DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesawaran

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah

Menetapkan

menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
1. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89); Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 378); Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 24 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 624); Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 628); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. 12. 18. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Pesawaran. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pesawaran. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja dan/atau prestasi kerja dan/atau tempat bertugas dan/atau kondisi kerja dan/atau kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Tambahan Penghasilan Lainnya adalah tambahan penghasilan bagi ASN dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan, yang dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan berupa honorarium/insentif, perjalanan dinas, atau sebutan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Beban Kerja adalah diberikan kepada ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Prestasi Kerja adalah diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja tinggi dan/atau inovasi. 14. 15. 16. 17 18. 19. 20. 21, 22. 23. 24. 25 26. 27. 28. 29, 30. Jabatanadalahkedudukanyangmenunjukkantugas,kewajiban,tanggung jawab,wewenangdanhakseorangASN. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ketua Tim adalah Penugasan yang diberikan oleh Pimpinan Unit Organisasi kepada fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan kinerja organisasi. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai. Umpan Balik Berkelanjutan adalah tanggapan atau respon yang diberikan atas kinerja Pegawai. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap PNS. Perilaku Kerja Pegawai diwujudkan dalam nilai dasar Aparatur Sipil Negara yang menjadi standar perilaku kerja Pegawai (Core Values ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Rencana hasil kerja Pegawai merupakan outcome, outcome antara, output, dan/atau layanan yang akan dihasilkan Pegawai. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Evaluasi Kinerja Periodik (Bulanan) Pegawai adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai selama bulanan/setiap bulan dan menetapkan predikat kinerja periodik (bulanan) pegawai berdasarkan kuadran kinerja pegawai. Apel/Upacara adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama di pagi hari pada suatu tempat yang dipimpin oleh pembina Apel/Upacara. Sistem Daftar Hadir adalah sistem daftar hadir ASN dengan menggunakan metode kehadiran absensi dengan menggunakan mekanisme tertentu. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Pelaksana TugasatauyangdisingkatPltadalahPejabatyangmenempatiposisi jabatan yangbersifatsementarakarenapejabatyangmenempatiposisiitu sebelumnyaberhalangantetapatauterkenaperaturanhukumsehinggatidak menepatiposisitersebut. Pelaksana Harian atau yang disingkat Plh adalah Pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan sementara sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka walktu tertentu. Alasan sah adalah alasan yang dapat diterima dengan akal sehat, antara lain karena kondisi yang mendesak, ancaman, keterpaksaan atau kondisi lain di luar kemampuan yang bersangkutan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan obyektif Kepala Perangkat Daerah. Mutasi adalah perpindahan tugas dan atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi pusat, antar Instansi pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut majelis adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatan. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 44. 45. 46. 47. 48. 2 @)

(4)WajibLaporLHKPNyangselanjutnyadisebutWLLHKPNadalahpejabat/pegawai dilingkungan PemerintahKabupatenPesawaran. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, Gratifikasi yang Dianggap Suap Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

TPP ASN merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah yang dihasilkan. TPP ASN diberikan secara bertahap sesuai dengan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. TPP ASN diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a.Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
b.Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
d.Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
e.Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
f.Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.
g.Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ketentuan pemberian TPP ASN sebagai berikut :

(1)
(2)
(4)TPP diberikan setiap bulan selama 1 (satu) Tahun. TPP 13 dan TPP 14 dapat diberikan di luar ketentuan huruf a, berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat tanpa pengukuran produktivitas kerja dan disiplin kerja. TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pegawai melaksanakan pekerjaan dengan mekanisme pengaturan yang ditetapkan.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN DAN BESARAN TPP

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP dengan perhitungan - Basic TPP x Kriteria TPP, yang diatur berdasarkan ketentuan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara perhitungan TPP ASN bagi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri atau melaporkan tambahan penghasilan pegawai ke Kementerian Dalam Negeri. Basic TPP sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan x indeks kapasitas fiskal daerah x indeks kemahalan konstruksi x indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah indikator penghitung nilai TPP yang dibagi menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:

a.TPP berdasarkan beban kerja;
b.TPP berdasarkan prestasi kerja;
c.TPP berdasarkan tempat bertugas,
d.TPP berdasarkan kondisi kerja;
e.TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
f.TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. TPP Berdasarkan Beban Kerja:
a.TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
b.Besaran TPP berdasarkan beban kerja maksimal 200% (Dua Ratus Persen) dari besaran basic TPP.
c.Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dengan menggunakan Rumus - TPPBK = (% BK x B TPP). Keterangan: A TPPBK = | Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja BTPP = | Basic TPP

