DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 59 Tahun 2025

Nomor: 59
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 201 7 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa. Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah , Ketentuan Pasal 35 diubah , Ketentuan Pasal 38 diubah , Di antara ParagrafKesatu dan ParagrafKedua Bagian Kesatu BAB XII disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf Kesatu A, Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 11 [sebelas] pasal, yakni Pasal 38A sampai dengan Pasal 38K, Ketentuan Paragraf Kedua Bagian Kesatu BAB XII diubah, Ketentuan Pasal 39 diubah, Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 3 (tiga) pasai, yakni Pasal 39A, Pasal 39B dan Pasal 39C, 10. Ketentuan Pasal 40 diubah, Ketentuan Pasal 41 dihapus, Ketentuan Pasal 42 diubah, Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 'L [dua] pasai yakni Pasal 42A ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 428 ayat (1) dan ayat (2), Ketentuan Pasal 43 diubah, Ketentuan Pasal 44 diubah, 16. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 44A dan Pasal 448, Ketentuan Paragraf Keempat Bagian Kesatu BAB XII diubah, Ketentuan Pasal 45 diubah, 18. Ketentuan Pasal 46 diubah, Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 54 diubah , Ketentuan Pasal 56 dihapus, Ketentuan Pasal 57 ditambahkan 1 (satu] ayat, yakni ayat (3), Ketentuan Pasal 58 diubah, Ketentuan Pasal 59 diubah , Ketentuan Pasal 67 diubah , Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 67 A, Ketentuan Pasal 69 diubah , Ketentuan Lampiran .

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 201 7 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

a.bahwa Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pengelolaan Aset Desa telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola aset desa, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinarnika kebiiakan nenvelolaan aset desa , klruauanva..J .I.. '--' ,, .J mengenai tukar menukar tanah kas desa untuk proyek strategis nasional, untuk kepentingan umum, untuk bukan kepentingan umum, serta untuk kepentingan desa;
b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan kualitas pengelolaan aset desa sehingga danat menin skatknn nendanatan desa:.1. u .L .&. ,, BUPATI PEMALANG, 1J~l~UA1~ l:{f\.HlVlATTU.HA!~ YAl~U MA.HA ~:SA Mengingat Menimbang PERUBAHANATAS PERATURANBUPATI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANGPEDOMAN PENGELOLAANASET DESA ·1·~1~·1'1\l~U TAHUN 2025NOMOR PERATURANBUPATI PEMALANG .l:S U .PA 1 ·1 .P~ 1V1ALA1~ U PROVINS!JAWA TENGAH https://jdih.pemalangkab.go.id
1. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun '.LU14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor ss~g). sebacaimana telah diubah.L I/ (,J beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
2. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
3. 7.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
4. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang p,:,,...1haha-n U,:,rl110 ata<:> TT-nrla-n<T_TT-nrla-nCT 1\Tr,-n-1r,-r h 'T'a"h11-n .... '-'.£. """-r..J ........LJ. ............... .&.lti.'-'""'-'""" ........ """"'"""'""" '-'.L.&.'-'L'-4....L.&.t:) ....., ........ """""-"" ....b ,L'l1'J4.A..L1'J.L ...., ,L ~ .... """- ...... 2 https://jdih.pemalangkab.go.id masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. n---,,-T ... - .........---+-- n--- n----.:-+-~ n--- A-- ,, __ ,,_ J. \.,J..u.J.u..:,ya.vva.J.a.La.J.J. .LJ\.,.:,a., J. \.,J.J.J.\.,J.J.J.J.La.J.J. .LJ\.,.:,a., U.a.J.J. u..u.:,u.J. ___ ,_, , c -----· . __ ..__, ------ .._ _ .lHC.ld..l\.::Si:U.li::l.l\.d.11 .1 Ull!=;.S.1 JJCH.lC.1.1.1.lli::llli::lll J i::1.11!=; d..1.l!=;!=;VLi:U.lJ i::l merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. 9.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
7. 7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. 8.Badan Permusyawaratan adalah lembaga yang
9. 6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. 4.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pemalang;
11. 5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Renublik Indonesia. ~
12. 3.Kabupaten adalah Kabupaten Pemalang; Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
13. 1.Bupati adalah Bupati Pemalang;
14. 2.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang;

