DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Sistem Pertanian Organik, Rencana Kebutuhan Tahunan Pupuk dan Pestisida Organik, Tata Cara Pencegahan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, Penyelenggara Sistem Pertanian Organik dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sektor pertanian merupakan salah satu penopang kehidupan bagi seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Pemalang yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, perbaikan kualitas hidup, dan peningkatan kesejahteraan;
b.bahwa sistem pertanian organik merupakan salah satu konsep yang dapat memberikan jaminan untuk mewujudkan pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan, peningkatan nilai ekonomi produk pertanian, dan perbaikan kualitas hidup;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 13 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik, maka perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik; Mengingat Menimbang BUPATI PEMALANG PROVINS!JAWA TENGAH PERATURANBUPATI PEMALANG NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAANPERATURANDAERAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANGSISTEM PERTANIANORGANIK DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA BUPATI PEMALANG, jdih.pemalangkab.go.id Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.
5.Sistem Pertanian Sehat adalah kegiatan pertanian yang mengurangi penggunaan bahan kimia sintesis dan meningkatkan penggunaan bahan organik untuk menghasilkan produk sehat menuju sistem Pertanian Organik.
6.Kawasan Pertanian Organik yang selanjutnya disebut KPO adalah area budidaya pertanian yang melaksanakan sistem pertanian organik.
7.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, petemakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
8.Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi. MEMUTUSKAN:
4.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7); 2 Menetapkan jdih.pemalangkab.go.id
9.Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan Pertanian Organik yang menerapkan praktik pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (pangan).
10.Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, temak dan produk petemakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan temak termasuk non pangan.
11.Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari bahan- bahan alami, baik yang berasal dari bahan tumbuhan maupun hewan, yang digunakan untuk memperbaiki kesu buran tanah dan menyediakan unsur hara bagi tanaman.
12.Pestisida Organik adalah pestisida yang berasal dari bahan-bahan alami, terutama tanaman (nabati), yang digunakan untuk mengendalikan atau mengurangi populasi hama dan penyakit tanaman.
13.Sertifikasi adalah prosedur di mana lernbaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
14.Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai "organik" adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik clan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia.
15.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia.
16.SNI Sistem Pangan Organik adalah SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional tentang Sistem Pangan Organik dan revisinya.
17.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga akreditasi nasional yang mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga-lembaga sertifikasi dan laboratorium penguji/kalibrasi.
18.Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya 3 jdih.pemalangkab.go.id

(1)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyusun Rencana Pengembangan Sistem Pertanian Organik.
(2)Rencana Pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Pertanian
(3)Rencana Pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Sistem Pertanian Organik diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 3

BABII PERENCANAANSISTEMPERTANIANORGANIK Pengembangan pertanian organik berbasis kawasan bertujuan:

a.mengatur penyelenggaraan dan perluasan KPO;
b.memberikan penjaminan dan perlindungan kepada petani organik dan masyarakat pengguna produk organik;
c.memberikan kepastian usaha bagi petani untuk menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi;
d.membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan dapat ditelusuri;
e.menjamin sistem pertanian organik yang dapat mendukung pelestarian lingkungan; dan
f.meningkatkan nilai tambah, daya saing produk pertanian, dan pendapatan petani.

Pasal 2

yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok.

19.Kelompok Tani dan/ atau gabungan kelompok tani organik yang dimaksud adalah Kelompok Tani dan (atau gabungan kelompok tani organik di Daerah yang telah ditetaokan meniadi Kelompok Tani dan/ atau gabungan kelompok tani organik Daerah berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas. 4 jdih.pemalangkab.go.id

(1)Setiap unit usaha yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik harus mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
(2)Tata cara pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.mempertahankan sifat fisik kimia dan biologitanah;
2. b.mempertahankan siklus pertanian yang adaptif, efisien dan ramah lingkungan;

Pasal 6

BABIV TATACARAPENCEGAHANKERUSAKANDAN PENCEMARANLINGKUNGANHIDUP ( 1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian menyusun rencana kebutuhan tahunan Pupuk Organik dan Pestisida Organik untuk mendukung keberlanjutan Sistem Pertanian Organik.

