DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2025

Nomor: 38
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Meliputi a. Pakaian Dinas Harian; b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu; c. Pakaian Sipil Lengkap; d. Pakaian Dinas lapangan; e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu; f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu; g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pernerintah Daerah; . b. bahwa dalam rangka menciptakan estetika, keseragaman, dan ketertiban maka diperlukan pengaturan penggunaan pakaian dinas;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2014 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4); DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA BUPATI PEMALANG, PAKAIANDINAS APARATURSIPIL NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH PERATURANBUPATI PEMALANG NOMOR TAHUN 2025 TENTANG Mengingat Menimbang https://jdih.pemalangkab.go.id
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. sebagai unsur yang mermmpm yang menjadi
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerin tahan kewenangan daerah otonom.
4.BuI?ati adalah Bupati Pemalang.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pemalang. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilarr Rakyat Daerah menurut asas otonorni dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia se bagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPA'tl TENTANG PAKAJAN DlNAS APARATUR SIPIL NEGARADI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH.

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); i Menetapkan. https://jdih.pemalangkab.go.id Pasal 3 Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang meliputi:

a.Pakaian Dinas Harian;

(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIANDINASAPARATURSIPIL NEGARA

Pasal 2

(1)ASN di Lingkungan Kabupaten Pemalang wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.

14.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penenmaan penghargaan satya lencana karya satya.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
12.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan un tuk melaksanakan tug as sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
13.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu. https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian khaki se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional baju dimasukkan kedalam celana.
(4)Jenis dan model Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 1n1. ( 1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 3 huruf a terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
c.Pakaian Dinas Harian goyor batik/tenun/lurik; dan
d.Pakaian Dinas Harian batik Pemalangan.
b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c.Pakaian Sipil Lengkap;
d.Pakaian Dinas lapangan;
e.Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f.Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
g.Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
h.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. https://jdih.pemalangkab.go.id perhubungan urusanmembidangiyangDaeraha. Perangkat Pasal 9

(1)Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN:
(2)Jenis dan model Pakaian Dinas batik Pemalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Pakaian Dinas Harian batik Pemalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan oleh ASN pada hari Jum'at.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian goyor batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari Kamis.
(2)Jenis dan model Pakaian Dinas Harian goyor batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
(5)Jenis dan model Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi. https://jdih.pemalangkab.go.id
1. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
2. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
3. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
4. f.penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupajas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi dan sepatu hitam.
(3)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hi tarn.
(4)Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 1n1.
1. b.acara resrrn;
2. a.acara kenegaraan;

Pasal 11

(1)Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah ada: Pakaian Dinas bagi ASN pada Perangkat Daerah/UPTD/UPTB yang menerapkan 6 (enam) hari kerja menggunakan Pakaian Dinas Harian Batik pada setiap hari Sabtu.

Pasal 10

(2)Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
1. b.Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. c.Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan kebakaran; dan
3. d.Perangkat Daerah. yang. mernbidangi sub urusan bencana. https://jdih.pemalangkab.go.id
4. c.upacara hari besar nasional; dan
5. d.rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
(2)Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
1. b.tanggal 1 7 (tujuh belas) setiap bulan;

Pasal 16

( 1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:

a.upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia; Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia dan hari besar lainnya.

Pasal 15

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 15

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2009

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 15

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2009

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2014