DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada: a. PNS dan CPNS; b. Bupati dan Wakil Bupati; c. pimpinan dan anggota DPRD; d. pimpinan badan layanan umum Daerah; e. pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah; dan f. PPPK.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor &6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), . Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang2. Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970): . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang3. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099): MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. AD AA Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100Yo. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu - tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan peraturan daerah. 7. 8. 9.

10.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada: PNS dan CPNS, Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan badan layanan umum Daerah, pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, dan PPPK. a. b. c. e.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan: . pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi, administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator, pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas, fungsional utama, fungsional ahli madya, f. a b. c. d. e. fungsional ahli muda: fungsional ahli pertama, fungsional penyelia, fungsional mahir, fungsional terampil, fungsional pemula, dan . pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara, atau
2. b.sedang ditugaskan diluar instansi Pemerintah Daerah baik didalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Leon pa -n

Pasal 3

(l) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi PNS terdiri atas:

a.gaji pokok,
b.tunjangan keluarga,
c.tunjangan pangan,
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan
e.tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.

(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan sebesar tunjangan profesi guru atau sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 Yo (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS,
2. b.tunjangan keluarga,
3. c.tunjangan pangan, dan
4. d.tunjangan umum.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi PPPK berlaku ketentuan :
1. a.PPPK dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) Tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang terdiri dari : l.gaji pokok: 2.tunjangan keluarga, 3.tunjangan pangan, 4.tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan S.tambahan penghasilan bagi yang telah menerima diberikan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima,
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya, dan
4. d.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas. 1 1 k (S5) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.gaji pokok,
b.tunjangan keluarga,
c.tunjangan pangan,dan
d.tunjangan jabatan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:

a.pimpinan badan layanan umum Daerah : dan
b.pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan layanan umum daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (Il) huruf d dan huruf e, sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2025.

Pasal 8

(1)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2025.
(2)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2025.
(3)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei tahun 2025.

Pasal 9

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
b.sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Diteta di Painan pada t al 19 Mare$ 2025 .“ BUPA ESISIR SELATAN, Fi f IN W SHEN Diundangkan di Painan ONI pada tanggal 19 Mare 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, N3 PN, “ C3 Tan ReBERIT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR: S MAWARDI RO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…