 4 4 4 4 4 Seksi Ekonomi Pembangu nan dan Kesejahteraan Sosial 7.01.03.2. Pembangunan Sarana danPrasarana Jumlah Sarana danPrasarana yang unit 2 2 2 2 2 2 2 Seksi Ekonomi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-59 01.0 terbangun Pembangu nan dan Kesejahteraan Sosial 7.01.03.2.02.0 3 Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan Jumlah Pokmas danOrmas yangMelaksanakanPemberdayaanMasyarakat diKelurahan pokmas/ ormas 3 3 3 3 3 3 3 Seksi Ekonomi Pembangu nan dan Kesejahteraan Sosial 7.01. 0 3.2.0 3 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan TingkatKecamatan 7.01. 0 3.2.03. 02 Peningkatan KapasitasLembaga Kemasyarakatan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangDitingkatkanKapasitasnya Lembagakemasyar akatan 2 2 2 2 2 2 2 Sekretaris 7.01. 0 5 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM 7.01. 0 5.2.0 1 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umumsesuai Penugasan KepalaDaerah 7.01. 0 5.2.0 1. 0001 Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaandan KetahananNasional dalamrangka MemantapkanPengamalanPancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945,Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaanKeutuhan NegaraKesatuan RepublikIndonesia Orang 100 100 100 100 100 100 100 Seksi Pemerintah an https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-60 4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama, RPJMD, dan Pendanaan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini : Tabel 4.8. Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-61 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-62 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-63 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) 6 Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 IV-64 4.4 Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Taman adalah sebagai berikut : Tabel 4.9. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Taman NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KE KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Jumlah Desa / kelurahan mandiri di Kecamatan Desa / Kelurahan 4 4 4 5 5 6 6 2 Nilai SKM Nilai 85,025 86,60 86,65 86,70 86,75 86,80 86,85 3 Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri % 19,05 19,05 19,05 23,81 23,81 28,57 28,57 4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) Indikator kinerja kunci (IKK) adalah urusan keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU ) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Taman dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 4.10. Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Taman NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2929 2030 NIHIL https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 V-1 Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Taman ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Taman. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Taman serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Taman merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Taman. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Taman yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Taman harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKJIP) Kecamatan Taman. Laporan Kinerja (LKJIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Kecamatan Taman di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Taman ini. Taman, Juli 2025 CAMAT TAMAN Drs. SUKISMAN, M.A Pembina Tk. I NIP. 19671220 199412 1 001 https://jdih.pemalangkab.go.id

2025.Renstra Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang untuk Tahun 2025-2029. Selain itu Renstra Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja. https://jdih.pemalangkab.go.id Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu:

(1)Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD. Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2021-2026 disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah https://jdih.pemalangkab.go.id diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun https://jdih.pemalangkab.go.id 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; https://jdih.pemalangkab.go.id
19.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
26.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
27.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
28.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
29.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat; 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud 1) Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Petarukan. 2) Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 5 tahun 2025-2029. https://jdih.pemalangkab.go.id 1.3.2 Tujuan Adapun Tujuan dari penyusunan Renstra 2025-2029 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yaitu: 1) Mewujudkan kinerja selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. 2) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan penunjang selama kurun waktu tahun 2025- 2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Petarukan dalam mendukung tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Kabupaten Pemalang. 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Petarukan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang setiap tahunnya. 4) Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :
1.Latar Belakang;
2.Dasar hukum penyusunan;
3.Maksud dan tujuan; https://jdih.pemalangkab.go.id
4.Sistematika penulisan;
1.Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

a.Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
b.Sumber daya Perangkat Daerah;
c.Kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
d.Kelompok sasaran layanan
1. 2.Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
a.Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah;
b.Isu strategis BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1. 1.Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029;
2. 2.Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029;
3. 3.Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029;
4. 4.Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 205-2029 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
5. 1.Uraian Program;
6. 2.Uraian Kegiatan;
7. 3.Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indicator, target, dan pagu indikatif;
8. 4.Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; https://jdih.pemalangkab.go.id
9. 5.Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
10. 6.Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) BAB V PENUTUP BAB ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Petarukan Kecamatan Petarukan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 77). A. Tugas dan Fungsi Dengan dibentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah maka tugas pokok dan fungsinya perlu dituangkan untuk melaksanakan urusan wajib Kantor Camat Petarukan.
a.Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :
1. 1.Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. 2.Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan https://jdih.pemalangkab.go.id tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. 4.Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum,pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. 5.Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. 6.Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. 7.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. 8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. 9.Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan; https://jdih.pemalangkab.go.id
10. 10.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.
b.Sekertaris Kecamatan Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. 4.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan https://jdih.pemalangkab.go.id pemutakhiran informasi publik;
5. 5.Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. 6.Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. 7.Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. 8.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. 9.Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 1) Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas : o Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran; o Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; o Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; https://jdih.pemalangkab.go.id o Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban; o Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi; o Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan; o Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi; o Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik; o Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik; o Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas; o Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; o Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi https://jdih.pemalangkab.go.id dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan o Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas : o Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran; o Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; o Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi; o Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas; o Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi; o Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas; o Mengelola kegiatan kehumasan dan https://jdih.pemalangkab.go.id keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas; o Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik; o Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; o Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan o Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :
a.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
b.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan https://jdih.pemalangkab.go.id pelaksanaan kegiatan;
d.Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
e.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
f.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
g.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
h.Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik; https://jdih.pemalangkab.go.id
i.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
j.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
k.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :
a.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
b.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c.Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
d.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa https://jdih.pemalangkab.go.id dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
e.Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
f.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
g.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
h.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
i.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
j.Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
k.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. https://jdih.pemalangkab.go.id E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
a.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
b.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
d.Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan guna tegaknya peraturan;
e.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan https://jdih.pemalangkab.go.id perundang- undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
f.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
g.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
h.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
i.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
j.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
k.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
l.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. https://jdih.pemalangkab.go.id F. Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
a.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi. sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
b.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c.Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
d.Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
e.Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
f.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
g.Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya https://jdih.pemalangkab.go.id kepuasan masyarakat;
h.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang- undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
i.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
j.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
k.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
l.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
m.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. https://jdih.pemalangkab.go.id Guna mengimplementasikan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja tersebut, maka struktur organisasi Kecamatan Petarukan sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Petarukan (Sumber: Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang). 2.2 Demografi dan Sosial Ekonomi Jumlah penduduk di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah mencapai 180.084 jiwa. Dari jumlah tersebut, 91.387 adalah laki-laki dan 88.661 adalah perempuan. Kepadatan penduduk Petarukan adalah 2.215 jiwa/km². Kelurahan Petarukan memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 21.316 jiwa, sedangkan Desa Kalirandu memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 5.525 jiwa/km². Mata pencaharian utama di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, adalah pertanian, terutama tanaman pangan seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, peternakan juga berkembang, terutama itik dan puyuh. Perdagangan juga menjadi https://jdih.pemalangkab.go.id sumber mata pencaharian penting, dengan adanya pasar tradisional dan swalayan yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. 2.3. Sumber Daya Kecamatan Petarukan 2.3.1 Susunan Kepegawaian Pegawai merupakan sumber daya penting yang perlu dikelola secara baik, oleh karena itu Kantor Camat Petarukan didukung pegawai seperti diuraikan dalam tabel: Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Eselon / NonEselon Pendidikan Golongan S2 S1 D3 D2 SLT A SLT P SD I V III II I Eselon II - - - - - - - - - - - III - 2 - - - - - 1 1 - - IV 3 7 - - - - - 2 8 - - Jumlah 3 9 - - - - - 3 9 - - Non Eselon - 4 1 - 6 - - - 6 5 - Total 3 13 1 - 6 - - 3 15 5 - Sumber : Sekretariat Kecamatan Petarukan, 2025 Pegawai Kecamatan Petarukan berjumlah 23 orang, selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan golongan II sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 15 orang dan golongan IV sebanyak 3 orang. 2.3.2 Sarana dan Prasarana Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan telah dilengkapi dengan gedung gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun- tahun sebelumnya. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama pemeliharaan gedung kantor, perangkat komputer, penambahan https://jdih.pemalangkab.go.id meubelier seperti lemari arsip, meja kerja,kursi kerja dan kebutuhan- kebutuhan lainnya yang di anggap perlu sebagai penunjang terlaksananya pelayanan yang prima kepada masyarakat. Adapun perlengkapan Kantor Camat Petarukan sampai pada saat ini seperti pada tabel dibawah ini: Tabel 2.2 Perlengkapan Kantor Camat Petarukan No. Jenis Bangunan Jumlah Barang Keterangan
1. 1.Filing Kabinet 12 Baik
2. 2.White Board 2 Baik
3. 3.Kursi Rapat 38 Baik
4. 4.Wireles 1 Baik
5. 5.Kursi Kerja Non Struktural 6 Baik
6. 6.Powe Supply 1 Rusak
7. 7.Layar Film 2 Rusak
8. 8.Sound System 1 Baik
9. 9.Printer 11 Baik
10. 10.Kursi Kayu 30 Baik
11. 11.Laptop 5 Baik
12. 12.Router 1 Baik
13. 13.Meja Rapat 11 Baik
14. 14.AC 1 PK 4 Baik
15. 15.AC 2 PK 2 Baik
16. 16.Hub 1 Rusak
17. 17.Kursi Kayu 61 Baik
18. 18.Meja panjang 7 Baik
19. 19.Proyektor 1 Baik
20. 20.Bangku Tunggu 2 Baik
21. 21.TV 2 Rusak
22. 22.Rak Kayu 8 Rusak
23. 23.Mesin Absensi 2 Baik
24. 24.Meja Kerja/Metal 2 Rusak
25. 25.Kipas 4 Rusak
26. 26.Kursi Rapat 38 Baik Sumber : Sekretariat Kecamatan Petarukan, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id 2.3.2 Administrasi Kewilayahan Terdapat 20 desa/kelurahan di Kecamatan Petarukan dengan perincian sebagai berikut : Tabel 2.3 Administrasi Kewilayahan Kecamatan Petarukan No Desa Jumlah Dusun Jumlah RW Jumlah RT Jumlah Perangkat Desa Jumlah Linmas 1 Kendalsari 6 6 39 14 76 2 Widodaren 7 7 50 15 54 3 Karangasem 3 3 30 11 28 4 Petanjungan 3 3 48 11 36 5 Sirangkang 3 3 16 11 24 6 Iser 2 4 19 10 30 7 Serang 4 6 36 12 46 8 Petarukan 8 16 112 13 122 9 Kalirandu 5 5 48 13 60 10 Pesucen 5 9 47 13 50 11 Panjunan 2 4 22 10 24 12 Temuireng 6 6 44 14 36 13 Pegundan 4 8 62 12 70 14 Bulu 2 2 20 10 36 15 Tegalmlati 5 5 40 13 46 16 Loning 3 3 43 11 54 17 Klareyan 4 4 33 12 80 18 Kendaldoyong 4 4 41 12 76 19 Nyamplungsari 4 4 32 12 40 20 Kendalrejo 3 3 25 10 52 Jumlah 83 105 807 239 1040 Sumber : Sekretariat Kecamatan Petarukan, 2025 Kecamatan Petarukan terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan, 767 RT dan 105 RW. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 1040 personil Linmas. 2.3.3 Kinerja pelayanan Kecamatan Petarukan bisa dilihat pada tabel berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id No Indikator Kinerja Satua n Target IKU Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1 Cakupan layanan masyarakat % - 93,33 94,33 96 100 94,2 2 94,22 100 100 100 - 100, 95 100,60 100, 41 100 2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan indeks - 85,3 6 85,4 85,5 86 87,6 1 85,3 6 82,75 87,61 83,2 2 84,5 6 100 96,8 9 102,46 96,7 6 96,5 1 3 SAKIP nilai - 33,75 33,75 45,42 34,50 60,4 0 33,7 5 34,28 45,42 51,2 0 60,9 8 100 100 100 100, 48 100, 96 4 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) indeks - 35,34 35,34 35,50 35,50 36,0 0 - - - - - - - - - - 5 Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik % - 91,11 91,11 91,11 91,11 91,1 1 83 83 91 100 100 91,0 9 91,0 9 99,87 100, 97 109, 76 6 Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif % - 100 100 100 100 100 100 100 100 99,1 7 100 100 100 100 99,1 7 100 7 Persentase gangguan trantibum Tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan % - 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 8 Persentase potensi konflik Tingkat desa dan kecamatan yang tertangani % - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,7 6 100 100 100 100 99,7 6 9 Persentase desa bertata Kelola pemerintahan baik % - 80 80 83,33 83,33 86,6 7 83 83 83 100 78,9 5 103, 75 103, 75 99,60 100, 20 91,0 9 Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id 20 Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Petarukan selama tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1.Melebihi target terakhir atau sama dengan target terakhir, meliputi:  Cakupan layanan masyarakat  SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)  Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik  Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif  Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan Adapun faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan yang telah terjadi adalah sebagai berikut :  Peningkatan kualitas SDM untuk memberikan pelayanan prima  Adanya komitmen bersama seluruh pegawai di kecamatan petarukan dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya  Adanya evaluasi perbaikan berkelanjutan  Peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah kecamatan petarukan  Peningkatan kualitas pelaporan kinerja
2.Tidak memenuhi target terakhir, meliputi :  Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan  Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani  Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik Adapun faktor penghambat dalam mencapai keberhasilan yakni sebagai berikut:  Kurangnya sarana prasarana layanan administrasi kepegawaian;  Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;  Meningkatkan Pembinaan terkait pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;  Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur;  Melakukan monitoring dan evaluasi; https://jdih.pemalangkab.go.id 21 Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029  Analisis terhadap sumber daya finansial yang tersedia dan rencanakan alokasi dana untuk mendukung pencapaian target. Pastikan anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Dengan melaksanakan analisis dan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif, diharapkan kinerja di masa mendatang dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini memerlukan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Pengembangan pelayanan perangkat daerah menghadapi tantangan internal dan eksternal, namun juga menyimpan peluang untuk peningkatan kualitas layanan. Sumber daya, kurangnya infrastruktur, serta peningkatan kapasitas SDM. Peluangnya terletak pada pemanfaatan teknologi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan perbaikan tata kelola. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, pelayanan perangkat daerah dapat ditingkatkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. 2.4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Petarukan Kecamatan Petarukan dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Petarukan tahun 2025- 2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan https://jdih.pemalangkab.go.id 22 Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 pelayanan Kecamatan Petarukan adalah sebagai berikut :
1.Belum optimalnya integrasi sistem informasi pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Di tingkat kecamatan sistem yang ada belum sepenuhnya terintegrasi sehingga masih sering terjadi miskomunikasi dan ketidakakuratan data.
2.Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3.Minimnya anggaran untuk inovasi, keterbatasan anggaran menghambat penerapan teknologi pelayanan modern dan inovasi dalam pelayanan.
4.Kurangnya infrastruktur digital, tidak semua kecamatan memiliki sistem pelayanan berbasis digital. Sehingga pelayanan masih dilakukan secara manual, memperlambat proses dan meningkatkan resiko kesalahan.
5.Sumber daya manusia yang terbatas, tidak semua pegawai kecamatan memiliki ketrampilan digital yang cukup, dan pelatihan yang kurang dapat menghambat adopsi teknologi.
6.Pemenuhan dan perbaikan sarpras kecamatan. Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Petarukan adalah sebagai berikut:
1.Perlu adanya database di Kecamatan yang menyajikan semua kegiatan di berbagai seksi. Sehingga data yang ada dapat dijadikan rujukan bagi yang membutuhkan.
2.Diperlukan adanya bimtek sebagai upaya peningkatan kapasitas bagi aparatur desa dan kelurahan di bidang perencanaan serta pengawasan.
3.Perlu adanya pengajuan anggaran khusus ke pemerintah kabupaten untuk membiayai kegiatan inovasi dalam pelayanan terkait teknologi.
4.Perlu didukung anggaran dari pemerintah kabupaten untuk pengadaan sarana dan prasarana teknologi digital di kecamatan. https://jdih.pemalangkab.go.id 23 Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029
5.Perlu penambahan sumber daya manusia di kecamatan yang memiliki kompetensi dibidang digital, dan dilaksanakan pelatihan ketrampilan terhadap sdm yang akan ditempatkan menjadi https://jdih.pemalangkab.go.id 24 Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029
6.operator untuk menangani aplikasi digital yang ada di kecamatan baik di bidang pelayanan, pelayanan kepada masyarakat maupun dibidang pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
7.Perlu adanya perencanaan anggaran yang digunakan untuk pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di kecamatan. Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Petarukan No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1.Belum optimalnya pelayanan umum di Kecamatan Petarukan SDM Pelayanan belum optimal dalam manajemen keefisien waktu Masih terbatasnya ketersediaan peralatan pelayanan Belum tersedianya saranan dan prasarana pelayanan umum yang memadai Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Petarukan Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai SOP Standar Operasional Prosedur Pelayanan
2.Belum meratanya pembangunan di wilayah Kecamatan Petarukan Belum optimalnya bantuan sosial masyarakat Data penerimaan bantuan tidak akurat menyebabkan distribusi bansos belum tepat sasaran Infrastruktur yang belum merata Masih terbatasnya anggaran untuk infrastruktur terutama di Kelurahan Masih banyaknya jalan rusak di wilayah Kelurahan Petarukan Tidak terkelolanya sampah dengan baik
3.Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Masih kurangnya anggota linmas/hansip yang lebih muda Masih kurangnya tenaga linmas/hansip dan belum ada reorganisasi ke yang lebih muda di wilayah Kecamatan Petarukan Masih rendahnya tingkat Poskampling dan Linmas aktif di Kecamatan Petarukan Masih kurangnya tingkat keterlibatan serta keaktifan linmas/hansip di desa/kelurahan Masih kurangnya Masih rendahnya https://jdih.pemalangkab.go.id 25 Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 peran serta masyarakat dalam menjaga kantibmas di wilayah lingkungannya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungan wilayah desa masing-masing
4.Belum optimalnya administrasi di Desa Lambatnya penyusunan dan penyampaian dokumen peraturan desa (dokumen akhir tahun APBDes) Lambatnya penyusunan APBDes karena SDMnya Terlambatnya permintaan pengumpulan dan pengiriman data pemerintahan dan kependudukan Kurangnya kesadaran perangkat desa yang ditugasi dalam melaksanakan tugasnya
5.Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Terlambatnya pemerintah desa dalam menyusun dokumen perencanaan seperti RKPDes dan APBDes Kurangnya sumber daya manusia di tingkat desa yang mempunyai pengetahuan di dalam ilmu perencanaan desa dan kurang optimalnya kinerja penyusun RKPDes dan APBDes Pengarusutamaan gender diterapkan oleh Kecamatan Petarukan pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu. 2.5 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Petarukan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : https://jdih.pemalangkab.go.id 26 Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 “PEMALANG BERCAHAYA-BERSIH CAKAP HANDAL, MULYA” Visi ini memiliki pembentuk kata :
1.Bersih : Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2.Cakap : dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3.Handal : dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang Tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4.MULYA : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan local sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Dalam rangka mencapai visi diatas berikut ini Misi RPJMD 2025-2029 berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu:
1.Misi 1 Resik : menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2.Misi 2 Hijau : meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan https://jdih.pemalangkab.go.id 27 Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, Pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau Dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3.Misi 3 Apik : meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
4.Misi 4 Peduli : meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan Masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
5.Misi 5 Silaturahmi : meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan Sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.
6.Misi 6 Organisatoris : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7.Misi 7 Digitalisasi : memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas Masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. https://jdih.pemalangkab.go.id 28 Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.
8.Misi 8 Ikhlas : menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal. Sesuai dengan Misi Bupati Pemalang di atas, maka Kecamatan Petarukan mendukung misi Bupati tersebut yaitu Misi Ke 6 (Organisatoris : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik). Tujuan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang adalah sebagai berikut :
1.Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman.
2.Meningkatkan daya saing pembangunan daerah
3.Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
4.Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai-nilai budaya dan kegotong-royongan
5.Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel. Dimana tujuan dari Kecamatan Petarukan adalah Meningkatnya pelayanan publik yang prima, sesuai dengan tujuan Bupati yang ke 5 (lima) yaitu meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel. https://jdih.pemalangkab.go.id 29 Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:
1.Tujuan 1 Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman dengan sasarannya : Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah.
2.Tujuan 2 Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut : Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik.
3.Tujuan 3 Meningkatkan daya saing pembangunan daerah dengan sasaran sebagai berikut :

a.Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal
b.Meningkatnya kualitas SDM daerah
c.Meningkatnya kemandirian pangan
d.Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok dan penting
e.Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
f.Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan Kawasan perdesaan
g.Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
h.Meningkatnya kualitas riset dan inovasi
1. 4.Tujuan 4 Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran sebagai berikut :
a.Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
b.Meningkatnya penanganan pengangguran
1. 5.Tujuan 5 Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilai budaya dan kegotong-royongan dengan sasaran sebagai berikut:
a.Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif https://jdih.pemalangkab.go.id 30 Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029
b.Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana
c.Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal Berdasarkan sasaran RPJMD 2025-2029 diatas maka Kecamatan Pertarukan mempunyai 2 (dua) sasaran, yaitu :
1. 1.Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
2. 2.Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan. https://jdih.pemalangkab.go.id 31 Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 Tabel 2.6 Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati Misi/Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong Visi : “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA” Misi 6 : Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi
3. 1.Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
4. 1.Masih terbatasnya pelayanan kepada masyarkat
5. 1.Ruang pelayanan belum memadai 2.Petugas pelayanan belum memiliki sertifikat yang berkaitan dengan pelayanan 1.1. Perlu adanya peran pimpinan agar ruang pelayanan lebih memadai dengan memasukkan pada rencana anggaran kecamatan
6. 2.Memberi kesempatan kepada petugas pelayanan yang ada untuk mengikuti bimbingan teknis maupun studi banding ke kecamatan lain mapun OPD di sekitar Kab.Pemalang terkait pelayanan publik https://jdih.pemalangkab.go.id 32 Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 Misi/Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong
7. 2.Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
8. 3.Penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
9. 4.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Masih terjadi potensi konflik ditingkat desa dan Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap kondisi di lingkungan sekitar desa/kelurahan dan kecamatan Masih rendahnya kemampuan/kapasitas dari Perlu adanya dukungan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang lebih optimal dari Kecamatan dan Pendamping Desa Peran Linmas yang ada di desa/kelurahan lebih dimaksimalkan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan desa/kelurahan Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konfilik ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan Adanya pendamping desa yang mendukung pembinaan https://jdih.pemalangkab.go.id 33 Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 Misi/Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong
10. 5.Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
11. 6.Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kecamatan Masih rendahnya desa terkait tata kelola pemerintahan desa Masih rendahnya nilai SAKIP yang diperoleh aparatur desa/kelurahan dalam tata keloloa pemerintahan Masih perlu adanya perbaikan serta komitmen dalam manajemen kinerja pada kecamatan dan pengawasan pemerintah desa Perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP https://jdih.pemalangkab.go.id 2.6 Perumusan Isu-isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan. Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut:
a.Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur nama baik Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan ditingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang- undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:
a.Kepentingan umum;
b.Kepastian hukum;
c.Kesamaan hak;
d.Keseimbangan hak dan kewajiban;
e.Keprofesionalan;
f.Partisipatif;
g.Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h.Keterbukaan;
i.Akuntabilitas;
j.Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k.Ketepatan waktu; dan
l.Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan subtantif, administratif https://jdih.pemalangkab.go.id dan teknis. Secara subtantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Pemalang dibidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat Desa. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan. Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).
b.Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan dan perekonomian, seksi pemerintahan dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Sadaniang yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan https://jdih.pemalangkab.go.id kecamatan dan Desa antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.
c.Pembangunan Kewilayahan Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang. Untuk meningkatkan pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik tentu saja memerlukan sumber daya yang memadai, terutama sumber daya aparatur baik itu aparatur Pemerintahan Kecamatan maupun Aparatur Pemerintahan Desa. Kurang dan lemahnya sumber daya aparatur juga mempengaruhi tingkat perkembangan pembangunan baik secara fisik dan non fisik.
d.Peningkatan Fasilitas Pelayanan Fasilitas pelayanan menjadi salah satu fungsi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas pelayanan dapat berupa SDM maupun Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan sebagai penunjang peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sumber daya yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan adalah sumber daya yang telah memahami teknologi secara dasar sehingga mampu mengimplimentasikan pada kegiatan pelayananan tersebut. Sedangkan sarana dan prasarana juga penunjang yang dibutuhkan berupa alat-alat komputer, meubelier, ruangan yang nyaman (ruangan ber-AC) dan lain-lainnya yang menjadi penunjang kebutuhan pelayanan tersebut. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan 2025-2029 III- 1 Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Petarukan secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum. 3.1.1. Tujuan Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Petarukan selama tahun 2025–2029 adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Petarukan sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan 2025-2029 III- 2 Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan tujuan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan. Tujuan tersebut diukur dengan indikator jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan. 3.1.2 Sasaran Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Petarukan dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Petarukan selama tahun 2025-2029, adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”. Sasaran tersebut diukur dengan indikator :
1. 1.Nilai SKM adalah Survei Kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Petarukan semester I dan II pada tahun berjalan. Rumus Nilai SKM adalah = Total dari nilai persepsi per unsur x nilai penimbang.
2. 2.Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri dengan rumus jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100% . https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan 2025-2029 III- 3 Adapun teknik merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Petarukan dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut : Tabel 3.1. Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Petarukan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah desa / kelurahan mandiri di Kecamatan (Desa / Kelurahan) 3 3 3 3 3 3 Meningkatnnya kualitas Pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nilai SKM (Nilai) 87,61 87,61 87,61 87,61 87,61 87,61 Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri (%) 15,7 31,57 47,3 63,15 78,9 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan 2025-2029 III- 4 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan cara yang diambil oleh Kecamatan Petarukan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 3.2.1 Strategi Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditatapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran- pemikiran secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi meliputi penetapan kebijaksanaan dan porgram yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi serta misi. Strategi yang dilakukan Kecamatan Petarukan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1.Meningkatnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk memberikan pelayanan prima
2.Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang optimal
3.Meningkatnya kualitas pelayanan publik serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4.Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan kawasan perdesaan
5.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan pendapatan daerah melalui Iiklim usaha yang kondusif 3.2.2 Arah Kebijakan Arah kebijakan dapat berupa ketetapan keputusan tertulis atau tidak tertulis yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman atau tuntunan dalam pelaksanaan setiap kegiatan di lingkungan Kantor Camat Petarukan Kabupaten Pemalang. Selain itu, kebijakan juga dimaksudkan untuk mengarahkan pelaksanaan program-program pemerintah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Arah kebijakan yang ditempuh merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak di lingkungan Kantor Camat Petarukan Kabupaten Pemalang dan ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Petarukan TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan 2025-2029 III- 5
(1)(2) (3) (4) (5) Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pelayanan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur di tingkat desa/kelurahan seperti jalan, jembatan, drainase dan saluran irigrasi Penguatan kelembagaan yang ada di masyarakat seperti lembaga posyandu, LPMD, KPMD, BPD dan RT RW Mempercepat pembangunan Kecamatan Petarukan untuk mendorong pertumbuhan UMKM guna meningkatkan perekonomian masyarakat Meningkatkan kondusifitas dan iklim usaha yang nyaman untuk memberikan jaminan pengusaha agar berinvestasi di wilayah kecamatan petarukan Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Petarukan adalah sebagai berikut : Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Petarukan NO OPERASIONALISASI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PETARUKAN KET.
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum Peningkatan kualitas perencanaan daerah di fokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dok pusat dan propinsi Peningkatan kualitas digitalisai pelayanan pemerintahan di fokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City dan kualitas layanan aduan Peningkatan kualitas pelayanan publik di fokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat Penguatan sistem perencanaan, pelayananan pemrintahan dan pengukuran kinerja 2 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital Pengembangan pembangunan Kecamatan Petarukan untuk mendorong pertumbuhan UMKM guna meningkatkan perekonomian masyarakat 3 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Peningkatan konduktivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan Meningkatkan pelatihan limas dan pembinaan masyarakat terkait dengan sistem pengaduan maupun keamanan dan ketertiban 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di fokuskan pada peningkatan kualitas eprocurements, kualitas sarana dan prasarana Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pelayanan kepada masyarakat 5 Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningktan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan Penguatan kelembagaan yang ada di masyarakat seperti lembaga posyandu, LPMD, KPMD, BPD dan RT RW https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan 2025-2029 III- 6 NO OPERASIONALISASI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PETARUKAN KET.
(1)(2) (3) (4) (5) pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 IV-1 Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Kantor Camat Petarukan Kabupaten Petarukan sesuai dengan masing-masing Program. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Petarukan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 : A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 IV-2

a.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1. 3.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
e.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1. 4.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1. 5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 IV-3
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. 6.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
c.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
e.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. 1.Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
a.Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
b.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. 2.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a.Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
b.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 IV-4
1. 3.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
a.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
b.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. 1.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a.Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b.Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
c.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 2.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
a.Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
b.Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
c.Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. 1.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
a.Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. 1.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 IV-5
a.Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b.Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
1. 1.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
b.Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
c.Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
d.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
e.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
f.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
g.Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
h.Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
i.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 IV-6
j.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Petarukan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanan Kecamatan Petarukan. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Kecamatan Petarukan serta teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Petarukan seperti Tabel berikut : Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD 4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 IV-7 operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama, RPJMD, dan Pendanaan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 IV-8 Tabel 4.1 Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 IV-9 terkait dengan Nonperizinan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 IV-10 Kemasyarakatan 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 IV-11 Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa Meningkatnya Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 IV-12 Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 IV-13 4.3 Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Petarukan adalah sebagai berikut: Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pemalang NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET TAHUN KE KET 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Jumlah Desa/kelur ahan mandiri di Kecamatan Desa/Ke lurahan 1 3 3 3 3 3 3 2 Nilai SKM Nilai 84,56 87,61 87,61 87,61 87,61 87,61 87,61 3 Prosentase meningkatn ya jumlah desa mandiri % 0,52 15,7 31,57 47,3 63,15 78,9 100 4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator kinerja kunci (IKK) adalah urusan keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 IV-14 kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Petarukan dapat dijelaskan sebagai berikut: NO INDIKATOR SAT BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2929 2030 NIHIL https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 V-1 Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Petarukan ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Petarukan. Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Petarukan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Petarukan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dan/atau target kinerja sasaran Kecamatan Petarukan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Petarukan yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Pemalang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 V-2 disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Petarukan. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Kecamatan Petarukan di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Pemalang ini. Pemalang, 08 Juli 2025 CAMAT PETARUKAN Camat Petarukan Drs. SYAMSUL DEWANTARA Pembina Tk. I NIP. 19730923 199303 1 003 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025-2029 1 Kecamatan Comal sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Comal sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Comal berpedoman pada INMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Comal Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Comal untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Comal serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Comal selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolak ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025-2029 2 Dokumen Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025-2029 3
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ngan Awal RPJMD Kabupaten Pemalang
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025-2029 4
9.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko Pembangunan nasional;
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan kinerja Instansi Pemerintah;
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025-2029 5 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 1312);
20.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
21.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
22.Peraturan Bupati pemalang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarustamaan Gender;
23.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1.Menetapkan tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2025-2030. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025-2029 6
2.Menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang selama tahun 2025-2030.
3.Mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan daerah sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :
1.Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2.Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Comal, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Comal, sumber daya Kecamatan Comal, kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Comal, permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Comal, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis.
3.Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Comal.
4.Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
5.Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Comal. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 7 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Comal mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Comal Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. CAMAT KASI PELAYANAN KASUBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEPALA DESA KASI TATA PEMERINTAHAN KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 8 Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya. A. Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :
1.Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2.Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3.Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4.Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5.Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6.Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 9 kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9.Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12.Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi. B. Sekretaris Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :
1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3.Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 10 dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5.Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6.Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7.Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9.Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a.Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. 5.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 11
6. 6.Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. 7.Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. 10.Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. 4.Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 12 ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. 5.Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. 6.Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. 7.Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
c.Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 13
3. 3.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. 5.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. 7.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. 8.Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 14
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
d.Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. 5.Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 15
7. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
e.Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. 4.Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 16 di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. 5.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. 6.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. 9.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. 10.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. 11.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. 12.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
f.Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 17
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. 5.Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. 6.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. 7.Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. 8.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. 9.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. 10.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 18
12. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 2.2. Sumber Daya Kecamatan Comal Sumber daya Kecamatan Comal sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
a.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Jumlah pegawai di Kecamatan Comal dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut : Tabel 2.1. Pegawai Kecamatan Comal No Uraian Laki- laki Perempuan Golongan Jumlah I II III IV 1 Camat 1 1 1 2 Sekcam 1 1 1 3 Kasubag 1 1 2 2 4 Kasi Kecamatan 2 0 2 2 5 JFU Kecamatan 5 5 4 6 10 6 JFT Kecamatan 7 Non ASN Kecamatan 3 6 9 8 Lurah 1 1 1 9 Seklur 1 1 1 10 Kasi Kelurahan 2 1 3 3 11 JFU Kelurahan 1 2 1 1 1 3 12 Non ASN Kelurahan 2 3 5 Jumlah 19 19 1 5 16 2 38 Sumber : Sekretariat Kecamatan Comal, 2025 Pegawai Kecamatan Comal berjumlah 38 orang, meliputi 19 orang laki-laki dan 19 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Comal laki-laki dan perempuan sudah memenuhi kretiria kesejahteraan jender dikarenakan jumlah antara laki- laki dan perempuan seimbang. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi golongan I https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 19 sbanyak 1 orang, golongan II sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 16 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang, sehinggadapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Comal dominan bergolongan III yaitu sebanyak 42,11 %. Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan No Jenis Diklat Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Diklatpim III 2 2 2 Diklatpim IV 1 1 3 ADUM 4 SEPADA 5 Struktural yang belum diklat 21 11 10 Jumlah 24 14 10 Sumber : Sekretariat Kecamatan Comal, 2025 Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Comal, yaitu 2 orang sudah mengikuti Diklatpim III, 1 orang sudah mengikuti Diklatpim IV, dan 24 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang. Tabel 2.3. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Pasca Sarjana (S2) 2 2 2 Sarjana (S1) 15 4 11 3 Diploma 1 1 4 SLTA 4 3 1 5 SLTP 1 1 6 SD 1 1 Jumlah 24 11 13 Sumber : Sekretariat Kecamatan Comal, 2025 Jumlah pegawai Kecamatan Comal berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 2 orang, Sarjana (S1) sebanyak 15 orang, Diploma sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 4 orang, SLTP sebanyak 1orang, SD sebanyak 1orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Comal sudah baik dikarenakan pegawai di Kecamatan Comal, dominan berpendidikan SI sebanyak 62,5%. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 20 Tabel 2.4. Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon No Eselon Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 IIIA 1 1 2 IIIB 1 1 3 IVA 3 3 4 IVB 6 3 3 Jumlah 11 8 3 Sumber : Sekretariat Kecamatan Comal, 2025 Jumlah pegawai Kecamatan Comal berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang, Eselon IIIB sebanyak 1 orang, Eselon IVA sebanyak 3 orang, Eselon IVB sebanyak 6 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Comal berdasarkan tingkat eselon dominan eselon IVB yaitu sebanyak 54,5 %.
b.Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Comal dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.5. Inventaris Hasil Rekonsiliasi Data BMD N O. AKUN NERACA Saldo Awal Nilai BMD Periode 30 Juli s.d 30 Agustus 2024 Saldo Akhir Tambah Kurang A ASET LANCAR A.1 Persediaan - - - - B ASET TETAP 20.436.502.37 5 97.147.000,0 0 - 20.533.649.37 5 B.1 Tanah 11.466.205.872 - - 11.466.205.872 B.2 Peralatan Dan Mesin 1.469.016.903 97.147.000 - 1.566.163.903 B.3 Gedung Dan Bangunan 6.638.256.500 - - 6.638.256.500 B.4 Jalan, Irigasi, Dan Jaringan 845.580.600 - - 845.580.600 B.5 Aset Tetap lainnya 17.442.500 - - 17.442.500 B.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 21 C ASET LAINNYA 28.465.000,00 - 28.465.000,00 C.1 Aset Kondisi Rusak Berat 28.465.000 - - 28.465.000,00 C.2 Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain - - - - C.3 Aset Tak Berwujud - - - - D SUB JUMLAH ( A + B + C ) 20.464.967.37 5 97.147.000,0 0 - 20.562.114.37 5 E Extrakomptable - - - - F TOTAL ( D + E ) 20.464.967.37 5 97.147.000,0 0 - 20.562.114.37 5
c.Administrasi Kewilayahan Terdapat 18 desa/kelurahan di Kecamatan Comal dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.6. Administrasi Kewilayahan Kecamatan Comal No Desa Jumlah Dusun Jumlah RW Jumlah RT Jumlah Perangkat Desa Jumlah Linmas Ket 1 Tumbal 4 4 18 11 16 2 Pecangakan 4 6 35 12 30 3 Purwosari 7 21 50 14 42 4 Purwoharjo 9 62 44 5 Sikayu 4 4 14 13 14 6 Sidorejo 2 6 30 14 36 7 Lowa 2 4 9 10 8 8 Ambokulon 3 3 7 11 10 9 Gedeg 3 3 9 11 12 10 Gandu 3 5 15 11 16 11 Gintung 3 3 17 11 12 12 Sarwodadi 6 6 33 14 20 13 Susukan 6 6 26 15 22 14 Klegen 3 3 17 12 10 15 Wonokromo 3 6 22 11 18 16 Kebojongan 3 3 24 11 22 17 Kandang 2 4 23 10 18 18 Kauman 2 5 27 12 28 Juml ah 60 101 439 206 378 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 22 Sumber : Sekretariat Kecamatan Comal, 2025 Kecamatan Comal terdiri dari 17 Desa dan 1 Kelurahan, 439 RT dan 101 RW. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 378 personil Linmas. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 23 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Comal Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut : Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang N o Indikator Kinerja Satua n Ta rge t IK U Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun 20 20 202 1 202 2 202 3 202 4 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 0 202 1 202 2 202 3 20 24 ( 1 )

(2)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19 ) 1 Cakupan layanan masyarakat % 85, 48 87,1 1 88,2 2 89,3 3 90,4 4 85,4 8 87, 11 88,0 7 89,3 2 90,4 4 100 100 99,8 3 99,9 9 10 0 2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan indek s 78 80,7 0 83 85 90 78 81 80,9 9 79,3 1 84,0 2 100 100, 37 97,5 8 93,3 1 93, 36 3 SAKIP nilai - CC 33 37 40 60 C 34, 06 49,6 0 51,5 0 60,2 2 C 103, 21 134, 05 128, 75 10 0,3 6 4 Prosentase penyerapan Anggraan % - 96 0 0 0 0 99,4 0 0 0 0 103, 54 0 0 0 0 4 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) indek s - 0 33 37 40 42 0 40, 69 10,4 5 0 0 123, 30 31,6 7 0 0 0 5 Prosentase Kelengkapan administrasi desa binaan % - 84 0 0 0 0 84 0 0 0 0 100 0 0 0 0 6 Prosentase % - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 24 meningkatnya kualitas pelayanan publik 7 Prosentase penanganan pengaduan masyarakat % - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Persentase pelayanan publik yang tersedia % - 74, 44 74,4 4 74,4 4 74,4 4 74,4 4 0 74, 44 74,4 4 74,4 4 74,4 4 100 100 100 100 10 0 9 Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif % - 10 0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 10 0 1 0 Persentase gangguan trantibum Tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan % - 10 0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 10 0 1 1 Persentase potensi konflik Tingkat desa dan kecamatan yang tertangani % - 10 0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 10 0 1 2 Persentase desa bertata Kelola pemerintahan baik % - 52, 94 61,1 1 66,6 7 72,2 2 77,7 8 0 61, 11 66,6 7 72,2 2 77,7 8 52,9 4 61,1 1 66,6 7 72,2 2 77, 78 Sumber : Kecamatan Comal, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 25 Semua pelayanan kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Comal hampir dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini didukung adanya komitmen oleh semua pihak dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 26 Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan % 100 100,37 97,58 93,31 93,36 2 Cakupan layanan kecamatan % 100 100 99,83 99,99 100 3 Nilai Sakip % C 103,21 134,05 128,75 100,36 4 Persentase pelayanan publik yang tersedia % 100 100 100 100 100 5 Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif % 100 100 100 100 100 6 Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan % 100 100 100 100 100 7 Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yangtertangani % 100 100 100 100 100 8 Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik % 52,94 61,11 66,67 72,22 77,78 Sumber : Kecamatan Comal, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 27 Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang N o Indikator Kinerja Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggar an Realisasi 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 362.4 60 0 0 0 0 362.3 75 0 0 0 0 99,93 0 0 0 0 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 379.2 00 0 0 0 0 379.09 0 0 0 0 0 99,97 0 0 0 0 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.770 0 0 0 0 5.770 0 0 0 0 100 0 0 0 0 4 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran 63.335 0 0 0 0 63.335 0 0 0 0 100 0 0 0 0 5 Program pengembangan kewilayahan 60.47 4 0 0 0 0 60.47 4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 6 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 0 4.655 .443 4.614 .739 4.124. 892 4.57 7.13 0 0 4.511 .195 4.204 .361 3.763. 643 4.13 3.53 9 0 96,90 91,11 91,24 90,3 1 7 Program penyelenggaraa 0 76.66 0 49.05 5 17.89 17.8 0 76.66 0 49.05 5 17.89 0 17.8 0 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 28 n pemerintahan dan pelayanan publik 0 90 90 8 Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan 0 92.36 5 231.3 43 393.0 72 416. 367 0 92.36 1 230.8 71 392.1 92 416. 367 0 99,99 99,80 99,77 100 9 Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 0 0 16.00 0 10.00 0 103. 600 0 0 16.00 0 9.999 103. 600 0 100 100 100 100 1 0 Program penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum 0 51.61 0. 85.04 6 51.00 0 79.8 65 0 51.61 0 85.04 6 51.00 0 79.8 65 0 100 100 100 100 1 1 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 0 282.6 61 40.00 0 28.00 0 28.0 00 0 282.6 59 40.00 0 28.00 0 28.0 00 0 100 100 100 100 Sumber : Kecamatan Comal, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 29 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Comal Kecamatan Comal dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Comal tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Comal adalah sebagai berikut:

1.Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2.Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3.Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4.Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan;
5.Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan. Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Comal adalah sebagai berikut:
1.Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2.Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
3.Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4.Adanya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan;
5.Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 30 2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Comal Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan,Kecamatan Comal sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Comal dapat dilihat dalam tabel 2.11 berikut : Tabel 2.10. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Comal No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat Belum tersedianya SOP pelayanan yang sesuai kebutuhan Masih kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin 2 Masih rendahnya peran serta masyarakat desa Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Masih rendahnya tingkat partisipasi musrenbang desa Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan Belum optimalnya pendampingan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan Masih rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan 3 Belum optimalnya penanganan gangguan Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi Belum optimalnya koordinasi dengan Polsek dan Koramil Masih terbatasnya Linmas yang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 31 ketentraman dan ketertiban umum mengikuti pelatihan Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup 4 Masih terjadi potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa dan kecamatan Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan 5 Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Masih banyak desa yang belum mampu menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Ada desa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa Belum optimalnya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Belum optimalnya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Belum optimalnya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Pengarusutamaan gender diterapkan oleh Kecamatan Comal pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 32 2.6. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Comal yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : “PEMALANG BERCAHAYA - BERSIH CAKAP HANDAL, MULYA” Visi ini memiliki pembentuk kata :
1.Bersih : Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2.Cakap : dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3.Handal : dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang Tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4.MULYA : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan local sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 33 Dalam rangka mencapai visi diatas berikut ini Misi RPJMD 2025-2029 berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu:
1.Misi 1 Resik : menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik
2.Misi 2 Hijau : meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, Pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau Dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3.Misi 3 Apik : meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa
4.Misi 4 Peduli : meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan Masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi
5.Misi 5 Silaturahmi : meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan Sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro
6.Misi 6 Organisatoris : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 34
7.Misi 7 Digitalisasi : memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas Masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
8.Misi 8 Ikhlas : menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal. Sesuai dengan Misi Bupati Pemalang di atas, maka Kecamatan Comal mendukung misi Bupati tersebut yaitu Misi Ke 6 (Organisatoris : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik). Sedangkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 tersebut ditetapkan 12 (dua belas) program prioritas, yaitu :
1.Seragam sekolah dan LKS Gratis
2.Jalan halus merata
3.Revitalisasi penyediaan air bersih dari hulu sampai hilir
4.Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya
5.Bantuan modal usaha untuk UMKM
6.Wifi gratis tiap desa
7.Satu ambulance, satu desa
8.Jaminan ketersediaan bibit unggul dan pupuk murah
9.Bantuan kendaraan operasional pondok pesantren
10.Insentif untuk guru honorer, TPQ, Madin dan Marbot
11.Santuan kematian Rp. 3.000.000,-
12.Pembukaan pintu tol sewaka https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 35 Dimana tujuan dari Kecamatan Comal adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan, sesuai dengan tujuan Bupati yang ke 6 (enam) yaitu meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:
1.Tujuan 1 Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman dengan sasarannya : Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah
2.Tujuan 2 Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut : Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik
3.Tujuan 3 Meningkatkan daya saing pembangunan daerah dengan sasaran sebagai berikut :

a.Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal
b.Meningkatnya kualitas SDM daerah
c.Meningkatnya kemandirian pangan
d.Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok dan penting
e.Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
f.Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan Kawasan perdesaan
g.Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
h.Meningkatnya kualitas riset dan inovasi
1. 4.Tujuan 4 Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran sebagai berikut :
a.Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
b.Meningkatnya penanganan pengangguran
1. 5.Tujuan 5 Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilai budaya dan kegotong- royongan dengan sasaran sebagai berikut :
a.Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 36
b.Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana
c.Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal Berdasarkan sasaran RPJMD 2025-2029 diatas maka Kecamatan Comal mempunyai 2 (dua) sasaran, yaitu :
1. 1.Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
2. 2.Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan Uraian mengenai telaah visi, misi dan program prioritas Bupati dapat dilihat pada tabel 2.12. berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 37 Tabel 2.11. Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati Misi/Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong Visi : “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA” Misi 6 : Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi
3. 1.Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
4. 1.Masih terbatasnya pelayanan kepada masyarkat
5. 1.Ruang pelayanan belum memadai
6. 2.Belum memiliki petugas pelayanan yang berstatus PNS
7. 3.Petugas pelayanan belum memiliki sertifikat yang berkaitan dengan pelayanan
8. 1.Perlu adanya peran pimpinan agar ruang pelayanan lebih memadai dengan memasukkan pada rencana anggaran kecamatan
9. 2.Membuat usulan permintaan Tenaga PNS kepada BKD Kab.Pemalang
10. 3.Memberi kesempatan kepada petugas pelayanan yang ada untuk mengikuti bimbingan teknis maupun studi banding ke kecamatan lain mapun OPD di sekitar Kab.Pemalang terkait pelayanan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 38 Misi/Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong
11. 2.Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
12. 3.Penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
13. 4.Penyelenggaraan urusan pemerintahan
14. 5.Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Masih terjadi potensi konflik ditingkat desa dan kecamatan Masih rendahnya desa terkait tata kelola pemerintahan desa Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap kondisi di lingkungan sekitar desa/kelurahan dan kecamatan Masih rendahnya kemampuan/kapasitas dari aparatur publik Perlu adanya dukungan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang lebih optimal dari Kecamatan dan Pendamping Desa Peran Linmas yang ada di desa/kelurahan lebih dimaksimalkan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan desa/kelurahan Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konfilik ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan Adanya pendamping desa yang mendukung pembinaan dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 39 Misi/Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong
15. 6.Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Masih rendahnya nilai SAKIP yang diperoleh desa/kelurahan dalam tata keloloa pemerintahan Masih perlu adanya perbaikan serta komitmen dalam manajemen kinerja pada kecamatan pengawasan pemerintah desa Perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 40 2.7 Kelompok Sasaran Layanan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam melaksanakan pelayanan, yang menjadi sasaran layanan adalah masyarakat secara umum, lembaga kemasyarakan dan desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Comal. 2.8. Mitra Kecamatan Comal Untuk terciptanya harmonisasi hubungan dengan lembaga vertikal dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Comal, yang menjadi mitra adalah Kepolisian Sektor Comal, Komando Rayon Militer Comal serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Comal. 2.9. Perumusan Isu-isu Strategis Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan, pada tabel berikut dirumuskan sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 41 Tabel 2.12. Isu Strategis Kecamatan Comal POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1.Menurunnya IRB
2.Masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan
3.Belum optimalnya penataan desa
4.Belum optimalnya data statistik yang dimiliki
5.Masih kurangnya Tingkat keamanan informasi pemerintahan
6.Kurangnya pelestarian warisan budaya
7.Belum optimalnya sarana dan prasarana perpustakaan
8.Belum optimalnya koordinasi antar bidang
9.Belum optimalnya dukungan untuk Belum optimalnya budaya e- government
1.Krisis utang
2.Cyber Security
1.Tata kelola pemerintahan belum optimal
2.Kepastian dan Penegakan hukum masih lemah
3.Demokratisasi belum optimal Tata kelola pemerintahan yang dinamis Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 42 pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan kurangnya kualitas SDM yang sesuai kompetensinya
10.Belum optimalnya kualitas SDM dan perencanaannya
11.Masih rendahnya PAD pajak daerah yang diterima namun angka belanja daerah tinggi
12.Belum maksimalnya administrasi kepegawaian
13.Masih kurangnya pemandaatan hasil penelitian dan pengembangan
14.Belum optimalnya Penyelenggaraan pengawasan
15.Belum optimalnya pelayaan publik dan masih kurangnya SDM yang kompeten
16.Rasio belanja pegawai https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 -2029 Page | 43 Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Comal secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan tingkat desa dan kecamatan, serta masyarakat secara umum. 3.1.1 Sasaran Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Comal dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Comal selama tahun 2025-2029, adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat” dengan indikatornya : Nilai SKM dan Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 -2029 Page | 44 Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Comal dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam berikut ini : Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Comal No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Definisi Operasional Target Capaian Kete rang an 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan Desa/Kel urahan Jumlah desa/keluraha n mandiri di Kecamatan 3 2 2 2 2 3
2.Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyara Nilai SKM Nilai Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang 84,50 85 85,50 86,23 86,50 87,15 Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri % Jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan 17,65 29,41 41,17 52,93 64,69 82,34 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 -2029 Page | 45 x 100% SEBARAN INDIKATOR PROGRAM 3 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas penyeelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun % Jumlah kewenangan yang dilaksanakan dibagi seluruh kewenangan yang dilimpahkan x 100% 100 100 100 100 100 100
4.PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif % Jumlah Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif dibagi jumlah seluruh desa x100% 100 100 100 100 100 100 Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) % Jumlah sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik dibagi total sarana prasana kelurahan x100% 68,12 75,50 80,87 87,25 93,62 100
5.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani % Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dibagi Jumlah gangguan x 100% 100 100 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 -2029 Page | 46
6.PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama Persentase konflik di masyarakat yang ditangani % Jumlah konflik yang ditangani dibagi jumlah konflik yang munculx 100% 100 100 100 100 100 100
7.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD % Jumlah Desa dengan RKPDes dan RPJMDes sesuai dengan RPJMD dibagi jumlah desa x 100% 100 100 100 100 100 100 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan cara yang diambil oleh Kecamatan Comal guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan dapat dirangkum pada tabel dibawah ini : Tabel 3.2. Tujuan,Sasaran,Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Comal Visi : Pemalang Bercahaya ( Bersih, Cakap, Handal, Mulya ) Misi 6 : Organisatoris ( Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi ) No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 -2029 Page | 47 ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
1.Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP
2.Menyediakan sarana dan prasarana untuk menampung usulan/aspirasi masyarakat demi peningkatan kinerja 1.1. Mengimplementasik an SOP 1.2. Mewujudkan pelayanan berbasis digital, mudah dan murah 2.1 Mewujudkan pembangunan desa mandiri dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan Kawasan perdesaan penguatan kelembagaan desa dan mendorong berkembangnya BUMDes dalam rangka meningkatkan perekonomian desa 3.1. Mewujudkan peningkatan 1.1 Menerapkan Standar Pelayanan sesuai SOP 1.2 Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem digital yang efisien 2.1 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BUMDes https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 -2029 Page | 48
3.Meningkatkan kondisi yang ketentraman dan ketertiban wilayah
4.Meningkatkan penanganan konflik
5.Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa harmonisasi kehidupan, mengurangi potensi konflik, mendorong demokratisasi dan peningkatan kondusivitas wilayah 3.2. Peningkatkan mitigasi bencana, kesiap siagaan bencana 4.1. Peningkatan harmonisasi kehidupan, mengurangi potensi konflik, mendorong demokratisasi dan peningkatan kondusivitas wilayah 5.1. Peningkatan pembangunan desa mandiri dan Mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan Kawasan perdesaan penguatan kelembagaan desa dan mendorong berkembangnya BUMDes dalam rangka meningkatkan perekonomian desa. 3.1. Pendekatan mediasi dan dialog, pendidikan dan pelatihan tentang toleransi 3.2. Melakukan simulasi evakuasi, membuat rencana penyelamatan diri 4.1 Membangun sistem peringatan dini dan memelihara kondisi damai 5.1. Melakukan pemantauan pembangunan desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 -2029 Page | 49 Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan
1.Meningkatkan nilai SAKIP dan IRB 1.1. Peningkatan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan. 1.2. Peningkatan maturitas system pengendalian intern melalui peningkatan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan, penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai, penguatan manajemen resiko, digitalisasi, serta evaluasi berkelanjutan 1.1. Peningkatan perencanaan dan evaluasi kinerja 1.2. Peningkatan akuntabilitas kinerja 1.3. Penguatan kapasitas SDM 1.4. Pengutan komitmen SDM 3.3 Arah Kebijakan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 -2029 Page | 50 Penahapan pembangunan Kecamatan Comal adalah prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Comal, Penahapan Renstra Kecamatan Comal dapat disajikan pada tabel di bawah ini Tabel 3.3. Penahapan Renstra Kecamatan Comal TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Memperkuat digitalisasi dalam memberikan pelayanan pemerintahan Meningkatkan infrastruktur di Desa / Kelurahan (peningkatan infrastruktur jalan dan selokan) Penguatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan ketrampilan untuk mendukung UMKM Mempercepat pembangunan Kecamatan Comal untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Peningkatan Keamanan dan ketertiban umum Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategis yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 – 2030 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Comal adalah sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 -2029 Page | 51 Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Comal NO OPERASIONALISASI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN COMAL KET.
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum Peningkatan kualitas perencanaan daerah di fokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dok pusat dan propinsi Peningkatan kualitas digitalisai pelayanan pemerintahan di fokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City dan kualitas layanan aduan Peningkatan kualitas pelayanan publik di fokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat Penguatan sistem perencanaan, pelayananan pemerintahan dan pengukuran kinerja 2 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital Pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan UMKM 3 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Peningkatan konduktivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan Meningkatkan pelatihan limas dan pembinaan masyarakat terkait dengan sistem pengaduan maupun keamanan dan ketertiban 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di fokuskan pada peningkatan kualitas eprocurements, kualitas sarana dan prasarana Penguatan koordinasi dan supervisi dar 5 Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningktan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 -2029 Page | 52 NO OPERASIONALISASI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN COMAL KET.
(1)(2) (3) (4) (5) pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 53 Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini diarahkan untuk peningkatan capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 1). Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3). Sub.Kegiatan Koordinasib dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4). Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5). Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6). Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7). Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1). Sub.Kegiatan Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN 2). Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 54 3).Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1).Sub.Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 2).Sub.Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1).Sub.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2). Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3). Sub.Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4).Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5).Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6). Sub.Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1). Sub.Kegiatan Pengadaan Mebel 2). Sub.Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
6.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1). Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2). Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3). Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1). Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 2). Sub.Kegiatan Pemeliharaan mebel 3). Sub.Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 4).Sub.Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya 5).Sub.Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 55 Program ini diarahkan pada peningkatan capaian persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
8.Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintan di Tingkat Kecamatan 1). Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1).Sub.Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan 2).Sub.Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 3).Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 1).Sub.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha 2).Sub.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program ini diarahkan pada peningkatan capaian persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif dan persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
11.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1). Sub.Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa 2). Sub.Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan di Desa Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
12.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1). Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan 2). Sub Kegiatan pemabgunan sarana dan prasarana kelurahan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 56 3). Sub Kegiatan pemberdayaan masarakat di kelurahan
4.Program Koordinasi dan Ketentraman Umum Program ini diarahkan pada peningkatan capaian persenatse gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
13.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Umum 1). Sub.Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentra Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
14.Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah 1). Sub.Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Program ini diarahkan pada peningkatan capaian persentase konflik di masyarakat yang ditangani dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
15.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 1). Sub.Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahana Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian hineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2). Sub.Kegiatan Penanganan Konflik, Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 3). Sub.Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Program ini diarahkan pada peningkatan capaian persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
16.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1). Sub.Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 57 2). Sub.Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahana Desa 3). Sub.Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4). Sub.Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 5). Sub.Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa 6). Sub.Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah 7). Sub.Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rencana Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran Rencana Program,Kegiatan, Sub.Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk Kecamatan Comal selama lima tahun 2025- 2029 dapat diliat pada Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Comal menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanan Kecamatan Comal. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Kecamatan Comal serta teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Comal seperti Tabel berikut https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 56 Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN KETERANG AN

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatn ya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik Meningkatn ya kualitas tata kelola pemerintaha n, kualitas pemberdaya an ekonomi, dan penguranga n kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah desa/keluraha n mandiri di Kecamatan (Desa/Kelurah an) Meningkatn ya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintaha n dan pemberdaya an masyarakat Nilai SKM (Nilai) https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 57 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN KETERANG AN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri Meningkatnya kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (Dokumen) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 58 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN KETERANG AN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel (%) Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan yang tersusun (Dokumen) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 59 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN KETERANG AN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semest eran SKPD Persentase dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang akuntabel (%) Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun (Dokumen) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%) Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia (Paket, Dokumen, Dan Laporan) Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 60 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN KETERANG AN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%) Jumlah barang milik daerah yang tersedia (Unit) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase ketersediaan Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 61 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN KETERANG AN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) laporan penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%) penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (Laporan) Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%) Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (Unit) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 62 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN KETERANG AN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas penyeelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase dokumen koordinasi penyelenggara Jumlah dokumen koordinasi penyelenggara Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 63 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN KETERANG AN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) an kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas (%) an kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Dokumen) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Jumlah Pelaksanaan Urusan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 64 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN KETERANG AN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas (%) laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Laporan) Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 65 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN KETERANG AN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) baik (jalan dan drainase lingkungan) (%) Persentase jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang menunjang pelaksanaan tugas (%) Jumlah laporan koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang tersusun (Laporan) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 66 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN KETERANG AN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%) kegiatan pemberdayaan di kelurahan (Kegiatan) Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggara an Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggara an Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 67 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN KETERANG AN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ketentraman dan ketertiban umum yang menunjang pelaksanaan tugas (%) ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas (%) Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 68 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN KETERANG AN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) tugas dan fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM persentase Jumlah dokumen penyelenggara an urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas (%) Jumlah dokumen penyelenggara an urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Dokumen) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 69 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN KETERANG AN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD (%) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 70 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN KETERANG AN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menunjang pelaksanaan tugas (%) dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (Dokumen) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 71 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN KETERANG AN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Rincian target kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dari kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030 adalah sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 72 Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASE LINE TAHU N 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET. 2026 TAR GET 2026 2027 2028 2029 2030 TAR GET PAGU TARG ET PAGU TARG ET TAR GET PAGU PAGU TARG ET PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah desa/kelurahan mandiri di kecamatan (Desa/Keluraha n) 3 3 4 4 4 4 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nilai SKM (Nilai) 84,02 85,00 85,50 86,23 86,50 87,15 Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri (%) 17,65 17,65 23,53 23,53 23,53 23,53 UNSUR KEWILAYAHAN 5.156.729.000 5.156.729.000 5.156.729.000 5.156.729.000 5.156.729.000 Kecamatan Comal Kecamatan Comal 4.659.788.970 4.659.788.970 4.659.788.970 4.659.788.970 4.659.788.970 Kecamatan Comal PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai) 60,22 60,55 4.439.475.770 61,00 4.439.475.770 61,50 4.439.475.770 61,55 4.439.475.770 62,00 4.439.475.770 Kecamatan Comal https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 73 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (Dokumen) 20 20 32.667.000 20 32.667.000 20 32.667.000 20 32.667.000 20 32.667.000 Kecamatan Comal Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen) 2 2 5.221.000 2 5.221.000 2 5.221.000 2 5.221.000 2 5.221.000 Kecamatan Comal Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) 1 1 3.754.800 1 3.754.800 1 3.754.800 1 3.754.800 1 3.754.800 Kecamatan Comal Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen) 1 1 3.719.600 1 3.719.600 1 3.719.600 1 3.719.600 1 3.719.600 Kecamatan Comal Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 1 1 5.706.900 1 5.706.900 1 5.706.900 1 5.706.900 1 5.706.900 Kecamatan Comal Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen) 1 1 4.287.300 1 4.287.300 1 4.287.300 1 4.287.300 1 4.287.300 Kecamatan Comal https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 74 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen) 12 12 6.089.300 12 6.089.300 12 6.089.300 12 6.089.300 12 6.089.300 Kecamatan Comal Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen) 2 2 3.888.100 2 3.888.100 2 3.888.100 2 3.888.100 2 3.888.100 Kecamatan Comal Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan yang tersusun (Dokumen) 25 25 3.848.909.75 0 25 3.848.909.75 0 25 3.848.909.750 25 3.848.909.75 0 25 3.848.909.75 0 Kecamatan Comal Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan) 14 12 3.842.729.000 12 3.842.729.000 12 3.842.729.000 12 3.842.729.000 12 3.842.729.000 Kecamatan Comal Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 1 1 2.982.100 1 2.982.100 1 2.982.100 1 2.982.100 1 2.982.100 Kecamatan Comal Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulana n/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulana n/semesteran SKPD 12 12 3.198.650 12 3.198.650 12 3.198.650 12 3.198.650 12 3.198.650 Kecamatan Comal https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 75 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun (Dokumen) 3 3 4.000.000 3 4.000.000 3 4.000.000 3 4.000.000 3 4.000.000 Kecamatan Comal Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 Kecamatan Comal Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD 2 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 Kecamatan Comal Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia (Paket, Dokumen, Dan Laporan) 85 85 177.280.220 85 177.280.220 85 177.280.220 85 177.280.220 85 177.280.220 Kecamatan Comal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor yang disediakan (Paket) 12 12 4.521.100 12 4.521.100 12 4.521.100 12 4.521.100 12 4.521.100 Kecamatan Comal Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket) 12 12 129.801.220 12 129.801.220 12 129.801.220 12 129.801.220 12 129.801.220 Kecamatan Comal Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket) 12 12 5.040.400 12 5.040.400 12 5.040.400 12 5.040.400 12 5.040.400 Kecamatan Comal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 24 24 4.500.000 24 4.500.000 24 4.500.000 24 4.500.000 24 4.500.000 Kecamatan Comal https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 76 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan) 24 24 31.418.000 24 31.418.000 24 31.418.000 24 31.418.000 24 31.418.000 Kecamatan Comal Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 1 1 1.999.500 1 1.999.500 1 1.999.500 1 1.999.500 1 1.999.500 Kecamatan Comal Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah yang tersedia (Unit) 28 6 86.075.000 6 86.075.000 6 86.075.000 6 86.075.000 6 86.075.000 Kecamatan Comal Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 22 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 Kecamatan Comal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit) 6 4 71.075.000 4 71.075.000 4 71.075.000 4 71.075.000 4 71.075.000 Kecamatan Comal Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (Laporan) 36 36 177.963.800 36 177.963.800 36 177.963.800 36 177.963.800 36 177.963.800 Kecamatan Comal Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan) 12 12 4.799.800 12 4.799.800 12 4.799.800 12 4.799.800 12 4.799.800 Kecamatan Comal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 29.845.000 12 29.845.000 12 29.845.000 12 29.845.000 12 29.845.000 Kecamatan Comal Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 143.319.000 12 143.319.000 12 143.319.000 12 143.319.000 12 143.319.000 Kecamatan Comal Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (Unit) 29 29 112.580.000 29 112.580.000 29 112.580.000 29 112.580.000 29 112.580.000 Kecamatan Comal https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 77 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 14 14 43.130.000 14 43.130.000 14 43.130.000 14 43.130.000 14 43.130.000 Kecamatan Comal Pemeliharaan Mebel jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 2 2 2.500.000 2 2.500.000 2 2.500.000 2 2.500.000 2 2.500.000 Kecamatan Comal Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 10 10 15.425.000 10 15.425.000 10 15.425.000 10 15.425.000 10 15.425.000 Kecamatan Comal Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit) 2 1 7.275.000 1 7.275.000 1 7.275.000 1 7.275.000 1 7.275.000 Kecamatan Comal Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit) 1 2 44.250.000 2 44.250.000 2 44.250.000 2 44.250.000 2 44.250.000 Kecamatan Comal PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%) 74,44 100 17.890.000 100 17.890.000 100 17.890.000 100 17.890.000 100 17.890.000 Kecamatan Comal Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Dokumen) 1 2 5.390.000 2 5.390.000 2 5.390.000 2 5.390.000 2 5.390.000 Kecamatan Comal https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 78 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 1 2 5.390.000 2 5.390.000 2 5.390.000 2 5.390.000 2 5.390.000 Kecamatan Comal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang tersusun (Laporan) 4 4 7.500.000 4 7.500.000 4 7.500.000 4 7.500.000 4 7.500.000 Kecamatan Comal Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen) 1 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 Kecamatan Comal Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 1 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 Kecamatan Comal Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 2 2 2.500.000 2 2.500.000 2 2.500.000 2 2.500.000 2 2.500.000 Kecamatan Comal https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 79 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Laporan) 112 112 5.000.000 112 5.000.000 112 5.000.000 112 5.000.000 112 5.000.000 Kecamatan Comal Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan 100 100 2.500.000 100 2.500.000 100 2.500.000 100 2.500.000 100 2.500.000 Kecamatan Comal Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan 12 12 2.500.000 12 2.500.000 12 2.500.000 12 2.500.000 12 2.500.000 Kecamatan Comal PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%) 100 100 73.235.000 100 73.235.000 100 73.235.000 100 73.235.000 100 73.235.000 Kecamatan Comal Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%) 61,75 69,40 69,40 69,40 Kecamatan Comal Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang tersusun (Laporan) 19 19 73.235.000 19 73.235.000 19 73.235.000 19 73.235.000 19 73.235.000 Kecamatan Comal Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) 6 6 8.735.000 6 8.735.000 6 8.735.000 6 8.735.000 6 8.735.000 Kecamatan Comal https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 80 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) 1 1 34.000.000 1 34.000.000 1 34.000.000 1 34.000.000 1 34.000.000 Kecamatan Comal Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 12 12 30.500.000 12 30.500.000 12 30.500.000 12 30.500.000 12 30.500.000 Kecamatan Comal PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%) 100 100 10.022.400 100 10.022.400 100 10.022.400 100 10.022.400 100 10.022.400 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan) 1 1 5.022.600 1 5.022.600 1 5.022.600 1 5.022.600 1 5.022.600 Kecamatan Comal Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 1 1 5.022.600 1 5.022.600 1 5.022.600 1 5.022.600 1 5.022.600 Kecamatan Comal https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 81 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan) 1 1 4.999.900 1 4.999.900 1 4.999.900 1 4.999.900 1 4.999.900 Kecamatan Comal Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) 1 1 4.999.800 1 4.999.800 1 4.999.800 1 4.999.800 1 4.999.800 Kecamatan Comal PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%) 100 100 87.665.800 100 87.665.800 100 87.665.800 100 87.665.800 100 87.665.800 Kecamatan Comal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Dokumen) 214 214 87.665.800 214 87.665.800 214 87.665.800 214 87.665.800 214 87.665.800 Kecamatan Comal https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 82 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) 200 200 61.666.000 200 61.666.000 200 61.666.000 200 61.666.000 200 61.666.000 Kecamatan Comal Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan (Laporan) 2 2 1.999.800 2 1.999.800 2 1.999.800 2 1.999.800 2 1.999.800 Kecamatan Comal Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) 12 12 24.000.000 12 24.000.000 12 24.000.000 12 24.000.000 12 24.000.000 Kecamatan Comal PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD (%) 77,78 100 47.500.000 100 47.500.000 100 47.500.000 100 47.500.000 100 47.500.000 Kecamatan Comal https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 83 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (Dokumen) 11 11 47.500.000 11 47.500.000 11 47.500.000 11 47.500.000 11 47.500.000 Kecamatan Comal Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) 2 2 4.000.000 2 4.000.000 2 4.000.000 2 4.000.000 2 4.000.000 Kecamatan Comal Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) 1 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 Kecamatan Comal Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) 1 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 Kecamatan Comal Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) 1 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 Kecamatan Comal Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) 0 16 16.000.000 16 16.000.000 16 16.000.000 16 16.000.000 16 16.000.000 Kecamatan Comal https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 84 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) 1 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 Kecamatan Comal Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen) 2 2 4.000.000 2 4.000.000 2 4.000.000 2 4.000.000 2 4.000.000 Kecamatan Comal Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) 2 2 3.500.000 2 3.500.000 2 3.500.000 2 3.500.000 2 3.500.000 Kecamatan Comal Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) 1 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 Kecamatan Comal KELURAHAN PURWOHARJO 480.940.030 480.940.030 480.940.030 480.940.030 480.940.030 Kelurahan Purwoharjo PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai) 60,22 60,55 211.257.830 61,00 211.257.830 61,50 211.257.830 61,55 211.257.830 62,00 211.257.830 Kelurahan Purwoharjo Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia (Paket, Dokumen, Dan Laporan) 60 60 85.926.330 60 85.926.330 60 85.926.330 60 85.926.330 60 85.926.330 Kelurahan Purwoharjo https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 85 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor yang disediakan (Paket) 12 12 2.878.000 12 2.878.000 12 2.878.000 12 2.878.000 12 2.878.000 Kelurahan Purwoharjo Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket) 12 12 70.651.000 12 70.651.000 12 70.651.000 12 70.651.000 12 70.651.000 Kelurahan Purwoharjo Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket) 12 12 3.797.330 12 3.797.330 12 3.797.330 12 3.797.330 12 3.797.330 Kelurahan Purwoharjo Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 12 12 2.600.000 12 2.600.000 12 2.600.000 12 2.600.000 12 2.600.000 Kelurahan Purwoharjo Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan) 12 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 Kelurahan Purwoharjo Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah yang tersedia (Unit) 1 7 12.675.000 7 12.675.000 7 12.675.000 7 12.675.000 7 12.675.000 Kelurahan Purwoharjo Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 6 3.000.000 6 3.000.000 6 3.000.000 6 3.000.000 6 3.000.000 Kelurahan Purwoharjo Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit) 1 1 9.675.000 1 9.675.000 1 9.675.000 1 9.675.000 1 9.675.000 Kelurahan Purwoharjo Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (Laporan) 36 36 89.026.000 36 89.026.000 36 89.026.000 36 89.026.000 36 89.026.000 Kelurahan Purwoharjo https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 86 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan) 12 12 6.450.000 12 6.450.000 12 6.450.000 12 6.450.000 12 6.450.000 Kelurahan Purwoharjo Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 19.084.000 12 19.084.000 12 19.084.000 12 19.084.000 12 19.084.000 Kelurahan Purwoharjo Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 63.492.000 12 63.492.000 12 63.492.000 12 63.492.000 12 63.492.000 Kelurahan Purwoharjo Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (Unit) 11 12 23.630.500 12 23.630.500 12 23.630.500 12 23.630.500 12 23.630.500 Kelurahan Purwoharjo Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) 4 4 7.787.500 4 7.787.500 4 7.787.500 4 7.787.500 4 7.787.500 Kelurahan Purwoharjo Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 7 7 4.300.000 7 4.300.000 7 4.300.000 7 4.300.000 7 4.300.000 Kelurahan Purwoharjo Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit) 0 1 11.543.000 1 11.543.000 1 11.543.000 1 11.543.000 1 11.543.000 Kelurahan Purwoharjo PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%) 100 100 266.132.200 266.132.200 266.132.200 266.132.200 266.132.200 Kelurahan Purwoharjo https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 87 Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%) Kelurahan Purwoharjo Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahan (Kegiatan) 12 12 266.132.200 12 266.132.200 12 266.132.200 12 266.132.200 12 266.132.200 Kelurahan Purwoharjo Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga) 5 5 12.948.200 5 12.948.200 5 12.948.200 5 12.948.200 5 12.948.200 Kelurahan Purwoharjo Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 Kelurahan Purwoharjo Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) 6 6 153.184.000 6 153.184.000 6 153.184.000 6 153.184.000 6 153.184.000 Kelurahan Purwoharjo PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%) 100 100 3.550.000 100 3.550.000 100 3.550.000 100 3.550.000 100 3.550.000 Kelurahan Purwoharjo Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Dokumen) 384 384 3.550.000 384 3.550.000 384 3.550.000 384 3.550.000 384 3.550.000 Kelurahan Purwoharjo https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 88 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) 384 384 3.550.000 384 3.550.000 384 3.550.000 384 3.550.000 384 3.550.000 Kelurahan Purwoharjo https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 89 4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama, RPJMD, dan Pendanaan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini : Tabel 4.3. Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan perizinan non usaha Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 90 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 91 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 92 4.4. Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Penetapan indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 sebagai berikut : Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Comal NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KE KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Jumlah Desa / kelurahan mandiri di Kecamatan Desa / Kelurahan 3 3 2 2 2 2 3 2 Nilai SKM Nilai 84,02 84,50 85,00 85,50 86,23 86,50 87,15 3 Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri % 17,65 17,65 29,41 41,17 42,93 64,69 82,34 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 - 2029 Page | 93 4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Comal dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Comal No Indikator Program Satuan Baseline Tahun 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Nilai Sakip Nilai 60,22 60,50 60,55 61,00 61,50 61,55 62,00 2 Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%) % 74,44 100 100 100 100 100 100 3 Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%) % 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%) % 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%) % 100 100 100 100 100 100 100 6 Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD (%) % 77,78 100 100 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra KecamatanComalTahun 2025-2029 Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Comal ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Comal. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Comal serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Comal merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Comal. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Comal yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Comal harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Comal. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Kecamatan Comal di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Comal ini. Pemalang, ...... Juli 2025 CAMAT COMAL DEDI SARWOADJI, AP.MH Pembina TK I NIP. 19741206 199311 1 001 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 I-1 Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat kecamatan, sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Kecamatan Ampelgading merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang yang memiliki potensi wilayah cukup besar, baik dari segi sumber daya alam maupun letak geografisnya. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Secara internal, Kecamatan Ampelgading masih menghadapi beberapa kendala, antara lain: • Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun kompetensi ASN, yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembangunan kewilayahan. • Sarana dan prasarana perkantoran yang belum sepenuhnya memadai, seperti keterbatasan ruang pelayanan, peralatan IT, serta fasilitas pendukung lainnya. • Keterbatasan anggaran operasional, yang berdampak pada pelaksanaan program-program strategis dan inovatif di tingkat kecamatan. Sementara itu, dari sisi eksternal, Kecamatan Ampelgading menghadapi dinamika masyarakat dan pembangunan wilayah yang kompleks, antara lain: • Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menuntut peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan publik dasar seperti administrasi kependudukan, infrastruktur jalan dan jembatan, kesehatan, serta pendidikan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 I-2 • Tantangan geografis berupa kondisi wilayah yang sebagian besar terdiri dari daerah perbukitan dan rawan bencana seperti longsor dan banjir, terutama saat musim hujan. • Masih terdapat kesenjangan pembangunan antar wilayah desa, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. • Kebutuhan koordinasi lintas sektor dan sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dan OPD di tingkat kabupaten masih perlu ditingkatkan guna menjamin kesinambungan program. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Kecamatan Ampelgading telah mencatat sejumlah capaian penting dalam periode sebelumnya, di antaranya: • Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui implementasi layanan berbasis digital dan pelayanan keliling ke desa-desa. • Terlaksananya berbagai kegiatan fasilitasi pembangunan desa dan penguatan kelembagaan masyarakat. • Terjalinnya koordinasi yang cukup baik antara kecamatan dengan pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan Musrenbang dan prioritas pembangunan kewilayahan. • Beberapa inovasi pelayanan publik mulai dirintis guna mendekatkan layanan kepada masyarakat, meskipun masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan yang ada dan meningkatkan capaian kinerja ke depan, Kecamatan Ampelgading memerlukan sejumlah penguatan kelembagaan dan sumber daya, antara lain: • Peningkatan kapasitas dan jumlah SDM melalui pelatihan, rekrutmen ASN baru, serta penataan jabatan fungsional. • Dukungan anggaran yang memadai, terutama untuk kegiatan strategis kewilayahan, pelayanan publik, serta penanganan bencana. • Peningkatan sarana dan prasarana kantor, termasuk fasilitas teknologi informasi untuk mendukung layanan digital dan integrasi data. • Penguatan peran koordinatif kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan lintas desa dan sektor, agar fungsi kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan daerah di tingkat wilayah dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, serta program prioritas yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan wilayah. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 I-3 Dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan ini diberikan dalam rangka mengakomodir kebutuhan, karakteristik dan ciri khas yang bersifat kedaerahan untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal demi terwujudnya pembangunan yang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjalankan tugasnya, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut. Pada Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sedangkan pada Pasal 272 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah penjabaran dari visi, “Pemalang Bercahaya” (Bersih, Cakap, Handal, Mulya) dan Misi RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi, dan Ikhlas). Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pemalang, yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dinas Kebudayaan yang menjalankan urusan wajib bidang Kebudayaan serta bersifat indikatif. Renstra disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program dan kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Selain itu renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan. Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dalam menyusun Renstra mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 I-4 Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-

