DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2026

Nomor: 8
Tahun: 2026
Ditetapkan: 17 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Sasaran Pemberian Pinjaman Bersubsidi Pengelolaan Pinjaman, Pengelolaan Belanja Subsidi, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan khususnya usaha mikro Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu memberikan akses pembiayaan yang mudah, murah dan berkeadilan;
b.bahwa untuk memperkuat struktur modal perusahaan pembiayaan Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang, diperlukan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Pemalang;
c.bahwa untuk meringankan beban usaha mikro penerima pinjaman dari Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan subsidi bunga sesuai dengan bunga yang ditetapkan Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Bersubsidi di Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabu paten Pemalang kepada Usaha Mikro;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); https://jdih.pemalangkab.go.id 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
5.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 581 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN BERSUBSIDI DI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAHLEMBAGAKEUANGANMIKROBADANKREDITDESA KABUPATENPEMALANGKEPADAUSAHAMIKRO.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pemalang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPDadalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam APBD. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. https://jdih.pemalangkab.go.id 3
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
7.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari APBD.
10.Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada BUMN,BUMD,darr/ntau BUMS agar harga jual produksi dany atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
11.Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang selanjutnya disebut PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan yang modalnya terbagi dalam saham, yang saham pengendalinya adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
12.Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut KURDaBERCAHAYAadalah produk pinjaman PT. LKMBKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) yang sumber dananya berasal dari penyertaan modal daerah untuk pelaku usaha mikro yang telah diverifikasi disertai pengenaan bunga yang harus dilunasi kembali pada waktu yang disepakati atau dengan cara angsuran.
13.Pinjaman adalah sejumlah dana yang disediakan PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) kepada usaha mikro yang hams dilunasi kembali pacta waktu yang diperjanjikan.
14.Subsidi Bunga adalah bunga yang menjadi beban Pemerintah Daerah.
15.Usaha Mikro adalah usaha produktifmilik orang perorangan dan Iatau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang- undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 2

Pemerintah Daerah Pemalang memberikan Pinjaman bersubsidi melalui program KURDaBERCAHAYA. https://jdih.pemalangkab.go.id 4

a.sebagai landasan hukum dan pedoman bagi PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dalam pengelolaan KURDa BERCAHAYA;
b.sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja subsidi yang bersumber dari APBD. Pasa14 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pengelolaan Pinjaman yang bersubsidi dan belanja subsidi yang bersumber dari APBD agar berjalan dengan tertib, transparan dan akuntabel. BABIII RUANGLINGKUP Pasa15 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:
a.pengelolaan Pinjaman bersubsidi dan belanja subsidi;
b.pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. BABIV SASARANPEMBERIANPINJAMANBERSUBSIDI Pasa16 Sasaran pemberian Pinjaman bersubsidi irn adalah pelaku usaha mikro sebagai penerima manfaat dari PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda). Pasa17 PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) menyalurkan KURDa BERCAHAYAsebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 kepada Pelaku Usaha. BABV PENGELOLAANPINJAMAN Pasa18

(1)PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi menyusun h https://jdih.pemalangkab.go.id 5 petunjuk teknis dalam proses penyaluran Pinjaman yang bersu bsidi kepada Pelaku Usaha.
(2)PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) mendapat Subsidi Bunga Pinjaman dari Pemerintah Daerah sebagai pengganti bunga Pinjaman yang dikenakan kepada Pelaku Usaha.
(3)Penyaluran Pinjaman kepada Pelaku Usaha harus dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN Pasa13 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

Pasal 9

PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) memberikan laporan perkembangan penyaluran KURDa BERCAHAYA kepada Bupati secara periodik melalui Perangkat Daerah yang membidangi usaha kecil, mikro dan menengah.

(1)Penerima Belanja Subsidi berupa Subsidi Bunga adalah PT. LKMBKD Kabupaten Pemalang (Perseroda).
(2)PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) wajib menyalurkan KURDa BERCAHAYAkepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan selaku penerima manfaat Belanja Subsidi.
(3)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
1. a.bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
2. b.merupakan Usaha Mikro yang melakukan kegiatan usaha di Daerah yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. c.melakukan kegiatan usaha produktif yang dibuktikan dengan analisis kelayakan usaha;
4. d.minimal usaha 1 (satu) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan / desa;
5. e.melampirkan persyaratan lainnya sesuai dengan petunjuk teknis dalam proses penyaluran Pinjaman yang bersubsidi kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). https://jdih.pemalangkab.go.id 6
(4)Dalam hal PT. LKMBKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis; dan/ atau
2. b.penghentian sementara pemberian Belanja Subsidi.
(5)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran yang ditemukan pacta kegiatan pengawasan.
(6)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara langsung atau secara bertahap.
(7)Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
(8)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan selaku aparat pengawas internal pemerintah.
(9)Dalam hal penerima Belanja Subsidi belum menindaklanjuti teguran tertulis sampai berakhir jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara pemberian Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)hurufb denganjangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
(10)Penghentian sementara pemberian Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan selaku aparat pengawas internal pemerintah. Pasalll Pemberian Subsidi Bunga kepada masing-masing pelaku usaha dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pelaku usaha bukan merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. b.kreditjpembiayaan digunakan untuk usaha produktif bukan untuk tujuan konsumtif; https://jdih.pemalangkab.go.id 7
3. c.plafon kreditjpembiayaan paling tinggi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. d.jangka waktu kreditjpembiayaan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan;
5. e.Subsidi Bunga diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari suku bunga yang berlaku pada PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) sesuai dengan penugasan; dan
6. f.pelaku usaha tidak diperbolehkan mengajukan kreditjpembiayaan lagi dengan mekanisme Subsidi Bunga sampai dengan kreditjpembiayaan yang diterima sebelumnya telah lunas.

