DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah, : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757): Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970): 2. 3. 4, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881):

5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah,
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 253): MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : PON Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 5. 6. 7. 8.

9.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 10.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 11l.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 12.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dan pelayanan KSWP.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan :
1. a.terwujudnya peningkatan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak terutama PBB-P2 dan BPHTB,
2. b.terwujudnya keseimbangan hal dan kewajiban dalam pelayanan publik, dan Cc. terlaksananya KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebelum layanan publik tertentu diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.
(2)Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Nomor Induk Berusaha,
2. b.Persetujuan Bangunan gedung,
3. c.Surat Izin Usaha Perdagangan,
4. d.Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan
5. e.Izin Usaha Jasa Konstruksi.
(3)Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

Pasal 4

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

a.sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, atau
b.aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

(1)Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status Wajib Pajak atau NPWPD.
(2)Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.
(3)Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila pemohon Layanan Publik Tertentu memenuhi ketentuan:
1. a.nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada Badan, dan
2. b.telah melakukan pembayaran :
  1. 1.PBB-P2,
  2. 2.BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.
(4)Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid, Dinas harus melakukan konfirmasi ke Badan untuk mengklarifikasi status data perpajakannya.

Pasal 6

(1)BPKPAD melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah kepada Wajib Pajak sebelum memberikan keterangan Status Wajib Pajak.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pelunasan pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang dibuktikan dengan bukti lunas pembayaran,
2. b.bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan:: dan/atau
3. c.pelunasan pembayaran Pajak Daerah lainnya.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melalui Kepala Badan melaksanakan Pembinaan pelaksanaan KSWP dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
(2)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

(l) Pengawasan pelaksanaan KSWP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi dibidang pengawasan.

(2)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan pengawasan kepada Bupati

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. .. Ditetap di Painan pada 20 Juni 2025 BUPATKPESISIR SELATAN (- THE ONI Diundangkan di Painan pada tanggal 20 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH ABU PANEN PESISIR SELATAN, BOSKA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 10

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…