DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemenuhan Cakupan Kesehatan Semesta (Unwersal Health Coverage) Yang Meliputi Kepesertaan, Pengusulan Peserta, Perubahan Data Peserta, Pelayanan Kesehatan, Pengawasan, Pembayaran Iuran Dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pemalang, diperlukan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan target Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) sesuai arah kebijakan pemerintah;
b.bahwa kondisi sosial masyarakat Kabupaten Pemalang masih terdapat kelompok penduduk rentan dan tidak mampu yang memerlukan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional yang didukung oleh pendanaan Pemerintah Daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas peran Perangkat Daerah, serta memastikan koordinasi, integrasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pemalang, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam pemenuhan Cakupan Kesehatan Semesta ( Universal Health Coverage);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemenuhan Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage);

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATIPEMALANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANJAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAMPEMENUHAN CAKUPANKESEHATAN SEMESTA (UNWERSAL HEALTH COVERAGE) TENTANG TAHUN 2025NOMOR PERATURANBUPATI PEMALANG BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merrumpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang. BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PEMENUHAN CAKUPAN KESEHATAN SEMESTA (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE). MEMUTUSKAN:
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 2 jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 4

Kepesertaan PBPU Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan permintaan sendiri.

Pasal 3

Peserta program UHC yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah masyarakat di Daerah yang telah terdaftar sebagai PBPU Pemda. BABII KEPESERTAAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pemenuhan program UHC.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati mi untuk memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk Daerah.

4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan Kesehatan.
6.Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) yang selanjutnya disebut UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk Daerah atau paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari seluruh penduduk Daerah telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN-Kartu Indonesia Sehat.
7.Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
8.Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PBPU Pemda adalah peserta Badan Penyelenggara J aminan Sosial Kesehatan yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. 3 jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 6

( 1) Pengusulan Kepesertaan PBPU Pemda berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tetap memperhatikan kondisi sakit dan kegawatdaruratan dari yang akan diusulkan.

(2)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui alur sebagai berikut:
1. a.pemohon mengajukan permohonan pengusulan dengan menyerahkan berkas persyaratan administrasi ke fasilitas kesehatan; ·
2. b.petugas fasilitas kesehatan memeriksa kelengkapan administrasi dan memverifikasi permohonan;
3. c.petugas fasilitas kesehatan memasukkan data dari pemohon melalui aplikasi e-dabu atau m-form yang telah disediakan untuk diusulkan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
4. d.petugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan melakukan verifi.kasi usulan kepesertaan dan mengusulkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
5. e.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memproses pengusulan peserta Penerima Bantuan Juran APBD; dan
6. f.Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan menginformasikan kepada pemohon, setelah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memberikan notifikasi kepesertaan telah aktif. BABIII PENGUSULANPESERTA

Pasal 5

Kepesertaan PBPU Pemda berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku bagi penduduk Daerah dengan melampirkan persyaratan:

a.fotokopikartu keluarga;
b.fotokopikartu tanda penduduk;
c.surat perintah opname dari rumah sakit/puskesmas; dan
d.terdaftar dalam desil 1 sampai dengan desil 5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. 4 jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 8

(1)Dalam keadaan tertentu data peserta PBPU Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan perubahan.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekonsiliasi data oleh Perangkat Daerah yang membidangi:
1. a.kesehatan;
2. b.sosial;
3. c.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. d.pemerintahan desa; dan
5. e.tenaga kerja.
(3)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan.
(4)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.penghapusan;dan/atau
2. b.penambahan.
(5)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila peserta:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengalami perubahan status kepesertaan;
3. c.pindah kependudukan keluar wilayah Daerah;
4. d.meningkatkan hak fasilitas ruang perawatan dari kelas 3 ke fasilitas ruang perawatan yang lebih tinggi; atau
5. e.terdaftar sebagai pekerja penerima upah.
(6)Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.bayi baru lahir usia O sampai 28 hari dari peserta; dan
(1)Usulan Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat diakomodir apabila telah terdaftar sebagai peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kelas 1, 2, dan 3.
(2)Dikecualikan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila peserta terdaftar dalam desil 1 sampai dengan desil 5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

BAB IV

PERUBAHANDATAPESERTA

Pasal 7

5 jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah membayar iuran dan bantuan iuran peserta PBPU Pemda ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan berita acara rekonsiliasi data peserta PBPUPemda.
(2)Besaran pembayaran iuran dan bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBAYARAN !URAN DAN PENDANAAN

Pasal 11

( 1) Bupati melalui Inspektorat melakukan pengawasan penyelenggaraan program UHC.

(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lnspektorat dapat melibatkan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…