menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 201 7 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
a.bahwa Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pengelolaan Aset Desa telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola aset desa, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinarnika kebiiakan nenvelolaan aset desa , klruauanva..J .I.. '--' ,, .J mengenai tukar menukar tanah kas desa untuk proyek strategis nasional, untuk kepentingan umum, untuk bukan kepentingan umum, serta untuk kepentingan desa;
b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan kualitas pengelolaan aset desa sehingga danat menin skatknn nendanatan desa:.1. u .L .&. ,, BUPATI PEMALANG, 1J~l~UA1~ l:{f\.HlVlATTU.HA!~ YAl~U MA.HA ~:SA Mengingat Menimbang PERUBAHANATAS PERATURANBUPATI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANGPEDOMAN PENGELOLAANASET DESA ·1·~1~·1'1\l~U TAHUN 2025NOMOR PERATURANBUPATI PEMALANG .l:S U .PA 1 ·1 .P~ 1V1ALA1~ U PROVINS!JAWA TENGAH https://jdih.pemalangkab.go.id
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun '.LU14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor ss~g). sebacaimana telah diubah.L I/ (,J beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
243);
7.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
6856); 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang p,:,,...1haha-n U,:,rl110 ata<:> TT-nrla-n<T_TT-nrla-nCT 1\Tr,-n-1r,-r h 'T'a"h11-n .... '-'.£. """-r..J ........LJ. ............... .&.lti.'-'""'-'""" ........ """"'"""'""" '-'.L.&.'-'L'-4....L.&.t:) ....., ........ """""-"" ....b ,L'l1'J4.A..L1'J.L ...., ,L ~ .... """- ...... 2 https://jdih.pemalangkab.go.id masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. n---,,-T ... - .........---+-- n--- n----.:-+-~ n--- A-- ,, __ ,,_ J. \.,J..u.J.u..:,ya.vva.J.a.La.J.J. .LJ\.,.:,a., J. \.,J.J.J.\.,J.J.J.J.La.J.J. .LJ\.,.:,a., U.a.J.J. u..u.:,u.J. ___ ,_, , c -----· . __ ..__, ------ .._ _ .lHC.ld..l\.::Si:U.li::l.l\.d.11 .1 Ull!=;.S.1 JJCH.lC.1.1.1.lli::llli::lll J i::1.11!=; d..1.l!=;!=;VLi:U.lJ i::l merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan adalah lembaga yang
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pemalang;
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Renublik Indonesia.
~
3.Kabupaten adalah Kabupaten Pemalang;
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Bupati adalah Bupati Pemalang;
2.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang;