DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 58 Tahun 2025

Nomor: 58
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Meliputi Prinsip, Remunerasi, Monitoring Dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar kepada rnasyarakat rnernerlukan sistern rernunerasi yang adil, proporsional dan berbasis kinerja bagi surnber daya rnanusia pada Badan Layanan Urnurn Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
b.bahwa pengaturan rernunerasi yang tidak lagi sesuai dengan perkernbangan beban kerja, kebutuhan pelayanan, dan kernarnpuan keuangan pada Badan Layanan Urnurn Daerah, berpotensi rnenurunkan rnotivasi kerja dan rnutu pelayanan kesehatan dasar, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kebijakan rernunerasi agar lebih berkeadilan dan akuntabel;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a dan huruf b, rnaka Peraturan Bupati Pernalang Nornor 7 Tahun 2024 tentang Rernunerasi Badan Layanan Umurn Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu ditinjau kern bali;
d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Rernunerasi Badan Layanan Urnurn Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia - Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 42);
3.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik https://jdih.pemalangkab.go.id Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANANUMUMDAERAHPUSATKESEHATANMASYARAKAT.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalarig. https://jdih.pemalangkab.go.id
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas /badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif di wilayah kerjanya.
9.Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah unit kerja Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/ jasayang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10.Pimpinan BLUDPuskesmas adalah Kepala Puskesmas.
11.Pejabat Keuangan BLUDPuskesmas adalah Pegawai Negeri Sipil yang fungsi sebagai penanggung jawab keuangan dalam klaster manajemen Puskesmas yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
12.Pejabat Teknis BLUDPuskesmas adalah penanggungjawab klaster manajemen, klaster Kesehatan ibu dan anak, klaster Kesehatan dewasa dan lanjut usia, klaster penanggulangan penyakit menular dan Kesehatan lingkungan serta lintas klaster.
13.Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUDadalah pegawai yang bertugas di Puskesmas yang terdiri dari ASNdan Tenaga Profesional Lainnya.
14.Pegawai BLUD Puskesmas ASN adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Puskesmas yang menerapkan sistem BLUD yang diangkat oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Tenaga Profesional Lainnya adalah pegawai selain ASNpada https://jdih.pemalangkab.go.id BLUD Puskesmas, yang diangkat melalui mekanisme rekruitmen dan/ atau pengangkatan pegawai BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
16.Peserta Program Internship adalah dokter dan dokter gigi yang baru lulus dan wajib mengikuti program penempatan sementara di fasilitas pelayanan kesehatan untuk memantapkan dan memandirikan kompetensinya sebelum terjun ke praktik mandiri.
17.Peserta Program Penugasan Khusus adalah tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan primer, seperti Puskesmas, di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)serta Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)untukjangka waktu tertentu.
18.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangku tan yang tidak perlu dibayar kembali.
19.Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
20.Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun yang diberikan kepada pegawai BLUD Puskesmas yang ditetapkan oleh Bupati.
21.Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan. 22.Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji / honorarium yang diberikan kepada pegawai BLUD Puskesmas, peserta program intern sip dan peserta penugasan khusus.
23.Bonus atas Prestasi , yang selanjutnya disebut Bonus adalah pemberian penghasilan tambahan bagi Pegawai BLUDPuskesmas atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat-syarat tertentu.
24.Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan puma jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.
25.Tindakan Umum adalah tindakan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di BLUD Puskesmas yang cara pembayarannya dengan mekanisme tarifretribusi jasa umum yang ditetapkan Peraturan Daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id
26.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
27.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
28.Tenaga Pendukung adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang kesehatan.

(1)Remunerasi BLUD Puskesmas diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
1. a.proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, Pendapatan, sumber daya manusia, dan/ atau layanan BLUD;
2. b.kesetaraan, yaitu memperhatikan Remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
3. c.kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
4. d.Kinerja, yaitu memperhatikan Kinerja layanan dan Kinerja keuangan.
(2)Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah. BABIII REMUNERASI Umum ( Pasal 3
(1)Remunerasi diberikan kepada:
1. a.Pegawai BLUDPuskesmas. https://jdih.pemalangkab.go.id
2. b.Peserta program internsip; dan
3. c.Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
(3)Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk:
1. a.Gaji;
2. b.Insentif;
3. c.Bonus; dan
4. d.Pesangon.
(4)Sumber Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pendapatan BLUDPuskesmas.
(5)Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari Pendapatan BLUDPuskesmas.
(6)Penetapan besaran prosentase Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
(7)Pelaksanaan Remunerasi mem pertimbangkan faktor:
1. a.jumlah Pendapatan dan belanja yang dikelola Puskesmas, tingkat pelayanan serta produktivitas; dan BLUD Puskesmas,
2. b.Kinerja operasional Puskesmas dengan mempertimbangkan an tara lain indikator keuangan, mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat. Pasa14 Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pimpinan BLUD Puskesmas.
(1)Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan kepada Pegawai BLUD Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya.
(2)Pemberian gaji kepada Pegawai BLUD Puskesmas yang berstatus Pegawai ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. https://jdih.pemalangkab.go.id
(3)Pemberian gajr kepada Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dengan memperhatikan standar harga satuan Pemerintah Daerah.
(4)Besaran gaji yang diberikan kepada Pegawai BLUD Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas. Pasa16 Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya diberikan tunjangan premi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Umum Pasa17 Insentif terdiri atas:
1. a.Insentif kapitasi BPJS Kesehatan;
2. b.Insentif non kapitasi BPJS Kesehatan; dan
3. c.lnsentif jasa layanan. Pasa19
(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan berdasarkan skor individual. (
(2)Skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah skor individu masing-rnasing Pegawai BLUD Puskesmas yang disusun dengan mempertimbangkan variabel:
1. a.masa kerja;
2. b.jenis ketenagaan https://jdih.pemalangkab.go.id
3. c.jabatan yang disandang;
4. d.tugastambahan; dan
5. e.kehadiran. Pasall0 Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)huruf a, diberikan skor individu dengan rincian:
6. a.kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan skor 2 (dua);
7. b.5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan skor 5 (lima);
8. c.11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan skor 10 (sepuluh);
9. d.16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan skor 15 (lima belas);
10. e.21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan skor 20 (dua puluh); dan
11. f.lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan skor 25 (dua puluh lima). (

BAB II

PRINSIP Pasa12

Pasal 11

(1)Jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, diberikan skor individu dengan rincian:
1. a.Tenaga Medis (dokter dan dokter gigi) diberi skor 150 (seratus lima puluh);
2. b.tenaga profesi apoteker, tenaga profesi keperawatan, tenaga profesi kebidanan dan pendidikan profesi kesehatan lainnya diberi skor 100 (seratus);
3. c.tenaga kesehatan paling rendah SljD4 diberi skor 80 (delapan puluh);
4. d.tenaga kesehatan D3, diberi skor 60 (enam puluh);
5. e.tenaga non kesehatan paling rendah SljD4, diberi skor 60 (enam puluh)
6. f.tenaga non kesehatan paling rendah D3, diberi skor 50 (lima puluh);
7. g.tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi skor 25 (dua puluh lima);
8. h.Peserta Program Internship, diberi skor 10 (sepuluh);
  1. 1.Peserta Program Penugasan Khusus termasuk nusantara sehat diberi skor sebesar 50% dari skor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan jenis ketenagaannya. https://jdih.pemalangkab.go.id
9. j.Tenaga Medis dari Tenaga Profesional Lainnya diberikan skor 50 (lima puluh);
10. k.Tenaga Kesehatan dari Tenaga Profesional Lainnya diberikan skor 25 (dua puluh lima); dan
  1. 1.Tenaga Pendukung dari Tenaga Profesional Lainnya diberikan skor 15 (lima belas).
(2)Dalam hal Pegawai BLUD Puskesmas berstatus PNS telah menyelesaikan pendidikan satu tingkat lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, pencantuman gelar akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Perolehan skor individu bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR)dan Surat Ijin Praktik (SIP);
(4)Pegawai BLUD Puskesmas berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Profesional Lainnya diberikan skor individu berdasarkan ijasah dengan sesuai dalam Surat Perjanjian Kerja.
(5)Kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP)sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi tenaga Kesehatan lulusan Pendidikan Akademik pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ten tang Kesehatan.
(6)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka indeks skor individu diberikan sebesar 25 (dua puluh lima) untuk ASN dan 15 (lima belas) untuk Tenaga Profesional Lainnya.