2029.Selain itu penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Pemalang juga memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lain, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang, Kajian LingkunganHidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pemalang; Renstra Kementerian Kebudayaan RI dan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Keterkaitan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Pemalang periode tahun 2025- 2029. Renstra ini selanjutnya juga dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan sebagai dokumen perencanaan tahunan dan acuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan. 1.2. Dasar Hukum https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 I-5 Penyusunan Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2021-2026, berlandaskan pada :
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 I-6 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 19);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1313);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 I-7 Indonesia Tahun 20217 Nomor 1419);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18.Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor … Tahun … tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor …, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor …);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 I-8 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029;
28.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
29.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah kebijakan, pedoman dan penjelasan program pembangunan Kebudayaan lima tahun ke depan bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) baik pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama untuk urusan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030. Sedangkan Tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut :
1.Menjabarkan visi dan misi Kepala Bupati dan Wakil Bupati terpilih https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 I-9 ke dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dalam rangka melaksanakan pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Pemalang;
2.Sebagai dokumen perencanaan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Pemalang dalam menentukan prioritas program disertai pagu anggaran dan target indikator kinerja tahun 2025-2029.
3.Sebagai acuan jajaran aparatur Dinas Kebudayaan Kabupaten Pemalang dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur berikut strategi dan arah kebijakan rentang tahun 2025-2029.
4.Sebagai pedoman pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan Kebudayaan periode tahun 2025-2029. 1.4. Sistematika Penulisan Penyajian dokumen Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada sistematika penulisan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :
1.Latar Belakang;
2.Dasar Hukum Penyusunan;
3.Maksud dan Tujuan;
4.Sistematika Penulisan.
1.Gambaran Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang paling sedikit memuat :

a.Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
b.Sumber Daya Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
c.Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang; dan
d.Kelompok Sasaran Layanan.
1. 2.Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang memuat :
a.Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang; dan
b.Isu Strategis. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 I-10 BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan memuat :
1. 1.Tujuan Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
2. 2.Sasaran Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
3. 3.Strategi Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
4. 4.Arah Kebijakan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029.
5. 1.Uraian Program;
6. 2.Uraian Kegiatan;
7. 3.Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
8. 4.Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
9. 5.Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra B...... Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) B...... Kabupaten Pemalang; dan
10. 6.Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-1 Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya. A. Camat https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-2 Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :
11. 1.Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
12. 2.Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
13. 3.Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
14. 4.Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
15. 5.Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
16. 6.Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
17. 7.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
18. 8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-3
19. 9.Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
20. 10.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
21. 11.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
22. 12.Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
23. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi. B. Sekretaris Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :
24. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
25. 2.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
26. 3.Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
27. 4.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-4
28. 5.Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
29. 6.Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
30. 7.Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
31. 8.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
32. 9.Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
a.Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-5 laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. 5.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. 6.Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. 7.Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. 10.Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-6 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. 4.Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. 5.Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. 6.Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. 7.Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-7 dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :
12. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
13. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
14. 3.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
15. 4.Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
16. 5.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-8 penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
17. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
18. 7.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
19. 8.Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
20. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
21. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
22. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-9
23. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
24. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
25. 3.Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
26. 4.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
27. 5.Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
28. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
29. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-10 dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
30. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
31. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
32. 10.Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
33. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
34. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
35. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
36. 3.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-11
37. 4.Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
38. 5.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang- undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
39. 6.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
40. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
41. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
42. 9.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
43. 10.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
44. 11.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-12
45. 12.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. F. Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
46. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
47. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
48. 3.Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
49. 4.Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
50. 5.Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
51. 6.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
52. 7.Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
53. 8.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-13 pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
54. 9.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
55. 10.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
56. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
57. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
58. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ampelgading mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-14 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ampelgading Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Ampelgading Sumber daya Kecamatan Ampelgading sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
a.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Jumlah pegawai di Kecamatan Ampelgading dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut : CAMAT KASI PELAYANAN KASUBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN LURAH KASI TATA PEMERINTAHAN KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-15 Tabel 2.1. Pegawai Kecamatan Ampelgading No Uraian Laki-laki Perempuan Golongan Jumlah I II III IV 1 Camat 1 0 0 0 0 1 1 2 Sekcam 1 0 0 0 0 1 1 3 Kasubag 2 0 0 0 2 0 2 4 Kasi Kecamatan 2 0 0 0 1 1 2 5 JFU Kecamatan 6 2 0 2 5 0 8 6 JFT Kecamatan 0 0 0 0 0 0 0 7 Non ASN Kecamatan 8 3 0 0 0 0 11 Jumlah 20 5 0 2 9 3 25 Sumber : Sekretariat Kecamatan Ampelgading, 2025 Pegawai Kecamatan Ampelgading berjumlah 25 orang, meliputi -20 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Ampelgading dominan laki-laki yaitu sebanyak 80%. Agar kecamatan Ampelgading menerapkan responsif gender, untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi non ASN sebanyak 11 orang, golongan II sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 9 orang dan golongan IV sebanyak 3 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Ampelgading didominasi oleh ASN sebanyak 56% dan didominasi oleh pegawai bergolongan III yaitu sebanyak 36 %. Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan No Jenis Diklat Jumlah Jenis Kelamin Laki- laki Perempuan 1 Diklatpim III 3 3 0 2 Diklatpim IV 4 2 2 3 ADUM 0 0 0 4 SEPADA 0 0 0 5 Struktural yang belum diklat 1 1 0 Jumlah 8 6 2 Sumber : Sekretariat Kecamatan Ampelgading 2024 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-16 Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Ampelgading, yaitu 3 orang sudah mengikuti Diklatpim III dan 4 orang sudah mengikuti Diklatpim IV. Semua Pejabat Struktural pada Kecamatan Ampelgading 1 orang mengikuti diklat. Tabel 2.3. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Pasca Sarjana (S2) 1 1 0 2 Sarjana (S1) 12 10 2 3 Diploma 1 0 1 4 SLTA 6 4 2 5 SLTP 2 2 0 6 SD 3 3 0 Jumlah 25 20 5 Sumber : Sekretariat Kecamatan Ampelgading, 2024 Jumlah pegawai Kecamatan Ampelgading berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 12 orang, Diploma sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 6 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Ampelgading sudah tercukupi, yaitu dengan dominansi berpendidikan S1 sebanyak 48%. Tabel 2.4. Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon No Eselon Jumlah Jenis Kelamin Laki- laki Perempuan 1 IIIA 1 1 0 2 IIIB 1 1 0 3 IVA 2 2 0 4 IVB 2 2 0 Jumlah 6 7 0 Sumber : Sekretariat Kecamatan Ampelgading., 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-17 Jumlah pegawai Kecamatan Ampelgading berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang, Eselon IIIB sebanyak 1 orang, Eselon IVA sebanyak 2 orang, Eselon IVB sebanyak 2 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Ampelgading berdasarkan tingkat eselon cukup merata.
a.Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Ampelgading dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.5. Inventaris Aset Kecamatan Ampelgading N o Go l Kode Bid Baran g Nama Bidang Barang Jumla h Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp) Bai k Sedan g Rusa k 1 01 Tanah 01 Tanah 1(890) 222.500.000 Jumlah KIB A 222.500.000 2 01 Peralatan dan Mesin 02 Alat-alat Besar 1 1 7.500.000 03 Alat-alat Angkutan 15 10 5 635.290.028 04 Alat Bengkel dan Alat Ukur 1 275.000 05 Alat Pertanian 06 Alat Kantor & Rumah Tangga 201 100 85 16 403.129.052 07 Alat Studia & Alat Komunikasi 8 7 1 24.421.571 08 Alat-alat Kedokteran 09 Alat Laboratorium 10 Alat-alat persenjataan/keamana n https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-18 N o Go l Kode Bid Baran g Nama Bidang Barang Jumla h Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp) Bai k Sedan g Rusa k Jumlah KIB B 1.257.754.15 0 3 03 Gedung dan Bangunan 4 4 884.838.500 11 Bangunan Gedung 12 Monumen Jumlah KIB C 884.838.500 4 04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 13 Jalan & Jembatan 14 Bangunan Air/Irigasi 15 Instalasi 1 1 2.500.000 16 Jaringan 1 1 500.000 Jumlah KIB D 3.000.000 5 05 Aset Tetap Lainnya 1 1 650.000 17 Buku dan Perpustakaan 18 Barang Bercorak Kebudayaan 19 Hewan, Ternak dan Tanaman Jumlah KIB E 650.000 6 06 Konstruksi dalam Pengerjaan Jumlah KIB F Jumlah Total 234 125 90 17 2.181.604.15 1 Sumber : Sekretariat Kecamatan Ampelgading., 2025 Berdasar tabel 2.5, sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Kecamatan Ampelgading sudah cukup dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
b.Administrasi Kewilayahan Terdapat 16 desa di Kecamatan Ampelgading dengan perincian sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-19 Tabel 2.6. Administrasi Kewilayahan Kecamatan Ampelgading No Desa Jumlah Dusun Jumlah RW Jumlah RT Jumlah Perangkat Desa Jumlah Linmas Ket 1 Sokawati 4 6 18 10 18 2 Tegalsari Timur 6 8 45 13 54 3 Tegalsari Barat 3 6 30 10 45 4 Wonogiri 3 5 26 10 36 5 Kemuning 1 2 10 8 20 6 Karangtalok 3 12 28 10 31 7 Blimbing 2 4 14 10 27 8 Ampelgading 4 4 19 11 20 9 Karangtengah 2 4 16 8 29 10 Banglarangan 2 5 19 8 30 11 Cibiyuk 3 3 18 10 30 12 Losari 4 5 27 9 42 13 Ujunggede 7 7 43 14 42 14 Jatirejo 3 10 39 10 40 15 Kebagusan 5 5 30 11 49 16 Sidokare 2 6 29 6 44 Jumlah 54 92 411 158 557 Sumber : Sekretariat Kecamatan Ampelgading, 2025 Kecamatan Ampelgading terdiri dari 16 desa, 92 RW dan 411 RT. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 557 personil Linmas 2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kinerja pelayanan Kecamatan ampelgading bisa dilihat pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-20 Tabel berikut Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang No Indikator Kinerja Satua n Targ et NSP K Target IKK Target Indika tor Lainny a Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks NA NA 36 37,50 NA NA NA 40,63 NA NA NA NA 112,86 NA NA 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah Nilai NA NA 52 60 62 NA NA 51,65 60,04 NA NA NA 99,32 100,07 NA 3 Cakupan Layanan Kecamatan 92,18 93,33 93,44 94,68 94,68 92,18 93,33 93,43 93,68 NA 100 100 99,98 98,94 NA 4 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan NA 80 82 88 88,20 NA 87,80 87,91 88,19 NA NA 110 107 100 NA https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-21 No Indikator Kinerja Satua n Targ et NSP K Target IKK Target Indika tor Lainny a Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 5 Persentase pelayanan publik yang tersedia % 87 87,00 87,00 88,89 88,89 87 87,00 88,89 87,89 NA 100 100 102 98,87 NA 6 Persentase masyarakat desa yang aktif % 95 96,00 96,00 97,00 97,00 95 96,00 97,00 96,00 NA 100 100 100 98,96 NA 7 Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan % 97,1 98,50 99,20 100,00 100 97,1 98,50 100,00 100,00 NA 100 100 100 100 NA 8 Persentase potensi konflik % 96,8 99,60 100,00 100,00 100,00 96,8 99,60 100,00 100,00 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-22 Sumber : Kecamatan Ampelgading, 2025 No Indikator Kinerja Satua n Targ et NSP K Target IKK Target Indika tor Lainny a Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) tingkat desa dan kecamatan yang tertangani 9 Persentase Desa bertata kelola Pemerintahan baik % 85 85,55 85,00 87,50 87,50 85 85,55 81,25 84,50 100 100 95,98 96,57 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-23 Berdasarkan tabel 2.7. dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ampelgading selama tahun 2021-2025 sebagai berikut :

1.Melebihi target, meliputi : - Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 - Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 - Persentase pelayanan publik yang tersedia tahun 2023 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

a.Komitmen dari semua pihak;
b.Sarana dan prasarana yang memadai;
c.Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
d.Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.
1. 2.Memenuhi target, meliputi : - Nilai LKJIP Tahun 2024 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan tahun 2024 - Cakupan layanan kecamatan tahun tahun 2021 dan 2022 - Persentase pelayanan publik yang tersedia tahun 2024, 2022 dan 2023 - Persentase masyarakat desa yang aktif tahun 2021, 2022 dan 2023 - Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan tahun 2021-2024 - Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani tahun 2021-2024 - Persentase Desa bertata kelola Pemerintahan baik tahun 2021 dan 2022 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :
a.Komitmen dari semua pihak;
b.Sarana dan prasarana yang memadai;
c.Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
d.Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-24
1. 3.Tidak memenuhi target, meliputi : - Nilai LKJIP Tahun 2023 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan tahun 2024 - Cakupan layanan kecamatan tahun tahun 2023 dan 2024 - Persentase pelayanan publik yang tersedia tahun 2024 - Persentase masyarakat desa yang aktif tahun 2024 - Persentase Desa bertata kelola Pemerintahan baik tahun 2024 Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten No Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai RB 40,63 NA Nilai SAKIP 51,65 60,04 1 Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani % 100 100 100 100 100 2 Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan % NA 66,67 63,33 70,73 87,72 3 Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan % 97 96 100 100 100 4 Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi % 83,33 83,33 83,33 83,33 96 5 Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik % - - - - - 6 Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani % 95 100 100 100 100 7 Jumlah potensi konflik kasus 0 0 0 0 0 8 Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik % 75 75 75 69,50 84,50 Sumber : Kecamatan Ampelgading, 2024 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-25 Persentase capaian PBB Kecamatan Ampelgading selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat yaitu sebesar .......... pada tahun 2021 menjadi sebesar ...... pada tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, sehingga kemampuan membayar PBB juga meningkat. Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu tahun 2021-2025 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu. Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar 38% pada tahun 2016 menjadi sebesar 87,72% pada tahun 2024. Hal tersebut disebabkan adanya dukungan sumber daya manusia, tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta adanya dukungan dari PD terkait. Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar 90% pada tahun 2021 menjadi sebesar 98% pada tahun
2. 2024.Hal ini menunjukkan bahwa ada kepedulian tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kecamatan. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) yang dibina selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar 48% pada tahun 2016 menjadi sebesar 75% pada tahun 2020. LKD yang dibina yaitu RW, PKK, karang taruna, Posyandu, LPMD/K dan RT. Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar 35% pada tahun 2021 menjadi sebesar 50% pada tahun 2024. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-26 Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2021-2025 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik. Jumlah potensi konflik selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung menurun, yaitu sebesar 3 kasus pada tahun 2021 menjadi sebesar 0 kasus pada tahun 2025. Potensi konflik yang pernah ada ini terjadi antar desa akibat adanya perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Namun, potensi konflik yang terjadi tersebut dapat diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan. Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar ....... % pada tahun 2021 menjadi sebesar ........% pada tahun 2025. Meskipun meningkat capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait. Selain indikator pada Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2021-2025 dan pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 terdapat pula indikator kinerja berdasar SDG’s, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021. Namun, untuk Kecamatan Pemalang tidak terdapat indikator kinerja dari ketiga regulasi tersebut sehingga ditulis NIHIL. Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs No Indikator Kinerja Capaian Tahun https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-27 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 NIHIL 3 Sumber : Kecamatan Ampelgading, 2025 Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 NIHIL 3 Sumber : Kecamatan Ampelgading, 2021 Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Sumber : Kecamatan Ampelgading No Indikator Kinerja Capaian Tahun 201 6 2017 2018 2019 2020
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 NIHIL 3 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-28 Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Uraian Anggaran Pada Tahun (dalam juta) Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta) Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta) Rata-rata Pertumbuhan 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 Anggaran Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.276 3.161 2.509 3053 2.882 3.127 2.915 2.411 2864 95,45 92,21 96,09 93,80 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 26 40 18 15 15 23 40 18 15 88,46 100 100 100 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 41 37 43 47 50 41 37 43 47 100 100 100 100 Program Koordinasi 0 0 13 2 0 0 18 13 2 0 0 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-29 Uraian Anggaran Pada Tahun (dalam juta) Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta) Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta) Rata-rata Pertumbuhan 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 Anggaran Realisasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 59 56 64 65 57 59 56 64 65 100 100 100 100 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 64 54 27 36 36 59 54 27 36 92,18 100 100 100 Jumlah Rata-rata https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-30 Sumber : Kecamatan Ampelgading, 2024 Berdasar tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2021- 2025 rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Ampelgading cenderung meningkat, yaitu dengan rata-rata sebesar 79,34% pada tahun 2021 menjadi sebesar 98,96 % pada tahun 2024. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapat terserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Ampelgading. Besaran anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Ampelgading selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung menurun rata-rata penurunan sebesar 2%. Besaran realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2021-2025 juga cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,%. Penurunan anggaran menjadi salah satu kendala tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam melaksanakan pelayanan, yang menjadi sasaran layanan adalah masyarakat secara umum, lembaga kemasyarakan dan desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Ampelgading 2.1.5. Mitra Kecamatan Ampelgading Untuk terciptanya harmonisasi hubungan dengan lembaga vertikal dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Ampelgading, yang menjadi mitra adalah Kepolisian Sektor Ampelgading, Komando Rayon Militer Ampelgading serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampelgading. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Ampelgading 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ampelgading Dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Ampelgading tidak lepas dari permasalahan yang timbul selama berjalannya waktu. Permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1.Belum optimalnya tata kelola pemerintahan, salah satunya adalah aspek pelayanan publik, ditandai dengan indeks pelayanan publik tahun 2023 yang masih rendah. Di Kecamatan Ampelgading pelayanan publik masih kurang optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor sarana prasarana, sumber daya manusia dan teknologi. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-31
2.Belum optimalnya integrasi sistem informasi pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Di tingkat kecamatan sistem yang ada belum sepenuhnya terintegrasi sehingga masih sering terjadi miskomunikasi dan ketidakakuratan data.
3.Perlu koordinasi dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan
4.Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa, dimana di tahun 2021 baru sebanyak 72,63% desa yang sudah bertata kelola pemerintahan baik
5.Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan
6.Pemenuhan dan perbaikan sarpras kecamatan
7.Terlalu banyak SIM yang harus di entry di tingkat desa sementara SDM yang paham IT di tingkat desa terbatas
8.Perlu peningkatan kapasitas linmas
9.Perlu penganggaran fasilitasi lembaga kemasyarakatan selain PKK 2.2.2. Isu Strategis Kecamatan Ampelgading dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Ampelgading tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Ampelgading adalah sebagai berikut:
1.Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-32
2.Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3.Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4.Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5.Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6.Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7.Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan. Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Ampelgading adalah sebagai berikut:
1.Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2.Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3.Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4.Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5.Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6.Adanya pendampingan dari PD terkait;
7.Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-33 dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Ampelgading, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, dan telaah Renstra Kemendagri/Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Kecamatan Ampelgading yaitu “Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Ampelgading”. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenang an Permasalah an Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangk at Daerah Isu Lingkungan yang dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah Isu Strategis Perangkat Daerah Global Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 Gangguan akibat cuaca ekstrem dapat mempersulit akses masyarakat ke kantor kecamatan dan pelayanan dasar, termasuk pelayanan administrasi kependuduk an, koordinasi bencana, dan pengawasan wilayah. Kondisi lingkungan yang tidak sehat dan belum tertata menimbulka n persepsi negatif masyarakat terhadap kualitas layanan kecamatan, serta berdampak pada kesehatan masyarakat dan beban administrasi penanganan nya Minimnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak di beberapa desa memperbur uk kualitas pelayanan kesehatan, dan memunculk an kebutuhan layanan koordinatif yang lebih responsif dari kantor kecamatan, Belum optimalny a pelayanan publik di Kecamata n Ampelgadi ng https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-34 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenang an Permasalah an Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangk at Daerah Isu Lingkungan yang dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah Isu Strategis Perangkat Daerah Global Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 yang belum sepenuhnya terfasilitasi oleh SDM dan sistem yang ada. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Ampelgading tidak semata-mata disebabkan oleh aspek kelembagaan atau SDM, melainkan juga dipengaruhi oleh tekanan isu lingkungan global hingga lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya integratif dalam peningkatan kapasitas layanan publik, termasuk: • Peningkatan ketangguhan infrastruktur pelayanan terhadap risiko iklim. • Digitalisasi dan pemetaan layanan publik berbasis data lingkungan. • Pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi pengelolaan lingkungan berbasis wilayah. 2.3. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ampelgading Hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kebudayaan RI tahun 2000-2014 dan Renstra Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa tantangan yang perlu untuk ditindaklanjuti Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di Kabupaten Pemalang juga menjadi tantangan yang mempengaruhi status masyarakat dalam mengakses pelayanan kecamatan, hal ini menuntut penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terjangkau, adil dan bermutu bagi seluruh masyarakat pada semua tingkatan sosial ekonomi dan perbaikan pengelolaan jaminan Kebudayaan nasional. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 II-35 Ampelgading Kabupaten Pemalang dalam rangka mendorong peningkatan dan pengembangan pelayanan Kecamatan Ampelgading adalah dukungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang terpilih terhadap urusan yang dilimpahkan kepada Camat sangat besar dan menjadi salah satu prioritas sektor pembangunan yang teruang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang. Peluang lain dalam upaya peningkatan pelayanan Kecamatan Ampelgading adalah meningkatnya dukungan pendanaan pemerintah untuk menunjang sarana dan prasarana pelayanan di kecamatan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 III-1 Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Ampelgading secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum. 3.1. Tujuan Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Ampelgading selama tahun 2021–2026 adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ampelgading sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 III-2 Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ampelgading Tujuan Indikator Target Tahun Ket era nga n 202 5 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Persentase desa/kelurahan mandiri di Kecamatan 62 65 70 75 80 85 3.2. Sasaran Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Ampelgading dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Ampelgading selama tahun 2021- 2026, adalah “Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah”. Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ampelgading dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.2. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 III-3 Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ampelgading NSPK Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan sasaran Baseline Tahun Target Capaian 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan 52 60 62 65 70 75 80 85 Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah IKM 87,91 88,19 88,20 90,20 92,20 94,20 96,20 98,00 Nilai SAKIP OPD 60,04 62 67 72 77 80 85 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 III-4 NSPK Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan sasaran Baseline Tahun Target Capaian 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 SEBARAN INDIKATOR PROGRAM Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas penyeelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun 87,72 88,89 88,89 90,94 93,85 96,60 100 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif 97 97,20 98,10 98,10 98,40 100 Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama Persentase konflik di masyarakat yang ditangani 81,25 100 100 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 III-5 NSPK Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan sasaran Baseline Tahun Target Capaian 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD 84,50 87,50 88,89 90,98 93,87 95,80 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 III-6 3.3. Strategi Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Ampelgading guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Ampelgading dapat dijabarkan sebagai berikut : Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tabel : 3.2 Tahapan Rencana Strategis Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Visi : Pemalang Bercahaya (Bersih, Cakap, Handal, Mulya) Misi 6 : Organisatoris (Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi) Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

1.Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
2.Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital
3.Penguatan Kelembagaan Ekonomi Lokal
4.Optimalisasi Potensi Wilayah
5.Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Publik
6.Peningkatan Kompetensi dan Etika SDM Aparatur
7.Penguatan Infrastruktur dan Sarana Layanan
8.Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif
9.Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
10.Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat
1.Penguatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan
2.Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Publik
3.Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
4.Penguatan Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat
5.Digitalisasi dan Inovasi Layanan Pemerintahan
6.Sinkronisasi dan Kolaborasi Lintas Sektor
7.Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Pelayanan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 III-7 3.4. Arah Kebijakan Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan, arah kebijakan pembangunan Kecamatan selama lima tahun ke depan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar yang merata, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan Kecamatan difokuskan pada pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data, dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui mekanisme perencanaan partisipatif seperti Musrenbang. Peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pembangunan wilayah akan diperkuat melalui peningkatan kapasitas tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi, serta sinergi dengan instansi vertikal, OPD di tingkat kabupaten, dan lembaga kemasyarakatan. Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
1.Penguatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan
2.Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Publik
3.Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
4.Penguatan Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat
5.Digitalisasi dan Inovasi Layanan Pemerintahan
6.Sinkronisasi dan Kolaborasi Lintas Sektor
7.Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Pelayanan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 III-8 No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Keterangan

(1)(2) (3) (4) (5) https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-1 A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g.Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
d.Sub Kegiatan Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
1. 3.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-2
b.Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah SKPD
1. 4.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas berserta atribut kelengkapananya.
b.Sub Kegiatan Peningkatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan.
c.Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
1. 5.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
h.Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1. 6.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
c.Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 7.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-3
1. 8.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
c.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
e.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. 1.Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
a.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. 2.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a.Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
b.Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
c.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 3.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
a.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
b.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. 1.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a.Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-4
b.Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
c.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 2.Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
a.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
b.Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
c.Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. 1.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
a.Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
1. 2.Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
a.Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. 1.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
a.Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
b.Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
c.Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-5
d.Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
1. 1.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
b.Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
c.Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
d.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
e.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
f.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
g.Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
h.Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
i.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
j.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Ampelgading selama tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Gambar berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-6 Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-7 Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KETERANGAN

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Persentase desa dengan status mandiri di wilayah Kecamatan Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nilai SKM https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-8 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KETERANGAN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri Meningkatnya kualitas penyeelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang Efektif Persentase efektiftas kegiatan di Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-9 Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BAS ELI NE 20 24 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERA NGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TA RG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TA RG ET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 UNSUR KEWILAYAHAN 3.116.115.000 3.342.468.663 3.342.468.663 3.342.468.663 3.342.468.663 KECAMATAN ADMINISTRASI 3.116.115.000 3.342.468.663 3.342.468.663 3.342.468.663 3.342.468.663 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 100 % 100 % 2.903.747.000 100 % 3.215.456.663 100 % 3.215.456.663 100 % 3.215.456.663 100 % 3.215.456.663 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi 16 Dok um en 16 Dok um en 12.047.800 16 Doku men 12.047.800 16 Doku men 12.047.800 16 Doku men 12.047.800 16 Do ku me n 12.047.800 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dok ume n 2 Dok ume n 1.500.000 2 Doku men 1.500.000 2 Doku men 1.500.000 2 Doku men 1.500.000 2 Dok um en 1.500.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 1 Dok ume n 2 Dok ume n 2.110.000 1 Doku men 2.110.000 1 Doku men 2.110.000 1 Doku men 2.110.000 1 Dok um en 2.110.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-10 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BAS ELI NE 20 24 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERA NGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TA RG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TA RG ET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD 1 Dok ume n 1 Dok ume n 1.500.000 1 Doku men 1.500.000 1 Doku men 1.500.000 1 Doku men 1.500.000 1 Dok um en 1.500.000 Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD 1 Dok ume n 1 Dok ume n 1.937.800 1 Doku men 1.937.800 1 Doku men 1.937.800 1 Doku men 1.937.800 1 Dok um en 1.937.800 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD 2 Dok ume n 2 Dok ume n 1.000.000 2 Doku men 1.000.000 2 Doku men 1.000.000 2 Doku men 1.000.000 2 Dok um en 1.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Lap ora n 4 Lap ora n 2.000.000 1 Lapor an 2.000.000 1 Lapor an 2.000.000 1 Lapor an 2.000.000 1 Lap ora n 2.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Lap ora n 4 Lap ora n 2.000.000 4 Lapor an 2.000.000 4 Lapor an 2.000.000 4 Lapor an 2.000.000 4 Lap ora n 2.000.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi 4 Lap ora n 4 Lap ora n 2.247.140.000 4 Lapo ran 2.677.549.663 4 Lapo ran 2.677.549.663 4 Lapo ran 2.677.549.663 4 Lap ora n 2.677.549.663 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Ora ng 14 Ora ng 2.243.265.000 15 Oran g 2.673.674.663 15 Oran g 2.673.674.663 15 Oran g 2.673.674.663 15 Ora ng 2.673.674.663 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-11 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BAS ELI NE 20 24 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERA NGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TA RG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TA RG ET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 2 Lap ora n 1 Lap ora n 1.639.000 2 Lapor an 1.639.000 2 Lapor an 1.639.000 2 Lapor an 1.639.000 2 Lap ora n 1.639.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 4 Lap ora n 4 Lap ora n 1.000.000 4 Lapor an 1.000.000 4 Lapor an 1.000.000 4 Lapor an 1.000.000 4 Lap ora n 1.000.000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dok ume n 1 Dok ume n 1.236.000 1 Doku men 1.236.000 1 Doku men 1.236.000 1 Doku men 1.236.000 1 Dok um en 1.236.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi 2 Lap ora n 2 Lap ora n 2.000.000 2 Lapo ran 2.000.000 2 Lapo ran 2.000.000 2 Lapo ran 2.000.000 2 Lap ora n 2.000.000 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dok ume n 1 Dok ume n 1.000.000 1 Doku men 1.000.000 1 Doku men 1.000.000 1 Doku men 1.000.000 1 Dok um en 1.000.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Lap ora n 4 Lap ora n 1.000.000 4 Lapor an 1.000.000 4 Lapor an 1.000.000 4 Lapor an 1.000.000 4 Lap ora n 1.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-12 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BAS ELI NE 20 24 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERA NGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TA RG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TA RG ET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi 3 Lap ora n 3 Lap ora n 1.750.000 3 Lapo ran 1.750.000 3 Lapo ran 1.750.000 3 Lapo ran 1.750.000 3 Lap ora n 1.750.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Pak et 0 Pak et - 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Pak et Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan 25 Ora ng 25 Ora ng 750.000 25 Oran g 750.000 25 Oran g 750.000 25 Oran g 750.000 25 Ora ng 750.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Ora ng 5 Ora ng 1.000.000 5 Oran g 1.000.000 5 Oran g 1.000.000 5 Oran g 1.000.000 5 Ora ng 1.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi 8 Lap ora n 8 Lap ora n 234.003.250 8 Lapo ran 159.508.200 8 Lapo ran 159.508.200 8 Lapo ran 159.508.200 8 Lap ora n 159.508.200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 6 Pak et 9 Pak et 7.905.000 6 Paket 8.500.000 6 Paket 8.500.000 6 Paket 8.500.000 6 Pak et 8.500.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 2 Pak et 2 Pak et 2.000.000 2 Paket 2.000.000 2 Paket 2.000.000 2 Paket 2.000.000 2 Pak et 2.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 2 Pak et 2 Pak et 2.000.000 2 Paket 2.000.000 2 Paket 2.000.000 2 Paket 2.000.000 2 Pak et 2.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 12 Pak et 12 Pak et 135.024.750 12 Paket 95.369.200 12 Paket 95.369.200 12 Paket 95.369.200 12 Pak et 95.369.200 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-13 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BAS ELI NE 20 24 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERA NGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TA RG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TA RG ET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 5 Pak et 5 Pak et 30.393.500 5 Paket 16.139.000 5 Paket 16.139.000 5 Paket 16.139.000 5 Pak et 16.139.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 2 Dok ume n 2 Dok ume n 3.000.000 2 Doku men 2.640.000 2 Doku men 2.640.000 2 Doku men 2.640.000 2 Dok um en 2.640.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 396 Lap ora n 250 Lap ora n 52.680.000 396 Lapor an 31.860.000 396 Lapor an 31.860.000 396 Lapor an 31.860.000 396 Lap ora n 31.860.000 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dok ume n 2 Dok ume n 1.000.000 2 Doku men 1.000.000 2 Doku men 1.000.000 2 Doku men 1.000.000 2 Dok um en 1.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera 3 Lap ora n 3 Lap ora n 37.753.200 3 Lapo ran 27.560.000 3 Lapo ran 27.560.000 3 Lapo ran 27.560.000 3 Lap ora n 27.560.000 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 1 Unit 1 Unit 7.500.000 1 Unit 14.000.000 1 Unit 14.000.000 1 Unit 14.000.000 1 Uni t 14.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 1 Unit 1 Unit 28.253.200 1 Unit 11.560.000 1 Unit 11.560.000 1 Unit 11.560.000 1 Uni t 11.560.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 2.000.000 1 Unit 2.000.000 1 Unit 2.000.000 1 Unit 2.000.000 1 Uni t 2.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Lap ora n 4 Lap ora n 202.450.000 4 Lapo ran 203.190.000 4 Lapo ran 203.190.000 4 Lapo ran 203.190.000 4 Lap ora n 203.190.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-14 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BAS ELI NE 20 24 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERA NGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TA RG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TA RG ET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap ora n 12 Lap ora n 16.000.000 12 Lapor an 16.500.000 12 Lapor an 16.500.000 12 Lapor an 16.500.000 12 Lap ora n 16.500.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Lap ora n 12 Lap ora n 27.668.000 12 Lapor an 25.508.000 12 Lapor an 25.508.000 12 Lapor an 25.508.000 12 Lap ora n 25.508.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Lap ora n 1 Lap ora n 1.000.000 1 Lapor an 1.000.000 1 Lapor an 1.000.000 1 Lapor an 1.000.000 1 Lap ora n 1.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Lap ora n 12 Lap ora n 157.782.000 12 Lapor an 160.182.000 12 Lapor an 160.182.000 12 Lapor an 160.182.000 12 Lap ora n 160.182.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Lap ora n 5 Lap ora n 166.602.750 5 Lapo ran 131.851.000 5 Lapo ran 131.851.000 5 Lapo ran 131.851.000 5 Lap ora n 131.851.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 95.500.000 14 Unit 80.826.000 14 Unit 80.826.000 14 Unit 80.826.000 14 Uni t 80.826.000 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 3.350.000 4 Unit 4.000.000 4 Unit 4.000.000 4 Unit 4.000.000 4 Uni t 4.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 18 Unit 17.380.000 18 Unit 10.620.000 18 Unit 10.620.000 18 Unit 10.620.000 18 Uni t 10.620.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-15 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BAS ELI NE 20 24 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERA NGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TA RG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TA RG ET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 49.372.750 2 Unit 35.405.000 2 Unit 35.405.000 2 Unit 35.405.000 2 Uni t 35.405.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1.000.000 1 Unit 1.000.000 1 Unit 1.000.000 1 Unit 1.000.000 1 Uni t 1.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 87, 89 % 88, 89 % 14.000.000 90,9 4% 12.550.000 93,8 5% 12.550.000 96,6 0% 12.550.000 100 % 12.550.000 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Lap ora n 1 Lap ora n 4.000.000 1 Lapo ran 2.500.000 1 Lapo ran 2.500.000 1 Lapo ran 2.500.000 1 Lap ora n 2.500.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dok ume n 6 Dok ume n 2.000.000 6 Doku men 2.500.000 6 Doku men 2.500.000 6 Doku men 2.500.000 6 Dok um en 2.500.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 3 Lap ora n 3 Lap ora n 6.000.000 3 Lapo ran 6.650.000 3 Lapo ran 6.650.000 3 Lapo ran 6.650.000 3 Lap ora n 6.650.000 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4 Dok ume n 4 Dok ume n 2.000.000 4 Doku men 2.500.000 4 Doku men 2.500.000 4 Doku men 2.500.000 4 Dok um en 2.500.000 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 Lap ora n 4 Lap ora n 2.000.000 4 Lapor an 2.150.000 4 Lapor an 2.150.000 4 Lapor an 2.150.000 4 Lap ora n 2.150.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-16 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BAS ELI NE 20 24 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERA NGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TA RG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TA RG ET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Lap ora n 6 Lap ora n 2.000.000 4 Lapor an 2.000.000 4 Lapor an 2.000.000 4 Lapor an 2.000.000 4 Lap ora n 2.000.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2 Lap ora n 2 Lap ora n 6.000.000 2 Lapo ran 3.400.000 2 Lapo ran 3.400.000 2 Lapo ran 3.400.000 2 Lap ora n 3.400.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilkasanakan 4 Dok ume n 4 Dok ume n 2.000.000 4 Doku men 2.000.000 4 Doku men 2.000.000 4 Doku men 2.000.000 4 Dok um en 2.000.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 12 Lap ora n 12 Lap ora n 4.000.000 12 Lapor an 1.400.000 12 Lapor an 1.400.000 12 Lapor an 1.400.000 12 Lap ora n 1.400.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 96 % 97, 2% 53.000.000 98,1 0% 32.557.400 98,1 0% 32.557.400 98,4 0% 32.557.400 100 % 32.557.400 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3 Lap ora n 3 Lap ora n 50.000.000 3 Lapo ran 32.577.400 3 Lapo ran 32.577.400 3 Lapo ran 32.577.400 3 Lap ora n 32.577.400 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lem bag a Kem asy ara kata n 10 Lem bag a Kem asy ara kata n 31.500.000 10 Lemb aga Kema syara katan 19.377.400 10 Lemb aga Kema syara katan 19.377.400 10 Lemb aga Kema syara katan 19.377.400 10 Le mb aga Ke ma sya rak ata n 19.377.400 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-17 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BAS ELI NE 20 24 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERA NGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TA RG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TA RG ET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah KerjaKecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah KerjaKecamatan 1 Dok ume n 1 Dok ume n 6.500.000 1 Doku men 2.100.000 1 Doku men 2.100.000 1 Doku men 2.100.000 1 Dok um en 2.100.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Lap ora n 12 Lap ora n 15.000.000 12 Lapor an 11.100.000 12 Lapor an 11.100.000 12 Lapor an 11.100.000 12 Lap ora n 11.100.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100 % 17.000.000 100 % 9.172.600 100 % 9.172.600 100 % 9.172.600 100 % 9.172.600 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Lap ora n 1 Lap ora n 10.000.000 1 Lapo ran 7.172.600 1 Lapo ran 7.172.600 1 Lapo ran 7.172.600 1 Lap ora n 7.172.600 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Lap ora n 2 Lap ora n 10.000.000 1 Lapor an 7.172.600 1 Lapor an 7.172.600 1 Lapor an 7.172.600 1 Lap ora n 7.172.600 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Lap ora n 1 Lap ora n 7.000.000 1 Lapo ran 2.000.000 1 Lapo ran 2.000.000 1 Lapo ran 2.000.000 1 Lap ora n 2.000.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan 2 Lap ora n 2 Lap ora n 7.000.000 2 Lapor an 2.000.000 2 Lapor an 2.000.000 2 Lapor an 2.000.000 2 Lap ora n 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-18 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BAS ELI NE 20 24 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERA NGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TA RG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TA RG ET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 dan/atau Kepolisian Negara PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama 100 % 100 % 58.868.000 100 % 48.928.000 100 % 48.928.000 100 % 48.928.000 100 % 48.928.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah 4 Lap ora n 4 Lap ora n 58.868.000 4 Lapo ran 48.928.000 4 Lapo ran 48.928.000 4 Lapo ran 48.928.000 4 Lap ora n 48.928.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-19 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka MemantapkanPengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang mengikuti PembinaanWawasanKebangs aan dan Ketahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Ora ng 150 Ora ng 48.218.000 150 Oran g 40.600.000 150 Oran g 40.600.000 150 Oran g 40.600.000 150 Ora ng 40.600.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-20 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BAS ELI NE 20 24 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERA NGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TA RG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TA RG ET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 16 Ora ng 16 Ora ng 2.000.000 16 Oran g 1.000.000 16 Oran g 1.000.000 16 Oran g 1.000.000 16 Ora ng 1.000.000 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan 1 Lap ora n 1 Lap ora n 2.000.000 1 Lapor an 1.000.000 1 Lapor an 1.000.000 1 Lapor an 1.000.000 1 Lap ora n 1.000.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 Dok ume n 3 Dok ume n 6.650.000 3 Doku men 6.328.000 3 Doku men 6.328.000 3 Doku men 6.328.000 3 Dok um en 6.328.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa 84, 50 % 88, 89 % 80.000.000 90,9 8% 23.784.000 93,8 7% 23.784.000 95,8 0% 23.784.000 100 % 23.784.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 8 Lap ora n 8 Lap ora n 80.000.000 8 Lapo ran 23.784.000 8 Lapo ran 23.784.000 8 Lapo ran 23.784.000 8 Lap ora n 23.784.000 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 16 Dok ume n 16 Dok ume n 9.000.000 16 Doku men 4.784.000 16 Doku men 3.784.000 16 Doku men 4.784.000 16 Dok um en 3.784.000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 16 Dok ume n 16 Dok ume n 7.000.000 16 Doku men 2.000.000 16 Doku men 2.000.000 16 Doku men 2.000.000 16 Dok um en 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-21 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BAS ELI NE 20 24 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERA NGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TA RG ET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TAR GET PAGU TA RG ET PAGU -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16 Dok ume n 16 Dok ume n 9.000.000 16 Doku men 3.000.000 16 Doku men 3.000.000 16 Doku men 3.000.000 16 Dok um en 2.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 16 Dok ume n 16 Dok ume n 2.000.000 16 Doku men 2.000.000 16 Doku men 2.000.000 16 Doku men 2.000.000 16 Dok um en 2.000.000 Faslitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanan pemilihan kepala desa 13 Dok ume n 13 Dok ume n 25.000.000 0 Doku men 0 1 Doku men 2.000.000 1 Doku men 0 2 Dok um en 4000000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 16 Dok ume n 16 Dok ume n 9.000.000 16 Doku men 2.000.000 16 Doku men 2.000.000 16 Doku men 2.000.000 16 Dok um en 2.000.000 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 16 Dok ume n 16 Dok ume n 5.000.000 16 Doku men 3.000.000 16 Doku men 3.000.000 16 Doku men 3.000.000 16 Dok um en 2.000.000 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 16 Dok ume n 16 Dok ume n 4.000.000 16 Doku men 3.000.000 16 Doku men 2.000.000 16 Doku men 3.000.000 16 Dok um en 2.000.000 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangun Partisipatif 16 Dok ume n 16 Dok ume n 4.000.000 16 Doku men 2.000.000 16 Doku men 2.000.000 16 Doku men 2.000.000 16 Dok um en 2.000.000 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 16 Dok ume n 16 Dok ume n 6.000.000 16 Doku men 2.000.000 16 Doku men 2.000.000 16 Doku men 2.000.000 16 Dok um en 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-22 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Ampelgading sudah menerapkan penganggaran berbasis pengarusutamaan gender, pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu. Selain menentukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pencapaian indikator kinerja terkait SDGs, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara berturut – turut disajikan pada tabel di bawah ini. Namun karena Kecamatan Ampelgading tidak memiliki keempat indikator tersebut, maka disampaikan Nihil sesuai tabel di bawah. Tabel 4.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs No Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 NIHIL 3 dst Tabel 4.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 No Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 NIHIL 3 dst https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-23 Tabel 4.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 No Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 NIHIL 3 dst Tabel 4.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) No Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 NIHIL 3 dst Dalam rangka pengembangan SDM untuk mendukung kelancaran pelayanan kinerja, Kecamatan Ampelgading telah menyusun Rencana Aksi Daerah Sumber Daya Manusia (RAD SDM) sebagaimana tersaji pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-24 Tabel 4.7 RAD SDM Kecamatan Ampelgading Tahun 2021-2026Tabel 6.6 RAD SDM Kecamatan Ampelgading Tahun 2021-2026 N o. Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Satuan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Targ et Anggara n Peser ta Targ et Anggara n Peser ta Targ et Anggara n Peser ta Targ et Anggara n Peser ta Targ et Anggara n Peser ta Targ et Anggara n Peser ta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 1 Sosialiasai Peraturan Perundang Undangan Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang -undangan orang 0 50 7.500.00 0 50 7.500.00 0 50 7.500.00 0 50 7.500.00 0 50 7.500.000 2 Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Jumlah pesrta pembinaan uraian tugas kepala desa dan perangkat desa Orang/kegi atan 32/ 6 8.500.00 0 32/ 6 10.500.0 00 32/ 6 10.500.0 00 32/ 6 10.500.0 00 55 10.500.0 00 10.500.00 0 3 Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD Jumlah peseta pembinaan uraitan tugas dan fungsi BPD Orang/kegi atan 6.000.00 0 8.000.00 0 8.000.00 0 8.000.00 0 2 4 Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah linmas yang mengikuti pelatihan orang 192 35.505.0 00 96 17.500.0 00 96 17.500.0 00 96 17.500.0 00 96 17.500.0 00 100 17.500.0 00 5 Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pe,mberdayaan masyarakat desa Jumlah yang mengikuti kegiatan pemberday aan desa orang 50/ 3 8.500.00 0 50/ 3 9.500.00 0 50/ 3 9.500.00 0 50 9.500.00 0 50 18 18/14 3.370.900 18 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 IV-25 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2021-2026 V-1 Pencapaian target indikator kinerja Renstra Kecamatan Ampelgading merupakan serangkaian pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah serta program prioritas yang termuat dalam Renstra ini. Dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan kapasitas yang tersedia baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat yang secara sinergis bersama untuk mencapai tujuan perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut :

1.Sekretariat, Seksi dan jabatan fungsional pada Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2025-2029 dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum Renstra Kecamatan Ampelgading dengan sebaik-baiknya.
2.Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029.
3.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4.Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2021-2026 V-2 tingkat nasional, tingkat Provinsi Jawa Tengah dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Pemalang, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masa berlaku Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Pada saat Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2030-2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang tahun 2030. Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029. Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini jauh dari sempurna dan masih memiliki keterbatasan-keterbatasan, sebagaimana dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Ampelgading ini. Ampelgading September 2025 CAMAT AMPELGADING PRASETYO WIDYATMOKO, S.IP Pembina Tk.I NIP. 19690318 199802 1 012 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 I-1 Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. Kecamatan Bodeh sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategi (Renstra). Penyusunan Renstra Kecamatan Bodeh sebagai bentuk penjabaran https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 I-2 operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Bodeh disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bodeh Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Bodeh untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Bodeh serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bodeh selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang aktif. Penyusunan Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Bodeh, dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bodeh harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai. Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 I-3

(3)Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD. Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 Sesuai Melalui Disusun OPD Bappeda Disusun OPD Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Renstra PD Tidak Sesuai Disusun OPD Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Dokumen Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut : Persiapan Penyusunan Renstra PD Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Penyusunan Rancangan Renstra PD Forum Perangkat Daerah Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Penetapan Renstra PD Perkada Lampiran Renstra PD dengan Keputusan Kepala OPD Renstra PD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 I-4 Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); RPJPD RPJMD RKPD Visi, Misi, Program Calon Bupati Visi, Misi, Program Bupati Terpilih Draft Awal RPJMD Draft Renstra PD Musrenbang RPJMD Draft RPJMD Renstra PD Renja PD RKA PD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 I-5
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 I-6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1313);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20217 Nomor 1419);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 I-7
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 I-8 Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor … Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
25.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
26.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
27.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
28.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1.Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) kecamatan Bodeh tahun 2025-2029 memiliki maksud dan tujuan yang sangat penting dalam rangka memandu arah pembangunan di tingkat kecamatan untuk lima tahun ke depan. Renstra ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang efektif dan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah yang lebih luas. Berikut adalah penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029: 1.3.2. Tujuan Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan bertujuan untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat di tingkat kecamatan. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 I-9
1.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bodeh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2.Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Bodeh serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3.Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Bodeh. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :
1.Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2.Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan isu strategis Kecamatan Bodeh, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Bodeh, sumber daya Kecamatan Bodeh, kinerja pelayanan Kecamatan Bodeh, permasalahan pelayanan Kecamatan Bodeh dan isu strategis Kecamatan Bodeh.
3.Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bodeh, berisi tujuan dan sasaran Kecamatan Bodeh yang akan dicapai serta strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
4.Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan
5.Bab V Penutup https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-1 NO DESA JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI PEREMPUAN 1 Longkeyang 3.750 1.923 1.827 2 Jatingarang 7.301 3.705 3.596 3 Gunungbatu 1.704 863 841 4 Pasir 2.789 1.459 1.330 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-2 5 Kwasen 789 390 408 6 Jatiroyom 3.529 1.806 1.723 7 Parunggalih 1.048 539 509 8 Payung 2.441 1.238 1.203 9 Cangak 3.648 1.896 1.778 10 Kebandungan 2.661 1.329 1.332 11 Kesesirejo 7.578 3.868 3.710 12 Babakan 2.920 1.518 1.402 13 Karangbrai 5.392 2.743 2.649 14 Jraganan 2.444 1.239 1.205 15 Kebandaran 1.848 932 916 16 Bodeh 1.817 921 896 17 Muncang 5.876 2.978 2.898 18 Kelangdepok 3.471 1.714 1.757 19 Pendowo 5.317 2.671 2.646 JUMLAH 66.368 33.732 32.636 Sumber : Monografi Kecamatan Bodeh 2024 2.2 Gambaran Pelayanan Kecamatan Bodeh 2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bodeh Kecamatan Bodeh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-3 Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya. A. Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-4 Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :
1.Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2.Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3.Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4.Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5.Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-5 fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6.Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9.Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-6 kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12.Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi. B. Sekretaris Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :
1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3.Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-7
4.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5.Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6.Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7.Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9.Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-8

a.Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. 5.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-9 pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. 6.Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. 7.Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. 10.Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-10
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-11 dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. 4.Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. 5.Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. 6.Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. 7.Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-12 pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :
12. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-13 organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
13. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
14. 3.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
15. 4.Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
16. 5.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-14 pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
17. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
18. 7.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
19. 8.Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
20. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
21. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-15
22. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :
23. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
24. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
25. 3.Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
26. 4.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-16 dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
27. 5.Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
28. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
29. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-17
30. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
31. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
32. 10.Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
33. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
34. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
35. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-18 dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
36. 3.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
37. 4.Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
38. 5.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-19 lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
39. 6.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
40. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
41. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
42. 9.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
43. 10.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-20 sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
44. 11.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
45. 12.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. F. Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
46. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
47. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
48. 3.Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-21
49. 4.Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
50. 5.Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
51. 6.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
52. 7.Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
53. 8.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-22
54. 9.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
55. 10.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
56. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
57. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
58. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bodeh mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-23 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bodeh Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Bodeh Sumber daya Kecamatan Bodeh sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
a.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian CAMAT KASI PELAYANAN KASUBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN LURAH KASI TATA PEMERINTAHAN KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-24 Jumlah pegawai di Kecamatan Bodeh dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut : Tabel 2.1. Pegawai Kecamatan Bodeh No Uraian Laki- laki Perempuan Golongan Jumlah I II III IV 1 Camat 1 0 0 0 0 1 1 2 Sekcam 0 1 0 0 0 1 1 3 Kasubag 2 0 0 0 2 0 2 4 Kasi Kecamatan 3 1 0 0 4 0 4 5 JFU Kecamatan 7 2 2 3 4 0 9 6 JFT Kecamatan 0 0 0 0 0 0 0 7 Non ASN Kecamatan 9 2 0 0 0 0 11 Jumlah 22 6 2 3 10 2 28 Sumber : Sekretariat Kecamatan Bodeh, 2025 Pegawai Kecamatan Bodeh berjumlah 28 orang, meliputi 22 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Bodeh dominan laki-laki yaitu sebanyak 78,5 %. Agar kecamatan Bodeh menerapkan responsif gender, untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai ASN berdasar golongan, dari 17 orang, Golongan I sebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 10 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang, sehingga dapat https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-25 disimpulkan bahwa pegawai ASN pada Kecamatan Bodeh didominasi oleh ASN Golongan III sebanyak 59 % Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan No Jenis Diklat Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Diklatpim III 1 1 0 2 Diklatpim IV 1 0 1 3 ADUM 1 1 0 4 SEPADA 0 0 0 5 Struktural yang belum diklat 6 5 1 Jumlah 9 7 2 Sumber : Sekretariat Kecamatan Bodeh 2025 Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Bodeh, yaitu 1 orang sudah mengikuti Diklatpim III, 1 orang sudah mengikuti Diklatpim IV dan 1 orang sudah menggikuti ADUM sedangkan Pejabat Struktural pada Kecamatan Bodeh yang belum mengikuti diklat sebanyak 6 orang. Tabel 2.3. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin Laki- laki Perempuan I PNS 1 Pasca Sarjana (S2) - - - 2 Sarjana (S1) 14 11 3 3 Diploma - - - 4 SLTA 1 1 - 5 SLTP - - - 6 SD 2 2 - https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-26 II NON PNS 1 Pasca Sarjana (S2) - - - 2 Sarjana (S1) 4 3 1 3 Diploma - - - 4 SLTA 3 2 1 5 SLTP 2 2 - 6 SD 1 1 - Sumber : Sekretariat Kecamatan Bodeh, 2025 Jumlah pegawai Kecamatan Bodeh baik yang ASN maupun Non ASN berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 0 orang, Sarjana (S1) sebanyak 18 orang, Diploma sebanyak 0 orang, SLTA sebanyak 4 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Bodeh sudah tercukupi, yaitu dengan dominansi berpendidikan S1 sebanyak 64 %. Tabel 2.4. Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon No Eselon Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 IIIA 1 1 - 2 IIIB 1 - 1 3 IVA 4 3 1 4 IVB 2 2 - Jumlah 8 6 2 Sumber : Sekretariat Kecamatan Bodeh., 2025 Jumlah pegawai Kecamatan Bodeh berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang, Eselon IIIB sebanyak 1 orang, Eselon IVA sebanyak 4 orang, Eselon IVB sebanyak 2 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-27 Kecamatan Bodeh berdasarkan tingkat eselon sudah merata.
a.Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Bodeh dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6. Inventaris Aset Kecamatan Bodeh No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp) 1 01 Tanah Baik Sedang Rusak 292.400.000 01 Tanah 292.400.000 01.11 Tanah Untuk Bangunan Gedung 1 1 241.500.000 01.13 Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 1 1 50.900.000 Jumlah KIB A 2 02 Peralatan dan Mesin 1.291.772.776 03.01 Alat-alat Angkutan 523.825.032 03.01.0 1 Kendaraan Dinas Bermotor Peroranga n 2 2 350.126.428 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-28 No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp) 03.01.0 5 Kendaraan Bermotor Roda Dua 12 12 173.698.604 06 Alat Kantor & Rumah Tangga 06.01 Alat Kantor 86.409.852 06.01.0 4 Alat Penyimpan an Perlengkap an Kantor 27 27 66.169.700 06.01.0 5 Alat Kantor Lainnya 5 4 1 20.240.152 06.02 Alat Rumah Tangga 263.852.100 06.02.0 1 Meubeler 130 120 5 129.450.000 06.02.0 4 Alat Pendingin 20 20 64.770.901 06.02.0 5 Alat Dapur 2 2 882.500 06.02.0 6 Alat Rumah Tangga Lainnya 14 14 63.798.699 06.03 Peralatan Komputer 68.759.374 06.03.0 2 Personal Komputer 21 8 5 9 163.771.535 06.03.0 4 Peralatan Mini Komputer 3 2 1 16.736.000 06.03.0 5 Peralatan Personal Komputer 15 8 7 50.873.374 06.03.0 6 Peralatan Jaringan 1 1 1.150.000 06.04 Meja dan Kursi Kerja atau Rapat Pejabat 24.190.000 06.04.0 1 Meja Kerja Pejabat 5 5 8.000.000 06.04.0 3 Kursi Kerja Pejabat 16 16 20.667.200 02 07 Alat Studio & Alat 29.062.871 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-29 No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp) Komunika si 07.01 Alat Studio 3 3 6.689.600 07.01.0 2 Alat Komunika si 2 2 5.571.571 07.02.0 3 Alat Komunika si Radio HF/FM 1 1 1.000.000 07.02.0 6 Alat Komunika si Sosial 1 1 4.571.571 Jumlah KIB B 3 03 Gedung dan Bangunan 736.095.249 11 Bangunan Gedung 736.095.249 11.01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 636.175.249 11.01.0 1 Bangunan Gedung Kantor 1 1 489.255.149 11.01.0 9 Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1 1 132.008.700 11.01.1 4 Bangunan Gedung Garasi atau Pool 1 1 14.911.400 11.02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 99.920.000 11.02.0 1 Rumah Negara Golongan II 1 1 99.920.000 Jumlah KIB D 4 05 Aset Tetap Lainnya 0 17 Buku dan Perpustak aan 0 18 Barang Bercorak Kebudaya an 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-30 No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp) 18.01.0 2 Lukisan 1 1 18.01.0 5 Tanda Pengharga an 21 21 18.01.0 6 Maket dan Foto Dokumen 2 2 5 07 Aset Lainnya 87.357.500 07.21 Aset Kondisi Rusak Berat / Hilang / Lainnya 63 63 87.357.500 JUMLAH ASET 2.326.298.025 Sumber : Sekretariat Kecamatan Bodeh 2025 Berdasar tabel 2.6, sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Kecamatan Bodeh sudah cukup dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
b.Administrasi Kewilayahan Terdapat 19 desa di Kecamatan Bodeh dengan perincian sebagai berikut : Tabel 2.7. Administrasi Kewilayahan Kecamatan Bodeh No Desa Jumlah Dusun Jumlah RT Jumlah RW Jumlah Perangkat Desa Jumlah Linmas Ket 1 Longkeyang 5 20 5 20 20 2 Jatingarang 5 26 13 49 42 3 Gunungbatu 4 8 2 15 15 4 Pasir 3 16 8 10 10 5 Kwasen 2 5 2 12 12 6 Jatiroyom 5 13 5 24 22 7 Parunggalih 2 4 2 12 12 8 Payung 3 10 3 21 20 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-31 9 Cangak 3 17 2 33 32 10 Kebandungan 2 14 4 30 40 11 Kesesirejo 5 32 6 38 38 12 Babakan 2 16 4 20 18 13 Karangbrai 5 17 5 18 18 14 Jraganan 3 12 3 18 18 15 Kebandaran 2 6 2 31 30 16 Bodeh 2 7 2 30 30 17 Muncang 4 36 4 30 30 18 Kelangdepok 4 18 4 20 20 19 Pendowo 3 33 6 30 30 Jumlah 64 310 82 461 457 Sumber : Sekretariat Kecamatan Bodeh, 2025 Kecamatan Bodeh terdiri dari 19 desa, 82 RW dan 310 RT. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 457 personil Linmas 2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kinerja pelayanan Kecamatan Bodeh bisa dilihat pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-32 Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Bodeh Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang No Indikator Kinerja Satuan Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 36,5 37,5 38 39 39,5 31,66 40,69 NA NA NA 86,73 108,5 NA NA NA 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah Nilai 37,5 38,5 39 40 40,5 39,65 48,9 54,85 61,41 NA 105,7 127 140,64 153.52 NA Cakupan Layanan Kecamatan 87,62 88,77 89,92 90,02 92,23 NA 88,77 89,99 91,58 NA NA 100 100 101,73 NA 3 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan 77,85 78,1 78,25 78,85 79 77,85 79,99 80,53 81,99 NA 100 102,41 102,91 103,98 NA 4 Persentase pelayanan publik yang tersedia % 85 85 85 85 85 80 80 80 80 NA 94,11 94,11 94,11 94,11 NA 5 Persentase masyarakat desa yang aktif % 84,67 85,17 85,67 86,17 86,67 86 89 91 93,67 NA 101,53 100 103,88 104.99 NA 6 Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 NA 100 100 100 100 NA 7 Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 NA 100 100 100 100 NA 8 Persentase Desa bertata kelola Pemerintahan baik % 68,42 73,68 78,95 78,95 89,47 78,95 78,95 84,22 84,22 NA 115,34 107,15 106,67 94,13 NA Sumber : Kecamatan Bodeh, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-33 Berdasarkan tabel 2.8. dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bodeh selama tahun 2021-2025 sebagai berikut :

1.Melebihi target, meliputi : - Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 - Nilai Sakip tahun 2021- 2024. - Cakupan Layanan Kecamatan tahun 2022- 2024. - Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021- 2024. - Persentase Masyarakat Desa yang aktif tahun 2021- 2024. - Persentase desa bertata pemerintahan yang baik tahun 2021- 2023. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

a.Komitmen dari semua pihak;
b.Sarana dan prasarana yang memadai;
c.Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
d.Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.
1. 2.Memenuhi target, meliputi : - Cakupan layanan kecamatan tahun 2022- 2023. - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan tahun 2021. - Persentase masyarakat desa yang aktif tahun 2022. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-34 - Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan tahun 2021-2024. - Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani tahun 2021- 2024 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :
a.Komitmen dari semua pihak;
b.Sarana dan prasarana yang memadai;
c.Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
d.Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi
1. 3.Tidak memenuhi target, meliputi : - IRB tahun 2021. - Persentase pelayanan publik yang tersedia tahun 2021- 2024. - Persentase Desa bertata kelola Pemerintahan baik tahun 2024 Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak memenuhi target antara lain :
a.Masih kurangnya SDM yang potensial baik di tingkat desa maupun kecamatan.
b.Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-35 Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten No Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai RB 35,87 31,66 40,69 NA NA Nilai SAKIP 36,33 39,65 48,9 54,85 61,41 1 Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani % 100 100 100 100 100 2 Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan % NA 66,67 63,33 70,73 87,72 3 Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan % 86 86 89 91 93,67 4 Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi % 83,33 83,33 83,33 83,33 96 5 Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik % - - - - - 6 Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani % 100 100 100 100 100 7 Jumlah potensi konflik kasus 0 0 0 0 0 8 Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik % 84 84 85 79,96 84,22 Sumber : Kecamatan Bodeh, 2024 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-36 Persentase capaian PBB Kecamatan Bodeh selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat yaitu sebesar .......... pada tahun 2021 menjadi sebesar ...... pada tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, sehingga kemampuan membayar PBB juga meningkat. Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu tahun 2021-2025 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu. Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar 38% pada tahun 2021 menjadi sebesar 87,72% pada tahun 2024. Hal tersebut disebabkan adanya dukungan sumber daya manusia, tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta adanya dukungan dari PD terkait. Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2021- 2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar 90% pada tahun 2021 menjadi sebesar 98% pada tahun
1. 2024.Hal ini menunjukkan bahwa ada kepedulian tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-37 musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kecamatan. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) yang dibina selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar 48% pada tahun 2021 menjadi sebesar 75% pada tahun 2024. LKD yang dibina yaitu RW, PKK, karang taruna, Posyandu, LPMD/K dan RT. Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar 35% pada tahun 2021 menjadi sebesar 50% pada tahun 2024. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2021-2025 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik. Jumlah potensi konflik selama kurun waktu tahun 2021-2025 yaitu 0. Potensi konflik yang hampir terjadi dikarenakan antar desa akibat adanya perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Namun, potensi konflik yang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-38 terjadi tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan. Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar 78,95 % pada tahun 2021 menjadi sebesar 84,22% pada tahun 2024. Meskipun meningkat capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait. Selain indikator pada Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2021-2025 dan pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 terdapat pula indikator kinerja berdasar SDG’s, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021. Namun, untuk Kecamatan Pemalang tidak terdapat indikator kinerja dari ketiga regulasi tersebut sehingga ditulis NIHIL. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-39 Tabel 2.8. c Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2021 2022 2023 2024 2025

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 NIHIL 3 Sumber : Kecamatan Bodeh, 2025 Tabel 2.8. d Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2021 2022 2023 2024 2025
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 NIHIL 3 Sumber : Kecamatan Bodeh, 2025 Tabel 2.8. e Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2021 2022 2023 2024 2025
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-40 2 NIHIL 3 Sumber : Kecamatan Bodeh, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-41 Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Uraian Anggaran Pada Tahun (dalam juta) Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta) Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta) Rata-rata Pertumbuhan 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 Anggaran Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.335,78 3.187,559 2.856,638 3.212,282 3.377,902 2.855,2699 2.937,404 2.771,061 3.063,8 85,6 92,15 97 95,38 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 34,095 26 3,5 4 4 21,824 25,980 3,492 4 51,3 99,92 99,7 100 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 93,272 55,300 34,62 45,8 46,724 47,853 55,27 45,8 47 51,3 99,95 100 100 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 100 0 0 Program Penyelenggaraan Urusan 0 62,34 39,36 41,074 28,683 0 62,335 39,2 41,074 0 99,9 99,59 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-42 Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 120,083 28 10,111 14,9 9,918 43,8145 54 10,111 14,9 36,48 99,25 100 100 Jumlah 3.583,23 3.367,199 2.944,2295 3.318,056 3.467,227 2.968,7614 3.116,779,407 2.858,485853 3.169,574899 82,85 92,56 97,09 95,53 Rata-rata Sumber : Kecamatan Bodeh, 2024 Berdasar tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2021-2025 rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Bodeh cenderung meningkat, yaitu dengan rata-rata sebesar 79,34% pada tahun 2021 menjadi sebesar 98,96 % pada tahun 2024. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapat terserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Bodeh. Besaran anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Bodeh selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung menurun rata-rata penurunan sebesar 2%. Besaran realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2021-2025 juga cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,%. Penurunan anggaran menjadi salah satu kendala tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-43 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam melaksanakan pelayanan, yang menjadi sasaran layanan adalah masyarakat secara umum, lembaga kemasyarakan dan desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Bodeh 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Bodeh 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bodeh Dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Bodeh tidak lepas dari permasalahan yang timbul selama berjalannya waktu. Permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1.Belum optimalnya tata kelola pemerintahan, salah satunya adalah aspek pelayanan publik, ditandai dengan indeks pelayanan publik tahun 2023 yang masih rendah. Di Kecamatan Bodeh pelayanan publik masih kurang optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor sarana prasarana, sumber daya manusia dan teknologi.
2.Belum optimalnya integrasi sistem informasi pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Di tingkat kecamatan sistem yang ada belum sepenuhnya terintegrasi sehingga masih sering terjadi miskomunikasi dan ketidakakuratan data.
3.Perlu koordinasi dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan
4.Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-44
5.Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan
6.Pemenuhan dan perbaikan sarpras kecamatan
7.Terlalu banyak SIM yang harus di entry di tingkat desa sementara SDM yang paham IT di tingkat desa terbatas
8.Perlu peningkatan kapasitas linmas
9.Perlu penganggaran fasilitasi lembaga kemasyarakatan selain PKK 2.2.2. Isu Strategis Kecamatan Bodeh dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Bodeh tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bodeh adalah sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-45
1.Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2.Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3.Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4.Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan;
5.Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6.Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7.Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan. Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bodeh adalah sebagai berikut:
1.Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2.Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-46
3.Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4.Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan;
5.Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6.Adanya pendampingan dari PD terkait;
7.Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Bodeh, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, dan telaah Renstra Kemendagri/Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Kecamatan Bodeh yaitu “Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Bodeh”. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-47 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenang an Permasalah an Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangk at Daerah Isu Lingkungan yang dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah Isu Strategi s Perangk at Daerah Global Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 Gangguan akibat cuaca ekstrem dapat mempersulit akses masyarakat ke kantor kecamatan dan pelayanan dasar, termasuk pelayanan administrasi kependuduk an, koordinasi bencana, dan pengawasan wilayah. Kondisi lingkungan yang tidak sehat dan belum tertata menimbulka n persepsi negatif masyarakat terhadap kualitas layanan kecamatan, serta berdampak pada kesehatan masyarakat dan beban administrasi penanganan nya Minimnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak di beberapa desa memperbur uk kualitas pelayanan kesehatan, dan memunculk an kebutuhan layanan koordinatif yang lebih responsif dari kantor kecamatan, yang belum sepenuhnya terfasilitasi oleh SDM dan sistem yang ada. Belum optimaln ya pelayana n publik di Kecamat an Bodeh Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Bodeh tidak semata-mata disebabkan oleh aspek kelembagaan atau SDM, melainkan juga dipengaruhi oleh tekanan isu https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 II-48 lingkungan global hingga lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya integratif dalam peningkatan kapasitas layanan publik, termasuk: • Peningkatan ketangguhan infrastruktur pelayanan terhadap risiko iklim. • Digitalisasi dan pemetaan layanan publik berbasis data lingkungan. • Pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi pengelolaan lingkungan berbasis wilayah. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 III-1 Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Bodeh harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Bodeh secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum. 3.1. Tujuan Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bodeh selama tahun 2021–2026 adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bodeh sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di wilayahnya, serta https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 III-2 melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat. Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bodeh Tujuan Indikator Target Tahun Ket eran gan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan 11 13 15 17 18 19 3.2. Sasaran Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bodeh dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Bodeh selama tahun 2021-2026, adalah “Meningkatnya pelayanan kecamatan”. Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 III-3 tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bodeh dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.2. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 III-4 Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bodeh NSPK Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan sasaran Baseline Tahun Target Capaian 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan 4 9 11 13 15 17 18 19 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nilai SKM 80,53 81,99 86,9 87,5 88 89 89,4 89,8 Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri 5,26 47,36 57,89 68,42 78,94 89,47 94,73 100 SEBARAN INDIKATOR PROGRAM Program Penyelenggaraan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Persentase pelimpahan kewenangan ke 87,72 87,72 88,89 88,89 90,94 93,85 96,60 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 III-5 Pemerintahan Dan Pelayanan Publik pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif 97 97,20 98,10 98,10 98,40 100 Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) 72 73 75 77 79 80 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama Persentase konflik di masyarakat yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD 100 100 100 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 III-6 3.3. Strategi Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Bodeh guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Bodeh dapat dijabarkan sebagai berikut : Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Visi : Pemalang Bercahaya (Bersih, Cakap, Handal, Mulya) Misi 6 : Organisatoris (Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi) Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
1.Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
2.Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital
3.Penguatan Kelembagaan Ekonomi Lokal
4.Optimalisasi Potensi Wilayah
5.Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Publik
6.Peningkatan Kompetensi dan Etika SDM Aparatur
7.Penguatan Infrastruktur dan Sarana Layanan
8.Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif
9.Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
10.Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat
1.Penguatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan
2.Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Publik
3.Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
4.Penguatan Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat
5.Digitalisasi dan Inovasi Layanan Pemerintahan
6.Sinkronisasi dan Kolaborasi Lintas Sektor
7.Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Pelayanan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 III-7 Tabel : 3.2 Tahapan Rencana Strategis Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) 3.4. Arah Kebijakan Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan, arah kebijakan pembangunan Kecamatan selama lima tahun ke depan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar yang merata, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan Kecamatan difokuskan pada pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data, dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui mekanisme perencanaan partisipatif seperti Musrenbang. Peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pembangunan wilayah akan diperkuat melalui peningkatan kapasitas tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi, serta sinergi dengan instansi vertikal, OPD di tingkat kabupaten, dan lembaga kemasyarakatan. Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan

1.Penguatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan
2.Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Publik
3.Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
4.Penguatan Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat
5.Digitalisasi dan Inovasi Layanan Pemerintahan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 III-8 No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Keterangan

(1)(2) (3) (4) (5) Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

6.Sinkronisasi dan Kolaborasi Lintas Sektor
7.Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Pelayanan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-1 A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g.Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-2
a.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
d.Sub Kegiatan Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
1. 3.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b.Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah SKPD
1. 4.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas berserta atribut kelengkapananya.
b.Sub Kegiatan Peningkatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
c.Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
1. 5.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-3
g.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
h.Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1. 6.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
c.Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 7.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. 8.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
c.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-4
e.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. 1.Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
a.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. 2.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a.Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
b.Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
c.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 3.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
a.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
b.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. 1.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a.Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b.Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-5 dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
c.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 2.Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
a.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
b.Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
c.Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. 1.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
a.Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
1. 2.Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
a.Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. 1.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
a.Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b.Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
c.Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
d.Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
1. 1.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
b.Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
c.Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
d.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
e.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
f.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
g.Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
h.Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-7
i.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
j.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Bodeh selama tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Gambar berikut : Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-8 Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPU T INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN KETERANGA N

