DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Meliputi Maksud, Tujuan, Dan Prinsip Dasar, Strategi Pengendalian Kecurangan Dan Lingkungan Pengendalian Kecurangan, Struktur Pengendali Kecurangan, Pembinaan Dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, maka diperlukan pengaturan tentang pedoman pengendalian Kecurangan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerin tah Daerah; dankonsistensecarapeningkatan integritas berkelanjutan;

b.bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di Daerah diperlukan pengendalian atas tindakan Kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
a.bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Daerah, diperlukan komitmen BUPATI PEMALANG, DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TENT ANG TAHUN 2025NOMOR PERATURAN BUPATI PEMALANG BUPATI PEMALANG PROVINS! JA WA TENGAH Mengingat Menimbang jdih.pemalangkab.go.id t Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
1. 4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
2. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. 9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. 10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lnstansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. 11.Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada 2 jdih.pemalangkab.go.id
9. 5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. 6.Inspektorat Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan urusan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
11. 7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mernpunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12. 8.Inspektur adalah lnspektur Kabupaten Pemalang.
13. 9.Pelayanan publik adalah kegiatan a tau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi masyarakat atas barana, jasa. dan I atau f1 yang memimpin yang menjadi pcnyelenggara Pemerintahan Daerah, pelaksanaan urusan Pemerintahan kewenangan daerah otonom.
14. 3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
15. 4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
16. 1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
17. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419); 3 Menetapkan jdih.pemalangkab.go.id

11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIPadalah Inspektorat Daerah.
13.Kecurangan adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga.
14.Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
15.Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara/ daerah atau antara penyelenggara negara/ daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
16.Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/ daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/ atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara 1 7. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
18.Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
19.Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya orgarrisaai dengan pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10.Penyelenggara Negara di Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintahan Desa dan pihak- pihak lainnya yang menerima dan/ atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau Desa. 4jdih.pemalangkab.go.id tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko Kecurangan.
20.Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan/ red flags.
21.Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
22.Edukatif yaitu upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko Kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku antiKecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran.
23.Preventif yaitu kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko Kecurangan.
24.Penangkalan yaitu upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsungnya Kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif.
25.Penggentaran atau Deterensi adalah upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu Kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.
26.lnspeksi Mendadak yang selanjutnya disebut dengan Sidak adalah pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.
27.Pemeriksaan Probiti adalah penjaminan/ assurance yang diberikan oleh auditor probiti untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran (probiti requirement), yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memenuhi prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.
28.Reviu Pengadaan Barang/ Jasa adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. 5 jdih.pemalangkab.go.id

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGANDI LINGKUNGANPEMERINTAH DAERAH.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

29.Pengawasan Berkelanjutan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat, untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan.
30.Pemantauan Berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan.
31.Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi sejumlah bukti secara sistematis oleh pihak yang berkompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/ atau tujuan spesifik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
32.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASNsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33.Asset Recovery adalah kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/ pengelolaan dan pengembalian aset hasil Kecurangan
34.Sistem pelaporan pelanggaran ( whistleblowing system) adalah sistem yang mengelola pengaduan mengenai indikasi pelanggaran yang dilakukan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang secara rahasia, anonim dan mandiri (independen) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran pegawai Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. 6 jdih.pemalangkab.go.id mengendalikan

Pasal 4

(1)Strategi yang diterapkan untuk kecurangan terdiri atas:
1. a.pencegahan;
2. b.deteksi; dan
(1)Setiap Penyelenggara Negara di Daerah menolak segala bentuk Kecurangan (fraud).
(2)Kebijakan pengendalian Kecurangan dilaksanakan bagi seluruh Perangkat Daerah, BLUD, unit layanan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara di Daerah tentang kecurangan;
2. b.meningkatkan kepatuhan Penyelenggaraan Negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
3. c.menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. d.membangun integritas Penyelenggara Negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. e.meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
6. f.mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima. 7 jdih.pemalangkab.go.id
(4)Strategi Respon yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
1. a.Audit Investigatif;
2. b.Pengenaan Hukuman Disiplin
3. c.Asset recovery;
4. d.Reframing budaya; dan
5. e.Pelaporan kepada instansi yang berwenang.
(5)Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
1. a.kebijakan anti Kecurangan;
2. b.struktur anti Kecurangan;
3. c.standar perilaku dan disiplin;
4. d.penilaian risiko Kecurangan;
5. e.manajemen sumber daya marrusia;
6. f.manajemen pihak ketiga;
7. g.sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system);
8. h.deteksi proaktif;
  1. 1.investigasi; dan J. tindakan korektif.
(6)Pelaksanaan strategi pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Pemantauandand. Pengawasan Berkelanjutan Berkelanjutan; dan
1. e.Pengawasan Intern Berbasis Risiko.
2. c.respon.
(2)Strategi Pencegahan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
1. a.edukatif;
2. b.preventif;
3. c.penangkalan; dan
4. d.penggentaran atau Deterensi.
(3)Strategi Deteksi yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
1. a.Inspeksi Mendadak;
2. b.Pemeriksaan Probiti;
3. c.Reviu Pengadaan Barang/jasa (PBJ); 8jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 7

Budaya anti Kecurangan dapat berbentuk:

a.penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
b.kode etik/ standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku Kecurangan; dan

Pasal 6

Wujud komitmen pimpinan dapat berbentuk:

a.sikap dan perilaku yang sesuai kode etik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
b.deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal pemerintah daerah. Komitmen tersebut kemudian dikomunikasikan melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
c.mewajibkan seluruh pegawai membuat dan/ a tau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
d.menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
e.melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Pengendalian Kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
(2)Lingkungan pengendalian Kecurangan yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.komitmen jajaran pimpinan;
2. b.budaya anti Kecurangan; dan
3. c.kebijakan dan prosedur pengendalian Kecurangan. 9 jdih.pemalangkab.go.id t Kecurangan. Perangkat Daerah sesuai kebutuhan Pengendalian
  1. 5.Kepala lainnya atribut Sekretaris Daerah Inspektur
  2. 1.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan · urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
  3. 2.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang komunikasi dan informatika;
  4. 3.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
  5. 4.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
4. a.penanggung jawab
5. b.koordinator
6. c.ketua
7. d.anggota Pasal 9 ( 1) Dalam melakukan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk struktur pengendali Kecurangan.
(2)Struktur pengendali Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Bupati BABIV STRUKTURPENGENDALIKECURANGAN Kebijakan dan prosedur pengendalian Kecurangan merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku (SOP) atau dokumen desain pengendalian Kecurangan lainnya.
1. c.pemberian Hukuman Disiplin sesuai dengan jems pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 8

10 jdih.pemalangkab.go.id f

b.evaluasi;
c.pemantauan; dan
d.bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a.reviu;

Pasal 12

(1)Bentuk pengawasan yang dilakukan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.fasilitasi;
2. b.konsultasi;
3. c.pendidikan dan pelatihan; serta
4. d.penelitian dan pengembangan.

Pasal 11

Bentuk pembinaan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di Daerah.
(2)Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan APIP.

Pasal 10

(3)Struktur pengendali Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 11 jdih.pemalangkab.go.id 12
(2)Bentuk pengawasan yang dilakukan APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.audit;
2. b.reviu;
3. c.evaluasi;
4. d.pemantauan; dan
5. e.bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…