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 86), diubah sebagai berikut: Pasal I P~t<Al'Ut<Al\J BUPA·TI ·11~.;l'.fl'Al\JU PERUBAHAI'-J" AT·AS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMANPENGELOLAANASET DESA. MEMUTUSKAN: 3 Menetapkan https://jdih.pemalangkab.go.id
16.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemeritahan Desa dan/ atau optimalisasi Aset Desa dengan tidak mengubah status kepemilikan. 1 7. Sewa adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai dengan tidak merubah status kepemilikan Aset Desa.
18.Pinjam Pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya dan/ atau Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
19.Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menenma imbalan dalam bentuk uang untuk meningkatkan pendapatan Desa.
20.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya, Pelaporan, Penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Desa.
13.Perencanaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Aset Desa sesuai kebutuhan untuk menghubungkan Pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 14.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Aset Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola dan menatausahakan Aset Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Pemindahtanganan, Penatausahaan,PPnP"h::tnns::tn.- - --o----.L --- ----7
12.Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan,
11.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau nPrnlPh~n h~k l~innv~ v~ncr ~~h .r:--- ------- ----- ----- J - J ---o ---·
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 4 https://jdih.pemalangkab.go.id Aset Desa.
30.Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Desa yang n,pnv~h:~k::in knrlf' lnk::i~-i rl::in knrlf' h::ir~ncr ----- J -~------ --- -- ------- ---- --- -·- -- -·--o· sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
29.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
28.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi -r. ------ .:1;1_1~-1---- ----'---- n ;_,._1_ -r. ...1---'--·- uc;;:,a. y ct..Ul:; UUi:U\..Ur..c::l.J.1 a..u tct.1 a. rc;111c;1111u:1..u uc;;:,a. uc;.Ul:;i:l.J.1 pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau uang yang senilai atau menguntungkan.
26.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset ~'+ . Penghapusan aaruan tindakan menghapus Aset Desa dari daftar Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pemerintah Desa dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Aset Desa yang berada dalam penguasaannya.
25.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa. :L6. i-emennaraan adalah proses untuk menjaga dan memperbaiki Aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
21.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Aset Desa hPrlln!'.:I t!'.:ln!'.:lh nlPh n;h!'.:lk 1!'.:l;n nPn<T!'.:ln <'!'.:11"!'.:I n,pn,1;,-;k!'.:ln ~~· -r-- ~-·-· ~·~·· r--·-·· .-... -~--i::,-·· ~-- -··~-·---··~- bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22.Pengamanan adalah proses dan/ atau cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif. kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk cAlon;,,+n'<TO ~;CAT"o"hlron lraTY\hol; +ono"h "hoco...-to "honrrnnon \.J"-".l.~.Lj '-'1..1...&..&..Jvt. """.LU'-".L LA...L.l..&.lio,.I.A...£..A. .L~'-"'.A..L.L..._,"-4..L.L 1..IA...&..L'-A.L.L .......,'-""-''-".&. l..(o.A. ....,c...A...L.Lf:>'"""'-.&..Lt.A...&..L 5 https://jdih.pemalangkab.go.id

b.Penjualan.

(2)Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan.

Pasal 35

(1)Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, meliputi:
1. a.Tukar Ivienukar; dan
  1. 3.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai beriktrt: ~ ,I , , 1. J ., 1. J ., • JI. ! ~ LJet>a set.eiari mernper'neuus.an KeLert>eu1ac1.11 rtt>eL 1.Jet>a yang ada.
(1)Perencanaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk kebutuhan 8 (delapan) tahun.
(2)Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan ditetapkan dalam APB

