DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Yang Meliputi Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Uraian Tugas, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA STAF AHLI BUPATI TAHUN 2025NOMOR PERATURANBUPATI PEMALANG BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang https://jdih.pemalangkab.go.id

(2)Staf Ahli berasal dari PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.

Pasal 2

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5.Staf Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKANDAN SUSUNAN ORGANISASI Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4); Menetapkan https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI.

Pasal 5

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukurn dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi bidang pemerintahan, hukum dan politik yang terjadi di masyarakat;
b.pelaksanaan inventarisasi data permasalahan untuk analisis kajian sebagai pendukung operasional Bupati bidang pemerintahan, hukum dan politik;
c.pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan perangkat daerah bidang pemerintahan, hukum dan politik dalam rangka perumusan dan pemecahan permasalahan;
d.pelaksanaan evaluasi dan analisis dampak kebijakan Bupati bidang pemerintahan, hukum dan politik; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf lainnya yang bersifat ahli pada bidang pemerintahan, hukum dan politik.

Pasal 4

(2)Bagan struktur organisasi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1)Staf Ahli, terdiri atas:
1. a.Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. b.Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;dan
3. c.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB III

TUGASDANFUNGSI

Pasal 3

https://jdih.pemalangkab.go.id i' Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang terjadi di masyarakat;

Pasal 9

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf lainnya yang bersifat ahli pada bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Pasal 8

a.pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan yang terjadi di masyarakat;
b.pelaksanaan inventarisasi data permasalahan untuk analisis kajian sebagai pendukung operasional Bupati bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
c.pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan perangkat daerah bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan dalam rangka perumusan dan pemecahan permasalahan;
d.pelaksanaan evaluasi dan analisis dampak kebijakan Bupati bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan; dan
e.melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 7

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf lainnya yang bersifat ahli pada bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.

Pasal 6

(1)Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan Staf Ahli.

Pasal 12

(2)Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan prof esional.
1. a.konsultatif;
2. b.kolegial;
3. c.fungsional;
4. d.struktural; dan
5. e.koordinatif. ( 1) Penyelenggaraan tugas Staf Ahli dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:

Pasal 11

Umum BABV TATAKERJA tugas Staf Ahli Bupati Pasal 3 ayat (1), ditetapkan Ketentuan mengenai uraian sebagaimana dimaksud dalam dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…