DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungtan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4.Bupati adalah Bupati Pesisir selatan.
5.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
6.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang- undangan di bidang mineral dan batu bara.
7.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
8.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
9.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
11.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
15.Hari adalah hari kerja.
16.Rekonsiliasi adalah proses untuk menyelaraskan atau menyamakan perbedaan data dari dua hal yang memiliki keterkaitan.

BAB II

DASAR PENGENAAN

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
(2)Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutang Pajak MBLB.

Pasal 3

(1)Wilayah pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(2)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(3)Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan pemungutan Pajak MBLB terutang.

BAB III

PENGHITUNGAN,PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

Penghitungan,pembayaran dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak MBLB.

Pasal 5

(1)Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ke kas Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Pemerintah Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
(2)Format SSPD Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak Bupati melakukan Penagihan.
(4)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Penagihan sanksi adminstratif atas Opsen Pajak MBLB.
(5)Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Pemerintah Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari.
(6)Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
(7)Pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penagihan Pajak.

Pasal 6

(1)Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
(2)Format SPTPD Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 7

(1)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengambilan kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
(2)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
(3)Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak SKPDLB diterbitkan.
(4)Format SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN

Pasal 8

(1)Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 9

(1)Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kerja sama untuk melakukan :
1. a.pendaftaran;
2. b.pendataan;
3. c.pertukaran data dan informasi;
4. d.pemanfaatan program;
5. e.pengelolaan;
6. f.pengurusan Izin;
7. g.pengawasan;
8. h.pendampingan;
9. i.dukungan kapasitas;
10. j.penagihan; dan
11. k.penindakan dilapangan.
(4)Format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

REKONSILIASI PAJAK

Pasal 10

(1)Bupati dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data peneriman Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokan :
1. a.surat pemberitahuan Pajak Daerah;
2. b.surat setoran Pajak Daerah;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak MBLB dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB.
(3)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Ditetapkan di Painan AS Pada tayikeal Mei 20259 SISIR SELATAN,BUPAT HENDRASONI Diundang di Painan Pada tanggal 9 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, TAHK I ROSKA RITADAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 2 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

1.FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Jl. AGUS SALIM NO. 1 PAINAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) NOMOR : ……….. Telah terima sejumlah uang pada tanggal …………………………….. dari : NPWPD : …………...... Nama : …………..... Alamat : …………….. Untuk pembayaran pajak : ……………. Nomor : ……………. Masa pajak : ……………. Tahun : ……………. No Jenis MBLB Pajak MBLB Opsen MBLB Total 1 ……………… Rp ………… Rp ………… Rp ……… 2 ……………… Rp ………… Rp ………… Rp ……… 3 ……………… Rp ………… Rp …………. Rp ……… 4 ……………… Rp ………… Rp …………. Rp ……… 5 ……………… Rp ………… Rp ………… Rp ……… Jumlah pajak yang disetor Rp ……… *opsen pajak MBLB mulai berlaku tahun 2025 Sebesar : …………………………... Terbilang : ………………………………………………… Tanggal …………………….. Catatan dan Pengesahan Bank Penyetor PESISIR SELATAN U w 2.FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Jl.H.Agus Salim No. Painan SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Masa Pajak :Januari- Januari Tahun :……………. No.SPTPD …………………..
1.Nama Perusahaan : ……………………….
2.N.P.W.P.D :……………………….. DATA OBJEK PAJAK Nama Objek MBLB Volume (M3) Dasar Pengenaan Tarif Jumlah ……………… ……………. …………….. ………. ……………….. …………… …………….. ……………… ……… ………………… ……………… ……………… ……………… …… ……………… Jumlah ……………….. ……………… …………. ……………… RINCIAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
1.Jumlah pembayaran dan pajak terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu):

a.Masa Pajak : -…….s/d …………..
b.Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. …………………..
c.Tarif Pajak : ………………………..
d.Pajak Terhutang : Rp. ………………….
1. 2.Jumlah pembayaran dan pajak terhutang untuk masa pajak sekarang :
a.Masa Pajak : …… s/d ………….
b.Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. …………………
c.Tarif Pajak : ………………………
d.Pajak Terhutang : Rp. …………………
1. 3.Uraian Kegiatan :………………………
2. 4.Jumlah pembayaran Opsen MBLB untuk masa sekarang
a.Masa Pajak : ………. s/d…………..
b.Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : ………………………….
c.Tarif Opsen MBLB : …………………………
d.Opsen MBLB terutang : Rp. ……………………
1. 5.Jumlah Pemabayaran :Rp…………………….. Painan………….. Wajib Pajak Penyetor (…………………) (…………………………..) PESISIR SELATAN PETUGAS PENERIMA Diterima tanggal : ………………….. Painan,………….. Nama Petugas :…………………….. Petugas Penerima NIP : ………………….. ( …………………) 3.FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) NO. SKPD ………….. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) MASA : ……………………. TAHUN : …………. NAMA : ALAMAT : NPWPD: : NAMA PEMILIK / PENGELOLA : TANGGAL JATUH TEMPO : Berdasarkan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak, di tetapkan Penghitungan yang lebih bayar adalah sebagai berikut :
2. 1.Pajak Terutang Rp.
3. 2.Pajak yang telah Dibayar Rp.
4. 3.Pajak Lebih Bayar (1-2) Rp. Dengan huruf : PERHATIAN :
5. 1.Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Peintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah Painan, ……..Tahun ……. a.n. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Bidang ………., NIP. …………………………..
6. 4.FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG ................................................................................... NOMOR : ............................... NOMOR : ................................ Pada hari ini …....... tanggal.....….bulan....... tahun ..........., kami yang bertanda tangan di bawah ini : I ............................... ( Nama tampa Gelar ) : Berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur/Bupati/WaliKota.................... Nomor......... tanggal.........,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah .............., Selanjutnya disebut PIHAK KESATU. II ................................ ( Nama tanpa Gelar) : .........., berkedudukan di........jalan....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur........ Nomor........Tanggal....dalam hal Ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah........, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
7. 1.....................................................................................................dst
8. 2......................................................................................................dst UMATERA BARAI / Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK detuju dan sepakat untuk melaksanakan PKS...., dengan ketentuan dan Syarat-syarat sebagai berikut

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…