DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

1.Pasal 18 Ayat (6) Udang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYADAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 TENTANG TAHUN 2025NOMOR PERATURANBUPATI PEMALANG BUPATI PEMALANG PROVINSI JA WA TENGAH jdih.pemalangkab.go.id
5.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatAnggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Pemalang.
4.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025. MEMUTUSKAN:

4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); 2 Menetapkan jdih.pemalangkab.go.id

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bagi PNS terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 ( satu) bulan dari besaran tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 3

c.Bupati dan Wakil Bupati;
d.Pimpinan dan Anggota DPRD;
e.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
f.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.PPPK;

Pasal 2

(2)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bagi Calon PNS meliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bagi PPPK terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(4)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; dan
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan Tunjangan Hari Raya.
(5)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(6)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c bagi Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan jabatan; dan
4. d.tunjangan pangan.
(7)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan 4 jdih.pemalangkab.go.id
(1)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bagi PNS terdiri dari:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dari besaran tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabaran, atau kelas jabatannya.
(2)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bagi Calon PNS meliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4

keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

(8)Tunjangan Hari Raya bagi:
1. a.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.Pegawai Non Pegawai Aparartur Sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, a tau kelas jabatannya setara.
(9)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (lO)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. 5 jdih.pemalangkab.go.id
1. e.tambahan penghasilan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabaran, atau kelas jabatannya.
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bagi PPPK terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan pangan.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Gaji Ketiga Belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; dan
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan Gaji Ketiga Belas.
(5)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c bagi Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan jabatan; dan
4. d.tunjangan pangan.
(7)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(8)Gaji Ketiga Belas bagi:
1. a.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.Pegawai Non Pegawai Aparartur Sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan 6 jdih.pemalangkab.go.id Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 5

(9)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (lO)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. 7 jdih.pemalangkab.go.id ARIEF RACHMANHAKIM, S.H., M.H. PEMBINA NIP. 197810292006041008 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATENPEMALANG, BERITA DAERAH KABUPATENPEMALANGTAHUN 2025 NOMOR 6 HERIYANTO ttd cap Diundangkan di Pemalang pada tanggal 18 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPAi'EN PEMALANG, ANOM WIDIYANTORO ttd cap Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 18 Maret 2025 BUPATI PEMALANG, Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB III

PEMBAYARAN pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

Pasal 8

BABV KETENTUANPENUTUP Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

BAB IV PENDANAAN 8 jdih.pemalangkab.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…