Pasal 12

(1)Jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diberikan skor individu dengan rincian;
1. a.Pimpinan BLUD Puskesmas diberi skor 100 (seratus);
2. b.Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas diberi skor 50 (lima puluh);
3. c.Bendahara Pengeluaran BLVDPuskesmas diberi skor 40 (empat puluh);
4. d.Bendahara Penerimaan BLVD Puskesmas diberi skor 40 (empat puluh); dan
5. e.Pejabat Teknis BLVD Puskesmas diberi skor 10 (sepuluh). https://jdih.pemalangkab.go.id
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) melekat kepada Pegawai BLUD Puskesmas yang berstatus PNS.
(3)Dalam hal terdapat rangkap jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan skor individu yang paling tinggi.

Pasal 13

(1)Tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan skor yang diberikan kepada Pegawai BLUD Puskesmas yang melaksanakan tugas tambahan tertentu disamping pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bersangku tan.
(2)Jenis Tugas Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan skor individu dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Bendahara BOK diberi skor 25 (dua puluh lima);
2. b.Tim Teknis Pengadaan Barang/ Jasa BLUD Puskesmas diberi skor 20 (dua puluh) per orang;
3. c.Pengurus Barang diberi skor 10 (sepuluh).

Pasal 14

(1)Ketentuan mengenai kehadiran pada hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e berlaku untuk Pegawai BLUDPuskesmas.
(2)Ketentuan mengenai kehadiran pada hari dan jam kerja mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Kehadiran pada hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e diberikan skor sebagai berikut:
1. a.hadir setiap hari kerja diberi skor 1 (satu) poin perhari;
2. b.terlambat hadir at au pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
3. c.ketidakhadiran karena sakit tetap diberikan skor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan ketentuan tidak melebihi 7 (tujuh) hari kerja yang dibuktikan dengan sur at keterangan dokter; dan
4. d.pelaksanaan penugasan kedinasan tetap diberikan skor sebagaimana huruf a, dengan ketentuan tidak melebihi 10 (sepuluh) hari kerja yang dibuktikan dengan surat perintah tugas. ( https://jdih.pemalangkab.go.id Pasal 15
(1)Pemberian insentif kapitasi BPJS Kesehatan menggunakan formula penghitungan: Besar Insentif Total Skor Individu seluruh Pegawai BLUD x Alokasi Insentif Jumlah Skor Individu =
(2)Skor individu diperoleh dari hasil perjurnlahan variabel sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (2) dengan rumusan sebagai berikut: Skor (penjurnlahan skor a, b, c dan d) x huruf e= Individu
(1)Insentif non kapitasi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan bagi Pegawai BLUDPuskesmas.
(2)Alokasi penganggaran Insentif non kapitasi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan non kapitasi BPJS Kesehatan.
(3)Pembagian insentif dari non kapitasi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. a.15% (lima belas persen) untuk pengelola BLUD puskesmas: 1) 500/0(lima puluh persen) untuk pimpinan BLUD; 2) 14% (empat belas persen) untuk pejabat keuangan; 3) 8%) (delapan persen) untuk bendahara penerimaan; 4) 140/0 (empat belas persen) untuk bendahara pengeluaran; dan 5) 140/0(empat belas persen) untuk pengelola klaim.
2. b.70% (tujuh puluh persen) untuk pelaksana pelayanan, dengan ketentuan:
3. c.150/0 (lima belas persen) untuk selain pelaksana pelayanan.
(4)Perhitungan penerimaan insentif dari non kapitasi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dengan memperhatikan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d. https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 17

