DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 54 Tahun 2025

Nomor: 54
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Berprestasi Yang Meliputi a. penerima Penghargaan; b. tata cara pemberian Penghargaan; dan c. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa prestasi yang diraih oleh masyarakat Kabupaten Pemalang di tingkat provinsi, nasional, dan internasional merupakan aset penting yang dapat meningkatkan citra dan kebanggaan daerah serta menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus berkarya dan berprestasi;
b.bahwa pemerintah daerah perlu memberikan apresiasi dan penghargaan secara tepat, terukur, dan berkelanjutan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masyarakat dalam mengharumkan nama Kabupaten Pemalang;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada masyarakat berprestasi, diperlukan pengaturan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Berprestasi; BUPATIPEMALANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PEMBERIANPENGHARGAANKEPADAMASYARAKATBERPRESTASI TENTANG TAHUN2025NOMOR PERATURANBUPATIPEMALANG BUPATIPEMALANG PROVINS!JAWA TENGAH jdih.pemalangkab.go.id Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini untuk:

a.menghargai prestasi yang diperoleh masyarakat dalam suatu perlombaan ditingkat provinsi, nasional dan internasional;

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan pemberian Penghargaan kepada Masyarakat Berprestasi.

3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Masyarakat Berprestasi adalah seseorang atau kelompok orang yang berprestasi dan/ atau berjasa dalam memajukan Daerah dalam bidang tertentu.
6.Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat atas prestasi sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom. Menetapkan MEMUTUSKAN: Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 2 jdih.pemalangkab.go.id \

m.perikanan;
n.pemberdayaan perempuan dan anak;
o.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
p.komunikasi dan informatika;
a.pendidikan, sains dan teknologi;
b.seni dan budaya;
c.keagamaan;
d.pariwisata;
e.kepemudaan;
f.olahraga;
g.sosial kemasyarakatan;
h.lingkungan hidup;
1. 1.kesehatan; J. keamanan dan ketertiban;
k.pertanian;
1. 1.peternakan;

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANBUPATITENTANGPEMBERIANPENGHARGAAN KEPADAMASYARAKATBERPRESTASI.

Pasal 5

Penghargaan dapat diberikan kepada Masyarakat Berprestasi dalam bidang:

a.penerima Penghargaan;
b.tata cara pemberian Penghargaan; dan
c.pendanaan.

BAB II

PENERIMAPENGHARGAAN Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

Pasal 4

b.melestarikan nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh Masyarakat Berprestasi agar menjadi teladan dan inspirasi bagi masyarakat lainnya;
c.menumbuhkembangkan semangat masyarakat untuk berprestasi; dan
d.memberikan motivasi kepada masyarakat untuk turut serta dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Daerah. 3 jdih.pemalangkab.go.id

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN Masyarakat Berprestasi yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Masyarakat Berprestasi yang berhak mendapatkan Penghargaan.

Pasal 8

b.meraih prestasi dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak diterimanya Penghargaan, yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam resmi dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 baik ditingkat provinsi, nasional maupun internasional; dan
c.tidak sedang menjalani hukuman pidana. Kriteria Masyarakat Berprestasi yang dapat diberikan Penghargaan sebagai berikut:
a.warga negara indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Daerah/nomor induk kependudukan (NIK);

Pasal 7

Bagian Ketiga Kriteria Penerima Penghargaan

Pasal 6

( 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa uang.

(2)Besaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
1. q.inovasi terapan; dan/atau
2. r.bidang lainnya sesuai dengan kemajuan teknologi dan peradaban. 4 jdih.pemalangkab.go.id Pemberian Penghargaan Masyarakat Berprestasi dapat dilaksanakan pada acara peringatan hari jadi Daerah atau peringatan hari besar nasional.

Pasal 11

a.dokumen usulan penetapan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
b.salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan
c.salinan rekening bank yang tervalidasi oleh bank terkait.

(1)Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah terkait mengusulkan pemberian Penghargaan Masyarakat Berprestasi kepada Sekretaris Daerah c.q Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
(2)Usulan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

Pasal 10

b.alamat;
c.bidang prestasi;
d.tingkat prestasi;
e.lembaga penyelenggara; dan
f.jenis Penghargaan.

(3)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) penerima Penghargaan Masyarakat Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. a.nama penenma; memuat: memastikan Penghargaan lembaga/ instansi penyelenggara guna keabsahan dokumen bukti perolehan Masyarakat Berprestasi.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

Pasal 9

( 1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan penetapan pemberian Penghargaan Masyarakat Berprestasi kepada Bupati setelah melakukan verifikasi dan koordinasi kepada 5 jdih.pemalangkab.go.id 6

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…