DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Potong Hewan Dan Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Yang Meliputi Pembentukan Dan Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal serta untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan hewan, diperlukan unit rumah potong hewan dan pusat kesehatan hewan yang memenuhi standar kesehatan veteriner;
b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH POTONG HEWAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN,PANGANDAN PERIKANAN TENTANG PERATURANBUPATI PEMALANG NOMORAfJTAHUN 2025 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang jdih.pemalangkab.go.id Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mermmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Distanparik adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.
5.Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut RPH dan Puskeswan adalah unit pelaksana teknis daerah pada Distanparik.
6.Kepala RPH dan Puskeswan yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan pada Distanparik.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
5.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 32); Menetapkan jdih.pemalangkab.go.id

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH POTONG HEWAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWANPADA DINAS PERTANIAN, PANGANDAN PERIKANAN.

Pasal 4

( 1) Susunan organisasi RPH dan Puskeswan terdiri atas:

BAB IV

SUSUNANORGANISASI

Pasal 3

(1)RPH dan Puskeswan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan rumah potong hewan dan pusat kesehatan hewan.
(2)RPH dan Puskeswan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan kegiatan teknis Distanparik di bidang pengelolaan RPH dan Puskeswan;
2. b.pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Distanparik.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RPH dan Puskeswan kelas A pada Distanparik.
(2)RPH dan Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan rumah potong hewan dan pusat kesehatan hewan pada Distanparik.
(3)RPH dan Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Distanparik.

7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

PEMBENTUKANDAN KEDUDUKAN

Pasal 8

(1)Pada RPH clan Puskeswan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal 7

Uraian tugas jabatan pada RPH dan Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1)Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Pasal 5

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi RPH dan Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

a.Kepala;
b.subbagian tata usaha; dan
c.KelompokJabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi RPH dan Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. jdih.pemalangkab.go.id Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pembentukan Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

BAB VIII KETENTUANPENUTUP

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 11

Pejabat pada RPH dan Puskeswan yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 78 Tahun 2018 ten tang Pembentukan Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, tetap menduduki jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 10

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalamjabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan peta jabatan.
(3)Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala. jdih.pemalangkab.go.id

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…