DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 52 Tahun 2025

Nomor: 52
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Yang Meliputi Pembentukan Dan Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin tertib administrasi, kejelasan kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja unit organisasi dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi; BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA ORGANISASIDAN TATAKERJA BALAILATIHANKERJA PADA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERATURANBUPATI PEMALANG NOMOR s::1- TAHUN 2025 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH jdih.pemalangkab.go.id

3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat DTKPT adalah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.
5.Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada DTKPT.
6.Kepala BLK selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Balai Latihan Kerja pada DTKPT.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterarnpilan tertentu. sebagai unsur yang memimpm yang menjadi Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Serita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 32);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4); Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); jdih.pemalangkab.go.id i. ( 1) Susunan organisasi BLK terdiri atas:

a.Kepala;
b.subbagian tata usaha; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

(2)Ketentuan mengenai bagan susunan . organisasi BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURANBUPATI TENTANGORGANISASIDAN TATAKERJA BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIANDAN TRANSMIGRASI.

Pasal 4

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

( 1) BLK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan tenaga kerja.

(2)BLK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan tenaga kerja;
2. b.pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DTKPT.
(2)BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pelatihan tenaga kerja pada DTKPT.
(3)BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DTKPT.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BLK kelas A pada DTKPT.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 8

(1)Pada BLK dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala. BABV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Uraian tugas jabatan pada BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Pasal 5

jdih.pemalangkab.go.id Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pembentukan Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

BABVIII KETENTUANPENUTUP Pejabat pada BLK yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pembentukan Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang, tetap menduduki jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati 1n1.

Pasal 11

BAB VII KETENTUANPERALIHAN Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUANPERALIHAN Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan peta jabatan.
(3)Togas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional. jdih.pemalangkab.go.id [!I ~~-- .. ~~ _il:[(j) : ~ ' . [!I . ~

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025