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatny a kualitas tata kelola pemerintaha n, kualitas pemberdayaa n ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah desa/keluraha n mandiri di Kecamatan Meningkatny a kualitas pelayanan dalam mencapai Nilai SKM https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-9 NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPU T INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN KETERANGA N
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) tata kelola pemerintaha n dan pemberdayaa n masyarakat Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri Meningkatnya kualitas penyeelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang Efektif Persentase efektiftas kegiatan di Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-10 NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPU T INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN KETERANGA N
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-11 Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBK EGIATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) UNSUR KEWILAYAHAN 3.040.674 .000 3.040.674. 000 3.040.674. 000 3.040.674. 000 3.040.67 4.000 KECAMATAN ADMINISTRASI 3.040.674 .000 3.040.674. 000 3.040.674. 000 3.040.674. 000 3.040.67 4.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 2.882.456 .000 2.882.456. 000 2.882.456. 000 2.882.456. 000 2.882.45 6.000 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah aktivitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.547.800 9.547.800 9.547.800 9.547.800 9.547.80 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.500.000 2 Dokumen 1.500.000 2 Dokumen 1.500.000 2 Dokumen 1.500.000 2 Dokumen 1.500.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.110.000 1 Dokumen 2.110.000 1 Dokumen 2.110.000 1 Dokumen 2.110.000 1 Dokumen 2.110.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1 Dokumen 1.937.800 1 Dokumen 1.937.800 1 Dokumen 1.937.800 1 Dokumen 1.937.800 1 Dokumen 1.937.800 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 1 Laporan 2.000.000 1 Laporan 2.000.000 1 Laporan 2.000.000 1 Laporan 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-12 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBK EGIATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.000.000 4 Laporan 2.000.000 4 Laporan 2.000.000 4 Laporan 2.000.000 4 Laporan 2.000.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Aktivitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.342.313 .000 2.342.313. 000 2.342.313. 000 2.342.313. 000 2.342.31 3.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang 23 Orang 2.340.674. 000 23 Orang 2.340.674.0 00 23 Orang 2.340.674.0 00 23 Orang 2.340.674.0 00 23 Orang 2.340.674 .000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.639.000 2 Laporan 1.639.000 2 Laporan 1.639.000 2 Laporan 1.639.000 2 Laporan 1.639.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 0 Laporan 1 Lapora n 2.000.000 1 Laporan 2.000.000 1 Laporan 2.000.000 1 Laporan 2.000.000 Laporan 2.000.000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokum en 0 Dokum en 0 Dokum en 0 Dokum en 0 Dokum en 0 Dokum en Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokum en 0 Dokum en 0 Dokum en 0 Dokum en 0 Dokum en 0 Dokum en Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Lapora n 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-13 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBK EGIATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Peraturan PerundangUndangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Aktivitas Administrasi Umum Perangkat Daerah 171.994.2 00 171.994.20 0 171.994.20 0 171.994.20 0 171.994. 200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 6 Paket 6 Paket 8.500.000 6 Paket 8.500.000 6 Paket 8.500.000 6 Paket 8.500.000 6 Paket 8.500.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 2 Paket 2 Paket 0 2 Paket 0 2 Paket 0 2 Paket 0 2 Paket 0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 2 Paket 2 Paket 0 2 Paket 0 2 Paket 0 2 Paket 0 2 Paket 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 12 Paket 12 Paket 106.855.2 00 12 Paket 106.855.20 0 12 Paket 106.855.20 0 12 Paket 106.855.20 0 12 Paket 106.855.2 00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 5 Paket 5 Paket 17.139.00 0 5 Paket 17.139.000 5 Paket 17.139.000 5 Paket 17.139.000 5 Paket 17.139.00 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.640.000 2 Dokumen 2.640.000 2 Dokumen 2.640.000 2 Dokumen 2.640.000 2 Dokumen 2.640.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 396 Laporan 396 Laporan 36.860.00 0 396 Laporan 36.860.000 396 Laporan 36.860.000 396 Laporan 36.860.000 396 Laporan 36.860.00 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Aktovitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.560.00 0 25.560.000 25.560.000 25.560.000 25.560.0 00 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 1 Unit 1 Unit 14.000.00 0 1 Unit 14.000.000 1 Unit 14.000.000 1 Unit 14.000.000 1 Unit 14.000.00 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 1 Unit 1 Unit 11.560.00 0 1 Unit 11.560.000 1 Unit 11.560.000 1 Unit 11.560.000 1 Unit 11.560.00 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aktivitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.190.0 00 202.190.00 0 202.190.00 0 202.190.00 0 202.190. 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-14 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBK EGIATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 16.500.00 0 12 Laporan 16.500.000 12 Laporan 16.500.000 12 Laporan 16.500.000 12 Laporan 16.500.00 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Laporan 12 Laporan 25.508.00 0 12 Laporan 25.508.000 12 Laporan 25.508.000 12 Laporan 25.508.000 12 Laporan 25.508.00 0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Laporan 12 Laporan 160.182.0 00 12 Laporan 160.182.00 0 12 Laporan 160.182.00 0 12 Laporan 160.182.00 0 12 Laporan 160.182.0 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aktivitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 130.851.0 00 130.851.00 0 130.851.00 0 130.851.00 0 130.851. 000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 80.826.00 0 14 Unit 80.826.000 14 Unit 80.826.000 14 Unit 80.826.000 14 Unit 80.826.00 0 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 4.000.000 4 Unit 4.000.000 4 Unit 4.000.000 4 Unit 4.000.000 4 Unit 4.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 18 Unit 10.620.00 0 18 Unit 10.620.000 18 Unit 10.620.000 18 Unit 10.620.000 18 Unit 10.620.00 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 35.405.00 0 2 Unit 35.405.000 2 Unit 35.405.000 2 Unit 35.405.000 2 Unit 35.405.00 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 15.000.00 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.0 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Aktivitas Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.00 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 2.500.000 6 Dokumen 2.500.000 6 Dokumen 2.500.000 6 Dokumen 2.500.000 6 Dokumen 2.500.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Jumlah Aktivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-15 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBK EGIATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 2.500.000 4 Dokumen 2.500.000 4 Dokumen 2.500.000 4 Dokumen 2.500.000 4 Dokumen 2.500.000 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 3.500.000 4 Laporan 3.500.000 4 Laporan 3.500.000 4 Laporan 3.500.000 4 Laporan 3.500.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 2.000.000 4 Laporan 2.000.000 4 Laporan 2.000.000 4 Laporan 2.000.000 4 Laporan 2.000.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Aktivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.00 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilkasanakan 4 Dokumen 4 Dokumen 2.000.000 4 Dokumen 2.000.000 4 Dokumen 2.000.000 4 Dokumen 2.000.000 4 Dokumen 2.000.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000 12 Laporan 2.500.000 12 Laporan 2.500.000 12 Laporan 2.500.000 12 Laporan 2.500.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 50.000.00 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.0 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Aktivitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 50.000.00 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.0 00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyar akatan 10 Lembaga Kemasyar akatan 3.500.000 10 Lembaga Kemasyar akatan 3.500.000 10 Lembaga Kemasyar akatan 3.500.000 10 Lembaga Kemasyar akatan 3.500.000 10 Lembaga Kemasyar akatan 3.500.000 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah KerjaKecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah KerjaKecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 31.500.00 0 1 Dokumen 31.500.000 1 Dokumen 31.500.000 1 Dokumen 31.500.000 1 Dokumen 31.500.00 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 15.000.00 0 12 Laporan 15.000.000 12 Laporan 15.000.000 12 Laporan 15.000.000 12 Laporan 15.000.00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-16 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBK EGIATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 57.218.000 57.218.000 57.218.000 57.218.000 57.218.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah aktivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 57.218.00 0 57.218.000 57.218.000 57.218.000 57.218.00 0 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka MemantapkanPengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang mengikuti PembinaanWawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 150 Orang 150 Orang 48.218.00 0 150 Orang 48.218.000 150 Orang 48.218.000 150 Orang 48.218.000 150 Orang 48.218.00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-17 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBK EGIATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0 Orang 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan 0 Laporan 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 Dokumen 3 Dokumen 9.000.000 3 Dokumen 9.000.000 3 Dokumen 9.000.000 3 Dokumen 9.000.000 3 Dokumen 9.000.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 36.000.00 0 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.0 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Aktivitas Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 36.000.00 0 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.0 00 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 9.000.000 16 Dokumen 9.000.000 16 Dokumen 9.000.000 16 Dokumen 9.000.000 16 Dokumen 9.000.000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 6.000.000 16 Dokumen 6.000.000 16 Dokumen 6.000.000 16 Dokumen 6.000.000 16 Dokumen 6.000.000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 8.500.000 16 Dokumen 8.500.000 16 Dokumen 8.500.000 16 Dokumen 8.500.000 16 Dokumen 8.500.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 Faslitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanan pemilihan kepala desa 13 Dokumen 13 Dokumen 0 13 Dokumen 0 13 Dokumen 0 13 Dokumen 0 13 Dokumen 0 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 2.000.000 16 Dokumen 2.000.000 16 Dokumen 2.000.000 16 Dokumen 2.000.000 16 Dokumen 2.000.000 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 5.000.000 16 Dokumen 5.000.000 16 Dokumen 5.000.000 16 Dokumen 5.000.000 16 Dokumen 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-18 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBK EGIATAN/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BASELI NE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangun Partisipatif 16 Dokumen 16 Dokumen 3.500.000 16 Dokumen 3.500.000 16 Dokumen 3.500.000 16 Dokumen 3.500.000 16 Dokumen 3.500.000 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 2.000.000 16 Dokumen 2.000.000 16 Dokumen 2.000.000 16 Dokumen 2.000.000 16 Dokumen 2.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-19 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Bodeh sudah menerapkan penganggaran berbasis pengarusutamaan gender, pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu. Selain menentukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pencapaian indikator kinerja terkait SDGs, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara berturut – turut disajikan pada tabel di bawah ini. Namun karena Kecamatan Bodeh tidak memiliki keempat indikator tersebut, maka disampaikan Nihil sesuai tabel di bawah. Tabel 6.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs No Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 NIHIL 3 dst Tabel 6.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-20 No Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 NIHIL 3 dst Tabel 6.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 No Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 NIHIL 3 dst Tabel 6.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) No Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 NIHIL 3 dst Dalam rangka pengembangan SDM untuk mendukung kelancaran pelayanan kinerja, Kecamatan Bodeh telah menyusun Rencana Aksi Daerah Sumber Daya Manusia (RAD SDM) sebagaimana tersaji pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-21 Tabel 6.6 RAD SDM Kecamatan Bodeh Tahun 2021-2026 No . Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Satuan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Ta rg et Anggar an Pese rta Targ et Anggara n Pes ert a Targ et Anggara n Pes ert a Targ et Anggara n Pes ert a Targ et Anggara n Peser ta Tar get Angga ran Pese rta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 1 Sosialiasai Peraturan Perundang Undangan Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan orang 0 50 7.500.0 00 50 7.500.0 00 50 7.500.0 00 50 7.500.0 00 50 7.500.0 00 2 Fasilitasi pelaksana an tugas kepala desa dan perangkat desa Jumlah pesrta pembinaan uraian tugas kepala desa dan perangkat desa Orang/ kegiatan 38 /6 8.500.0 00 38/ 6 10.500. 000 38/ 6 10.500. 000 38/ 6 10.500. 000 38 10.500. 000 38 10.500. 000 3 Fasilitasi pelaksana an tugas dan fungsi BPD Jumlah peseta pembinaan uraitan tugas dan fungsi BPD Orang/ kegiatan 6.000.0 00 8.000.0 00 8.000.0 00 8.000.0 00 2 4 Fasilitasi penyelengg araan ketentram an dan ketertiban umum Jumlah linmas yang mengikuti pelatihan orang 38 35.505. 000 96 17.500. 000 96 17.500. 000 96 17.500. 000 96 17.500. 000 100 17.50 0.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 IV-22 No . Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Satuan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Ta rg et Anggar an Pese rta Targ et Anggara n Pes ert a Targ et Anggara n Pes ert a Targ et Anggara n Pes ert a Targ et Anggara n Peser ta Tar get Angga ran Pese rta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 5 Fasilitasi penyusun an program dan pelaksana an pe,mberda yaan masyaraka t desa Jumlah yang mengikuti kegiatan pemberdayaa n desa orang 50 /3 8.500.0 00 50/ 3 9.500.0 00 50/ 3 9.500.0 00 50 9.500.0 00 50 18 18/ 14 3.370 .900 18 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2021-2026 V-1 Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bodeh untuk kurun waktu lima tahun. Pencapaian target indikator kinerja Renstra Kecamatan Bodeh merupakan serangkaian pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah serta program prioritas yang termuat dalam Renstra ini. Dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan kapasitas yang tersedia baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat yang secara sinergis bersama untuk mencapai tujuan perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2025 2029 adalah sebagai berikut :

1.Sekretariat, Seksi dan jabatan fungsional pada Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2025-2029 dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum Renstra Kecamatan Bodeh dengan sebaik-baiknya.
2.Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029.
3.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2021-2026 V-2
4.Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan ditingkat nasional, tingkat provinsi Jawa tengah dan atau perubahan kebijakan kabupaten Pemalang, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masa berlaku Renstra Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Pada saat Renstra Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2030-2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang 2030. Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029, Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini jauh dari sempurna dan masih memiliki keterbatasan-keterbatasan, sebagaimana dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Bodeh ini. Bodeh, Juli 2025 CAMAT BODEH MISBAHUDIN, S.IP NIP. 19690309 199203 1 001 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 I-1 Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 I-2 setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah. Kecamatan Ulujami sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Ulujami untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025- 2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Ulujami serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Ulujami selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 I-3 dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang aktif. Penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Ulujami dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ulujami harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai. Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD. Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 I-4 Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 Sesuai Persiapan PD Disusun OPD Verifikasi Rancanga n Akhir Renstra PD Bappeda Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Renstra PD Tidak Sesuai Disusun OPD Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah) Penyusunan Renstra PD Perkada Renstra PD Lampiran Renstra PD dengan Keputusan Kepala OPD Penetapan Renstra PD Melalui Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Disusun O https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 I-5 Gambar 1.2 Dokumen Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 I-6 RKA PD Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.3 Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 I-7 Gambar 1.4 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1.Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 I-8 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 I-9 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 I-10
12.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 I-11 Kabupaten Pemalang Nomor 129);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor .. Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor …);
21.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang; https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 I-12
22.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
23.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui peningkatan pelayanan kecamatan yang prima. 1.3.1. Maksud Adapun Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ulujami untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Urusan Kewilayahan;
b.Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029. 1.3.2. Tujuan Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 I-13
a.Sebagai acuan atau Pedoman kerja bagi Kecamatan Ulujami sesuai dengan tugas dan fungsinya termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ulujami;
b.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Ulujami seiap tahunnya;
c.Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :
1. 1.Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, Dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
2. 2.Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Ulujami;
3. 3.Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berisi tujuan, sasaran jangka menengah Kecamatan Ulujami Tahun 2025- 2029, Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 serta arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029;
4. 4.Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 I-14 Kinerja, indikator kinerja, target dan Pagu indikatif Kecamatan Ulujami yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka mendukung Pembangunan Daerah, Target keberhailan pencapaian tujuan dan sasaran Rentra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Target kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
5. 5.Bab V Penutup, berisi kesimpulan kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id Kecamatan Ulujami dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ulujami mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ulujami Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II-1 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 2 Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan Ulujami, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya. A. Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :
6. 1.Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Ulujami yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
7. 2.Merumuskan kebijakan Kecamatan Ulujami sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
8. 3.Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan Ulujami melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 3
9. 4.Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan Kecamatan Ulujami, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
10. 5.Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
11. 6.Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat Kecamatan Ulujami sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
12. 7.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
13. 8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di Kecamatan Ulujami sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
14. 9.Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
15. 10.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat Kecamatan Ulujami sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
16. 11.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
17. 12.Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan Ulujami berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 4
18. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi. B. Sekretaris Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :
19. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
20. 2.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
21. 3.Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
22. 4.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan Kecamatan Ulujami dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
23. 5.Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan Ulujami dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
24. 6.Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat Kecamatan Ulujami sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
25. 7.Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
26. 8.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 5
27. 9.Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
a.Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan Ulujami yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan Ulujami yang meliputi LKJiP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. 5.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. 6.Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. 7.Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 6
9. 9.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. 10.Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan;dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. 4.Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 7 pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. 5.Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. 6.Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. 7.Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas:
12. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 8 bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
13. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
14. 3.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat Kecamatan Ulujami guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
15. 4.Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
16. 5.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
17. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
18. 7.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
19. 8.Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 9
20. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
21. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
22. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :
23. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
24. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
25. 3.Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat Kecamatan Ulujami guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
26. 4.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 10 masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
27. 5.Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Ulujami dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
28. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
29. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
30. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat Kecamatan Ulujami sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
31. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
32. 10.Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
33. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
34. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
35. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 11
36. 3.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Ulujami meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
37. 4.Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
38. 5.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah Kecamatan Ulujami dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
39. 6.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
40. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 12
41. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
42. 9.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
43. 10.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
44. 11.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
45. 12.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. F. Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
46. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
47. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
48. 3.Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Ulujami dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat Kecamatan Ulujami dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
49. 4.Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
50. 5.Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan Ulujami di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 13 dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
51. 6.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Ulujami sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
52. 7.Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Ulujami sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
53. 8.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang- undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
54. 9.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Ulujami melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
55. 10.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Ulujami sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
56. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
57. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
58. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 14 2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Ulujami Sumber daya Kecamatan Ulujami sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
a.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Jumlah pegawai di Kecamatan Ulujami dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut : Tabel 2.1. Pegawai Kecamatan Ulujami Golongan Sumber : Sekretariat Kecamatan Ulujami 2025 Pegawai Kecamatan Ulujami berjumlah 22 orang, meliputi 14 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Ulujami dominan laki-laki yaitu sebanyak 63,64 %. Agar Kecamatan Ulujami menerapkan responsif gender untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi non ASN sebanyak 7 orang, golongan I sabanyak 1 orang, golongan II sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 6 orang dan Golongan IV sebanyak 1 orang. Dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Ulujami didominan oleh ASN sebanyak 68,18% dan dominan golongan III yaitu sebanyak 40,00 %. No Uraian Laki- Laki Perempua JumlaI II III IV 1 Camat 1 0 0 0 0 1 1 2 Sekcam 0 0 0 0 0 0 0 3 Kasubag 1 0 0 0 1 0 1 4 Kasi Kecamatan Ulujami 2 0 0 0 2 0 2 5 JFU Kecamatan Ulujami 6 5 1 7 3 0 11 6 JFT Kecamatan Ulujami 0 0 0 0 0 0 0 7 Non ASN Kecamatan Ulujami 4 3 0 0 0 0 0 Jumlah 14 8 1 7 6 1 15 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 15 Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan No Jenis Diklat Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Diklatpim III 1 1 0 2 Diklatpim IV 2 2 0 3 ADUM 0 0 0 4 SEPADA 0 0 0 5 Struktural yang belum diklat 2 2 0 Jumlah 5 5 0 Sumber : Sekretariat Kecamatan Ulujami 2025 Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Ulujami, yaitu 1 orang sudah mengikuti Diklatpim III, 2 orang sudah mengikuti Diklatpim IV, 0 orang sudah mengikuti ADUM dan 2 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang. Tabel 2.3. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Pasca Sarjana (S2) 0 0 0 2 Sarjana (S1) 1 1 9 2 3 Diploma 0 0 0 4 SLTA 3 1 2 5 SLTP 0 0 0 6 SD 1 1 0 Jumlah 15 11 4 Sumber : Sekretariat Kecamatan Ulujami 2025 Jumlah pegawai Kecamatan Ulujami berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 0 orang, Sarjana (S1) sebanyak 11 orang, Diploma sebanyak 0 orang, SLTA sebanyak 3 orang dan SD sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Ulujami masih perlu https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 16 ditingkatkan karena pegawai di Kecamatan Pemalang dominan berpendidikan Sarjana yaitu sebanyak 73,33%. Tabel 2.4. Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon No Eselon Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 IIIA 1 1 0 2 IIIB 0 0 0 3 IVA 3 3 0 4 IVB 1 1 0 Jumla h 5 4 0 Sumber : Sekretariat Kecamatan Ulujami, 2025 Jumlah pegawai Kecamatan Ulujami berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang, Eselon IIIB sebanyak 0 orang, Eselon IVA sebanyak 3 orang, Eselon IVB sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Ulujami berdasarkan tingkat eselon dominan esselon IVA yaitu sebanyak 60 %.
b.Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Ulujami dapat dilihat pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 17 Tabel 2.5. Inventaris Aset Kecamatan Ulujami No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp) Baik Sedang Rusak 1 01 Tanah 01 Tanah 1 (3.470) 694.000.000 Jumlah KIB A 2 01 Peralatan dan Mesin 02 Alat-alat Besar 0 - 03 Alat-alat Angkutan 14 9 5 0 240.000.000 04 Alat Bengkel dan Alat Ukur 0 05 Alat Pertanian 06 Alat Kantor & Rumah Tangga 450 150 170 130 800.000.000 07 Alat Studio & Alat Komunikasi 4 1 1 2 10.000.000 08 Alat-alat Kedokteran 09 Alat Laboratorium 10 Alat-alat persenjataan/keamanan Jumlah KIB B 3 03 Gedung dan Bangunan 4 4 - - 1.710.126.000 11 Bangunan Gedung 12 Monumen Jumlah KIB C 4 04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 13 Jalan & Jembatan 14 Bangunan Air/Irigasi 15 Instalasi 1 1 5.000.000 16 Jaringan 1 1 2.000.000 Jumlah KIB D No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp) Baik Sedang Rusak 5 05 Aset Tetap Lainnya 17 Buku dan Perpustakaan 45 45 180.000 18 Barang Bercorak Kebudayaan 19 Hewan, Ternak dan Tanaman Jumlah KIB E 6 06 Konstruksi dalam Pengerjaan Jumlah KIB F Jumlah Total 519 211 176 132 3.416.286.000 Sumber : Sekretariat Kecamatan Ulujami 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 18 Berdasar tabel 2.6, sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Kecamatan Ulujami sudah cukup dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
c.Administrasi Kewilayahan Terdapat 18 desa di Kecamatan Ulujami dengan perincian sebagai berikut : Tabel 2.6. Administrasi Kewilayahan Kecamatan Ulujami No Desa Jumlah Dusun Jumlah RW Jumlah RT Jumlah Perangkat Desa Jumlah Linmas Ket 1 Desa Sukorejo 5 10 35 12 32 2 Desa Botekan 3 6 25 10 25 3 Desa Rowosari 5 5 29 12 43 4 Desa Ambowetan 3 3 20 10 24 5 Desa Pagergunung 6 6 29 13 40 6 Desa Wiyorowetan 3 5 18 10 36 7 Desa Samong 3 6 28 10 28 8 Desa Tasikrejo 3 6 27 10 40 9 Desa Bumirejo 3 3 19 10 25 10 Desa Kaliprau 4 6 35 11 76 11 Desa Kertosari 4 2 18 11 25 12 Desa Pamutih 4 7 26 11 40 13 Desa Padek 3 6 20 10 21 14 Desa Blendung 5 9 37 12 48 15 Desa Ketapang 2 3 18 9 39 16 Desa Limbangan 6 8 36 13 48 17 Desa Mojo 4 8 50 11 96 18 Desa Pesantren 7 7 37 14 48 Jumlah 73 106 507 199 734 Sumber : Sekretariat Kecamatan Ulujami 2025 Kecamatan Ulujami terdiri dari 18 desa, 507 RT dan 106 RW. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 734 personil Linmas. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 19 2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujami Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 diperoleh dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 20 Tabel 2.7.a Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Berdasarkan Renstra tahun 2020 – 2024 No Indikator Kinerja Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 Nilai LKJIP 35,3 4 33,8 6 35,4 0 35, 40 45, 47 35, 34 33,86 48, 10 54,8 5 60,0 4 100 100 86,1 8 96,8 5 132,0 4 2 Prosentase penyerapan anggaran 95 95 86 ,3 2 86, 32 93 ,3 5 cc 99.87 87,81 93,33 87,81 103,47 104 , 31 86, 32 1,0 8 94,0 6 3 Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang desa 10 0 10 0 80 100 10 0 83 83 84 76 80 100 100 100 100 4 Prosentase kelengkapan administrasi desa Binaan 75 75 71 ,8 8 66, 67 72 ,2 2 57,89 80 66 ,6 7 63, 00 72,22 77,19 106 , 67 106 , 67 100 112 5 Nilai SKM Na Na Na 83,95 85,36 83 ,9 5 85, 36 86,18 88, 16 8 8, 8 na na na 100 100 6 Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan public 90 90 90 90 9 0 96 95 ,5 6 96 96 87 100 100 101 111 92 Sumber : Kecamatan Ulujami, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id II- 21Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 Berdasarkan tabel 2.7.a dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ulujami selama tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1.Melebihi target, meliputi : - Prosentase penyerapan anggaran (2020 – 2024) - Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang desa (2020 – 2024) - Prosentase kelengkapan administrasi desa binaan (2020 – 2024) - Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik (2020 – 2024) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

a.Komitmen dari semua pihak;
b.Sarana dan prasarana yang memadai;
c.Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
d.Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.
1. 2.Memenuhi target, meliputi : - Nilai LKJIP (2020 – 2024) - Prosentase kelengkapan administrasi desa binaan (2024) - Nilai SKM (2020 – 2024) - Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik (2020 – 2024) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :
a.Komitmen dari semua pihak;
b.Sarana dan prasarana yang memadai;
c.Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
d.Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi
1. 3.Tidak memenuhi target, meliputi : - Prosentase penyerapan anggaran (2024) yang disebabkan oleh kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan - Prosentase kelengkapan administrasi desa binaan (2024) yang disebabkan oleh : (1) Masih ada beberapa desa yang kurang memahami tentang pembuatan kelengkapan administrasi desa; (2) Masih kurangnya SDM yang memadai; dan (3) Pembinaan yang kurang terjadwal. - Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik (2024) yang disebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan publik https://jdih.pemalangkab.go.id II- 22Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 Tabel 2.7. b Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Sesuai Bab II RPJMD tahun 2025- 2029 No Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani % 100 100 100 100 100 2 Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan % 86,67 66,67 66,67 100 100 3 Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan % 82,5 92,5 92,5 100 100 4 Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi % 50 50 50 100 86 5 Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik % NA NA NA NA NA 6 Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani % 100 100 100 100 100 7 Jumlah potensi konflik kasus 0 2 2 0 2 8 Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik % 61,11 61,11 66,67 66,67 72,22 Sumber : Kecamatan Ulujami,, 2025 Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung meningkat, yaitu sebesar 40% pada tahun 2020 menjadi sebesar 73% pada tahun
2. 2024.Hal tersebut disebabkan adanya kesiapan sumber daya manusia, tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait. Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan selama kurun waktu tahun 2020 – 2024 mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini karena semakin banyak masyarakat yang sadar untuk menyuarakan pendapatnya dalam forum musyawarah tingkat kecamatan demi kemajuan wilayah desa masing – masing. Persentase Lembaga Kemasyarakatan https://jdih.pemalangkab.go.id II- 23Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 Desa/Kelurahan yang dibina selama kurun waktu tahun 2020-2024 stagnan, yaitu sebesar 100%. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina yaitu RW, PKK, karang taruna, Posyandu, LPMD/K dan RT. Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung stagnan, yaitu sebesar 100%. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya. Persentase jalan kewenangan desa kondisi baik dalam kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung meningkat, yaitu sebesar 10% pada tahun 2020 menjadi sebesar 25% pada tahun 2024. Meskipun cenderung meningkat dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Kondisi tersebut disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan dan masih kurangnya dukungan dari PD terkait. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik. Pada tahun 2020 - 2024 masih terdapat potensi konflik. Potensi konflik ini terjadi antar desa akibat adanya perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Namun, potensi konflik yang terjadi tersebut dapat diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan. Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung stagnan, yaitu sebesar 60 %. Penilaian tata pemerintahan yang baik dilihat dari aspek ketepatan pengumpulan laporan administrasi desa, ketepatan pengumpulan data perkembangan desa , aspek pelaporan data kependudukan tiap bulan dan hal – hal administratif lain. Tabel 2.8. c Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 NIHIL 3 https://jdih.pemalangkab.go.id II- 24Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 Tabel 2.8. d Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tabel 2.8. e Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 NIHIL 3 No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 NIHIL 3 https://jdih.pemalangkab.go.id II- 25Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Uraian Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.54 1.000 160.78 5.000 177.30 0.000 287.87 5.000 413.21 5.000 139.21 9.508 159.98 5.000 168.60 5.010 282.41 1.527 408.499. 884 96.3 2 99.5 0 95,1 0 98.1 0 99.8 6 31,85 33,11 Program peningkatan sarana dan 191.20 176.20 809.94 443.00 395.80 190.89 176.14 739.91 442.58 393.500. 99.8 99.9 91.9 99.9 99.4 73,97 65,26 prasarana Aparatur 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 4.099 3.874 1.000 0.000 000 4 7 2 1 2 Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8.600. 000 5.000. 000 10.000 .000 29.450 .000 6.550. 000 8.600. 000 5.000. 000 10.000 .000 29.450 .000 6.550.00 0 100 100 100 100 100 43,72 43,72 Progran peningkatan perencanaan dan 40.340 51.000 55.500 71.800 50.150 40.340 51.000 55.500 71.800 50.150.0 100 1`00 100 100 100 8,62 8,62 penganggaran SKPD .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 00 Program pembinaan dan fasilitasi 10.000 10.000 100 pengelolaan keuangan desa .000 .000 Program mengintensifkan penanganan 105.80 105.80 100 pengaduan masyarakat 0.000 0.000 Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan 32.000 .0000 32.000 .000 100 - Program peningkatan sarana dan 279.10 318.55 374.70 217.16 279.10 279.10 318.55 374.70 217.160. 100 100 100 100 -3,43 -2,57 prasarana perkantoran 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 000 Program pengembangan kewilyahan 59.727 59.727.0 100 .000 00 Jumlah 820.48 672.08 1.371. 1.206. 1.142. 805.95 671.22 1.292. 1.200. 1.135.58 1.000 5.000 295.00 825.00 602.00 3.607 8.874 566.01 941.52 6.884 0 0 0 0 7 Rata – Rata 86,5 9 99,8 9 97,2 9 99,6 0 99,7 1 30,95 29,63 Sumber : Kecamatan Ulujami, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id II- 26Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 Berdasar tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2020-2024 rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Ulujami cenderung stabil, yaitu dengan rata-rata sebesar 86,59% pada tahun 2020 menjadi sebesar 99,71% pada tahun 2024. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapat terserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Ulujami. Besaran anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Ulujami selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 30,95%. Besaran realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2020-2024 juga cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 29,63%. Peningkatan anggaran menjadi salah satu pendorong dapat tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan Berdasar tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2020-2024 rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Ulujami cenderung stabil, yaitu dengan rata-rata sebesar 86,59% pada tahun 2016 menjadi sebesar 99,71% pada tahun

2024.Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapat terserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Ulujami. Besaran anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Ulujami selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 30,95%. Besaran realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2020-2024 juga cenderung meningkat dengan rata- rata peningkatan sebesar 29,63%. Peningkatan anggaran menjadi salah satu pendorong dapat tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 27 Dalam dokumen Rencana strategis terdapat 2 indikator sasaran Kecamatan Ulujami tahun 2021-2026 yaitu : Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta target Kinerja Kecamatan Ulujami No Tujuan Sasaran Indikator Target 2022 2023 2024 2025 2026 Misi ke- 2: “Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik” Meningkatka n pelayanan kecamatan yang Prima Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan 86,18 86,23 86,26 86,33 86,35 Meningkatknya kualitas pelayanan kecamatan Cakupan layanan kecamatan 89,25 89,45 90,76 90,96 92,07 *Dalam renstra Kecamatan Ulujami terdapat satu tujuan, Satu sasaran dan 2 Indikator Sasaran Dalam Dokumen rencana Strategis dibandingkan Dokumen Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ulujam tahun 2022, kesesuaian antara program dan kegiatan serta indikator sasaran kegiatan telah sesuai yaitu terdapat 6 Program dengan 54 Kegiatan dengan rincian:

a.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
c.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
e.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. https://jdih.pemalangkab.go.id . Tabel 2.3 Rincian realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023 untuk masing-masing program tersebut diantaranya : No. PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN Pagu(Rp) Realisasi Persentase realisasi (%) Pagu(Rp) Realisasi Persentase realisasi (%) 2022 2023 1 Progam Penunjang Urusan Pemerinatahan Daerah Kabupaten /Kota 3.274.373.998,- 2.946.428.642,- 90.46 3.021.829.750 2.771.280.615 91.74 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 39.993.000,- 39.993.000,- 100 24.993.000 24.993.000 100 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 27.000.000,- 27.000.000,- 100 36.000.000 36.000.000 100 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.000.000,- 6.000.000,- 100 6.000.000 6.000.000 100 5 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 53.658.000- 53.658.000- 100 53.658.000 53.658.000 100 6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 35.000.000- 35.000.000- 100 31.000.000 31.000.000 100 Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 28 https://jdih.pemalangkab.go.id II- 29Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029
1. 1.Untuk Rincian Realisasi Kinerja Kecamatan Ulujami Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut : a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 (tujuh)kegiatan dengan realisasi kinerja terdiri dari : 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan realisasi kinerja persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dengan realisasi kinerja 100% selama 12 bulan; 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja persentase laporan keuangan perangkat daerah 100% selama 12 bulan; 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja persentase administrasi kepegwaian perangkat daerah 100% selama 12 Bulan;Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas 100% selama 12 bulan; 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi kinerja persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas 100% selama 12 bulan; 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi kinerja persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas 100% selama 12 bulan; https://jdih.pemalangkab.go.id II- 30Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi kinerja Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% selama 12 bulan; b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, terdiri 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi Kinerja sebagai berikut : 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan realisasi kinerja Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100% selama 12 bulan; 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan denga realisasi kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100% selama 12 bulan; 3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan realisasi kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100% selama 12 bulan. c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan,, terdiri dari 1 (satu ) kegiatan dengan realisasi Kinerja : 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan realisasi kinerja terlaksananya Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 96% selama 12 bulan. https://jdih.pemalangkab.go.id II- 31Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi Kinerja sebagai berikut : 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan realisasi 100% selama 12 bulan. e) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan rincian realisasi Kinerja : 1) Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan realisasi kinerja Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Desa 100% selama 12 bulan. Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta target Kinerja Kecamatan Ulujami No Tujuan Sasaran Indikator Target 2022 2023 2026 2025 2026 Misi ke- 2: “Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik” Meningkatkan pelayanan kecamatan yang Prima Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan 86,18 86,23 86,26 86,33 86,35 Meningkatknya kualitas pelayanan kecamatan Cakupan layanan kecamatan 89,25 89,45 90,76 90,96 92,07 *Dalam renstra Kecamatan Ulujami terdapat satu tujuan, Satu sasaran dan 2 Indikator Sasaran CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2022 dan 2023 https://jdih.pemalangkab.go.id II- 32Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021- 2026, dengan sasaran Kecamatan yaitu “Meningkatnya pelayanan pelayanan Kecamatan”, Telah dijabarkan kedalam dua indikator kinerja utama Perangkat daerah sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut : Tabel 2.5 Indikator Capaian Kinerja Kecamatan Ulujami Tahun 2021 dan2022 berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 No Indikator Sasaran Satuan 2022 2023 Target Realisasi Target Realisasi 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 86,18 86,18 86,23 88,16 2 Cakupan Layanan Kecamatan % 86,32 91,76 86,32 93,33 2.1.4. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Ulujami kelompok sasaran yang dilayani adalah masyaarakat desa di Wilayah Kecamatan Ulujami dan Desa 18 Desa di Kecamatan Ulujami. https://jdih.pemalangkab.go.id II- 33Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 2.1.5. Mitra dalam Pemberian Pelayanan Kecamatan Ulujami Mitra dalam Pemberian Pelayanan dengan Ka. Polsek Ulujami dan Koramil 05/Ulujami. 2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan Ulujami Tidak ada dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan Ulujami 2.1.7. Kerjasama Daerah menjadi tanggung jawab Kecamatan Ulujami Kerjasama Daerah menjadi tanggung jawab Kecamatan Ulujami adalah Kerjasama dengan Kabupaten Pekalongan dalam batas Wilayah Kabupaten Pemalang. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah 2.2.1. Permasalah Pelayanan Kecamatan Ulujami Kecamatan Ulujami dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Kecamatan Ulujami di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung https://jdih.pemalangkab.go.id II- 34Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Ulujami tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Ulujami adalah sebagai berikut :
2. 1.Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
3. 2.Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/ kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
4. 3.Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. 4.Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
6. 5.Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
7. 6.Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
8. 7.Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan. Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Ulujami adalah sebagai berikut :
9. 1.Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; https://jdih.pemalangkab.go.id II- 35Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029
10. 2.Adanya Perangkata Daerah dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
11. 3.Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
12. 4.Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
13. 5.Adanya Perangkat Daerah dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
14. 6.Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait;
15. 7.Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ulujami No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia Masih terbatasnya jenis data pemerintahan Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat Belum tersedianya SOP pelayanan yang sesuai Kebutuhan Masih kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM Masih terdapat kasus pengaduan masyarakat Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Masih terdapat pengajuan izin non usaha Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat Miskin Masih terdapat pengajuan surat non perizinan 2 Masih rendahnya peran serta Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Desa Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id II- 36Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 No Masalah Pokok Masalah Akar Masal dan kelurahan Desa Belum optimalnya pendampingan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan Masih rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan tingkat Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan 3 Belum optimalnya Masih rendahnya linmas yang mempunyai Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan penanganan kompetensi gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup 4 Masih terdapat Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan potensi hari besar agama sebagai upaya konflik tingkat menumbuhkan semangat wawasan desa/kelurahan dan kecamatan kebangsaan dan ketahanan nasional Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan Belum optimalnya penanganan potensi konflik social Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan 5 Masih rendahnya Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Masih banyak desa yang belum mampu menyusun desa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa bertata kelola pemerintahan baik Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Ada desa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa https://jdih.pemalangkab.go.id II- 37Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 No Masalah Pokok Masalah Akar Masala Penataan arsip belum sesuai ketentuan Belum tercukupinya BMD sesuai kebutuhan Belum tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas Belum tercukupinya kebutuhan mebel Belum tercukupinya kebutuhan peralatan dan mesin Lainnya Belum tercukupinya kebutuhan sarpras gedung kantor Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang Masih terjadi surat yang tidak terkirim atau terlambat untuk memperlancar pelaksanaan tugas Terdapat kebutuhan listrik, PDAM yang harus dibayar Terdapat kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang harus dibayar Jumlah ASN belum mencukupi kebutuhan Belum optimalnya Terdapat kendaraan dinas yang harus dipelihara pemeliharaan BMD Terdapat mebel yang harus dipelihara Terdapat peralatan dan mesin yang harus dipelihara Terdapat gedung kantor yang harus dipelihara Terdapat sarpras pendukung gedung kantor yang harus dipelihara https://jdih.pemalangkab.go.id II- 38Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 2.2.2. Isu Strategis Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah/ panjang. (Permendagri 86 tahun 2017). Isu strategis Kabupaten Pemalang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional, dan Provinsi, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2029. Isu Global, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pemalang dapat diidentifikasi sebagai berikut. 2.2.2.1. Telaah Isu Strategis Lingkungan Global
16. 1.Resiko Kegagalan Climate Action Perubahan iklim yang disebabkan pemanasan global akan menyebabkan berbagai risiko terhadap ekosistem dan manusia. Dalam jangka panjang, perubahan iklim akan menimbulkan masalah kesehatan yang besar, kematian dini, risiko terhadap kota dan pemukiman, serta bahaya lainnya. Mitigasi sangat dibutuhkan dan cepat. Karena perubahan iklim berkaitan dengan isu-isu lain dalam dokumen perencanaan ini, perubahan iklim menjadi salah satu tantangan paling serius yang dihadapi umat manusia. https://jdih.pemalangkab.go.id II- 39Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 Akselerasi dalam perbaikan lingkungan adalah suatu hal yang wajib dilakukan secara global. Meskipun upaya pengurangan emisi global telah mulai dilakukan sejak satu dekade terakhir tetapi hasil yang diharapkan masih belum optimal. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh PBB, Masih terjadi kesenjangan emisi yang signifikan antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dicapai. Bila ingin mencapai target 2030 maka mulai saat ini perlu mengurangi emisi sebesar 7,6% setiap tahun selama 10 tahun ke depan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat. Secara global Climate Action harus mulai dari proses dekarbonisasi dimana salah satu sumber utama dari emisi karbon berasal dari aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan tantangan utama dalam aksi iklim ini, mengingat selalu ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Perlindungan terhadap ekosistem merupakan salah satu alternatif upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh semua negara, serta upaya untuk lebih beradaptasi untuk masa depan terkait pola hidup rendah emisi. Terkait dengan hal tersebut perlu adanya antisipasi dari Pemerintah Kabupaten Pemalang dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian https://jdih.pemalangkab.go.id II- 40Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
17. 2.Deglobalisasi Ada sinyal kuat bahwa era globalisasi akan segera berakhir, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh analis riset di Barclays Corporate and Investment Bank. Setelah hampir satu abad globalisasi, guncangan global berturut-turut dan gerakan untuk menghadapi perubahan iklim tampaknya mulai membalikkan keadaan. Saat ini, “perlambatan” tampaknya bergerak menuju deglobalisasi. Gangguan yang terjadi baru-baru ini terhadap rantai nilai global seperti pandemi COVID-19, perang di Ukraina, meningkatnya perbedaan ideologi, dan transisi ramah lingkungan dan hilangnya hak kelas menengah di negara- negara maju dan meningkatnya kekhawatiran akan ketergantungan yang berlebihan pada perdagangan dengan mitra tunggal menyebabkan periode “pelambatan” yang relatif stagnan. Keadaan ini telah mendorong pemerintah dan perusahaan untuk mempertimbangkan kembali ketergantungan pada eksternal. Mereka mencari model pertumbuhan yang lebih tangguh dan lebih dekat dengan negara asal mereka dan mitra terpercaya. https://jdih.pemalangkab.go.id II- 41Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029
18. 3.Krisis Lapangan Pekerjaan Dunia sedang menghadapi krisis lapangan kerja. Angka riil global lebih dari 30% atau berjumlah 3,3 miliar orang. Angkatan kerja global mencakup orang-orang yang bekerja dan orang- orang yang sedang mencari pekerjaan; tidak termasuk anak-anak, pensiunan, pelajar, ibu rumah tangga, atau orang yang tidak sedang mencari pekerjaan.
19. 4.Krisis Utang Negara-negara termiskin di dunia sedang menghadapi krisis utang yang semakin besar. Dana Moneter Internasional (IMF) melaporkan bahwa lebih dari separuh negara-negara berkembang berpendapatan rendah berada dalam atau berisiko tinggi mengalami kesulitan utang, dan sekitar seperlima negara-negara berkembang memiliki perdagangan obligasi negara pada tingkat yang tertekan. Sementara itu, di banyak negara berpendapatan menengah ke bawah, meningkatnya kerentanan utang dan krisis yang saling tumpang tindih – pandemi Covid-19, perang di Ukraina, dan kenaikan suku bunga global serta penghindaran risiko, memaksa semakin banyak negara untuk mencari utang restrukturisasi dari kreditor eksternal. Sementara itu Bank Dunia mengungkapkan sepanjang 2022, negara-negara berpendapatan rendah dan menengah mengeluarkan dana hingga US$443,5 miliar untuk membayar utang. https://jdih.pemalangkab.go.id II- 42Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 Biaya utang atas utang publik dan utang yang dijamin publik pun diproyeksikan akan meningkat 10% untuk semua negara berkembang selama periode 2023-2024 dan hampir 40% untuk negara-negara berpendapatan rendah. Kondisi ini pun memaksa pemerintah untuk mengalihkan anggaran dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan penting lainnya. Bank Dunia secara umum menyebutkan krisis utang tersebut mengancam negara-negara berkembang, yang mencakup negara berpendapatan rendah dan menengah. Namun, meskipun Indonesia berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah, profil utang RI masih relatif aman. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan posisi utang Indonesia hingga akhir November 2023 sebesar Rp8.041,01 triliun. Naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar Rp7.950,52 triliun. Jumlah utang Pemerintah pada periode ini mencapai Rp8.041,01 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 38,11%. Pemerintah memastikan rasio ini masih jauh dari ketetapan UU Nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB. Selain itu, rasio ini juga masih di bawah target yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah periode 2023-2026 di kisaran 40%. https://jdih.pemalangkab.go.id II- 43Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029
20. 5.Konfrontasi Geo Ekonomi Dunia yang semakin terhubung membawa peluang bagi kemakmuran yang lebih besar, namun juga persaingan ekonomi yang lebih besar antar negara. Mulai dari pandemi Covid-19, penyumbatan Terusan Suez, hingga perang di Ukraina, peristiwa-peristiwa tertentu dapat menimbulkan dampak yang besar di seluruh lanskap global. Hal ini menjadikan negara-negara di seluruh dunia telah mengambil serangkaian langkah kebijakan ekonomi baru untuk melindungi industri-industri utama dalam negeri dan memastikan pasokan bahan baku penting yang dapat diandalkan. Geopolitik, yang merupakan kekuatan pendorong tradisional di balik kebijakan dan strategi luar negeri, akan digantikan oleh geoekonomi. Geoekonomi menyatakan bahwa negara harus menggunakan instrumen ekonomi dan kebijakan mereka seperti kebijakan investasi, pembatasan komoditas, dan sanksi keuangan untuk mencapai tujuan geopolitik, sehingga mendorong dan mengamankan kepentingan nasional.
21. 6.Resiko Kegagalan Cyber Security Keamanan siber telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia semenjak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Berbanding lurus dengan tingginya tingkat pemanfaatan https://jdih.pemalangkab.go.id II- 44Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 teknologi informasi dan komunikasi tersebut, tingkat risiko dan ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin tinggi dan semakin kompleks. Menyikapi fenomena tersebut, untuk menciptakan lingkungan siber strategis dan penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal dan terpercaya; memajukan dan menumbuhkan ekonomi digital dengan meningkatkan daya saing dan inovasi siber; serta membangun kesadaran dan kepekaan terhadap ketahanan dan keamanan nasional dalam ruang siber, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan peraturan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 membentuk BSSN yang bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber nasional. BSSN menyusun Strategi Keamanan Siber Indonesia sebagai acuan bersama seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan keamanan siber di instansi masing-masing. Strategi keamanan siber nasional disusun selaras dengan nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: Kedaulatan, Kemandirian, Keamanan, Kebersamaan, dan Adaptif. Tujuan strategis Strategi Keamanan Siber Indonesia adalah tercapainya ketahanan siber, keamanan layanan https://jdih.pemalangkab.go.id II- 45Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 publik, penegakan hukum siber, budaya keamanan siber dan keamanan siber pada ekonomi digital. Strategi Keamanan Informasi Indonesia ini diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi kepercayaan dunia kepada Indonesia dalam berbagai forum keamanan siber internasional. Strategi Keamanan Siber Indonesia merupakan sumbangsih Bangsa Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia.
22. 7.Hilangnya Keanekaragaman Hayati Hilangnya keanekaragaman hayati terjadi ketika setiap bentuk keanekaragaman hayati (seperti keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem) mengalami penurunan di suatu wilayah tertentu melalui proses seperti kematian (termasuk kepunahan), perusakan, atau pemindahan manusia. Penurunan terjadi dalam berbagai skala, mulai dari kepunahan global hingga kepunahan populasi, yang menyebabkan penurunan total keragaman dalam skala yang sama. Keanekaragaman hayati menciptakan nilai ekonomi yang signifikan dalam bentuk jasa ekosistem seperti penyediaan makanan, penyimpanan karbon, serta penyaringan air dan udara, yang bernilai lebih dari $150 triliun per tahun—sekitar dua kali lipat PDB dunia menurut penelitian akademis dan analisis BCG. Lima tekanan utama—perubahan tata guna lahan dan laut, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, perubahan iklim, polusi, dan penyebaran spesies invasif—menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dalam jumlah besar. Penurunan fungsi ekosistem telah merugikan perekonomian global lebih dari $5 https://jdih.pemalangkab.go.id II- 46Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 triliun per tahun dalam bentuk hilangnya jasa alam. Banyak aktivitas bisnis, terutama aktivitas yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya dan budidaya, berkontribusi terhadap tekanan yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Pengoperasian empat rantai nilai utama makanan, energi, infrastruktur, dan fesyen saat ini mendorong lebih dari 90% tekanan yang disebabkan oleh aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati. Ketika ekosistem menurun, dunia usaha menghadapi risiko yang signifikan, termasuk biaya bahan baku yang lebih tinggi dan penolakan dari konsumen dan investor. Namun krisis ini juga menciptakan peluang nyata. Perusahaan yang bertindak untuk mendukung keanekaragaman hayati dapat mengembangkan penawaran dan model bisnis baru yang kuat, meningkatkan daya tarik penawaran yang sudah ada, dan menurunkan biaya operasional.
23. 8.Asset Bubble Burst Bubble burst atau pecahnya gelembung perusahaan pada umumnya terjadi di dunia startup atau perusahaan rintisan. Bubble burst merupakan sebuah fenomena pertumbuhan ekonomi, dimana nilai pasar naik dengan sangat cepat, namun diikuti juga oleh penurunan nilai yang cepat atau kontraksi. Fenomena bubble sendiri ditandai dengan kenaikan harga aset secara drastis disebabkan perilaku pasar yang tidak rasional, cenderung terlalu optimistis dan bersifat spekulatif. Selama https://jdih.pemalangkab.go.id II- 47Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 fenomena bubble terjadi, harga aset diperdagangkan dengan harga yang relatif lebih ‘mahal’ (overvalued) daripada nilai wajarnya. Karena perilaku yang bersifat spekulatif inilah, di kemudian hari memungkinkan terjadinya bubble burst (gelembung pecah) yang ditandai dengan turunnya harga secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Akibatnya adalah ramai gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menghantam perusahaan startup Indonesia. Peristiwa gelombang PHK ini dilakukan oleh para perusahaan startup untuk terus bertahan di tengah perekonomian maupun investasi yang memiliki siklus naik turun akibat resesi global. Dimana, pada siklus naik turun ini dapat terjadi fenomena menarik yaitu bubble and burst. https://jdih.pemalangkab.go.id II- 48Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id II- 49Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id II- 50Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 2.2.2. Telaah Isu Strategis berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) merupakan kelanjutan dari program Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Konsep SDG’s diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG’S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain: 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana- mana. 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia. 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang https://jdih.pemalangkab.go.id II- 51Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua. 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua. 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua. 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi. 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara; 11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. https://jdih.pemalangkab.go.id II- 52Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. 14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan. 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. d 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Pemalang, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id II- 53Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 2.6.6.3. Telaah Isu Strategis berdasarkan RPJM Nasional tahun 2025-2029 Tema dan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025- 2029 adalah “Penguatan Fondasi Transformasi” dengan menekankan pada :
24. 1.Transformasisosial yaitu pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
25. 2.Transformasi ekonomi yaitu hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
26. 3.Transformasi Tata Kelola yaitu kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil.
27. 4.Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia yaitu memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
28. 5.Ketahanan sosial, budaya dan ekologi yaitu memperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan. Berdasarkan hasil evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2023, Rancangan Teknokratik RPJM Nasional tahun 2025- 2029 membagi isu strategis kewilayahan khususnya wilayah Jawa Bali yang harus dipedomani dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
29. 1.Masih tingginya kesenjangan pembangunan https://jdih.pemalangkab.go.id II- 54Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah kepulauan
30. 2.Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir selatan pulau Jawa.
31. 3.Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri
32. 4.Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian
33. 5.Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri
34. 6.Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta scarring effect akibat pandemi COVID- 19. 2.2.2.4. Telaah Isu Strategis berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2025 bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan RPJMD Kabupaten Pemalang sehingga dapat memberikan sumbangsih positif pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah. Adapun visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi https://jdih.pemalangkab.go.id II- 55Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah “Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan”. Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
35. 1.Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
36. 2.Penurunan tingkat kemiskinan
37. 3.Ketahanan pangan berkelanjutan
38. 4.Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
39. 5.Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana
40. 6.Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
41. 7.Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat.
42. 8.Tata kelola pemerintahan yang dinamis 2.2.2.5. Telaah Isu Strategis berdasarkan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang adalah “Pemalang Mulya (Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya)”. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2045 sebagai berikut :
43. 1.Transformasi Ekonomi Transformasi ekonomi di Kabupaten Pemalang diharapkan dapat menggeser struktur ekonomi https://jdih.pemalangkab.go.id II- 56Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi.
44. 2.Transformasi sosial Transformasi sosial di Kabupaten Pemalang dapat diwujudkan melalui kesejahteraan masyarakat dengan terjaminnya hak dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan sosial serta terjaminnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Selain itu, aspek lainnya adalah penurunan kemiskinan yang berorientasi pada kemajuan ekonomi kerakyatan.
45. 3.Insrastruktur yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan harapan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus bentuk investasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saingyang dapat menunjang ketercapaian visi pembangunan jangka panjang.
46. 4.Ketahanan SDA, Lingkungan Hidup dan Bencana Misi ini bertujuan untuk menciptakan kesiapsiagaan peran sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam usaha pertahanan dan meningkatkan potensi serta kapasitas kekuatan pertahanan daerah.
47. 5.Ketahanan Budaya Makna dalam misi ini adalah pemajuan kebudayaan yaitu upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya https://jdih.pemalangkab.go.id II- 57Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 Kabupaten Pemalang di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
48. 6.Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Misi ini merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Isu Strategis Daerah yang dihadapi dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 adalah :
49. 1.Pemanfaatan Bonus Demografi dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing dan adaptif
50. 2.Antisipasi masuknya budaya asing yang merusak kearifan budaya lokal dan norma masyarakat, khususnya generasi muda
51. 3.Akselerasi pengentasan kemiskinan
52. 4.Penguatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
53. 5.Stabilitas ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
54. 6.Pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan kota yang berkualitas
55. 7.Implementasi reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id II- 58Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 2.2.2.6. Telaah Isu Strategis Berdasarkan KLHS RPJM Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Penyusunan KLHS telah diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dimana KLHS wajib disusun dan diintegrasikan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka Panjang (RPJP), serta dalam penyusunan KRP terindikasi menimbulkan dampak atau berisiko terhadap lingkungan. Isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJM Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
56. 1.Kualitas hidup sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan
57. 2.Belum optimalnya distribusi kesejahteraan dengan dukungan kepastian hukum yang adil dan berbasis gender
58. 3.Ancaman keberlanjutan sumber daya air
59. 4.Ancaman terhadap pelestarian tutupan hutan dan lahan
60. 5.Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim
61. 6.Belum optimalnya kontribusi industri dan pariwisata terhadap ekonomi daerah yang berkelanjutan
62. 7.Belum optimalnya budaya e- governmentdan upaya peningkatan pendapatan daerah https://jdih.pemalangkab.go.id ` Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 59 Tabel 2.74. Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Pemalang Dengan Isu Strategis Internasional, Nasional Dan Regional Jawa Tengah Potensi Permasalahan Masalah Daerah Isu Global Isu Strategis Rencana Jangka Panjang Isu Strategis Jangka Menengah Isu Strategis Kabupaten Pemalang Nasional Jawa Tengah Pemalang Nasional KLHS - Lahan Pertanian yang luas - Pemalang merupakan lumbung pangan Jawa TEngah - Alih fungsi lahan pertanian - Belum terwujudnya ketahanan pangan - Ketaha nan pangan - Pola konsums i dan produksi berkelanj uta n - Keta hanan pangan - Keta hanan pangan - Belum optimalny a teknologi pertanian 1. Ketahan an Pangan dalam memenu hi ketersedi aan pangan masyara kat https://jdih.pemalangkab.go.id ` Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 60 - Telah tersedianya infrastrukt ur penghubun g virtual seperti internet dan telekomuni kasi, kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih. Infrastruk tur pertanian dan juga jaringan jalan yang menyebar. - Masih rendahnya kualitas infrastruktur jalan, air dan pengelolaan limbah - Relatif stagnannya tingkat konektivitas Kabupaten Pemalang - Belum optimalnya pengelolaan arsip dan kurangnya sarana prasarananya - Masih kurangnya sarana prasarana yang mendukung dalam penanganan ikan dan rendahnya angka konsumsi ikan - Belum memadainya - Infrastr uktur tangguh - Infrastruk tur dan literasi digital rendah - Kesenjan gan Jawa dan Luar Jawa - Penye diaan sarana dan prasara na yang berkuali tas - Pemerataan infrastruktu r - Kesenj angan pembang una n antar wilayah 2. Pemerata an pembang un an infrastru ktu r dan penataan kota berkualit as https://jdih.pemalangkab.go.id ` Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 61 Potensi Permasalahan Masalah Daerah Isu Global Isu Strategis Rencana Jangka Panjang Isu Strategis Jangka Menengah Isu Strategis Kabupaten Pemalang Nasional Jawa Tengah Pemalang Nasional KLHS sarana prasarana pertanian dan tingginya angka penggunaan pupuk anorganik oleh petani - Fasilitas wilayah/ infrastruktur - Rendahnya rasio belanja modal - Terdapat 3 pilar yang menjadi kunci dalam perwujudan ekonomi hijau di Kabupaten Pemalang yaitu pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar lingkungan - Tingginya potensi rawan bencana - Kurang ter edukasinya masyarakat mengenai pelestarian lingkungan hidup - Penurunan pertumbuhan ekonomi - Tingginya laju inflasi - Belum optimalnya pemanfaatan tanah peruntukan - Belum optimalnya sarana prasarana penunjang kegiatan penanaman modal - Belum optimalnya pengembangan pariwisata - Masih rendahnya - Resiko kegagalan Climate Action - Hilangnya keanekaraga man hayati - Pengelolaan air dan sanitasi - Permukiman berkelanjuta n - Perubahan iklim - Pelestarian sumberdaya kelautan - Pemulihan ekosistem darat - Deglobalisasi - Konfrontasi geoekonomi - Pembangunan belum berkelanjutan - Deindustrialis asi dini - Pariwisata di bawah potensinya - Ekonomi laut belum optimal - Kontribusi UMKM dan koperasi kecil - Penanggulan gan bencana - Perekonomia n daerah yang berdaya saing dan berkelanjuta n - Penguatan ekonomi hijau dan pembangun an berkelanjuta n - Potensi bencana - Degradasi lingkungan - Ancaman keberlanjuta n SDA - Pelestarian tutupan hutan dan lahan - Risiko bencana dan perubahan iklim - Belum optimalnya kontribusi industri dan pariwisata terhadap ekonomi daerah
63. 3.Perkuatan fondasi ekonomi hijau dan penanggula ngan risiko bencana https://jdih.pemalangkab.go.id ` Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 62 Potensi Permasalahan Masalah Daerah Isu Global Isu Strategis Rencana Jangka Panjang Isu Strategis Jangka Menengah Isu Strategis Kabupaten Pemalang Nasional Jawa Tengah Pemalang Nasional KLHS pengawasan dan fasilitas yang diberikan pada pelaku usaha - Belum maksimalnya fasilitas untuk industri kecil menengah - Kemampuan ekonomi daerah - Iklim investasi - Indeks daya saing daerah - Rendahnya rasio kemandirian daerah - Asset Bubble Burst - Revitalisasi kemitraan global - Sarana Prasarana pendidikan dan kesehatan yang telah menyebar hampir keseluruh wilayah. - Bonus demografi - Rendahnya IPM - Rendahnya IPG - Tingginya TPT - Belum maksimalnya partisipasi sekolah - Belum optimalnya layanan kesehatan - Masih belum optimalnya pemberdayaan SDM - Masih rendahnya kualifikasi SDM dan belum optimalnya - Krisis lapangan pekerjaan - Kesehatan - Pendidikan - Kesetaraan gender - Kesempatan kerja - Produktivitas rendah - Kualitas SDM yang makin rendah - Daya saing SDM - Pemanfaata n bonus demografi dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing - Tingkat penganggura n tinggi - Peningkatan kualitas hidup SDM
64. 4.Sumberdaya manusia yang berdaya saing, berkualitas dan berkarakter https://jdih.pemalangkab.go.id ` Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 63 Potensi Permasalahan Masalah Daerah Isu Global Isu Strategis Rencana Jangka Panjang Isu Strategis Jangka Menengah Isu Strategis Kabupaten Pemalang Nasional Jawa Tengah Pemalang Nasional KLHS penerapan peraturan ketenagakerjaan - Masih minimnya perlindungan bagi anak dan perempuan - Belum optimalnya program KB - Belum optimalnya penduduk yang mengakses informasi publik - Kurangnya kompetensi SDM dan kesadaran legalitas usaha - Kurangnya peran pemuda dalam pembangunan perekonomian - Sumberdaya manusia - Adanya kolaborasi yang terarah antara stakeholder dalam penanganan - Rendahnya pendapatan perkapita - Tingginya tingkat kemiskinan - Masih belum - Kemiskinan - Kesenjangan - Pengentasan kemiskinan - Belum optimalnya penanggulan gan kemiskinan - Belum optimalnya distribusi kesejahteraa n
65. 5.Akselerasi penguatan kemiskinan https://jdih.pemalangkab.go.id ` Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 64 Potensi Permasalahan Masalah Daerah Isu Global Isu Strategis Rencana Jangka Panjang Isu Strategis Jangka Menengah Isu Strategis Kabupaten Pemalang Nasional Jawa Tengah Pemalang Nasional KLHS kemiskinan optimalnya penannganan RTLH dan permukiman kumuh - Belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan - Adanya komitmrn dari pimpinan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. - Digitalisasi pelayanan publik - Menurunnya IRB - Masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan - Belum optimalnya penataan desa - Belum optimalnya data statistik yang dimiliki - Masih kurangnya tingkat keamanan informasi pemerintahan - Kurangnya pelestarian warisan budaya - Belum optimalnya sarana dan prasarana perpustakaan - Belum optimalnya koordinasi antar - Krisis utang - Cyber security - Tata kelola pemerintahan belum optimal - Kepastian dan penegakan hukum masih lemah - Demokratisasi belum optimal - Tata kelola pemerintaha n yang dinamis - Reformasi birokrasi - Belum optimalnya budaya e- governmen t
66. 6.Reformasi tata kelola pemerintaha n berbasis digitalisasi https://jdih.pemalangkab.go.id ` Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 65 Potensi Permasalahan Masalah Daerah Isu Global Isu Strategis Rencana Jangka Panjang Isu Strategis Jangka Menengah Isu Strategis Kabupaten Pemalang Nasional Jawa Tengah Pemalang Nasional KLHS Bidang - Belum optimalnya dukungan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan kurangnya kualitas SDM yang sesuai kompetensinya - Belum optimalnya kualitas SDM dan perencanaannya - Masih rendahnya PAD pajak daerah yang diterima namun angka belanja daerah tinggi - Belum maksimalnya administrasi kepegawaian - Masih kurangnya pemandaatan hasil penelitian dan pengembangan - Belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan - Belum optimalnya pelayaan publik dan masih kurangnya SDM yang kompeten https://jdih.pemalangkab.go.id ` Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 66 Potensi Permasalahan Masalah Daerah Isu Global Isu Strategis Rencana Jangka Panjang Isu Strategis Jangka Menengah Isu Strategis Kabupaten Pemalang Nasional Jawa Tengah Pemalang Nasional KLHS - Rasio belanja pegawai - Adanya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan secara sistematis serta berkelanjutan di bidang kebudayaan. - - Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesatuan bangsa dan politik - Masyarakat damai - Kekuatan budaya - Antisipasi masuknya budaya asing yang merusak
67. 7.Penguatan ketahanan budaya https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 67 Setelah mempertimbangkan berbagai isu strategis global, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kabupaten Pemalang, dirumuskan isu strategis Kabupaten Pemalang selama 5 tahun ke depan (2025- 2029). Isu strategis Kabupaten Pemalang untuk lima tahun ke depan difokuskan pada Perkuatan Fondasi Transformasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut adalah sebagai berikut.
68. 1.Ketahanan Pangan dalam Memenuhi Ketersediaan Pangan Masyarakat Pangan merupakan isu strategis di masa sekarang dan masa yang akan datang. Sebab, pangan, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi, sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik rakyat. Hal ini menjadikan pangan merupakan urusan yang sangat strategis dan kompleks, yang keberadaannya ikut menentukan masa depan bangsa dan negara. Ketahanan pangan tentu menjadi kunci untuk menghadapi ancaman krisis pangan di masa depan. Ancaman ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang adalah alih fungsi lahan pertanian yang dapat menyebabkan menurunnya produktivitas pangan sehingga hasil produksi pangan juga menurun. Peningkatan jumlah penduduk, jumlah industri serta peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penyebab yang tidak dapat dihindari sehingga perlu upaya untuk melindungi kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan paling sedikit seluas ± 34.299 hektar. Upaya ini harus dimaksimalkan dengan mengkolaborasikannya dengan peguatan ekonomi hijau dan pembangunan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 68 berkelanjutan. Penguatan fondasi Ketahanan Pangan Dalam Memenuhi Ketersediaan Pangan Masyarakat harus diarahkan guna menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan. Pemerintah Daerah harus berupaya mencapai swasembada dan mempertahankan swasembada berkelanjutan bagi komoditas pangan strategis melalui sinergi dan keterpaduan antar sektor sehingga tujuan pembangunan ketahanan pangan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Distribusi pangan diarahkan guna menjamin ketersediaan pangan selalu dalam kondisi yang cukup, memadai dan dikelola dengan baik ditandai dengan stabilitas harga pangan yang terjangkau bagi konsumen namun disisi lain juga memberikan penghasilan yang memadai bagi petani. Sedangkan konsumsi diarahkan untuk memperbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat, khususnya melalui penganeka ragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal termasuk meningkatkan aspek keamanan pangan. Kekayaan sumberdaya hayati perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat sekaligus mengatasi ketergantungan pada beras.
69. 1.Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Kota Berkualitas Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan, air, dan energi bagi penduduk Kabupaten Pemalang yang terus bertambah dan untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Infrastruktur mampu menciptakan multiplier effect, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di antaranya dengan menciptakan lapangan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 69 kerja dan titik pertumbuhan ekonomi baru, membuka jaringan logistik ke sentra-sentra produksi. Guna mendukung pemerataan ekonomi di Kabupaten Pemalang, pembangunan infrastruktur diarahkan pada konektivitas fisik dan infrastruktur penghubung virtual seperti internet dan telekomunikasi harus menjadi perhatian. Tak hanya itu, infrastruktur lain yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih ikut menjadi salah satu instrumen mengurangi kesenjangan. Pembangunan infrastruktur juga harus mampu mewujudkan Kota Berkualitas bagi masyarakat untuk melindungi kesehatannya, menyediakan lingkungan, menawarkan kesempatan untuk bekerja dan mengekspresikan budayanya.
70. 2.Perkuatan Fondasi Pembangunan Ekonomi Hijau dan Penanggulangan Risiko Bencana Ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan. Atau dengan kata lain sistem ekonomi yang berusaha mengurangi emisi karbon dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan penggunaan sumberdaya yang lebih hemat, mengurangi limbah dan polusi serta mempromosikan energi terbarukan dan teknologi bersih.Dalam rangka perkuatan fondasi pembangunan ekonomi hijau untuk mendukung pembangunan berkelanjutan terdapat 3 pilar yang menjadi kunci dalam perwujudan ekonomi hijau di Kabupaten Pemalang yaitu pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar lingkungan. Melalui 3 pilar ekonomi hijau ini selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir ekonomi juga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 70 diharapkan memberikan dampak tercapainya keadilan baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan serta sumber daya alam itu sendiri. Sementara itu, sebagai kabupaten dengan risiko tinggi terhadap bencana menunjukkan bahwa bencana di Kabupaten Pemalang sebagian besar merupakan bencana hidrometeorologi baik banjir maupun kekeringan di mana bencana hidrometeorologi erat kaitannya dengan aktivitas manusia dan ekonomi serta perubahan iklim. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi hijau perlu dikedepankan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, untuk mencegah kerusakan lingkungan serta mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.
71. 3.Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing, Berkualitas dan Berkarakter Pembangunan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah Kabupaten Pemalang. Dengan kualitas SDM unggul diharapkan mampu mencetak generasi yang berdaya saing, berkualitas dan berkarakter. Kemampuan SDM untuk berdaya saing menjadi tuntutan dalam dunia kerja untuk memenuhi pasar kerja dan dunia usaha. Sementara kemampuan profesional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Profesionalisme dapat turut membentuk karakter sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh merupakan prasyarat dalam membentuk profesionalisme. Minimal ada empat kebijakan pokok dalam upaya penguatan fondasi Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing, https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 71 Berkualitas dan Berkarakter yaitu :
a.Peningkatan kualitas hidup manusianya seperti jasmani dan rohani, serta kualitas. kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat.
b.Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya.
c.Peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan
d.Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM
1. 5.Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pemalang yang masih berada di angka 15,03% memerlukan upaya yang mampu mengakselerasi dari beberapa bidang aspek dalam pembangunan daerah untuk berkolaborasi, berkerjasama dalam pengentasan kemiskinan. Akselerasi ini dilakukan dengan menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial yang tepat sasaran, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak dan peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 72 sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.
2. 6.Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digitalisasi Teknologi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah, diera sekarang ini, merupakan sebuah keharusan dilakukan atau dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dalam melakukan pelayanan publik. Rendahnya transparansi Pemerintahan Daerah sebenarnya dapat diperbaiki dengan menggunakan sistem digital dalam tata kelola pemerintahannya. Penerapan digital teknologi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti penerapan/implementasi KTP Elektronik (e-ktp), e-budgeting, e-planning dan lain- lain merupakan wujud dari tujuan pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
3. 7.Penguatan Ketahanan Budaya Masyarakat Dampak globalisasi terhadap kebudayaan terasa langsung pada kehidupan budaya masyarakat urban. Di lingkungan perkotaan, masyarakat dihadapkan pada sebuah tegangan yakni terasing dari budaya tradisi yang menjadi akar masyarakat, namun di sisi lain, masyarakat tidak sepenuhnya terserap dalam budaya global. Pada situasi seperti itu, masyarakat rentan mengalami krisis jatidiri dan kehilangan pegangan hidup yang dahulu disediakan oleh budaya tradisi. Bahkan situasi ini dapat memicu konflik identitas yang bisa berujung secara ekstrem pada pengerasan identitas primordial dan fanatisme.Upaya membangun ketahanan budaya di era globalisasi ini tak ada lain adalah dengan membuat budaya tradisi lokal tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menjawab https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 II- 73 kebutuhan nyata di lingkungannya dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Tantangan membangun ketahanan budaya di era globalisasi terletak pada peningkatan relevansi budaya tradisi melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan secara sistematis serta berkelanjutan di bidang kebudayaan. Isu strategis untuk kecamatan Ulujami terkait KLHS di dalam RPJMD Kabupaten Pemalang adalah Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digitalisasi Teknologi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah, diera sekarang ini, merupakan sebuah keharusan dilakukan atau dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dalam melakukan pelayanan publik. Rendahnya transparansi Pemerintahan Daerah sebenarnya dapat diperbaiki dengan menggunakan sistem digital dalam tata kelola pemerintahannya. Penerapan digital teknologi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti penerapan/implementasi KTP Elektronik (e-ktp), e-budgeting, e-planning dan lain- lain merupakan wujud dari tujuan pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien. https://jdih.pemalangkab.go.id Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Ulujami Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan Dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) - Adanya komitmrn dari pimpinan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. - Digitalisasi pelayanan publik - Belum optimalnya pelayaan publik dan masih kurangnya SDM yang kompeten - -Belum optimalnya budaya e- governmen t - Krisis utang - Cyber security - Tata kelola pemerintahan belum optimal - Kepastian dan penegakan hukum masih lemah - Demokratisas i belum optimal - Tata kelola pemerintaha n yang dinamis - Reformasi tata kelola pemerintaha n berbasis digitalisasi RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 II- 74 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 Page 1 Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Ulujami secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum. 3.1. Tujuan Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Ulujami selama tahun 2025–2029., maka dapat dirumuskan tujuan Renstra Kecamatan Ulujami sebagai berikut : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 Page 2 Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ulujami sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3.2. Sasaran Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Ulujami dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Ulujami selama tahun 2025-2029, adalah “Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan ”. Sasaran tersebut diukur dengan indikator : Jumlah desa di kecamatan yang memiliki status desa mandiri/jumlah desa yang ada di kecamatan tersebut dikali 100 Adapun Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ulujami dapat dilihat alam Tabel III.1. sebagai berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 Page 3 Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ulujami NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Keteranga n 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatny a kualitas tata kelola pemerintahan , kualitas pemberdayaa n ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan Jumlah desa di kecamatan yang memiliki status desa mandiri/ju mlah desa yang ada di kecamatan tersebut dikali 100 33,33 44,44 55,55 66,66 77,77 88,88 Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah IKM 88,85 88,86 88,87 88,88 88,89 88,9 NILAI SAKIP 60,05 60,1 60,15 60,25 60,35 60,50 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 Page 4 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas penyeelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik Persesntase pelimpahan kewenanga n ke Kecamatan yang dilaksanaka n setiap tahun 87 87 87 87 87 87 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase kelembagaa n desa dan kelurahan yang aktif 80 83 83 89 89 94 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase gangguan ketentrama n dan ketertiban umum yang ditangani 100 100 100 100 100 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 Page 5 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama Persentase konflik di masyarakat yang ditangani 100 100 100 100 100 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD 77,77 83,33 83,33 88,88 88,88 94,44 Ket: Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 III- 6 3.3. Strategis

1.Strategi Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 adalah rencana mengoptimalisasikan sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Kecamatan Ulujami.
2.Strategi Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 untuk mencapai Tujuan dan Sasaran kecamatan Ulujami adalah sebagai berikut : a) Menciptakan budaya dan lingkungan kerja yang bersih dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi, nyaman, dan murah b) Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi dengan meningkatkan kualitas pelayanan public yang difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasaan pada Masyarakat. c) memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar berupa meningkatkan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City, dan kualitas layanan aduan masyarakat Tabel III.2 Penahapan Renstra PD TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Meningkatkan sarana dan Prasarana Publik berupa ruang laktasi dan ramah disabilitas Meningkatkan Pelayanan Publlik Meningkatkan Pelayanan Publlik Meningkatkan Pelayanan Publlik Meningkatkan Pelayanan Publlik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 III- 7 1.4.Arah Kebijakan Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor- faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Ulujami yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 adalah : “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA” Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut : Bersih Bersih Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan. Cakap Cakap dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 III- 8 menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya. Handal Handal dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya. MULYA MULYA: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapka 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1.Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 III- 9
2.Misi 2 Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3.Misi 3 Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa
4.Misi 4 Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi
5.Misi 5 Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 III- 10 menghormati dan teposliro;
6.Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7.Misi 7 Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
8.Misi 8 Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal. Keterkaitan Visi dengan Misi adalah sebagai berikut: Frase Bersih dan Handal dalam Visi akan dicapai dengan Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih; Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi dan Misi 7 Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 III- 11 memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar Frase Cakap dalam Visi akan dicapai dengan Misi 2 Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan; Misi 3 Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah dan Misi 4 Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Frase MULYA dalam Visi akan dicapai dengan Misi 5 Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera dan Misi 8 Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Sebagai mana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2025-2029 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Ulujami sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program- program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Ulujami tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 III- 12 pelayanan pada Kecamatan Ulujami, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini : Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati Misi/ Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Bercahaya: Bersih,Cakap, Handal dan Resik : 1. Penyelenggar aan urusan pemerintaha n umum 2. Pengoordinas ian kegiatan pemberdaya an masyarakat dan desa 3. Pengoordinas ian upaya penyelenggar aa n ketentraman dan ketertiban umum 4. Pengoordinas ian penerapan dan penegakkan Perda dan
1.Belum 1. Tuntutan 1. Adanya Menciptakan optimalnya masyarakat teknologi budaya dan pelayanan akan informasi lingkungan yang publik pelayanan yang yang dapat bersih yang tersedia cepat, tepat, digunakan ramah dan untuk nyaman meningkatkan pelayanan kepada
2.Masih masyara rendahnya kat peran 2. Masih serta rendahnya 2. Adanya PD masyarakat kesadaran dan desa masyarakat pendamping dan kelurahan desa/keluraha desa yang n untuk aktif dapat dalam mendukung perencanaan, fasilitasi pelaksanaan pemberdayaa
3.Belum dan n masyarakat pengawasan desa/kelurah pembangunan an
3.Adanya Linmas https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 III- 13 Misi/ Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 III- 14 Perbup 5. Pengoordinas ia n pemeliharaa n prasarana dan sarana pelayanan umum 6. Pengoordinas ia n penyelenggar aa n kegiata n pemerintaha n yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan
7.Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan 8. Pelaksanaan urusan pemerintaha n yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanaka n oleh unit kerja Pemerintaha n Daerah yang ada di kecamatan 9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya Optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurah an dan kecamatan
4.Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurah an dan kecamatan
5.Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik
6.Belum optimalnya akuntabilit as kinerja
7.Belum optimalnya pelaksanaa n reformasi birokrasi
3.Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/keluraha n dan kecamatan
4.Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/keluraha n dan kecamatan
5.Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahana n
6.Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
7.Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurah an dan kecamatan
4.Adanya FKDM dan Forkompimca m yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurah an dan kecamatan
5.Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa
6.Adanya pendamping an dari PD terkait
7.Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 III- 15 Misi/ Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong Resik : Menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih
1.Peningkatan kualitas kebijakan dan pelaporan daerah difokuskan pada peningkatan kemantapan kelembagaan , kebijakan yang mampu menyelesaik an problem daerah dan pro rakyat, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi, nyaman, dan murah;
2.Peningkatan mengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan Organisatori s: meningkatka n Pemerintaha n yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasaan pada https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 III- 16 Digitalisasi: memanfaatka n teknologi informasi dan perkembanga nnya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar
1.Peningkata n kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan difokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City, dan kualitas layanan aduan masyarakat;
2.Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasaan pada masyarakat Rumusan Tujuan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:
1.Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman.
2.Meningkatkan daya saing pembangunan daerah.
3.Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
4.Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilai budaya dan kegotong-royongan.
5.Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:
1.Tujuan 1 Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 III- 17 sehat dan nyaman dengan sasaran sebagai berikut: • Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah
2.Tujuan 2 Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut: • Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik
3.Tujuan 3 Meningkatkan daya saing pembangunan daerah dengan sasaran sebagai berikut:

a.Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal
b.Meningkatnya kualitas SDM daerah
c.Meningkatnya kemandirian pangan
d.Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok dan penting
e.Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
f.Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan kawasan perdesaan
g.Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
h.Meningkatnya kualitas riset dan inovasi
1. 4.Tujuan 4 Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran sebagai berikut:
a.Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
b.Meningkatnya penanganan pengangguran
1. 5.Tujuan 5 Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilai budaya dan kegotong-royongan dengan sasaran sebagai berikut:
a.Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 III- 18
b.Meningkatnyaketahanan daerah dalam menghadapi bencana
c.Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal Berdasarkan analisa terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2025- 2029 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi Kecamatan Ulujami. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Ulujami dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain:
1. 1.Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. 2.Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. 3.Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. 4.Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. 5.Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. 6.Adanya pendampingan dari PD terkait;
7. 7.Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 III- 19 Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Kecamatan Ulujami dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi, dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :
8. 1.Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan;
9. 2.Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
10. 3.Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
11. 4.Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
12. 5.Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
13. 6.Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
14. 7.Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 III- 20 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan Kabupaten Pemalang sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Pemalang. Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Adapun kebijakan yang diambil, meliputi : (1) pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah; (2) pengembangan prasarana daerah; (3) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif; (4) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (5) pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah; (6) https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 III- 21 pengembangan industri; (7) pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir; (8) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan (9) pengembangan kawasan strategis daerah. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kecamatan Ulujami tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil. 3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Berdasarkan KLHS RPJM Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Penyusunan KLHS telah diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dimana KLHS wajib disusun dan diintegrasikan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka Panjang (RPJP), serta dalam penyusunan KRP terindikasi menimbulkan dampak atau berisiko terhadap lingkungan. Isu strategis dalamKajianLingkunganHidup Strategis RPJM Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
15. 1.Kualitas hidup sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan
16. 2.Belum optimalnya distribusi kesejahteraan dengan dukungan kepastian hukum yang adil dan berbasis gender
17. 3.Ancaman keberlanjutan sumber daya air https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 III- 22
18. 4.Ancaman terhadap pelestarian tutupan hutan dan lahan
19. 5.Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim
20. 6.Belum optimalnya kontribusi industri dan pariwisata terhadap ekonomi daerah yang berkelanjutan
21. 7.Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah Terkait dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kecamatan Ulujami tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 III- 23 Tabel III.3 Arah Kebijakan Renstra Keamatan Ulujami NO OPERASIONALISASI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KEC ULUJAMI KET.