(1)Insentifjasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan bagi Pegawai BLUD Puskesmas.
(2)Alokasi penganggaran Insentif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Tindakan Umum dan Tindakan Umum laboratorium.
(3)Pembagian insentif jasa layanan dari penerimaan Tindakan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. a.15% (lima belas persen) untuk pengelola BLUD puskesmas: 1) 50% (lima puluh persen) untuk pimpinan BLUD; 2) 20% (dua puluh persen) untuk pejabat keuangan; 3) 18% (delapan belas persen) untuk bendahara pengeluaran; dan 4) 12% (dua belas persen) untuk bendahara penerimaan;
2. b.70% (tujuh puluh persen) untuk pelaksana pelayanan.
3. c.15% (tiga puluh persen) untuk selain pelaksana pelayanan.
(4)Penghitungan penenmaan insentif jasa layanan dari penerimaan Tindakan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dengan memperhatikan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
(5)Pembagian insentif dari Tindakan Umum laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. a.15% (lima belas persen) untuk pengelola BLUD Puskesmas: 1) 50% (lima puluh persen) untuk pimpinan BLUD; 2) 20% (dua puluh persen) untuk pejabat keuangan; 3) 18% (delapan belas persen) untuk bendahara pengeluaran; dan 4) 12% (dua belas persen) untuk bendahara penenmaan; f
2. b.25% (dua puluh lima persen) untuk pelaksana pelayanan laboratorium; https://jdih.pemalangkab.go.id
3. c.60% (enam puluh persen) untuk selain pelaksana pelayanan laboratorium; dan
4. d.Penghitungan penerimaan insentif .jasa layanan dari penerimaan insentif dari Tindakan Umum laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dengan memperhatikan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
(1)Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)huruf c dapat diberikan kepada Pegawai BLUD Puskesmas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD Puskesmas memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.telah menerapkan Remunerasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
2. b.hasil capaian kontrak kinerja Pimpinan BLUD Puskesmas tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi paling rendah 110% (seratus sepuluh persen);
3. c.opmi audit terhadap laporan keuangan BLUD Puskesmas tahun dasar perhitungan bonus atas pre stasi Wajar Tanpa Pengecualian, berdasarkan laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah darr/ atau Badan Pemeriksa Keuangan;
4. d.tercapai target penerimaan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat pada tahun dasar perhitungan bonus atas pre stasi; dan
5. e.terdapat surplus pada tahun dasar perhitungan bonus yang memungkinkan untuk dibagikan dengan mempertimbangkan asa kewajaran.
(2)Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bersumber dari Pendapatan BLUDPuskesmas.
(3)Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan selisih lebih antara:
1. a.Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari penerimaan BLUD yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat; dan
2. b.belanja penerimaan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. https://jdih.pemalangkab.go.id
(4)Tidak termasuk dalam perhitungan Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
1. a.hibah; dan
2. b.pendapatan yang bersumber dari optimalisasi kas untuk BLUD Puskesmas bidang layanan pengelola dana.
(5)Teknis pemberian Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Puskesmas dengan mengindahkan.
(6)Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah skor setiap Pegawai BLUD Puskesmas yang dihitung dengan mempertimbangkan varia bel sebagai berikut:
1. a.kedisiplinan dibuktikan dengan presensi kehadiran;
2. b.kinerja dibuktikan dengan hasil capaian kontrak kinerja pegawai BLUD Puskesmas; dan
3. c.inovasi dibuktikan dengan adanya proyek perubahan.

Pasal 19

Besaran Bonus yang diberikan kepada Pegawai BLUD Puskesmas paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besaran surplus tahun anggaran yang dijadikan dasar perhitungan Bonus.

(1)Pesangon sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf d diberikan kepada Tenaga Profesional Lainnya.
(2)Pesangon diberikan kepada Tenaga Profesional Lainnya Pukesmas dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun.
(3)Pemberian pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan masa kerja.
(4)Besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Puskesmas dengan memperhatikan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d. BABIV MONITORING DAN EVALUASI Pasa121
(1)Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas https://jdih.pemalangkab.go.id pelaksanaan Remunerasi di BLUD Puskesmas minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.
(2)Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pengambilan kebijakan pemberian Remunerasi.

BAB V

PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 30 Desember 2025 BUPATI PEMALANG, ttd cap ANOM WIDIYANTORO Diundangkan di Pemalang pada tanggal 30 Desember 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG, ttd cap ENDRO JOHAN KUSUMA BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 58 Sekdin Kadin Asisten 1 Pj. Sekda Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, ${ttd_pengirim} WUWUH SETIYONO, S.H. Penata Tingkat I NIP. 198004212005011008 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) https://jdih.pemalangkab.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 58 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PRINSIP Pasa12

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 19

PENUTUP

Pasal 22

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Pernalang Nomor 7 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PRINSIP Pasa12

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 19

PENUTUP

Pasal 22

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Pernalang Nomor 7 Tahun 2024