BAB II BADAN Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
17.Togas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan se bagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
18.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ a tau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ a tau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.
j• https://jdih.pemalangkab.go.id ,. Bagian Kedua Tugas, Fungsi, clan Susunan Organisasi Pasal 4
(1)Bapperida sebagaimana dimaksud clalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan serta bidang riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Bapperida dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menyelenggarakan fungsi:
a.koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pem bangunan daerah dan sinkronisasi serta asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan seluruh Perangkat Daerah;
b.perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, dan bidang riset dan inovasi daerah;
c.pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, dan bidang riset dan inovasi daerah;
d.pelaksanaan pengukuran, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang ekonomi clan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, dan bidang riset dan inovasi daerah;
e.pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
(2)Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
https://jdih.pemalangkab.go.id