Pasal 8

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Asli Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hid up masyarakat Desa.
34.Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat vanz dilaksanakan olehJ ..... pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. memperoleh nilai Aset Desa.
33.Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah Desa dan tercatat dalam buku irwerrtari s DP.SA SP.hAP-Al SA1Ah SAt11 sr rmber PPnrlAnAtAn---- -------·- - ---- ·------o--- ------- ·------ -------- -- - -------.1.------- Aset Desa.
32.Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/ fakta yang obyektif dan relevan nPn<Y~n 1TlPn<Y011n~k-~n lTlPtnnP /tpl.(-n1~ tPrfPnt11 11nt11k- ----o-- ------00------· -··-----, --·---- --· --··-- -------
31.Pelaporan adalah penyampaian data dan informasi yang akurat terkait dengan keadaan objektif Aset Desa sebagai haha-n -nA-n<Ya,,..;h;la-n lrAh;;alra-n TY'IA"t"l<YA-na;PA-n<YAlr,laa-n -'""'-AJ.'-A...L.L .t''-'..1...Lbl,.A.. ....... ..L,-J.a..L'l.,4,...l,.I. ..1.11,,'-'-.LJ\.,,,4...1.lr,,'-"--I..L .................... .l.b'-"..L.a........_.a. ..L -.a...Lt:,'-".L'--'..l.'-"'-~.L 6 https://jdih.pemalangkab.go.id

(1)Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (1) digunakan Pemerintah Desa untuk membeli tanah pengganti yang senilai.

Pasal 38B

(1)Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa uang sesuai dengan kPtPnhrnn peraturan perundang undangan.
(2)Besaran ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) - sesuai harga yang mencurmmckan DeRA denvan mencvunakan riilai ~ (J (J (J<-:J penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 38A

6.Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 11 [sebelas] pasal, yakni Pasal 38A sampai dengan Pasal 38K, sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf Kesatu A Untuk Proyek Strategis Nasional
5.Di antara ParagrafKesatu dan ParagrafKedua Bagian Kesatu BAB XII disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf Kesatu A sehingga berbunyi sebagai berikut:

d.untuk kepentingan Desa.
a.untuk Proyek Strategis Nasional;
b.untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
c.untuk bukan kepentingan umum; dan Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa melalui Tokar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

(1)huruf a terdiri dari:

Pasal 38

4.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bongkaran bangunan.

(3)Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain tanah dan/atau bangunan 7 https://jdih.pemalangkab.go.id dan dokumentasi musyawarah desa mengenai persetujuan Tukar Menukar tanah kas desa dengan bentuk ganti kerugian berupa uang; \.... ....... ,,--+ ,,_,.3 __ ,..__ ,:i,...++-- t.i.-....t;_ --+,,1-- ""--..:+,... ----- u . .:>UJ.Q.L U.J.J.U.Q.J.J.5Q.J.J., U.Q.J.La.J. J.J.Q.U.J.J., J.J.VLUJ.\.,J.J., IJ\.,J.J.LQ. Q.\.,a.J.a.,
1. a.surat permohonan pdi:1.k.:si:1.ui:li:1.u 1u.u.:syi:1wi:1J.i:1l1 desa mengenai persetujuan Tukar Menukar tanah kas desa dengan bentuk ganti kerugian berupa uang dari pemerintah desa kepada BPD;
2. b.Pemerintah Desa telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari gubernur; dan
3. c.telah terjadi kesepakatan mengenai besaran ganti kerugian berupa uang sesuai hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa dan disetujui dalam Musyawarah Desa.
(2)Kesepakatan besaran ganti kerugian berupa uang antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
(3)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri: 1 1 perunuaug- unuangan;
(1)Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan Tukar Menukar untuk Proyek Strategis Nasional merupakan wilayah kerja Proyek Strategis Nasional sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan

