DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 42 Tahun 2025

Nomor: 42
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Yang Meliputi Pembentukan Dan Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, KWK, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka perlu meningkatkan kualitas pendidikan di Daerah;
b.bahwa untuk menjamin peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dibutuhkan Satuan Pendidikan Formal sebagai unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA Mengingat Menimbang ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUANPENDIDIKANFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN,PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG NOMOR 42. TAHUN 2025 PERATURANBUPATI PEMALANG BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH jdih.pemalangkab.go.id
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dindikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
5.Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat SPF adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dindikpora yang terdiri atas taman kanak-kanak negeri, sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri.
6.Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina yang selanjutnya disebut TK Negeri Pembina adalah Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Pemalang.
7.Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pemalang. sebagai unsur yang mermmpm yang menjadi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom. MEMUTUSKAN: Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
5.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 32); Menetapkan jdih.pemalangkab.go.id

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 3

(1)SPF mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan formal meliputi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
(2)SPF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan kegiatan teknis Dindikpora di bidang pengelolaan pendidikan formal;
2. b.pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
(2), tercantum
(4)SPF sebagaimana dimaksud pada ayat dalam Lampiran I yang merupakan terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DANFUNGSI

Pasal 2

( 1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SPF pada Dindikpora.

(2)SPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.TK Negeri Pembina;
2. b.SDN; dan
3. c.SMPN.
(3)SPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dindikpora.

8.Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pemalang.
9.Kepala SPF yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala TK Negeri Pembina, Kepala SDN dan Kepala SMPN pada Dindikpora.
10.Koordinator Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat KWK adalah unit kerja non struktural pada Dindikpora.
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. jdih.pemalangkab.go.id l

BAB II

PEMBENTUKANDAN KEDUDUKAN

Pasal 6

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat ( 1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi SPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi SPF SMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.wakil Kepala; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi SPF SMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi SPF TK Negeri Pembina dan SDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
1. a.Kepala; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi SPF TK Negeri Pembina dan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
2. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dindikpora. jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV

SUSUNANORGANISASI

Pasal 9

( 1) Dalam rangka efektivitas koordinasi layanan administrasi pada SPF SDN di wilayah kecamatan dibentuk KWK.

(2)KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit kerja non struktural pada Dindikpora.
(3)KWKsebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah yang diberi tugas tambahan, atau dari pegawai negeri sipil lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat minimal III/c sesuai ketentuan perundang- undangan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dindikpora.
(4)KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lingkup wilayah koordinasinya mencakup SDN di setiap wilayah kecamatan.
(5)KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengoordinasikan layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
(7)KWKdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya; BABV KWK

Pasal 8

Uraian tugasjabatan pada SPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi SPF.

Pasal 12

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…