DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 57 Tahun 2025

Nomor: 57
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam direncanakan sebesar Rp2.667.466.672.000,00 (dua triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari: a. pendapatan asli Daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8); https://jdih.pemalangkab.go.id 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. https://jdih.pemalangkab.go.id 3
12.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
13.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
15.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.667.466.672.000,00 (dua triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp547.006.393.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas: https://jdih.pemalangkab.go.id 4
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp248.060.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar enam puluh juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.258.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.458.393.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.230.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 5

(6)Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp248.060.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak reklame;
2. b.pajak air tanah;
3. c.pajak sarang burung walet;
4. d.pajak mineral bukan logam dan batuan;
5. e.pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
6. f.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
7. g.pajak barang dan jasa tertentu;
8. h.opsen pajak kendaraan bermotor; dan
9. i.opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
(7)Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah). https://jdih.pemalangkab.go.id 5
(8)Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.525.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
(9)Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(10)Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(11)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.600.000.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus juta rupiah).
(12)Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah).
(13)Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp75.080.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar delapan puluh juta rupiah).
(14)Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah).
(15)Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 6

(1)Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.258.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.retribusi jasa umum;
2. b.retribusi jasa usaha; dan
3. c.retribusi perizinan tertentu.
(2)Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp226.030.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar tiga puluh juta rupiah).
(3)Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp21.788.000.000,00 https://jdih.pemalangkab.go.id 6 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
(4)Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.440.000.000,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 7

(1)Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp29.458.393.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN;
2. b.bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
(2)Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.458.393.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.230.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. b.hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. c.jasa giro;
4. d.pendapatan bunga;
5. e.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
6. f.pendapatan dari pengembalian; dan
7. g.pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah https://jdih.pemalangkab.go.id 7
(2)Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
(3)Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(4)Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
(5)Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(6)Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
(7)Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
(8)Pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.120.460.279.000,00 (dua triliun seratus dua puluh miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.991.315.415.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.144.864.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah). https://jdih.pemalangkab.go.id 8

Pasal 10

(1)Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
1. a.dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur;
2. b.dana desa;
3. c.dana bagi hasil;
4. d.dana alokasi umum; dan
5. e.dana alokasi khusus.
(2)Dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp231.768.070.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah).
(4)Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.039.801.000,00 (delapan miliar tiga puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu rupiah).
(5)Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan Rp1.210.143.304.000,00 (satu triliun dua ratus sepuluh miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah).
(6)Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp541.364.240.000,00 (lima ratus empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan bagi hasil; dan
2. b.bantuan keuangan.
(2)Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp129.144.864.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). https://jdih.pemalangkab.go.id 9

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…