Pasal 12

(1)Mekanisme pemberian Pinjaman bersubsidi dengan keten tuan sebagai beriku t:
1. a.Calon pelaku usaha mengajukan permohonan kreditjpembiayaan dan Subsidi Bunga secara tertulis kepada PT. LKMBKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dilampiri dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
2. b.PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) melakukan verifikasi permohonan kreditj pembiayaan sesuai peraturan PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda); dan
3. c.Pimpinan PT. LKMBKDKabupaten Pemalang (Perseroda) menyampaikan data calon pelaku usaha yang layak mendapatkan kreditjpembiayaan dan Subsidi Bunga kepada Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi.
(2)Penerima Subsidi Bunga ditetapkan oleh Keputusan Bupati berdasarkan surat pimpinan penyalur kreditjpembiayaan.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga.
(1)Penerima Belanja Subsidi mengajukan tagihan Belanja Subsidi kepada Bupati melalui SKPKD atau Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi. (2} Tagihan Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
1. a.surat permohonan pembayaran tagihan Belanja Subsidi;
2. b.surat pemyataan tanggung jawab mutlak; https://jdih.pemalangkab.go.id 8
3. c.surat pernyataan bersedia diaudit setelah pemberian Belanja Subsidi;
4. d.rekapitulasi besaran Belanja Subsidi;
5. e.fotokopi rekening bank atas nama Penerima Belanja Subsidi; dan
6. f.dokumen pendukung lainnya sesuai dengan petunjuk teknis.
(3)Pengajuan tagihan Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan penugasan.

Pasal 14

(1)SKPKD atau Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi melakukan pengujian terhadap dokumen tagihan Belanja Subsidi yang diajukan oleh Penerima Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
(2)Pengujian terhadap dokumen tagihan Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima.
(3)Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen tagihan Belanja Subsidi, SKPKD atau Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi menunda pembayaran Belanja Subsidi sampai penerima Belanja Subsidi melengkapi dokumen tagihan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengujian terhadap dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilakukan.
(4)Dalam hal Penerima Belanja Subsidi belum melengkapi dokumen tagihan sampai dengan 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPKD atau Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi mengembalikan dokumen tagihan Belanja Subsidi kepada penerima Belanja Subsidi.
(5)Dalam hal hasil pengujian terhadap dokumen tagihan telah lengkap, SKPKDatau Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi mengajukan kepada PPKD, permohonan pencairan Belanja Subsidi dengan dilampiri:
1. a.surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa SKPKD atau Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi telah melakukan pengujian terhadap dokumen tagihan Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan telah melakukan pembinaan terhadap penerima Belanja Subsidi dan Zatau penerima manfaat Belanja Suhsidi;
2. b.dokumen tagihan Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan https://jdih.pemalangkab.go.id 9
3. c.Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
(6)Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap.
(7)Penyaluran Belanja Subsidi kepada penerima Belanja Subsidi dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima Belanja Subsidi.

Pasal 15

Pencairan Belanja Subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

Pasal 16

(1)Penerima Belanja Subsidi menyampaikan laporan penggunaan Belanja Subsidi kepada Bupati melalui Kepala SKPKD atau Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi.
(2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
(3)Kepala SKPKDatau Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi dapat meminta laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara insidental dalam hal terdapat kondisi yang harus dilaporkan segera.

Pasal 17

(1)Penerima Belanja Subsidi bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Belanja Subsidi yang diterimanya. {2} Dokumen pertanggungjawaban penerima Belanja Subsidi terdiri atas:
1. a.laporan penggunaan Belanja Subsidi;
2. b.surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Belanja Subsidi yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
3. c.bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKDatau Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam https://jdih.pemalangkab.go.id 10 penugasan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Belanja Subsidi selaku objek pemeriksaan.

Pasal 18

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pencairan Belanja Subsidi, penerima Belanja Subsidi harus menyetorkan kelebihan pencairan Belanja Subsidi ke rekening Kas Umum Daerah.
(2)Pengembalian kelebihan pencairan Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat kekurangan pencairan Belanja Subsidi, penerima Belanja Subsidi dapat mengajukan tagihan atas kekurangan Belanja Subsidi kepada Bupati melalui kepala SKPKD atau Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi.
(4)Pembayaran kekurangan Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan pad a tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Dalam hal terdapat selisih nilai pengakuan utang atau piutang Belanja Subsidi dalam pembukuan penerima Belanja Subsidi dengan pembukuan Pemerintah Daerah, penerima Belanja Subsidi dapat mengajukan permohonan rekonsiliasi terhadap selisih nilai pencatatan u tang atau piutang antara laporan keuangan penerima Belanja Subsidi dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(6)Nilai utang atau piutang Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diakui dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 19

Realisasi Belanja Subsidi dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. BABV PEMBINAAN,PENGAWASAN,DANEVALUASI Pasa120 Bupati melaksanakan pernbinaan dan pengawasan atas pemberian Belanja Subsidi. https://jdih.pemalangkab.go.id 11 Pasal 21 Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh SKPKD atau Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro, kecil dan menengah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…