(5)TPP Berdasarkan Prestasi Kerja :
1. a.TPP berdasarkan prestasi kerja dapat diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana.
2. b.Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari besaran basic TPP.
3. c.Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus = TPPPK = (% PKx BTPP). Keterangan: A TPPPK = | Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja BTPP = | Basic TPP
(6)TPP Berdasarkan Tempat Bertugas:
1. a.TPP berdasarkan tempat bertugas tidak diberikan kepada seluruh jabatan.
2. b.Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas maksimal 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
3. c.Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat Dbertugas dihitung dengan menggunakan Rumus = TPPTP = (%TP x B TPP) Keterangan: A TPPKK | =| Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas B TPP =| Basic TPP
(7)TPP Berdasarkan Kondisi Kerja:
1. a.TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Jabatan Administrator dan Pengawas pada Inspektorat, Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan Pengadaan Barang dan Jasa.
2. b.Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah Maksimal 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
3. c.Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus = TPPKK = (%KK x B TPP) Keterangan: A TPPKK B TPP It Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja Basic TPP
(8)TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi: TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah. Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi maksimal 250% (dua ratus lima puluh persen) dari besaran basic TPP. Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus = A TPPKP = (%KP x B TPP). Keterangan: A TPPKP | = | Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi B TPP = | Basic TPP
(9)TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya:
1. a.TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan amanat peraturan perundangan-undangan. Besaran dan tata cara pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.
(10)Besaran TPP ASN tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Pasal 5

(1)Pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah
(2)b k erdasarkan kelas jabatan yang ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan ebijakan dan kemampuan daerah dengan mempedomani ketentuan perundang— undangan yang berlaku. T a. PP tidak diberikan kepada: ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah. . ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan. . ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. .ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Pesawaran. . ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun. ASN Guru dan Pengawas Sekolah.
1. g.Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. h.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
3. i.Medik dan Paramedik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
4. j.ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar.
5. k.ASN yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Sebagai ASN Sampai Dengan Putusan Memiliki Kekuatan Hukum Tetap.
6. l.ASN yang melaksanakan cuti selama 1 bulan atau lebih sehingga sasaran kinerja pegawainya O (tidak ada capaian kinerja).
7. m.ASN yang alih tugas/mutasi dari Luar Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang penganggaran TPPnya belum terakomodir dalam APBD.
(3)Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN berhak :
1. a.menerima tambahan penghasilan lainnya berupa Honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.Menerima insentif lainnya/upah pungut yang besarannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 6

