DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini melingkupi standar harga pakaian dinas dan atribut anggota DPRD, tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kenderaan dinas, tunjangan reses, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, besaran konpensasi kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan besaran kompensasi tenaga ahli fraksi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 tentang Flak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota E)ewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 18 ayat (6) Un(lang-Un(jang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269); Mengingat 2 PARAF BAG. HKMC+O [ , BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat BUPATI POHUWATO, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (6), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (3), Pasal 13 ayat

(7), dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269); PARAF
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majehs Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rai(yat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nc)mor 181, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undulg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023 tentang Peruabahan Atas Peraturan Pemerintah Nc)mor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tatlun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ; 4. 5 PARAF D P
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peruabahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); BAG. HKM
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan l£mbaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 701) MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGANDAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAB 1 KETENTU AN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato. Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan Sementara DPRD, adalah Pimpinan Sementara sebelum ditetapkan Pimpinan Definitif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2. 3, 4 PARAF PD BAG. HKM P
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 701). MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGANDAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
2.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
3.Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan Sementara DPRD, adalah Pimpinan Sementara sebelum ditetapkan Pimpinan Definitif.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. PARAF 5. Alat kelengkapan De\van Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato, yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan/ Panitia lain yang akan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Alat kelengkapan lain adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan peraturan perundang-undangan . Komisi adalah pengelompokkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsiona1 berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fraksi adalah fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRD untuk pembahasan hal-haI yang bersifat khusus. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. Bupati adalah Bupati Pohuwato. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 PARAF D [
5.Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato, yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan/ Panitia lain yang akan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
6.Alat kelengkapan lain adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Komisi adalah pengelompokkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8.Fraksi adalah fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
9.Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRD untuk pembahasan hal-hal yang bersifat khusus.
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12.Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
13.Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
14.Bupati adalah Bupati Pohuwato.
15.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. PARAF

Pasal 2

ang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : standar harga pakaian dinas dan atribut anggota DPRD; tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kenderaan dinas; besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi; turrjangan reses; standar kebutuhan minimal rumah tangga; uang jasa pengabdian; besaran konpensasi kelompok pakar atau Tim ahh Alat Kelengkapan DPRD; besaran kompensasi tenaga ahli fraksi; dan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusla. a. b. C. d. e. f. g. h. i.

BAB II

STANDAR HARGA PAKAlAN DINAS DAN ATRIBUT ANGGOTA DPRD

Pasal 3

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut.
(2)Pakaian dinas dan atdbut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pakaian sipil haMan disediakan 2 (dud pasang dalam I (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan I (satu) pasang dalam I (satu) tahun;
3. c.pakaian sipi! lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan I (satu) pasang dalam I (satu) tahun; dan/atau
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan I (satu} pasang dalam I (satu) tahun.

Pasal 4

Selain pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pimpinan dan Anggota DPRD juga disediakan atribut berupa paF)an llama dan pin/lencana. PARAF D BAG. HKM E Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.standar harga pakaian dinas dan atribut anggota DPRD;
b.tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kenderaan dinas;
c.besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
d.tunjangan reses;
e.standar kebutuhan minimal rumah tangga;
f.uangjasa pengabdian;
g.besaran konpensasi kelompok pakar atau Tim ahli Alat Kelengkapan DPRD;
h.besaran kompensasi tenaga ahli fraksi; dan
1. 1.peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia.

Pasal 3

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut.
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tah un;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Selain pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pimpinan dan Anggota DPRD juga disediakan atribut berupa papan nama dan pin/lencana.

Pasal 5

Standar harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGEMBALIAN RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA SERTA KENDERAAN DINAS

Pasal 6

( 1} Pimpinan DPRD yang berhenti atau berakhir masa jabatannya wajib mengembalikan rumah negara beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal pemberhentian masa jabatan. (2} Pengembahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan surat dari sekretariat DPRD terkait jadwal dan prosedur pengembahan.

(3)Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan dalam kondisi baik sesuai dengan standar yang ada.

Pasal 7

Dokumen yang dilampirkan untuk pengembalian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

a.keputusan penetapan pemberhentian anggota DPRD;
b.berita acara serah terima rumah negara dan perlengkapannya; dan
c.surat keterangan kondisi rumah yang dibuat oleh tim yang dibentuk oleh sekretaris DPRD.

Pasal 8

Pengembalian rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan serah terima secara resmi yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. PD BAG. Hi<M

Pasal 5

Standar harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…