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Program Pelayanan Publik

1.Peningkatan kualitas kebijakan dan pelaporan daerah difokuskan pada peningkatan kemantapan kelembagaan, kebijakan yang mampu menyelesaikan problem daerah dan pro rakyat, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi, nyaman, dan murah;
2.Peningkatan mengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST; Misi 1 Resik : Menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih 2 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasaan pada Masyarakat. Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1.Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan difokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City, dan kualitas layanan aduan masyarakat;
2.Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasaan pada masyarakat Misi 7 Digitalisasi : Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 1 Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ulujami yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 :
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
c.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 2
d.Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
e.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
f.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya
g.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
h.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 3 Kantor dan Bangunan Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 2.Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik
a.Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Sub Kegiattan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
b.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
c.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
1. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
a.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
b.Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 4
1. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
a.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
b.Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
1. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
a.Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan - Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan dan Nasional - Sub Kegiatan Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
1. 6.Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
a.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 5 - Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pencanaan Pembangunan Partisipatif - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Adapun Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Renstra Kecamatan Ulujami, dapat dilihat dalam Tabel 4.1 sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 6 Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra KecamatanUlujami NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Meningkatny a kualitas tata kelola pemerintaha n, kualitas pemberdayaa n ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah desa/keluraha n mandiri di Kecamatan Jumlah desa/kelur ahan mandiri di Kecamatan Angka PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. a.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Meningkatny a kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintaha n dan pemberdayaa n masyarakat Nilai SKM Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Nilai Prosentase peningkatan status Desa maju menjadi Desa mandiri Jumlah status desa maju yang akan ditingkatkan ke status desa mandiri dibagi jumlah desa maju di kecamatan x 100% % - Sub Kegiatan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 7 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan
1. b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 8 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) nan/Semesteran SKPD - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1. c.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2. d.Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 9 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
1. e.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sub Kegiatan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 10 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1. f.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Sub https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 11 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya
1. g.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 12 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. h.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Re https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 13 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatny a kualitas penyeelengga raan pemerintaha n dan pelayanan publik Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun Jumlah kewenangan yang dilaksanakan dibagi seluruh kewenangan yang dilimpahkan x 100% % PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1. a.Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Sub Kegiattan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. b.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 14 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Daerah yang ada di Kecamatan - Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. c.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 15 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Dilimpahkan kepada Camat - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Meningkatny a kualitas pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif Jumlah Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif dibagi jumlah seluruh desa x100% % PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 16 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatny a ketentraman dan ketertiban umum Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dibagi Jumlah gangguan x 100% % PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. a.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. b.Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 17 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi/Sin ergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Meningkatny a wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama Persentase konflik di masyarakat yang ditangani Jumlah konflik yang ditangani dibagi jumlah konflik yang muncul x 100% % PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 18 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 19 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan dan Nasional - Sub Keg - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatny a pembinaan dan pengawasan pemerintaha n Desa Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD Jumlah Desa dengan RKPDes dan RPJMDes sesuai dengan RPJMD dibagi jumlah desa x 100% % PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 20 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 21 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawara tan Desa - Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentia n Perangkat Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pencanaan Pembangunan Partisipatif - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 22 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Adapun Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Ulujami selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2. sebagai berikut : RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 23 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 24 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 25 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 26 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 27 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 28 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 29 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 30 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 31 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 32 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 33 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 34 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 35 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 36 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 37 https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 38 Adapun Daftar Sub kegiatan Program Prioritas dalam Mendukung Pembangunan Daerah untuk Kecamatan Ulujami selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.3 . sebagai berikut : Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket
(1)(2) (3) (4) (5)

1.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas penyeelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

a.Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Sub Kegiattan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
b.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 39 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
c.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
1. 2.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
a.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 40
b.Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
1. 3.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
b.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
b.Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 41 dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
1. 4.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan dan Nasional - Sub Kegiatan Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 42 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
2. 5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa - Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 43 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pencanaan Pembangunan Partisipatif - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 44 C. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 45 saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Ulujami yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Ulujami yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 46 Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2030 Tabel 4.4 sebagai berikut: Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ulujami https://jdih.pemalangkab.go.id RENSTRA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2025-2029 IV- 47 Adapun Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2030 Tabel 4.5 sebagai berikut: Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Ulujami https://jdih.pemalangkab.go.id 5.2. KAIDAH PELAKSANAAN Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Ulujami ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Ulujami. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Ulujami Tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 dan menjadi Pedoman Penyueunan Rencna Kerja Kecamatan Ulujami tahun 2030 sebagai tahun trasnsisi serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Ulujami merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Ulujami. https://jdih.pemalangkab.go.id Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Ulujami yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Ulujami harus ditingkatkan. 5.3. PELAKSANAAN PENGENDALIN EVALUASI Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKJIP) Kecamatan Ulujami. Laporan Kinerja (LKJIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Kecamatan Ulujami di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Ulujami ini. Pemalang, 19 September 2025 CAMAT ULUJAMI MUHIBIN, A.Md.,SH. Pembina NIP. 19710112 199603 1 004 https://jdih.pemalangkab.go.id Pada Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sedangkan pada Pasal 272 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada RPJMD. Kecamatan Bantarbolang sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Tahun 2025-2029 dikarenakan adanya pemilihan Bupati dan Wakil yang baru. Penyusunan Renstra Kecamatan Bantarbolang sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Bantarbolang berpedoman pada Inmendagri No.2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Bantarbolang serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bantarbolang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolak ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 1 https://jdih.pemalangkab.go.id Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya. Dokumen Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025- 2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025- 2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
3. 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 2 RPJPD RPJMD RKPD Visi, Misi, Program Calon Bupati Visi, Misi, Program Bupati Terpilih Draft Awal RPJMD Draft Renstra PD Musrenbang RPJMD Draft RPJMD Renstra PD Renja PD RKA PD https://jdih.pemalangkab.go.id
4. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. 7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 3 https://jdih.pemalangkab.go.id
12. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. 12.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. 13.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 19);
16. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20217 Nomor 1419);
18. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. 18.Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. 19.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. 20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045;
23. 21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor … Tahun … tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor …, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor …); Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 4 https://jdih.pemalangkab.go.id
24. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
25. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
27. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
28. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor … Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029;
29. 27.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui peningkatan pelayanan kecamatan yang prima. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
30. 1.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bantarbolang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
31. 2.Menjadi ajuan kerja resmi bagi Kecamatan Bantarbolang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
32. 3.Sebagai pedoman pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan Kebudayaan periode tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 5 https://jdih.pemalangkab.go.id 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 mengacu pada Inst ruksi M enteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :
33. 1.Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
34. 2.Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Bantarbolang, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Bantarbolang, sumber daya Kecamatan Bantarbolang, kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Bantarbolang, permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bantarbolang, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis.
35. 3.Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bantarbolang.
36. 4.Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
37. 5.Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Bantarbolang. Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 6 https://jdih.pemalangkab.go.id Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bantarbolang Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 7 CAMAT KASI PELAYANAN KASUBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEPALA DESA KASI TATA PEMERINTAHAN KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL https://jdih.pemalangkab.go.id Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya. A. Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :
38. 1.Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
39. 2.Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
40. 3.Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
41. 4.Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
42. 5.Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
43. 6.Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
44. 7.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
45. 8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
46. 9.Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan; Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 8 https://jdih.pemalangkab.go.id
47. 10.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
48. 11.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
49. 12.Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
50. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi. B. Sekretaris Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :
51. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
52. 2.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
53. 3.Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
54. 4.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
55. 5.Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
56. 6.Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
57. 7.Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
58. 8.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
59. 9.Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 9 https://jdih.pemalangkab.go.id
a.Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. 5.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. 6.Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. 7.Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. 10.Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 10 https://jdih.pemalangkab.go.id
b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. 4.Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. 5.Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. 6.Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. 7.Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 11 https://jdih.pemalangkab.go.id
c.Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. 5.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. 7.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. 8.Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 12 https://jdih.pemalangkab.go.id
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
d.Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. 5.Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik; Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 13 https://jdih.pemalangkab.go.id
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
e.Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. 4.Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. 5.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. 6.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik; Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 14 https://jdih.pemalangkab.go.id
8. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. 9.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. 10.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. 11.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. 12.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
f.Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. 5.Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. 6.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. 7.Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. 8.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 15 https://jdih.pemalangkab.go.id
9. 9.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. 10.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Bantarbolang Sumber daya Kecamatan Bantarbolang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
a.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Jumlah pegawai di Kecamatan Bantarbolang dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel 2.1 berikut : Tabel 2.1. Pegawai ASN Kecamatan Bantarbolang No Uraian Laki- laki Perempuan Golongan Jumlah I II III IV 1 Camat 1 - - - 1 1 2 Sekcam 1 - - - 1 - 1 3 Kasubag 2 - - - 2 - 2 4 Kasi Kecamatan 4 - - - 3 1 4 5 JFU Kecamatan 5 4 - 2 7 - 9 6 JFT Kecamatan - - - - - - - Jumlah 13 4 - 2 13 2 17 Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang, 2025 Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 16 https://jdih.pemalangkab.go.id Tabel 2.2. Pegawai Non ASN Kecamatan Bantarbolang No Jabatan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Tenaga Administrasi 5 5 10 2 Tenaga Keamanan 2 - 2 3 Pengemudi 1 - 1 4 Tenaga Kebersihan 2 - 2 Jumlah 10 5 15 Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang, 2025 Pegawai Kecamatan Bantarbolang seluruhnya berjumlah 32 orang, meliputi 23 orang laki-laki dan 9 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Bantarbolang dominan laki-laki yaitu sebanyak 71,88%. Agar Kecamatan Bantarbolang menerapkan responsif gender, untuk perekrutan Pegawai ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah Pegawai PNS berdasar golongan, meliputi golongan II sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 13 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Bantarbolang dominan bergolongan III yaitu sebanyak 76,47 %. Tabel 2.3. Data Struktural Berdasar Diklat Kepemimpinan No Jenis Diklat Jumlah Jenis Kelamin Laki- laki Perempuan 1 Diklatpim III - - - 2 Diklatpim IV 3 3 - 3 ADUM - - - 4 SEPADA - - - 5 Struktural yang belum diklat 5 5 - Jumlah 8 8 - Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang 2025 Jumlah struktural berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Bantarbolang, yaitu 3 orang sudah mengikuti Diklatpim IV, dan 5 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang. Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 17 https://jdih.pemalangkab.go.id Tabel 2.4. Data Pegawai ASN dan Non ASN Berdasar Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Pasca Sarjana (S2) 1 1 - 2 Sarjana (S1) 15 10 5 3 Diploma 2 - 2 4 SLTA 10 8 2 5 SLTP 3 3 - 6 SD 1 1 - Jumlah 32 23 9 Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang 2025 Jumlah pegawai Kecamatan Bantarbolang berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 15 orang, Diploma sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 10 orang dan SD sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Bantarbolang sudah tercukupi, yaitu dengan prosentase berpendidikan S1 sebanyak 46,88% dan SMA sebanyak 31,25%. Tabel 2.5. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon No Eselon Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 IIIA 1 1 - 2 IIIB - - - 3 IVA 7 7 - 4 IVB - - - Jumlah 8 8 - Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang 2025 Jumlah pegawai Kecamatan Bantarbolang berdasarkan eselon hanya terdapat 2 (du) yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang dan eselon IVA sebanyak 7 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Bantarbolang berdasarkan tingkat eselon dominan adalah eselon IVA yaitu sebanyak 87,50%.
b.Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Bantarbolang dapat dilihat pada tabel berikut : Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 18 https://jdih.pemalangkab.go.id Tabel 2.6. Inventaris Aset Kecamatan Bantarbolang No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp)Baik Sedang Rusak 1 01 Tanah 01 Tanah Jumlah KIB A - - - - - 2 01 Peralatan dan Mesin 02 Alat-alat Besar 03 Alat-alat Angkutan/Kendaraa n 13 - 13 - 504.514.03 0 04 Alat Bengkel dan Alat Ukur 05 Alat Pertanian 06 Alat Kantor & Rumah Tangga 458 458 - - 509.367.82 0 07 Alat Studio & Alat Komunikasi 08 Alat-alat Kedokteran 09 Alat Laboratorium 10 Alat-alat persenjataan/keama nan Jumlah KIB B 471 458 13 - 1.013.881. 850 3 03 Gedung dan Bangunan 11 Bangunan Gedung 11 - 11 - 1.178.458. 000 12 Monumen Jumlah KIB C 11 - 11 - 1.178.458. 000 4 04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 13 Jalan & Jembatan 14 Bangunan Air/Irigasi 15 Instalasi 16 Jaringan 1 1 - - 500.000 Jumlah KIB D 1 1 - - 500.000 5 05 Aset Tetap Lainnya 17 Buku dan Perpustakaan 18 Barang Bercorak Kebudayaan 19 Hewan, Ternak dan Tanaman Jumlah KIB E - - - - - 6 06 Konstruksi dalam Pengerjaan Jumlah KIB F - - - - - Jumlah Total 483 459 24 - 2.192.839. 850 Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang, 2025 Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 19 https://jdih.pemalangkab.go.id
c.Administrasi Kewilayahan Terdapat 17 desa di Kecamatan Bantarbolang dengan perincian sebagai berikut : Tabel 2.7. Administrasi Kewilayahan Kecamatan Bantarbolang No Desa Jumlah Dusun Jumlah RW Jumlah RT Jumlah Perangkat Desa & Kades Jumlah Linmas Ket 1 Banjarsari 2 2 12 8 20 2 Bantarbolang 6 6 48 15 25 3 Glandang 2 2 12 8 10 4 Karanganyar 5 5 14 12 10 5 Kebon Gede 6 6 24 11 6 6 Kuta 6 6 24 12 10 7 Lenggerong 1 1 5 9 17 8 Pabuaran 2 2 6 10 10 9 Peguyangan 7 7 20 11 55 10 Pedagung 6 6 22 12 35 11 Pegiringan 5 5 49 14 20 12 Purana 5 5 17 11 25 13 Sambeng 3 13 3 9 17 14 Sarwodadi 1 1 5 9 11 15 Sumurkidang 7 7 20 13 10 16 Suru 3 3 20 14 6 17 Wanarata 12 12 53 17 59 Jumlah 79 362 79 183 346 Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang, 2025 Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 20 https://jdih.pemalangkab.go.id 2.1.3.Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 berikut : Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang No Indikator Kinerja Satuan Target IKU Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1 Cakupan layanan masyarakat % 96,47 0 0 94.49 94,69 96,07 0 0 81,12 83,20 96,07 0 0 85,85 87,86 100 2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan indeks 99,73 78 78,00 80 82 84 77,79 78 80,63 82,94 82,50 99,73 100 100,78 101,15 136,82 3 SAKIP nilai - 47 44,89 46,89 48,89 60,30 42,89 47,00 52,45 54,35 60,40 91,26 104,70 111,86 111,17 100,17 4 Prosentase penyerapan Anggraan % - 96 100 96 0 0 98,40 100 97,92 0 0 102,50 100 102 0 0 4 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) indeks - 0 9,72 11,72 12,72 13,72 0 9,72 11,72 0 0 0 100 100 0 0 5 Prosentase Kelengkapan administrasi desa binaan % - 84 84,00 0 0 0 100 84,00 0 0 0 119,05 100 0 0 0 6 Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik % - 83 83,00 0 0 0 83,17 83,00 0 0 0 100,25 100 0 0 0 7 Prosentase penanganan pengaduan masyarakat % - 83 83,00 0 0 0 100 83,00 0 0 0 120,48 100 0 0 0 8 Persentase pelayanan publik yang tersedia % - 0 0 92,22 92,22 92,22 0 0 87,50 100 92,22 0 0 94,88 108,43 100 9 Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif % - 0 0 92,00 100 94,00 0 0 75,00 150 94,00 0 0 81,52 150 100 10 Persentase gangguan trantibum Tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan % - 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 11 Persentase potensi konflik Tingkat desa dan kecamatan yang tertangani % - 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 12 Persentase desa bertata Kelola pemerintahan baik % - 0 0 88,24 88,24 94,12 0 0 71,76 100 94,12 0 0 81,32 113,33 100 Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2025 Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 21 https://jdih.pemalangkab.go.id Semua pelayanan kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Bantarbolang hampir dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini didukung adanya komitmen oleh semua pihak dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi. Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 22 https://jdih.pemalangkab.go.id Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 Sesuai Bab II Rancangan Awal RPJMD tahun 2025 – 2029 No Indikator Kinerja Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani % 100 100 100 100 100 2 Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan % 76,67 76,67 74,00 100 100 3 Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan % 90 100 100 100 100 4 Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi % 16,67 16,67 16,67 16,67 94 5 Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik % NA NA NA NA NA 6 Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani % 100 100 100 100 100 7 Jumlah potensi konflik kasus 0 0 4 0 0 8 Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik % 88,24 99,64 81,32 88,24 94,12 Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2025 Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 23 https://jdih.pemalangkab.go.id Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang N o Indikator Kinerja Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 537.3 43.00 0 0 0 0 0 520.6 87.00 0 0 0 0 0 96,90 0 0 0 0 0 0 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 212.2 56.00 0 0 0 0 0 212.2 56.00 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 600.0 00 0 0 0 0 600.0 00 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 4 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran 30.32 0.000 0 0 0 0 30.32 0.000 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 5 Program pengembangan kewilayahan 25.10 0.000 0 0 0 0 25.10 0.000 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 6 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 0 780.6 19.00 0 2.867 .772. 719 2.460 .636. 770 2.935 .760. 608 0 777.9 47.80 0 2.625. 283.9 63 2.408 .020. 855 2.808 .891. 442 0 99,65 92,00 97,86 95,68 69,00 65,27 7 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 0 41.39 0.000 24.35 9.000 2.047 .500 2.207 .332 0 40.94 0.000 25.30 9.000 2.047 .500 2.206 .000 0 98,91 104,0 0 100 99,94 -23,67 -24,88 Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 24 https://jdih.pemalangkab.go.id No Indikator Kinerja Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi 8 Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan 0 69.18 0.000 13.56 5.100 15.95 5.000 29.10 3.000 0 60.48 0.000 15.54 6.600 15.95 5.000 29.10 3.000 0 87,42 114,6 1 100 100 -14,49 -12,97 9 Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 0 15.52 0.000 5.780 .000 1.630 .000 16.00 0.000 0 15.52 0.000 5.780. 000 1.630 .000 16.00 0.000 0 100 100 100 100 0,78 0,78 10 Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 0 72.11 6.000 39.53 1.181 39.43 7.000 66.15 0.000 0 68.96 6.000 37.08 1.181 38.99 2.000 66.15 0.000 0 95,63 94,00 98,87 100 -2,07 -1,02 11 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 0 83.17 5.000 9.990 .000 2.760 .980 5.000 .000 0 82.87 5.000 4.000. 000 2.760 .980 2.850 .000 0 99,64 40,04 100 57,00 -23,50 -24,14 Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2025 Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 25 https://jdih.pemalangkab.go.id 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang, maka dalam melaksanakan tugas Kecamatan Bantarbolang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1.Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2.Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4.Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Rincian jenis pelayanan dan kelompok sasaran layanan Kecamatan Bantarbolang diuraikan pada tabel berikut: Tabel 2.11 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Bantarbolang No Jenis Layanan Kelompok Sasaran 1 Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya Perangkat Daerah 2 Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya Desa 3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya Perangkat Daerah 4 Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya Perangkat Daerah 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya Desa Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2025 2.1.5.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 26 https://jdih.pemalangkab.go.id Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bantarbolang adalah sebagai berikut:
1.Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2.Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3.Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4.Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan;
5.Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan. Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bantarbolang adalah sebagai berikut:
1.Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2.Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
3.Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4.Adanya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan;
5.Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1.Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan,Kecamatan Bantarbolang sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 27 https://jdih.pemalangkab.go.id Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Bantarbolang dapat dilihat dalam tabel 2.12 berikut : Tabel 2.12. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bantarbolang No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi Masih terbatasnya pemahaman mengenai publikasi data 2 Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup 3 Masih terjadi potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan 4 Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan desa Masih terdapat desa yang berstatus desa berkembang. Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2025 Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 28 https://jdih.pemalangkab.go.id Pengarusutamaan gender diterapkan oleh Kecamatan Bantarbolang pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu. Dari hasil data rekapitulasi Indeks Desa (ID) Tahun 2025 yang memuat 6 (enam) aspek penilaian antara lain : aspek layanan dasar, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek aksesbilias dan aspek tata kelola pemerintahan desa dapat disimpulkan bahwa dari seluruh jumlah desa di Kecamatan Bantarbolang yang berjumlah 17 desa terdapat 6 (enam) desa berstatus desa berkembang (35,29%), 7 (tujuh) desa berstatus desa Maju (41,18%) dan 4 (empat) desa berstatus desa Mandiri (23,53%). Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 29 https://jdih.pemalangkab.go.id 2.2.2. Perumusan Isu-isu Strategis Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan, pada tabel 2.13 dirumuskan sebagai berikut : Tabel 2.13. Isu Strategsi Kecamatan Bantarbolang POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
1.Menurunnya IRB
2.Masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan
3.Belum optimalnya penataan desa
4.Belum optimalnya data statistik yang dimiliki
5.Masih kurangnya Tingkat keamanan informasi pemerintahan
6.Kurangnya pelestarian warisan budaya Belum optimalnya budaya e- government
1.Krisis utang
2.Cyber Security
1.Tata kelola pemerintahan belum optimal
2.Kepastian dan Penegakan hukum masih lemah
3.Demokratisasi belum optimal Tata kelola pemerintahan yang dinamis Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 30 https://jdih.pemalangkab.go.id POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
7.Masih kurangnya Tingkat keamanan informasi pemerintahan
8.Belum optimalnya data statistik yang dimiliki
9.Kurangnya pelestarian warisan budaya dan masih kurangnya SDM yang kompeten
10.Belum optimalnya koordinasi antar bidang
11.Belum optimalnya dukungan untuk
12.Menurunnya IRB
13.Masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan
14.Belum optimalnya penataan desa Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 31 https://jdih.pemalangkab.go.id POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
15.Belum optimalnya dukungan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan kurangnya kualitas SDM yang sesuai kompetensinya
16.Belum optimalnya kualitas SDM dan perencanaannya
17.Masih rendahnya PAD pajak daerah yang diterima namun angka belanja daerah tinggi
18.Belum maksimalnya administrasi kepegawaian
19.Masih kurangnya pemandaatan hasil penelitian dan pengembangan
20.Belum optimalnya Penyelenggaraan pengawasan Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 32 https://jdih.pemalangkab.go.id POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
21.Belum optimalnya pelayaan publik dan masih kurangnya SDM yang kompeten
22.Rasio belanja pegawai Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 33 https://jdih.pemalangkab.go.id Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Bantarbolang secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan tingkat desa dan kecamatan, serta masyarakat secara umum. 3.1.1. Tujuan Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bantarbolang selama tahun 2025–2029 adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantarbolang sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan. 3.1.2 Sasaran Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bantarbolang dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Bantarbolang selama tahun 2025-2029, adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat” dengan indikatornya : Nilai SKM dan Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri. Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 34 https://jdih.pemalangkab.go.id Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bantarbolang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1. (terlampir). Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 35 https://jdih.pemalangkab.go.id 3.2. Strategi Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Strategi yang diambil oleh Kecamatan Bantarbolang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
1.Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP
2.Menyediakan sarana dan prasarana untuk menampung usulan/aspirasi masyarakat demi peningkatan kinerja
3.Meningkatkan kondisi yang ketentraman dan ketertiban wilayah
4.Meningkatkan penanganan konflik
5.Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
6.Meningkatkan nilai SAKIP 3.3. Penahapan Rencana Strategis Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat dilihat pada tabel 3.2.di bawah ini : Tabel 3.2 Penahapan Rencana Strategis TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)

1.Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP dengan berbasis digitalisasi yang mudah dan murah.
2.Meningkatkan nilai SAKIP dengan peningkatan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan
1.Menyediakan sarana dan prasarana untuk menampung usulan/aspirasi masyarakat demi peningkatan kinerja
2.Meningkatkan nilai SAKIP dengan peningkatan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan
1.Meningkatkan kondisi yang ketentraman dan ketertiban wilayah
2.Meningkatkan nilai SAKIP dengan penguatan kebijakan dan regulasi
1.Meningkatkan penanganan konflik dengan meningkatkan harmonisasi kehidupan
2.Meningkatkan nilai SAKIP peningkatan kapabilitas APIP
1.Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset
2.Meningkatkan nilai SAKIP dengan peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai, penguatan manajemen resiko, digitalisasi, serta evaluasi berkelanjutan Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 36 https://jdih.pemalangkab.go.id 3.4. Arah Kebijakan Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategis yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025 – 2029 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Bantarbolang disajikan pada table 3.3 berikut : Tabel 3.3. Arah Kebijakan Kecamatan Bantarbolang No Operasionalisasi NPSK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bantarbolang Ket 1 Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum Peningkatan kualitas perencanaan daerah difokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dok pusat dan provinsi Penguatan sistem perencanaan, pelayanan pemerintahan dan pengukuran kinerja Peningkatan pengelolaan kearsipan difokuskan pada peningkatan kearsipan sesuai standar dan digitalisasi arsip Penguatan sumber daya dalam mengelola kearsipan yang sesuai dengan standar dan digitalisasi arsip Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada pencapaian maturitas dan kapasitas APIP serta mitigasi risiko Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif Peningkatan kapasitas pegawai dengan fokus pendidikan dan pelatihan Pengusulan pendidikan dan pelatihan kepada instansi terkait Peningkatan pengawasan bangunan gedung dan lingkungan dengan fokus pendataan secara berkelanjutan dan menyeluruh Penyediaan perencanaan dalam rehabilitasi gedung, bangunan serta sarana prasarana pendukung kerja Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 37 https://jdih.pemalangkab.go.id No Operasionalisasi NPSK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bantarbolang Ket Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST; Optimalisasi kegiatan jumat bersih bersama seluruh masyarakat dan pegawai di lingkungan Kecamatan Bantarbolang 2 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital Pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan UMKM 3 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Peningkatan konduktivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan Meningkatkan pelatihan limas dan pembinaan masyarakat terkait dengan sistem pengaduan maupun keamanan dan ketertiban 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di fokuskan pada peningkatan kualitas eprocurements, kualitas sarana dan prasarana Penguatan koordinasi dan supervisi dar 5 Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningktan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 38 https://jdih.pemalangkab.go.id Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas Kecamatan Bantarbolang dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Subkegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Subkegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Subkegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 40 https://jdih.pemalangkab.go.id NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
3.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Subkegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Subkegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 41 https://jdih.pemalangkab.go.id NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET Subkegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 42 https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id LAMPIRAN TABEL https://jdih.pemalangkab.go.id 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) - Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan (%) 11,76 23,53 35,29 47,06 64,71 82,35 100,00 Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka) 82,50 85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 90,00 Nilai SAKIP OPD (Angka) 60,40 60,40 62,30 64,20 66,10 68,00 69,90 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bantarbolang TABEL 3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN BANTARBOLANG NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN https://jdih.pemalangkab.go.id TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 7.01 - KECAMATAN 3.378.449.000,00 3.576.278.759,00 3.576.278.759,00 3.576.278.759,00 3.576.278.759,00 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.095.124.750,00 3.513.306.299,00 3.513.306.299,00 3.513.306.299,00 3.513.306.299,00 Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Bantarbolang) Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (%) 100 100 100 3.095.124.750,00 100 3.513.306.299,00 100 3.513.306.299,00 100 3.513.306.299,00 100 3.513.306.299,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 18.120.250,00 595.240,00 595.240,00 595.240,00 595.240,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Bantarbolang) 18.120.250,00 595.240,00 595.240,00 595.240,00 595.240,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 54.589.000,00 28.968.720,00 28.968.720,00 28.968.720,00 28.968.720,00 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Bantarbolang) 54.589.000,00 28.968.720,00 28.968.720,00 28.968.720,00 28.968.720,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum (Bantarbolang) 10.000.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 47.062.500,00 18.777.640,00 18.777.640,00 18.777.640,00 18.777.640,00 Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama (Bantarbolang) 47.062.500,00 18.777.640,00 18.777.640,00 18.777.640,00 18.777.640,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 153.552.500,00 6.030.860,00 6.030.860,00 6.030.860,00 6.030.860,00 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Bantarbolang) 153.552.500,00 6.030.860,00 6.030.860,00 6.030.860,00 6.030.860,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan TOTAL KESELURUHAN 3.378.449.000,00 3.576.278.759,00 3.576.278.759,00 3.576.278.759.00 3.576.278.759,00 2028 2029 2030 TABEL 4.1 PROGRAM RENSTRA KECAMATAN BANTARBOLANG BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELIN E 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) - Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan (%) Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka) Nilai SAKIP OPD (Angka) Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Bantarbolang) Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (%) 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah TABEL 4.2 PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KECAMATAN BANTARBOLANG 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bantarbolang https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan K Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah barang milik daerah yang tersedia Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah barang milik daerah yang terpelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TAR GET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 7.01 - KECAMATAN 3.378.449.000,00 3.576.278.759,00 3.576.278.759,00 3.576.278.759,00 3.576.278.759,00 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.095.124.750,00 3.513.306.299,00 3.513.306.299,00 3.513.306.299,00 3.513.306.299,00 Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Bantarbolang) Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (%) 100 100 3.095.124.750,00 100 3.513.306.299,00 100 3.513.306.299,00 100 3.513.306.299,00 100 3.513.306.299,00 7.01.0.00.0.00 .06.0000 - Kecamatan Bantarbolang 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.096.000,00 17.496.000,00 17.496.000,00 17.496.000,00 17.496.000,00 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 4 4 9.096.000,00 4 17.496.000,00 4 17.496.000,00 4 17.496.000,00 4 17.496.000,00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 2028 2029 2030 TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN BANTARBOLANG BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TAR GET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.438.500,00 2.638.500,00 2.638.500,00 2.638.500,00 2.638.500,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 3 3 1.438.500,00 3 2.638.500,00 3 2.638.500,00 3 2.638.500,00 3 2.638.500,00 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.206.000,00 2.406.000,00 2.406.000,00 2.406.000,00 2.406.000,00 Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 1 1.206.000,00 1 2.406.000,00 1 2.406.000,00 1 2.406.000,00 1 2.406.000,00 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.406.000,00 2.606.000,00 2.606.000,00 2.606.000,00 2.606.000,00 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1 1 1.406.000,00 1 2.606.000,00 1 2.606.000,00 1 2.606.000,00 1 2.606.000,00 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.406.000,00 2.606.000,00 2.606.000,00 2.606.000,00 2.606.000,00 Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 1.406.000,00 1 2.606.000,00 1 2.606.000,00 1 2.606.000,00 1 2.606.000,00 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.406.000,00 2.606.000,00 2.606.000,00 2.606.000,00 2.606.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TAR GET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 1.406.000,00 1 2.606.000,00 1 2.606.000,00 1 2.606.000,00 1 2.606.000,00 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.118.000,00 2.318.000,00 2.318.000,00 2.318.000,00 2.318.000,00 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 4 4 1.118.000,00 4 2.318.000,00 4 2.318.000,00 4 2.318.000,00 4 2.318.000,00 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.115.500,00 2.315.500,00 2.315.500,00 2.315.500,00 2.315.500,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 4 4 1.115.500,00 4 2.315.500,00 4 2.315.500,00 4 2.315.500,00 4 2.315.500,00 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.401.661.500,00 2.404.891.500,00 2.404.891.500,00 2.404.891.500,00 2.404.891.500,00 Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 15 17 2.401.661.500,00 17 2.404.891.500,00 17 2.404.891.500,00 17 2.404.891.500,00 17 2.404.891.500,00 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan) 11 11 11 11 11 11 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 1 1 1 1 1 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TAR GET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.398.043.000,00 2.398.273.000,00 2.398.273.000,00 2.398.273.000,00 2.398.273.000,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 15 17 2.398.043.000,00 17 2.398.273.000,00 17 2.398.273.000,00 17 2.398.273.000,00 17 2.398.273.000,00 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 1 1.280.000,00 1 2.280.000,00 1 2.280.000,00 1 2.280.000,00 1 2.280.000,00 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.142.500,00 2.142.500,00 2.142.500,00 2.142.500,00 2.142.500,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se 11 11 1.142.500,00 11 2.142.500,00 11 2.142.500,00 11 2.142.500,00 11 2.142.500,00 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.196.000,00 2.196.000,00 2.196.000,00 2.196.000,00 2.196.000,00 Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 1 1 1.196.000,00 1 2.196.000,00 1 2.196.000,00 1 2.196.000,00 1 2.196.000,00 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.843.000,00 15.843.000,00 15.843.000,00 15.843.000,00 15.843.000,00 Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 1 2.843.000,00 1 15.843.000,00 1 15.843.000,00 1 15.843.000,00 1 15.843.000,00 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 1 1 1 1 1 1 7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.200.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 1 1.200.000,00 1 8.200.000,00 1 8.200.000,00 1 8.200.000,00 1 8.200.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TAR GET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.643.000,00 7.643.000,00 7.643.000,00 7.643.000,00 7.643.000,00 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 1 1 1.643.000,00 1 7.643.000,00 1 7.643.000,00 1 7.643.000,00 1 7.643.000,00 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.860.000,00 11.860.000,00 11.860.000,00 11.860.000,00 11.860.000,00 Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 20 20 3.860.000,00 20 11.860.000,00 20 11.860.000,00 20 11.860.000,00 20 11.860.000,00 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 20 0 20 20 20 20 7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 1.930.000,00 5.930.000,00 5.930.000,00 5.930.000,00 5.930.000,00 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 20 20 1.930.000,00 20 5.930.000,00 20 5.930.000,00 20 5.930.000,00 20 5.930.000,00 7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.930.000,00 5.930.000,00 5.930.000,00 5.930.000,00 5.930.000,00 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 20 0 1.930.000,00 20 5.930.000,00 20 5.930.000,00 20 5.930.000,00 20 5.930.000,00 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 192.040.250,00 321.040.250,00 321.040.250,00 321.040.250,00 321.040.250,00 Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 1 192.040.250,00 1 321.040.250,00 1 321.040.250,00 1 321.040.250,00 1 321.040.250,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 2 2 2 2 2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 5 5 5 5 5 5 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.048.000,00 8.048.000,00 8.048.000,00 8.048.000,00 8.048.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TAR GET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1 1 6.048.000,00 1 8.048.000,00 1 8.048.000,00 1 8.048.000,00 1 8.048.000,00 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.989.750,00 45.989.750,00 45.989.750,00 45.989.750,00 45.989.750,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 38.989.750,00 1 45.989.750,00 1 45.989.750,00 1 45.989.750,00 1 45.989.750,00 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.867.500,00 12.867.500,00 12.867.500,00 12.867.500,00 12.867.500,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 1 6.867.500,00 1 12.867.500,00 1 12.867.500,00 1 12.867.500,00 1 12.867.500,00 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.795.000,00 35.795.000,00 35.795.000,00 35.795.000,00 35.795.000,00 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 5 5 27.795.000,00 5 35.795.000,00 5 35.795.000,00 5 35.795.000,00 5 35.795.000,00 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 1 9.500.000,00 1 15.500.000,00 1 15.500.000,00 1 15.500.000,00 1 15.500.000,00 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 102.840.000,00 202.840.000,00 202.840.000,00 202.840.000,00 202.840.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 2 102.840.000,00 2 202.840.000,00 2 202.840.000,00 2 202.840.000,00 2 202.840.000,00 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.180.000,00 34.180.000,00 34.180.000,00 34.180.000,00 34.180.000,00 Jumlah barang milik daerah yang tersedia Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 10 29.180.000,00 10 34.180.000,00 10 34.180.000,00 10 34.180.000,00 10 34.180.000,00 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 71 10 10 10 10 10 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 5.600.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 71 10 5.600.000,00 10 10.600.000,00 10 10.600.000,00 10 10.600.000,00 10 10.600.000,00 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.580.000,00 23.580.000,00 23.580.000,00 23.580.000,00 23.580.000,00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 10 23.580.000,00 10 23.580.000,00 10 23.580.000,00 10 23.580.000,00 10 23.580.000,00 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 244.406.000,00 353.950.000,00 353.950.000,00 353.950.000,00 353.950.000,00 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 244.406.000,00 12 353.950.000,00 12 353.950.000,00 12 353.950.000,00 12 353.950.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TAR GET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 12 12 12 12 12 12 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 12 12 14.000.000,00 12 18.000.000,00 12 18.000.000,00 12 18.000.000,00 12 18.000.000,00 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 25.500.000,00 12 26.500.000,00 12 26.500.000,00 12 26.500.000,00 12 26.500.000,00 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 204.906.000,00 309.450.000,00 309.450.000,00 309.450.000,00 309.450.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 204.906.000,00 12 309.450.000,00 12 309.450.000,00 12 309.450.000,00 12 309.450.000,00 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 212.038.000,00 354.045.549,00 354.045.549,00 354.045.549,00 354.045.549,00 Jumlah barang milik daerah yang terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1 212.038.000,00 1 354.045.549,00 1 354.045.549,00 1 354.045.549,00 1 354.045.549,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 6 6 6 6 6 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 3 3 3 3 3 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 26 26 26 26 26 26 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 10 10 10 10 10 10 Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 90 90 90 90 90 90 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 122.600.000,00 222.600.000,00 222.600.000,00 222.600.000,00 222.600.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TAR GET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 10 10 122.600.000,00 10 222.600.000,00 10 222.600.000,00 10 222.600.000,00 10 222.600.000,00 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 5.100.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 90 90 5.100.000,00 90 10.100.000,00 90 10.100.000,00 90 10.100.000,00 90 10.100.000,00 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.010.000,00 20.010.000,00 20.010.000,00 20.010.000,00 20.010.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 26 26 11.010.000,00 26 20.010.000,00 26 20.010.000,00 26 20.010.000,00 26 20.010.000,00 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.720.000,00 80.727.549,00 80.727.549,00 80.727.549,00 80.727.549,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 6 60.720.000,00 6 80.727.549,00 6 80.727.549,00 6 80.727.549,00 6 80.727.549,00 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.408.000,00 10.408.000,00 10.408.000,00 10.408.000,00 10.408.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 3 8.408.000,00 3 10.408.000,00 3 10.408.000,00 3 10.408.000,00 3 10.408.000,00 7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1 4.200.000,00 1 10.200.000,00 1 10.200.000,00 1 10.200.000,00 1 10.200.000,00 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 18.120.250,00 595.240,00 595.240,00 595.240,00 595.240,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Bantarbolang) 18.120.250,00 595.240,00 595.240,00 595.240,00 595.240,00 7.01.0.00.0.00 .06.0000 - Kecamatan Bantarbolang7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.200.000,00 85.440,00 85.440,00 85.440,00 85.440,00 Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 1 1 4.200.000,00 1 85.440,00 1 85.440,00 1 85.440,00 1 85.440,00 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TAR GET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.200.000,00 85.440,00 85.440,00 85.440,00 85.440,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 1 4.200.000,00 1 85.440,00 1 85.440,00 1 85.440,00 1 85.440,00 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 12.600.000,00 256.320,00 256.320,00 256.320,00 256.320,00 Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 1 12.600.000,00 1 256.320,00 1 256.320,00 1 256.320,00 1 256.320,00 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4.200.000,00 85.440,00 85.440,00 85.440,00 85.440,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen) 1 1 4.200.000,00 1 85.440,00 1 85.440,00 1 85.440,00 1 85.440,00 7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4.200.000,00 85.440,00 85.440,00 85.440,00 85.440,00 Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 2 4.200.000,00 2 85.440,00 2 85.440,00 2 85.440,00 2 85.440,00 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4.200.000,00 85.440,00 85.440,00 85.440,00 85.440,00 Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 1 4.200.000,00 1 85.440,00 1 85.440,00 1 85.440,00 1 85.440,00 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.320.250,00 253.480,00 253.480,00 253.480,00 253.480,00 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TAR GET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang menunjang pelaksanaan tugas Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) 17 17 1.320.250,00 17 253.480,00 17 253.480,00 17 253.480,00 17 253.480,00 7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 1.320.250,00 253.480,00 253.480,00 253.480,00 253.480,00 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 17 17 1.320.250,00 17 253.480,00 17 253.480,00 17 253.480,00 17 253.480,00 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 54.589.000,00 28.968.720,00 28.968.720,00 28.968.720,00 28.968.720,00 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Bantarbolang) 54.589.000,00 28.968.720,00 28.968.720,00 28.968.720,00 28.968.720,00 7.01.0.00.0.00 .06.0000 - Kecamatan Bantarbolang 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 27.168.720,00 27.168.720,00 27.168.720,00 27.168.720,00 27.168.720,00 Jumlah laporan/dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta 1 1 27.168.720,00 1 27.168.720,00 1 27.168.720,00 1 27.168.720,00 1 27.168.720,00 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga 1 1 1 1 1 1 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 200.880,00 200.880,00 200.880,00 200.880,00 200.880,00 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga 1 1 200.880,00 1 200.880,00 1 200.880,00 1 200.880,00 1 200.880,00 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 24.417.840,00 24.417.840,00 24.417.840,00 24.417.840,00 24.417.840,00 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TAR GET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta 1 1 24.417.840,00 1 24.417.840,00 1 24.417.840,00 1 24.417.840,00 1 24.417.840,00 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 1 1 2.550.000,00 1 2.550.000,00 1 2.550.000,00 1 2.550.000,00 1 2.550.000,00 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 27.420.280,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) 1 1 27.420.280,00 1 1.800.000,00 1 1.800.000,00 1 1.800.000,00 1 1.800.000,00 7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 27.420.280,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) 1 1 27.420.280,00 1 1.800.000,00 1 1.800.000,00 1 1.800.000,00 1 1.800.000,00 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum (Bantarbolang) 10.000.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 7.01.0.00.0.00 .06.0000 - Kecamatan 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.000.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 4 4 5.000.000,00 4 6.050.000,00 4 6.050.000,00 4 6.050.000,00 4 6.050.000,00 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 4 4 5.000.000,00 4 6.050.000,00 4 6.050.000,00 4 6.050.000,00 4 6.050.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TAR GET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.000.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 1 1 5.000.000,00 1 2.550.000,00 1 2.550.000,00 1 2.550.000,00 1 2.550.000,00 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 5.000.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 1 1 5.000.000,00 1 2.550.000,00 1 2.550.000,00 1 2.550.000,00 1 2.550.000,00 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 47.062.500,00 18.777.640,00 18.777.640,00 18.777.640,00 18.777.640,00 Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama (Bantarbolang) 47.062.500,00 18.777.640,00 18.777.640,00 18.777.640,00 18.777.640,00 7.01.0.00.0.00 .06.0000 - Kecamatan Bantarbolang7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 47.062.500,00 18.777.640,00 18.777.640,00 18.777.640,00 18.777.640,00 Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) 4 4 47.062.500,00 4 18.777.640,00 4 18.777.640,00 4 18.777.640,00 4 18.777.640,00 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan 1.200 591 591 591 591 591 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TAR GET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 50 50 50 50 50 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) 3 3 3 3 3 3 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan 39.262.500,00 14.625.000,00 14.625.000,00 14.625.000,00 14.625.000,00 Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan 1.200 591 39.262.500,00 591 14.625.000,00 591 14.625.000,00 591 14.625.000,00 591 14.625.000,00 7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2.650.000,00 2.555.440,00 2.555.440,00 2.555.440,00 2.555.440,00 Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 50 2.650.000,00 50 2.555.440,00 50 2.555.440,00 50 2.555.440,00 50 2.555.440,00 7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 2.700.000,00 170.880,00 170.880,00 170.880,00 170.880,00 Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) 4 4 2.700.000,00 4 170.880,00 4 170.880,00 4 170.880,00 4 170.880,00 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TAR GET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2.450.000,00 1.426.320,00 1.426.320,00 1.426.320,00 1.426.320,00 Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) 3 3 2.450.000,00 3 1.426.320,00 3 1.426.320,00 3 1.426.320,00 3 1.426.320,00 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 153.552.500,00 6.030.860,00 6.030.860,00 6.030.860,00 6.030.860,00 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Bantarbolang) 153.552.500,00 6.030.860,00 6.030.860,00 6.030.860,00 6.030.860,00 7.01.0.00.0.00 .06.0000 - Kecamatan Bantarbolang7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 153.552.500,00 6.030.860,00 6.030.860,00 6.030.860,00 6.030.860,00 Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) 17 17 153.552.500,00 17 6.030.860,00 17 6.030.860,00 17 6.030.860,00 17 6.030.860,00 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 17 17 17 17 17 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 17 17 17 17 17 17 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 10 10 10 10 10 10 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) 17 17 17 17 17 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 17 17 17 187 17 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) 0 10 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan 17 17 17 17 17 17 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TAR GET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) 17 17 17 17 17 17 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.965.000,00 110.880,00 110.880,00 110.880,00 110.880,00 Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) 17 17 3.965.000,00 17 110.880,00 17 110.880,00 17 110.880,00 17 110.880,00 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.965.000,00 140.880,00 140.880,00 140.880,00 140.880,00 Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 17 17 3.965.000,00 17 140.880,00 17 140.880,00 17 140.880,00 17 140.880,00 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.965.000,00 140.880,00 140.880,00 140.880,00 140.880,00 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) 17 17 3.965.000,00 17 140.880,00 17 140.880,00 17 140.880,00 17 140.880,00 7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.965.000,00 200.880,00 200.880,00 200.880,00 200.880,00 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 17 17 3.965.000,00 17 200.880,00 187 200.880,00 17 200.880,00 17 200.880,00 7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 122.932.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) 0 10 122.932.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 3.065.000,00 111.200,00 111.200,00 111.200,00 111.200,00 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 17 17 3.065.000,00 17 111.200,00 17 111.200,00 17 111.200,00 17 111.200,00 7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.765.000,00 115.440,00 115.440,00 115.440,00 115.440,00 Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 10 10 2.765.000,00 10 115.440,00 10 115.440,00 10 115.440,00 10 115.440,00 https://jdih.pemalangkab.go.id TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TAR GET PAGU 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2.765.000,00 111.300,00 111.300,00 111.300,00 111.300,00 Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 17 17 2.765.000,00 17 111.300,00 17 111.300,00 17 111.300,00 17 111.300,00 7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2.165.000,00 111.080,00 111.080,00 111.080,00 111.080,00 Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) 17 17 2.165.000,00 17 111.080,00 17 111.080,00 17 111.080,00 17 111.080,00 7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.000.000,00 4.988.320,00 4.988.320,00 4.988.320,00 4.988.320,00 Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan 1 1 4.000.000,00 1 4.988.320,00 1 4.988.320,00 1 4.988.320,00 1 4.988.320,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Kecamatan Randudongkal sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Tahun 2025-2029 dikarenakan adanya pemilihan Bupati dan Wakil yang baru. Penyusunan Renstra Kecamatan Randudongkal sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Randudongkal berpedoman pada Inmendagri No, 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Randudongkal Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Randudongkal untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Randudongkal serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Randudongkal selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolak ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya. Dokumen Renstra Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut : Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 1 https://jdih.pemalangkab.go.id Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 2 RPJPD RPJMD RKPD Visi, Misi, Program Calon Bupati Visi, Misi, Program Bupati Terpilih Draft Awal RPJMD Draft Renstra PD Musrenbang RPJMD Draft RPJMD Renstra PD Renja PD RKA PD https://jdih.pemalangkab.go.id
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui peningkatan pelayanan kecamatan yang prima. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
1.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Randudongkal untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2.Menjadi ajuan kerja resmi bagi Kecamatan Randudongkal serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3.Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Randudongkal. Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 3 https://jdih.pemalangkab.go.id 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 mengacu pada Ins truksi Me nt eri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :
1.Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2.Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Randudongkal, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Randudongkal, sumber daya Kecamatan Randudongkal, kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Randudongkal, permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Randudongkal, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis.
3.Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Randudongkal.
4.Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
5.Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Randudongkal. Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 4 https://jdih.pemalangkab.go.id Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Randudongkal mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Randudongkal Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 1 CAMAT KASI PELAYANAN KASUBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEPALA DESA KASI TATA PEMERINTAHAN KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONA L https://jdih.pemalangkab.go.id melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya. A. Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :
1.Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2.Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3.Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4.Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5.Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6.Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9.Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas; Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 2 https://jdih.pemalangkab.go.id
11.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12.Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi. B. Sekretaris Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :
1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3.Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5.Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6.Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7.Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9.Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a.Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 3 https://jdih.pemalangkab.go.id berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. 5.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. 6.Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. 7.Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. 10.Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. 4.Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. 5.Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. 6.Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. 7.Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 4 https://jdih.pemalangkab.go.id Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
c.Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. 5.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. 7.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. 8.Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik; Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 5 https://jdih.pemalangkab.go.id
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
d.Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. 5.Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 6 https://jdih.pemalangkab.go.id
10. 10.Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
e.Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. 4.Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. 5.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. 6.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. 9.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan; Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 7 https://jdih.pemalangkab.go.id
10. 10.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. 11.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. 12.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
f.Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. 5.Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. 6.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. 7.Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. 8.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undanganguna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. 9.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. 10.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 8 https://jdih.pemalangkab.go.id 2.2. Sumber Daya Kecamatan Randudongkal Sumber daya Kecamatan Randudongkalsangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
a.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Jumlah pegawai di Kecamatan Randudongkaldalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut : Tabel 2.1. Pegawai ASN Kecamatan Randudongkal No Uraian Laki- laki Perempuan Golongan Jumlah I II III IV 1 Camat 1 - - - 1 1 2 Sekcam 1 - - - 1 - 1 3 Kasubag 2 - - - 2 - 2 4 Kasi Kecamatan 4 - - - 3 1 4 5 JFU Kecamatan 5 4 - 2 7 - 9 6 JFT Kecamatan - - - - - - - Jumlah 13 4 - 2 13 2 17 Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal, 2025 Tabel 2.2. Pegawai Non ASN Kecamatan Randudongkal No Jabatan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Tenaga Administrasi 5 5 10 2 Tenaga Keamanan 2 - 2 3 Pengemudi 1 - 1 4 Tenaga Kebersihan 2 - 2 Jumlah 10 5 15 Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal, 2025 Pegawai Kecamatan Randudongkalseluruhnya berjumlah 32 orang, meliputi 23orang laki-laki dan 9 orang perempuan, sehinggadapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Randudongkal dominan laki-lakiyaitu sebanyak 71,88%.Agar Kecamatan Randudongkal menerapkan responsif gender, untuk perekrutan Pegawai ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah Pegawai PNS berdasar golongan, meliputi golongan II sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 13 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang, sehinggadapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Randudongkal dominan bergolongan III yaitu sebanyak 76,47%. Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 9 https://jdih.pemalangkab.go.id Tabel 2.3. Data StrukturalBerdasar Diklat Kepemimpinan No Jenis Diklat Jumlah Jenis Kelamin Laki- laki Perempuan 1 Diklatpim III - - - 2 Diklatpim IV 3 3 - 3 ADUM - - - 4 SEPADA - - - 5 Struktural yang belum diklat 5 5 - Jumlah 8 8 - Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal 2025 Jumlah struktural berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Randudongkal, yaitu 3 orang sudah mengikuti Diklatpim IV, dan 5 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan,hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang. Tabel 2.4. Data Pegawai ASN dan Non ASN Berdasar Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Pasca Sarjana (S2) 1 1 - 2 Sarjana (S1) 15 10 5 3 Diploma 2 - 2 4 SLTA 10 8 2 5 SLTP 3 3 - 6 SD 1 1 - Jumlah 32 23 9 Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal 2025 Jumlah pegawai Kecamatan Randudongkalberdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 15orang, Diploma sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 10 orang dan SD sebanyak 1 orang, sehinggadapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Randudongkal sudah tercukupi, yaitu dengan prosentaseberpendidikan S1 sebanyak 46,88% dan SMA sebanyak 31,25%. Tabel 2.5. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon No Eselon Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 IIIA 1 1 - 2 IIIB - - - 3 IVA 7 7 - 4 IVB - - - Jumlah 8 8 - Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 10 https://jdih.pemalangkab.go.id Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal2025 Jumlah pegawai Kecamatan Randudongkalberdasarkan eselon hanya terdapat 2 (du) yaitu Eselon IIIA sebanyak1 orang dan eselon IVA sebanyak7 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Randudongkal berdasarkan tingkat eselon dominanadalah eselon IVA yaitu sebanyak 87,50%.
b.Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Randudongkaldapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6. Inventaris Aset Kecamatan Randudongkal No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp)Baik Sedan g Rusak 1 01 Tanah 01 Tanah Jumlah KIB A - - - - - 2 01 Peralatan dan Mesin 02 Alat-alat Besar 03 Alat-alat Angkutan/Kendaraan 13 - 13 - 504.514.03 0 04 Alat Bengkel dan Alat Ukur 05 Alat Pertanian 06 Alat Kantor & Rumah Tangga 458 458 - - 509.367.82 0 07 Alat Studio& Alat Komunikasi 08 Alat-alat Kedokteran 09 Alat Laboratorium 10 Alat-alat persenjataan/keamanan Jumlah KIB B 471 458 13 - 1.013.881. 850 3 03 Gedung dan Bangunan 11 Bangunan Gedung 11 - 11 - 1.178.458. 000 12 Monumen Jumlah KIB C 11 - 11 - 1.178.458. 000 4 04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 13 Jalan & Jembatan 14 Bangunan Air/Irigasi 15 Instalasi 16 Jaringan 1 1 - - 500.000 Jumlah KIB D 1 1 - - 500.000 5 05 Aset Tetap Lainnya 17 Buku dan Perpustakaan 18 Barang Bercorak Kebudayaan 19 Hewan, Ternak dan Tanaman Jumlah KIB E - - - - - 6 06 Konstruksi dalam Pengerjaan Jumlah KIB F - - - - - Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 11 https://jdih.pemalangkab.go.id No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp)Baik Sedan g Rusak Jumlah Total 483 459 24 - 2.192.839. 850 Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal, 2025
c.Administrasi Kewilayahan Terdapat 17 desadi Kecamatan Randudongkaldengan perincian sebagai berikut : Tabel 2.7. Administrasi Kewilayahan Kecamatan Randudongkal No Desa Jumlah Dusun Jumlah RW Jumlah RT Jumlah Perangkat Desa& Kades Jumlah Linmas Ket 1 Banjarsari 2 2 12 8 20 2 Bantarbolang 6 6 48 15 25 3 Glandang 2 2 12 8 10 4 Karanganyar 5 5 14 12 10 5 Kebon Gede 6 6 24 11 6 6 Kuta 6 6 24 12 10 7 Lenggerong 1 1 5 9 17 8 Pabuaran 2 2 6 10 10 9 Peguyangan 7 7 20 11 55 10 Pedagung 6 6 22 12 35 11 Pegiringan 5 5 49 14 20 12 Purana 5 5 17 11 25 13 Sambeng 3 13 3 9 17 14 Sarwodadi 1 1 5 9 11 15 Sumurkidang 7 7 20 13 10 16 Suru 3 3 20 14 6 17 Wanarata 12 12 53 17 59 Jumlah 79 362 79 183 346 Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal, 2025 Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 12 https://jdih.pemalangkab.go.id 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Randudongkal Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan RandudongkalTahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 berikut : Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan RandudongkalKabupaten Pemalang No Indikator Kinerja Satuan Target IKU Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1 Cakupan layanan masyarakat % 96,47 0 0 94.49 94,69 96,07 0 0 81,12 83,20 96,07 0 0 85,85 87,86 100 2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan indeks 99,73 78 78,00 80 82 84 77,79 78 80,63 82,94 82,50 99,73 100 100,78 101,15 136,82 3 SAKIP nilai - 47 44,89 46,89 48,89 60,30 42,89 47,00 52,45 54,35 60,40 91,26 104,70 111,86 111,17 100,17 4 Prosentase penyerapan Anggraan % - 96 100 96 0 0 98,40 100 97,92 0 0 102,50 100 102 0 0 4 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) indeks - 0 9,72 11,72 12,72 13,72 0 9,72 11,72 0 0 0 100 100 0 0 5 Prosentase Kelengkapan administrasi desa binaan % - 84 84,00 0 0 0 100 84,00 0 0 0 119,05 100 0 0 0 6 Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik % - 83 83,00 0 0 0 83,17 83,00 0 0 0 100,25 100 0 0 0 7 Prosentase penanganan pengaduan masyarakat % - 83 83,00 0 0 0 100 83,00 0 0 0 120,48 100 0 0 0 8 Persentase pelayanan publik yang tersedia % - 0 0 92,22 92,22 92,22 0 0 87,50 100 92,22 0 0 94,88 108,43 100 9 Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif % - 0 0 92,00 100 94,00 0 0 75,00 150 94,00 0 0 81,52 150 100 10 Persentase gangguan trantibum Tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan % - 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 11 Persentase potensi konflik Tingkat desa dan kecamatan yang tertangani % - 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 12 Persentase desa bertata Kelola pemerintahan baik % - 0 0 88,24 88,24 94,12 0 0 71,76 100 94,12 0 0 81,32 113,33 100 Sumber : Kecamatan Randudongkal, 2025 Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 13 https://jdih.pemalangkab.go.id Semua pelayanan kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Randudongkalhampir dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini didukung adanya komitmen oleh semua pihak dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan RandudongkalKabupaten Pemalang Tahun 2020-2024Sesuai Bab II Rancangan Awal RPJMD tahun 2025 – 2029 No Indikator Kinerja Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani % 100 100 100 100 100 2 Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan % 76,67 76,67 74,00 100 100 3 Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan % 90 100 100 100 100 4 Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi % 16,67 16,67 16,67 16,67 94 5 Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik % NA NA NA NA NA 6 Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani % 100 100 100 100 100 7 Jumlah potensi konflik kasus 0 0 4 0 0 8 Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik % 88,24 99,64 81,32 88,24 94,12 Sumber : Kecamatan Randudongkal, 2025 Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 14 https://jdih.pemalangkab.go.id Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang No Indikator Kinerja Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 537.34 3.000 0 0 0 0 520.68 7.000 0 0 0 0 96,90 0 0 0 0 0 0 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 212.25 6.000 0 0 0 0 212.25 6.000 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian keuangan 600.00 0 0 0 0 0 600.00 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 4 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran 30.320 .000 0 0 0 0 30.320 .000 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 6 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten 0 780.61 9.000 2.867. 772.71 2.460. 636.77 0 2.9 35.760 .608 0 777.94 7.800 2.625. 283.96 2.408. 020.85 2 .808.8 91.442 0 99,65 92,00 97,86 95,68 69,00 65,27 7 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 0 41.390 .000 24.359 .000 2.047. 500 2.207. 332 0 40.940 .000 25.309 .000 2.047. 500 2.206. 000 0 98,91 104,00 100 99,94 -23,67 -24,88 8 Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan 0 69.180 .000 13.565 .100 15.955 .000 29.103 .000 0 60.480 .000 15.546 .600 15.955 .000 29.103 .000 0 87,42 114,61 100 100 -14,49 -12,97 9 Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 0 15.520 .000 5.780. 000 1 .630.0 00 16.000 .000 0 15.520 .000 5.780. 000 1.630. 000 16.000 .000 0 100 100 100 100 0,78 0,78 10 Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 0 72.116 .000 39.531 .181 3 9.437. 000 66.150 .000 0 68.966 .000 37.081 .181 38.992 .000 66.150 .000 0 95,63 94,00 98,87 100 -2,07 -1,02 11 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 0 5.000. 0 82.875 .000 4.000. 000 2.760. 980 2.850. 0 99,64 40,04 100 57,00 -23,50 -24,14 Sumber : Kecamatan Randudongkal, 2025 Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 15 https://jdih.pemalangkab.go.id 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Randudongkal Kecamatan Randudongkal dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang danPemerintah Desa. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untukmembawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisilingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena ituanalisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkunganinternal maupun di lingkungan eksternal. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Randudongkal tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Randudongkal adalah sebagai berikut:

