menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4);
DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA BUPATI PEMALANG, PAKAIANDINAS APARATURSIPIL NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH PERATURANBUPATI PEMALANG NOMOR TAHUN 2025 TENTANG Mengingat Menimbang https://jdih.pemalangkab.go.id
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
sebagai unsur yang mermmpm yang menjadi
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerin tahan kewenangan daerah otonom.
4.BuI?ati adalah Bupati Pemalang.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pemalang.
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilarr Rakyat Daerah menurut asas otonorni dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia se bagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.