Pasal 38C

(4)Pencarian tanah pengganti oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
(3)Dalam mencari tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa diberikan biaya untuk pencarian tanah pengganti yang besarannya telah ,lihit11na rh~bm k-i=>rncri~n nnn fi~ik- -----~---o ----- ---- -o -- ----- ------·
(2)Nilai penggantian wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) meliputi kerugian fisik, kerugian non 8 https://jdih.pemalangkab.go.id
(1)Untuk mendapatkan persetujuan peiepasan nak atas tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C ayat ( 1) huruf b, Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan kepada Gubemur melalui Bunati dan diketahui Camat denzan melamnirkan snrrar... ..., ... permohonan Tukar Menukar tanah kas desa dari pihak pemohon kepada pemerintah desa dan penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C ayat ( 1) huruf a.
(2)Bupati meneruskan permohonan persetujuan peiepasan hak atas tanah dari Kepala Desa sebagaimana pada ayat
(1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima dart dianggap benar.
(3)Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan, Kepala Desa mengajukan kembali permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan alasan penolakannya.
1. h.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)tanah kas desa dan bukti pembayarannya;
2. i.niiai tanah kas desa berdasarkan hasil perhitungan tenaga penilai; J. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan uang ganti kerugian; dan
3. k.rancangan peraturan desa mengenai persetujuan Tukar Menukar tanah kas desa dengan bentuk ganti kerugian berupa uang.

Pasal 38D

1•, 1 J • 1 1 'TT 1. T""'lio 1 1 J • cnrariua.cangaru oreri n..epa1a ue:sa uan uerrnei.ereu;

d.bukti kepemilikan tanah kas Desa;
e.surat pernyataan kesanggupan dari pihak pemohon untuk bertanggung jawab atas segala hal yang ditanggungkan dalam proses peiaksanaan tukar menukar tanah kas desa sampai dengan terbitnya sertipikat tanah pengganti menjadi atas nama Pemerintah Desa;
f.uartar inventarisasi Aset uesa yang menunjukkan tanah kas desa tersebut sudah tercatat sebagai Aset Desa yang diketahui kepala desa;
g.surat pemyataan tanah kas desa tidak sengketa yang
c.berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana huruf b memuat letak, luasan, harga wajar, tipe 9 https://jdih.pemalangkab.go.id Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C ayat (1) dan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari persyaratan pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang dari rekening kas Desa.

(6)Kepala Desa bertanggungjawab serta menyampaikan laporan atas pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat. (S\ PP.rsP.t11111::1n nP.lP.nRsRn h::1k ::1t::1s t arra h rl::1ri GnhP.rnnr d ari,- , - -- ·- - - --J ------ .L- ---i.- --·- ---- ------ -----·- - -------- ------ -- --·- ---- --- -------
1. d.Daftar tanah pengganti dengan melampirkan nama pemilik tanah, letak tanah, luasan tanah, harga wajar sesuai penilaian tenaga penilai, alas hak tanah, dan tipe tanah berdasarkan penggunannya. penetapan tanah pengganti atas uang ganti kerugian hasil Tukar Menukar tanah kas desa yang sudah diundangkan; tanah pengganti;
2. c.Peraturan Desa mengenai persetujuan Tukar Menukar tanah kas desa dengan bentuk ganti IA\ TT---l---1- ---~--...1.-..--.-Ll----- --.- ............... L--·----- T"""t------+-• ...... .-1......---·-.-- ... -.-. \'"'t"J U ULU.l\. .LUC.UUi::lpi::lL.l\.i:::1.11 pc;.L ;::;c;LUJ Ui:::1.11 .DUpi::lL.L ;::;c;Ud.!:,i:::I.UUi::l.L.Ld. dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang kepada Bupati yang memuat nilai tanah kas desa, nilai tanah pengganti, dan penjelasan sisa uang berikut rencana penggunaannya apabila terdapat sisa uang, dengan dilampiri:
3. a.Berita acara pencarian tanah pengganti; /1"'"1,\ ....... • 1 r-.. J • 1 • 1 l-:,J r-encanan uan renggunaan ganu xerugian uerupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari rekening kas Desa menjadi tanggungjawab kepala desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
(2)Pengalihan hak atas tanah kas Desa terhitung sejak diterimanya ganti kerugian berupa uang, di rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38E

