DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Meliputi Kedudukan, Tugas Fungsi, Dan Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Uraian Tugas, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, efektif, serta mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, diperlukan organisasi Sekretariat DPRD yang mampu memberikan dukungan administratif, teknis, dan keahlian secara optimal sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
b.bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan, efektivitas dukungan terhadap pimpinan dan alat kelengkapan DPRD, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar lebih responsif terhadap dinamika politik daerah, aspirasi masyarakat, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan hasil evaluasi dan kebutuhan penataan kelembagaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIATDEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH TENTANG PERATURANBUPATI PEMALANG NOMOR TAHUN 2025 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH Menimbang jdih.pemalangkab.go.id PERATURANBUPATI TENTANGORGANISASIDAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH. MEMUTUSKAN:

4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4); Negara ten tang dalam
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; i Menetapkan Mengingat jdih.pemalangkab.go.id Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10.Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

Pasal 1

(1)Susunan organisasi Setwan, terdiri atas:
1. a.Sekretaris D PRD;
2. b.bagian umum dan keuangan, terdiri dari:
  1. 1.subbagian umum dan kepegawaian, dan

BAB I

KETENTUAN UMUM jdih.pemalangkab.go.id ,.

Pasal 5

Setwan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c.fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Setwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

(2)Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, secara administratif berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

(1)Bagian umum dan keuangan sebagaimana di.maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
(2)Bagian umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Setwan di bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan; dan
2. b.melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Setwan, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana program, monitoring dan evaluasi, perbendaharaan, serta akuntansi.
(3)Bagian umum dan keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelenggaraan ketatausahaan Setwan;
2. b.penyusunan rencana anggaran Setwan;
3. c.pengelolaan kepegawaian Setwan;
4. d.pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;

Pasal 7

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memi.mpin pelaksanaan tugas dan fungsi Setwan sebagaimana di.maksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

2.subbagian keuangan,

c.bagian persidangan, perundang-undangan, dan hubungan masyarakat;
d.bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan struktur organisasi Setwan sebagaimana di.maksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. jdih.pemalangkab.go.id
(1)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
(2)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.mengatur dan memelihara sarana dan prasarana kantor Setwan;

Pasal 8

e.fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
f.pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
g.penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
h.penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
1. 1.penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD; J. evaluasi bahan perencanaan anggaran Setwan;
k.verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Setwan;
1. 1.verifikasi kebutuhan perlengkapan Setwan;
m.penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
n.penyelenggaraan penatausahaan keuangan Setwan;
o.pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggotadan Setwan;
p.koordinasi pengelolaan anggaran Setwan;
q.verifikasi pertanggungjawaban keuangan Setwan;
r.evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Setwan;
s.koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Setwan;
t.evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Setwan;
u.penyusunan laporan kinerja dan anggaran Setwan; dan
v.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD. jdih.pemalangkab.go.id

(1)Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
(2)Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas:
1. a.menyusun bahan perencanaan, pemverifikasian dan penatausahaan keuangan;
2. b.menyusun RKAdan DPA;
3. c.menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
4. d.memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
5. e.mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/ GU/TU/LS;

Pasal 9

m.melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. bah anpengendaliandank. mendistribusikan perlengkapan;
1. 1.mengatur pemeliharaan dan pengelolaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Setwan; dan J. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Setwan; merencanakandanh. menganalisis kebutuhan penyediaan tenaga ahli;
2. 1.menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
b.memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
c.melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Setwan dan pimpinan DPRD;
d.melaksanakan kearsipan;
e.menyusun administrasi kepegawaian;
f.menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
g.menyiapkan bahan administrasi kepegawaian; jdih.pemalangkab.go.id i' peraturan daerah; pembentukanprogrampenyusunanb. fasilitasi
b.menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang publikasi, informasi dan dokumentasi serta protokol.

(3)Bagian persidangan, perundang-undangan, dan hubungan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
(1)Bagian persidangan, perundang-undangan, dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh KepalaBagian Persidangan, Perundang-Undangan, dan Hubungan Masyarakat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
(2)Bagian persidangan, perundang-undangan, dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan rapat dan risalah, alat kelengkapan dewan, dan perundang-undangan dan pengkajian; dan

Pasal 10

f.memverifikasiperencanaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan Setwan;
g.menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
h.mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;
1. 1.melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggotadan Setwan; J. menganalisis laporan keuangan dan laporan kinerja;
k.menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;dan
1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. jdih.pemalangkab.go.id ,.
c.fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; ( 1) Bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

(2)Bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
(3)Bagian fasilitasi dan pengawasan penganggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),menyelenggarakan fungsi:
1. a.fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan KUA PPAS/KUPAPPASPerubahan;
2. b.fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan APBD/ APBDP;

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…