1.Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2.Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3.Masih adamasyarakat yang belum patuhterhadap ketentraman dan ketertiban umumdi tingkat desadan kecamatan;
4.Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan;
5.Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahdesa dalam tata kelola pemerintahan. Beberapa peluangyang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Randudongkal adalah sebagai berikut:
1.Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2.Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
3.Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4.Adanya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desadan kecamatan;
5.Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa. 2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Randudongkal Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan,Kecamatan Randudongkal sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Randudongkal dapat dilihat dalam tabel 2.11 berikut : Tabel 2.11. Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 16 https://jdih.pemalangkab.go.id Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Randudongkal No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat Belum tersedianya SOP pelayanan yang sesuai kebutuhan Masih kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin 2 Masih rendahnya peran serta masyarakat desa Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Masih rendahnya tingkat partisipasi musrenbang desa Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan Belum optimalnya pendampingan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan Masih rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan 3 Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi Belum optimalnya koordinasi dengan Polsek dan Koramil Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup 4 Masih terjadi potensi konflik Masih banyak masyarakat yang Belum optimalnya peringatan hari Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 17 https://jdih.pemalangkab.go.id di tingkat desa dan kecamatan belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa dan kecamatan Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan 5 Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Masih banyak desa yang belum mampu menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Ada desa yang mengangkat dan Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 18 https://jdih.pemalangkab.go.id memberhentikan perangkat desa Belum optimalnya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Belum optimalnya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Belum optimalnya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Pengarusutamaan gender diterapkan oleh Kecamatan Randudongkal pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu. 2.6. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Randudongkal yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : “PEMALANG BERCAHAYA - BERSIH CAKAPHANDAL, MULYA” Visi ini memiliki pembentuk kata :
1.Bersih : Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungandan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2.Cakap: dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yangunggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang denganmemanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yangmenggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia,unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkanpotensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaringnasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3.Handal : dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yangdapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yangtangguh. Kondisi Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 19 https://jdih.pemalangkab.go.id dimana pemerintahan yang Tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dansaling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsurmasyarakatnya.
4.MULYA: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisidimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien,inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensisumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitaslingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan local sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupanmasyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Dalam rangka mencapai visi diatasberikut ini Misi RPJMD 2025- 2029berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu:
1.Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yangbersih.Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkunganyang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitasudara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadibagian dari Resik
2.Misi 2 Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejukdan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian denganmendorong kontribusi sektor unggulan, Pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau,yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian,perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau Dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorongsirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan danUMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapatmengolah sampah yang dihasilkan.
3.Misi 3 Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagaiwilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan menciptakan penaatan wilayah denganinfrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan inimenyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dariDesa
4.Misi 4 Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas,peduli dan milik semua lapisan Masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik daripendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater,pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yangmemiliki prestasi
5.Misi 5 Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun,guyub, gotong royong,tepa selira dan Sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnyadengan cara bergotong royong, dan saling menghormati danteposliro
6.Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yangtertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan mewujudkan Good Governance, CleanGovernance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7.Misi 7 Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi danperkembangannya dalam memajukan kualitas Masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yangpintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupatenPemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi ataupenggunaan teknologi dalam pelayanan publik danpenyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan ReformasiBirokrasi Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 20 https://jdih.pemalangkab.go.id
8.Misi 8 Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual,kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalanguntuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, amandengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkankearifan dan budaya lokal. Sesuai dengan Misi Bupati Pemalang di atas, maka Kecamatan Randudongkal mendukung misi Bupati tersebut yaitu Misi Ke 6 (Organisatoris : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan mewujudkan Good Governance, CleanGovernance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik). Tujuan untuk mencapai visi dan misi Bupati danWakil Bupati Pemalang adalah sebagai berikut:
1.Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dannyaman.
2.Meningkatkan daya saing pembangunan daerah
3.Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat danpenanggulangan kemiskinan
4.Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis,yang menciptakan keamanan dengan nilai-nilai budaya dankegotong- royongan
5.Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan danakuntabel. Dimana tujuan dari Kecamatan Randudongkal adalah Meningkatnya pelayanan publik yang prima, sesuai dengan tujuan Bupati yang ke 5 (lima) yaitu meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerjayang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menujutercapainya tujuan RPJMD. Sasaran pembangunan jangkamenengah adalah sebagai berikut:
1.Tujuan 1 Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersihsehat dan nyaman dengan sasarannya : Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan sertapengelolaan sampah
2.Tujuan 2 Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersihtransparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut:Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif,efisien, dengan pelayanan publik yang baik
3.Tujuan 3 Meningkatkan daya saing pembangunan daerahdengan sasaran sebagai berikut :

a.Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensiekonomi lokal
b.Meningkatnya kualitas SDM daerah
c.Meningkatnya kemandirian pangan
d.Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok danpenting
e.Meningkatnya pembangunan infrastruktur yangberkualitas dan merata
f.Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan Kawasan perdesaan
g.Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
h.Meningkatnya kualitas riset dan inovasi
1. 4.Tujuan 4 Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat danpenanggulangan kemiskinan dengan sasaran sebagai berikut : Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 21 https://jdih.pemalangkab.go.id
a.Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
b.Meningkatnya penanganan pengangguran
1. 5.Tujuan 5 Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yangharmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilaibudaya dan kegotong- royongan dengan sasaran sebagaiberikut:
a.Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidupberdampingan secara harmonis dan kondusif
b.Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapibencana
c.Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal Berdasarkan sasaran RPJMD 2025-2029 diatas maka Kecamatan Randudongkal mempunyai 2 (dua) sasaran, yaitu :
1. 1.Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
2. 2.Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan Uraian mengenai telaah visi, misi dan program prioritas Bupati dapat dilihat pada tabel 2.12. berikut : Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 22 https://jdih.pemalangkab.go.id Tabel 2.12. Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati Misi/Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong Visi : “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA” Misi 6 : Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi
3. 1.Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
4. 1.Masih terbatasnya pelayanan kepada masyarkat
5. 1.Ruang pelayanan belum memadai [
6. 2.Belum memiliki petugas pelayanan yang berstatus PNS
7. 3.Petugas pelayanan belum memiliki sertifikat yang berkaitan dengan pelayanan Masih rendahnya kesadaran masyarakat
8. 1.Perlu adanya peran pimpinan agar ruang pelayanan lebih memadai dengan memasukkan pada rencana anggaran kecamatan
9. 2.Membuat usulan permintaan Tenaga PNS kepada BKD Kab.Pemalang
10. 3.Memberi kesempatan kepada petugas pelayanan yang ada untuk mengikuti bimbingan teknis maupun studi banding ke kecamatan lain mapun OPD di sekitar Kab.Pemalang terkait pelayanan publik Perlu adanya dukungan fasilitasi pemberdayaan Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 23 https://jdih.pemalangkab.go.id Misi/Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong
11. 2.Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
12. 3.Penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
13. 4.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Masih terjadi potensi konflik ditingkat desa dan kecamatan desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap kondisi di lingkungan sekitar desa/kelurahan dan kecamatan Masih rendahnya kemampuan/kapasitas dari aparatur desa/kelurahan dalam tata keloloa pemerintahan Masih perlu adanya masyarakat desa/kelurahan yang lebih optimal dari Kecamatan dan Pendamping Desa Peran Linmas yang ada di desa/kelurahan lebih dimaksimalkan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan desa/kelurahan Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konfilik ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan Adanya pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 24 https://jdih.pemalangkab.go.id Misi/Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong
14. 5.Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
15. 6.Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Masih rendahnya desa terkait tata kelola pemerintahan desa Masih rendahnya nilai SAKIP yang diperoleh perbaikan serta komitmen dalam manajemen kinerja pada kecamatan Perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 25 https://jdih.pemalangkab.go.id 2.7. Perumusan Isu-isu Strategis Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan, pada tabel berikut dirumuskan sebagai berikut : Tabel 2.13. Isu Strategsi Kecamatan Randudongkal POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1.Menurunnya IRB
2.Masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan
3.Belum optimalnya penataan desa
4.Belum optimalnya data statistik yang dimiliki
5.Masihkurangnya Tingkat keamanan informasipemerintahan
6.Kurangnya pelestarian warisanbudaya
7.Belum optimalnya sarana danprasarana perpustakaan
8.Belum optimalnya koordinasiantar bidang
9.Belum optimalnya Belum optimalnya budaya e- government
1.Krisis utang
2.Cyber Security
1.Tata kelola pemerintahan belum optimal
2.Kepastian danPenegakanhuk um masihlemah
3.Demokratisasi belum optimal Tata kelola pemerintahan yang dinamis Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 26 https://jdih.pemalangkab.go.id dukunganuntuk pelaksanaan tugas danfungsi DPRD dan kurangnyakualitas SDM yang sesuaikompetensinya
10.Belum optimalnya kualitas SDMdan perencanaannya
11.Masih rendahnya PAD pajakdaerah yang diterima namunangka belanja daerah tinggi
12.Belum maksimalnya administrasikepegawaia n
13.Masih kurangnya pemandaatan hasil penelitian dan pengembangan
14.Belum optimalnyaPenyelenggar aan pengawasan
15.Belum optimalnya pelayaan publik dan masih kurangnya SDM yangkompeten
16.Rasio belanja pegawai Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 27 https://jdih.pemalangkab.go.id Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Randudongkal mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Randudongkal Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 1 CAMAT KASI PELAYANAN KASUBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEPALA DESA KASI TATA PEMERINTAHAN KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONA L https://jdih.pemalangkab.go.id melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya. A. Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :
1.Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2.Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3.Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4.Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5.Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6.Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9.Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas; Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 2 https://jdih.pemalangkab.go.id
11.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12.Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi. B. Sekretaris Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :
1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3.Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5.Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6.Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7.Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9.Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a.Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 3 https://jdih.pemalangkab.go.id berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. 5.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. 6.Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. 7.Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. 10.Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. 4.Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. 5.Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. 6.Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. 7.Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 4 https://jdih.pemalangkab.go.id Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
c.Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. 5.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. 7.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. 8.Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik; Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 5 https://jdih.pemalangkab.go.id
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
d.Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. 5.Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 6 https://jdih.pemalangkab.go.id
10. 10.Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
e.Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. 4.Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. 5.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. 6.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. 9.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan; Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 7 https://jdih.pemalangkab.go.id
10. 10.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. 11.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. 12.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
f.Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. 5.Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. 6.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. 7.Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. 8.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undanganguna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. 9.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. 10.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 8 https://jdih.pemalangkab.go.id 2.2. Sumber Daya Kecamatan Randudongkal Sumber daya Kecamatan Randudongkalsangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
a.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Jumlah pegawai di Kecamatan Randudongkaldalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut : Tabel 2.1. Pegawai ASN Kecamatan Randudongkal No Uraian Laki- laki Perempuan Golongan Jumlah I II III IV 1 Camat 1 - - - 1 1 2 Sekcam 1 - - - 1 - 1 3 Kasubag 2 - - - 2 - 2 4 Kasi Kecamatan 4 - - - 3 1 4 5 JFU Kecamatan 5 4 - 2 7 - 9 6 JFT Kecamatan - - - - - - - Jumlah 13 4 - 2 13 2 17 Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal, 2025 Tabel 2.2. Pegawai Non ASN Kecamatan Randudongkal No Jabatan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Tenaga Administrasi 5 5 10 2 Tenaga Keamanan 2 - 2 3 Pengemudi 1 - 1 4 Tenaga Kebersihan 2 - 2 Jumlah 10 5 15 Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal, 2025 Pegawai Kecamatan Randudongkalseluruhnya berjumlah 32 orang, meliputi 23orang laki-laki dan 9 orang perempuan, sehinggadapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Randudongkal dominan laki-lakiyaitu sebanyak 71,88%.Agar Kecamatan Randudongkal menerapkan responsif gender, untuk perekrutan Pegawai ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah Pegawai PNS berdasar golongan, meliputi golongan II sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 13 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang, sehinggadapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Randudongkal dominan bergolongan III yaitu sebanyak 76,47%. Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 9 https://jdih.pemalangkab.go.id Tabel 2.3. Data StrukturalBerdasar Diklat Kepemimpinan No Jenis Diklat Jumlah Jenis Kelamin Laki- laki Perempuan 1 Diklatpim III - - - 2 Diklatpim IV 3 3 - 3 ADUM - - - 4 SEPADA - - - 5 Struktural yang belum diklat 5 5 - Jumlah 8 8 - Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal 2025 Jumlah struktural berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Randudongkal, yaitu 3 orang sudah mengikuti Diklatpim IV, dan 5 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan,hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang. Tabel 2.4. Data Pegawai ASN dan Non ASN Berdasar Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Pasca Sarjana (S2) 1 1 - 2 Sarjana (S1) 15 10 5 3 Diploma 2 - 2 4 SLTA 10 8 2 5 SLTP 3 3 - 6 SD 1 1 - Jumlah 32 23 9 Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal 2025 Jumlah pegawai Kecamatan Randudongkalberdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 15orang, Diploma sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 10 orang dan SD sebanyak 1 orang, sehinggadapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Randudongkal sudah tercukupi, yaitu dengan prosentaseberpendidikan S1 sebanyak 46,88% dan SMA sebanyak 31,25%. Tabel 2.5. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon No Eselon Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 IIIA 1 1 - 2 IIIB - - - 3 IVA 7 7 - 4 IVB - - - Jumlah 8 8 - Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 10 https://jdih.pemalangkab.go.id Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal2025 Jumlah pegawai Kecamatan Randudongkalberdasarkan eselon hanya terdapat 2 (du) yaitu Eselon IIIA sebanyak1 orang dan eselon IVA sebanyak7 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Randudongkal berdasarkan tingkat eselon dominanadalah eselon IVA yaitu sebanyak 87,50%.
b.Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Randudongkaldapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6. Inventaris Aset Kecamatan Randudongkal No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp)Baik Sedan g Rusak 1 01 Tanah 01 Tanah Jumlah KIB A - - - - - 2 01 Peralatan dan Mesin 02 Alat-alat Besar 03 Alat-alat Angkutan/Kendaraan 13 - 13 - 504.514.03 0 04 Alat Bengkel dan Alat Ukur 05 Alat Pertanian 06 Alat Kantor & Rumah Tangga 458 458 - - 509.367.82 0 07 Alat Studio& Alat Komunikasi 08 Alat-alat Kedokteran 09 Alat Laboratorium 10 Alat-alat persenjataan/keamanan Jumlah KIB B 471 458 13 - 1.013.881. 850 3 03 Gedung dan Bangunan 11 Bangunan Gedung 11 - 11 - 1.178.458. 000 12 Monumen Jumlah KIB C 11 - 11 - 1.178.458. 000 4 04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 13 Jalan & Jembatan 14 Bangunan Air/Irigasi 15 Instalasi 16 Jaringan 1 1 - - 500.000 Jumlah KIB D 1 1 - - 500.000 5 05 Aset Tetap Lainnya 17 Buku dan Perpustakaan 18 Barang Bercorak Kebudayaan 19 Hewan, Ternak dan Tanaman Jumlah KIB E - - - - - 6 06 Konstruksi dalam Pengerjaan Jumlah KIB F - - - - - Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 11 https://jdih.pemalangkab.go.id No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp)Baik Sedan g Rusak Jumlah Total 483 459 24 - 2.192.839. 850 Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal, 2025
c.Administrasi Kewilayahan Terdapat 17 desadi Kecamatan Randudongkaldengan perincian sebagai berikut : Tabel 2.7. Administrasi Kewilayahan Kecamatan Randudongkal No Desa Jumlah Dusun Jumlah RW Jumlah RT Jumlah Perangkat Desa& Kades Jumlah Linmas Ket 1 Banjarsari 2 2 12 8 20 2 Bantarbolang 6 6 48 15 25 3 Glandang 2 2 12 8 10 4 Karanganyar 5 5 14 12 10 5 Kebon Gede 6 6 24 11 6 6 Kuta 6 6 24 12 10 7 Lenggerong 1 1 5 9 17 8 Pabuaran 2 2 6 10 10 9 Peguyangan 7 7 20 11 55 10 Pedagung 6 6 22 12 35 11 Pegiringan 5 5 49 14 20 12 Purana 5 5 17 11 25 13 Sambeng 3 13 3 9 17 14 Sarwodadi 1 1 5 9 11 15 Sumurkidang 7 7 20 13 10 16 Suru 3 3 20 14 6 17 Wanarata 12 12 53 17 59 Jumlah 79 362 79 183 346 Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal, 2025 Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 12 https://jdih.pemalangkab.go.id 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Randudongkal Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan RandudongkalTahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 berikut : Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan RandudongkalKabupaten Pemalang No Indikator Kinerja Satuan Target IKU Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1 Cakupan layanan masyarakat % 96,47 0 0 94.49 94,69 96,07 0 0 81,12 83,20 96,07 0 0 85,85 87,86 100 2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan indeks 99,73 78 78,00 80 82 84 77,79 78 80,63 82,94 82,50 99,73 100 100,78 101,15 136,82 3 SAKIP nilai - 47 44,89 46,89 48,89 60,30 42,89 47,00 52,45 54,35 60,40 91,26 104,70 111,86 111,17 100,17 4 Prosentase penyerapan Anggraan % - 96 100 96 0 0 98,40 100 97,92 0 0 102,50 100 102 0 0 4 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) indeks - 0 9,72 11,72 12,72 13,72 0 9,72 11,72 0 0 0 100 100 0 0 5 Prosentase Kelengkapan administrasi desa binaan % - 84 84,00 0 0 0 100 84,00 0 0 0 119,05 100 0 0 0 6 Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik % - 83 83,00 0 0 0 83,17 83,00 0 0 0 100,25 100 0 0 0 7 Prosentase penanganan pengaduan masyarakat % - 83 83,00 0 0 0 100 83,00 0 0 0 120,48 100 0 0 0 8 Persentase pelayanan publik yang tersedia % - 0 0 92,22 92,22 92,22 0 0 87,50 100 92,22 0 0 94,88 108,43 100 9 Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif % - 0 0 92,00 100 94,00 0 0 75,00 150 94,00 0 0 81,52 150 100 10 Persentase gangguan trantibum Tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan % - 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 11 Persentase potensi konflik Tingkat desa dan kecamatan yang tertangani % - 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 12 Persentase desa bertata Kelola pemerintahan baik % - 0 0 88,24 88,24 94,12 0 0 71,76 100 94,12 0 0 81,32 113,33 100 Sumber : Kecamatan Randudongkal, 2025 Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 13 https://jdih.pemalangkab.go.id Semua pelayanan kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Randudongkalhampir dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini didukung adanya komitmen oleh semua pihak dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan RandudongkalKabupaten Pemalang Tahun 2020-2024Sesuai Bab II Rancangan Awal RPJMD tahun 2025 – 2029 No Indikator Kinerja Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani % 100 100 100 100 100 2 Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan % 76,67 76,67 74,00 100 100 3 Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan % 90 100 100 100 100 4 Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi % 16,67 16,67 16,67 16,67 94 5 Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik % NA NA NA NA NA 6 Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani % 100 100 100 100 100 7 Jumlah potensi konflik kasus 0 0 4 0 0 8 Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik % 88,24 99,64 81,32 88,24 94,12 Sumber : Kecamatan Randudongkal, 2025 Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 14 https://jdih.pemalangkab.go.id Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang No Indikator Kinerja Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 537.34 3.000 0 0 0 0 520.68 7.000 0 0 0 0 96,90 0 0 0 0 0 0 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 212.25 6.000 0 0 0 0 212.25 6.000 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian keuangan 600.00 0 0 0 0 0 600.00 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 4 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran 30.320 .000 0 0 0 0 30.320 .000 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 6 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten 0 780.61 9.000 2.867. 772.71 2.460. 636.77 0 2.9 35.760 .608 0 777.94 7.800 2.625. 283.96 2.408. 020.85 2 .808.8 91.442 0 99,65 92,00 97,86 95,68 69,00 65,27 7 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 0 41.390 .000 24.359 .000 2.047. 500 2.207. 332 0 40.940 .000 25.309 .000 2.047. 500 2.206. 000 0 98,91 104,00 100 99,94 -23,67 -24,88 8 Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan 0 69.180 .000 13.565 .100 15.955 .000 29.103 .000 0 60.480 .000 15.546 .600 15.955 .000 29.103 .000 0 87,42 114,61 100 100 -14,49 -12,97 9 Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 0 15.520 .000 5.780. 000 1 .630.0 00 16.000 .000 0 15.520 .000 5.780. 000 1.630. 000 16.000 .000 0 100 100 100 100 0,78 0,78 10 Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 0 72.116 .000 39.531 .181 3 9.437. 000 66.150 .000 0 68.966 .000 37.081 .181 38.992 .000 66.150 .000 0 95,63 94,00 98,87 100 -2,07 -1,02 11 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 0 5.000. 0 82.875 .000 4.000. 000 2.760. 980 2.850. 0 99,64 40,04 100 57,00 -23,50 -24,14 Sumber : Kecamatan Randudongkal, 2025 Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 15 https://jdih.pemalangkab.go.id 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Randudongkal Kecamatan Randudongkal dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang danPemerintah Desa. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untukmembawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisilingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena ituanalisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkunganinternal maupun di lingkungan eksternal. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Randudongkal tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Randudongkal adalah sebagai berikut:

1.Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2.Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3.Masih adamasyarakat yang belum patuhterhadap ketentraman dan ketertiban umumdi tingkat desadan kecamatan;
4.Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan;
5.Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahdesa dalam tata kelola pemerintahan. Beberapa peluangyang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Randudongkal adalah sebagai berikut:
1.Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2.Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
3.Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4.Adanya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desadan kecamatan;
5.Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa. 2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Randudongkal Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan,Kecamatan Randudongkal sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Randudongkal dapat dilihat dalam tabel 2.11 berikut : Tabel 2.11. Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 16 https://jdih.pemalangkab.go.id Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Randudongkal No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat Belum tersedianya SOP pelayanan yang sesuai kebutuhan Masih kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin 2 Masih rendahnya peran serta masyarakat desa Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Masih rendahnya tingkat partisipasi musrenbang desa Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan Belum optimalnya pendampingan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan Masih rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan 3 Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi Belum optimalnya koordinasi dengan Polsek dan Koramil Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup 4 Masih terjadi potensi konflik Masih banyak masyarakat yang Belum optimalnya peringatan hari Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 17 https://jdih.pemalangkab.go.id di tingkat desa dan kecamatan belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa dan kecamatan Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan 5 Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Masih banyak desa yang belum mampu menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Ada desa yang mengangkat dan Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 18 https://jdih.pemalangkab.go.id memberhentikan perangkat desa Belum optimalnya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Belum optimalnya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Belum optimalnya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Pengarusutamaan gender diterapkan oleh Kecamatan Randudongkal pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu. 2.6. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Randudongkal yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : “PEMALANG BERCAHAYA - BERSIH CAKAPHANDAL, MULYA” Visi ini memiliki pembentuk kata :
1.Bersih : Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungandan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2.Cakap: dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yangunggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang denganmemanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yangmenggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia,unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkanpotensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaringnasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3.Handal : dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yangdapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yangtangguh. Kondisi Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 19 https://jdih.pemalangkab.go.id dimana pemerintahan yang Tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dansaling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsurmasyarakatnya.
4.MULYA: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisidimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien,inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensisumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitaslingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan local sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupanmasyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Dalam rangka mencapai visi diatasberikut ini Misi RPJMD 2025- 2029berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu:
1.Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yangbersih.Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkunganyang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitasudara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadibagian dari Resik
2.Misi 2 Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejukdan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian denganmendorong kontribusi sektor unggulan, Pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau,yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian,perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau Dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorongsirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan danUMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapatmengolah sampah yang dihasilkan.
3.Misi 3 Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagaiwilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan menciptakan penaatan wilayah denganinfrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan inimenyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dariDesa
4.Misi 4 Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas,peduli dan milik semua lapisan Masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik daripendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater,pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yangmemiliki prestasi
5.Misi 5 Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun,guyub, gotong royong,tepa selira dan Sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnyadengan cara bergotong royong, dan saling menghormati danteposliro
6.Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yangtertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan mewujudkan Good Governance, CleanGovernance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7.Misi 7 Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi danperkembangannya dalam memajukan kualitas Masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yangpintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupatenPemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi ataupenggunaan teknologi dalam pelayanan publik danpenyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan ReformasiBirokrasi Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 20 https://jdih.pemalangkab.go.id
8.Misi 8 Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual,kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalanguntuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, amandengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkankearifan dan budaya lokal. Sesuai dengan Misi Bupati Pemalang di atas, maka Kecamatan Randudongkal mendukung misi Bupati tersebut yaitu Misi Ke 6 (Organisatoris : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan mewujudkan Good Governance, CleanGovernance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik). Tujuan untuk mencapai visi dan misi Bupati danWakil Bupati Pemalang adalah sebagai berikut:
1.Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dannyaman.
2.Meningkatkan daya saing pembangunan daerah
3.Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat danpenanggulangan kemiskinan
4.Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis,yang menciptakan keamanan dengan nilai-nilai budaya dankegotong- royongan
5.Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan danakuntabel. Dimana tujuan dari Kecamatan Randudongkal adalah Meningkatnya pelayanan publik yang prima, sesuai dengan tujuan Bupati yang ke 5 (lima) yaitu meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerjayang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menujutercapainya tujuan RPJMD. Sasaran pembangunan jangkamenengah adalah sebagai berikut:
1.Tujuan 1 Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersihsehat dan nyaman dengan sasarannya : Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan sertapengelolaan sampah
2.Tujuan 2 Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersihtransparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut:Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif,efisien, dengan pelayanan publik yang baik
3.Tujuan 3 Meningkatkan daya saing pembangunan daerahdengan sasaran sebagai berikut :

a.Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensiekonomi lokal
b.Meningkatnya kualitas SDM daerah
c.Meningkatnya kemandirian pangan
d.Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok danpenting
e.Meningkatnya pembangunan infrastruktur yangberkualitas dan merata
f.Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan Kawasan perdesaan
g.Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
h.Meningkatnya kualitas riset dan inovasi
1. 4.Tujuan 4 Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat danpenanggulangan kemiskinan dengan sasaran sebagai berikut : Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 21 https://jdih.pemalangkab.go.id
a.Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
b.Meningkatnya penanganan pengangguran
1. 5.Tujuan 5 Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yangharmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilaibudaya dan kegotong- royongan dengan sasaran sebagaiberikut:
a.Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidupberdampingan secara harmonis dan kondusif
b.Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapibencana
c.Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal Berdasarkan sasaran RPJMD 2025-2029 diatas maka Kecamatan Randudongkal mempunyai 2 (dua) sasaran, yaitu :
1. 1.Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
2. 2.Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan Uraian mengenai telaah visi, misi dan program prioritas Bupati dapat dilihat pada tabel 2.12. berikut : Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 22 https://jdih.pemalangkab.go.id Tabel 2.12. Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati Misi/Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong Visi : “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA” Misi 6 : Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi
3. 1.Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
4. 1.Masih terbatasnya pelayanan kepada masyarkat
5. 1.Ruang pelayanan belum memadai [
6. 2.Belum memiliki petugas pelayanan yang berstatus PNS
7. 3.Petugas pelayanan belum memiliki sertifikat yang berkaitan dengan pelayanan Masih rendahnya kesadaran masyarakat
8. 1.Perlu adanya peran pimpinan agar ruang pelayanan lebih memadai dengan memasukkan pada rencana anggaran kecamatan
9. 2.Membuat usulan permintaan Tenaga PNS kepada BKD Kab.Pemalang
10. 3.Memberi kesempatan kepada petugas pelayanan yang ada untuk mengikuti bimbingan teknis maupun studi banding ke kecamatan lain mapun OPD di sekitar Kab.Pemalang terkait pelayanan publik Perlu adanya dukungan fasilitasi pemberdayaan Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 23 https://jdih.pemalangkab.go.id Misi/Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong
11. 2.Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
12. 3.Penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
13. 4.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Masih terjadi potensi konflik ditingkat desa dan kecamatan desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap kondisi di lingkungan sekitar desa/kelurahan dan kecamatan Masih rendahnya kemampuan/kapasitas dari aparatur desa/kelurahan dalam tata keloloa pemerintahan Masih perlu adanya masyarakat desa/kelurahan yang lebih optimal dari Kecamatan dan Pendamping Desa Peran Linmas yang ada di desa/kelurahan lebih dimaksimalkan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan desa/kelurahan Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konfilik ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan Adanya pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 24 https://jdih.pemalangkab.go.id Misi/Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong
14. 5.Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
15. 6.Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Masih rendahnya desa terkait tata kelola pemerintahan desa Masih rendahnya nilai SAKIP yang diperoleh perbaikan serta komitmen dalam manajemen kinerja pada kecamatan Perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 25 https://jdih.pemalangkab.go.id 2.7. Perumusan Isu-isu Strategis Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan, pada tabel berikut dirumuskan sebagai berikut : Tabel 2.13. Isu Strategsi Kecamatan Randudongkal POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1.Menurunnya IRB
2.Masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan
3.Belum optimalnya penataan desa
4.Belum optimalnya data statistik yang dimiliki
5.Masihkurangnya Tingkat keamanan informasipemerintahan
6.Kurangnya pelestarian warisanbudaya
7.Belum optimalnya sarana danprasarana perpustakaan
8.Belum optimalnya koordinasiantar bidang
9.Belum optimalnya Belum optimalnya budaya e- government
1.Krisis utang
2.Cyber Security
1.Tata kelola pemerintahan belum optimal
2.Kepastian danPenegakanhuk um masihlemah
3.Demokratisasi belum optimal Tata kelola pemerintahan yang dinamis Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 26 https://jdih.pemalangkab.go.id dukunganuntuk pelaksanaan tugas danfungsi DPRD dan kurangnyakualitas SDM yang sesuaikompetensinya
10.Belum optimalnya kualitas SDMdan perencanaannya
11.Masih rendahnya PAD pajakdaerah yang diterima namunangka belanja daerah tinggi
12.Belum maksimalnya administrasikepegawaia n
13.Masih kurangnya pemandaatan hasil penelitian dan pengembangan
14.Belum optimalnyaPenyelenggar aan pengawasan
15.Belum optimalnya pelayaan publik dan masih kurangnya SDM yangkompeten
16.Rasio belanja pegawai Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 | 27 https://jdih.pemalangkab.go.id Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat tersusun pada tabel berikut : Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Randudongkal NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATA N KET Meningkat nya kualitas tata kelola pemerintah an, kualitas pemberday aan ekonomi, dan pengurang an kesenjanga n pendapata n masyaraka t di wilayah Kecamatan Meningkat nya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintah an dan pemberday aan masyaraka t Nilai SKM Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri Meningkat nya kualitas penyelengg araan pemerintah an dan pelayanan publik Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun Program Penyelenggaraa n Pemerintahand an Pelayanan Publik Persentase dokumen pemerintaha n yang dipublikasi Jenis data pemerintah yang dipublikasi Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Subkegiatan https://jdih.pemalangkab.go.id Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase dokumen pelayanan kepada masyarakat terselesaika n Jumlah dokumen penyelenggara an urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Subkegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Subkegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenanga n Bupati kepada camat yang tersedia Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang tersusun Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Meningkat nya kualitas pemberday aan masyaraka t desa dan kelurahan Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase kehadiran lembaga peserta musrenban g desa dan musrenban g kecamatan Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakat Subkegiatan Peningkatan Partisipasi https://jdih.pemalangkab.go.id an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Subkegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase lembaga kemasyara katan yang terfasilitasi Jumlah lembaga kemasyarakata n tingkat kecamatan yang difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Ditingkatkan Kapasitasnya Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat an Meningkat nya ketentrama n dan ketertiban umum Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase laporan koordinasi upaya penyelengg araan ketenteram an dan ketertiban umum yang tersusun Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Persentase perda dan perbup yang dikoordinas ikan penegakka nnya Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Subkegiatan Koordinasi/Sin https://jdih.pemalangkab.go.id Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUnd angan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Meningkat nya wawasan kebangsaa n dan kerukunan antar umat beragama Persentase konflik di masyarakat yang ditangani Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaa n dan ketahanan nasional Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Kegiatan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Subkegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Subkegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan https://jdih.pemalangkab.go.id Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkat nya pembinaan dan pengawasa n pemerintah an Desa Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa bertata kelola pemerintah an baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawara tan Desa Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawara tan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Subkegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentia n Perangkat Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Subkegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan https://jdih.pemalangkab.go.id Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa https://jdih.pemalangkab.go.id 4.2. Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan Dalam mendukung visi dan misi Bupati telah disusun program, kegiatan,subkegiatan dan pendanaan Kecamatan Randudongkal selama tahun 2026 sampai dengan 2030, seperti yang tecantum pada tabel berikut : Tabel 4.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Randudongkal N o Tujuan Sasaran Outco me/ Output Progra m/ Kegiata n/ Sub Kegiata n Indikator Kinerja Satua n Baselin e Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp Targe t Rp 1 Meningkat nya kualitas tata kelola pemerintah an, kualitas pemberday aan ekonomi, dan pengurang an kesenjanga n pendapata n masyaraka t di wilayah Kecamatan Jumlah desa/kelu rahan mandiri di Kecamata n Angk a 3 7 9 11 13 15 Meningkatn ya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintah an dan pemberdaya an masyarakat Nilai SKM Nilai 93,37 94,50 94,50 94,50 95,50 95,50 Prosentas e meningka tnya jumlah desa mandiri % 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 https://jdih.pemalangkab.go.id N o Tujuan Sasaran Outcom e/ Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satua n Baselin e Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Targ et Rp Program Penunjang Urusan Pemerintah an Nilai SAKIP Nilai 60,40 6 8,25 3 .380.81 2.000 7 0,60 3 .380.81 2.000 7 4,90 3 .380.81 2.000 78,5 0 3 .380.81 2.000 3 .380. 812. 000 3 .380.81 2.000 Kegiatan Perencanaa n, Penganggar an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaa n, penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Dok 15 15 2 2.626.00 0 15 2 2.626.0 00 15 2 2.626.0 00 15 2 2.626.0 00 15 2 2.626.0 00 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah Dok 3 3 3.100.0 00 3 3.100.0 00 3 3.100.0 00 3 3.100.0 00 3 3.100.0 00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD Dok 1 1 2.905.0 00 1 2.905.0 00 1 2.905.0 00 1 2.905.0 00 1 2.905.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id N o Tujuan Sasaran Outcome / Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Baselin e Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp https://jdih.pemalangkab.go.id Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokume n Perubah an RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokume n Perubah an RKA- SKPD Dok 1 1 2.940.0 00 1 2.940.00 0 1 2.940.0 00 1 2.940.0 00 1 2.940.0 00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusuna n DPA- SKPD Jumlah Dokume n DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokume n DPA- SKPD Dok 1 1 2.646.0 00 1 2.646.00 0 1 2.646.0 00 1 2.646.0 00 1 2.646.0 00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusuna n Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokume n Perubah an DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokume n Perubah an DPA- SKPD Dok 1 1 2.945.0 00 1 2.945.00 0 1 2.945.0 00 1 2.945.0 00 1 2.945.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id N o Tujuan Sasaran Outcome / Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Baselin e Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lap 4 4 4.800.0 00 4 4.800.00 0 4 4.800.0 00 4 4.800.0 00 4 4.800.0 00 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah Lap 4 4 3 .300.00 0 4 3 .300.000 4 3 .300.00 0 4 3 .300.00 0 4 3 .300.00 0 Kegiatan Administra si Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokume n administ rasi keuanga n perangk at daerah yang tersusun Dok 73 73 2 .501.02 2.000 73 2 .501.022 .000 73 2 .501.02 2.000 73 2 .501.02 2.000 73 2 .501.02 2.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Sub Kegiatan Penyediaa n Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerim a Gaji dan Tunjang an ASN Orang 15 17 2. 494.092 .000 17 2. 494.092. 000 17 2. 494.092 .000 17 2. 494.092 .000 17 2. 494.092 .000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD Lap 1 1 2 .300.00 0 1 2 .300.000 1 2 .300.00 0 1 2 .300.00 0 1 2 .300.00 0 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan /Semester an SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semestera n SKPD dan Laporan Koordinas i Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semestera n SKPD Lap 11 11 3.100.0 00 11 3.100.00 0 11 3.100.0 00 11 3.100.0 00 11 3.100.0 00 Sub Kegiatan Penyusuna n Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokume n Pelapora n dan Analisis Prognosi Dok 1 1 1.530.0 00 1 1.530.0 00 1 1.530.0 00 1 1.530.0 00 1 1.530.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id Prognosis Realisasi Anggaran s Realisasi Anggara n Kegiatan Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokume n administ rasi barang milik daerah pada perangk at daerah yang tersusun Dok 2 2 5.855.0 00 2 5.855.0 00 2 5.855.0 00 2 5.855.0 00 2 5.855.0 00 Sub Kegiatan Penyusuna n Perencana an Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuh an Barang Milik Daerah SKPD Dok 1 1 4.135.0 00 1 4.135.0 00 1 4.135.0 00 1 4.135.0 00 1 4.135.0 00 Sub Kegiatan Rekonsilia si dan Penyusuna n Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsili asi dan Penyusu nan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Lap 1 1 1.720.0 00 1 1.720.0 00 1 1.720.0 00 1 1.720.0 00 1 1.720.0 00 Kegiatan Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengiku ti peningk atan kapasita s Orang 20 20 580.400 20 5 .600.00 0 20 580.400 20 580.400 20 580.400 https://jdih.pemalangkab.go.id Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang -Undangan Jumlah Orang yang Mengiku ti Sosialisa si Peratura n Perunda ng- Undanga n Orang 20 20 580.400 20 5 .600.00 0 20 580.400 20 580.400 20 580.400 Kegiatan Administra si Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administ rasi umum perangk at daerah yang tersedia Paket 23 23 1 32.096. 100 23 1 32.096. 100 23 113.982 .310 23 113.982 .310 23 113.982.3 10 Sub Kegiatan Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Kompon en Instalasi Listrik/P enerang an Banguna n Kantor yang Disediak an Paket 1 1 1 1.920.0 00 1 18.525. 000 1 18.525. 000 1 18.525. 000 1 18.525.00 0 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor Jumlah Paket Peralat an dan Perleng kapan Kantor yang Disedia kan Paket 1 1 6.500.0 00 1 15.826.5 40 1 15.826.5 40 1 15.826.5 40 1 15.82 6.540 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralat an Rumah Paket 1 1 53.20 5.500 1 5.596.57 0 1 5.596.57 0 1 5.596.57 0 1 5.596 .570 https://jdih.pemalangkab.go.id Tangga Tangga yang Disedia kan Sub Kegiatan Penyedia an Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n Paket 5 5 1 8.710.0 00 5 25.984. 200 5 25.984.2 00 5 25.984.2 00 5 25.98 4.200 Sub Kegiatan Penyedia an Barang Cetakan dan Penggand aan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n Paket 1 1 4 .200.00 0 1 2.750.0 00 1 2.750.00 0 1 2.750.00 0 1 2.750 .000 Sub Kegiatan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD Lapora n 2 2 2 3.380.60 0 2 45.300.0 00 2 45.300.0 00 2 45.300.0 00 2 45.300.0 00 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah Jumlah barang milik daerah yang tersedia Unit 73 20 0 20 53.855.0 00 20 53.855.0 00 20 53.855.0 00 20 53.855.0 00 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediak an Unit 71 10 0 10 23.700.0 00 10 23.700.0 00 10 23.700.0 00 10 23.700.0 00 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralata n dan Mesin Lainnya Unit 2 10 0 10 30.155.0 00 10 30.155.0 00 10 30.155.0 00 10 30.155.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id yang Disediak an Kegiatan Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Jumlah laporan penyedia an jasa penunja ng urusan pemerint ahan daerah yang tersedia Lapora n 36 36 19 8.920.00 0 36 240.556. 600 36 240.556. 600 36 240.556. 600 36 240.556. 600 Sub Kegiatan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyura t Lapora n 12 12 2 .000.00 0 12 8.284.6 00 12 8.284.6 00 12 8.284.6 00 12 8.284.60 0 Sub Kegiatan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an Lapora n 12 12 4 1.700.0 00 12 27.366. 000 12 27.366. 000 12 27.366. 000 12 27.366.0 00 Sub Kegiatan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediak an Lapora n 12 12 15 5.220.0 00 12 204.906 .000 12 204.906 .000 12 204.906 .000 12 204.906. 000 Kegiatan Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah barang milik daerah yang terpeliha Unit 134 134 1 32.196. 500 134 190.369 .000 134 190.369 .000 134 190.369 .000 134 190.369. 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Urusan Pemerinta han Daerah ra N o Tujuan Sasaran Outcome / Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikato r Kinerja Satua n Baselin e Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun K e t2026 2027 2028 2029 2030 Targe t Rp Ta rge t Rp Ta rge t Rp Ta rge t Rp Ta rge t Rp Sub Kegiatan Penyediaa n Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion al atau lapangan Jumlah Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n yang Dipeliha ra dan dibayark an Pajak dan Perizina nnya Unit 10 10 24.310.000 10 122.600.00 0 10 122.600.00 0 10 122.600.00 0 10 122.600.00 0 Sub Kegiatan Pemelihara an Mebel Jumlah Mebel yang Dipeliha ra Unit 90 90 12.150.000 90 5.100.000 90 5.100.000 90 5.100.000 90 5.100.000 Sub Kegiatan Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralata n dan Mesin Lainnya yang Dipeliha ra Unit 26 26 10.220.000 26 24.240.000 26 24.240.000 26 24.240.000 26 24.240.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Sub Kegiatan Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang Dipeliha ra/Direh abilitasi Unit 6 6 85.516.500 6 25.981.000 6 25.981.000 6 25.981.000 6 25.981.000 N o Tujuan Sasaran Outcome / Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Baselin e Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Sub Kegiatan Pemelihara an/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasaran a gedung kantor atau banguna n lainnya yang dipelihar a/direha bilitasi Unit 3 3 8.408.0 00 3 8.408.00 0 3 8.408.00 0 3 8.408.0 00 3 8.408.00 0 Sub Kegiatan Pemelihara an/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasaran a penduku ng gedung kantor atau banguna n lainnya yang dipelihar a/direha bilitasi Unit 1 1 4.040.0 00 1 4.040.00 0 1 4.040.00 0 1 4.040.0 00 1 4.040.00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Program Penyelengg araan Pemerinta han dan Pelayanan Publik Persesnt asepelim pahanke wenanga nkeKeca matan yang dilaksan akanseti aptahun % 92,22 92,22 595.240 92,22 595.240 92,22 595.240 92,22 595.240 92,22 595.240 Kegiatan Koordinasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamatan Jenis data pemerint ah yang dipublik asi Dok 1 1 85.440 1 85.440 1 85.440 1 85.440 1 85.440 N o Tujuan Sasaran Outcome / Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Baselin e Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Sub Kegiatan Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokume n Peningka tan Efektifita s Kegiatan Pemerint ahan di Tingkat Kecamat an Dok 1 1 85.440 1 85.440 1 85.440 1 85.440 1 85.440 https://jdih.pemalangkab.go.id Kegiatan Penyelengg araan Urusan Pemerinta han yang tidak Dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Jumlah dokume n penyelen ggaraan urusan pemerint ahan yang tidak dilaksan akan oleh unit kerja perangk at daerah yang ada di kecamat an yang tersusun Dok 2 2 256.320 2 256.320 2 256.320 2 256.320 2 256.320 Sub Kegiatan Perencana an Kegiatan Pelayanan kepada Masyaraka t di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencana an Kegiatan Pelayanan kepada Masyarak at di Kecamata n Dok 1 1 85.440 1 85.440 1 85.440 1 85.440 1 85.440 Sub Kegiatan Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokume n Peningka tan Efektifita s Kegiatan Pemerint ahan di Tingkat Kecamat an Dok 1 1 85.440 1 85.440 1 85.440 1 85.440 1 85.440 Kegiatan Penyelengg araan Urusan Pemerintah an yang Jumlah dokume n penyelen ggaraan urusan Dok 4 4 256.320 4 256.320 4 256.320 4 256.320 4 256.320 https://jdih.pemalangkab.go.id tidak Dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan pemerint ahan yang tidak dilaksan akan oleh unit kerja perangka t daerah yang ada di kecamat an yang tersusun Sub Kegiatan Fasilitasi Percepata n Pencapaia n Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamata n Jumlah Laporan Fasilitas i Percepat an Pencapa ian Standar Pelayan an Minimal di Wilayah Kecamat an Lapor an 2 2 85.440 2 85.440 2 85.440 2 85.440 2 85.440 Sub Kegiatan Peningkat an Efektifitas Pelaksana an Pelayanan kepada Masyarak at di Wilayah Kecamata n Jumlah Laporan Peningk atan Efektifit as Pelaksa naan Pelayan an kepada Masyara kat di Wilayah Kecamat an Lapor an 1 1 85.440 1 85.440 1 85.440 1 85.440 1 85.440 Kegiatan Pelaksana an Urusan Pemerinta Jumlah laporan pelaksa naan Lapor an 17 17 253.480 17 253.480 17 253.480 17 253.480 17 253.480 https://jdih.pemalangkab.go.id han yang Dilimpahk an kepada Camat urusan pemerin tahan yang dilimpa hkan kepada camat yang tersusu n Sub Kegiatan Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizin an Jumlah Laporan Pelaksan aan Non Perizina n pada Urusan Pemerint ahan Lapora n 17 17 253.480 17 253.480 17 253.480 17 253.480 17 253.480 Program Pemberday aan Masyaraka t Desa dan Kelurahan Persenta sekelem bagaand esa dan keluraha n yang aktif % 94,12 95,12 29.718. 720 96,12 29.718. 720 97,12 29.718. 720 98,12 29.718. 720 99,12 29.718. 720 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberday aan Desa Jumlah dokume n koordina si kegiatan pemberd ayaan desa Dok 3 3 27.168. 720 3 27.168. 720 3 27.168. 720 3 27.168. 720 3 27.168. 720 Sub Kegiatan Peningkata n Partisipasi Masyaraka t dalam Forum Musyawar ah Perencana an Pembangu nan di Jumlah Lembaga Kemasya rakatan yang Berparti sipasi dalam Forum Musyaw arah Perenca naan Pemban Lemba ga Kemas yaraka tan 1 1 200.880 1 200.880 1 200.880 1 200.880 1 200.880 https://jdih.pemalangkab.go.id Desa gunan di Desa Sub Kegiatan Sinkronisa si Program Kerja dan Kegiatan Pemberday aan Masyaraka t yang dilakukan oleh Pemerinta h dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokume n Sinkroni sasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberd ayaan Masyara kat yang Dilakuka n oleh Pemerint ah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamat an Dok 1 1 24.417. 840 1 24.417. 840 1 24.417.8 40 1 24.417. 840 1 24.417. 840 Sub Kegiatan Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemberday aan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningk atan Efektivit as Kegiatan Pemberd ayaan Masyara kat di Wilayah Kecamat an Lapora n 1 1 2.550.0 00 1 2.550.0 00 1 2.550.00 0 1 2.550.0 00 1 2.550.0 00 Kegiatan Pemberday aan Lembaga Kemasyara katan Tingkat Kecamatan Jumlah lembaga kemasya rakatan tingkat kecamat an yang difasilita si Lemba ga 1 1 2.550.0 00 1 2.550.0 00 1 2.550.00 0 1 2.550.0 00 1 2.550.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id Sub Kegiatan Peningkata n Kapasitas Lembaga Kemasyara katan Jumlah Lembaga Kemasya rakatan yang Ditingka tkan Kapasita snya Lemba ga 1 1 2.550.0 00 1 2.550.0 00 1 2.550.00 0 1 2.550.0 00 1 2.550.0 00 Program Koordinasi Ketentram an dan Ketertiban Umum Persenta segangg uankete ntraman dan ketertiba numum yang ditangan i % 100 100 8.600.0 00 100 8.600.0 00 100 8.600.00 0 100 8.600.0 00 100 8.600.0 00 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengg araan Ketentera man dan Ketertiban Umum Jumlah laporan koordina si upaya penyelen ggaraan ketentra man dan ketertiba n umum yang tersusun Lapora n 4 4 6.050.0 00 4 6.050.0 00 4 6.050.00 0 4 6.050.0 00 4 6.050.0 00 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergita s dengan Kepolisia n Negara Republik Indonesi a, Tentara Nasional Indonesi a dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamat an Lapora n 4 4 6.050.0 00 4 6.050.0 00 4 6.050.00 0 4 6.050.0 00 4 6.050.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan koordina si penerap an dan penegak an peratura n daerah dan peratura n kepala daerah Lapora n 1 1 2.550.0 00 1 2.550.0 00 1 2.550.00 0 1 2.550.0 00 1 2.550.0 00 Sub Kegiatan Koordinasi/Si nergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Lapora n 1 1 2.550.0 00 1 2.550.0 00 1 2.550.00 0 1 2.550.0 00 1 2.550.0 00 Program Penyelengg araan Urusan Pemerinta han Umum Persenta sekonflik di masyara kat yang ditangan i % 100 100 18.777. 640 100 18.777. 640 100 18.777.6 40 100 18.777. 640 100 18.777. 640 Kegiatan Penyelengg araan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah masyara kat yang paham wawasan kebangs aan dan ketahan an nasional Orang 1250 641 18.777. 640 641 18.777. 640 641 18.777.6 40 641 18.777. 640 641 18.777. 640 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Orang 1.200 591 14.625. 000 591 14.625. 000 591 14.625.0 00 591 14.625. 000 591 14.625. 000 https://jdih.pemalangkab.go.id dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk an Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk an Pengamalan Pancasila, Pelaksanaa n Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemelihara an Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaa n dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengiku ti Fasilitasi , Koordina si dan Pembina an (Bimtek, Sosialisa si, Konsulta si) Wawasa n Kebangs aan dan Ketahan an Nasional Orang 50 50 2.555.4 40 50 2.555.4 40 50 2.555.44 0 50 2.555.4 40 50 2.555.4 40 Sub Kegiatan Penangana Jumlah Laporan Konflik Lapora n 4 4 170.880 4 170.880 4 170.880 4 170.880 4 170.880 https://jdih.pemalangkab.go.id n Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan yang Ditanga ni Sesuai Ketentua n Peratura n Perunda ng- Undanga n Sub Kegiatan Pelaksana an Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokume n Tugas Forum Koordina si Pimpina n di Kecamat an Dok 3 3 1.426.3 20 3 1.426.3 20 3 1.426.32 0 3 1.426.3 20 3 1.426.3 20 Program Pembinaan dan Pengawaas an Pemerinta han Desa Persenta sekesesu aian RKPDes denganR PJMDes % 94,12 95,12 6.030.8 60 96,12 6.030.8 60 97,12 6.030.86 0 98,12 6.030.8 60 99,12 6.030.8 60 Kegiatan Fasilitasi, Rekomend asi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa n Pemerinta han Desa Jumlah dokume n fasilitasi, rekomen dasi dan koordina si pembina an dan pengawa san pemerint ahan desa yang tersusun Dok 95 123 6.030.8 60 123 6.030.8 60 123 6.030.86 0 123 6.030.8 60 123 6.030.8 60 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusuna n Jumlah Dokume n yang Difasilita si dalam Dok 17 17 110.880 17 110.880 17 110.880 17 110.880 17 110.880 https://jdih.pemalangkab.go.id Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa rangka Penyusu nan Peratura n Desa dan Peratura n Kepala Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Administra si Tata Pemerinta han Desa Jumlah Dokume n yang Difasilita si dalam rangka Administ rasi Tata Pemerint ahan Desa Dok 17 17 140.880 17 140.880 17 140.880 17 140.880 17 140.880 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaa n Keuangan Desa dan Pendayagu naan Aset Desa Jumlah Dokume n yang Difasilita si dalam rangka Pengelol aan Keuanga n Desa dan Pendaya gunaan Aset Desa Dok 17 17 140.880 17 140.880 17 140.880 17 140.880 17 140.880 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksana an Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokume n Fasilitasi dalam rangka Pelaksan aan Tugas Kepala Desa dan Perangk at Desa Dok 17 17 200.880 17 200.880 17 200.880 17 200.880 17 200.880 Sub Kegiatan Jumlah Dokume Dok 17 17 111.200 17 111.200 17 111.200 17 111.200 17 111.200 https://jdih.pemalangkab.go.id Fasilitasi Pelaksana an Tugas dan Fungsi Badan Permusya waratan Desa n Fasilitasi dalam rangka Pelaksan aan Tugas dan Fungsi Badan Permusy awarata n Desa Sub Kegiatan Rekomend asi Pengangka tan dan Pemberhen tian Perangkat Desa Jumlah Dokume n Rekome ndasi Pengang katan dan Pemberh entian Perangk at Desa Dok 10 10 115.440 10 115.440 10 115.440 10 115.440 10 115.440 Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisa si Perencana an Pembangu nan Daerah dengan Pembangu nan Desa Jumlah Dokume n Sinkroni sasi Perenca naan Pembang unan Daerah dengan Pembang unan Desa Dok 17 17 111.300 17 111.300 17 111.300 17 111.300 17 111.300 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusuna n Perencana an Pembangu nan Partisipatif Jumlah Dokume n Fasilitasi dalam rangka Perenca naan Pembang unan Partisipa tif Dok 17 17 111.080 17 111.080 17 111.080 17 111.080 17 111.080 https://jdih.pemalangkab.go.id Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusuna n Program dan Pelaksana an Pemberday aan Masyaraka t Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaa n Pemberdaya an Masyarakat Desa Dok 17 1 4.988.3 20 1 4.988.32 0 1 4.988.32 0 1 4.988.3 20 1 4.988.3 20 https://jdih.pemalangkab.go.id 4.3. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Pada tabel berikut Kecamatan Randudongkal telah menyusun daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah. Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas Kecamatan Randudongkal dalamMendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada di Kecamatan Subkegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Subkegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Subkegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan https://jdih.pemalangkab.go.id NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
3.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Subkegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) WawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional Subkegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Subkegiatan PelaksanaanTugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Subkegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Langkah strategis yang menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Randudongkal menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Randudongkal, oleh karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Randudongkal serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Randudongkal merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan atau target kinerja sasaran Kecamatan Randudongkal. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Randudongkal harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Randudongkal. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Kecamatan Randudongkal di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Randudongkal ini. Randudongkal, CAMAT RANDUDONGKAL SLAMET EDY RIYANTO,SE MM Pembina NIP. 19720710 199403 1 008 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 1 Kecamatan juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa dapat lebih optimal dalam memajukan desanya dan mensejahterakan masyarakatnya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan. Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. Kecamatan Warungpring sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Warungpring sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Warungpring disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Warungpring Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Warungpring untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029. Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 - 2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Warungpring serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Warungpring selama kurun waktu Tahun 2025 - 2029 dan merupakan tolak ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa yang aktif. Penyusunan Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 - 2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Warungpring, dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Warungpring harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 2 Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai. Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD. Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 - 2029 disajikan dalam bagan berikut Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Renstra Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah) Dokumen Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 - 2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut : Persiapan Penyusunan Renstra PD Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Penyusunan Rancangan Renstra PD Forum PD Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Penetapan Renstra PD Perkada Lampiran Renstra PD dengan Keputusan Kepala OPD Renstra PD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 3 Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 - 2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah RPJPD RPJMD RKPD Visi, Misi, Program Calon Bupati Visi, Misi, Program Bupati Terpilih Draft Awal RPJMD Draft Renstra PD Musrenbang RPJMD Draft RPJMD Renstra PD Renja PD RKA PD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 4 diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor15,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6206);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, SertaTataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 5
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentangPenerapanStandarPelayanan Minimal (SPM)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah;
26.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten PemalangTahun 2008 Nomor23);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor1);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten PemalangTahun 2013 Nomor 9);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ..... Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor...........;
32.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 (LembaranDaerah Kabupaten PemalangTahun 2025Nomor....,TambahanLembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ....);
34.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
35.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
36.Peraturan Bupati Pemalang Nomor ......... Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas,FungsidanTataKerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
37.Peraturan Bupati Pemalang Nomor ......... Tahun 2025 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
38.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 6 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud. Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui peningkatan pelayanan kecamatan yang prima. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :
1.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Warungpring untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2.Menjadi ajuan kerja resmi bagi Kecamatan Warungpring serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3.Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Warungpring. 1.3.2. Tujuan
1.Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja pada Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang seusai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran PD.
2.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang setiap tahunnya.
3.Sebagai dasar dalam melakukian monitoring dan evaluasi kinerja Keccamatan Warungpring Kabuapten Pemalang Tahun 2025-2029 1.3. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen RenstraKecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :
1.Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2.Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Warungpring berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Warungpring, sumber daya Kecamatan Warungpring, kinerja pelayanan Kecamatan Warungpring, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Warungpring, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis pada Kecamatan Warungpring.
3.Bab III Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Kecamatan Warungpringdalam 5(lima) tahun mendatang
4.Bab IV Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan berisi berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.
5.Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 7 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 9 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Warungpring mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Warungpring Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh CAMAT KASI PELAYANAN KASUBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KASI TATA PEMERINTAHAN KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 10 Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya. A. Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :
1.Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2.Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3.Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4.Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5.Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6.Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9.Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12.Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi. B. Sekretaris Camat https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 11 Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :
1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3.Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5.Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6.Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7.Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9.Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a.Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. 5.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. 6.Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 12
7. 7.Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. 10.Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. 4.Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. 5.Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. 6.Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. 7.Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 13
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :
12. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
13. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
14. 3.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
15. 4.Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
16. 5.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
17. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
18. 7.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
19. 8.Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
20. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
21. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
22. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 14
23. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
24. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
25. 3.Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
26. 4.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
27. 5.Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
28. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
29. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
30. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
31. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
32. 10.Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
33. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
34. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
35. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
36. 3.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 15 lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
37. 4.Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
38. 5.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
39. 6.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
40. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
41. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
42. 9.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
43. 10.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
44. 11.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
45. 12.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. F. Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
46. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
47. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
48. 3.Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
49. 4.Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
50. 5.Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 16
51. 6.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
52. 7.Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
53. 8.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undanganguna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
54. 9.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
55. 10.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
56. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
57. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
58. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah; Sumber daya Kecamatan Warungpring sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
a.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Jumlah pegawai di Kecamatan Warungpring dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut : Tabel 2.1. Pegawai Kecamatan Warungpring No Uraian Laki- laki Perempuan Golongan Jumlah I II III IV 1 Camat 1 1 1 2 Sekcam 1 1 1 3 Kasubag 2 2 2 4 Kasi Kecamatan 4 4 4 5 JFU Kecamatan 6 5 4 7 11 6 JFT Kecamatan 7 Non ASN Kecamatan 4 2 6 Jumlah 17 7 4 14 1 25 Sumber : Sekretariat Kecamatan Warungpring , 2025 Pegawai Kecamatan Warungpring berjumlah 25 orang, meliputi 17 orang laki- laki dan 7 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Warungpring dominan laki-laki yaitu sebanyak 68 %. Agar Kecamatan Warungpring menerapkan responsif gender, untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi non ASN sebanyak 6 orang,golongan II sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 14 orang dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 17 golongan IV sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Warungpring dominan bergolongan III yaitu sebanyak 56 %. Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan No Jenis Diklat Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Diklatpim III 2 Diklatpim IV 3 ADUM 4 SEPADA 5 Struktural yang belum diklat 7 6 1 Jumlah Sumber : Sekretariat Kecamatan Warungpring ., 2025 Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Warungpring, belum ada yang mengikuti orang belum mengikuti diklat kepemimpinan,hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang. Tabel 2.3. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Pasca Sarjana (S2) 2 1 1 2 Sarjana (S1) 12 8 4 3 Diploma 1 1 4 SLTA 8 4 4 5 SLTP 1 1 6 SD 1 1 Jumlah 25 16 9 Sumber : Sekretariat Kecamatan Warungpring , 2025 Jumlah pegawai Kecamatan Warungpring berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 2 orang, Sarjana (S1) sebanyak 12 orang, Diploma sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 7 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Warungpring cukup masih perlu ditingkatkan karena pegawai di Kecamatan Warungpring dominan berpendidikan S1 yaitu sebanyak 40 %. Tabel 2.4. Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon No Eselon Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 IIIA 1 1 2 IIIB 1 1 3 IVA 4 4 4 IVB 2 2 Jumlah 8 5 1 Sumber : Sekretariat Kecamatan Warungpring ., 2025 Jumlah pegawai Kecamatan Warungpring berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak1 orang, Eselon IIIB sebanyak 1 orang, Eselon IVA sebanyak 4 orang, Eselon IVB sebanyak 2 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Warungpring berdasarkan tingkat eselon dominan esselon IVA yaitu sebanyak 40%. A. Sarana Prasarana Tabel 2.5. Data Aset Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 18 No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp)Baik Sedang Rusak 1 01 Tanah 01 Tanah 1 1 222.500.000,00 Jumlah KIB A 2 01 Peralatan dan Mesin 02 Alat-alat Besar 1 1 9.988.000,00 03 Alat-alat Angkutan 11 8 3 503.015.438,00 04 Alat Bengkel dan Alat Ukur 75.000,00 05 Alat Pertanian 06 Alat Kantor & Rumah Tangga 427 322 105 407.195.602,00 07 Alat Studia & Alat Komunikasi 10 10 21.846.571,00 08 Alat-alat Kedokteran 09 Alat Laboratorium 30 30 2.119.500,00 10 Alat-alat persenjataan/keamanan Jumlah KIB B 3 03 Gedung dan Bangunan 11 Bangunan Gedung 8 8 1.272.072.000,00 12 Monumen Jumlah KIB C 4 04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 13 Jalan & Jembatan 14 Bangunan Air/Irigasi 15 Instalasi 16 Jaringan 3 3 3.450.000,00 Jumlah KIB D 5 05 Aset Tetap Lainnya 17 Buku dan Perpustakaan 18 Barang Bercorak Kebudayaan 5 5 98.000,00 19 Hewan, Ternak dan Tanaman Jumlah KIB E 6 06 Konstruksi dalam Pengerjaan Jumlah KIB F Jumlah Total 2.442.360.111,00
b.Administrasi Kewilayahan Terdapat 6 desa/kelurahan di Kecamatan Warungpring dengan perincian sebagai berikut : Tabel 2.6. Administrasi Kewilayahan Kecamatan Warungpring No Desa Jumlah Dusun Jumlah RW Jumlah RT Jumlah Perangkat Desa Jumlah Linmas Ket 1 Pakembaran 3 3 22 12 20 2 Warungpring 6 6 65 18 72 3 Karangdawa 3 3 6 12 12 4 Datar 4 4 14 10 16 5 Cibuyur 7 6 49 16 36 6 Mereng 4 9 36 14 42 Jumlah 27 27 192 82 198 Sumber : Sekretariat Kecamatan Warungpring , 2025 Kecamatan Warungpring terdiri dari 6 desa, 192 RT dan 27 RW. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 198 personil Linmas. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 19 2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Warungpring Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Warungpring Tahun 2021 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut : Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang No Indikator Kinerja Satuan Targ et NSP K Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Nilai Na 78 78 80 80 Na 78,9 5 83,7 5 83,8 3 83,3 6 Na 101, 2 107, 4 104, 8 106,8 7 2 Cakupan Layanan Masyarakat % 96 97 97 98 98 99,3 4 98,5 6 98,6 8 99,1 9 99,0 9 103,5 101, 6 101, 7 101 101 3 Persentase pelayanan publik yang tesedia % 85,1 4 99,3 4 99,5 7 99,7 1 100 99,3 4 99,4 3 100 100 100 116,7 100 100, 4 100, 3 100 4 Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif % 70 76 76 84 84 70 76 76 77 77 100 100 100 91,6 7 91,67 5 Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100 6 Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100 7 Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik % 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 100 100 100 100 100 9 Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD % 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 100 100 100 100 100 10 Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100 Sumber : Kecamatan Warungpring , 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 20 2.1.4. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan Berdasarkan tabel 2.7. dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Warungpring selama tahun 2021 - 2024 sebagai berikut :

1.Melebihi target, meliputi : - Persentase penyerapan anggaran (2021 – 2024) - Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbangdesa (2021 , 2022 dan 2023) - Nilai SKM (2022 – 2024) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

a.Komitmen dari semua pihak;
b.Sarana dan prasarana yang memadai;
c.Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
d.Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.
1. 2.Memenuhi target, meliputi : - Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbangdesa (2021 dan 2024) - Persentase kelengkapan administrasi desa binaan (2021 – 2024) - Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan (2021 – 2024) - Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan (2021 – 2024) - Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia (2021 – 2024) - Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD (2021 – 2024) - Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan (2021 – 2024) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :
a.Komitmen dari semua pihak;
b.Sarana dan prasarana yang memadai;
c.Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
d.Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi
1. 3.Tidak memenuhi target, meliputi : - Persentase kelengkapan administrasi desa binaan (2023 – 2024), yang disebabkan oleh : (1) Masih ada beberapa desa yang kurang memahami tentang pembuatan kelengkapan administrasi desa; (2) Masih kurangnya SDM yang memadai; dan (3) Pembinaan yang kurang terjadwal. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 21 Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Sesuai Bab II Ranwal RPJMD tahun 2025 – 2029 No Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase capaian PBB % 81,13 82,87 81,85 78,18 78,18 2 Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani % 100 100 100 100 100 3 Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan % 23 23 23 23 23 4 Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan Pembangunan % 85 85 85 85 85 5 Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina % 72 72 72 72 72 6 Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi % 100 100 100 100 100 7 Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik % - - - - - 8 Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani % 100 100 100 100 100 9 Jumlah potensi konflik Kasus 0 0 0 0 0 10 Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik % 50 50 66,67 66,67 66,67 Sumber : Kecamatan Warungpring , 2025 Persentase capaian PBB Kecamatan Warungpring selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung menurun yaitu sebesar 3,37% pada tahun 2021 menjadi sebesar 78,18% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya dobel SPPT sehingga perlu dilakukan perbaikan data. Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu. Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 cenderung stagnan, yaitu sebesar 23%. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait. Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 cenderung stagnan, yaitu sebesar 85%. Hal ini https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 22 menunjukkan bahwa ada kepedulian dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa sampai kecamatan. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) yang dibina selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 stagnan, yaitu sebesar 72%. LKD terdiri dari RW, PKK, karang taruna, Posyandu, LPMD/K dan RT. Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 cenderung stagnan, yaitu sebesar 100%. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya. Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 tidak ada nilainya karena Kecamatan Warungpring tidak memiliki Kelurahan. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik. Pada tahun 2020 - 2024tidak ada potensi konflik. Sehingga jumlah potensi konflik di Kecamatan Warungpring yaitu 0 kasus selama tahun 2020 – 2024. Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 cenderung meningkat, yaitu sebesar 50% pada tahun 2020 menjadi sebesar 66,67% pada tahun 2024. Meskipun meningkat capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas . Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 NIHIL 3 Sumber : Kecamatan Warungpring, 2025 2.1.1 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Warungpring Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan meliputi seluruh warga masyarakat yang berada dalam wilayah Kecamatan Warungpring, termasuk : 1 Warga negara Indonesia yang memiliki KTP dan KK Wilayah Kecamatan Warungpring 2 Penduduk asing yang memilik izin tinggal di Wilayah Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 23 3 Organisasi Masyarakat ( Ormas), Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha yang berdomisili di Wilayah Kecamatan Warungpring 4 Institusi pemerintahan di tingkat Kecamatan Warungpring seperti Kelurahan, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan desa 2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Warungpring Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Kecamatan Warungpring sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Warungpring dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.10. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Warungpring No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Masih terdapat pengajuan izin non usaha Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin Masih terdapat kewenangan lain yang dilimpahkan 2 Belum optimalnya desa bertata kelola pemerintahan baik Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa 3 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD Belum optimalnya penyusunan dokumen penganggaran PD Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD Belum optimalnya pengadministrasian keuangan Perlunya penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD 4 Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi Belum optimalnya pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) Belum optimalnya penyusunan perencanaan kebutuhan BMD Belum optimalnya penyusunan laporan BMD Masih rendahnya kapasitas SDM Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi umum Belum tercukupinya sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan Penataan arsip belum sesuai ketentuan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 24 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas Masih kurangnya penyediaan jasa penunjang pelaksanaan tugas Jumlah ASN belum mencukupi kebutuhan Belum optimalnya pemeliharaan BMD Terdapat kendaraan dinas yang harus dipelihara Terdapat mebel yang harus dipelihara Terdapat peralatan dan mesin yang harus dipelihara Terdapat gedung kantor yang harus dipelihara Terdapat sarpras pendukung gedung kantor yang harus dipelihara 2.3 Isu Strategis Kecamatan Warungpring Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah / panjang (Permendagri 86 tahun 2017). Isu strategis Kecamatan Warungpring dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional dan Provinsi dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kecamatan Warungpring selama kurun waktu tahun 2025 – 2029. Isu strategis Global, Nasional dan Provisi Jawa Tengah dan Isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pemalang untuk Kecamatan Warungpring adalah sebagai berikut : Tabel 2.11. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasala han Perangkat Daerah Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PDGlobal Nasional Regional
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Pelayanan Publik Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia Krisis Lapangan Pekerjaan Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara utara dan selatan, barat dan timur (Bali), serta daerah kepulauan Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Warungpri ng Pembinaan dan Pengawasan tata kelola Pemerintaha n Desa Belum optimalnya desa bertata kelola pemerintah an baik Krisis Utang Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch Penurunan tingkat kemiskinan Belum Optimalnya Pembinaan dan Pengawasa n Tata Kelola Pemerintah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 25 Setelah mempertimbangkan berbagai isu strategis global, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kecamatan Warungpring, dirumuskan isu strategis Kecamatan Warungpring. Isu strategis Kecamatan Warungpring tahun 2025-2029 difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat, kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:
1. a.Pemerataan pembangunan infrastruktur
2. b.Penanggulangan risiko bencana
3. c.Sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter
4. d.Reformasi tata kelola pemerintahan 3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 -
  1. 2029.Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Warungpringyang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 adalah : “Terwujudnya PEMALANG BERCAHAYA - BERSIH CAKAP HANDAL, MULYA” Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasala han Perangkat Daerah Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PDGlobal Nasional Regional
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri an Desa Belum optimalnya akuntabilit as kinerja Hilangnya Keanekar agaman Hayati Belum optimalnya upaya penanggulang an kemiskinan dalam mengurangi kantong- kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta scarring effect akibat pandemi COVID-19 Tata kelola pemerintahan yang dinamis https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 26 Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut : Bersih Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan Cakap Cakap dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya. Handal Handal dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya. MULYA Mulya: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 ( delapan ) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029, sebagai berikut :

1.Resik Menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih
2.Hijau Meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yg berkelanjutan
3.Apik Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah
4.Peduli Meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat
5.Silaturahmi Meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera
6.Organisatoris Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi
7.Digitalisasi Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 27
8.Ikhlas Menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 1 Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Warungpring secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum. 3.1 Tujuan Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Warungpring selama tahun 2025–2029 adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Warungpring sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan tujuan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan. Tujuan tersebut diukur dengan indikator jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan. 3.2 Sasaran Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Warungpring dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Warungpring selama tahun 2025- 2029, adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”. Sasaran tersebut diukur dengan indikator :
1.Nilai SKM adalah Survei Kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Warungpring semester I dan II pada tahun berjalan.Rumus Nilai SKM adalah = Total dari nilai persepsi per unsur x nilai penimbang
2.Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri dengan rumus jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 2 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 3 Adapun teknik merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Warungpring dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut : Tabel 3.1. Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Warungpring NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah desa / kelurahan mandiri di Kecamatan (Desa / Kelurahan) 2 2 3 4 5 6 Meningkatnnya kualitas Pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nilai SKM (Nilai) 88,10 88,15 88,30 88,50 88,70 90,00 Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri (%) 33,3 33,3 50 66,7 83,3 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 4 3.3 Strategi Strategi yang dilakukan Kecamatan Warungpring untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Warungpring Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut :

1.Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Warungpring Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Warungpring dengan cara sebagai berikut :

a.Mengusulkan pegawai Kecamatan Warungpring ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai Kecamatan Warungpring
b.Mengadakan Pelatihan/Sosialisasi/ Bimbingan Teknis intern di Kecamatan Warungpring kepada Pegawai Kecamatan Warungpring
c.Mengadakan pelatihan digitalisasi dalam pemberian layanan pemerintahan
1. 2.Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas
2. 3.Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan kawasan perdesaan
3. 4.Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif
4. 5.Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik 3.4 Arah Kebijakan Penahapan pembangunan Kecamatan Warungpring adalah prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Warungpring, Penahapan Renstra Kecamatan Warungpring dapat disajikan pada tabel di bawah ini Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Warungpring TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Memperkuat digitalisasi dalam memberikan pelayanan pemerintahan Meningkatkan infrastruktur di Desa (peningkatan infrastruktur jalan akses pertanian) Penguatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan ketrampilan untuk mendukung UMKM Mempercepat pembangunan Kecamatan Warungpring untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Peningkatan Keamanan dan ketertiban umum Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategis yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 5 Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2030 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Warungpring adalah sebagai berikut : Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Warungpring NO OPERASIONALISA SI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN WARUNGPRIN G KET.
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum Peningkatan kualitas perencanaan daerah di fokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dok pusat dan propinsi Peningkatan kualitas digitalisai pelayanan pemerintahan di fokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City dan kualitas layanan aduan Peningkatan kualitas pelayanan publik di fokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat Penguatan sistem perencanaan, pelayananan pemrintahan dan pengukuran kinerja 2 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital Pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan UMKM 3 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Peningkatan konduktivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan Meningkatkan pelatihan limas dan pembinaan masyarakat terkait dengan sistem pengaduan maupun keamanan dan ketertiban 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di fokuskan pada peningkatan kualitas eprocurements, kualitas sarana dan prasarana Penguatan koordinasi dan supervisi dar 5 Membina dan Mengawasi penyelenggaraan Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada Peningkatan pembinaan dan pengawasan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 6 NO OPERASIONALISA SI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN WARUNGPRIN G KET.
(1)(2) (3) (4) (5) kegiatan desa dan / atau kelurahan peningktan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa penyelenggaraa n kegiatan desa dan/kelurahan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 1 A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
d.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g.Sub KegiatanEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
d.Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1. 3.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b.Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. 4.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b.Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
c.Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
1. 5.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
g.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
h.Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 2
1. 6.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
c.Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
e.Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 7.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. 8.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
c.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
e.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. 1.Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
a.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. 2.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a.Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
b.Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
c.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 3.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
a.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
b.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
c.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. 1.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a.Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b.Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 3
c.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 2.Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
a.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
b.Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. 1.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
a.Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
1. 2.Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
a.Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. 1.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
a.Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b.Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
c.Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
d.Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
1. 1.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
b.Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
c.Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
d.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
e.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
f.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
g.Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
h.Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
i.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
j.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 4 akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Warungpring selama tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Gambar 4.1. 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 5 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Warungpring menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanan Kecamatan Warungpring. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Kecamatan Warungpring serta teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Warungpring seperti Tabel berikut : Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Warungpring Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Warungpring NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah desa/kelurahan mandiri di kecamatan (Desa/Kelurahan) Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nilai SKM (Nilai) Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri (%) https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 6 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Meningkatnya kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (Dokumen) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan yang tersusun (Dokumen) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 7 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. daerah yang akuntabel (%) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Persentase dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang akuntabel (%) Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun (Dokumen) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD Persentase administrasi kepegawaian yang memperlancar pelaksanaan tugas (%) Jumlah aktifitas administrasi kepegawaian yang terlaksana (Aktifitas) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%) Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia (Paket, Dokumen, Dan Laporan) Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 8 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%) Jumlah barang milik daerah yang tersedia (Unit) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase ketersediaan laporan penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%) Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (Laporan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 9 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%) Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (Unit) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 10 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan setiap tahun (%) Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas (%) Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Dokumen) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas (%) Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang tersusun (Laporan) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 11 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas (%) Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Laporan) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang tersedia Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang menunjang pelaksanaan tugas (%) Jumlah laporan koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang tersusun (Laporan) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 12 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan (%) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi (Lembaga Kemasyarakatan) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang menunjang pelaksanaan tugas (%) Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 13 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas (%) Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM persentase Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas (%) Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Dokumen) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 14 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD (%) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menunjang pelaksanaan tugas (%) Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (Dokumen) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 15 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Persentase Dokumen Penataan Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Penataan Organisasi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 16 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET. Organisasi yang Menunjang Pelaksanaan Tugas (%) yang Tersusun (Dokumen) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 4.2 Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 17 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp

