DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Yang Meliputi Kedudukan, Tugas Fungsi, Dan Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Uraian Tugas, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan prinsip- prinsip kelembagaan yang menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik;
b.bahwa perkembangan beban kerja perangkat daerah, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan arah kebijakan Pemerintah Daerah, mengharuskan adanya penataan kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah agar lebih adaptif, responsif, dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan hasil evaluasi dan kebutuhan penataan kelembagaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabu paten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIATDAERAH TAHUN 2025NOMOR PERATURANBUPATI PEMALANG BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang jdih.pemalangkab.go.id Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIATDAERAH.

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4); Menetapkan jdih.pemalangkab.go.id

(1)Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan

Pasal 3

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi BABIII TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNANORGANISASI Setda merupakan unsur staf pendukung Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 2

4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabu paten Pemalang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok J abatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10.Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalarn kondisi tertentu. jdih.pemalangkab.go.id a) bagian perekonomian dan sumber daya alam, b) bagian administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, 1) subbagian pengendalian dan evaluasi pembangunan, dan 2) subbagian pembinaan dan advokasi,
3.asisten administrasi umum, terdiri atas: a) bagian umum, terdiri dari: 1) subbagian rumah tangga, 2) subbagian tata usaha dan kepegawaian, dan 3) subbagian keuangan, b) bagian organisasi, dan ( 1) Susunan Organisasi Setda, terdiri atas:

a.Sekretaris Daerah;
b.asisten, terdiri atas:
1. 1.asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, terdiri atas: a) bagian tata pemerintahan, b) bagian kesejahteraan rakyat, dan c) bagian hukum,
2. 2.asisten perekonomian dan pembangunan, terdiri atas:

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

(2)Setda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. ~· jdih.pemalangkab.go.id
(1)Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
(2)Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerja sama, serta pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
(3)Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;

Pasal 6

Bagian Keempat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

c) bagian protokol dan komunikasi pimpinan, terdiri atas subbagian protokol,

c.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan struktur organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. jdih.pemalangkab.go.id
(1)Bagian tata pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 huruf a) dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(2)Bagian tata pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah.
(3)Bagian tata pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pernerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah;

Pasal 7

c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama;
d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. jdih.pemalangkab.go.id

(1)Bagian kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b angka 1 huruf b) dipimpin oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(2)Bagian kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
(3)Bagian kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat;
3. c.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampakyang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan.

Pasal 8

d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi Daerah; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. jdih.pemalangkab.go.id

(1)Asisten perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian clan Pembangunan,

Pasal 10

(1)Bagian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b angka 1 huruf c) dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(2)Bagian hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum.
(3)Bagian hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi clan informasi hukum;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
4. d.penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 9

(1)Bagian perekonomian dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a) dipimpin oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…