DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan dan tugas Tenaga Ahli, pengangkatan dan pemberhentian, wewenang dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, masa kerja, biaya dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk kelancaran tugas Tenaga Ahli dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati yang mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah, perlu diatur tugas dan fungsi Tenaga Ahli Bupati dalam sebuah peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG TENAGA AHLI BUPATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POHUWATO, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta percepatan pelayanan publik, perlu adanya Tenaga Ahli yang dapat membantu Bupati dalam memberikan pertimbangan yang diperlukan sesuai visi misi Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2025-2030;

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk kelancaran tugas Tenaga Ahli dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati yang mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah, perlu diatur tugas dan fungsi Tenaga Ahli Bupati dalam sebuah peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI BUPATI.

Pasal 1

lam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu member Ran saran pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan tugas yang diberikan. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Kabupaten Pohuwato . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. Bupati adalah Bupati Pohuwato. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato. 2. 3. 4 5. 6.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Tenaga Ahh berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, rnempunyar tugas:

a.melakukan monitoring, dan evaluasi sesuai tugas dan keahliannya;
b.memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi sesuai tugas dan keahliannya;
c.mengumpulkan data, fakta dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian sesuai tugas dan keahliannya; dan
d.melaksanakan analisa dan kajian atas hasH monitoring dan evaluasi sesuai tugas dan keahliannya.
e.melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan perangkat daerah berdasarkan monitoring dan evaluasi sesuai tugas dan keahliannya;
f.menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan keahliannya; dan
g.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Tenaga Ahh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersinergi.

(2)MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN BUPATITENTANGTENAGAAHLI BUPATI. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 sebagaiunsur yang memmmpm yang menjadi DalamPeraturanBupatiini,yang dimaksuddengan: 1.TenagaAhliadalahorangyangmempunyaikeahlianpada bidangtertentumemberikansaranpertimbangankepada Bupatisesuaidengan tugasyangdiberikan. 2.PerangkatDaerah adalahunsurpembantubupatidan DewanPerwakilanRakyatDaerahPemerintahanKabupaten Pohuwato. 3.PemerintahDaerahadalahBupati penyelenggaraPemerintahanDaerah pelaksanaanurusanpemerintahan kewenangandaerahotonom. Daerah adalahKabupatenPohuwato. BupatiadalahBupatiPohuwato. SekretarisDaerah adalahSekretarisDaerahKabupaten 4. 5. 6. Pohuwato. BABII KEDUDUKAN DAN TUGAS Pasal 2 TenagaAhliberkedudukandibawahdanbertanggungjawab kepadaBupati.

Pasal 3

(1)TenagaAhli sebagaimanadimaksuddalamPasal2, mempunyaitugas: a.melakukanmonitoring,danevaluasi sesuai tugasdan keahliannya; b.memberikansaran,pertimbangan,danrekomendasi sesuai tugasdankeahliannya; c.mengumpulkandata,faktadaninformasi sebagaibahan analisadankajiansesuai tugasdankeahliannya;dan d.melaksanakan analisadankajian atas hasilmonitoring danevaluasisesuai tugas dankeahliannya. e.melakukankonfirmasi,klarifikasi,konsultasi,dan koordinasi denganperangkatdaerahberdasarkan monitoring danevaluasi sesuai tugas dankeahliannya; f.menyampaikan telaahanstafyangberisi saran,pendapat, masukan,danpertimbanganberdasarkan hasilanalisa dankajiansebagai bahanperumusankebijakan,dan pemecahanmasalahdalam penyelenggaraan pemerintahandaerahsesuaitugas dan keahliannya;dan g.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepadabupati.
(2)TenagaAhli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan secarabersinergi. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATTTENTANGTENAGAAHLIBUPATI BABI KETENTUAN UMUM Pasall DalamPeraturanBupatiini,yangdimaksud dengan: I.TenagaAhli adalahorangyangmempunyaikeahlianpada bidangtertentumemberikan saranpertimbangankepada Bupatisesuaidengantugasyangdiberikan. 2.PerangkatDaerahadalahunsurpembantubupati dan DewanPerwakilanRakyatDaerahPemerintahanKabupaten Pohuwato. 3.PemerintahDacrah adalahBupatiscbagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyangmemimpin pelaksanaanurusanpemcrintahanyang menjadi kewenangandaerahotonom. 4.Daerah adalahKabupatenPohuwato. 5.Bupati adalahBupatiPohuwato. 6.SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKabupaten Pohuwato BABII KEDUDUKANDANTUGAS Pasal 2 TenagaAhliberkedudukandibawahdanbertanggngjawab kepadaBupati.

Pasal 3

(I)TenagaAhlisebagaimanadimaksuddalamPasal2, mempunyatugas: a.melakukanmonitoring,danevaluasisesuaitugasdan keahliannya; b.memberikan saran,pertimbangan,danrekomendasi sesuaitugasdankeahliannya; c.mengumpulkandata,faktadaninformasisebagaibahan analisadan kajiansesuaitugasdankeahliannya; dan d.melaksanakan analisadan kajianatashasil monitoring danevaluasisesuai tugasdankeahliannya.

c.mclakukankonfirmasi,klarifikasi,konsultasi,dan koordinasi denganperangkatdaerahberdasarkan monitoringdanevaluasi sesuaitugasdankeahliannya; f.menyampaikantelaahanstafyangberisisaran,pendapat, masukan,danpertimbanganberdasarkanhasilanalisa dan kajiansebagai bahanperumusankebijakan,dan pemecahanmasalahdalam penyelenggaraan pemerintahandaerahsesuaitugasdankeahliannya; dan g.melaporkan pelaksanaan tugasnyakepadabupati.

(2)TenagaAhli dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat(l)dilakukan secara bersinergi.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 4

(1)Tenaga Ahh diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2)Tenaga Ahh bukan merupakan aparatur sipil negara.
(3)Bupati dalam mengangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hants memenuhi syarat:
1. a.latar belakang pendidikan paling rendah Strata satu (S- 1);
2. b.pengalaman kerja;
3. c.pengakuan asosiasi/masyarakat/pemerintah; dan/atau
4. d.riwayat hidup/riwayat jabatan.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), apabaa:

a.tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
b.masa kerja berakhir;
c.meninggal dunia;
d.mengundurkan diri; atau
e.ditetapkan sebagai terpidana yang telah mempunyai kekuatan huI(um tetap. Penetapan pemberhentian Tenaga Ahh yang mengundurkan did sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dpaling lambat I (satu) bulan sejak surat penguduran diri diterima Bupati.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

.aga Ahli mempunyai wewenang: meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari perangkat daerah atas izin bupati; dan melaksanakan koordinasi dan pemantauan secara langsung dengan pejabat di bngkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan denga tugas dan tanggung jawabnya atas izin bupati. a. b.

Pasal 7

Tenaga Ahh bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan hasil analisa terhadap pertimbangan kebijakan, saran serta pemberian rekomendasi untuk pemecahan permasalahan kepada Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas berhak atas penghasilan berupa Honorariun yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014