(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan , kualitas pemberdayaa n ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah desa/kelu rahan mandiri di Kecamata n Desa 2 2 2 3 4 5 6 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaa n masyarakat Nilai SKM NILAI 88 88,0 1 88,10 88,1 5 88,3 0 88,5 0 88,70 90 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Prosentas e meningka tnya jumlah Desa Mandiri % 30,3 30,3 30,3 50 66,7 88,3 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai Sistem Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h Nilai 60,04 61 3.058.998 .000 61,15 3.260.814 .000 61,3 0 3.260.814 .000 61,5 0 3.260.814 .000 61,7 5 3.260.814 .000 62 3.260.814 .000 62 3.260.814.0 00 Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.261.20 0 22.399.50 0 18.261.20 0 18.261.20 0 18.261.20 0 18.261.20 0 18.261.200 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 18 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Keluaran kegiatan Jumlah dokumen perencana an, pengangg aran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Dokume n 14 14 14 14 14 14 14 14 Hasil Kegiatan Persentas e dokumen perencana an, pengangg aran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapka n tepat waktu dan sesuai ketentuan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencana an perangkat daerah yang tersusun Dokume n 3 3 3.334.300 3 4.000.000 3 6.000.000 3 6.000.000 3 6.000.000 3 6.000.000 18 6.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA- SKPD yang tersusun Dokume n 1 1 2.399.700 1 3.080.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 6 15.500.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 19 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen perubaha n RKA- SKPD yang tersusun Dokume n 1 1 2.170.800 1 2.785.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang tersusun Dokume n 1 1 2.433.900 1 2.957.500 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah perubaha n DPA- SKPD yang tersusun Dokume n 1 1 2.025.800 1 3.156.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun Dokume n 1 4 3.565.800 4 3.013.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Dokume n 4 4 2.330.900 4 2.908.000 4 2.908.000 4 2.908.000 4 2.908.000 4 2.908.000 4 2.908.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.641.853 .000 2.495.666 .000 2.495.666 .000 2.495.666 .000 2.495.666 .000 2.495.666 .000 2.495.666.0 00 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 20 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Keluaran Kegiatan Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun Dokume n 1 15 15 15 15 15 15 15 Hasil Kegiatan Persentas e laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan ASN Orang/ bulan 17 16 2.489.410 .000 15 2.493.351 .000 17 2.089.609 .000 17 2.089.609 .000 17 2.089.609 .000 17 2.089.609 .000 102 12.537.645. 000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun Dokume n 1 1 1.976.000 1 2.315.000 1 1.976.000 1 1.976.000 1 1.976.000 1 1.976.000 6 1.976.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulan/Semeste ran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/t riwulanan /semester an SKPD yang tersusun Dokume n - 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 24 3.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun Dokume n 2 - 2 3.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 12 3.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 21 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.310.700 2.588.850 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Keluaran Kegiatan Jumlah dokumen administr asi barang milik daerah yang tersusun Dokume n 4 4 1 4 4 4 4 4 Hasil Kegiatan Persentas e dokumen administr asi barang milik daerah yang sesuai ketentuan (%) % 100 100 100 100 100 100 100 100 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah dokumen perencana an kebutuha n barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun Dokume n 2 2 3.310.700 1 2.588.850 1 2.588.850 1 2.588.850 1 2.588.850 1 2.588.850 1 2.588.850 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang Dokume n 2 doku men 2 - 2 2 2 2 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 22 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) tersusun Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.963.100 2.974.600 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Keluaran Kegiatan Jumlah pegawai yang mengikuti peningkat an kapasitas Orang 35 20 16 16 16 16 Hasil Kegiatan Persentas e pegawai yang meningka t kapasitas nya (%) % 100 100 100 100 100 100 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya Jumlah pakaian dinas yang dibeli Stel - 11.500.00 0 23 stel 46 23.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundan g- Undangan Orang/ kegiatan 1.963.100 18 2.974.600 18 2.974.600 18 2.974.600 18 2.974.600 18 2.974.600 18 2.974.600 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implemen Orang/ kegiatan - 15/ 2 32.000.00 0 16/ 2 32.000.00 0 16/ 2 32.000.00 0 16/2 32.000.00 0 16/2 32.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 23 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) tasi Peraturan Perundan g- undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah 124.337.2 00 164.291.7 50 164.291.7 50 164.291.7 50 164.291.7 50 164.291.7 50 164.291.75 0 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Keluaran Kegiatan Jumlah layanan administr asi umum perangkat daerah yang tersedia Layanan 35 35 35 35 35 35 35 Hasil Kegiatan Persentas e ketersedia an layanan administr asi umum perangkat daerah yang memperla ncar pelaksana an tugas % 100 100 100 100 100 100 100 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor Jenis komponen instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor yang tersedia jenis/bu lan 4 / 12 4 / 12 5.388.500 4 / 12 5.496.750 4 / 12 5.496.750 4 / 12 5.496.750 4 / 12 5.496.750 4 / 12 5.496.750 4 / 12 5.496.750 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 24 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengka pan kantor yang tersedia Unit 5 6.000.000 5 6.000.000 5 6.000.000 5 6.000.000 5 6.000.000 5 6.000.000 5 6.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia Unit 12 13.212.00 0 12 10.295.00 0 12 10.295.00 0 12 10.295.00 0 12 10.295.00 0 12 10.295.00 0 12 10.295.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jenis bahan logistik kantor yang tersedia paket 12 12 83.514.60 0 12 95.000.00 0 12 95.000.00 0 12 95.000.00 0 12 95.000.00 0 12 95.000.00 0 12 95.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis barang cetakan yang tersedia paket 2/12 2/1 2 7.604.400 2/12 10.000.00 0 2/1 2 10.000.00 0 2/1 2 10.000.00 0 2/1 2 10.000.00 0 2/12 10.000.00 0 2/12 10.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Jumlah penggand aan yang tersedia Lembar 12.00 0 12.0 00 - 12.00 0 12.0 00 12.0 00 12.0 00 12.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan Jenis surat kabar yang tersedia jenis/bula n jenis/bu lan 2/12 2/1 2 - 2/1 2 2/1 2 2/1 2 2/12 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang Kegiata n 50 50 26.743.70 0 50 35.000.00 0 50 35.000.00 0 50 35.000.00 0 50 35.000.00 0 50 35.000.00 0 50 35.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 25 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) terfasilitas i Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD Jenis Arsip Dinamis pada SKPD yang tertata Jenis 12 2.500.000 12 2.500.000 12 12 12 12 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31.974.90 0 24.899.00 0 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Keluaran Kegiatan Jumlah barang milik daerah yang tersedia Unit 3 3 3 3 3 3 3 Hasil Kegiatan Persentas e ketersedia an barang milik daerah yang memperla ncar pelaksana an tugas % 100 100 100 100 100 100 100 100 Pengadaan Kendaraan Peroranagan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraa n dinas yang tersedia Unit 1 - - 1 1 1 1 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 26 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang teredia unit 16 7 - 7 15.000.00 0 15.000.00 0 15.000.00 0 5 15.000.00 0 3 15.000.00 0 17 15.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia unit 4 4 15.200.00 0 2 24.899.00 0 4 24.899.00 0 4 24.899.00 0 4 24.899.00 0 4 24.899.00 0 24 24.899.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ba ngunan lainnya yang tersedia unit 5 unit 5 16.774.90 0 0 5 20.000.00 0 5 20.000.00 0 5 20.000.00 0 5 20.000.00 0 20.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukun g gedung kantor/ba ngunan lainnya yang tersedia unit - 0 2 20.000.00 0 2 20.000.00 0 2 20.000.00 0 2 20.000.00 0 90.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 128.946.2 00 140.157.0 00 140.157.0 00 140.157.0 00 140.157.0 00 140.157.0 00 140.157.00 0 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Keluaran Kegiatan Jumlah jasa penunjan g urusan pemerinta han daerah Jasa 39 lapo ran 39 lapora n 39 lapo ran 39 lapo ran 39 lapo ran 39 laporan 39 lapora n https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 27 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) yang tersedia Hasil Kegiatan Persentas e ketersedia an jasa penunjan g urusan pemerinta h daerah yang memperla ncar pelaksana an tugas % 100 100 100 100 100 100 100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dinas yang terkirim Surat 800 800 6.351.000 800 11.500.00 0 800 11.500.00 0 800 11.500.00 0 800 36.000.00 0 800 36.000.00 0 800 36.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening jasa komunika si, SDA dan listrik yang dibayar tiap bulan Jenis / Bulan 3/12 3/1 2 25.563.00 0 3/12 24.085.00 0 3/1 2 24.085.00 0 3/1 2 24.085.00 0 3/1 2 24.085.00 0 3/12 24.085.00 0 3/12 24.085.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jasa peralatan dan perlengka pan kantor yang tersedia Jenis / Bulan 3/12 3/1 2 7.524.200 3/12 10.000.00 0 3/1 2 10.000.00 0 3/1 2 10.000.00 0 3/1 2 10.000.00 0 3/12 10.000.00 0 3/12 10.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 28 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan Orang/ bulan 6/12 6/1 2 94.572.00 0 6/12 94.572.00 0 6/1 2 94.572.00 0 6/1 2 94.572.00 0 6/1 2 94.572.00 0 7/12 94.572.00 0 35/72 94.572.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.331.10 0 106.142.5 00 106.142.5 00 106.142.5 00 106.142.5 00 106.142.5 00 106.142.50 0 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Keluaran Kegiatan Jumlah barang milik daerah yang terpelihar a Unit 81 81 81 81 81 81 81 81 Hasil Kegiatan Persentas e barang milik daerah yang memperla ncar pelaksana an tugas % 100 100 100 100 100 100 100 100 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraa n dinas yang berizin dan terpelihar a Unit 11 11 38.569.00 0 13 63.760.00 0 12 63.760.00 0 12 63.760.00 0 13 63.760.00 0 14 63.760.00 0 74 63.760.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 29 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang terpelihar a Unit 40 50 7.500.000 100 15.000.00 0 50 15.000.00 0 50 15.000.00 0 50 15.000.00 0 50 15.000.00 0 300 15.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihar a Unit 12 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihar a Unit 2 2 28.922.10 0 2 22.382.50 0 2 22.382.50 0 2 22.382.50 0 2 22.382.50 0 2 22.382.50 0 22.382.500 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ba ngunan lainnya yang terpelihar a Unit - 1 1 1 5 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukun g gedung kantor/ba ngunan lainnya yang terpelihar Unit 5 5 - 5 5 5 5 5 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 30 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) a PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK Persesnta se pelimpaha n kewenang an ke Kecamata n yang dilaksana kan setiap tahun % 61,62 63,3 3 28.817.00 0 74,44 26.023.00 0 74,4 4 28.817.00 0 74,4 4 28.817.00 0 74,4 4 28.817.00 0 74,44 28.817.00 0 74,44 402.750 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 2.562.600 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 3.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Keluaran Kegiatan jenis data pemerinta han yang dipublikas ikan Data 12 12 12 12 12 12 12 Hasil Kegiatan Persentas e data pemerinta han yang dipublikas i % 40 60 60 80 80 100 100 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jenis data pemerinta han yang tersedia Data 3 6 2.562.600 12 3.000.000 6 3.000.000 6 3.000.000 6 3.000.000 6 3.000.000 3.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 36 12.570.00 0 36 13.000.00 0 36 13.000.00 0 36 13.000.00 0 36 13.000.00 0 36 13.000.00 0 36 13.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 31 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Keluaran Kegiatan Jumlah pengadua n masyarak at yang tertangani Kasus 3 3 12 3 3 3 3 Hasil Kegiatan Persentas e pengadua n masyarak at yang terselesai kan % 100 100 100 100 100 100 100 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah SOP pelayanan yang tersusun Peratur an 4.749.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jenis pelayanan SPM yang terfasilitas i Layanan 3.238.000 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah pengadua n masyarak at yang terlayani Kasus 3 3 4.583.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 32 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 13.684.40 0 10.023.00 0 10.023.00 0 10.023.00 0 10.023.00 0 10.023.00 0 10.023.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Keluaran Kegiatan Jumlah pelayanan berdasar pelimpaha n kewenang an Bupati kepada Camat yang tersedia Kewena ngan 7 7 7 7 7 7 7 7 Hasil Kegiatan Persentas e pelimpaha n kewenang an Bupati kepada Camat yang dilaksana kan % 23 23 23,33 23 23 23 23 23 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah izin non usaha yang diterbitka n Izin 20 20 9.223.600 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 5.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah laporan verval DTKS yang tersusun Dokume n 1 12 4.460.800 12 5.023.000 12 5.023.000 12 5.023.000 12 5.023.000 12 5.023.000 12 5.023.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 33 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Jumlah surat non perizinan yang diterbitka n Surat 210 210 - 210 210 210 210 210 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah pelayanan berdasar pelimpaha n kewenang an lain yang tersedia Kewena ngan - 8 10.000.00 0 8 10.000.00 0 8 10.000.00 0 8 10.000.00 0 40 10.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentas e kelembag aan desa dan kelurahan yang aktif % 100 100 51.609.70 0 100 76.727.30 0 100 76.727.30 0 100 76.727.30 0 100 76.727.30 0 100 76.727.30 0 100 76.727.300 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa Jumlah peserta Musrenba ng (Desa/Kel urahan + Kecamata n) 13 51.609.70 0 13 76.727.30 0 13 76.727.30 0 13 76.727.30 0 13 76.727.30 0 13 76.727.30 0 13 76.727.300 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Keluaran Kegiatan Jumlah peserta Musyawar ah Perencana an Pembangu nan (Desa / Kel + Kec) Orang 60 60 60 60 60 60 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 34 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Hasil Kegiatan Persentas e kehadiran Musyawar ah Perencana an Pembangu nan (Desa / Kel + Kec) % 100 100 100 100 100 100 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah peserta sosialisasi Musrenba ng Desa/Kel urahan Lembag a 24 24 2.366.400 24 3.000.000 24 3.000.000 24 3.000.000 24 3.000.000 24 3.000.000 24 3.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah peserta Musyawar ah Perencana an Pembangu nan Kecamata n Orang 60/1 60/ 1 28.811.90 0 150 35.000.00 0 60/ 1 35.000.00 0 60/ 1 35.000.00 0 60/ 1 35.000.00 0 60/1 35.000.00 0 360/1 210.000.00 0 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah kegiatan hasil Musrenba ngkab yang didampin gi Desa / Kelurah an 12 12 22.797.80 0 12 38.727.30 0 12 38.727.30 0 12 38.727.30 0 12 38.727.30 0 12 38.727.30 0 12 38.727.300 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakat an Tingkat Kecamatan 0 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 35 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Keluaran Kegiatan Jumlah Lembaga Kemasyar akatan tingkat Kecamata n yang aktif Lembag a 3 3 4 4 5 6 Hasil Kegiatan Persentas e lembaga kemasyar akatan tingkat kecamata n yang aktif % 50 50 66,6 7 83,3 3 83,3 3 100 Penyelenggara an Lembaga Kemasyarakat an Jumlah lembaga kemasyar akatan tingkat kecamata n yang difasilitasi Lembag a 3 3 - - - 4 4 5 6 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat an Jumlah peserta peningkat an kapasitas lembaga kemasyar akatan tingkat kecamata n Orang 40 40 - - - 40 40 40 40 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM Persentas e gangguan ketentram an dan ketertiban umum yang ditangani % 100 100 4.748.000 100 6.000.000 100 6.000.000 100 6.000.000 100 6.000.000 100 6.000.000 100 6.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 36 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6 4.748.000 6 4.000.000 6 4.000.000 6 4.000.000 6 4.000.000 6 4.000.000 6 4.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Keluaran Kegiatan Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningka t kapasitas nya Orang 60 60 60 60 60 60 Hasil Kegiatan Persentas e peserta pelatihan Linmas yang meningka t kapasitas nya % 70 75 80 80 95 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah peserta pelatihan Linmas Orang 60 3.048.000 60 4.000.000 60 4.000.000 60 4.000.000 60 4.000.000 60 4.000.000 60 4.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 4 1.700.000 4 2.425.500 4 2.425.500 4 2.425.500 4 2.425.500 4 2.425.500 4 2.425.500 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 37 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Kepala Daerah Keluaran Kegiatan Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordin asikan penegakk annya Peratur an 2 4 3 3 3 3 Hasil Kegiatan Persentas e Perda dan Perkada yang dikoordin asikan penegakk annya % 75 77 78 79 80 80 Koordinasi/Si nergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Perda dan Perbub yang dimonitori ng Peratur an 6 6 1.700.000 6 2.425.500 6 2.425.500 6 2.425.500 6 2.425.500 6 2.425.500 6 2.425.500 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM Persentas e konflik di masyarak at yang ditangani % 100 100 45.105.60 0 100 78.300.50 0 100 78.300.50 0 100 78.300.50 0 100 78.300.50 0 100 78.300.50 0 100 78.300.500 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 38 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah dokumen penyeleng garaan urusan Pemerinta han Umum sesuai penugasa n Kepala daerah Dokume n 12 45.105.60 0 12 78.300.50 0 12 78.300.50 0 12 78.300.50 0 12 78.300.50 0 12 78.300.50 0 12 78.300.500 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Keluaran Kegiatan Persentas e masyarak at yang paham wawasan kebangsa an dan ketahana n nasional Orang 650 80 80 Hasil Kegiatan Persentas e masyarak at yang paham wawasan kebangsa an dan ketahana n nasional % 75 75 77,5 77,5 80 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Jumlah laporan kegiatan Peringata n Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupate n, Hari Besar Agama, Festival Budaya Kegiata n 2 2 31.695.60 0 2//40 0 org 60.000.00 0 2// 400 org 60.000.00 0 2// 400 org 60.000.00 0 2// 400 org 60.000.00 0 2//400 org 60.000.00 0 2//40 0 org 60.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 39 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksana kan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah peserta pembinaa n wawasan kebangsa an dan ketahana n nasional tingkat desa Orang 60 - 250 60 60 60 60 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamata n Kasus 2 3.388.000 4 2.300.500 4 2.300.500 4 2.300.500 4 2.300.500 4 2.300.500 4 2.300.500 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah tema rapat koordinasi Forkompi mcam Tema 6 6 18.522.00 0 6 16.000.00 0 6 16.000.00 0 6 16.000.00 0 6 16.000.00 0 6 16.000.00 0 6 16.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N Persentas e kesesuaia n RKPDes dan % 66,67 66,6 7 19.940.00 0 66,67 114.218.5 00 66,6 7 19.940.00 0 83,3 3 19.940.00 0 83,3 3 19.940.00 0 83,33 19.940.00 0 83,33 692.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 40 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) PEMERINTAH AN DESA RPJMDes dengan RPJMD Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 19.940.00 0 114.218.5 00 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Keluaran Kegiatan Jumlah desa bertata kelola pemerinta han baik Desa 3 3 4 4 5 5 6 6 Hasil Kegiatan Persentas e desa bertata kelola pemerinta han baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaa n % 50 50 66 66 83 83 100 100 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah desa yang fasilitasi penyusun an Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Desa / Kegiata n 6/4 6/4 4.300.000 6/4 2.563.000 6/4 2.563.000 6/4 2.563.000 6/4 2.563.000 6/4 2.563.000 6/4 2.563.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 41 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah desa yang dibina buku administr asi desa Desa / Kegiata n 6/2 6/2 1.640.000 6/2 2.185.000 6/2 2.185.000 6/2 2.185.000 6/2 2.185.000 6/2 2.185.000 6/2 2.185.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa Jumlah desa yang difasilitasi pengelola an keuangan desa dan pendayag unaan aset desa Desa / Kegiata n 6/4 6/6 1.640.000 6/6 2.825.000 6/6 2.825.000 6/6 2.825.000 6/6 2.825.000 6/6 2.825.000 6/6 2.825.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah peserta pembinaa n uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Orang / Kegiata n 18/2 18/ 2 3.803.600 6 2.500.000 6 2.500.000 6 2.500.000 6 2.500.000 6 2.500.000 6 2.500.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah fasilitasi pemilihan Kepala Desa yang dilaksana kan Desa 0 0 0 5 100.000.0 00 0 5.000,000 0 5.000.000 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawar atan Desa Jumlah peserta pembinaa n uraian tugas dan fungsi Badan Permusya waratan Desa Orang / Kegiata n 6 1.376.000 6 1.625.000 6 1.625.000 6 1.625.000 6 1.625.000 6 1.625.000 6 1.625.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 42 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondi di Awal Tahun 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab Lokasi Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Targ et Rp
(000)Target Rp
(000)Target Rp
(000)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentia n Perangkat Desa Jumlah rekomend asi pengangk atan dan pemberhe ntian perangkat desa yang diterbitka n Surat 4 3.412.200 6 1.020.000 6 1.020.000 6 1.020.000 6 1.020.000 6 1.020.000 6 1.020.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah desa yang difasilitasi penyusun an dokumen perencana an desa (RPJMDes dan RKPDes) Desa / Kegiata n 6/2 6/2 6.000.000 6/4 6.000.000 6/4 6.000.000 6/2 6.000.000 6/2 6.000.000 6/2 6.000.000 36/12 36.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah desa yang dimonitori ng dan evaluasi musyawar ah desa dan musyawar ah perencana an pembangu nan desa Desa / Kegiata n 6/2 6/2 6.000.000 - 6/2 6.000.000 6/2 6.000.000 6/2 6.000.000 6/2 6.000.000 6/2 6.000.000 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Masyarakat Desa Jumlah masyarak at yang mengikuti kegiatan pemberda yaan desa Orang / Kegiata n 6 6 3.768.200 6 3.768.200 6 3.768.200 6 3.768.200 6 3.768.200 6 3.768.200 6 3.768.200 Kecamatan Warungpring Kecamatan Warungpring https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 43 Kecamatan Warungpring sudah menerapkan penganggaran berbasis pengarusutamaan gender, pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu. Selain menentukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pencapaian indikator kinerja terkait SDGs, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara berturut – turut disajikan pada tabel di bawah ini. Namun karena Kecamatan Warungpring tidak memiliki keempat indikator tersebut, maka disampaikan Nihil sesuai tabel di bawah. Tabel 4.3 Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang berdasarkan SDGs No Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 NIHIL 3 dst https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 44 4.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4.3.1 Indikator Kinerja Utama Penetapan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini indikator kinerja Kecamatan Warungpring sebagai berikut: Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD No. Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Jumlah desa/keluraha n mandiri di Kecamatan Desa 2 2 3 3 4 5 6 Nilai SKM Nilai 88,01 88,10 88,15 88,30 88,50 88,70 90,00 Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri % 33,3 33,3 50 50 66,7 83,3 100 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 45 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 81 Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Warungpring ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Warungpring. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Warungpring serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang.Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Warungpring merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Warungpring. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Warungpring yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Warungpring harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Warungpring. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Kecamatan Warungpring di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Warungpring ini. Pemalang, Juli 2025 Camat Warungpring VIVIEN WIDYASARI,S.STP., MM Pembina Tk.I NIP. 19770711 199703 2 005 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 I-1 Aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan. Melalui forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya. Aspirasi yang disampaikan dan disepakati bersama selanjutnya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan. Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. Kecamatan Moga sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Moga sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-

2029.Penyusunan Renstra Kecamatan Moga disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Moga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 I-2 Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Moga serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 . Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Moga selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya. Penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Moga dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Moga harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai. Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD. Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 Sesuai Melalui Disusun OPD Bappeda Disusun OPD Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Renstra PD Tidak Sesuai Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Persiapan Penyusunan Renstra PD Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Penyusunan Rancangan Renstra PD Forum Perangkat Daerah Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Penetapan Renstra PD Perkada Lampiran Renstra PD dengan Keputusan Kepala OPDRenstra PD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 I-3 Dokumen Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 , berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1.Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 RPJPD RPJMD RKPD Visi, Misi, Program Calon Bupati Visi, Misi, Program Bupati Terpilih Draft Awal RPJMD Draft Renstra PD Musrenbang RPJMD Draft RPJMD Renstra PD Renja PD RKA PD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 I-4 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 I-5
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 I-6 Tengah Nomor 13);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.
18.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 I-7 Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 60;
26.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
27.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
28.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
1.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Moga untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Urusan Kewilayahan;
2.Menjadi pedoman kerja resmi bagi Kecamatan Moga serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Urusan Kewilayahan;
3.Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Moga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 I-8 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029, dengan sistematika sebagai berikut :
1.Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2.Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Moga, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Moga, sumber daya Kecamatan Moga, kinerja pelayanan Kecamatan Moga, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Moga, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Moga, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Moga, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis.
3.Bab III Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Moga. Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Kecamatan Moga dalam 5 (lima) tahun mendatang.
4.Bab IV Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
5.Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Moga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 I-9 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-1 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Moga mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Moga Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk SEKRETARIS CAMAT KASI PELAYANAN KASUBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KASI TATA PEMERINTAHAN KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-2 melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya. A. Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :
1.Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2.Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3.Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4.Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5.Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-3 kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6.Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9.Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12.Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi. B. Sekretaris Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :
1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-4 sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3.Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5.Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6.Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7.Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9.Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a.Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-5
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. 5.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. 6.Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. 7.Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. 10.Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-6
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. 4.Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. 5.Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. 6.Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. 7.Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-7 serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :
12. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
13. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
14. 3.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
15. 4.Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
16. 5.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-8 penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
17. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
18. 7.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
19. 8.Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
20. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
21. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
22. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :
23. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
24. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
25. 3.Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-9 vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
26. 4.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
27. 5.Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
28. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
29. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
30. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
31. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
32. 10.Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-10
33. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
34. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
35. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
36. 3.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
37. 4.Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
38. 5.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-11
39. 6.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
40. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
41. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
42. 9.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
43. 10.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
44. 11.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
45. 12.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. F. Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
46. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
47. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
48. 3.Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-12
49. 4.Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
50. 5.Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
51. 6.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
52. 7.Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
53. 8.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undanganguna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
54. 9.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
55. 10.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
56. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
57. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-13
58. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 2.2 Sumber Daya Kecamatan Moga Sumber daya Kecamatan Moga sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
a.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Jumlah pegawai di Kecamatan Moga dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial serta pelimpahan sebagain bupati kepada camat tersaji dalam tabel berikut : Tabel 2.1. Pegawai Kecamatan Moga No Uraian Laki- laki Perempuan Golongan Jumlah I II III IV 1 Camat 1 - - - - 1 1 2 Sekcam - - - - - - - 3 Kasubag 1 1 - - 2 - 2 4 Kasi Kecamatan 2 1 - - 3 - 3 5 JFU Kecamatan 5 3 - 5 3 - 8 6 JFT Kecamatan - - - - - - - 7 Non ASN Kecamatan 7 6 - - - - 13 Jumlah 16 11 - 5 9 1 27 Sumber : Sekretariat Kecamatan Moga, 2025 Berdasarkan keterangan di atas jumlah pegawai Kecamatan Moga berjumlah 27 orang, meliputi 16 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Moga dominan laki-laki yaitu sebanyak 60,71%. Agar Kecamatan Moga menerapkan responsif gender untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Jumlah pegawai pada Kecamatan Moga Golongan II sebanyak 5 orang, Golongan III sebanyak 9 orang dan Golongan IV sebanyak 1 orang. Dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Moga dominan Golongan III yaitu sebanyak 60%. laki-laki sehingga keseluruhan Pejabat Struktural Kecamatan Moga belum mengikuti Diklat Kepemimpinan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-14 Tabel 2.3. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Pasca Sarjana (S2) - - - 2 Sarjana (S1) 10 4 6 3 Diploma 3 3 - 4 SLTA 9 4 5 5 SLTP 1 1 - 6 SD - - - Jumlah 23 12 11 Sumber : Sekretariat Kecamatan Moga, 2025 Berdasarkan tabel di atas jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Moga sebanyak 23 orang terdiri dari tingkat pendidikan Sarjana (S1) berjumlah 10 orang dengan jenis kelamin 4 laki-laki dan 6 berjenis kelamin perempuan, sedangkan pendidikan Diploma sebenyak 3 orang dengan jenis kelamin laki- laki, sedangkan SLTA berjumlah 9 orang dengan jenis kelamin 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, SLTP berjumlah 1 orang dengan jenis kelamin laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa Pegawai Kecamatan Moga dominan berpendidikan Sarjana yaitu sebanyak 43,48%. Tabel 2.4. Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon No Eselon Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 IIIA 1 1 - 2 IIIB - - - 3 IVA 3 1 2 4 IVB 2 1 1 Jumlah 6 5 2 Sumber : Sekretariat Kecamatan Moga, 2025 Pegawai pada Kecamatan Moga berdasarkan Tingkat Eselon yaitu Eselon IIIA sebanyak 3 orang, Eselon IIIB sebanyak 2 orang, Eselon IVA sebanyak 1 orang dan Eselon IVB sebanyak 0 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Moga berdasarkan tingkat eselon dominan Eselon IVA yaitu sebanyak 50%.
b.Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadapoperasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-15 ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Moga dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6. Inventaris Aset Kecamatan Moga No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp) Baik Sedang Rusak 1 01 Tanah 01 Tanah 1 1 - - 2.712.750.000,- Jumlah KIB A 1 1 - - 2.712.750.000,- 2 01 Peralatan dan Mesin 02 Alat-alat Besar - - - - - 03 Alat-alat Angkutan 17 12 - 5 539.866.428,- 04 Alat Bengkel dan Alat Ukur - - - - - 05 Alat Pertanian - - - - - 06 Alat Kantor & Rumah Tangga 273 133 - 142 531.964.250,- 07 Alat Studio & Alat Komunikasi 9 9 - - 52.996.570,- 08 Alat-alat Kedokteran - - - - - 09 Alat Laboratorium - - - - - 10 Alat-alat persenjataan/keamanan - - - - - Jumlah KIB B 298 151 - 147 1.079.438.098,- 3 03 Gedung dan Bangunan 11 Bangunan Gedung 6 6 - - 819.168.900,- 12 Monumen - - - - - Jumlah KIB C 6 6 - - 819.168.900,- 4 04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 13 Jalan & Jembatan - - - - - 14 Bangunan Air/Irigasi - - - - - 15 Instalasi - - - - - 16 Jaringan 2 2 - - 2.000.000 Jumlah KIB D 2 2 - - 2.000.000 5 05 Aset Tetap Lainnya 17 Buku dan Perpustakaan - - - - - 18 Barang Bercorak Kebudayaan 8 8 - - 107.500,- 19 Hewan, Ternak dan Tanaman - - - - - Jumlah KIB E 8 8 - - 107.500,- 6 06 Konstruksi dalam Pengerjaan Jumlah KIB F - - - - - Jumlah Total 315 168 - 147 4.658.853.648,- Sumber : Sekretariat Kecamatan Moga, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-16
c.Administrasi Kewilayahan Terdapat 10 desa di Kecamatan Moga dengan perincian sebagai berikut : Tabel 2.7. Administrasi Kewilayahan Kecamatan Moga No Desa Jumlah Dusun Jumlah RW Jumlah RT Jumlah Perangkat Desa Jumlah Linmas Ket 1 Plakaran 3 3 20 10 26 2 Walangsanga 3 9 38 13 32 3 Mandiraja 4 4 32 11 28 4 Sima 5 14 46 12 64 5 Banyumudal 5 10 83 14 74 6 Moga 4 10 30 12 40 7 Kebanggan 2 2 8 10 10 8 Wangkelang 2 2 10 10 14 9 Pepedan 1 1 8 9 8 10 Gendoang 4 4 30 13 34 Jumlah Sumber : Sekretariat Kecamatan Moga, 2025 2.2. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Moga Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Moga Tahun 2021 - 2024 diperoleh dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan tabel 2.8 berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-17 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang IKU Kecamatan Moga Sumber : LKJiP Kecamatan Moga Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Meningkatnya Kualitas pelayanan kecamatan Cakupan Layanan Kecamatan 78 87,31 87,64 90,89 82,36 90,89 84,22 86,45 Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan Indek Kepuasan masyarakat yag di peroleh 82,42 84,22 85 86,50 82,36 82,70 86,50 89,28 Nilai SAKIP 32 33 34 45 30,9 47,1 54,95 60,14 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-18 Berdasarkan Tabel 2.7, dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Moga berdasarkan IKU selama Tahun 2021-2024 sebagai berikut :
1. 1.Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan dengan indikator kinerja cakupan layanan kecamatan, dari tabel di atas menunjukkan kinerja dengan indikatior tersebut melebihi target yang di tetapkan dar tahun 2021 sampai 2023, adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator tersebut yaitu :
a.Komitmen dari semua pihak;
b.Sarana dan prasarana yang memadai;
c.Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
d.Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi. Adanya penurunan pencapaian kinerja di tahun 2024 di sebabkan adanya program yang tidak di laksanakan di tahun 2024 sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target, meski tidak tercapainya target namun secara umum kinerja pelayanan di kecamatan masih baik
1. 2.Meningkatkan kinerja dan urusan layanan pemerintahan dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari tahun 2021 sampai 2024 pencapaian kinerjanya memenuhi target yang di harapkan hal ini menunjukkan kinerja dengan indikator tersebut sangat baik. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :
a.Komitmen dari semua pihak;
b.Sarana dan prasarana yang memadai;
c.Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
d.Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.
1. 3.Meningkatkan kinerja dan urusan layanan pemerintahan dengan indikator Nilai SAKIP dari tahun 2021 sampai 2024 pencapaian kinerjanya memenuhi target yang di harapkan hal ini menunjukkan kinerja dengan indikator tersebut sangat baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :
a.Komitmen dari semua pihak;
b.Sarana dan prasarana yang memadai;
c.Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
d.Melakukan Evaluasi secara rutin https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-19 Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2024 No Indikator Satuan 2021 2022 2023 2024 1 Persentase capaian PBB % 60,15 60,10 59,90 60,16 2 Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani % 100 100 100 100 3 Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan % 23,33 23,33 23,33 23,33 4 Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan % 93 93,24 94 94,09 5 Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang dibina % 83,50 85,10 88 90 6 Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi % 70 75 80 85 7 Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani % 100 100 100 100 8 Jumlah potensi konflik Kasus 0 0 0 0 9 Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik % 80 80 80 80 Sumber : Kecamatan Moga, 2025 Persentase capaian PBB Kecamatan Moga selama kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung stagnan dengan kisaran sebesar 60% pada tahun 2024 sebesar 60, 16% naik sebesar 0,26% dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya usaha para petugas untuk meningkatkan capaian pelunasan Pajak bumi dan bangunan baik perdesaan maupun perkotaan. Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu 2021-2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu. Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung stagnan, yaitu sebesar 23,33%. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-20 kurangnya anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait. Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung meningkat, yaitu sebesar 93% pada tahun 2021 menjadi sebesar 94,09% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepedulian tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa sampai kecamatan. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) yang dibina selama kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung meningkat, yaitu sebesar 83,50% pada tahun 2021 menjadi sebesar 90% pada tahun 2024. LKD yang dibina RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPMD/K dan RT serta lembaga lain. Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung meningkat, yaitu sebesar 70% pada tahun 2024 menjadi sebesar 85% pada tahun 2024. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung stabil, yaitu sebesar 100% pada tahun 2021 sampai tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketenteraman dan kertertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik. Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung stagnan, yaitu sebesar 80% pada tahun 2021 menjadi sebesar 80% pada tahun 2024. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-21 Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Sumber : Kecamatan Moga, 2024 Berdasar tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2021-2024 anggaran di Kecamatan Moga yang di peroleh dari APBD Kabupaten Pemalang cenderung meningkat, rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Moga cenderung stabil, yaitu dengan rata – rata sebesar 97,75%. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapat terserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Moga. Besaran anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Moga selama kurun waktu tahun 2021-2024. Peningkatan anggaran menjadi salah satu pendorong dapat tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 A n g g a ra n R e a lis a s i P ro gra m P e nge m ba nga n Ke wila ya ha n P ro gra m P e nunja ng Urus a n P e m e rinta ha n Da e ra h Ka b/Ko ta 2.623.979.000 2.654.045.000 2.353.213.000 2.469.093.750 2.619.205.660 2.482.280.699,00 2.471.344.228 2.070.103.063,00 2.190.856.995 94,60 93,12 87,97 88,73 0,00 2.543.907.282 2.303.646.246,25 P ro gra m P e nye le nga ra a n P e m e rinta ha n da n P e la ya na n P ublik 26.050.000 24.100.000 20.456.000 19.957.500 18.638.000 26.050.000 24.100.000 20.456.000 19.957.500 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 21.840.300 22.640.875,00 P ro gra m P e m e brda ya a n M a s ya ra ka t De s a da n Ke lura ha n 64.370.000 48.280.000 57.410.000 72.550.750 71.711.840 57.655.800 48.280.000 57.384.900 72.550.750 89,57 100,00 99,96 100,00 0,00 62.864.518 58.967.862,50 P ro gra m P e nye le ngga ra a n Ke te nta ra m a n da n Ke te rtiba n Um um 17.365.000 17.365.000 # DIV/0! 100,00 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 17.365.000 17.365.000,00 P ro gra m P e nye le ngga ra a n Urus a n pe m e rina tha n Um um 32.465.000 67.825.000 67.475.000 163.010.000 79.352.300 32.461.000 67.825.000 67.474.800,00 163.015.750 99,99 100,00 100,00 100,00 0,00 82.025.460 82.694.137,50 P ro gra m P e m bina a n da n P e nga wa s a n pe m e rina tha n De s a 54.850.000 30.620.000 58.445.000 65.551.000 46.880.200 54.848.100 30.620.000 58.445.000 65.551.000 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 51.269.240 52.366.025,00 R a t a - ra t a P e rt u m b u h a n R a s io A n t a ra R e a lis a s i d a n A n g g a ra n T a h u n ( rib u )Ura ia n A n g g a ra n P a d a T a h u n ( rib u ) R e a lis a s i A n g g a ra n P a d a T a h u n ( rib u ) https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-22 2.3. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Tugas pokok SKPD Kecamatan Moga yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah menyelenggarakan tugas umu pemerintahan Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan MogaKabupaten Pemalang, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :
1. 1.Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah ) pelaporan data dan kondisi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan wilayah Kecamatan
2. 2.Perangkat Daerah Kecamatan Moga, dalam hal pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/unit kerja tarkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan
3. 3.Pemangku Kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan
4. 4.Seluruh masyarakat Kecamatan Moga dalam hal pelayanan, perizinan dan non perizinan
5. 5.Aparat Deas di Lingkungan Kecematan Moga 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Moga Kecamatan Moga dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyaihubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-23 analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan adalah sebagai berikut :
6. 1.Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
7. 2.Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
8. 3.Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
9. 4.Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
10. 5.Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
11. 6.Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggarannya;
12. 7.Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan. Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Moga adalah sebagai berikut :
13. 1.Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untukmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
14. 2.Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
15. 3.Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-24
16. 4.Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang bertugas menangani potensi konflik dan adanya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
17. 5.Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
18. 6.Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait;
19. 7.Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Kecamatan Moga sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Peraturan Bupati No 60 Tahun 2019, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Berikut merupakan Identifikasi permasalahan- permasalahan Kecamatan Moga berserta faktor yang mempengaruhinya:
20. 1.Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati kepada camat belum sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi termasuk sarana, prasarana, dana dan personil (terlalu https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-25 banyak pelimpahan kewenangan dari instansi teknis tidak diimbangi dengan SDM yang sesuai dengan kompetensinya).
21. 2.Penempatan tenaga teknis berkait pelayanan Perizinan, dan pembangunan belum mencukup sesuai kompetensi.
22. 3.Masih terdapat rangkap jabatan khusus berkait dengan pengelola keuangan, barang dll.
23. 4.Pentingnya pemahaman dan pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) bagi aparatur pelayanan pubik.
24. 5.Masih Rendahnya persentase pembayaran PBB di wilayah kecamatan moga.
25. 6.Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan. Tabel 2.10 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Aspek Kajian Capaian/ Kondisi saat ini Standar yang digunakan Faktor yang mempengaruhi Permasalahan pelayanan Perangkat DaerahInternal Eksternal Kesekretariatan 1. 2. Rangkap jabatan fungsional umum Sumber Daya Aparatur tidak sesuai Analisis Jabatan UU ASN 1. Adanya moratorium pegawai. Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah Ketentraman dan ketertiban Umum 1. 2. Banyaknya pelanggaran perda Perijinan, masalah pekat kurang tenaga Pengamanan wilayah dan Kesadaran Keamanan Lingkungan Regulasi Pelimpahan Kewenangan Perda perijinan, perda Retribusi Peraturan Bupati pelimpahan kewenangan Kurang sosialisasi perda
26. 1.Kurang kesadaran masyarakat Untuk mengurus perizinan 1. 2. 3. Kurang sosialisasi perda kepada masyarakat Pelaksanaan tugas tidak optimal Karena rangkap jabatan Kegiatan yang dilaksanakan belom ada Juknis, Juklak
27. 2.Masih banyak pelaku pekat dan kriminalitas https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-26 Aspek Kajian Capaian/ Kondisi saat ini Standar yang digunakan Faktor yang mempengaruhi Permasalahan pelayanan Perangkat DaerahInternal Eksternal Pemerintahan 1. 2. 3. 4. Standar sarpras Pelayanan publik belum Memenuhi Ketentuan Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan belom maksimal Penempatan tenaga teknis berkait Pelayanan perizinan belum mencukup sesuai kompetensi, sehingga pelaksanaan kurang optimal Sarana dan prasarana ruang pelayanan Desa yang kurang representative peraturan tentang pelayanan publik, SOP, SPP Kondisi kantor kurang memadai Tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan Pembinaan Kemasyarakatan Kecamatan Moga 1. 2. Masyarakat sangat menuntut fasilitasi dari pemerintah Partisipasi Masyarakat Terhadap pelaporan rendah Peraturan Bupati pelimpahan kewenangan SDM masih terbatas Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah Keterbatasan kewenangan kecamatan keterlambatan laporan pertanggungjawa ban dari masyarakat Penyelenggaran Perekonomian dan Pembangunan wilayah Kecamatan
28. 1.Sarana prasarana wilayah rusak Perbup pelimpahan kewenangan SDM dan anggaran yang terbatas Tuntutan masyarakat untukmemperb aikiyang rusak. Keterbatasan kewenangan kecamatan, SDM dan anggaran. 2.6 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Penelaahan visi, isi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Moga yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-27 Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah “PEMALANG BERCAHAYA, BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”. Visi ini memiliki pembentuk kata :
29. 1.Bersih Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan
30. 2.Cakap dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
31. 3.Handal dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
32. 4.MULYA: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-28 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029. Misi dalam perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi, antara lain: mengarahkan langkah- langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi, mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ke dalam satu kesatuan yang utuh, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mencapai visi diatas berikut ini misi RPJMD 2025-2029 berdasarkan misi kepala daerah Kabupaten Pemalangyang terpilih:
33. 1.Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik
34. 2.Misi 2 Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-29
35. 3.Misi 3 Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa
36. 4.Misi 4 Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi
37. 5.Misi 5 Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro
38. 6.Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
39. 7.Misi 7 Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-30 mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
40. 8.Misi 8 Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal, Keterkaitan Visi dengan Misi adalah sebagai berikut: Frase Bersih dan Handal dalam Visi akan dicapai dengan Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih; Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi dan Misi 7 Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar Frase Cakap dalam Visi akan dicapai dengan Misi 2 Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan; Misi 3 Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah dan Misi 4 Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat Frase MULYA dalam Visi akan dicapai dengan Misi 5 Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera dan Misi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-31 8 Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tersebut, maka Kecamatan Moga sebagai salah satu PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Pemalang selama 5 (lima) tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Kecamatan lebih dititikberatkan pada pencapaian misi keenam Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu : “ORGANISATORIS “ meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai mana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2025-2029 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Moga sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Moga tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-32 pelayanan pada Kecamatan Moga, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini : Tabel 2.11 Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati Misi/ Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong Visi : Pemalang Bercahaya Misi : Organisatoris “Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi
41. 1.Penyelenggaraan utusan pemerintahan
42. 2.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa
43. 3.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
44. 4.Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup
45. 5.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
46. 6.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan
47. 1.Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia
48. 2.Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan
49. 3.Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan
50. 4.Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/ kelurahan
51. 1.Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman
52. 2.Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/ kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
53. 3.Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan
54. 4.Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan
55. 1.Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
56. 2.Adanya PD dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan
57. 3.Adanya Linmas yang ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan
58. 4.Adanya FDKM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-33 Misi/ Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong
59. 7.Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan
60. 8.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan
61. 9.Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya
62. 5.Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik
63. 6.Belum optimalnya akuntabilitas kinerja
64. 7.Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi
65. 5.Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam taat kelola pemerintahan
66. 6.Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
67. 7.Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan
68. 5.Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa
69. 6.Adanya pendampingan dari PD terkait
70. 7.Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan dan beradministrasi yang baik Masih rendahnya aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan dan beradministrasi yang baik Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa Berdasarkan analisa terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2025-2029 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi Kecamatan Moga Faktor- faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Moga dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :
71. 1.Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
72. 2.Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-34
73. 3.Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
74. 4.Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
75. 5.Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
76. 6.Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait;
77. 7.Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Kecamatan Moga dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi, dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :
78. 1.Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan;
79. 2.Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
80. 3.Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketenteraman dan ketertiban umu di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
81. 4.Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
82. 5.Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
83. 6.Belum optimalnya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
84. 7.Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-35 2.7 Telaahan Renstra Kecamatan Moga Terhadapa Perangkat daerah Lain Telaahan terhadap Renstra PD Kabupaten Pemalang dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitasantara Renstra Kecamatan Moga dengan Renstra PD Kabupaten Pemalang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugasdan fungsinya masing-masing.
85. 1.Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, tugas Satpol PP adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu : (1) meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase kawasan patuh ketenteraman dan ketertiban umum; (2) meningkatnya pelayanan kinerja Satpol PP dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Satpol PP; dan (3) meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran dengan indikator cakupan pelayanan kebakaran. Sasaran dari Satpol PP yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Moga, yaitu meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase kawasan patuh ketenteraman dan ketertiban umum.
86. 2.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pemalang Berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, tugas Bakesbangpol adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. Adapun sasaran strategis yang telah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-36 dirumuskan yaitu : (1) meningkatnya kondusivitas wilayah dengan indikator persentase potensi konflik sosial yang tertangani; (2) meningkatnya solidaritas keagamaan dengan indikator persentase potensi konflik agama yang tertangani; dan (3) meningkatnya pelayanan kinerja Bakesbangpol dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Bakesbangpol. Sasaran dari Bakesbangpol yang dapat didukung Kecamatan Moga, meliputi : (1) meningkatnya kondusivitas wilayah dengan indikator persentase potensi konflik sosial yang tertangani; dan (2) meningkatnya solidaritas keagamaan dengan indikator persentase potensi konflik agama yang tertangani.
87. 3.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, tugas Dinpermasdes adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Adapun sasaran stratergis yang telah dirumuskan yaitu : (1) meningkatnya pelayanan kinerja Dinpermasdes dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Dinpermasdes; dan (2) meningkatnya keberdayaan desa dengan indikator jumlah Desa Berdaya. Sasaran dari Dinpermasdes yang dapat didukung oleh Kecamatan Moga adalah meningkatnya keberdayaan desa dengan indikator jumlah Desa Berdaya. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-37 Tabel 2.12 Telaah Renstra Kecamatan Moga terhadap Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Rennstra Kecamatan Moga Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong Renstra Satpol PP Persentase kawasan patuh ketenteraman dan ketertiban umum
88. 1.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
89. 2.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Perbup Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan Adanya Linmas yang ikut menjaga ketenteraman dan kertertiban umum di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan Renstra Bakesbangpol
90. 1.Persentase potensi konflik sosial yang tertangani
91. 2.Persentase potensi konflik agama yang tertangani Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan Adanya FKDM dan Forkompincam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan Renstra Dinpermasdes Jumlah desa berdaya
92. 1.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa
93. 2.Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan
94. 1.Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan
95. 2.Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik
96. 1.Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/ kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
97. 2.Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan
98. 1.Adanya PD dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan
99. 2.Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa 2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 2.9.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan Kabupaten Pemalang sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-38 merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Pemalang. Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Adapun kebijakan yang diambil, meliputi : (1) pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah; (2) pengembangan prasarana daerah; (3) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif; (4) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (5) pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah; (6) pengembangan industri; (7) pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir; (8) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan (9) pengembangan kawasan strategis daerah. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kecamatan Moga tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil. 2.9.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu selfassessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-39 Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2026 disertai juga dengan penyusunan KLHS-RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partispasi para stakeholders meliputi Perangkat Daerah, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan. Terkait dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kecamatan Moga tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil. 2.2.2 Isu-isu Strategis Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansional atau internal Perangkat Daerah Kecamatan Moga. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa 5 (lima) tahun kedepan. Permasalahan tersebut antara lain :
100. 1.Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan. Partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dengan adanya indikator antara lain, masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis pelayanan dan alur pelayanan. Disamping itu masih terdapatnya masyarakat yang mewakilkan dirinya ketika berurusan dengan pelayanan baik di kelurahan maupun di kecamatan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-40
101. 2.Kualitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia/Perangkat. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Moga yang mempunyai 10 (sepuluh) desa didukung oleh sebanyak 24 orang pegawai, terdiri dari 12 orang pegawai tetap (PNS), 12 orang pegawai tidak tetap/tenaga kontrak. Pelayanan administratif yang meliputi pelayanan kesekretariatan, kependudukan, perizinan dan legalisasi. Berdasarkan jumlah tersebut jika diambil rata-rata dalam satu tahun maka setiap pegawai seharusnya mampu melayani semua pelayanan administratif, namun karena keterbatasan personil sehingga pekerjaan dilakukan oleh pegawai yang harus merangkap beberapa jabatan sekaligus. Pada unit-unit tertentu terdapat penumpukan pekerjaan, sehingga kadang-kadang tidak sesuai tugas pokok fungsi.
102. 3.Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan. Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta regulasi yang mengatur, Kecamatan Moga telah mempunyai Standar Prosedur Pelayanan yang berupa SOP dan SPP. Pelaksanaan standar prosedur ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya keterbatasan pelaksana dan duplikasi pekerjaan, di samping itu dengan kualitas personil yang tidak merata terdapat hambatan dalam alur pelayanan.
103. 4.Regulasi Pelimpahan Kewenangan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah telah mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati Pemalang. Kewenangan tersebut disamping bersifat aplikatif juga bersifat koordinatif dan fasilitatif. Kewenangan terlaksana harus diimbangi adanya pemenuhan sumberdaya baik sumber manusia maupun sumber dana. Pada saat ini https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 II-41 sumberdaya belum semua dapat mengampu terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan, terkadang kewenangan yang bersifat bersama atau concurrent, kecamatan belum diberikan porsi yang sesuai dengan kewenangannya. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026 III-1 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Moga 3.1.1 Tujuan Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Moga berdasarkan tujuan ke 5 susai RPJMD Kabupaten Pemalang 2025- 2029 melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun tujuannya yaitu “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan” dengan indikator Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan 3.1.2 Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing – masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Moga menetapkan Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan indikator 1. Nilai SKM dengan rumuas hitung Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang 2. Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri, dengan rumus hitung Jumlah Desa mandiri dai bagi jumlah desa di kecamatan moga 100 Target tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Moga, dari tahun 2025 – 2029 tersaji pada Tabel 3.1 sebagai berikut. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026 III-2 Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Moga 3.2 Strategi Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Moga mencakup penentuan kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakuan organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran perencanaan strategisnya. Strategi yang akan dilakukan oleh Kecamatan Moga adalah sebagai berikut :
a.Meningkatkan penyediaan pendukung bagi pelayanan kinerja Kecamatan Moga;
b.Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah yang dilakukan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan Bakesbangpol;
c.Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan melalui peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Perkada dengan Satpol PP;
d.Meningkatkan layanan kecamatan yang dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
e.Meningkatkan kemandirian desa yang dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
f.Meningkatkan kemandirian desa yang dilakukan melalui pemberdayaan bagi masyarakat desa dan kelurahan. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan Angka 2 3 4 4 5 5 Nilai SKM % 90 91 92 93 94 95 Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri % 20 30 40 40 50 50 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat 2 Indikator KET TARGET TAHUNAN No Tujuan SatuanSasaran https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026 III-3 Penahapan pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di kecamatan moga sebagaimana dengan fungsi kecamatan dan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dapat di lihat pada tabel berikut Tabel 3.2 Tahapan Rencana Strategis Tahap I 2026 Tahap II 2027 Tahap III 2028 Tahap IV 2029 Tahap V 2030 Upaya Peningkatan Kegiatan yang merupakan sebagian pelimpahan kewenagan bupati kepada camat dan tugas lain yang menjadi fungsi dari kecamatan Peningkatan Kegiatan yang merupakan sebagian pelimpahan kewenagan bupati kepada camat dan tugas lain yang menjadi fungsi dari kecamatan Peningkatan Penguatan Kegiatan yang merupakan sebagian pelimpahan kewenagan bupati kepada camat dan tugas lain yang menjadi fungsi dari kecamatan Penguatan Kegiatan yang merupakan sebagian pelimpahan kewenagan bupati kepada camat dan tugas lain yang menjadi fungsi dari kecamatan Evaluasi Kegiatan yang merupakan sebagian pelimpahan kewenagan bupati kepada camat dan tugas lain yang menjadi fungsi dari kecamatan 3.3 Arah Kebijakan Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Moga menunjukan bagaimana cara Kecamatan Moga mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Moga. Arah kebijakan Kecamatan Moga adalah sebagai berikut :
a.Peningkatan kualitas pelayanan melalui Menjamin kualitas perencanaan dan pengendalian program/kegiatan, Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026 III-4 pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi (IRB),Penyediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan standar kebutuhan dan administrasi lainnya yang mampu mendukung kinerja di Kecamatan Moga;
b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum difokuskan pada pelaksanaan hari besar, sosialisasi wawasan kebangsaan, penanganan potensi konflik sosial serta pelaksanaan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dan peningkatan kerukunan umat beragama;
c.Peningkatan koordinasi difokuskan pada pelatihan Linmas serta pelaksanaan monitoring Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan bersinergi dengan Kepolisisn Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal;
d.Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik difokuskan pada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi penyediaan data pemerintahan,, penyusunan SOP Pelayanan, pencapaian standar pelayanan minimal, pengaduan masyarakat, Perizinan, Non Perizinan serta pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat;
e.Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa difokuskan pada saat penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Administrasi tata pemerintahan desa, Pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa, pelaksanaan tugas kepala dan perangkat desa, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemusyawaratan desa, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, perencanaan pembangunan partisipatif serta penyusunan program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa;
f.Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan difokuskan melalui penyelenggaraan musrenbang desa, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, penyediaan sarana prasarana kelurahan, pelatihan pemberdayaan masyarakat, verval Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta pembinaan, fasilitasi dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan. Pembinaan peningkatan status desa dari berkembang manjadi maju dan maju menjadi desa mandiri https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026 III-5 Berikut ini merupakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada misi meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi Tabel 3.2 Arah Kebijakan Resntra Perangkat Daerah No Operasional NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Keterangan Meniingkatkan sarana dan prasrana pelayanan publik Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
1. 1.Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat;
2. 2.Peningkatan kondusivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan
3. 3.Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningkatan Indeks Desa, Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah,
4. 1.Peningkatan kualitas pelayanan melalui penjaminan kualitas perencanaan dan pengendalian program/kegiatan, Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Penyediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan standar kebutuhan, dan administrasi lainnya yang mampu mendukung kinerja di Kecamatan Moga
5. 2.Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik difokuskan pada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi penyediaan data pemerintahan,, penyusunan SOP Pelayanan, pencapaian standar pelayanan minimal, pengaduan masyarakat, Perizinan, Non Perizinan serta pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat.
6. 3.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum difokuskan pada pelaksanaan hari besar, sosialisasi wawasan kebangsaan, penanganan potensi konflik sosial serta pelaksanaan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dan peningkatan kerukunan umat beragama
7. 4.Peningkatan koordinasi difokuskan pada pelatihan Linmas serta pelaksanaan monitoring Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan bersinergi dengan Kepolisisn Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026 III-6 No Operasional NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Keterangan Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
8. 4.Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan dan Pengembangan kerjasama antar desa;
9. 5.Peningkatan penanganan PPKS melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningktan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa
10. 5.Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa difokuskan pada saat penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Administrasi tata pemerintahan desa, Pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa, pelaksanaan tugas kepala dan perangkat desa, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemusyawaratan desa, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, perencanaan pembangunan partisipatif serta penyusunan program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa
11. 6.Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan difokuskan melalui penyelenggaraan musrenbang desa, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, penyediaan sarana prasarana kelurahan, pelatihan pemberdayaan masyarakat, verval Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta pembinaan, fasilitasi dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan. Pembinaan peningkatan status desa dari berkembang manjadi maju dan maju menjadi desa mandiri https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-1 A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
12. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g.Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
h.Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1. 3.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-2
c.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g.Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
h.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1. 4.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
c.Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
e.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. 6.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
c.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
e.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. 1.Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-3
a.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. 2.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a.Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
b.Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah
c.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 3.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
a.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
b.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. 1.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a.Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b.Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
c.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 2.Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
a.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
b.Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. 1.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
a.Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-4
1. 2.Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
a.Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. 1.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
a.Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
b.Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
c.Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
d.Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
1. 1.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
b.Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
c.Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
d.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
e.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
f.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
g.Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-5
h.Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
i.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
j.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
k.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumusan program dan kegiatan, dan subkegiatan dalam renstra Keecamatan Moga dapat di lihat di tabel 4.1, sedangkan Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang telah ditetapkan d tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Moga selama tahun 2026-2030 dapat dilihat pada Tabel 4.1 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-6 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pemalang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanan Kecamatan Moga. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Kecamatan Moga serta teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Moga seperti Tabel berikut : Tabel 4.1 Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Moga NO NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan 2 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nilai SKM Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-7 NO NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai Sakip PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA 5 Jumlah Laporan/Dokume n Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 7 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD 8 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD 9 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD 10 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD 11 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-8 NO NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13 Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 15 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD 18 Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas Administrasi Umum Perangkat Daerah 19 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-9 NO NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN 20 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan peralatan rumah tangga 22 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan bahan logistik kantor 23 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu 25 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 26 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 27 Jumlah barang milik daerah yang tersedia Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan 29 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan mebel 30 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-10 NO NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN 31 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya 32 Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 34 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 35 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 36 Jumlah barang milik daerah yang terpelihara Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 38 Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan mebel 39 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 40 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-11 NO NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN 41 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya 42 Meningkatnya kualitas penyeelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatnya penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 43 Jumlah data pemerintahan yang dipublikasi Persentase data pemerintahan yang dipublikasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 44 Peningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 45 Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 46 Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan 47 Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-12 NO NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN 48 Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan 49 Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 50 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha 51 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan 52 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 53 Jumlah peserta Musrenbang (Desa/ Kelurahan + Kecamatan) Persentase kehadiran Musrenbang (Desa/ Kelurahan + Kecamatan) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 54 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-13 NO NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN 55 Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan 56 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 57 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 58 Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 59 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan 60 Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-14 NO NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN 61 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara 62 Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama Persentase konflik di masyarakat yang ditangani PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 63 Persentase jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 64 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-15 NO NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 65 Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 66 Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 67 Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan 68 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 69 Persentase jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-16 NO NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN 70 Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa 71 Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa 72 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa 73 Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 74 Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 75 Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyaratan Desa 76 Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 77 Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa 78 Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 79 Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-17 NO NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN partisipatif 80 Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa 4.2 Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.2 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan Jumlah 2 3 3 3 4 4 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nilai SKM Nilai 91 92 91 91 91 Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri % 30 30 30 40 40 Kec. Moga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-18 Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai SAKIP Nilai 60 61 2.987.186.000 61 3.007.186.000 61 2.987.186.000 61 2.992.186.000 61 2.987.186.000 Kec. Moga Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi Dokumen 14 16 30.375.000 16 30.375.000 16 30.375.000 16 30.375.000 16 30.375.000 Kec. Moga Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi % 100 100 100 100 100 100 Kec. Moga Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 4 6.500.000 4 6.500.000 4 6.500.000 4 6.500.000 4 6.500.000 Kec. Moga Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokumen 1 1 1.350.000 1 1.350.000 1 1.350.000 1 1.350.000 1 1.350.000 Kec. Moga Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 1 1 1.350.000 1 1.350.000 1 1.350.000 1 1.350.000 1 1.350.000 Kec. Moga Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokumen 1 1 1.350.000 1 1.350.000 1 1.350.000 1 1.350.000 1 1.350.000 Kec. Moga Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 1 1 1.350.000 1 1.350.000 1 1.350.000 1 1.350.000 1 1.350.000 Kec. Moga Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 4 625.000 4 625.000 4 625.000 4 625.000 4 625.000 Kec. Moga Evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 2 2 15.850.000 2 15.850.000 2 15.850.000 2 15.850.000 2 15.850.000 Kec. Moga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-19 Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Baerita Acara 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 Kec Moga Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi Dokumen 3 3 2.069.511.000 3 2.069.511.000 3 2.069.511.000 3 2.069.511.000 3 2.069.511.000 Kec. Moga Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi % 100 100 100 100 100 100 Kec. Moga Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD orang/ bulan 17/14 17/14 2.068.436.000 17/14 2.068.436.000 17/14 2.068.436.000 17/14 2.068.436.000 17/14 2.068.436.000 Kec. Moga Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dokumen 1 1 550.000 1 550.000 1 550.000 1 550.000 1 550.000 Kec. Moga Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dokumen 1 1 525.000 1 525.000 1 525.000 1 525.000 1 525.000 Kec. Moga Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Paket 44 44 143.350.000 46 148.350.000 44 143.350.000 46 148.350.000 44 143.350.000 Kec. Moga Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan % 100 100 100 100 100 100 Kec. Moga Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 12 12 14.500.000 12 14.500.000 12 14.500.000 12 14.500.000 12 14.500.000 Kec. Moga Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 5 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000 Kec. Moga Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket - - - 2 5.000.000 - - 2 5.000.000 - - Kec. Moga Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 12 74.660.000 12 74.660.000 12 74.660.000 12 74.660.000 12 74.660.000 Kec. Moga Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 12 10.250.000 12 10.250.000 12 10.250.000 12 10.250.000 12 10.250.000 Kec. Moga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-20 Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 3 3 2.940.000 3 2.940.000 3 2.940.000 3 2.940.000 3 2.940.000 Kec. Moga Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Laporan 100 100 21.000.000 120 21.000.000 100 21.000.000 100 21.000.000 100 21.000.000 Kec. Moga Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia unit 30 30 137.300.000 29 137.300.000 29 137.300.000 29 137.300.000 29 137.300.000 Kec. Moga Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia % 100 100 100 100 100 100 Kec. Moga Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan unit 1 1 30.250.000 1 30.250.000 1 30.250.000 1 30.250.000 1 30.250.000 Kec. Moga Pengadaan mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan unit 18 18 47.350.000 18 47.350.000 18 47.350.000 18 47.350.000 18 47.350.000 Kec. Moga Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan unit 11 10 29.700.000 10 29.700.000 10 29.700.000 10 29.700.000 10 29.700.000 Kec. Moga Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - 1 30.000.000 - 30.000.000 - 30.000.000 - 30.000.000 - 30.000.000 Kec. Moga Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 417 415 251.600.000 415 251.600.000 415 251.600.000 415 251.600.000 415 251.600.000 Kec. Moga Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 100 100 100 100 100 Kec. Moga Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 400 400 32.000.000 400 32.000.000 400 32.000.000 400 32.000.000 400 32.000.000 Kec. Moga Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 3 3 24.600.000 3 24.600.000 3 24.600.000 3 24.600.000 3 24.600.000 Kec. Moga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-21 Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 2 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 Kec. Moga Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 10 165.000.000 10 165.000.000 10 165.000.000 10 165.000.000 10 165.000.000 Kec. Moga Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara unit 103 103 355.050.000 165 370.050.000 103 355.050.000 103 355.050.000 103 355.050.000 Kec. Moga Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara % 100 100 100 100 100 100 Kec. Moga Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit 12 12 94.400.000 13 94.400.000 12 94.400.000 12 94.400.000 12 94.400.000 Kec. Moga Pemeliharaan mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara unit - - - 50 15.000.000 - - - - - - Kec. Moga Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 86 86 55.000.000 97 55.000.000 86 55.000.000 86 55.000.000 86 55.000.000 Kec. Moga Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 2 2 145.650.000 2 145.650.000 2 145.650.000 2 145.650.000 2 145.650.000 Kec. Moga Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 3 3 60.000.000 3 60.000.000 3 60.000.000 3 60.000.000 3 60.000.000 Kec. Moga PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun % 73,33 73,33 17.454.000 73,33 17.454.000 73,33 17.454.000 73,33 17.454.000 73,33 17.454.000 Kec. Moga Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun Dokumen 4 4 4.476.000 4 4.476.000 4 4.476.000 4 4.476.000 4 4.476.000 Kec. Moga Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun % 65 65 65 65 65 65 Kec. Moga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-22 Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Peningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 4 4 4.476.000 4 4.476.000 4 4.476.000 4 4.476.000 4 4.476.000 Kec. Moga Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun Dokumen - - 7.906.000 3 7.906.000 - 7.906.000 - 7.906.000 - 7.906.000 Kec. Moga Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun % - - 100 - - - Kec. Moga Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat Dokumen 3 3 1.184.000 5 1.184.000 3 1.184.000 3 1.184.000 3 1.184.000 Kec. Moga Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Laporan - - 3.212.000 4 3.212.000 - 3.212.000 - 3.212.000 - 3.212.000 Kec. Moga Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan - - 3.510.000 3 3.510.000 - 3.510.000 - 3.510.000 - 3.510.000 Kec. Moga Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun Dokumen 2 2 5.072.000 2 5.072.000 2 5.072.000 2 5.072.000 2 5.072.000 Kec. Moga Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat % 70 70 70 70 70 70 Kec. Moga Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen 45 45 3.072.000 50 3.072.000 45 3.072.000 45 3.072.000 45 3.072.000 Kec. Moga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-23 Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 Kec. Moga PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif % 84 84 81.711.840 88 81.711.840 84 81.711.840 84 81.711.840 84 81.711.840 Kec. Moga Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun orang 110 110 81.711.840 110 81.711.840 110 81.711.840 110 81.711.840 110 81.711.840 Kec. Moga Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun % 83 83 85 85 85 85 Kec. Moga Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan 10 10 33.386.000 10 33.386.000 10 33.386.000 10 33.386.000 10 33.386.000 Kec. Moga Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan Jumlah dokumen sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan Dokumen 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 Kec. Moga Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 10 10 23.325.840 4 23.325.840 10 23.325.840 10 23.325.840 10 23.325.840 Kec. Moga Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif lembaga 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 Kec. Moga Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif % 85 85 90 85 85 85 Kec. Moga Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi lembaga 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 Kec. Moga Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Lembaga - - - 20 - - - - - - - Kec. Moga PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani % 100 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 Kec. Moga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-24 Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun Laporan - - 20.000.000 20 20.000.000 - 20.000.000 - 20.000.000 - 20.000.000 Kec. Moga Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun % - - 80 - - - Kec. Moga Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan Laporan - - 10.000.000 20 10.000.000 - 10.000.000 - 10.000.000 - 10.000.000 Kec. Moga Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang Laporan - - 5.000.000 4 5.000.000 - 5.000.000 - 5.000.000 - 5.000.000 Kec. Moga Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya % - - 80 - - - Kec. Moga Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan atau kepolisan negara RI Laporan - - 5.000.000 4 5.000.000 - 5.000.000 - 5.000.000 - 5.000.000 Kec. Moga PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani % 100 100 79.353.300 100 79.353.300 100 79.353.300 100 79.353.300 100 79.353.300 Kec. Moga Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun Dokumen 3 3 79.353.300 3 79.353.300 3 79.353.300 3 79.353.300 3 79.353.300 Kec. Moga Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun % 100 100 100 100 100 100 Kec. Moga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-25 Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Orang 2 2 63.853.300 2 63.853.300 2 63.853.300 2 63.853.300 2 63.853.300 Kec. Moga Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang 30 30 2.000.000 30 2.000.000 30 2.000.000 30 2.000.000 30 2.000.000 Kec. Moga Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Laporan - - 1.500.000 3 1.500.000 - 1.500.000 - 1.500.000 - 1.500.000 Kec. Moga Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 15 15 12.000.000 15 12.000.000 15 12.000.000 15 12.000.000 15 12.000.000 Kec. Moga PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD % 100 100 46.880.200 100 46.880.200 100 46.880.200 100 46.880.200 100 46.880.200 Kec. Moga Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun desa 5 5 46.880.200 5 46.880.200 5 46.880.200 5 46.880.200 5 46.880.200 Kec. Moga Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun % 50 50 50 50 50 50 Kec. Moga Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades Dokumen 10 10 3.853.400 45.940 3.853.400 10 3.853.400 10 3.853.400 10 3.853.400 Kec. Moga Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Dokumen 10 10 6.693.200 10 6.693.200 10 6.693.200 10 6.693.200 10 6.693.200 Kec. Moga Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Dokumen 10 10 4.850.000 10 4.850.000 10 4.850.000 10 4.850.000 10 4.850.000 Kec. Moga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-26 Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Keterangan Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perankat daerah Dokumen 30 30 6.408.880 30 6.408.880 30 6.408.880 30 6.408.880 30 6.408.880 Kec. Moga Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dokumen - - 5.609.360 10 5.609.360 - 5.609.360 - 5.609.360 - 5.609.360 Kec. Moga Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Permusyawaratan Desa Dokumen 20 20 3.774.760 20 3.774.760 20 3.774.760 20 3.774.760 20 3.774.760 Kec. Moga Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dokumen 4 4 4.314.200 4 4.314.200 4 4.314.200 4 4.314.200 4 4.314.200 Kec. Moga Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa JumlJumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan (RKPDes dan APBDes) Desa Dokumen 10 10 2.246.400 10 2.246.400 10 2.246.400 10 2.246.400 10 2.246.400 Kec. Moga Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Linmas Dokumen 20 20 2.500.000 20 2.500.000 20 2.500.000 20 2.500.000 20 2.500.000 Kec. Moga Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dokumen 10 10 2.430.000 10 2.430.000 10 2.430.000 10 2.430.000 10 2.430.000 Kec. Moga Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dokumen 30 30 4.200.000 30 4.200.000 30 4.200.000 30 4.200.000 30 4.200.000 Kec. Moga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-27 4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama, RPJMD, dan Pendanaan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini : Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi kinerja perangkat daerah Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-28 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Tersedianya Mebel Pengadaan mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-29 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan mebel Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Perencanaan kegiatan pelayanan kepada https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-30 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET masyarakat di kecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-31 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET kecamatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Meningkatnya pembinaan dan pegawasan pemerintahan desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-32 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET DESA Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyaratan Desa Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-33 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk memberi Gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi perangkat daerah pada akhir Periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator Sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap Tahun. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Moga tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 dapat dilihat pada table dibawah ini: Tabel. 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) No Tujuan Sasaran Indikator Satuan TARGET TAHUNAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan Angka 2 3 3 3 4 4 2 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nilai SKM % 90 91 92 93 94 95 Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri % 20 30 30 30 40 40 Pada tabel 4.3 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja pada Kecamatan Moga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Mempawah tahun 2025-2029 terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dimana target capaian yang ingin dicapai pada setiap tahunnya selalu meningkat. Indikator yang telah ditetapkan di Kabupaten Moga untuk mencapai misi keenam yaitu meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 VI-34 Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Moga tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 V-1 5.1 Kaidah Pelaksanaan Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sadaniang tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:
1. 1.Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Sadaniang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. 2.Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Sadaniang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. 3.Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sadaniang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2026 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra
4. 4.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target- target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 V-2 Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Moga ini. Pemalang, 2025 CAMAT MOGA HARINTO, S.STP Pembina NIP. 19821010201202 1 001 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 1 Penyusunan Renstra Kecamatan Pulosari berlandaskan pada amanat regulasi, di antaranya:
5. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan pentingnya konsistensi antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan serta keterpaduan antara pusat dan daerah.
6. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan kecamatan sebagai perangkat daerah kewilayahan dengan fungsi koordinatif atas pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya.
7. 3.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko Pembangunan Nasional
8. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra PD, yang menjadi pedoman teknis penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
9. 5.Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021
10. 6.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Renstra Kecamatan Pulosari memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah karena:
11. 1.Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
12. 2.Menjamin keterpaduan antara perencanaan jangka menengah daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
13. 3.Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kinerja, dengan tolok ukur keberhasilan berupa indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 2 Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pulosari dilakukan secara partisipatif dan teknokratik, dimulai dari analisis kondisi eksisting dan permasalahan aktual pelayanan publik, penelaahan terhadap RPJMD Kabupaten Pemalang 2025–2029, hingga penjabaran tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program yang bersifat lintas desa serta kolaboratif dengan lembaga kemasyarakatan. Proses ini juga mempertimbangkan input dari forum konsultasi publik, musrenbang kecamatan, dan koordinasi lintas sektoral. Secara administratif, Kecamatan Pulosari merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kabupaten Pemalang dengan karakter wilayah pegunungan yang kaya akan potensi sumber daya alam dan budaya lokal, namun juga menghadapi tantangan geografis seperti risiko longsor dan keterbatasan akses. Dengan luas wilayah 87,52 km² yang meliputi 12 desa, Kecamatan Pulosari memiliki tanggung jawab penting sebagai penyelenggara sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati serta sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembangunan di tingkat kecamatan kini menuntut pendekatan yang lebih terukur, adaptif, dan partisipatif. Kecamatan sebagai perangkat daerah kewilayahan diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi simpul sinergi lintas desa, memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta menginisiasi inovasi pelayanan publik berbasis potensi lokal. Di sisi lain, dinamika masyarakat dan kompleksitas tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi warga Pulosari menuntut pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, responsif, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di desa-desa terpencil atau wilayah rawan bencana. Perubahan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka menjadi latar belakang penting dalam perumusan strategi pembangunan kecamatan ke depan. Lebih jauh, penyusunan Renstra ini juga memperhatikan sejumlah dokumen perencanaan yang relevan dan saling terintegrasi, seperti RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2045 yang menekankan tahap pertama pembangunan dengan tema Perkuatan Fondasi Transformasi, RPJMD Kabupaten Pemalang 2025–2029 yang menjadi induk arah kebijakan lima tahun di Kabupaten Pemalang, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah Lainny serta Renja Kecamatan Pulosari yang akan disusun setiap tahun sebagai penjabaran tahunan dari dokumen Renstra ini. Seluruh acuan tersebut memperjelas bahwa kecamatan tidak lagi dapat bersikap pasif atau administratif semata, melainkan harus menjadi aktor aktif dalam mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola di tingkat lokal. Kecamatan Pulosari sendiri menghadapi sejumlah isu krusial seperti belum optimalnya digitalisasi pelayanan, disparitas kapasitas antar desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta perlunya penguatan kelembagaan desa dan lembaga masyarakat. Dengan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 3 merumuskan tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja yang relevan, Renstra ini diharapkan mampu menjadi instrumen kendali yang strategis dalam mengarahkan pembangunan kecamatan yang lebih responsif dan kontekstual. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025–2029 disusun tidak hanya sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai komitmen moral dan instrumen kebijakan dalam mewujudkan Kecamatan Pulosari yang lebih berdaya, harmonis, dan tangguh, sekaligus menopang terwujudnya visi Kabupaten Pemalang “BERCAHAYA” dan mendukung terwujudnya Kabupaten Pemalang yang lebih Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris dan Digital sesuai misi Pembangunan Daerah yang dikenal dengan singkatan RHAPSODI. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
14. 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;
15. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. 3.Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
17. 4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
18. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah terakhir kali dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
19. 6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
20. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 4 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
21. 8.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
22. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. 10.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
24. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4817);
25. 12.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
26. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
28. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
31. 18.Peraturan Presiden Republik 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 5
32. 19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
33. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
35. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
36. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. 25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
39. 26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
40. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 01);
41. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 98);
42. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 10, Nomor Register https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah: (10- 186/2020));
43. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daeah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah: (7-191/2022));
44. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 141, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah: (12-283/2024); 1.3. Maksud dan tujuan 1.3.1. Maksud Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Pulosari adalah:
45. 1.Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya selama periode lima tahun (2025–2029);
46. 2.Menjabarkan RPJMD ke dalam rencana yang lebih operasional sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
47. 3.Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan jangka menengah antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
48. 4.Menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja PD) dan penganggaran (KUA-PPAS, APBD);
49. 5.Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK);
50. 6.Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:
51. 1.Menetapkan tujuan, dan sasaran Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD Kabupaten/Kota;
52. 2.Menentukan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
53. 3.Merinci program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam lima tahun mendatang;
54. 4.Menetapkan indikator dan target kinerja, sebagai dasar pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran;
55. 5.Mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah;
56. 6.Memberikan dasar evaluasi dan pengendalian, baik internal maupun eksternal, terhadap kinerja Perangkat Daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 7 1.3.3. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut:
57. 1.Latar belakang;
58. 2.Dasar hukum penyusunan;
59. 3.Maksud dan tujuan;
60. 4.Sistematika penulisan.
61. 1.Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
a.Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
b.Sumber daya Perangkat Daerah;
c.Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
d.Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah). Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:
a.Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada);
b.Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan
c.Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).
1. 2.Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
a.Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
b.Isu strategis.
1. 1.Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029;
2. 2.Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029;
3. 3.Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. 4.Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.
5. 1.Uraian Program; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 8
6. 2.Uraian Kegiatan;
7. 3.Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
8. 4.Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
9. 5.Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
10. 6.Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 13 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pulosari mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :
a.Camat;
b.Sekretaris Kecamatan, membawahi :
1. 1.Subbagian Bina Program dan Keuangan.
2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c.Seksi Tata Pemerintahan;
d.Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
e.Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
f.Seksi Pelayanan;
g.Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Gambar 2 1 Struktur Organisasi Kecamatan Pulosari Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di Camat Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Pelayanan Kelompok Jabatan Fungsional Sekertaris Kecamatan Kasubbag Bina Program dan Keuangan Kasubbag Umum dan Kepegawaian https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 14 wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya. A. Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :
1. 1.Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. 2.Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. 4.Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. 5.Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. 6.Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. 7.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 15
8. 8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. 9.Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. 10.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi. B. Sekretaris Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :
14. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
15. 2.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
16. 3.Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
17. 4.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
18. 5.Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 16
19. 6.Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
20. 7.Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
21. 8.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
22. 9.Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
a.Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. 5.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. 6.Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. 7.Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 17 Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. 10.Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. 4.Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. 5.Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. 6.Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. 7.Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 18 keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas:
12. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
13. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
14. 3.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
15. 4.Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
16. 5.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 19
17. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
18. 7.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
19. 8.Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
20. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
21. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
22. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :
23. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
24. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
25. 3.Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
26. 4.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 20 desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
27. 5.Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
28. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
29. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
30. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
31. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
32. 10.Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
33. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
34. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
35. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
36. 3.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 21 perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
37. 4.Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
38. 5.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
39. 6.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
40. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
41. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
42. 9.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
43. 10.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
44. 11.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
45. 12.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. F. Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
46. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 22
47. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
48. 3.Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
49. 4.Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
50. 5.Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
51. 6.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
52. 7.Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
53. 8.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
54. 9.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
55. 10.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
56. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
57. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 23
58. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Sumber daya Kecamatan Pulosari sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran. 1) Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Jumlah pegawai di Kecamatan Pulosari dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut : Tabel 2 1 Data Pegawai Kecamatan Pulosari No Uraian Laki- laki Perempuan Golongan Jumlah I II III IV 1 Camat 1 1 1 2 Sekcam 1 1 1 3 Kasubag 1 1 1 4 Kasi Kecamatan - - - - - - - 5 Penata Kelola Pemerintahan 3 - - - 3 - 3 6 Penelaah Teknis Kebijakan 1 - - - 1 - 1 7 Pengolah Data dan Informasi 1 - - 1 - - 1 8 Pengadministrasi Perkantoran 4 1 - 3 2 - 5 9 Operator Layanan Operasional 3 1 - - 1 - - 1 Jumlah 13 1 5 8 1 14 Sumber : Sekretariat Kecamatan Pulosari, 2025 Berdasarkan data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) per Mei 2025, jumlah pegawai yang bertugas di Kecamatan Pulosari adalah sebanyak 14 orang. Komposisi pegawai ini mencerminkan struktur organisasi dan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia dalam mendukung pelayanan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan Pegawai Kecamatan Pulosari didominasi oleh laki-laki, yaitu sebanyak 13 orang (93%), sementara pegawai perempuan hanya berjumlah 1 orang (7%), yakni pada jabatan Pengadministrasi Perkantoran. Ketimpangan gender ini menunjukkan bahwa belum tercipta representasi perempuan yang seimbang dalam jabatan struktural maupun fungsional di Kecamatan Pulosari. Untuk jabatan Kepala Seksi (Kasi) belum terisi, yang seharusnya terdiri dari 3 posisi (Kasi Pemerintahan, Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Kasi Pemberdayaan Desa). Hal ini https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 24 menunjukkan kekosongan jabatan struktural eselon IV yang perlu segera diisi agar fungsi koordinatif kecamatan dapat berjalan optimal Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan No Jenis Diklat Jum lah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) / Diklatpim III - - - 2 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) /Diklatpim IV 2 2 - Jumlah 2 2 2 Sumber : Sekretariat Kecamatan Pulosari, 2025 Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Pulosari, yaitu 2 orang sudah mengikuti Diklatpim Diklatpim IV, dan 1 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang. Tabel 2.3. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Pasca Sarjana (S2) 1 1 - 2 Sarjana (S1) 4 4 - 3 Diploma 1 1 - 4 SLTA 8 7 1 5 SLTP - - - 6 SD - - - Jumlah 14 13 1 Sumber : Sekretariat Kecamatan Pulosari, 2021 Berdasarkan data pendidikan terakhir yang dimiliki oleh pegawai di Kecamatan Pulosari per Mei 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum kualifikasi pendidikan pegawai berada pada jenjang menengah hingga tinggi, jumlah pegawai Kecamatan Pulosari berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 4 orang, Diploma sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 8 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Pulosari belum memadai, yaitu dengan dominansi berpendidikan SLTA sebanyak 57%. Dari segi distribusi gender terhadap jenjang pendidikan, tampak bahwa seluruh pegawai berpendidikan tinggi (S2, S1, dan D-III) merupakan laki-laki, satu-satunya pegawai perempuan berada pada jenjang pendidikan SLTA, menempati jabatan sebagai https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 25 Pengadministrasi Perkantoran. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam hal kesetaraan akses pendidikan tinggi bagi pegawai perempuan, serta potensi pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas pendidikan formal Tabel 2.4. Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon No Eselon Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 IIIA 1 1 - 2 IIIB 1 1 - 3 IVA - - - 4 IVB 1 1 - Jumlah 3 7 - Sumber : Sekretariat Kecamatan Pulosari, 2025 Jumlah pegawai Kecamatan Pulosari berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang, Eselon IIIB sebanyak 1 orang, Eselon IVB sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Pulosari berdasarkan tingkat eselon dominan esselon IVA yaitu sebanyak 50%. 2) Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Pulosari dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.5. Inventaris Aset Kecamatan Pulosari No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp)Baik Sedang Rusak 1 01 Tanah 01 Tanah 3.770 113.100.000,00 Jumlah KIB A 3.770 3.770 - - 113.100.000,00 2 01 Peralatan dan Mesin 02 Alat-alat Besar - - - - - 03 Alat-alat Angkutan 16 14 - 2 543.566.408,00 04 Alat Bengkel dan Alat Ukur 1 1 - - 1.800.000,00 05 Alat Pertanian 1 1 - - 1.000.000,00 06 Alat Kantor & Rumah Tangga 119 109 7 3 279.115.652,00 07 Alat Studia & Alat Komunikasi 8 8 - - 39.421.571,00 08 Alat-alat Kedokteran - - - - - 09 Alat Laboratorium 3 3 - - 24.000.000,00 10 Alat-alat persenjataan/keamanan - - - - - https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 26 No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp)Baik Sedang Rusak Jumlah KIB B 148 136 7 5 1.056.124.851,00 3 03 Gedung dan Bangunan 11 Bangunan Gedung 8 7 - 1 1.638.365.000,00 12 Monumen - - - - - 13 Tugu Titik Kontrol/Pasti 2 2 - - 224.350.000,00 Jumlah KIB C 10 9 - 1 1.862.715.000,00 4 04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 14 Jalan & Jembatan - - - - 15 Bangunan Air/Irigasi - - - - 16 Instalasi - - - - 17 Jaringan 6 - - - 7.000.000,00 Jumlah KIB D 6 6 - - 7.000.000,00 5 05 Aset Tetap Lainnya 18 Buku dan Perpustakaan - - - - - 19 Barang Bercorak Kebudayaan - - - - - 20 Hewan, Ternak dan Tanaman - - - - - Jumlah KIB E - - - - - 6 06 Konstruksi dalam Pengerjaan - - - - - Jumlah KIB F - - - - - Jumlah Total - - - - 3.038.939.851,00 Sumber : Sekretariat Kecamatan Pulosari, 2021 3) Administrasi Kewilayahan Terdapat 12 desa di Kecamatan Pulosari dengan perincian sebagai berikut : Tabel 2.6. Administrasi Kewilayahan Kecamatan Pulosari No Desa Jumlah Dusun Jumlah RW Jumlah RT Jumlah Perangkat Desa Jumlah Linmas Ket 1 Clekatakan 5 5 23 13 11 2 Batursari 4 4 16 12 10 3 Penakir 5 10 28 13 10 4 Gunungsari 4 4 27 12 28 5 Jurangmangu 2 2 7 10 11 6 Gambuhan 4 4 32 12 20 7 Karangsari 4 4 30 12 30 8 Nyalembeng 2 3 19 10 14 9 Pulosari 5 9 41 13 10 10 Pagenteran 5 2 12 11 12 11 Siremeng 4 4 28 12 10 12 Cikendung 3 3 28 11 24 Jumlah 47 54 291 141 190 Sumber : Sekretariat Kecamatan Pulosari, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2030 21 2.1.3. Kinerja Penyelanggaraan Pelayanan Perangkat Daerah Gambaran Pelayanan Kecamatan Pulosari Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulosari No Indikator Satuan SPM IKU IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian Tahun Ke- 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan Indeks √ 78 79 79 80 80 78,66 86,95 81,77 83,47 100,85 110,06 103,51 104,34 2 Cakupan layanan kecamatan % √ 93,888 93,89 93,89 93,89 93,89 91,666 84,68 91,67 92,89 97,63 90,19 97,63 98,94 3 Persentase pelayanan publik yang tersedia % 94,44 94,44 94,44 94,44 94,44 83,33 94,24 83,33 89,47 88,24 99,79 88,24 94,74 4 Persentase masyarakat desa yang aktif % 100 100 100 100 100 100 54,17 100 100 100,00 54,17 100,00 100,00 5 Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6 Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 7 Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik % 75 75 75 75 75 75 75 75 75 100,00 100,00 100,00 100,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2030 22 Selama kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, Kecamatan Pulosari menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat berdasarkan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Pulosari. Dari tujuh indikator kunci yang diukur, sebagian besar menunjukkan tren positif, terutama dalam hal kepuasan masyarakat, cakupan layanan, serta penyelesaian gangguan trantibum dan konflik sosial. 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dari 78,66 pada tahun 2021 menjadi 83,47 pada tahun 2024, dengan rasio capaian yang melampaui target. 2) Cakupan layanan kecamatan mencapai 92,89% pada 2024, mendekati target 93,89%, mencerminkan peningkatan luas dan jenis layanan yang tersedia bagi masyarakat. 3) Persentase pelayanan publik yang tersedia fluktuatif, dengan capaian 89,47% pada tahun 2024, menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan konsistensi penyediaan layanan. 4) Partisipasi masyarakat desa, serta penyelesaian gangguan trantibum dan potensi konflik, berhasil dipertahankan pada tingkat maksimal (100%) dalam tiga tahun terakhir. 5) Indikator desa bertata kelola baik stagnan pada angka 75%, menandakan perlunya peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Secara umum, kualitas pelayanan Kecamatan Pulosari telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, namun tetap menyisakan beberapa tantangan yang memerlukan perhatian strategis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu: 1) Tingkat kinerja aparatur kecamatan sangat dipengaruhi oleh kompetensi teknis, kedisiplinan, serta etika pelayanan; 2) Peran aktif dan komitmen Camat, Sekretaris Kecamatan, dan para kasi/subbag sangat mempengaruhi arah kebijakan internal, budaya kerja, serta motivasi tim dalam melaksanakan tugas pelayanan; 3) Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan, baik sebagai penerima layanan maupun sebagai pengawas sosial, turut memengaruhi kepuasan dan kualitas hasil layanan; 4) Sinergi antara kecamatan dengan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, serta instansi vertikal seperti kepolisian dan TNI menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan pelayanan publik; 5) Keberhasilan pelayanan juga bergantung pada konsistensi pelimpahan kewenangan, kebijakan pelayanan, serta integrasi perencanaan antar tingkatan pemerintahan; 6) Letak Kecamatan Pulosari yang berada di wilayah dataran tinggi turut memengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap layanan, terutama dari desa-desa yang letaknya terpencil atau belum memiliki konektivitas jalan dan jaringan komunikasi yang optimal. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2030 22 Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pelayanan Kecamatan Pulosari N o Program Anggaran Tahun Ke - Realisasi Anggaran Tahun Ke - Rasioan Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - Rata-rata Pertumbuhan 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Anggara n Realisa si 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Ko ta 2.803.680.60 0 2.739.678.50 0 2.466.318.25 0 2.634.273.50 0 2.707.255.07 2 2.509.182.30 1 2.418.576.73 1 2.438.524.09 5 96,56 91,59 98,06 92,57 -6,04 -9,93 2 Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik 53.242.100 24.015.500 13.427.000 9.652.000 53.242.100 24.015.500 13.427.000 9.652.000 100 100 100,0 0 100,0 0 - 81,87 -81,87 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 56.382.500 55.690.000 47.360.000 67.137.000 56.382.500 39.221.600 47.360.000 67.137.000 100 70,43 100,0 0 100,0 0 19,07 19,07 4 Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 17.775.000 2.542.000 5.775.000 34.678.000 17.775.000 2.542.000 5.775.000 32.278.000 100 100 100,0 0 93,08 95,09 81,59 5 Program penyelenggara an Urusan Pemerintah Umum 14.400.000 30.600.000 31.601.000 145.265.000 14.400.000 53.828.000 31.601.000 145.230.000 100,0 0 175,9 1 100,0 0 99,98 908,78 908,54 6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 149.970.800 136.017.000 167.319.000 93.393.500 149.960.800 169.500.000 166.571.000 90.049.500 99,99 124,6 2 99,55 96,42 -37,73 -39,95 Jumlah 3.095.451.0 00 2.988.543.0 00 2.731.800.2 50 2.984.399.0 00 2.999.015.4 72 2.798.289.4 01 2.683.310.7 31 2.782.870.5 95 96,88 93,63 98,22 93,25 -3,59 -7,21 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 23 Selama periode 2021–2024, terdapat fluktuasi signifikan dalam alokasi anggaran dan realisasi program-program pemerintahan di Kecamatan Pulosari. Beberapa program mengalami peningkatan signifikan, sedangkan sebagian lainnya menunjukkan penurunan tajam, baik dari sisi anggaran maupun realisasi Rata-rata Pertumbuhan Anggaran -3,59%, Rata-rata Pertumbuhan Realisasi -7,21%, Penurunan secara agregat mengindikasikan kecenderungan penghematan atau penyederhanaan kegiatan. Meski demikian, program strategis seperti urusan pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat masih mendapatkan perhatian khusus. Faktor-faktor yang Mempengaruhi • Kebijakan Penyesuaian Anggaran: Efisiensi belanja daerah dan refocusing belanja memengaruhi besaran alokasi. • Prioritas Pembangunan: Program-program dengan hasil langsung terhadap masyarakat lebih diprioritaskan (misalnya pemberdayaan dan keamanan). • Pelimpahan Kewenangan Camat: Terjadi peningkatan signifikan pada program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dikarenakan adanya Kegiatan Festival Wong Gunung memengaruhi lonjakan anggaran. 2.2. Identifikasi Permasalah dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Identifikasi Permasalahan Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Kecamatan Pulosari sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Pulosari dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.8. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pulosari No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia Waktu pelayanan belum sesuai standar yang diharapkan masyarakat Kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang terimplementasi efektif Keterbatasan Sumberdaya Manusia Kurangnya sarana prasarana pelayanan yang ramah masyarakat Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Minimnya pedoman teknis dan supervisi dari perangkat daerah terkait, serta keterbatasan sumber daya pendukung di kecamatan Sistem layanan belum sepenuhnya berbasis digital Infrastruktur TIK belum memadai https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 24 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Kurangnya literasi digital pegawai maupun masyarakat 2 Belum optimalnya desa bertata kelola pemerintahan baik Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah dan kapasitas pendamping desa masih terbatas Monitoring tidak berjalan rutin Keterbatasan pemahaman perangkat desa tentang tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas 3 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas Keterbatasan SDM dalam penyusunan dokumen SAKIP Tidak konsistennya pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pemenuhan data dukung belum maksimal dan tertata rapi Belum optimalnya pengadministrasian keuangan Miniminya pemahanan tentang pengadministrasian keuangan oleh pegawai Keterbatasan SDM Kecamatan Pulosari dalam memahami penyusunan Perancanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran 4 Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi Belum optimalnya pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) Tidak tersedianya sistem informasi BMD yang valid dan terbarukan Keterbatasan kompetensi aparatur dalam pengelolaan aset Masih rendahnya kapasitas SDM Minimnya pelatihan dan pembinaan teknis Rekrutmen tidak mempertimbangkan kompetensi teknis Terbatasnya anggaran peningkatan SDM Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi umum Prosedur administrasi terlalu panjang dan tidak efisien Kurangnya fasilitas dasar pelayanan dan Minimnya koordinasi antar unit kerja Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas Anggaran operasional sangat terbatas Tidak ada perencanaan kebutuhan jasa penunjang Belum optimalnya pemeliharaan BMD Tidak adanya jadwal dan standar pemeliharaan Ketiadaan alokasi dana pemeliharaan yang cukup Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan BMD 5 Belum Optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan desa Kurangnya sosialisasi dan komunikasi efektif antar pemangku kepentingan Budaya Partisipatif yang belum terbentuk Rendahnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam kegiatan pemberdayaan Rendahnya literasi digital masyarakat dan aparatur Akses terhadap sarana prasarana TIK masih terbatas Kurangnya kapasitas SDM dalam Pendampingan pemberdayaan Minimnya pelatihan teknis dan pendampinga Tidak adanya mekanisme penguatan kapasitas berkelanjutan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 25 2.2.2. Isu Strategis Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah / panjang (Permendagri 86 tahun 2017). Isu strategis Kecamatan Pulosari dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional dan Provinsi dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kecamatan Pulosari selama kurun waktu tahun 2025 – 2029. Isu strategis Global, Nasional dan Provisi Jawa Tengah dan Isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pemalang untuk Kecamatan Pulosari adalah sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 26 No Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis Kecamatan PulosariIsu Global Isu Nasional Isu Regional 1 - Lahan Pertanian yang luas - Alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan - Belum terwujudnya ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Pulosari - Ketahanan Pangan - Pola Konsumsi dan produksi berkelanjutan - Belum optimalnya Teknologi Pertanian - Ketahanan Pangan Kesadaran, peran serta, dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sehat, berdaya, mandiri, dan berkualitas 2 Desa adat dengan tradisi kuat (Ruat Agung Banyu Panguripan, sedekah bumi, dll.) Lemahnya pengelolaan dan dokumentasi budaya lokal Hilangnya warisan budaya tak benda Revitalisasi budaya daerah Harmonisasi pembangunan dan budaya Lemahnya pengelolaan dan dokumentasi budaya lokal serta tradisi masyarakat adat 3 Kapasitas Linmas dan kelembagaan desa Keterbatasan SDM, koordinasi, dan minimnya sarpras keamanan Kesiapsiagaan terhadap bencana Sistem peringatan dini berbasis masyarakat Potensi longsor/banjir lereng pegunungan Terbatasnya kapasitas SDM, koordinasi, dan sarpras Linmas dalam mendukung ketahanan sosial dan penanggulangan bencana 4 Semangat gotong royong masyarakat Partisipasi masyarakat belum terlembaga dalam musrenbang dan pengawasan Good governance Reformasi birokrasi partisipatif Integrasi perencanaan pembangunan desa dan kecamatan Belum terlembaganya partisipasi masyarakat dalam musrenbang, pengawasan, dan pembangunan desa. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 27 No Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis Kecamatan PulosariIsu Global Isu Nasional Isu Regional 6 Tersedianya ruang publik desa dan kecamatan Belum dimanfaatkan sebagai pusat layanan dan interaksi sosial Kota dan permukiman inklusif (SDG 11) Penguatan peran ruang publik Kurangnya sarana interaksi masyarakat Rendahnya pemanfaatan ruang publik desa dan kecamatan sebagai pusat layanan dan interaksi sosial 7 Akses teknologi dan digitalisasi (meski terbatas) Rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat Transformasi digital inklusif SPBE dan layanan digital Kesenjangan akses internet di wilayah pegunungan Rendahnya literasi digital dan kesenjangan akses teknologi, khususnya di wilayah pegunungan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 28 Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Pulosari secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum. 3.1. Tujuan dan Sasaran 3.1.1. Tujuan Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Pulosari selama tahun 2025–2029 adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pulosari sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan tujuan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan. Tujuan tersebut diukur dengan indikator jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan. 3.1.2. Sasaran Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Pulosari dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Pulosari selama tahun 2025- 2029, adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”. Sasaran tersebut diukur dengan indikator :
59. 1.Nilai SKM adalah Survei Kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pulosari semester I dan II pada tahun berjalan.Rumus Nilai SKM adalah = Total dari nilai persepsi per unsur x nilai penimbang
60. 2.Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri dengan rumus jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100% https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 29 Adapun teknik merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pulosari dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut : Tabel 3.1. Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pulosari NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri (%) 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah Nilai SKM (Indeks) 87,00 87,25 87,50 87,75 88,00 88,25 Nilai SAKIP OPD (Nilai) 67,41 70,5 71,5 72,5 73,5 75,5 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 30 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan 3.2.1. Strategi Strategi yang dilakukan Kecamatan Pulosari untuk mencapai tujuan dan Sasaran Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1.Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Pulosari Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Pulosari dengan cara sebagai berikut :

