DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah Yang Meliputi Badan, BAPPERIDA, BPKPAD, BKPSDM, BAKESBANGPOL, BPBD, UPTD, Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional, Uraian Tugas, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah harus dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip kelembagaan yang menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik;
b.bahwa perkembangan beban kerja perangkat daerah, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan arah kebijakan Pemerintah Daerah, mengharuskan adanya penataan kembali organisasi dan tata kerja Badan Daerah agar lebih adaptif, responsif, dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan hasil evaluasi dan kebutuhan penataan kelem bagaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATIPEMALANG, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA ORGANISASIDAN TATAKERJA BADANDAERAH TENTANG PERATURANBUPATIPEMALANG NOMOR TAHUN 2025 BUPATIPEMALANG PROVINS!JAWA TENGAH Mengingat Menimbang https://jdih.pemalangkab.go.id Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4); Menetapkan https://jdih.pemalangkab.go.id i
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Pemalang.
7.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang.
8.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
9.Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang.
10.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang.
11.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang.
12.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Pemalang.
13.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
14.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15.Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
16.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADANDAERAH.

Pasal 3

(1)Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan serta bidang riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
1. a.Bapperida;
2. b.BPKPAD;
3. c.BKPSDM;
4. d.Bakesbangpol; dan
5. e.BPBD. Badan, terdiri atas:

BAB III

BAPPERIDA

Pasal 2

17.Togas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan se bagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
18.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ a tau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ a tau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan. j• https://jdih.pemalangkab.go.id ,.

(1)Bapperida sebagaimana dimaksud clalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan serta bidang riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Bapperida dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pem bangunan daerah dan sinkronisasi serta asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan seluruh Perangkat Daerah;
2. b.perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, dan bidang riset dan inovasi daerah;
3. c.pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, dan bidang riset dan inovasi daerah;
4. d.pelaksanaan pengukuran, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang ekonomi clan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, dan bidang riset dan inovasi daerah;
5. e.pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
(2)Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

BADAN Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pasal 7

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bapperida.
(3)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.koordinasi kegiatan di lingkungan Bapperida;
2. b.koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Bapperida;
3. c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.subbagian bina program dan keuangan, dan
  2. 2.subbagian umum dan kepegawaian,
3. c.bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. d.bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. e.bidang ekonomi dan sumber daya alam;
6. f.bidang infrastruktur dan kewilayahan;
7. g.bidang riset dan inovasi daerah; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. https://jdih.pemalangkab.go.id i"

Pasal 10

( 1) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpman yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pasal 9

(1)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 8

( 1) Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)Subbagian bina program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan. hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Bapperida;
1. d.koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Bapperida;
2. e.koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
3. f.pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Bapperida;
4. g.evaluasi dan pelaporan di lingkungan Bapperida; dan
5. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 12

(1)Bidang ekonomi dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan unsur
(3)Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
2. b.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

(1)Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(2)Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
(3)Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
2. b.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. https://jdih.pemalangkab.go.id i

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…