DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4.Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.

BAB II

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 2

Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

a.perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
b.pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

Pasal 3

(1)Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
(2)Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
(3)Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan.
(4)Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atau pelaporan Pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Keputusan Bupati tentang perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak, tidak dikenakan sanksi administratif.
(5)Jika Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atau pelaporan Pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Keputusan Bupati tentang perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak, Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.

Pasal 4

(1)Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan/likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
(2)Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(3)Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
(4)Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
1. a.menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
2. b.menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
3. c.menolak permohonan Wajib Pajak.
(5)Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
(6)Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 5

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.bencana alam;
b.kebakaran;
c.kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
d.wabah penyakit.

Pasal 6

Bupati mendelegasikan pemberian kemudahan perpajakan daerah berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak yang didasarkan pada permohonan wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 kepada Kepala Badan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 7

(1)Bupati karena jabatannya atau berdasarakan usulan Kepala Badan dapat memberikan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.latar belakang diajukannya usulan pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak secara jabatan;
2. b.tujuan pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak secara jabatan; dan
3. c.saran pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak secara jabatan.
(3)Pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat mengajukan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dengan menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Badan melalui Pejabat yang ditunjuk.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai seberikut :
1. a.diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dengan memuat :
  1. 1.data Wajib Pajak;
  2. 2.data objek Pajak; dan
  3. 3.jumlah Pajak terutang atau Utang Pajak.
2. b.mengemukakan alasan pengajuan permohonan terkait adanya keadaan kahar yang dialami Wajib Pajak; dan
3. c.mencantumkan tanggal batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak yang dimohonkan.
(3)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen berupa :
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk untuk Wajib Pajak orang pribadi;
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pengurus dan fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak Badan.
3. c.surat kuasa bermaterai jika dikuasakan beserta fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa;
4. d.data, informasi, keterangan atau hal lain yang dapat membuktikan adanya keadaan kahar;
5. e.dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak, melampirkan :
  1. 1.surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya untuk yang telah ada ketetapan Pajak; atau
  2. 2.penghitungan sementara Pajak terutang untuk yang belum ada surat ketetapan Pajak.
6. f.dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan pelaporan Pajak, melampirkan :
  1. 1.perhitungan sementara Pajak terutang untuk yang belum ada surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya; atau
  2. 2.bukti pembayaran atau penyetoran Pajak apabila telah dilakukan pembayaran Pajak.
(4)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak untuk masa Pajak yang sama, pengajuan dapat disamapaikan dalam 1 (satu) surat permohonan.
(5)Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
1. a.penyampaian langsung;
2. b.penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
3. c.secara elektronik.
(6)Surat permohonan yang disampaikan melalui cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b diberikan tanda terima oleh petugas yang merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan.

Pasal 9

(1)Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1).
(2)Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan yang diperlukan.
(3)Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan penelitian paling sedikit memuat:
1. a.data Wajib Pajak;
2. b.data objek Pajak;
3. c.uraian pertimbangan; dan
4. d.simpulan dan hal lain yang dianggap perlu dan berkaitan dengan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menunjukan bahwa surat permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak atau kuasanya yang pengajuannya tidak memenuhi ketentuan dengan disertai alasan pertimbangan.
(2)Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan perbaikan surat permohonan selama memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 11

(1)Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menunjukkan bahwa surat permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan pertimbangan.
(2)Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menunjukkan bahwa surat permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan tentang perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak.
(3)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
1. a.menyetujui perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya; atau
2. b.menyetujui sebagian perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak yang domohonkan Wajib pajak atau kuasanya.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…