DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Yang Meliputi Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Uraian Tugas, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip kelembagaan yang menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik;
b.bahwa perkembangan beban kerja perangkat daerah, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan arah kebijakan Pemerintah Daerah, mengharuskan adanya penataan kembali organisasi dan tata kerja kecamatan agar lebih adaptif, responsif, dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan hasil evaluasi dan kebutuhan penataan kelembagaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATIPEMALANG, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA ORGANISASIDAN TATAKERJA KECAMATAN TENTANG PERATURANBUPATIPEMALANG NOMOR TAHUN 2025 BUPATIPEMALANG PROVINS!JAWA TENGAH Mengingat Menimbang https://jdih.pemalangkab.go.id Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4); j' Menetapkan https://jdih.pemalangkab.go.id j'

a.Kelurahan Mulyoharjo;
b.Kelurahan Kebondalem;
c.Kelurahan Pelutan;
d.Kelurahan Paduraksa:
e.Kelurahan Bojongbata;
f.Kelurahan Sugihwaras;
g.Kelurahan Widuri;
h.Kelurahan Wanarejan Selatan:
1. 1.Kelurahan Beji; J. Kelurahan Petarukan; dan
k.Kelurahan Purwoharjo.

(1)Kecamatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pernerintahan bidang kewilayahan yang rnenjadi kewenangan Daerah.
(2)Kecamatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dipirnpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
(4)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN.

Pasal 2

4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. https://jdih.pemalangkab.go.id i mempunya1 tugas mengoordinasikanhuruf a,

(1)Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

BAB II

KEDUDUKANDAN SUSUNANORGANISASI

Pasal 5

a.Lurah;
b.sekretariat;
c.seksi pemerintahan;
d.seksi ekonomi pembangunan dan kesejahteraan sosial; dan
e.seksi ketentraman dan ketertiban umum.

(2)Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI ( 1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri atas:

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas:
1. a.Camat;
2. b.sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.subbagian bina program dan keuangan, dan
  2. 2.subbagian umum dan kepegawaian,
3. c.seksi tata pemerintahan;
4. d.seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. e.seksi ketentraman dan ketertiban umum;
6. f.seksi pelayanan; dan
7. g.Kelurahan.
(2)Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(5)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Lurah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. https://jdih.pemalangkab.go.id j'
(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.

Pasal 7

h.pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
1. 1.pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. kegiatanf. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
g.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa/ Kelurahan; Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:
a.penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b.pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa/ Kelurahan;
c.pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d.pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
e.pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Pasal 6

penyelenggaraan kegiatan pemerin tahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan yang ada di wilayahnya.

(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id ( 1) Sub bagian bina program dan keuangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b angka 1, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin

Pasal 8

(3)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa/ Kelurahan;
2. b.pengelolaan data dan informasi di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan kerja sama di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan;
4. d.pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Kecamatan;
5. e.penyusunan bahan rancangan peraturan perundang- undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan;
6. f.pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
7. g.pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
8. h.pengoordinasian dan menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan;
9. i.pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerin tahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa/ Kelurahan;
10. j.pengelolaan barang milik daerah di Kecamatan;
11. k.pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di Kecamatan; dan
  1. 1.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat. https://jdih.pemalangkab.go.id
(1)Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
(2)Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

(1)Seksi tata pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
(2)Seksi tata pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pemerin tahan.

Pasal 10

(1)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Kecamatan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…