DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 51 Tahun 2025

Nomor: 51
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Meliputi Pembentukan Dan Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor yang menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, perlindungan lingkungan, serta kepastian pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana yang profesional, efektif, dan akuntabel;
b.bahwa untuk menjamin tertib administrasi, kejelasan kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja unit organisasi dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman; BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Mengingat Menimbang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGUJIAN BERKALAKENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN TENTANG NOMOR~l TAHUN 2025 PERATURANBUPATI PEMALANG BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH jdih.pemalangkab.go.id Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPPKP adalah Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
5.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 32); Menetapkan jdih.pemalangkab.go.id

(2)UPBKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPBKB menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
2. b.pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGUJIAN BERKALAKENDARAANBERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Pasal 3

(1)UPBKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPBKBkelas A pada DPPKP.
(2)UPBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengujian berkala kendaraan bermotor pada DPPKP.
(3)UPBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPKP.

5.Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPBKBadalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada DPPKP.
6.Kepala UPBKB selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada DPPKP.
7.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keteram pilan terten tu. jdih.pemalangkab.go.id Pasal 6

(1)Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

BAB II

PEMBENTUKANDAN KEDUDUKAN

Pasal 5

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 4

( 1) Susunan organisasi UPBKB terdiri atas:

a.Kepala;
b.subbagian tata usaha; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

(2)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPKP. jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

Pejabat pada UPBKB yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan BABVII KETENTUANPERALIHAN Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalamjabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVI KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan peta jabatan.
(3)Togas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional.

Pasal 8

(1)Pada UPBKB dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala. BABV KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal 7

Uraian tugas jabatan pada UPBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…