(1)Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
1. a.ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
  1. 1.Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
  2. 2.Sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) kali tidak mengikuti apel
  3. 3.Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja. b.ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
  4. 1.1 menit s.d. £ 30 menit (persentase pengurangan 0,5%).
  5. 2.31 menit s.d. £ 60 menit (persentase pengurangan 1%).
  6. 3.61 menit s.d. < 90 menit (persentase pengurangan 1,25%).
  7. 4.291 menit (persentase pengurangan 1,5%j.
2. c.ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
  1. 1.1 menit s.d. = 30 menit (persentase pengurangan 0,5%).
  2. 2.31 menit s.d. < 60 menit (persentase pengurangan 1%).
  3. 3.61 menit s.d. < 90 menit (persentase pengurangan 1,25%). 4 > 91 menit (persentase pengurangan 1,5%). .ASN yang tidak absen dipagi hari atau disore hari diberikan pengurangan 1%. . ASN yang sedang cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan izin tidak masuk kerja (persentase pengurangan 0,5% per hari). . Pengurangan TPP tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bagi ASN yang mengambil Cuti Tahunan dengan maksimal 8 hari kerja di bulan berjalan. . Bagi Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan sanksi terkait Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Penyalahgunaan Barang Milik Daerah dan terlibat gratitifikasi yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelesaian kerugian daerah maka akan dilakukan pengurangan dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan tingkatan hukuman yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bupati ini. .Wajib Lapor LHKPN yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diberikan pengurangan dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan tingkatan hukuman yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bupati ini.
3. i.ASN yang tidak menyusun, mengisi dan penilaian kinerja dengan menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN pada Web https://kinerja.bkn.go.id (Evaluasi Kinerja Bulanan Pegawai) yang tertuang dalam Form Penilaian dan Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai maka diberikan pengurangan 60 % dari standar besaran Tambahan Penghasilan Pegawai. Batas waktu pengisian kinerja (rencana aksi bulanan, pengisian bukti dukung dan realisasi) serta penilaian evaluasi kinerja oleh atasan adalah paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya. Pengurangan TPP tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Apabila aplilasi e-Kinerja BKN sedang dalam maintenance/gangguan teknis maka Penilaian kinerja disusun manual sesuai format yang berlaku dengan melampirkan Surat Pernyataan/Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
(2)Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada point 2,
(3)huruf b dan huruf c, tidak diberlakukan bagi ASN yang melaksanakan tugas kantor/perintah atasan dan kepentingan pribadi dengan melampirkan alasan yang sah/keterangan yang disetujui/diacc atasan langsung dan Kepala Perangkat Daerah. Pengurangan TPP dihitung dari disiplin kerja 40% (empat puluh persen). ASN yang Tidak Masuk Kerja/Tidak Hadir Tanpa Keterangan (TK), maka dikenakan pengurangan TPP :
1. a.Tanpa Keterangan (TK) 1 — 24 % dari hari kerja maka dikenakan pengurangan sebesar 3 % per hari;
2. b.Tanpa Keterangan (TK) 25 - 50 % dari hari kerja maka dikenakan pengurangan sebesar 25% dari dari standar besaran TPP;
3. c.Tanpa Keterangan (TK) 51 — 75% dari hari kerja maka dikenakan pengurangan sebesar 50% dari dari standar besaran TPP;
(1)@)
(4)5
(6)
(7)
1. d.Tanpa Keterangan (TK) 76 - 90% dari hari kerja maka dikenakan pengurangan sebesar 75% dari dari standar besaran TPP; Pemberian TPP ASN yang mengambil Cuti (cuti melahirkan, cuti alasan penting) pada bulan berjalan : a.PNS yang masuk kerja « 20 % dari jumlah hari kerja pada bulan berjalan maka tidak diberikan TPP.
2. b.PNS yang masuk kerja 21% - 25 % dari jumlah hari kerja pada bulan berjalan maka diberikan TPP maksimal 25 % dari standar besaran TPP.
3. c.PNS yang masuk kerja 26% - 40% dari jumlah hari kerja pada bulan berjalan maka diberikan TPP maksimal 40 % dari standar besaran TPP.
4. d.PNS yang masuk kerja 41% - 50% dari jumlah hari kerja pada bulan berjalan maka diberikan TPP maksimal 50 % dari standar besaran TPP. BABV PENILAIAN TPP ASN

Pasal 7

Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja. Pembayaran TPP ASN pada angka 1 dibayar berdasarkan pada:

a.penilaian produktivitas kerja berdasarkan Evaluasi Kinerja Bulanan Pegawai (Predikat Kinerja Periodik) sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
b.penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima ASN. Dalam rangka penilaian kinerja pegawai, pejabat penilai kinerja melakukan evaluasi kinerja periodik pegawai. Evaluasi kinerja periodik pegawai dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai. Hasil Evaluasi kinerja periodik/bulanan pegawai dituangkan dalam dokumen evaluasi kinerja periodik pegawai dengan capaian Predikat Kinerja Periodik : a) Sangat Baik dengan bobot 60 %; b) Baik dengan bobot 60 %; c) Butuh Perbaikan dengan bobot 25 %; d) Kurang dengan bobot 10 %; e) Sangat Kurang dengan bobot 5 %. Penilaian kinerja periodik/bulanan pegawai berpedoman dengan peraturan perundang-undangan. Produktivitas kerja dilakukan berdasarkan Pelaksanaan tugas antara lain:
a.perencanaan strategis Instansi Pemerintah;

