(1)Pengendalian Kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
(2)Lingkungan pengendalian Kecurangan yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a.komitmen jajaran pimpinan;
b.budaya anti Kecurangan; dan
c.kebijakan dan prosedur pengendalian Kecurangan.
Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian Kecurangan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 9 jdih.pemalangkab.go.id t Kecurangan. Perangkat Daerah sesuai kebutuhan Pengendalian
5.Kepala lainnya atribut Sekretaris Daerah Inspektur
1.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan · urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
2.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang komunikasi dan informatika;
3.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
4.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
a.penanggung jawab
b.koordinator
c.ketua
d.anggota Pasal 9 ( 1) Dalam melakukan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk struktur pengendali Kecurangan.
(2)Struktur pengendali Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Bupati BABIV STRUKTURPENGENDALIKECURANGAN Kebijakan dan prosedur pengendalian Kecurangan merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku (SOP) atau dokumen desain pengendalian Kecurangan lainnya.
c.pemberian Hukuman Disiplin sesuai dengan jems pelanggaran yang dilakukan.