DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 48 Tahun 2025

Nomor: 48
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelelangan Ikan Pada Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Yang Meliputi Pembentukan Dan Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelelangan Ikan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

b.bahwa untuk menjamin tertib administrasi, kejelasan kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja unit organisasi secara efektif dan akuntabel, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelelangan Ikan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
a.bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan berorientasi pada penguatan ekonomi daerah, dibutuhkan unit pelelangan ikan yang berfungsi sebagai sarana transaksi sekaligus sebagai instrumen pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas hasil perikanan dan perlindungan lingkungan pesisir; Menimbang BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELELANGANIKAN PADA DINAS PERTANIAN,PANGANDAN PERIKANAN TENTANG PERATURANBUPATI PEMALANG NOMOR 4g TAHUN 2025 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH jdih.pemalangkab.go.id
1. 3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. 4.Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Distanparik adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
3. 1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
4. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
5.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 32); Menetapkan jdih.pemalangkab.go.id

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMBENTUKAN UNIT PELELANGAN IKAN PADA DINAS PERTANIAN,PANGANDAN PERIKANAN.

Pasal 3

( 1) UPI mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelelangan ikan.

(2)UPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan kegiatan teknis Distanparik di bidang pelelangan ikan;
2. b.pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Distanparik.
(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPI kelas A pada Distanparik.
(2)UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelelangan ikan pada Distanparik.
(3)UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Distanparik.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

5.Unit Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Distanparik.
6.Kepala UPI yang selanjutnya disebut dengan Kepala, adalah Kepala Unit Pelelangan Ikan pada Distanparik.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

PEMBENTUKANDAN KEDUDUKAN

Pasal 7

Uraian tugas jabatan pada UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan upati.

Pasal 6

(1)Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPI terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.subbagian tata usaha; clan
3. c.KelompokJabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Umum BABIV SUSUNANORGANISASI jdih.pemalangkab.go.id Pejabat pada UPI yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, tetap menduduki jabatan, melaksanakan tugas clan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

BAB VII KETENTUANPERALIHAN Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUANPERALIHAN Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan peta jabatan.
(3)Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

(1)Pada UPI dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala. BABV KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…