(8)
(9)
1. b.organisasi dan tata kerja;
2. c.perjanjian kinerja;
3. d.indikator kinerja Utama;
4. e.indikator kinerja individu;
5. f.uraian tugas jabatan Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai. Kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja berdasarkan printout presensi elektronik atau manual.
(10)Penghitungan TPP berdasarkan nilai hasil pengukuran Produktivitas
(9)
(10)
(11)
(12)kerja/capaian sasaran kinerja yang terdiri dari Predikat Kinerja Periodik/Bulanan dan Disiplin Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.100% apabila mencapai 90;
2. b.90% apabila mencapai 80-89;
3. c.80 Y% apabila mencapai 70-79;
4. d.60% apabila mencapai 60-69;
5. e.50% apabila mencapai 50-59;
6. f.40% apabila mencapai 40-49;
7. g.30 % apabila mencapai 30-39;
8. h.20 % apabila <30. Bobot penilaian disiplin kerja pegawai sebesar 40% ditetapkan dengan prosentase berdasarkan kriteria kehadiran dan pemenuhan jam kerja 90% dan apel/upacara 10%. Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
9. a.kehadiran kerja; dan
10. b.kehadiran apel/upacara. Penilaian disiplin kerja pegawai berdasarkan kehadiran PNS dan pemenuhan jam kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran atau jam kerja khusus yang berlaku pada Unit Pelayanan Umum/Teknis, yang sesuai dalam ketentuan/peraturan kedisiplinan, yaitu:
11. a.Hari Senin s/d Kamis Jam 07.30-16.00 Wib, dengan waktu istirahat Jam 12.00-13.00 Wib.
12. b.Hari Jum’at Jam 07.30-16.30 Wib, dengan waktu istirahat Jam 11.30-13.00 Wib. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan kompensasi 30 (tiga puluh) menit dengan perhitungan jam efektif tetap 7 jam 30 menit.
(13)
(14)
(15)
(16)
(1)@)
(3)
(6)
(7)
(10)Penilaian disiplin kerja pegawai dilakukan oleh atasan langsung dan Kepala Perangkat Daerah dengan membuat rekapitulasi daftar hadir ASN dan Apel ASN setiap bulan. Setiap atasan langsung/Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap kehadiran bawahannya dan setiap pegawai yang hadir terlambat atau pulang awal tanpa alasan yang sah, dicatat dalam formulir catatan pelaksanaan jam Kerja (perorangan) yang diketahui oleh yang bersangkutan dan atasan langsung dengan membubuhkan paraf. Dalam rangka pelaksanaan penilaian disiplin kerja pegawai berdasarkan kehadiran ASN, Perangkat Daerah menyediakan absensi manual yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah/Pejabat yang berwenang dan/atau absensi elektronik. Perhitungan kehadiran Asisten, Staf Ahli Bupati dan Sekretaris Daerah berdasarkan data yang disediakan oleh Sekretariat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.

BAB VI

MEKANISME PEMBAYARAN TPP

Pasal 8

Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai. Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji ASN atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji. Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran TPP dikenakan Pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan. Proses Pencairan anggaran TPP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pengajuan SPM dilakukan paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya. Pengajuan SPM dilakukan di luar ketentuan ayat 6, pada masa proses laporan pemberian TPP atau persetujuan TPP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembayaran TPP dapat dibayarkan pada masa bulan berikutnya secara bersamaan dan atau terpisah dalam perintah pembayaran berdasarkan capaian kinerja perbulan yang telah ditetapkan. Pengajuan SPM bulan Desember diajukan paling lambat tanggal 27 Desember. Pemerintah Daerah dapat membayarkan TPP yang melampaui tahun anggaran sebagai akibat kondisi keuangan daerah. Pengajuan SPM disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesawaran dengan melampirkan Surat Rekomendasi dan rekapitulasi Bukti Penerimaan TPP dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesawarar, dengan bukti tanda penerimaan telah mencantumkan potongan biaya pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12)Formulir isian yang diperlukan dalam proses pembayaran TPP ASN, tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

BAB VIII

TPP BAGI ASN YANG DIMUTASI JABATAN

Pasal 10

Bagi ASN yang mendapatkan mutasi jabatan (vertikal dan horizontal/mutasi masuk/keluar kabupaten) rentang waktu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan berjalan, maka ASN diberikan TPP dengan perhitungan jabatan yang baru.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019