(2)Reneana kebutuhan tahunan disusun berdasarkan data luas lahan pertanian organik, jenis tanaman, pola tanam, dan hama yang umum ditemui pada lahan pertanian organik.
(3)Dalam menyusun rencana kebutuhan Pupuk Organik dan Pestisida Organik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian berkoordinasi dengan kelompok tani, penyuluh pertanian, dan pihak terkait untuk mendapatkan data akurat serta menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi lapangan.
(4)Rencana kebutuhan tahunan mengutamakan penggunaan Pupuk Organik dan Pestisida Organik dari sumber daya lokal guna mendukung kemandirian petani dan keberlanjutan ekosistem pertanian organik.
(5)Hasil penyusunan rencana kebutuhan tahunan Pupuk Organik dan Pestisida Organik dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 5

c.memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan;
d.tidak melakukan pembakaran lahan pada saat pembukaan lahan pertanian organik;
e.mempertahankan kesuburan tanah yang pada; untuk jangka panjang dengan mendaur ulang limbah pertanian dan hewan untuk mengembalikan nutrisi ke tanah;
f.menanam kacang-kacangan (leguminoceae), pupuk hijau atau tanaman berakar dalam, melalui program rotasi tahunan yang sesuai;
g.mencampur bahan organik ke dalam tanah baik dalam bentuk kompos maupun segar, dari ,unit usaha budidaya produk samping peternakan, seperti kotoran hewan, boleh digunakan apabila berasal dari peternakan yang dibudidayakan secara organik;
h.menjaga kesuburan dan aktivitas biologi tanah, dengan tidak menggunakan pupuk kimia sintesis, kotoran hewan secara langsung, kotoran manusia (tinja)dan kotoran babi;
1. 1.menggunakan bahan tambahan yang boleh dipergunakan sebagai penyubur tanah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagia.n tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
j.selain menggunakan bahan penyubur tanah sebagaimana dimaksud huruf i, dapat menggunakan secara terbatas jenis bahan penyubur tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
k.mengendalikan organisme pengganggu tanaman dan memelihara tanaman tidak menggunakan bahan kimia sintetis dan organisme/ produk hasil rekayasa genetika;
1. 1.mengendalikan organisme pengganggu tanaman dengan salah satu/ kombinasi dari cara seperti pemilihan varietas yang sesuai, program rotasi/pergiliran tanaman yang sesuai, pengolahan tanah secara mekanik, penggunaan tanaman perangkap, penggunaan pupuk hijau dan sisa potongan tanaman, pengendalian mekanis seperti penggunaan perangkap, penghalang, cahaya dan suara, pelestarian dan pemanfaatan musuh alami (parasite, predator, dan patogen serangga) melalui pelepasan musuh alami dan penyediaan habitat yang cocok,pembuatan pagar hidup dan tempat berlindung bagi musuh alami, zona penyangga ekologi yang 6 jdih.pemalangkab.go.id Produksi tanaman organik termasuk penggunaan beragam penanaman sebagai bagian integral dari Sistem Pertanian Organik sebagai beriku t:
a.adanya penggunaan tanaman sela dan tanaman penutup pada tanaman tahunan; dan

BAB III

RENCANAKEBUTUHANTAHUNANPUPUK DANPESTISIDAORGANIK 5 jdih.pemalangkab.go.id /

Pasal 11

Sistem Pertanian Organik mempertahankan dan/ atau meningkatkan keanekaragaman hayati pada luas lahan utama, tanaman dan dapat diterapkan pada habitat non- tanaman.

Pasal 10

Sistem Pertanian Organik tidak memperbolehkan melakukan kegiatan apapun yang menimbulkan dampak negatif pada wilayah konservasi dan wilayah warisan budaya seperti hutan lindung dan daerah aliran Sungai.

Pasal 9

Pupuk organik yang proses pembuatannya dengan pemanasan buatan dan sulit terurai pada penggunaannya (granul)tidak diijinkan digunakan di dalam sistem pertanian organik.

Pasal 8

Apabila menggunakan produk pupuk dan penyubur tanah komersial yang beredar di pasaran, maka produk tersebut harus sudah disertifikasi organik sesuai ketentuan peraturan perundang .. undangan.

Pasal 7

menjaga vegetasi asli untuk mengembangkan populasi musuh alami penyangga ekologi, ekosistem yang beragam, zona penyangga untuk mengendalikan erosi, salinitas, agroforestry, merotasikan tanaman dan sebagainya, pengendalian gulma dengan pemanasan (fiameweeding), pengembalaan ternak (sesuai dengan komoditas);

m.menggunakan musuh alami untuk mengganti penggunaan pestisida yang menggunakan bahan- bahan kimia berbahaya; dan/ atau
n.penjaminan dan perlindungan kepada petani organik dan masyarakat pengguna produk organik. 7 jdih.pemalangkab.go.id

(1)Bupati membentuk tim penyelenggara Sistem Pertanian Organik.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), paling sedikit terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.pertanian;
2. b.perencanaan pembangunan;
3. c.lingkungan hidup;
4. d.perdagangan;
5. e.pemerintahan desa; dan
6. f.pekerjaan umum.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

RENCANAKEBUTUHANTAHUNANPUPUK DANPESTISIDAORGANIK 5 jdih.pemalangkab.go.id /

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

RENCANAKEBUTUHANTAHUNANPUPUK DANPESTISIDAORGANIK 5 jdih.pemalangkab.go.id /

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022