(1)Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C ayat (2) ditransfer ke rekening kas Desa setelah memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C ayat ( 1) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undanvan ...., iO https://jdih.pemalangkab.go.id ~·
(1)Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38H ayat (1) melakukan peninjauan lapangan dengan melibatkan unsur pihak pemilik tanah pengganti dan tenaga penilai.
(2)Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim pencarian tanah pengganti, unsur pihak pemilik tanah pengganti, dan tenaga penilai.
(3)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2l dilampiri:

Pasal 381

(1)Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38G dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk tim pencarian tanah pengganti dengan melihatkan urnmr Perneriritah Provirisi , Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa/lembaga adat Desa.
(2)Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
(3)Kepala Desa menetapkan Keputusan sebagai dasar lezalitas tim sebazaimana dimaksud nada avat (1) dalam - - -. ... . ' melaksanakan tugas. Pasal 38H (1} Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C ayat (1} diutamakan berlokasi di Desa setempat. (2} Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di Desa lain dalam satu kecamatan.
(3)Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam satu wilayah kabupaten dengan dibuktikan berita acara hasil pencarian tanah pengganti. Pasal 38F Dalam hal telah dilakukan pembelian tanah pengganti yang senilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (i) apabila masih terdapat sisa uang menjadi SiLPAAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 11 https://jdih.pemalangkab.go.id T'°' • 1 T"'"I /T"'\.T"'\'r"I,\ J 1 J • 1 1 1 .! • rsurrn uan oangunan lrDDJ rarrarr pengganu uan uu.s.u pembayarannya;

1.nilai tanah kas desa dan tanah pengganti sesuai hasil penilaian dari tenaga penilai;

m.rancangan peraturan desa mengenai penetapan tanah pengganti atas uang ganti kerugian hasil Tukar Menukar tanah kas desa.

(4)Tim pencarian tanah pengganti melaporkan hasil pencarian tanah pengganti dengan melampirkan berita acara pencarian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)kepada Gubernur.

1.surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang mencantumkan tahun perolehan, letak, luasan, batas bidang tanah, dan status tanah, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi dan bermeterai; J. surat pernyataan tidak sengketa atas tanah pengganti yang ditandatangani pemilik tanah dan bermeterai diketahui Kepala Desa;

k.surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
g.dalam hal terjadi peralihan hak maka melampirkan bukti peralihan hak atas tanah;
h.Peta Bidang Tanah (PBT); menunjukkan pemilik tanah sama dengan nama pada alas hak atas tanah; yangpenggantitan ahkepemilikanf. bukti
e.bukti kepemilikan tanah kas desa; persetujuan tanah pengganti;
d.berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana huruf c yang memuat letak, luasan, harga wajar, dan tine tanah nenzaanti berdasarkan oensvunaannva:....... ~ .... '--''-' ~.,. mP.no-P.nRi--- .. --o - -- ---desam11SVRWRrRh--- ---J -- - . --- ----dokrrrnerrta sidan mengenai persetujuan tanah pengganti dari pemerintah desa kepada BPD;
c.surat undangan, daftar hadir, notulen, berita acara, des an, 11 c.:v~u.r~r~ h --- - .J - •• - ---
b.surat permohonan tanah, verifikasi administrasi, scoring, eek lokasi, dokumentasi kegiatan, hingga penetapan tanah pengganti;
a.berita acara pencarian tanah pengganti dengan melampirkan dokumen proses pencarian tanah n<=>n(T(Tant-i ....,, , la, rtar-i n,:,.r,cn ,....,, ,n,an n,:,.nrtaftara1'"\ .t''-' ........ bb......._ ........ "-.... .LA..&."""'-.L............ ....................... .t"'-".L.Lb"""'-"".LA.'""-.L.&..A."'4...A...A.' .t'_ ........ '-"''-A-L"-~""-L.L 12 https://jdih.pemalangkab.go.id
a.Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan Tukar Menukar untuk pembangunan bagi kepentingan umum merupakan wilayah kerja pembangunan bagi kepent-ingAn t rrrrrrrn ~ehA£l"'mAnA t~rmnRt <lAhnn

(1)Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan pemberian ganti kerugian berupa t~n~h dilakukan dengan ketentuan:

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…