a.Mengusulkan pegawai Kecamatan Pulosari ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai Kecamatan Pulosari
b.Mengadakan Pelatihan/Sosialisasi/ Bimbingan Teknis intern di Kecamatan Pulosari kepada Pegawai Kecamatan Pulosari
c.Mengadakan pelatihan digitalisasi dalam pemberian layanan pemerintahan
1. 2.Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan kawasan perdesaan
2. 3.Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif
3. 4.Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik 3.2.2. Penahapan Pembangunan Penahapan pembangunan Kecamatan Pulosari adalah prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pulosari, Penahapan Renstra Kecamatan Pulosari dapat disajikan pada tabel di bawah ini Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Pulosari TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Memperkuat tata kelola pemerintahan, kelembagaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan kecamatan yang partisipatif dan responsif. Penguatan tata kelola pemerintahan dan transformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik, pengembangan potensi wisata dan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat berbasis potensi unggulan daerah. Penguatan tata kelola dan kelembagaan desa untuk mendorong sektor unggulan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan keamanan, investasi, dan perencanaan responsif gender. Mewujudkan good and clean government melalui pemantapan maturitas SPIP menuju integritas dan anti korupsi, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas perencanaan Peningkatan kualitas birokrasi yang akuntabel dan pelayanan publik yang prima, serta pemerataan pembanguna n desa melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 31 penanggulangan kemiskinan 3.2.3. Arah Kebijakan Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategis yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025 – 2030 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Pulosari adalah sebagai berikut : Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pulosari NO OPERASIONALISASI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PULOSARI KET.
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum Peningkatan kualitas perencanaan daerah di fokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dok pusat dan propinsi Peningkatan kualitas digitalisai pelayanan pemerintahan di fokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City dan kualitas layanan aduan Peningkatan kualitas pelayanan publik di fokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat Penguatan sistem perencanaan, pelayananan pemerintahan dan pengukuran kinerja 2 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital Pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan UMKM 3 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Peningkatan konduktivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan Meningkatkan pelatihan limas dan pembinaan masyarakat terkait dengan sistem pengaduan maupun keamanan dan ketertiban https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 32 NO OPERASIONALISASI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PULOSARI KET.
(1)(2) (3) (4) (5) 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di fokuskan pada peningkatan kualitas eprocurements, kualitas sarana dan prasarana Penguatan koordinasi dan supervisi dar 5 Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningktan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraa n kegiatan desa dan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 33 A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
b.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. 2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerjan Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
a.Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
b.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 3.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
a.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
b.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1. 1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a.Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
b.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 2.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
a.Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
b.Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
1. 3.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
a.Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
b.Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
c.Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
d.Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 34
1. 1.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
a.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
b.Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
1. 2.Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
a.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1. 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
a.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1. 1.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
b.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
c.Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
d.Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
e.Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
f.Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
g.Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
h.Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
i.Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
j.Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
k.Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
l.Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
m.Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
n.Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
o.Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan F. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. 1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 35
c.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
f.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
h.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
d.Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1. 3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
b.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1. 4.Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
e.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1. 5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.Pengadaan Mebel
b.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1. 6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. 7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Pemeliharaan Mebel
c.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
e.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pulosari menjabarkan tujuan dan sasaran strategis kedalam program, kegiatan, sub kegiatan lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanan Kecamatan Pulosari. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Kecamatan Pulosari serta teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pulosari seperti Tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 36 Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pulosari NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Ketera ngan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri Meningkatnnya kualitas Pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 37 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Ketera ngan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat dan SOP yang tersusun Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai ketentuan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah laporan pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 38 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Ketera ngan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa sesuai ketentuan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan/Dokumen kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 39 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Ketera ngan Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sesuai ketentuan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang terlaksana sesuai ketentuan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 40 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Ketera ngan Terlaksananya koordinasi upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 41 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Ketera ngan Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase konflik di masyarakat yang ditangani Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sesuai ketentuan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Jumlah desa yang naik statusnya https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 42 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Ketera ngan pengawasan pemerintahan Desa PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai ketentuan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan pemerintahan desa yang selesai tepat waktu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 43 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Ketera ngan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 44 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Ketera ngan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 45 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Ketera ngan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 46 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Ketera ngan Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Lapora n Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD Lapora n Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 47 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Ketera ngan Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 48 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Ketera ngan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 49 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Ketera ngan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 50 Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri % 16,67 25 2.883.91 4.000 33,3 3 2.888.914. 000 41,6 7 2.888.914. 000 50 2.888.914. 000 58,3 3 2.888.914. 000 Meningkatnnya kualitas Pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nilai SKM Indeks 83,47 87,2 5 2.883.91 4.000 87,5 2.888.914. 000 87,7 5 2.888.914. 000 88 2.888.914. 000 88,2 5 2.888.914. 000 Nilai SAKIP OPD Nilai 60,82 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun % 83,33 83,3 3 22.250.0 00 83,3 3 22.250.00 0 83,3 3 22.250.00 0 83,3 3 22.250.00 0 83,3 3 22.250.00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 51 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun Laporan/ dokumen 12 12 8.500.00 0 12 8.500.000 12 8.500.000 12 8.500.000 12 8.500.000 Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait Laporan 4 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 4 12 3.500.000 12 3.500.000 12 3.500.000 12 3.500.000 12 3.500.000 Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat dan SOP yang tersusun Laporan/ dokumen 2 2 8.200.00 0 2 8.200.000 2 8.200.000 2 8.200.000 2 8.200.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 52 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Dokumen 1 1 5.200.000 1 5.200.000 1 5.200.000 1 5.200.000 1 5.200.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas Kegiatan 12 12 5.550.00 0 12 5.550.000 12 5.550.000 12 5.550.000 12 5.550.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan 12 12 2.500.000 12 2.500.000 12 2.500.000 12 2.500.000 12 2.500.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 53 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah laporan pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Laporan 4 12 3.050.000 12 3.050.000 12 3.050.000 12 3.050.000 12 3.050.000 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif 94,70 95,1 6 72.747.5 00 95, 39 72.747.50 0 95,6 2 72.747.50 0 95,8 5 72.747.50 0 96, 08 72.747.50 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan/Dokumen kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan Laporan/ dokumen 13 13 43.075.0 00 13 43.075.00 0 13 43.075.00 0 13 43.075.00 0 13 43.075.00 0 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Dokumen 1 1 33.325.00 0 1 33.325.000 1 33.325.000 1 33.325.000 1 33.325.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 54 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12 12 9.750.000 12 9.750.000 12 9.750.000 12 9.750.000 12 9.750.000 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Lembaga Kemasyar akatan 1 15.197.5 00 15.197.50 0 15.197.50 0 15.197.50 0 15.197.50 0 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyara katan 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Lembaga Kemasyara katan 1 1 10.197.50 0 1 10.197.500 1 10.197.500 1 10.197.500 1 10.197.500 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang terlaksana sesuai ketentuan Kegiatan - 4 14.475.0 00 14.475.00 0 14.475.00 0 14.475.00 0 14.475.00 0 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga - 40 10.000.00 0 40 10.000.000 40 10.000.000 40 10.000.000 40 10.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 55 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Keluarga - 30 2.375.000 30 2.375.000 30 2.375.000 30 2.375.000 30 2.375.000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga - 30 2.100.000 30 2.100.000 30 2.100.000 30 2.100.000 30 2.100.000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani % 100,00 100, 00 10.000.0 00 100, 00 15.000.00 0 100, 00 15.000.00 0 100, 00 15.000.00 0 100, 00 15.000.00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 56 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun Laporan 12 12 10.000.0 00 12 10.000.00 0 12 10.000.00 0 12 10.000.00 0 12 10.000.00 0 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 12 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Laporan 4 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan) Laporan - - 6 5.000.000 6 5.000.000 6 5.000.000 6 5.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 57 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan - 6 5.000.000 6 5.000.000 6 5.000.000 6 5.000.000 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM Persentase konflik di masyarakat yang ditangani % 100,00 152.825. 000 152.825.0 00 152.825.0 00 152.825.0 00 152.825.0 00 Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun Dokumen 12 12 152.825. 000 152.825.0 00 152.825.0 00 152.825.0 00 152.825.0 00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 58 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 200 200 143.575.0 00 200 143.575.00 0 200 143.575.00 0 200 143.575.00 0 200 143.575.00 0 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 12 12 9.250.000 12 9.250.000 12 9.250.000 12 9.250.000 12 9.250.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 59 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA Jumlah desa yang naik statusnya 33,3 3 62.640.0 00 41,6 7 62.640.00 0 50,0 0 62.640.00 0 58,3 3 62.640.00 0 66,6 7 62.640.00 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan pemerintahan desa yang selesai tepat waktu Laporan/ dokumen Lapora n/ dokume n 121 62.640.0 00 121 62.640.00 0 121 62.640.00 0 121 62.640.00 0 121 62.640.00 0 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Dokumen 12 12 6.100.000 12 6.100.000 12 6.100.000 12 6.100.000 12 6.100.000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 12 12 9.600.000 12 9.600.000 12 9.600.000 12 9.600.000 12 9.600.000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokumen 12 12 3.500.000 12 3.500.000 12 3.500.000 12 3.500.000 12 3.500.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 60 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dokumen 12 2 7.200.000 2 7.200.000 2 7.200.000 2 7.200.000 2 7.200.000 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dokumen 12 8 7.750.000 8 7.750.000 8 7.750.000 8 7.750.000 8 7.750.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dokumen 12 12 4.300.000 12 4.300.000 12 4.300.000 12 4.300.000 12 4.300.000 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dokumen 12 5 1.440.000 5 1.440.000 5 1.440.000 5 1.440.000 5 1.440.000 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Dokumen 12 12 4.050.000 12 4.050.000 12 4.050.000 12 4.050.000 12 4.050.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 61 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Dokumen 12 1 3.600.000 1 3.600.000 1 3.600.000 1 3.600.000 1 3.600.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Dokumen 12 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dokumen 12 1 2.600.000 1 2.600.000 1 2.600.000 1 2.600.000 1 2.600.000 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Dokumen 12 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dokumen 12 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 62 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan 12 12 2.500.000 12 2.500.000 12 2.500.000 12 2.500.000 12 2.500.000 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Laporan 6 6 3.000.000 6 3.000.000 6 3.000.000 6 3.000.000 6 3.000.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi % 100 100 2.563.45 1.500 100 2.563.451. 500 100 2.563.451. 500 100 2.563.451. 500 100 2.563.451. 500 Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi % 100 100 100 100 100 100 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi % 100 100 38.680.0 00 100 38.680.00 0 100 38.680.00 0 100 38.680.00 0 100 38.680.00 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 63 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 2 10.450.00 0 2 10.450.000 2 10.450.000 2 10.450.000 2 10.450.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen Dokume n 1 3.880.000 1 3.880.000 1 3.880.000 1 3.880.000 1 3.880.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen Dokume n 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen Dokume n 1 2.200.000 1 2.200.000 1 2.200.000 1 2.200.000 1 2.200.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD - - 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 64 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - 4 7.200.000 4 7.200.000 4 7.200.000 4 7.200.000 4 7.200.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 4 6.400.000 4 6.400.000 4 6.400.000 4 6.400.000 4 6.400.000 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - 1 5.550.000 1 5.550.000 1 5.550.000 1 5.550.000 1 5.550.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi 2.000.51 8.000 2.000.518. 000 2.000.518. 000 2.000.518. 000 2.000.518. 000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bul an Orang/ bulan 20 1.989.818 .000 20 1.989.818. 000 20 1.989.818. 000 20 1.989.818. 000 20 1.989.818. 000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 65 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan - 1 2.200.000 1 2.200.000 1 2.200.000 1 2.200.000 1 2.200.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Laporan - 12 7.800.000 12 7.800.000 12 7.800.000 12 7.800.000 12 7.800.000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Laporan - 1 700.000 1 700.000 1 700.000 1 700.000 1 700.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi % 100 100 34.653.0 00 100 34.653.00 0 100 34.653.00 0 100 34.653.00 0 100 34.653.00 0 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket - 40 3.000.000 40 3.000.000 40 3.000.000 40 3.000.000 40 3.000.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 66 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang - 11 31.653.00 0 11 31.653.000 11 31.653.000 11 31.653.000 11 31.653.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi 156.909. 500 156.909.5 00 156.909.5 00 156.909.5 00 156.909.5 00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - - 6 4.998.000 6 4.998.000 6 4.998.000 6 4.998.000 6 4.998.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - - 12 94.171.50 0 12 94.171.500 12 94.171.500 12 94.171.500 12 94.171.500 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - - 12 16.440.00 0 12 16.440.000 12 16.440.000 12 16.440.000 12 16.440.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - - 12 1.680.000 12 1.680.000 12 1.680.000 12 1.680.000 12 1.680.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 67 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - - 100 39.620.00 0 100 39.620.000 100 39.620.000 100 39.620.000 100 39.620.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 32.819.0 00 32.819.00 0 32.819.00 0 32.819.00 0 32.819.00 0 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit Unit 32.819.00 0 32.819.000 32.819.000 32.819.000 32.819.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147.896. 000 147.896.0 00 147.896.0 00 147.896.0 00 147.896.0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - 50 5.000.000 50 5.000.000 50 5.000.000 50 5.000.000 50 5.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - - 12 26.400.00 0 12 26.400.000 12 26.400.000 12 26.400.000 12 26.400.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 68 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - - 8 116.496.0 00 8 116.496.00 0 8 116.496.00 0 8 116.496.00 0 8 116.496.00 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara 151.976. 000 151.976.0 00 151.976.0 00 151.976.0 00 151.976.0 00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - - 16 82.115.00 0 16 82.115.000 16 82.115.000 16 82.115.000 16 82.115.000 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara - - 4 2.000.000 4 2.000.000 4 2.000.000 4 2.000.000 4 2.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - - 10 14.320.00 0 10 14.320.000 10 14.320.000 10 14.320.000 10 14.320.000 Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi - - 53.541.00 0 53.541.000 53.541.000 53.541.000 53.541.000 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 69 Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output Indikator Kinerja Satuan Base Line 2024 Base Line Tahun 2024 Ketera ngan 2026 2027 2028 2029 2030 Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Targ et Pagu Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi - - - - - - - https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 73 Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama, RPJMD, dan Pendanaan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini : Tabel 4.3. Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET -1 -2 -3 -4 -5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN EMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 74 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET -1 -2 -3 -4 -5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 75 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET -1 -2 -3 -4 -5 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pulosari adalah sebagai berikut : Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pulosari NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KE KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Jumlah Desa / kelurahan mandiri di Kecamatan Desa / Kelurahan 2 2 3 4 5 6 7 2 Nilai SKM Nilai 83,47 87,00 87,2 5 87,50 87,75 88,00 88,25 3 Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri % 16,67 16,6 7 25,0 0 33,3 3 41,6 7 50,0 0 58,3 3 Indikator kinerja kunci (IKK) adalah urusan keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU ) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pulosari dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pemalang NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2929 2030 NIHIL https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 76 Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Pulosari ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Pulosari. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Pulosari serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Pulosari merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dan/atau target kinerja sasaran Kecamatan Pulosari. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Pulosari yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Pulosari harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Pulosari. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Kecamatan Pemalang di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Pulosari ini. Pulosari, 2025 CAMAT PULOSARI AGUS MULYADI., S.IP., M.M Pembina Tk. I NIP. 19790817 199803 1 004 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 1 Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing- masing PD. Kecamatan Belik sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Tahun 2025-2029 dikarenakan adanya pemilihan Bupati dan Wakil yang baru. Penyusunan Renstra Kecamatan Belik sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Belik berpedoman pada Inmendagri No, 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Belik untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Belik serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Belik selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolak ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya. Dokumen Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 2 Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia RPJPD RPJMD RKPD Visi, Misi, Program Calon Bupati Visi, Misi, Program Bupati Terpilih Draft Awal RPJMD Draft Renstra PD Musrenbang RPJMD Draft RPJMD Renstra PD Renja PD RKA PD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 3 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. 10.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. 11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045;
12. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045;
13. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 4 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
15. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025- 2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui peningkatan pelayanan kecamatan yang prima. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
16. 1.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Belik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
17. 2.Menjadi ajuan kerja resmi bagi Kecamatan Belik serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
18. 3.Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Belik. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025- 2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :
19. 1.Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
20. 2.Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Belik, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Belik, sumber daya Kecamatan Belik, kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Belik, permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Belik, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis.
21. 3.Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Belik.
22. 4.Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
23. 5.Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Belik. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-1 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Belik mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Belik Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan CAMAT KASI PELAYANAN KASUBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEPALA DESA KASI TATA PEMERINTAHAN KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-2 pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya. A. Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :
24. 1.Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
25. 2.Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
26. 3.Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
27. 4.Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
28. 5.Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-3 dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
29. 6.Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
30. 7.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
31. 8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
32. 9.Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
33. 10.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
34. 11.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
35. 12.Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
36. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi. B. Sekretaris Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :
37. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
38. 2.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
39. 3.Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-4
40. 4.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
41. 5.Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
42. 6.Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
43. 7.Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
44. 8.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
45. 9.Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
a.Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-5
5. 5.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. 6.Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. 7.Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. 10.Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-6
3. 3.Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. 4.Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. 5.Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. 6.Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. 7.Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-7
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
c.Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. 5.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-8
7. 7.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. 8.Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
d.Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-9 penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. 5.Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
e.Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-10
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. 4.Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. 5.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. 6.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-11
9. 9.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. 10.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. 11.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. 12.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
f.Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. 5.Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. 6.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-12 dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. 7.Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. 8.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. 9.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. 10.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Belik Sumber daya Kecamatan Belik sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
a.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Jumlah pegawai di Kecamatan Belik dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-13 Tabel 2.1. Pegawai ASN Kecamatan Belik No Uraian Laki- laki Perempuan Golongan Jumlah I II III IV 1 Camat 1 - - - 1 1 2 Sekcam 1 - - - - 1 1 3 Kasubag 2 - - - 2 - 2 4 Kasi Kecamatan 3 - - - 3 - 3 5 JFU Kecamatan 7 2 1 2 6 9 6 JFT Kecamatan - - - - - - - Jumlah 14 2 1 2 11 2 16 Sumber : Sekretariat Kecamatan Belik, 2025 Tabel 2.2. Pegawai Non ASN Kecamatan Belik No Jabatan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Tenaga Administrasi 5 4 9 2 Tenaga Keamanan - - - 3 Pengemudi - - - 4 Tenaga Kebersihan - - - Jumlah 5 4 9 Sumber : Sekretariat Kecamatan Belik, 2025 Pegawai Kecamatan Belik seluruhnya berjumlah 25 orang, meliputi 19 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Belik dominan laki-laki yaitu sebanyak 76%. Agar Kecamatan Belik menerapkan responsif gender, untuk perekrutan Pegawai ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-14 Selanjutnya jumlah Pegawai PNS berdasar golongan, meliputi golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 2 orang golongan III sebanyak 11 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Belik dominan bergolongan III yaitu sebanyak 44%. Tabel 2.3. Data Struktural Berdasar Diklat Kepemimpinan No Jenis Diklat Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Diklatpim III 1 1 - 2 Diklatpim IV 1 1 - 3 ADUM - - - 4 SEPADA - - - 5 Struktural yang belum diklat 5 5 - Jumlah 7 7 - Sumber : Sekretariat Kecamatan Belik 2025 Berdasarkan tabel 2.3. dapat dijelaskan bahwa jumlah Pejabat Struktural di Kecamatan Belik yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sejumlah 2 orang dengan rincian Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak I orang dengan jenis kelamin laki-laki, Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan tingkat IV sebanyak I orang dengan jenis kelamin laki-laki 2 orang. Sedangkan Pejabat Struktural yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan sejumlah 5 orang dengan jenis kelamin laki-lak, hal ini disebabkan karena masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang. Tabel 2.4. Data Pegawai ASN dan Non ASN Berdasar Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Pasca Sarjana (S2) 1 1 - 2 Sarjana (S1) 15 11 4 3 Diploma 1 1 - 4 SLTA 6 4 2 5 SLTP 1 1 - 6 SD 1 1 - Jumlah 25 17 6 Sumber : Sekretariat Kecamatan Belik 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-15 Berdasarkan tabel 2.3. dapat dijelaskan bahwa jumlah Jumlah pegawai Kecamatan Belik berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 15 orang, Diploma sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 6 orang dan SD sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Belik sudah tercukupi, yaitu dengan prosentase berpendidikan S1 sebanyak 60% dan SMA sebanyak 24%. Tabel 2.5. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon No Eselon Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 IIIA 2 2 - 2 IIIB - - - 3 IVA 5 5 - 4 IVB - - - Jumlah 7 7 - Sumber : Sekretariat Kecamatan Belik2025 Jumlah pegawai Kecamatan Belik berdasarkan eselon hanya terdapat 2 (du) yaitu Eselon IIIA sebanyak 2 orang dan eselon IVA sebanyak 5 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Belik berdasarkan tingkat eselon dominan adalah eselon IVA yaitu sebanyak 71,43%.
b.Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Belik dapat dilihat pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-16 Tabel 2.6. Inventaris Aset Kecamatan Belik No Gol Kode Bid Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp)Baik Sedang Rusak 1 01 Tanah 01 Tanah 1 673.750.000, 00 Jumlah KIB A 1 - - - 673.750.000 ,00 2 01 Peralatan dan Mesin 02 Alat-alat Besar 2 15.900.000 ,00 03 Alat-alat Angkutan/Kendaraan 12 532.128.428, 00 04 Alat Bengkel dan Alat Ukur 4 11.900.000,0 0 05 Alat Pertanian 0 0,00 06 Alat Kantor & Rumah Tangga 236 462.488.431, 00 07 Alat Studio & Alat Komunikasi 18 99.390.000,0 0 08 Alat-alat Kedokteran 0 0,00 09 Alat Laboratorium 2 3.000.000,00 10 Alat-alat persenjataan/keamanan 0 0,00 Jumlah KIB B 274 1.124.806.8 59,00 3 03 Gedung dan Bangunan 11 Bangunan Gedung 8 1.537.790.47 6,00 12 Monumen 0 0,00 Jumlah KIB C 8 1.537.790.4 76,00 4 04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 13 Jalan & Jembatan 0 0,00 14 Bangunan Air/Irigasi 0 0,00 15 Instalasi 1 1.500.000,00 16 Jaringan 1 500.000,00 Jumlah KIB D 2 2.000.000,0 0 5 05 Aset Tetap Lainnya 17 Buku dan Perpustakaan 0 0,00 18 Barang Bercorak Kebudayaan 1 10.000,00 19 Hewan, Ternak dan Tanaman 0 0,00 Jumlah KIB E 1 10.000,00 6 06 Konstruksi dalam Pengerjaan 0 0,00 Jumlah KIB F 0 0,00 Jumlah Total 286 3.386.684.9 97,00 Sumber : Sekretariat Kecamatan Belik, 2025
c.Administrasi Kewilayahan Terdapat 13 desa di Kecamatan Belik dengan perincian sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-17 Tabel 2.7. Administrasi Kewilayahan Kecamatan Belik No Desa Jumlah Dusun Jumlah RW Jumlah RT Jumlah Perangkat Desa & Kades Jumlah Linmas Ket 1 Gombong 5 46 5 13 10 2 Belik 7 39 7 14 10 3 Gunungtiga 2 12 4 10 11 4 Kuta 4 44 9 11 28 5 Badak 4 40 9 12 10 6 Gunungjaya 5 25 10 12 16 7 Simpur 3 34 3 10 10 8 Mendelem 5 42 13 13 10 9 Beluk 4 37 8 12 11 10 Bulakan 5 35 9 11 20 11 Sikasur 2 21 4 11 10 12 Kalisaleh 1 8 1 9 10 13 Sodong Basari 2 17 4 5 10 Jumlah 49 400 86 138 166 Sumber : Sekretariat Kecamatan Belik, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-18 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Belik Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Belik Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel2.9 berikut : Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang No Indikator Kinerja Satuan Target IKU Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)1 Cakupan layananmasyarakat % 98,27 91,8 2 91,82 93,78 94,07 96,02 0 0 84,31 85,31 86,03 2 Indeks KepuasanMasyarakat terhadaplayanan kecamatan indeks 88,31 78,0 0 83,31 84,31 85,31 86,31 0 0 84,31 85,31 86,03 3 SAKIP nilai - 38,0 1 38,01 40,01 45,01 50,01 42,89 47,00 52,45 54,35 60,40 4 Indeks ReformasiBirokrasi (IRB) indeks - 36,0 1 36,01 39,01 42,01 45,01 0 9,72 11,72 0 0 5 Prosentasemeningkatnyakualitas pelayananpublik % - 84,1 1 84,11 85,56 87,00 88,44 0 0 100 97,24 99,62 6 PersentaseMasyarakat desa dankelurahan yang aktif % - 100 100 100 100 100 100 100 85,21 106,07 99,98 7 Persentase gangguantrantibum Tingkatdesa dan kecamatanyang dapatdiselesaikan % - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8 Persentase potensikonflik Tingkat desadan kecamatan yangtertangani % - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9 Persentase desabertata Kelolapemerintahan baik % - 75,0 0 75,00 83,33 83,33 91,67 1001 00 100 171,33 99,96 Sumber : Kecamatan Belik, 2025Semua pelayanan kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Belik hampir dapat mencapai target yang telahditentukan. Hal ini didukung adanya komitmen oleh semua pihak dan ketersediaan sarana dan prasaranayang mencukupi. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-19 Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 Sesuai Bab II Rancangan Awal RPJMD tahun 2025 – 2029 No Indikator Kinerja Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani % 100 100 100 100 100 2 Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan % 80 80 80 80 80 3 Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan % 100 100 100 100 100 4 Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi % 83,33 83,33 83,33 83,33 100 5 Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik % NA NA NA NA NA 6 Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani % 100 100 100 100 100 7 Jumlah potensi konflik kasus 6 2 1 0 0 8 Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik % 75 75 76,92 76,92 83 Sumber : Kecamatan Belik, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-20 Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang No Indikator Kinerja Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi 1 Program pelayananadministrasiperkantoran 292.146.50 0 0 0 0 0 292.146.50 0 0 0 0 96,90 0 0 0 0 0 0 2 Programpeningkatan saranadan prasaranaaparatur 261.0000.0 0 0 0 0 0 261.0000.0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 3 Programpeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan 9.710.000 0 0 0 0 9.710.000 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 4 Programpeningkatanperencanaan danpenganggaran 46.120.000 0 0 0 0 46.120.000 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 5 ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaPerkantoran 342.655.00 0 342.655.00 0 6 Programpengembangankewilayahan 172.177.50 0 0 0 0 0 172.177.50 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 6 Program penunjangurusanpemerintahandaerahkabupaten/kota 0 709.056.600 2.877.038.700 2.659.630.800 2.632.576.850 0 762.313.716 2.771.426.407 2.704.656.971 2.461.516.888 0 107,51 96,46 96.18 93,50 -141,81 7 Programpenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publik 0 74.187.800 39.446.000 20.112.000 22.022.000 0 74.187.600 39.446.000 20.112.000 21.938.000 0 99,99 100 100 99,62 -14,837 8 ProgrampemberdayaanMasyarakat desadan kelurahan 0 43.435.600 34.663.300 52.130.200 76.106.650 0 43.412.200 34.663.300 52.130.200 76.092.000 0 99,95 100 100 99,98 -8,687 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-21 9 Program koordinasiketentraman danketertiban umum 0 0 10.260.000 4.980.000 12.818.000 0 0 10.260.000 4.980.000 12.818.000 0 0 100 100 100 -2,051 10 Programpenyelenggaraanurusanpemerintahanumum 0 17.683.600 90.675.000 26.300.000 40.625.000 0 17.683.600 90.675.000 26.300.000 40.625.000 0 100 100 100 100 -3,536 11 Program pembinaandan pengawasanpemerintahan desa 0 225.636.400 77.103.000 49.034.000 110.399.500 0 224.194.500 77.103.000 49.034.000 110.356.000 0 99,36 100 100 99,96 -45,13 Sumber : Kecamatan Belik, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-22 2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Belik Kecamatan Belik dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Belik tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Belik adalah sebagai berikut:

1.Kemajuan teknologi menuntut Kecamatan Belik untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan kepada masyarakat;
2.Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang menuntut Kecamatan Belik untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien;
3.Kebutuhan masyarakat desa/kelurahan yang semakin beragam menuntut Kecamatan Belik agar lebih inovatif dalam fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
4.Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan, menuntut Kecamatan Belik agar lebih meningkatkan patroli dan koordinasi dengan instansi terkait;
5.Masih adanya konflik sosial di tingkat kecamatan, menuntut Kecamatan Belik agar lebih meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait.
6.Masih rendahnya desa yang beradministrasi pemerintahan baik menuntut Kecamatan agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa. Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Belik adalah sebagai berikut:
1.Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2.Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-23
3.Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4.Adanya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan;
5.Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa. 2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Belik 3.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan,Kecamatan Belik sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Belik dapat dilihat dalam tabel 2.11 berikut : Tabel 2.11. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Belik No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat Belum tersedianya SOP pelayanan yang sesuai kebutuhan Masih kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-24 2 Masih rendahnya peran serta masyarakat desa Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Masih rendahnya tingkat partisipasi musrenbang desa Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan Belum optimalnya pendampingan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan Masih rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan 3 Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi Belum optimalnya koordinasi dengan Polsek dan Koramil Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup 4 Masih terjadi potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Masih minimnya pembinaan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-25 wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa dan kecamatan Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan 5 Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Masih banyak desa yang belum mampu menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Ada desa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-26 Belum optimalnya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Belum optimalnya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Belum optimalnya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Pengarusutamaan gender diterapkan oleh Kecamatan Belik pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu. 2.4 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Belik yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-27 “PEMALANG BERCAHAYA - BERSIH CAKAP HANDAL, MULYA” Visi ini memiliki pembentuk kata :
1.Bersih : Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2.Cakap : dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3.Handal : dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang Tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4.MULYA : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan local sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Dalam rangka mencapai visi diatas berikut ini Misi RPJMD 2025-2029 berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu:
1.Misi 1 Resik : menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik
2.Misi 2 Hijau : meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, Pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-28 ramah lingkungan, industri hijau Dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3.Misi 3 Apik : meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa
4.Misi 4 Peduli : meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan Masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi
5.Misi 5 Silaturahmi : meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan Sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro
6.Misi 6 Organisatoris : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7.Misi 7 Digitalisasi : memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas Masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
8.Misi 8 Ikhlas : menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-29 Sesuai dengan Misi Bupati Pemalang di atas, maka Kecamatan Belik mendukung misi Bupati tersebut yaitu Misi Ke 6 (Organisatoris : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik). Tujuan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang adalah sebagai berikut :
1.Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman.
2.Meningkatkan daya saing pembangunan daerah
3.Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
4.Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai-nilai budaya dan kegotong-royongan
5.Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel. Dimana tujuan dari Kecamatan Belik adalah Meningkatnya pelayanan publik yang prima, sesuai dengan tujuan Bupati yang ke 5 (lima) yaitu meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:
1.Tujuan 1 Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman dengan sasarannya : Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah
2.Tujuan 2 Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut : Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik
3.Tujuan 3 Meningkatkan daya saing pembangunan daerah dengan sasaran sebagai berikut :

a.Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal
b.Meningkatnya kualitas SDM daerah
c.Meningkatnya kemandirian pangan
d.Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok dan penting https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-30
e.Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
f.Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan Kawasan perdesaan
g.Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
h.Meningkatnya kualitas riset dan inovasi
1. 4.Tujuan 4 Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran sebagai berikut :
a.Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
b.Meningkatnya penanganan pengangguran
1. 5.Tujuan 5 Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilai budaya dan kegotong-royongan dengan sasaran sebagai berikut :
a.Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif
b.Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana
c.Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal Berdasarkan sasaran RPJMD 2025-2029 diatas maka Kecamatan Belik mempunyai 2 (dua) sasaran, yaitu :
1. 1.Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
2. 2.Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan Uraian mengenai telaah visi, misi dan program prioritas Bupati dapat dilihat pada tabel 2.12. berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-31 Tabel 2.12. Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati Misi/Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong Visi : “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA” Misi 6 :MeningkatkanPemerintahan yangtertib, terstruktur,sistematis, melayanidan mengayomi 1. Penyelenggaraanpemerintahandan pelayananpublik 1. Masih terbatasnyapelayanankepadamasyarkat 1. Ruang pelayananbelum memadai [2. Belum memilikipetugaspelayanan yangberstatus PNS 3. Petugaspelayanan belummemiliki sertifikat 1. Perlu adanyaperan pimpinanagar ruangpelayanan lebihmemadaidenganmemasukkanpada rencanaanggarankecamatan 2. MembuatusulanpermintaanTenaga PNSkepada BKDKab.Pemalang 3. Memberikesempatankepada petugaspelayanan yangada untuk https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-32 Misi/Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong 2. Penyelenggaraanpemberdayaanmasyarakat desadan kelurahan 3. Penyelenggaraankoordinasiketentraman Belum optimalnyakegiatanpemberdayaanmasyarakat desaBelum optimalnyapenanganangangguan yang berkaitandengan pelayanan Masih rendahnyakesadaranmasyarakatdesa/kelurahanuntuk aktif dalamperencanaan,pelaksanaan danpengawasanMasih kurangnyakesadaran mengikutibimbinganteknis maupunstudi bandingke kecamatanlain mapunOPD di sekitarKab.Pemalangterkaitpelayananpublik Perlu adanyadukungan fasilitasipemberdayaanmasyarakatdesa/kelurahanyang lebih optimaldari Kecamatandan PendampingDesaPeran Linmas yangada di https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-33 Misi/Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong dan ketertibanumum 4. Penyelenggaraanurusanpemerintahanumum 5. Penyelenggaraanpembinaan danpengawasan ketentraman danketertiban umumMasih terjadipotensi konflikditingkat desa dankecamatanMasih rendahnyadesa terkait tatakelolapemerintahan desa masyarakat untukpatuh terhadapketentraman danketertiban umum ditingkatdesa/kelurahan dankecamatanAdanya perbedaanlatar belakangpendidikan, agama,suku, ras, sosial,budaya,kepentingan,pandangan terhadapkondisi dilingkungan sekitardesa/kelurahan dankecamatanMasih rendahnyakemampuan/kapasitas dari aparatur desa/kelurahanlebihdimaksimalkandalam menjagaketentraman danketertiban umumdi lingkungandesa/kelurahanAdanya FKDM danForkompimcamyang siapmenangani potensikonfilik ditingkatdesa/kelurahandan kecamatanAdanyapendamping desayang mendukungpembinaan dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-34 Misi/Program Prioritas Tupoksi Permasalahan Penghambat Pendorong pemerintahandesa 6. Penyelenggaraanpenunjangurusanpemerintahandaerahkabupaten/kota Masih rendahnyanilai SAKIP yangdiperoleh desa/kelurahandalam tata keloloapemerintahanMasih perlu adanyaperbaikan sertakomitmen dalammanajemen kinerjapada kecamatan pengawasanpemerintah desaPerlu adanyakomitmen yangkuat dari pimpinanuntukmeningkatkanimplementasiSAKIP 2.5 Perumusan Isu-isu Strategis Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan, pada tabel berikut dirumuskan sebagai berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-35 Tabel 2.13. Isu Strategsi Kecamatan Belik POTENSIDAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)Regulasi danTata KelolayangBerintegritasdan Adaptif 1. Menurunnya IRB 2. Masih rendahnyakepemilikan dokumenkependudukan 3. Belum optimalnyapenataan desa 4. Belum optimalnyadata statistik yangdimiliki 5. Masih kurangnyaTingkat keamananinformasipemerintahan 6. Kurangnya pelestarianwarisan budaya 7. Belum optimalnyasarana dan prasaranaperpustakaan 8. Belum optimalnyakoordinasi antarbidang 9. Belum optimalnyadukungan untuk Belumoptimalnyabudaya e-government 1. Krisisutang 2. CyberSecurity 1. Tata kelolapemerintahanbelum optimal 2. Kepastian danPenegakanhukum masihlemah 3. Demokratisasibelum optimal Tata kelolapemerintahan yangdinamis Reformasitata kelolapemerintahanberbasisdigitalisasi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 II-36 pelaksanaan tugasdan fungsi DPRDdan kurangnyakualitas SDM yangsesuaikompetensinya 10. Belum optimalnyakualitas SDM danperencanaannya 11. Masih rendahnyaPAD pajak daerahyang diterimanamun angkabelanja daerah tinggi 12. Belum maksimalnya administrasikepegawaian 13. Masih kurangnya pemandaatan hasil penelitian dan pengembangan 14. Belum optimalnyaPenyelenggaraanpengawasan 15. Belum optimalnya pelayaan publikdan masihkurangnya SDMyang kompeten 16. Rasio belanjapegawai https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 III-1 Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan publik, maka Kecamatan Belik harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang pelayanan publik, Kecamatan Belik secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum. 3.1.1 Tujuan Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Belik selama tahun 2025–2029 adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Belik sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, bertujuan untuk meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan. Tujuan tersebut diukur dengan indikator jumlah desa/kelurahan mandiri di kecamatan. 3.1.2 Sasaran Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Belik dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Belik selama tahun 2025-2029, adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 III-2 dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”. Sasaran tersebut diukur dengan indikator nilai SKM dan Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri yang diperoleh dari jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100%. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Belik dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1. https://jdih.pemalangkab.go.id an Belik Tahun 2025-2029 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Belik uan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Target Capaian Kete 2025 2026 2027 2028 2029 nya ta kelola han, aan an an an n t di camatan Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan angka 1 2 3 4 5 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nilai SKM nilai 86,60 86,65 86,70 86,75 86,80 Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri % 7,70 15,39 23,07 30,77 38,46 https://jdih.pemalangkab.go.id an Belik Tahun 2025-2029 Arah Kebijakan gi dan arah kebijakan merupakan cara yang diambil oleh Kecamatan Belik guna mencapai tujuan dan sa Strategi dan arah kebijakan dapat dirangkum pada tabel dibawah ini : Tabel 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Belik an Sasaran Strategi Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD K katnya tata tahan s dayaa mi, ngan ngan atan akat di tan Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

