DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 53 Tahun 2025

Nomor: 53
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Meliputi Pembentukan Dan Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme, objektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, diperlukan penilaian kompetensi yang terukur dan terstandar oleh Unit Penilaian Kompetensi;
b.bahwa untuk menjamin tertib administrasi, kejelasan kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja unit organisasi secara efektif dan akuntabel, dibutuhkan pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; BUPATIPEMALANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang ORGANISASIDANTATAKERJA UNITPENILAIANKOMPETENSI PADABADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGAN SUMBERDAYAMANUSIA TENTANG PERATURANBUPATI PEMALANG NOMOR >?J TAHUN2025 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang. MEMUTUSKAN: Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
5.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 35); Menetapkan jdih.pemalangkab.go.id

b.pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKPSDM.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENILAIAN KOMPETENSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Pasal 3

( 1) Upenkom mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyelenggaraan penilaian kompetensi aparatur sipil negara yang meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural.

(2)Upenkom dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan kegiatan teknis BKPSDM di bidang penyelenggaraan penilaian kompetensi aparatur sipil negara;

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Upenkom kelas B pada BKPSDM.
(2)Upenkom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang penilaian kompetensi pada BKPSDM.
(3)Upenkom sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPSDM.

6.Kepala Upenkom yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Unit Penilaian Kompetensi pada BKPSDM.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Unit Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut Upenkom adalah Unit Penilaian Kompetensi pada BKPSDM. jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

PEMBENTUKANDAN KEDUDUKAN

Pasal 8

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pada Upenkom dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala. BABV KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal 6

Uraian tugas jabatan pada Upenkom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Upenkom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Upenkom terdiri atas:
1. a.Kepala; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi Upenkom sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SUSUNANORGANISASI jdih.pemalangkab.go.id Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

BAB VIII KETENTUANPENUTUP Pejabat pada Upenkom yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang, tetap menduduki jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP Pejabat pada Upenkom yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang, tetap menduduki jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

BAB VII KETENTUANPERALIHAN Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalamjabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…