1.Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP 1.1. Mengimplementasikan SOP 1.2. Mewujudkan pelayanan berbasis digital, mudah dan murah 1.1. Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir 1.2. Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman https://jdih.pemalangkab.go.id an Belik Tahun 2025-2029
2.Menyediakan sarana dan prasarana untuk menampung usulan/aspirasi masyarakat demi peningkatan kinerja
3.Meningkatkan kondisi yang ketentraman dan ketertiban wilayah 1.1. Mewujudkan pembangunan desa mandiri dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan Kawasan perdesaan penguatan kelembagaan desa dan mendorong berkembangnya BUMDes dalam rangka meningkatkan perekonomian desa 3.1. Mewujudkan peningkatan harmonisasi kehidupan, menguarang potensi konflik, mendorong demokratisasi dan peningkatan kondusivitas wilayah 3.2. Peningkatkan mitigasi bencana, kesiap siagaan bencana 4.1. Peningkatan harmonisasi kehidupan, penguarang potensi konflik, mendorong demokratisasi dan peningkatan kondusivitas wilayah 1.3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat 2.1. Peningkatan peran serta masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 3.1. Penambahan jumlah linmas yang berkompeten 3.2. Peningkatan kegiatan pelatihan Linmas 3.3. Peningkatan kegiatan https://jdih.pemalangkab.go.id an Belik Tahun 2025-2029
4.Meningkatkan penanganan konflik
5.Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 5.1. Peningkatan pembangunan desa mandiri dan Mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan Kawasan perdesaan penguatan kelembagaan desa dan mendorong berkembangnya BUMDes dalam rangka meningkatkan perekonomian desa. patroli/monitori ng 4.1. Penyelenggaraan hari-hari besar dan hari jadi kabupaten untuk menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa 4.2. Meningkatkan peran Forkompimcam 5.1. Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan https://jdih.pemalangkab.go.id an Belik Tahun 2025-2029 pendayagunaan aset 5.2. Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan
1.Meningkatkan nilai SAKIP dan IRB 1.1. Peningkatan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan. 1.2. Peningkatan maturitas system pengendalian intern melalui peningkatan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan, penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai, penguatan manajemen resiko, digitalisasi, serta evaluasi berkelanjutan 1.1. Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif 1.2. Penyediaan sarana prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan dan administrasi pelayanan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 III-8 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2029 1 Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Belik NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN KET Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nilai SKM Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase dokumen pemerintahan yang dipublikasi Jenis data pemerintah yang dipublikasi Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase dokumen pelayanan kepada masyarakat terselesaikan Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2029 2 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN KET Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Subkegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Subkegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat yang tersedia Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang tersusun Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase kehadiran lembaga peserta musrenbang desa dan musrenbang kecamatan Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2029 3 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Subkegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN KET Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Persentase perda dan perbup yang dikoordinasikan penegakkannya Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2029 4 Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama Persentase konflik di masyarakat yang ditangani Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN KET Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2029 5 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN KET Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Laporan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan Perundang- undanagan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 6 4.2. Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan Dalam mendukung visi dan misi Bupati telah disusun program, kegiatan,subkegiatan dan pendanaan Kecamatan Belik selama tahun 2026 sampai dengan 2030, seperti yang tecantum pada tabel berikut : Tabel 4.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Belik No Tujuan Sasaran Outcome/ Output Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Baseline Tahun2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 Meningkatnyakualitas tata kelolapemerintahan,kualitaspemberdayaanekonomi, danpengurangankesenjanganpendapatanmasyarakat diwilayah Kecamatan Jumlahdesa/kelurahanmandiri diKecamatan Angka 1 2 3 4 5 5 Meningkatnyakualitas pelayanandalam mencapaitata kelolapemerintahan danpemberdayaanmasyarakat Nilai SKM Nilai 86,03 86,65 86,70 86,75 86,80 86,85 Prosentasemeningkatnyajumlah desamandiri % 7,70 15,39 23,07 30,77 38,46 38,46 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 7 Kode BidangUrusan/Prog ram Kegiatan/ Sub Kegiatan Tuju an Sasaran Outco me/ Output Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satu an Baseli ne Tahu n 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3.054.939.000,00 3.217.494.447,00 3.217.494.447,00 3.217.494.447,00 7.01.01 ProgramPenunjang UrusanPemerintahan NilaiSAKIP Nilai 57,13 2.820.111.250,00 3.098.298.047,00 3.098.298.047,00 3.098.298.047,00 3.098.298.047,00 7.01.01.2.01 Jumlahdokumenperencanaan,penganggaran danevaluasikinerjaperangkatdaerahyangtersusun KegiatanPerencanaan,Penganggaran danEvaluasiKinerjaPerangkatDaerah JumlahLaporanCapaianKinerjadanIkhtisarRealisasiKinerjaSKPDdanLaporanHasilKoordinasiPenyusunanLaporanCapaianKinerjadanIkhtisarRealisasiKinerjaSKPD(Laporan) Dok 8 16.741.000,00 24.201.000,00 24.201.000,00 24.201.000,00 24.201.000,00 JumlahDokumen DPA-SKPDdanLaporanHasilKoordinasiPenyusunanDokume 1 1 1 1 1 1 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 8 n DPA-SKPD(Dokumen)JumlahDokumenPerencanaanPerangkat Daerah(Dokumen) 2 2 2 2 2 2 JumlahDokumenPerubahan DPA-SKPDdanLaporanHasilKoordinasiPenyusunanDokumenPerubahan DPA-SKPD(Dokumen) 1 1 1 1 1 1 JumlahDokumenPerubahan RKA-SKPDdanLaporanHasilKoordinasiPenyusunanDokumenPerubahan RKA- 1 1 1 1 1 1 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 9 SKPD(Dokumen)JumlahLaporanEvaluasiKinerjaPerangkat Daerah(Laporan) 1 1 1 1 1 1 JumlahDokumen RKA-SKPDdanLaporanHasilKoordinasiPenyusunanDokumen RKA-SKPD(Dokumen) 1 1 1 1 1 1 7.01.01.2.01.0001 TersusunnyaDokumenPerencanaanPerangkatDaerah SubKegiatanPenyusunanDokumenPerencanaanPerangkatDaerah JumlahDokumenPerencanaanPerangkat Daerah Dok 2 2 3.361.000,00 2 4.361.000,00 2 4.361.000,00 2 4.361.000,00 2 4.361.000,00 7.01.01.2.01.0002 TersedianyaDokumenRKA-SKPD danLaporanHasilKoordinasiPenyusunanDokumenRKA-SKPD SubKegiatanKoordinasi danPenyusunanDokumenRKA-SKPD JumlahDokumen RKA-SKPDdanLaporanHasilKoordinasiPenyusunanDokumen RKA-SKPD Dok 1 1 2.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 10 Kode Bidang Urusan/Progra m Kegiatan/Sub Kegiatan Tujua n Sasaran Outcom e/ Output Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satua n Baseli ne Tahun2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ke t 2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 7.01.01.2.01.0003 TersedianyaDokumenPerubahanRKA-SKPDdanLaporanHasilKoordinasiPenyusunan DokumenPerubahanRKA-SKPD SubKegiatanKoordinasi danPenyusunanDokumenPerubahan RKA-SKPD JumlahDokumenPerubahan RKA-SKPD danLaporanHasilKoordinasiPenyusunanDokumenPerubahan RKA-SKPD Dok 1 1 2.250.000,00 1 3.250.000,00 1 3.250.000,00 1 3.250.000,00 1 3.250.000,00 7.01.01.2.01.0004 TersedianyaDokumenDPA-SKPDdanLaporanHasilKoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD SubKegiatanKoordinasi danPenyusunan DPA-SKPD JumlahDokumenDPA-SKPD danLaporanHasilKoordinasiPenyusunanDokumenDPA-SKPD Dok 1 1 2.590.000,00 1 3.590.000,00 1 3.590.000,00 1 3.590.000,00 1 3.590.000,00 7.01.01.2.01.0005 TersedianyaDokumenPerubahanDPA-SKPDdanLaporanHasilKoordinasiPenyusuna SubKegiatanKoordinasi danPenyusunanPerubahan DPA-SKPD JumlahDokumenPerubahan DPA-SKPD danLaporanHasilKoordinasi Dok 1 1 2.237.000,00 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 11 n DokumenPerubahanDPA-SKPD PenyusunanDokumenPerubahan DPA-SKPD 7.01.01.2.01.0006 TersedianyaLaporanCapaianKinerja danIkhtisarRealisasiKinerjaSKPD danLaporanHasilKoordinasiPenyusunan LaporanCapaianKinerja danIkhtisarRealisasiKinerjaSKPD SubKegiatanKoordinasi danPenyusunanLaporanCapaianKinerjadanIkhtisarRealisasiKinerjaSKPD JumlahLaporanCapaianKinerjadanIkhtisarRealisasiKinerjaSKPD danLaporanHasilKoordinasiPenyusunanLaporanCapaianKinerjadanIkhtisarRealisasiKinerjaSKPD Lap 1 1 2.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 7.01.01.2.01.0007 TerlaksananyaEvaluasiKinerjaPerangkatDaerah SubKegiatanEvaluasiKinerjaPerangkatDaerah JumlahLaporanEvaluasiKinerjaPerangkatDaerah Lap 1 1 2.303.000,00 1 3.500.000,00 1 3.500.000,00 1 3.500.000,00 1 3.500.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 12 Kode BidangUrusan/Prog ram Kegiatan/ Sub Kegiatan Tuju an Sasaran Outco me/ Output Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikat or Kinerja Satu an Baseli ne Tahu n 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 7.01.01.2.02. Jumlahdokumenadministrasikeuanganperangkatdaerahyangtersusun KegiatanAdministrasiKeuanganPerangkat Daerah JumlahDokumenPelaporan danAnalisisPrognosisRealisasiAnggaran(Dokumen) Dok 1 1 2.161.144.500,00 1 2.377.394.297,00 1 2.377.394.297,00 1 2.377.394.297,00 1 2.377.394.297,00 JumlahDokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuanganSKPD(Dokumen) 12 12 12 12 12 12 JumlahLaporanKeuanganAkhirTahunSKPDdanLaporan HasilKoordinasiPenyus 1 1 1 1 1 1 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 13 unanLaporanKeuanganAkhirTahunSKPD(Laporan)JumlahLaporanKeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPDdanLaporanKoordinasiPenyusunanLaporanKeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD(Laporan) 18 16 16 16 16 16 JumlahOrangyangMenerima GajidanTunjanganASN 18 18 18 18 18 18 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 14 (Orang/bulan) 7.01.01.2.02.0001 Tersedianya Gaji danTunjanganASN SubKegiatanPenyediaan GajidanTunjangan ASN JumlahOrangyangMenerima GajidanTunjanganASN Orang 18 18 2.142.321.000,00 18 2.354.570.797,00 18 2.354.570.797,00 18 2.354.570.797,00 18 2.354.570.797,00 7.01.01.2.02.0003 TerlaksananyaPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuanganSKPD PelaksanaanPenataUsahaandanPengujian/verifikasiKeuangan SKPD JumlahDokumenPenataUsahaan danPengujian/VerifikasiKeuanagnSKPD Dok 12 12 6.125.500,00 12 7.125.500,00 12 7.125.500,00 12 7.125.500,00 12 7.125.500,00 7.01.01.2.02.0005 Tersedianya LaporanKeuanganAkhirTahunSKPD danLaporanHasilKoordinasiPenyusunanLaporanKeuanganAkhirTahunSKPD SubKegiatanKoordinasi danPenyusunanLaporanKeuangan AkhirTahunSKPD JumlahLaporanKeuanganAkhirTahunSKPDdanLaporan HasilKoordinasiPenyusunanLaporanKeuanganAkhirTahunSKPD Lap 1 1 3.150.000,00 1 4.150.000,00 1 4.150.000,00 1 4.150.000,00 1 4.150.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 15 7.01.01.2.02.0007 Tersedianya LaporanKeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sub Kegiatan Koordinasidan Penyusunan LaporanKeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah LaporanKeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDdan LaporanKoordinasiPenyusunanLaporanKeuanganBulanan/Triwulanan/ SemesteranSKPD Lap 18 16 8.048.000,00 16 9.048.000,00 16 9.048.000,00 16 9.048.000,00 16 9.048.000,00 7.01.01.2.02.008 Tersedianya DokumenPelaporan dan AnalisisPrognosis RealisasiAnggaran Sub Kegiatan PenyusunanPelaporan dan AnalisisPrognosis RealisasiAnggaran JumlahDokumenPelaporan danAnalisisPrognosisRealisasiAnggaran Dok 1 1 1.500.000,00 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 16 Kode BidangUrusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan Tuju an Sasaran Outcom e/ Output Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satu an Baseli ne Tahun 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ke t 2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 7.01.01.2.03 Jumlahdokumenadministrasi barangmilikdaerahpadaperangkatdaerahyangtersusun KegiatanAdministrasi BarangMilikDaerahpadaPerangkatDaerah JumlahRencanaKebutuhanBarangMilikDaerahSKPD(Dokumen) Dok 2 6.593.000,00 2 10.050.000,00 2 10.050.000,00 2 10.050.000,00 2 10.050.000,00 JumlahLaporanPenatausahaan BarangMilikDaerahpada SKPD(Laporan) 1 1 1 1 1 1 JumlahLaporanRekonsiliasidanPenyusunan LaporanBarangMilikDaerahpada SKPD(Laporan) 2 2 2 2 2 2 7.01.01.2.03.0001 TersedianyaRencanaKebutuhanBarangMilikDaerahSKPD SubKegiatanPenyusunanPerencanaanKebutuhanBarangMilikDaerahSKPD JumlahRencanaKebutuhanBarangMilikDaerahSKPD Dok 2 2 1.807.000,00 2 2.800.000,00 2 2.800.000,00 2 2.800.000,00 2 2.800.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 17 7.01.01.2.03.0005 TerlaksananyaRekonsiliasidanPenyusunan LaporanBarangMilikDaerahpada SKPD SubKegiatanRekonsiliasidanPenyusunan LaporanBarangMilikDaerahpada SKPD JumlahLaporanRekonsiliasidanPenyusunan LaporanBarangMilikDaerahpada SKPD Lap 2 2 2.286.000,00 2 3.300.000,00 2 3.300.000,00 2 3.300.000,00 2 3.300.000,00 7.01.01.2.03.0006 TerlaksananyaPenatausahaan BarangMilikDaerahpada SKPD Penatausahaan BarangMilikDaerahpada SKPD JumlahLaporanPenatausahaan BarangMilikDaerahpada SKPD Lap 1 1 2.500.000,00 1 3.950.000,00 1 3.950.000,00 1 3.950.000,00 1 3.950.000,00 7.01.01.2.05 Jumlahpegawaiyangmengikutipeningkatan kapasitas KegiatanAdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah JumlahOrang yangMengikutiSosialisasiPeraturanPerundang-Undangan(Orang) Orang 27 27 4.400.000,00 27 5.400.000,00 27 5.400.000,00 27 5.400.000,00 27 5.400.000,00 JumlahOrang yangMengikutiBimbinganTeknisImplementasiPeraturanPerundang-Undangan(Orang) 0 0 18 18 18 18 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 18 Kode Bidang Urusan/Pr ogram Kegiatan/ Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Outco me/Outp ut Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satua n Baseline Tahu n 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket 2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 7.01.01.2.05.0010 TerlaksananyaSosialisasiPeraturanPerundang-Undangan SubKegiatanSosialisasiPeraturanPerundang-Undangan JumlahOrang yangMengikutiSosialisasiPeraturanPerundang-Undangan Orang 27 27 4.400.000,00 27 3.000.000,00 27 3.000.000,00 27 3.000.000,00 27 3.000.000,00 7.01.01.2.05.0011 TerlaksananyaBimbinganTeknisImplementasiPeraturanPerundang-Undangan SubKegiatanBimbinganTeknisImplementasiPeraturanPerundang-Undangan JumlahOrang yangMengikutiBimbinganTeknisImplementasiPeraturanPerundang-undangan(Orang) Orang 0 0 0 18 2.400.000,00 18 311.953.600,00 18 2.400.000,00 18 2.400.000,00 7.01.01.2.06 Jumlahlayananadministrasi umumperangkatdaerahyangtersedia KegiatanAdministrasi UmumPerangkatDaerah JumlahLaporanPenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD(Laporan) Paket 358 200 276.933.600,00 200 311.953.600,00 200 311.953.600,00 200 311.953.600,00 200 311.953.600,00 JumlahPaketBarangCetakandanPenggandaan yangDisediakan(Paket) 2 2 2 2 2 2 JumlahPaketPeralatandanPerlengkapan Kantor 1 4 4 4 4 4 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 19 yangDisediakan(Paket)JumlahPaketPeralatanRumahTanggayangDisediakan(Paket) 6 6 6 6 6 6 JumlahDokumenBahanBacaan danPeraturanPerundang-UndanganyangDisediakan(Dokumen) 1 1 1 1 1 1 JumlahPaketBahanLogistikKantoryangDisediakan(Paket) 3 3 3 3 3 3 JumlahPaketKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunanKantoryangDisediakan(Paket) 0 1 1 1 1 1 7.01.01.2.06.0001 TersedianyaKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunanKantor PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunanKantor JumlahPaketPeralatandanPerlengkapan KantoryangDisediakan Paket 1 4.998.0 00,00 1 5.998.0 00,00 1 5.998.0 00,00 1 5.998.0 00,00 1 5.998.0 00,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 20 7.01.01.2.06.0002 TersedianyaPeralatandanPerlengkapan Kantor SubKegiatanPenyediaanPeralatandanPerlengkapan Kantor JumlahPaketPeralatandanPerlengkapan KantoryangDisediakan Paket 1 4 56.000.000,00 4 66.000.000,00 4 66.000.000,00 4 66.000.000,00 4 66.000.000,00 7.01.01.2.06.0003 TersedianyaPeralatanRumahTangga SubKegiatanPenyediaanPeralatanRumahTangga JumlahPaketPeralatanRumahTanggayangDisediakan Paket 10 6 700.000,00 6 3.700.000,00 6 3.700.000,00 6 3.700.000,00 6 3.700.000,00 7.01.01.2.06.0004 TersedianyaBahanLogistikKantor SubKegiatanPenyediaanBahanLogistikKantor JumlahPaketBahanLogistikKantoryangDisediakan Paket 3 3 136.355.600,00 3 146.355.600,00 3 146.355.600,00 3 146.355.600,00 3 146.355.600,00 7.01.01.2.06.0005 TersedianyaBarangCetakandanPenggandaan SubKegiatanPenyediaanBarangCetakandanPenggandaan JumlahPaketBarangCetakandanPenggandaan yangDisediakan Paket 2 2 6.500.000,00 2 7.500.000,00 2 7.500.000,00 2 7.500.000,00 2 7.500.000,00 7.01.01.2.06.0006 TersedianyaBahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan PenyedianBahanBacaan danPeraturanPerundang-undanagan JumlahDokumenBahanBacaan danPeraturanPerundang-undanaganyangdisediakan Dokumen 1 1 1.680.000,00 1 1.700.000,00 1 1.700.000,00 1 1.700.000,00 1 1.700.000,00 7.01.01.2.06.0009 TerlaksananyaPenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD SubKegiatanPenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD JumlahLaporanPenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD Laporan 358 200 70.700.000,00 200 80.700.000,00 200 80.700.000,00 200 80.700.000,00 200 80.700.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 21 Kode Bidang Urusan/ProgramKegiatan / Sub Kegiatan Tuju an Sasaran Outco me/Outp ut Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satua n Baseli ne Tahu n 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ke t 2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 7.01.01.2.07 PengadaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahDaerah 36.400.000,00 40.400.000,00 40.400.000,00 40.400.000,00 40.400.000,00 JumlahBarangMilikDaerahyangdisediakan JumlahPaketMebel yangDisediakan(Unit) 55 60 0 0 0 60 JumlahUnitKendaraanDinasOperasional atauLapanganyangDisediakan(Unit) 0 0 0 2 0 0 JumlahUnitPeralatandan MesinLainnyayangDisediakan(Unit) 0 0 3 0 0 0 JumlahUnitSarana danPrasaranaGedungKantoratauBangunanLainnya 0 0 0 0 1 0 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 22 yangDisediakan(Unit) 7.01.01.2.07.0002 TersedianyaKendaraanDinasOperasionalatauLapangan PengadaanKendaraanDinasOprasionalatauLapangan TersedianyaKendaraanDinasOprasionalatauLapangan 0 0 0 0 0 0 2 40.400.000,00 0 0 0 0 7.01.01.2.07.0005 TersedianyaMebel PengadaanMebel JumlahPaketMebel yangDisediakan - 60 Unit 36.400.000,00 0 0 0 0 0 0 60 Unit 40.400.000,00 7.01.01.2.07.0006 TersedianyaPeralatandan MesinLainnya PengadaanPeralatandan MesinLainya JumlahUnitPeralatandan Mesinlainya yangdisediakan(Unit) - - 0 0 3 40.400.00 0,00 0 0 0 0 0 0 7.01.01.2.07.0010 TersedianyaSarana danPrasaranaGedungKantor atauBangunanLainnya PengadaanSarana danPrasaranaGedungKantoratauBangunanlainya JumlahUnit sarandanPrasaranaGedungKantoratauBangunanLainyayangdisediakan(Unit) - - 0 0 0 0 0 0 1 40.400.0 00,00 0 0 7.01.01.2.08 KegiatanPenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahan Daerah Jumlahlaporanpenyediaanjasapenunjangurusanpemerintahan daerahyangtersedia Laporan 243 178.018.000,00 182.018.000,00 182.018.000,00 182.018.000,00 182.018.000,00 Jumlahlaporanpenyediaanjasapenunjangurusanpemerintah JumlahLaporanPenyediaanJasaPelayananUmumKantor 12 12 12 12 12 12 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 23 an daerahyangtersedia yangDisediakan(Laporan)JumlahLaporanPenyediaanJasa SuratMenyurat(Laporan) 228 75 75 75 75 75 JumlahLaporanPenyediaanJasaKomunikasi, SumberDaya Airdan ListrikyangDisediakan(Laporan) 3 3 3 3 3 3 7.01.01.2.08.0001 TerlaksananyaPenyediaanJasa SuratMenyurat SubKegiatanPenyediaanJasa SuratMenyurat JumlahLaporanPenyediaanJasa SuratMenyurat Laporan 228 75 15.400.000,00 75 17.400.000,00 75 17.400.000,00 75 17.400.000,00 75 17.400.000,00 7.01.01.2.08.0002 TersedianyaJasaKomunikasi, SumberDaya Airdan Listrik SubKegiatanPenyediaanJasaKomunikasi, SumberDaya Airdan Listrik JumlahLaporanPenyediaanJasaKomunikasi, SumberDaya Airdan ListrikyangDisediakan Laporan 3 3 20.760.000,00 3 22.760.000,00 3 22.760.000,00 3 22.760.000,00 3 22.760.000,00 7.01.01.2.08.0004 TersedianyaJasaPelayananUmumKantor SubKegiatanPenyediaanJasaPelayananUmumKantor JumlahLaporanPenyediaanJasaPelayananUmumKantoryangDisediakan Laporan 12 12 141.858.000,00 12 141.858.000,00 12 141.858.000,00 12 141.858.000,00 12 141.858.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 24 7.01.01.2.09 KegiatanPemeliharaan BarangMilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahan Daerah Jumlahbarangmilikdaerahyangterpelihara Unit 31 - 139.881.150,00 - 146.881.150,00 - 146.881.150,00 - 146.881.150,00 - 146.881.150,00 Jumlahbarangmilikdaerahyangterpelihara JumlahKendaraanDinasOperasional atauLapanganyangDipeliharadandibayarkanPajak danPerizinannya (Unit) 16 16 16 16 16 JumlahGedungKantor danBangunanLainnyayangDipelihara/Direhabilitasi (Unit) 3 3 3 3 3 JumlahMebel yangDipelihara(Unit) 10 10 10 10 10 JumlahPeralatandan MesinLainnyayangDipelihara(Unit) 12 12 12 12 12 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 25 No Tuju an Sasaran Outco me/Outp ut Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satua n Baseli ne Tahu n 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ke t 2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 7.01.01.2.09.0002 TersedianyaJasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, PajakdanPerizinanKendaraanDinasOperasionalatauLapangan SubKegiatanPenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan, Pajak,danPerizinanKendaraanDinasOperasional ataulapangan JumlahKendaraanDinasOperasional atauLapanganyangDipeliharadandibayarkanPajak danPerizinannya Unit 16 16 28.018.150,00 16 30.018.150,00 16 30.018.150,00 16 30.018.150,00 16 30.018.150,00 7.01.01.2.09.0005 TerlaksananyaPemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel JumlahMebel yangDipelihara Unit - 10 4.500.000,00 10 6.500.000,00 10 6.500.000,00 10 6.500.000,00 10 6.500.000,00 7.01.01.2.09.0006 TerlaksananyaPemeliharaanPeralatandan MesinLainnya SubKegiatanPemeliharaanPeralatandan MesinLainnya JumlahPeralatandan MesinLainnyayangDipelihara Unit 12 12 8.030.000,00 12 10.030.000,00 12 10.030.000,00 12 10.030.000,00 12 10.030.000,00 7.01.01.2.09.0009 TerlaksananyaPemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor danBangunanLainnya SubKegiatanPemeliharaan/RehabilitasiGedungKantor danBangunanLainnya JumlahGedungKantor danBangunanLainnyayangDipelihara/Direhabilitasi Unit 3 3 99.333.000,00 3 100.333.000,00 3 100.333.000,00 3 100.333.000,00 3 100.333.000,00 7.01.02 Meningkatnya KualitasPenyelengga PROGRAMPNYELENGGARAAN 21.759.000,00 11.120.000,00 11.120.000,00 11.120.000,00 11.120.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 26 raanPemerintahan danPelayananPublik(Baik) PEMERINTAHAN DANPELEYANAN PUBLIK 7.01.02.2.01 Jenis datapemerintahyangdipublikasi KegiatanKoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkatKecamatan JumlahDokumenPeningkatanEfektifitasKegiatanPemerintahan diTingkatKecamatan(Dokumen) Dok 12 - 10.400.000,00 12 5.800.000,00 12 5.800.000,00 12 5.800.000,00 12 5.800.000,00 7.01.02.2.01.0002 MeningkatnyaEfektifitasKegiatanPemerintahan diTingkatKecamatan SubKegiatanPeningkatanEfektifitasKegiatanPemerintahan diTingkatKecamatan JumlahDokumenPeningkatanEfektifitasKegiatanPemerintahan diTingkatKecamatan Dok 12 12 10.400.000,00 12 5.800.000,00 12 5.800.000,00 12 5.800.000,00 12 5.800.000,00 7.01.02.2.02 KegiatanPenyelenggaraanUrusanPemerintahan yangtidakDilaksanakan olehUnit KerjaPerangkatDaerahyang ada diKecamatan JumlahPengaduanmasyarakat yangterselesaikan Kasus 13 - 6.250.000,00 - 2.822.000,00 - 2.822.000,00 - 2.822.000,00 - 2.822.000,00 JumlahPengaduanmasyarakatyangterselesaikan JumlahLaporanFasilitasiPercepatanPencapaianStandarPelayananMinimal diWilayah 4 4 4 4 4 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 27 Kecamatan(Laporan)JumlahLaporanPeningkatanEfektifitasPelaksanaanPelayanankepadaMasyarakat diWilayahKecamatan(Laporan) 8 8 8 8 8 JumlahDokumenPerencanaan KegiatanPelayanankepadaMasyarakat diKecamatan(Dokumen) 1 1 1 1 1 7.01.02.2.02.0001 Tersusunnya DokumenPerencanaan KegiatanPelayanankepadaMasyarakatdiKecamatan SubKegiatanPerencanaan KegiatanPelayanankepadaMasyarakat diKecamatan JumlahDokumenPerencanaanKegiatanPelayanankepadaMasyarakatdiKecamatan Dok 1 1 2.150.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 7.01.02.2.02.0002 TerlaksananyaFasilitasiPercepatanPencapaianStandarPelayananMinimal diWilayahKecamatan FasilitasiPercepatanPencapaianStandarPelayananMinimal diWilayahKecamatan JumlahLaporanFasilitasiPercepatanPencapaianStandarPelayananMinimal diWilayahKecamatan Laporan 4 4 1.500.000,00 4 822.000,00 4 822.000,00 4 822.000,00 4 822.000,00 7.01.02.2.02.0003 MeningkatnyaEfektifitasPelaksanaan Pelayanan PeningkatanEfektifitasPelaksanaan JumlahLaporanPeningkatanEfektifitas Laporan 8 8 2.600.000,00 8 1.000.000,00 8 1.000.000,00 8 1.000.000,00 8 1.000.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 28 kepadaMasyarakatdi WilayahKecamatan PelayanankepadaMasyarakat diWilayahKecamatan PelaksanaanPelayanankepadaMasyarakat diWilayahKecamatan(Laporan) No Tuju an Sasaran Outco me/Outp ut Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satua n Baseli ne Tahu n 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun Ke t 2026 2027 2028 2029 2030 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 7.01.02.2.04 KegiatanPelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Jumlahlaporanpelaksanaan urusanpemerintahan yangdilimpahkan kepadacamat yangtersusun Laporan 24 5.109.000,00 2.498.000,00 2.498.000,00 2.498.000,00 2.498.000,00 Jumlahlaporanpelaksanaan urusanpemerintahan yangdilimpahkan kepadacamat yangtersusun JumlahDokumenNonPerizinanUsahayangDilaksanakan(Dokumen) 12 12 12 12 12 JumlahLaporanPelaksanaanNonperizinan padaUrusanPemerintah 12 12 12 12 12 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 29 an(Laporan)JumlahLaporanPelaksanaanKewenangan LainyangDilimpahkan(Laporan) 0 4 4 4 4 7.01.02.2.04.0001 Terlaksananya UrusanPemerintahan yangTerkaitdenganPelayananPerizinanNon Usaha SubKegiatanPelaksanaan UrusanPemerintahan yangterkaitdenganPelayananPerizinanNon Usaha JumlahDokumenNonPerizinanUsahayangdilaksanakan Dokumen 12 12 3.898.000,00 12 1.000.000,00 12 1.000.000,00 12 1.000.000,00 12 1.000.000,00 7.01.02.2.04.0002 Terlaksananya UrusanPemerintahan yangTerkaitdenganNonperizinan SubKegiatanPelaksanaan UrusanPemerintahan yangterkaitdenganNonperizinan JumlahLaporanPelaksanaan NonPerizinanpadaUrusanPemerintahan Laporan 12 12 1.211.000,00 12 600.000,00 12 600.000,00 12 600.000,00 12 600.000,00 7.01.02.2.04.0003 Terlaksananya UrusanPemerintahan yangTerkaitdenganKewenangan Lain yangDilimpahkan Pelaksanaan urusanPemerintahan yangterkaitdenganKewenangan Lainyangdilimpahkan JumlahLaporanPelaksanaanKewenangan LainyangDilimpahkan(Laporan) 0 0 0 0 4 898.000,00 4 898.000,00 4 898.000,00 4 898.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 30 7.01.03 Meningkatnya kualitaspemberdayaanmasyarakatdesa dankelurahan(Belik) ProgramPemberdayaanMasyarakat Desa danKelurahan Persentasekelembagaan desadankelurahanyang aktif % - 72.965.000,00 42.663.000,00 42.663.000,00 42.663.000,00 42.663.000,00 7.01.03.2.01 KegiatanKoordinasiKegiatanPemberdayaan Desa Jumlahdokumenkoordinasikegiatanpemberdayaan desa Dok 8 - 42.495.000,00 - 25.193.000,00 - 25.193.000,00 - 25.193.000,00 - 25.193.000,00 Jumlahdokumenkoordinasikegiatanpemberdayaan desa JumlahLembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalamForumMusyawarahPerencanaanPembangunan diDesa(LembagaKemasyarakatan) 6 6 6 6 6 JumlahDokumenSinkronisasi ProgramKerja danKegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukanolehPemerintahdan Swastadi WilayahKerjaKecamatan(Dokumen) 1 1 1 1 1 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 31 JumlahLaporanPeningkatanEfektivitasKegiatanPemberdayaanMasyarakat diWilayahKecamatan(Laporan) 1 1 1 1 1 7.01.03.2.01.0001 MeningkatnyaPartisipasiMasyarakatdalamForumMusyawarahPerencanaanPembangunan di Desa SubKegiatanPeningkatanPartisipasiMasyarakat dalamForumMusyawarahPerencanaanPembangunan diDesa JumlahLembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalamForumMusyawarahPerencanaanPembangunan diDesa LembagaKemasyarakatan 6 6 5.000.000,00 6 3.000.000,00 6 3.000.000,00 6 3.000.000,00 6 3.000.000,00 7.01.03.2.01.0002 TerlaksananyaSinkronisasi ProgramKerja danKegiatanPemberdayaanMasyarakatyangDilakukanolehPemerintahdan Swastadi WilayahKerjaKecamatan SubKegiatanSinkronisasi ProgramKerja danKegiatanPemberdayaanMasyarakat yangdilakukanolehPemerintahdan Swastadi WilayahKerjaKecamatan JumlahDokumenSinkronisasi ProgramKerja danKegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukanolehPemerintahdan Swastadi WilayahKerjaKecamatan Dok 1 1 34.895.000 ,00 1 20.593.000,00 1 20.593.000,00 1 20.593.000,00 1 20.593.000,00 7.01.03.2.01.0003 MeningkatnyaEfektifitasKegiatanPemberdaya SubKegiatanPeningkatanEfektifitas JumlahLaporanPeningkatanEfektivitas Laporan 1 1 2.600.000,00 1 1.600.000,00 1 1.600.000,00 1 1.600.000,00 1 1.600.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 32 anMasyarakatdi WilayahKecamatan KegiatanPemberdayaanMasyarakat diWilayahKecamatan KegiatanPemberdayaanMasyarakat diWilayahKecamatan 7.01.03.2.03 KegiatanPemberdayaanLembagaKemasyarakatanTingkatKecamatan Jumlahlembagakemasyarakatantingkatkecamatanyangdifasilitasi Lembaga 6 30.470.000,00 17.470.000,00 17.470.000,00 17.470.000,00 17.470.000,00 Jumlahlembagakemasyarakatan tingkatkecamatanyangdifasilitasi JumlahLembagaKemasyarakatan yangDitingkatkanKapasitasnya(LembagaKemasyarakatan) 0 10 10 10 10 JumlahLembagaKemasyarakatan yangDiselenggarakan(LembagaKemasyarakatan) 6 6 6 6 6 7.01.03.2.03.0001 TerselenggaranyaLembagaKemasyarakatan SubKegiatanPenyelenggaraanLembagakemasyarakatan JumlahLembagaKemasyarakatan yangDiselenggarakan(LembagaKemasyarakatan) Lembaga 6 6 30.470.000 ,00 6 15.000.000,00 15.000.000,00 6 15.000.000,00 6 15.000.000,00 7.01.03.2.03.0002 MeningkatnyaKapasitasLembagaKemasyarakatan PeningkatanKapasitasLembagaKemasyarakatan JumlahLembagaKemasyarakatan yangditingkatkan 0 0 0 0 10 2.470.000,00 10 2.470.000,00 10 2.470.000,00 10 2.470.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 33 Kapasitasnya(LembagaKemasyarakatan) 7.01.04 Meningkatnyaketentraman danketertibanumum(Belik) ProgramKoordinasiKetentraman danKetertibanUmum Persentasegangguanketentraman danketertibanumumyangditangani % 100 12.213.000,00 5.032.000,00 5.032.000,00 5.032.000,00 5.032.000,00 7.01.04.2.01 KegiatanKoordinasiUpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertibanUmum Jumlahlaporankoordinasiupayapenyelenggaraanketentraman danketertibanumumyangtersusun Laporan 1 5.990.000,00 2.990.000,00 2.990.000,00 2.990.000,00 2.990.000,00 Jumlahlaporankoordinasiupayapenyelenggaraanketentraman danketertibanumum yangtersusun JumlahLaporanHasilSinergitasdenganKepolisianNegaraRepublikIndonesia,TentaraNasionalIndonesiadanInstansiVertikal diWilayahKecamatan(Laporan) 1 1 1 1 1 7.01.04.2.01.0001 TerlaksananyaSinergitasdenganKepolisianNegara SubKegiatanSinergitasdenganKepolisianNegara JumlahLaporanHasilSinergitasdenganKepolisian Laporan 1 1 5.990.000,00 1 2.990.000,00 1 2.990.000,00 1 2.990.000,00 1 2.990.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 34 RepublikIndonesia,TentaraNasionalIndonesiadanInstansiVertikal diWilayahKecamatan RepublikIndonesia,TentaraNasionalIndonesiadanInstansiVertikal diWilayahKecamatan NegaraRepublikIndonesia,TentaraNasionalIndonesiadanInstansiVertikal diWilayahKecamatan 7.01.04.2.02 KegiatanKoordinasiPenerapandanPenegakanPeraturanDaerahdanPeraturanKepalaDaerah Jumlahlaporankoordinasipenerapandanpenegakanperaturandaerahdanperaturankepaladaerah Laporan 1 6.223.000,00 2.042.000,00 2.042.000,00 2.042.000,00 2.042.000,00 Jumlahlaporankoordinasipenerapandanpenegakanperaturandaerah danperaturankepaladaerah JumlahLaporanKoordinasi/SinergidenganPerangkatDaerahyangTugas danFungsinyadi BidangPenegakanPeraturanPerundang-Undangandan/atauKepolisianNegaraRepublikIndonesia(Laporan) 1 1 1 1 1 7.01.04.2.02.0001 TerlaksananyaKoordinasi/Sinergidengan Sub KegiatanKoordinasi/Sinergi DenganPerangkatDaerah yangTugas dan JumlahLaporanKoordinasi/Sinergi denganPerangkatDaerah yang Laporan 1 1 6.223.000,00 1 2.042.000,00 1 2.042.000,00 1 2.042.000,00 1 2.042.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 35 PerangkatDaerahyang TugasdanFungsinyadi BidangPenegakanPeraturanPerundang-Undangandan/atauKepolisianNegaraRepublikIndonesia Fungsinya diBidangPenegakanPeraturanPerundang-Undangandan/atauKepolisianNegaraRepublikIndonesia Tugas danFungsinya diBidangPenegakanPeraturanPerundangUndangandan/atauKepolisianNegaraRepublikIndonesia 7.01.05 Meningkatnya wawasankebangsaandankerukunanantar umatberagama(Belik) ProgramPenyelenggaraanUrusanPemerintahan Umum Persentasekonflik dimasyarakat yangditangani % 304 60.250.00 0,00 37.660.000,00 37.660.000,00 37.660.000,00 37.660.000,00 7.01.05.2.01 KegiatanPenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumsesuaiPenugasanKepalaDaerah Jumlahmasyarakat yangpahamwawasankebangsaan danketahanannasional Orang 304 60.250.000,00 37.660.000,00 37.660.000,00 37.660.000,00 37.660.000,00 Jumlahmasyarakatyang pahamwawasankebangsaandanketahanannasional JumlahOrangyangMengikutiPembinaanWawasanKebangsaan danKetahananNasionaldalamrangkaMemantapkanPengamala 300 300 300 300 300 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 36 nPancasila,PelaksanaanUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945,PelestarianBhinnekaTunggalIka sertaPemertahanan danPemeliharaanKeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia(Orang)JumlahOrangyangMengikutiFasilitasi,KoordinasidanPembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) WawasanKebangsaan danKetahananNasional(Orang) 26 26 26 26 JumlahDokumenTugasForumKoordinasi 4 4 4 4 4 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 37 PimpinandiKecamatan(Dokumen) 7.01.05.2.01.0001 TerlaksananyaPembinaanWawasanKebangsaandanKetahananNasionaldalamrangkaMemantapkanPengamalanPancasila,Pelaksanaan Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945,PelestarianBhinnekaTunggal IkasertaPemertahanan danPemeliharaanKeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia SubKegiatanPembinaanWawasanKebangsaandanKetahananNasionaldalamrangkaMemantapkanPengamalanPancasila,PelaksanaanUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun 1945,PelestarianBhinnekaTunggal IkasertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia Jumlah OrangyangMengikutiPembinaanWawasanKebangsaandanKetahananNasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalanPancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegaraRepublikIndonesiaTahun 1945,PelestarianBhinnekaTunggal IkasertaPemertahanandanPemeliharaanKeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia Orang 300 300 54.900.000,00 300 30.900.000,00 300 30.900.000,00 300 30.900.000,00 300 30.900.000,00 7.01.05.2.01.0002 TerlaksananyaFasilitasi,KoordinasidanPembinaan(Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) Fasilitasi,koordinasidanpembinaan(Bimtek,Sosialiasi,Konsultasi)Wawasankebangsaandan Jumlah OrangyangmengikutiFasilitasiKoordinasidanpembinaan(Bimtek,Sosialiasi,Konsultasi)Wawasan 0 0 0 0 26 4.000.000,00 26 4.000.000,00 26 4.000.000,00 26 4.000.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 38 WawasanKebangsaandanKetahananNasional ketahanannasional kebangsaandanketahanannasional(Orang) 7.01.05.2.01.0008 Terlaksananya TugasForumKoordinasiPimpinan diKecamatan Pelaksanaantugas ForumKoordinasiPimpinan diKecamatan JumlahDokumenTugas ForumKoordinasiPimpinan diKecamatan Dok 4 4 5.350.000,00 4 2.760.000,00 4 2.760.000,00 4 2.760.000,00 4 2.760.000,00 7.01.06 Meningkatnyapembinaandanpengawasanpemerintahan Desa(Belik) ProgramPembinaandanPengawaasanPemerintahan Desa PersentasekesesuaianRKPDesdenganRPJMDes % 94,12 - 67.640.75 0,00 - 22.721.400,00 - 22.721.400,00 - 22.721.400,00 - 22.721.400,00 7.01.06.2.01 KegiatanFasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaandanPengawasanPemerintahan Desa Jumlahdokumenfasilitasi,rekomendasi dankoordinasipembinaan danpengawasanpemerintahan desayangtersusun Dok 84 - 67.640.750,00 - 22.721.400,00 - 22.721.400,00 - 22.721.400,00 - 22.721.400,00 Terwujudnya desaberadministrasipemerintahan baik JumlahDokumenSinkronisasiPerencanaanPembangunanDaerahdenganPembangunan Desa(Dokumen) 0 2 2 2 2 JumlahDokumenFasilitasi 10 10 10 10 10 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 39 dalamrangkaPelaksanaanPemilihanKepalaDesa(Dokumen)JumlahDokumenFasilitasidalamrangkaPelaksanaan TugasdanFungsiBadanPermusyawaratanDesa(Dokumen) 1 1 1 1 1 JumlahDokumenFasilitasidalamrangkaPelaksanaan TugasKepalaDesa danPerangkatDesa(Dokumen) 2 2 2 2 2 JumlahDokumenFasilitasidalamrangkaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertibanUmum(Dokumen) 13 13 13 13 13 JumlahDokumenFasilitasidalam 13 13 13 13 13 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 40 rangkaPerencanaanPembangunanPartisipatif(Dokumen)JumlahDokumenFasilitasidalamrangkaProgramdanPelaksanaanPemberdayaanMasyarakat Desa(Dokumen) 13 13 13 13 13 JumlahLaporanFasilitasidalamrangkaPenerapandanPenegakanPeraturanPerundang-Undangan(Laporan) 3 3 3 3 3 JumlahDokumenyangDifasilitasidalamrangkaPenyusunanPeraturanDesa danPeraturanKepalaDesa(Dokumen) 13 13 13 13 13 JumlahDokumen 13 13 13 13 13 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 41 yangDifasilitasidalamrangkaPengelolaanKeuanganDesa danPendayagunaan AsetDesa(Dokumen)JumlahDokumenyangDifasilitasidalamrangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa(Dokumen) 13 13 13 13 13 JumlahDokumenRekomendasiPengangkatan danPemberhentianPerangkatDesa(Dokumen) 1 1 1 1 1 7.01.06.2.01.0001 TerlaksananyaFasilitasiPenyusunan PeraturanDesa danPeraturanKepalaDesa SubKegiatanFasilitasiPenyusunanPeraturanDesa danPeraturanKepalaDesa JumlahDokumenyangDifasilitasidalamrangkaPenyusunanPeraturanDesa danPeraturanKepalaDesa Dok 13 13 4.835.000,00 13 1.835.000,00 13 1.835.000,00 13 1.835.000,00 13 1.835.000,00 7.01.06.2.01.0002 TerlaksananyaFasilitasi SubKegiatanFasilitasi JumlahDokumenyang Dok 13 13 10.532.000,00 13 3.532.000,00 13 3.532.000,00 13 3.532.000,00 13 3.532.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 42 Administrasi TataPemerintahan Desa Administrasi TataPemerintahan Desa DifasilitasidalamrangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 7.01.06.2.01.0003 TerlaksananyaFasilitasiPengelolaanKeuanganDesa danPendayagunaan AsetDesa SubKegiatanFasilitasiPengelolaanKeuanganDesa danPendayagunaan AsetDesa JumlahDokumenyangDifasilitasidalamrangkaPengelolaanKeuanganDesa danPendayagunaan AsetDesa Desa 13 13 11.428.00 0,00 13 3.428.000,00 13 3.428.000,00 13 3.428.000,00 13 3.428.000,00 7.01.06.2.01.0004 TerlaksananyaFasilitasiPenerapandanPenegakanPeraturanPerundang-Undangan SubKegitanFasilitasiPenerapandanPenegakanPeraturanPerundang-undangan JumlahLaporanFasilitasidalamrangkaPenerapandanPenegakanPeraturanPerundang-undangan Laporan 3 3 3.000.000 ,00 3 1.971.400,00 3 1.971.400,00 3 1.971.400,00 3 1.971.400,00 7.01.06.2.01.0005 TerlaksananyaFasilitasiPelaksanaan TugasKepalaDesa danPerangkatDesa SubKegiatanFasilitasiPelaksanaan TugasKepalaDesa danPerangkatDesa JumlahDokumenFasilitasidalamrangkaPelaksanaan TugasKepalaDesa danPerangkatDesa Dok 2 2 4.522.000,00 2 1.522.000,00 2 1.522.000,00 2 1.522.000,00 2 1.522.000,00 7.01.06.2.01.0006 TerlaksananyaFasilitasiPelaksanaan PemilihanKepalaDesa FasilitasiPelaksanaanPemilihanKepalaDesa JumlahDokumenFasilitasidalamrangkaPelaksanaanPemilihan Dok 10 10.000.000,00 10 2.000.000,00 10 2.000.000,00 10 2.000.000,00 10 2.000.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 43 KepalaDesa 7.01.06.2.01.0007 TerlaksananyaFasilitasiPelaksanaan Tugasdan FungsiBadanPermusyawaratan Desa SubKegiatanFasilitasiPelaksanaan Tugasdan FungsiBadanPermusyawaratanDesa JumlahDokumenFasilitasidalamrangkaPelaksanaan TugasdanFungsiBadanPermusyawaratanDesa Dok 1 1 4.090.000,00 1 1.200.000,00 1 1.200.000,00 1 1.200.000,00 1 1.200.000,00 7.01.06.2.01.0008 TersedianyaRekomendasiPengangkatan danPemberhentianPerangkatDesa SubKegiatanRekomendasipengangkatan danpemberhentianPerangkatDesa JumlahdokumenRekomendasipengangkatan danpemberhentianPerangkatDesa 0 0 0 0 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 7.01.06.2.01.0009 TerlaksananyaFasilitasiSinkronisasiPerencanaanPembangunan DaerahdenganPembangunan Desa SubKegiatanFasilitasisinkronisasiPerencanaanpembangunanDaerahdenganPembangunan Desa JumlahdokumenSinkronisasiPerencanaanpembangunanDaerahdenganPembangunan Desa 0 0 0 0 2 1.000.000,00 2 1.000.000,00 2 1.000.000,00 2 1.000.000,00 7.01.06.2.01.0011 TerlaksananyaFasilitasiPenyelenggaraanKetenteraman danKetertibanUmum SubKegitanFasilitasiPenyelenggaraanKetentraman danKetertibanUmum JumlahDokumenSinkronisasiPerencanaanPembangunanDaerahdenganPembangunan Desa 13 13 8.253.750,00 13 1.253.750,00 13 1.253.750,00 13 1.253.750,00 13 1.253.750,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 44 7.01.06.2.01.0013 TerlaksananyaFasilitasiPenyusunanPerencanaanPembangunanPartisipatif SubKegiatanFasilitasiPenyusunanPerencanaanPembangunanPartisipatif JumlahDokumenFasilitasidalamrangkaPerencanaanPembangunanPartisipatif Dok 13 13 4.500.000,00 13 1.500.000,00 13 1.500.000,00 13 1.500.000,00 13 1.500.000,00 7.01.06.2.01.0016 TerlaksananyaFasilitasiPenyusunan ProgramdanPelaksanaanPemberdayaanMasyarakatDesa SubKegiatanFasilitasiPenyusunan ProgramdanPelaksanaanPemberdayaanMasyarakat Desa JumlahDokumenFasilitasidalam rangkaProgram danPelaksanaanPemberdayaan MasyarakatDesa Dok 13 13 6.480.000,00 13 2.480.000,00 13 2.480.000,00 13 2.480.000,00 13 2.480.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2026 45 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2029 46 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 1
2029.Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Belik ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Belik. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Belik serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Belik merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Belik. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Belik yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Belik harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Belik. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Kecamatan Belik di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Belik ini. Pemalang, CAMAT BELIK MUCHAMMAD MAKSUM, S.IP. Pembina NIP. 19750213 200604 1 005 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 I-1 Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. Kecamatan Watukumpul sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Watukumpul Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Watukumpul untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Watukumpul serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Watukumpul selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa yang aktif. Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Watukumpul, LL. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 I-2 dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Watukumpul harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai. Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD. Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025- 2029 disajikan dalam bagan berikut : Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 Sesuai Melalui Disusun OPD Bappeda Disusun OPD Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Renstra PD Tidak Sesuai Disusun OPD Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah) Dokumen Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut : Persiapan Penyusunan Renstra PD Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Penyusunan Rancangan Renstra PD Forum Perangkat Daerah Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Penetapan Renstra PD Perkada Lampiran Renstra PD dengan Keputusan Kepala OPD Renstra PD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 I-3 Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan RPJPD RPJMD RKPD Visi, Misi, Program Calon Bupati Visi, Misi, Program Bupati Terpilih Draft Awal RPJMD Draft Renstra PD Musrenbang RPJMD Draft RPJMD Renstra PD Renja PD RKA PD https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 I-4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6); https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 I-5
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
30.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
31.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
32.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
33.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
34.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 I-6 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025- 2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan Masyarakat di wilayah kecamatan. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
1.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Watukumpul untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2.Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Watukumpul serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3.Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Watukumpul. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2021- 2026 mengacu pada Inmendagri Nomor 02 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :
1.Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2.Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Watukumpul, berisi gambaran pelayanan perangkat daerah paling sedikit memuat: tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Watukumpul, sumber daya Kecamatan Watukumpul, kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul, permasalahan pelayanan Kecamatan Watukumpul, isu strategis Kecamatan Watukumpul dan telaah visi misi Bupati dan Wakil Bupati.
3.Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, berisi tentang tujuan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029, sasaran renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029, serta strategi dan arah kebijakan Kecamatan Watukumpul dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029.
4.Bab IV Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Watukumpul.
5.Bab V Penutup, berisi Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-1 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Watukumpul mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Watukumpul Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang CAMAT KASI PELAYANAN KASUBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KASI TATA PEMERINTAHAN KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-2 ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya. A. Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :
1.Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2.Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3.Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4.Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5.Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6.Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9.Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10.Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11.Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12.Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-3 B. Sekretaris Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :
1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2.Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3.Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4.Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5.Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6.Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7.Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9.Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a.Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-4
4. 4.Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. 5.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. 6.Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. 7.Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. 10.Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. 3.Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. 4.Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-5 penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. 5.Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. 6.Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. 7.Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. 8.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :
12. 1.Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
13. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
14. 3.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
15. 4.Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
16. 5.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-6 pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
17. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
18. 7.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
19. 8.Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
20. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
21. 10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
22. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas:
23. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
24. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
25. 3.Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
26. 4.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-7
27. 5.Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
28. 6.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
29. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
30. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
31. 9.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
32. 10.Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
33. 11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
34. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
35. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
36. 3.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
37. 4.Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan guna tegaknya peraturan;
38. 5.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-8 keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
39. 6.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
40. 7.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
41. 8.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
42. 9.Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
43. 10.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
44. 11.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
45. 12.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. F. Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
46. 1.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
47. 2.Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
48. 3.Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
49. 4.Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
50. 5.Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
51. 6.Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi; https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-9
52. 7.Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
53. 8.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undanganguna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
54. 9.Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
55. 10.Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
56. 11.Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
57. 12.Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
58. 13.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Watukumpul Sumber daya Kecamatan Watukumpul sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
a.Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Jumlah pegawai di Kecamatan Watukumpul dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut : Tabel 2.1. Pegawai Kecamatan Watukumpul No Uraian Laki- laki Pere mpua n Golongan Jumla h I II III IV 1 Camat 1 - - - - 1 1 2 Sekcam - - - - - - - 3 Kasubag 1 - - - 1 - 1 4 Kasi Kecamatan 3 - - - 3 - 3 5 JFU Kecamatan 8 1 - 5 4 - 9 6 JFT Kecamatan - - - - - - - 7 Non ASN Kecamatan 2 9 - - - - 11 Jumlah 15 10 - 5 8 1 25 Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul, 2025 Pegawai Kecamatan Watukumpul berjumlah 25 orang, meliputi 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Watukumpul dominan laki-laki yaitu sebanyak 60,00 %. Agar kecamatan Watukumpul menerapkan responsif gender, untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi non ASN sebanyak 11 orang, golongan II sebanyak 5 orang, https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-10 golongan III sebanyak 8 orang dan golongan IV sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Watukumpul didominasi oleh ASN sebanyak 56,00 % dan dominan bergolongan III yaitu sebanyak 32,00 %. Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan No Jenis Diklat Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 Diklatpim III 1 1 - 2 Diklatpim IV 1 1 - 3 ADUM - - - 4 SEPADA - - - 5 Struktural yang belum diklat 3 3 - Jumlah 5 5 - Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul., 2025 Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Watukumpul, yaitu 1 orang sudah mengikuti Diklatpim III, 1 orang sudah mengikuti Diklatpim IV dan 3 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang. Tabel 2.3. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan ASN
1. 1.Pasca Sarjana (S2) - - -
2. 2.Sarjana (S1) 11 10 1
3. 3.Diploma - - -
4. 4.SLTA 1 1 -
5. 5.SLTP 2 2 - Jumlah 14 13 1 Non ASN
6. 1.Pasca Sarjana (S2) - - -
7. 2.Sarjana (S1) 7 1 6
8. 3.Diploma - - -
9. 4.SLTA 4 2 2 Jumlah 11 3 8 Jumlah Total 25 16 9 Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul, 2025 Jumlah pegawai Kecamatan Watukumpul berdasar tingkat pendidikan yaitu Sarjana (S1) sebanyak 11 orang, SLTA sebanyak 1 orang, dan SLTP sebanyak 2 orang sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Watukumpul sudah tercukupi, yaitu dengan dominansi berpendidikan S1 sebanyak 78,57 %. Tabel 2.4. Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon No Eselon Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 1 III A 1 1 - 2 III B - - - 3 IV A 3 3 - 4 IV B 1 1 - Jumlah 5 5 - Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul., 2025 Jumlah pegawai Kecamatan Watukumpul berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon III A sebanyak 1 orang, Eselon IV A sebanyak 3 orang, Eselon IV B sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Watukumpul berdasarkan tingkat eselon dominan esselon IVA yaitu sebanyak 60 %. Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada, Kecamatan Watukumpul telah melaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang tersaji pada tabel berikut : https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-11 Tabel 2.5. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kecamatan Watukumpul Tahun 2023-2024 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Tahun ke Realisasi Tahun ke Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Pelaksanaan ke Uraian Permasalahan 2023 2024 2023 2024 2023 2024
10. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 6.500.000 12.700.000 6.493.042 12.656.000 99,89 99,65 Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.500.000 12.700.000 6.493.042 12.656.000 99,89 99,65 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000 6.500.000 1.999.940 6.488.000 100,00 99,82 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000 3.700.000 1.993.102 3.700.000 99,66 100,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.468.000 100,00 98,72
11. 2.Program Penyelenggaraa Pemerintahan dan Pelayanan Publik 5.000.000 10.000.000 5.000.000 9.943.000 100,00 99,43 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.000.000 10.000.000 5.000.000 9.943.000 100,00 99,43 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.000.000 10.000.000 5.000.000 9.943.000 100,00 99,43
12. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 20.000.000 40.000.000 19.982.000 39.152.600 99,91 97,88 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.000.000 40.000.000 19.982.000 39.152.600 99,91 97,88 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-12 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Tahun ke Realisasi Tahun ke Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Pelaksanaan ke Uraian Permasalahan 2023 2024 2023 2024 2023 2024 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 40.000.000 19.982.000 39.152.600 99,91 97,88
13. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 20.000.000 0 19.950.000 0 99,75 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 20.000.000 0 19.950.000 0 99,75 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 20.000.000 0 19.950.000 0 99,75
14. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 23.000.000 70.832.000 23.000.000 70.731.500 100,00 99,86 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 23.000.000 70.832.000 23.000.000 70.731.500 100,00 99,86 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 13.000.000 60.832.000 13.000.000 60.731.500 100,00 99,83 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00 100,00
15. 6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 31.607.000 60.482.000 31.607.000 60.482.000 100,00 100,00 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-13 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Tahun ke Realisasi Tahun ke Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Pelaksanaan ke Uraian Permasalahan 2023 2024 2023 2024 2023 2024 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 31.607.000 60.482.000 31.607.000 60.482.000 100,00 100,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12.982.000 20.482.000 12.982.000 20.482.000 100,00 100,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10.000.000 25.000.000 10.000.000 25.000.000 100,00 100,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 8.625.000 15.000.000 8.625.000 15.000.000 100,00 100,00 Jumlah 86.107.000 214.014.000 86.082.042 212.915.100 99,97 99,49 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-14
b.Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Watukumpul dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6. Inventaris Aset Kecamatan Watukumpul No Gol Kode Bid Baran g Nama Bidang Barang Jumlah Barang Kondisi Jumlah Harga (Rp)Baik Sedang Rusak 1 01 Tanah 01 Tanah 1 1 83.600.000,- Jumlah KIB A 1 1 83.600.000,- 2 01 Peralatan dan Mesin 02 Alat-alat Besar 1 13.000.000,- 03 Alat-alat Angkutan 11 490.915.430,- 04 Alat Kantor & Rumah Tangga 63 182.853.070,- 05 Alat Studia & Alat Komunikasi 22 100.605.650,- 06 Peralatan Personal Komputer 37 168.087.700,- Jumlah KIB B 955.461.850,- 3 03 Gedung dan Bangunan 11 Bangunan Gedung 1.878.626.300,- 12 Monumen 0,- Jumlah KIB C 1.878.626.300,- 4 04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 13 Jalan & Jembatan 0,- 14 Bangunan Air/Irigasi 0,- 15 Instalasi 0,- 16 Jaringan 3.000.000,- Jumlah KIB D 3.000.000,- 5 05 Aset Tetap Lainnya 17 Buku dan Perpustakaan 0,- 18 Barang Bercorak Kebudayaan 0,- 19 Hewan, Ternak dan Tanaman 0,- Jumlah KIB E 0,- 6 06 Konstruksi dalam Pengerjaan 0,- Jumlah KIB F 0,- Jumlah Total 2.920.688.150,- Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul., 2025 Berdasar tabel 2.6, sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Kecamatan Pemalang sudah cukup dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-15
c.Administrasi Kewilayahan Terdapat 15 desa di Kecamatan Watukumpul dengan perincian sebagai berikut : Tabel 2.7. Administrasi Kewilayahan Kecamatan Watukumpul No Desa Jumlah Dusun Jumlah RW Jumlah RT Jumlah Perangkat Desa Jumlah Linmas Ket 1 Tundagan 5 5 20 12 25 2 Tlagasana 8 8 24 15 51 3 Bongas 3 6 29 11 37 4 Cikadu 5 6 34 11 49 5 Cawet 3 3 24 11 22 6 Medayu 4 4 12 11 16 7 Pagelaran 3 8 16 10 40 8 Bodas 4 4 18 12 20 9 Gapura 3 3 15 11 20 10 Jojogan 3 5 23 10 26 11 Majalangu 5 9 48 10 19 12 Watukumpul 3 4 22 11 31 13 Tambi 1 4 16 10 26 14 Majakerta 5 5 30 11 30 15 Wisnu 3 3 13 11 22 Jumlah 58 77 344 167 434 Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul, 2025 Kecamatan Watukumpul terdiri dari 15 desa, 344 RT dan 77 RW. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 434 personil Linmas. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-16 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 berikut : Tabel 2.8.a Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang No Indikator Satuan SPM IKU IKK Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun Catatan AnalisisTahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan Indeks √ NA 82 84 86 88 80 82 90,21 90,48 90,66 NA 100,00 107,39 105,21 103,02 2 Cakupan layanan kecamatan % √ NA 93,33 94,67 94,67 96,00 93,33 93,33 94,67 94,67 96,00 NA 100,00 100,00 100,00 100,00 3 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks NA 35,52 35,82 36,32 36,82 35,32 28,10 39,53 0 0 NA 79,11 110,36 0,00 0,00 4 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indeks - - NA 34,80 35,30 35,80 36,30 34,30 41,63 48,40 59,05 63,76 NA 119,63 137,11 164,94 175,65 5 Persentase pelayanan publik yang tersedia % NA 93,33 93,33 93,33 93,33 93,33 90,56 93,33 93,33 93,33 NA 97,03 100,00 100,00 100 6 Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif % - - - NA 100 100 100 100 100 95,69 100 100 100 NA 95,69 100,00 100,00 100 7 Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan % - - - NA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 NA 100,00 100,00 100,00 100 8 Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani % - - - NA 100 100 100 100 100 0 100 100 100 NA 0,00 100,00 100,00 100 9 Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik % - - - NA 73,33 80 80 86,67 73,33 72,63 80 80 86,67 NA 99,05 100,00 100,00 100 Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-17 Berdasarkan tabel 2.8.a dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul selama tahun 2020-2024 sebagai berikut :
1. 1.Melebihi target, meliputi : - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan (2022 – 2024); - Indeks Reformasi Birokrasi (2022); - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2021, 2022, 2023 dan 2024). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :
a.Komitmen dari semua pihak;
b.Sarana dan prasarana yang memadai;
c.Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM.
1. 2.Memenuhi target, meliputi : - Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan

(2021); - Cakupan layanan kecamatan (2021 – 2024); - Persentase pelayanan publik yang tersedia (2022 – 2024); - Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif (2022 – 2024); - Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan (2021 – 2024); - Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani (2022 – 2024); - Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik (2022 – 2024). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :
1. a.Komitmen dari semua pihak;
2. b.Sarana dan prasarana yang memadai;
3. c.Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
4. d.Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi
  1. 3.Tidak memenuhi target, meliputi : - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan
(2020)- Cakupan layanan kecamatan (2020) - Indeks Reformasi Birokrasi (2020, 2021, 2023-2024), yang disebabkan oleh : (1) Kurangnya komitmen dari berbagai pihak; (2) Pada tahun 2023-2024 belum dilakukannya evaluasi oleh inspektorat. - Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (2020) - Persentase pelayanan publik (2020, 2021) - Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif (2020, 2021) - Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan (2021) - Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani (2020, 2021) - Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik (2020, 2021), yang disebabkan oleh : (1) Masih ada beberapa desa yang kurang memahami tentang pembuatan kelengkapan administrasi desa; (2) Masih kurangnya SDM yang memadai; dan (3) Pembinaan yang kurang terjadwal. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-18 Tabel 2.8. b Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Sesuai Bab II RPJMD tahun 2025 – 2029 No Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani % 100 100 100 100 100 2 Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan % 80 80 100 100 70 3 Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan % 100 100 100 100 100 4 Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi % 66,67 80 100 100 100 5 Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani % 100 100 100 100 100 6 Jumlah potensi konflik kasus 0 0 0 0 0 7 Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik % 73,33 73,33 100 80 86,67 Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2025 Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu. Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 70% - 100%. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait. Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 sudah sangat baik sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa sampai kecamatan sudah sangat tinggi dan perlu untuk terus dipertahankan. Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2020-2024 yaitu sebesar 66,67% - 100%. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-19 Pada tahun 2020 - 2024 tidak terdapat potensi konflik. Artinya tidak ada perbedaan pendapat dan kesalahpahaman yang berlarut larut hingga menjadi suatu potensi konflik. Sebelum menjadi potensi konflik sudah dapat diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan. Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2020-2024 capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait. Selain indikator pada Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2020-2024 dan pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2026 terdapat pula indikator kinerja berdasar SDG’s, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021. Namun, untuk Kecamatan Watukumpul tidak terdapat indikator kinerja dari ketiga regulasi tersebut sehingga ditulis NIHIL. Tabel 2.8. c Pencapaian Kinerja Pelayanan KecamatanWatukumpul Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 NIHIL 3 Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2025 Tabel 2.8. d Pencapaian Kinerja Pelayanan KecamatanWatukumpul Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 NIHIL 3 Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2025 Tabel 2.8. e Pencapaian Kinerja Pelayanan KecamatanWatukumpul Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 NIHIL 3 Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-20 Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Uraian Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi Program pelayanan adminiatrasi perkantoran 273.790. 000 271.765. 000 99,2 6 NA NA Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 387.305. 000 385.375. 000 99,5 0 NA NA Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7.970.0 00 7.970.0 00 100, 00 NA NA Progran peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD 36.045. 000 36.045. 000 100, 00 NA NA Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 131.625. 000 131.606. 000 99,9 9 NA NA Program pengembangan kewiliyahan 94.246. 000 93.729. 000 99,4 5 NA NA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 2.633.09 5.000 2.474.66 4.000 2.310.68 1.000 2.481.35 7.500 2.493.98 1.827 2.286.45 6.784 2.185.32 9.895 2.154.91 3.415 94,7 2 92,3 9 94,5 8 86,8 4 -5,26 -14,14 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 36.000. 000 51.000 .000 26.000 .000 61.000 .000 36.000 .000 50.572 .000 25.988 .935 46.264.0 19 100, 00 99,1 6 99,9 6 75,8 4 127,26 69,88 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 62.724. 000 75.000 .000 55.275 .000 78.500 .000 62.460 .000 74.250 .000 55.257 .000 77.557 .600 99,5 8 99,0 0 99,9 7 98,8 0 35,29 33,65 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum - 10.000 .000 5.000 .000 40.000 .000 - 10.000 .000 5.000.0 00 39.177 .400 0,00 100, 00 100, 00 97,9 4 650,00 633,55 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 55.000. 000 45.000 .000 27.140 .000 80.832 .000 48.812 .000 45.000 .000 27.140 .000 80.731 .500 88,7 5 100, 00 100, 00 99,8 8 139,96 149,96 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 127.000 .000 174.375 .000 110.736 .500 200.806 .500 124.586 .000 174.374 .000 110.506 .550 182.588 .000 98,1 0 100, 00 99,7 9 90,9 3 82,15 68,56 Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2025 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-21 Berdasar tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2020-2024 rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Watukumpul, yaitu dengan rata-rata sebesar 99,70% pada tahun 2020 menjadi sebesar 91,71% pada tahun 2020. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapat terserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Watukumpul. Besaran anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Watukumpul selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 171,57%. Besaran realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2020-2024 juga cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 156,91%. Peningkatan anggaran menjadi salah satu pendorong dapat tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Watukumpul khususnya dalam melaksanakan pelayanan, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Watukumpul antara lain sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Desa
2. b.Masyarakat
3. c.Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Watukumpul juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat Kecamatan. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah Permasalahan pelayanan Kecamatan Watukumpul diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat di identifikasi berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025- 2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Watukumpul dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Watukumpul No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Masih terdapat pengajuan izin non usaha Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-22 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Masih terdapat kewenangan lain yang dilimpahkan 2 Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan 3 Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup 4 Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan 5 Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-23 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Ada desa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa 6 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD Belum optimalnya penyusunan dokumen penganggaran PD Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD Belum optimalnya pengadministrasian keuangan Perlunya penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD 7 Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi Belum optimalnya pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) Belum optimalnya penyusunan perencanaan kebutuhan BMD Belum optimalnya penyusunan laporan BMD Masih rendahnya kapasitas SDM Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi umum Belum tercukupinya sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan Penataan arsip belum sesuai ketentuan Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas Masih kurangnya penyediaan jasa penunjang pelaksanaan tugas Jumlah ASN belum mencukupi kebutuhan Belum optimalnya pemeliharaan BMD Terdapat kendaraan dinas yang harus dipelihara Terdapat mebel yang harus dipelihara Terdapat peralatan dan mesin yang harus dipelihara Terdapat gedung kantor yang harus dipelihara https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-24 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Terdapat sarpras pendukung gedung kantor yang harus dipelihara 2.2.2 Isu Strategis Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah/panjang. (Permendagri 86 tahun 2017). Isu strategis Kecamatan Watukumpul dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional dan Provinsi, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kecamatan Watukumpul selama kurun waktu tahun 2025-2029. Isu Global, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pemalang untuk Kecamatan Watukumpul adalah sebagai Berikut: Tabel 2.11 Isu Strategis Kecamatan Watukumpul Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Pelayanan Publik Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia Krisis Lapangan Pekerjaan Masih tingginya kesenjangan Pembangunan antar wilayah karena persebaran ekonomi yang tidak merata antara utara dan Selatan, barat dan timur (Bali), serta daerah kepulauan Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Belum Optimalnya Pelayanan Publik Pemberdaya an Masyarakat Desa dan Kelurahan Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan Masyaraka t damai Kekuatan budaya Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintaha n Desa/Kelura han Belum optimalnya desa bertata kelola pemerintahan baik Krisis Utang Belum optimalnya Upaya pengurangan Tingkat pengangguran Penurunan Tingkat pengengguran Belum Optimalnya Pembinaan dan Pengawasa n Tata Kelola Pemerintah an Desa/Kelur ahan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-25 2.3 Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Watukumpul yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA” Visi ini memiliki pembentuk kata :

1.Bersih Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2.Cakap dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3.Handal dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4.Mulya Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut : Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS yang relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Tata Kelola pemerintahan belum optimal Tata Kelola pemerintahan yang dinamis Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 II-26

1.Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik
2.Misi 2 Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3.Misi 3 Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
4.Misi 4 Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi ewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
5.Misi 5 Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro
6.Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7.Misi 7 Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
8.Misi 8 Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 III-1 Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang pelayanan publik, Kecamatan Watukumpul secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum. 3.1 Tujuan Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Watukumpul selama tahun 2025–2029 adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Watukumpul sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, bertujuan untuk meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan. Tujuan tersebut diukur dengan indikator jumlah desa/kelurahan mandiri di kecamatan. 3.2 Sasaran Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Watukumpul dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Watukumpul selama tahun 2025-2029, adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”. Sasaran tersebut diukur dengan indikator nilai SKM dan Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri yang diperoleh dari jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100%. Adapun teknis merumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Watukumpul dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1. https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 III-2 Tabel 3.1 Teknis merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Watukumpul NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Kondis i Awal Target Tahun Ke 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan 3 3 4 4 4 4 4 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nilai SKM 90,66 91,05 91,10 91,15 91,20 91,25 91,30 Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri 20,00 20,00 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 III-3 3.3 Strategi Strategi yang dilakukan oleh Kecamatan Watukumpul guna mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Watukumpul dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.Peningkatan kualitas SDM Kecamatan Watukumpul
2.Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas
3.Meningkatnya kualitas pembangunan desa
4.Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan
5.Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik Dalam rangka mencapai strategi di atas maka pentahapan strategi setiap tahun adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Tahapan Rencana Strategis Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatkan peran serta masyarakat desa dan lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan Mempercepat pembangunan Kecamatan Watukumpul untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah 3.4 Arah Kebijakan Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategis yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025 – 2030 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Pemalang adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Watukumpul NO OPERASIONALISA SI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KET.
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum Peningkatan kualitas perencanaan daerah di fokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dok pusat dan propinsi Peningkatan kualitas digitalisai pelayanan pemerintahan di fokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City dan kualitas layanan aduan Penguatan sistem perencanaan, pelayananan pemerintahan dan pengukuran kinerja https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 III-4 NO OPERASIONALISA SI NPSK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KET.
(1)(2) (3) (4) (5) Peningkatan kualitas pelayanan publik di fokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat 2 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi Pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan UMKM 3 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Peningkatan konduktivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan Meningkatkan pelatihan limas dan pembinaan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di fokuskan eprocurements, kualitas sarana dan prasarana Penguatan koordinasi dan supervisi dar 5 Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningktan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 IV-1 A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g.Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1. 3.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b.Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. 4.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b.Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
c.Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1. 5.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
g.Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1. 6.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 IV-2
a.Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
c.Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 7.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. 8.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
c.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
e.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. 1.Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
a.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. 2.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a.Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
b.Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
c.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 3.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
a.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
b.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
c.Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. 1.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a.Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b.Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 IV-3
c.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 2.Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
a.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
b.Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
c.Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. 1.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
a.Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
1. 2.Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
a.Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. 1.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sesuai Penugasan Kepala Daerah
a.Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
b.Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
c.Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
d.Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
1. 1.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
b.Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
c.Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
d.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
e.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
f.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
g.Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
h.Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 IV-4
i.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
j.Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2030 dan Kerangka Pendanaan Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Watukumpul selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut: https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-5 Tabel4.1 RumusanProgram,Kegiatan,SubKegiatanRenstraKecamatanWatukumpul NSPK DAN RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nilai SKM Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-6 NSPK DAN RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. tersusun sesuai regulasi Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-7 NSPK DAN RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Laporan/Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-8 NSPK DAN RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-9 NSPK DAN RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-10 NSPK DAN RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-11 NSPK DAN RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-12 NSPK DAN RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-13 NSPK DAN RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-14 NSPK DAN RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Meningkatnya kualitas pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang menunjang pelaksanaan tugas Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-15 NSPK DAN RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas Jumlah laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang tersusun Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-16 NSPK DAN RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang menunjang pelaksanaan tugas Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-17 NSPK DAN RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama Persentase konflik di masyarakat yang ditangani Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-18 NSPK DAN RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-19 NSPK DAN RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menunjang pelaksanaan tugas Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-20 NSPK DAN RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-21 Tabel4.2 RencanaProgram,Kegiatan,SubKegiatandanPendanaanKecamatanWatukumpul KabupatenPemalang Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2.758.9 31.000 2.809.7 36.400 2.817.7 36.400 2.795.9 36.400 2.960.8 36.400 3.032.0 36.400 3.032.0 36.400 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan Desa / Kelurah an 3 3 4 4 4 4 4 4 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata Kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nilai SKM Nilai 90,66 91,05 91,10 91,15 91,20 91,25 91,30 91,30 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri % 20,00 20,00 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Nilai 63,76 63,86 2.544.1 56.600 63,91 2.594.9 62.000 63,96 2.602.9 62.000 64,01 2.581.1 62.000 64,06 2.746.0 62.000 64,11 2.817.2 62.000 64,11 2.817.2 62.000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-22 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.660. 000 10.800. 000 10.800. 000 10.800. 000 11.300. 000 11.300. 000 11.300. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Keluaran kegiatan Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi Laporan /Dokum en 14 14 14 14 14 14 14 14 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Hasil Kegiatan Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokume n 2 2 1.470.0 00 2 1.500.0 00 2 1.500.0 00 2 1.500.0 00 2 1.700.0 00 2 1.700.0 00 2 1.700.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokume n 1 1 1.700.0 00 1 1.700.0 00 1 1.700.0 00 1 1.700.0 00 1 1.700.0 00 1 1.700.0 00 1 1.700.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-23 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokume n 1 1 1.280.0 00 1 1.300.0 00 1 1.300.0 00 1 1.300.0 00 1 1.400.0 00 1 1.400.0 00 1 1.400.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokume n 1 1 1.400.0 00 1 1.400.0 00 1 1.400.0 00 1 1.400.0 00 1 1.400.0 00 1 1.400.0 00 1 1.400.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dokume n 1 1 1.400.0 00 1 1.400.0 00 1 1.400.0 00 1 1.400.0 00 1 1.400.0 00 1 1.400.0 00 1 1.400.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 4 4 1.985.0 00 4 2.000.0 00 4 2.000.0 00 4 2.000.0 00 4 2.000.0 00 4 2.000.0 00 4 2.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 4 1.425.0 00 4 1.500.0 00 4 1.500.0 00 4 1.500.0 00 4 1.700.0 00 4 1.700.0 00 4 1.700.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-24 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.149.2 68.000 2.153.0 00.000 2.153.0 00.000 2.153.2 00.000 2.288.7 00.000 2.288.9 00.000 2.288.9 00.000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Keluaran Kegiatan Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi Laporan /Dokum en 15 15 19 19 19 19 19 19 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Hasil Kegiatan Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ bulan 14 11/14 2.148.2 68.000 17/14 2.150.0 00.000 17/14 2.150.0 00.000 17/14 2.150.0 00.000 17/14 2.285.0 00.000 17/14 2.285.0 00.000 17/14 2.285.0 00.000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 1 1.000.0 00 1 1.000.0 00 1 1.000.0 00 1 1.200.0 00 1 1.200.0 00 1 1.400.0 00 1 1.400.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/T riwulanan/Semester an SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD Laporan 0 0 0 4 2.000.0 00 4 2.000.0 00 4 2.000.0 00 4 2.500.0 00 4 2.500.0 00 4 2.500.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-25 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.0 00 2.000.0 00 2.000.0 00 2.000.0 00 3.000.0 00 3.000.0 00 3.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Keluaran Kegiatan Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi Laporan /Dokum en 0 2 3 3 3 3 3 3 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Hasil Kegiatan Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokume n 0 0 0 1 1.000.0 00 1 1.000.0 00 1 1.000.0 00 1 1.500.0 00 1 1.500.0 00 1 1.500.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 0 2 1.000.0 00 2 1.000.0 00 2 1.000.0 00 2 1.000.0 00 2 1.500.0 00 2 1.500.0 00 2 1.500.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.000.0 00 9.000.0 00 9.000.0 00 9.000.0 00 17.000. 000 17.000. 000 17.000. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-26 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Keluaran Kegiatan Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi Dokume n 0 2 3 3 3 3 3 3 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Hasil Kegiatan Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 0 0 0 25 3.000.0 00 25 3.000.0 00 25 3.000.0 00 25 7.000.0 00 25 7.000.0 00 25 7.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 0 25 2.000.0 00 45 4.000.0 00 45 4.000.0 00 45 4.000.0 00 45 5.000.0 00 45 5.000.0 00 45 5.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 0 0 0 30 2.000.0 00 30 2.000.0 00 30 2.000.0 00 30 5.000.0 00 30 5.000.0 00 30 5.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Administrasi Umum Perangkat Daerah 80.299. 400 98.500. 000 98.500. 000 98.500. 000 109.900 .000 109.900 .000 109.900 .000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Keluaran Kegiatan Jumlah Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Dokume n 4 5 7 7 7 7 7 7 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-27 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hasil Kegiatan Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 5 5.800.0 00 5 5.900.0 00 5 5.900.0 00 5 5.900.0 00 5 6.000.0 00 5 6.000.0 00 5 6.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 0 0 0 14 5.000.0 00 14 5.000.0 00 14 5.000.0 00 16 6.000.0 00 16 6.000.0 00 16 6.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 0 0 0 10 7.000.0 00 10 7.000.0 00 10 7.000.0 00 10 9.000.0 00 10 9.000.0 00 10 9.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 13 18 27.773. 000 20 30.000. 000 20 30.000. 000 20 30.000. 000 22 35.000. 000 22 35.000. 000 22 35.000. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 5 8.566.4 00 5 8.600.0 00 5 8.600.0 00 5 8.600.0 00 6 8.900.0 00 6 8.900.0 00 6 8.900.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 35.160. 000 12 38.000. 000 12 38.000. 000 12 38.000. 000 12 40.000. 000 12 40.000. 000 12 40.000. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokume n 0 4 3.000.0 00 2 4.000.0 00 2 4.000.0 00 2 4.000.0 00 2 5.000.0 00 2 5.000.0 00 2 5.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-28 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 26.850. 000 32.000. 000 45.000. 000 22.000. 000 27.000. 000 95.000. 000 95.000. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Keluaran Kegiatan Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Unit 0 4 6 6 6 6 9 9 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Hasil Kegiatan Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia % 0 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 1 25.000. 000 0 0 0 0 1 30.000. 000 1 30.000. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 2 7.000.0 00 3 10.000. 000 3 10.000. 000 4 12.000. 000 4 12.000. 000 5 15.000. 000 5 15.000. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 0 2 19.850. 000 3 22.000. 000 2 10.000. 000 2 10.000. 000 2 15.000. 000 2 15.000. 000 2 15.000. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35.000. 000 1 35.000. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-29 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 201.059 .200 206.382 .000 206.382 .000 207.382 .000 208.382 .000 208.382 .000 208.382 .000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Keluaran Kegiatan Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Layanan 4 4 4 4 4 4 4 4 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Hasil Kegiatan Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 12 4.231.2 00 12 4.500.0 00 12 4.500.0 00 12 4.500.0 00 12 5.000.0 00 12 5.000.0 00 12 5.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 36 36 24.246. 000 36 24.500. 000 36 24.500. 000 36 24.500. 000 36 25.000. 000 36 25.000. 000 36 25.000. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 4.000.0 00 12 4.000.0 00 12 4.000.0 00 12 5.000.0 00 12 5.000.0 00 12 5.000.0 00 12 5.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 168.582 .000 12 173.382 .000 12 173.382 .000 12 173.382 .000 12 173.382 .000 12 173.382 .000 12 173.382 .000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-30 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.020. 000 83.280. 000 78.280. 000 78.280. 000 80.780. 000 83.780. 000 83.780. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Keluaran Kegiatan Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Unit 40 26 29 28 28 28 29 29 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Hasil Kegiatan Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 12 3 47.780. 000 3 47.780. 000 3 47.780. 000 3 47.780. 000 3 47.780. 000 3 47.780. 000 3 47.780. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 3 10 2.500.0 00 10 2.500.0 00 10 2.500.0 00 10 2.500.0 00 10 5.000.0 00 10 5.000.0 00 10 5.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 22 11 7.790.0 00 11 8.000.0 00 11 8.000.0 00 11 8.000.0 00 11 8.000.0 00 11 8.000.0 00 11 8.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Unit 3 2 14.950. 000 2 15.000. 000 2 15.000. 000 2 15.000. 000 2 15.000. 000 2 15.000. 000 2 15.000. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-31 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dipelihara/Direhab ilitasi Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi Unit 0 0 0 3 10.000. 000 2 5.000.0 00 2 5.000.0 00 2 5.000.0 00 3 8.000.0 00 3 8.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Program Penyelenggaraa Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun % 70 70 28.137. 200 70 28.137. 200 70 28.137. 200 70 28.137. 200 70 28.137. 200 70 28.137. 200 70 28.137. 200 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.561.4 00 5.561.4 00 5.561.4 00 5.561.4 00 5.561.4 00 5.561.4 00 5.561.4 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Keluaran Kegiatan Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun Dokume n 1 3 2 2 2 2 2 2 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Hasil Kegiatan Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-32 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokume n 1 3 5.561.4 00 2 5.561.4 00 2 5.561.4 00 2 5.561.4 00 2 5.561.4 00 2 5.561.4 00 2 5.561.4 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 10.675. 800 10.675. 800 10.675. 800 10.675. 800 10.675. 800 10.675. 800 10.675. 800 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Keluaran Kegiatan Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun Dokume n 8 8 8 8 8 8 8 8 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Hasil Kegiatan Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-33 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Dokume n 2 2 2.270.0 00 2 2.270.0 00 2 2.270.0 00 2 2.270.0 00 2 2.270.0 00 2 2.270.0 00 2 2.270.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Laporan 2 2 5.275.8 00 2 5.275.8 00 2 5.275.8 00 2 5.275.8 00 2 5.275.8 00 2 5.275.8 00 2 5.275.8 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 4 3.130.0 00 4 3.130.0 00 4 3.130.0 00 4 3.130.0 00 4 3.130.0 00 4 3.130.0 00 4 3.130.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 11.900. 000 11.900. 000 11.900. 000 11.900. 000 11.900. 000 11.900. 000 11.900. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Keluaran Kegiatan Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun Dokume n 801 801 602 602 602 602 602 602 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-34 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hasil Kegiatan Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokume n 800 800 5.000.0 00 600 5.000.0 00 600 4.900.0 00 600 4.900.0 00 600 5.000.0 00 600 5.000.0 00 600 5.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan 1 1 6.900.0 00 1 5.000.0 00 1 5.000.0 00 1 5.000.0 00 1 4.800.0 00 1 4.800.0 00 1 4.800.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Laporan 0 0 0 1 1.900.0 00 1 2.000.0 00 1 2.000.0 00 1 2.100.0 00 1 2.100.0 00 1 2.100.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif % 100 100 54.768. 500 100 54.768. 500 100 54.768. 500 100 54.768. 500 100 54.768. 500 100 54.768. 500 100 54.768. 500 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 54.768. 500 51.768. 500 51.768. 500 51.768. 500 51.768. 500 51.768. 500 51.768. 500 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-35 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Keluaran Kegiatan Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun Dokume n 5 6 6 6 6 6 6 6 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Hasil Kegiatan Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang menunjang pelaksanaan tugas % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembag a kemasy arakata n 0 15 5.150.0 00 15 4.150.0 00 15 4.150.0 00 15 4.150.0 00 15 4.150.0 00 15 4.150.0 00 15 4.150.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Dokume n 1 1 27.700. 000 1 27.700. 000 1 27.700. 000 1 27.700. 000 1 27.700. 000 1 27.700. 000 1 27.700. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 4 21.918. 500 4 19.918. 500 4 19.918. 500 4 19.918. 500 4 19.918. 500 4 19.918. 500 4 19.918. 500 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-36 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 3.000.0 00 3.000.0 00 3.000.0 00 3.000.0 00 3.000.0 00 3.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Keluaran Kegiatan Jumlah laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang tersusun Laporan 0 0 31 31 31 31 31 31 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Hasil Kegiatan Persentase laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas % 0 0 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan Lembag a kemasy arakata n 0 0 0 15 1.000.0 00 15 1.000.0 00 15 1.000.0 00 15 1.000.0 00 15 1.000.0 00 15 1.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya Lembag a kemasy arakata n 0 0 0 15 1.000.0 00 15 1.000.0 00 15 1.000.0 00 15 1.000.0 00 15 1.000.0 00 15 1.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat Laporan 0 0 0 1 1.000.0 00 1 1.000.0 00 1 1.000.0 00 1 1.000.0 00 1 1.000.0 00 1 1.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani % 100 100 17.715. 000 100 17.715. 000 100 17.715. 000 100 17.715. 000 100 17.715. 000 100 17.715. 000 100 17.715. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-37 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.525. 000 12.525. 000 12.525. 000 12.525. 000 12.525. 000 12.525. 000 12.525. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Keluaran Kegiatan Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun Laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Hasil Kegiatan Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang menunjang pelaksanaan tugas % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 1 1 12.525. 000 1 12.525. 000 1 12.525. 000 1 12.525. 000 1 12.525. 000 1 12.525. 000 1 12.525. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.190.0 00 5.190.0 00 5.190.0 00 5.190.0 00 5.190.0 00 5.190.0 00 5.190.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-38 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Keluaran Kegiatan Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun Laporan 2 2 2 2 2 2 2 2 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Hasil Kegiatan Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndanga n dan/atau Kepolisian Negara Laporan 2 2 5.190.0 00 2 5.190.0 00 2 5.190.0 00 2 5.190.0 00 2 5.190.0 00 2 5.190.0 00 2 5.190.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase konflik di masyarakat yang ditangani % 100 100 37.366. 400 100 37.366. 400 100 37.366. 400 100 37.366. 400 100 37.366. 400 100 37.366. 400 100 37.366. 400 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-39 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 37.366. 400 37.366. 400 37.366. 400 37.366. 400 37.366. 400 37.366. 400 37.366. 400 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Keluaran Kegiatan Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun Dokume n 5 6 8 8 8 8 8 8 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Hasil Kegiatan Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-40 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 30 200 29.581. 400 200 28.581. 400 200 28.481. 400 200 28.481. 400 200 28.581. 400 200 28.481. 400 200 28.481. 400 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang 30 30 1.785.0 00 30 1.785.0 00 30 1.785.0 00 30 1.785.0 00 30 1.585.0 00 30 1.585.0 00 30 1.585.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-41 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Laporan 0 0 0 2 1.000.0 00 2 1.100.0 00 2 1.100.0 00 2 1.200.0 00 2 1.300.0 00 2 1.300.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokume n 2 3 6.000.0 00 3 6.000.0 00 3 6.000.0 00 3 6.000.0 00 3 6.000.0 00 3 6.000.0 00 3 6.000.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD % 100 100 76.787. 300 100 76.787. 300 100 76.787. 300 100 76.787. 300 100 76.787. 300 100 76.787. 300 100 76.787. 300 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 76.787. 300 76.787. 300 76.787. 300 76.787. 300 76.787. 300 76.787. 300 76.787. 300 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Keluaran Kegiatan Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun Dokume n 128 128 120 111 110 111 109 109 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Hasil Kegiatan Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-42 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yang menunjang pelaksanaan tugas Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Dokume n 15 15 5.514.5 00 15 5.514.5 00 15 6.983.5 00 15 6.983.5 00 15 5.514.5 00 15 5.514.5 00 15 5.514.5 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokume n 15 15 10.011. 000 15 10.011. 000 15 10.011. 000 15 10.011. 000 15 10.011. 000 15 10.011. 000 15 10.011. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokume n 15 15 14.632. 800 15 14.632. 800 15 14.632. 800 15 14.632. 800 15 14.632. 800 15 14.632. 800 15 14.632. 800 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dokume n 15 15 6.625.0 00 15 6.625.0 00 15 6.625.0 00 15 6.625.0 00 15 6.625.0 00 15 6.625.0 00 15 6.625.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dokume n 11 11 4.469.0 00 11 4.469.0 00 0 0 0 0 3 4.469.0 00 1 4.469.0 00 1 4.469.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id RenstraKecamatanWatukumpulTahun2025-2029 IV-43 Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Kondis i Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dokume n 15 15 4.500.0 00 15 4.500.0 00 15 4.500.0 00 15 4.500.0 00 15 4.500.0 00 15 4.500.0 00 15 4.500.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dokume n 11 11 5.410.0 00 3 5.410.0 00 5 8.410.0 00 4 8.410.0 00 2 5.410.0 00 2 5.410.0 00 2 5.410.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Dokume n 15 15 10.415. 000 15 10.415. 000 15 10.415. 000 15 10.415. 000 15 10.415. 000 15 10.415. 000 15 10.415. 000 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dokume n 15 15 7.095.0 00 15 7.095.0 00 15 7.095.0 00 15 7.095.0 00 15 7.095.0 00 15 7.095.0 00 15 7.095.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dokume n 1 1 8.115.0 00 1 8.115.0 00 1 8.115.0 00 1 8.115.0 00 1 8.115.0 00 1 8.115.0 00 1 8.115.0 00 Kecamatan Watukump ul Kecama tan Watuku mpul https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 IV-44 Kecamatan Watukumpul sudah menerapkan penganggaran berbasis pengarusutamaan gender, pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu. Selain menentukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pencapaian indikator kinerja terkait SDGs, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara berturut – turut disajikan pada tabel di bawah ini. Namun karena Kecamatan Watukumpul tidak memiliki keempat indikator tersebut, maka disampaikan Nihil sesuai tabel di bawah. Tabel 4.3 Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang berdasarkan SDGs No Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 NIHIL 3 dst Tabel 4.4 Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 No Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 NIHIL 3 dst Tabel 4.5 Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 No Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 NIHIL 3 dst https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 IV-45 Tabel 4.6 Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang berdasarkan Indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) No Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 NIHIL 3 dst 4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama, RPJMD dan pendanaan daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.7 Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 IV-46 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 IV-47 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan https://jdih.pemalangkab.go.id Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 IV-48 Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4.3.1 Indikator Kinerja Utama Penetapan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini indikator kinerja Kecamatan Watukumpul sebagai berikut: Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Watukumpul No Indikator Kinerja Utama Satuan Baseline Tahun 2024 Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Jumlah desa / kelurahan mandiri di Kecamatan Desa / Kelurahan 3 3 4 4 4 4 4 2 Nilai SKM Nilai 90,66 91,05 91,10 91,15 91,20 91,25 91,30 3 Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri % 20,00 20,00 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 4.3.2 Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci (IKK) adalah urusan keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Watukumpul dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 4.8 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Watukumpul No Indikator Kinerja Kunci Satuan Baseline Tahun 2024 Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) NIHIL https://jdih.pemalangkab.go.id https://jdih.pemalangkab.go.id