DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Daerahtahun 2025-2029.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025 -2029. . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269): PARAF A Ke Lu “ Menetapkan :

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419), MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025- 2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. PARAF PD t HKM 10. Ih 12. 13, JenisPelayananDasaradalahjenispelayanandalamrangka penyediaan barangdan/ataujasakebutuhandasaryangberhak diperoleh olehsetiapwarganegarasecaraminimal. RencanaAksiPenerapanStandar Pelayanan Minimalyang selanjutnya disebutRenaksiPenerapanSPMadalahdokumen perencanaansebagaipedomandanlangkah-langkahoperasional dalampencapaiantargetpemenuhanSPM. MutuPelayananDasaradalahukurankuantitasdankualitas barang dan/ataujasakebutuhandasarsertapemenuhannya secaraminimaldalamPelayananDasarsesuaistandarteknis agarhidupsecaralayak. Programadalah penjabarankebijakanPDdalam bentukupaya yangberisisatuataulebihkegiatandenganmenggunakan sumberdaya yangdisediakanuntukmencapaihasilyang terukursesuaidengantugasdanfungsi. Kegiatanadalah serangkaianaktivitaspembangunanyang dilaksanakanolehPDuntukmenghasilkankeluarandalam rangkamencapaihasilsuatu program. Kinerjaadalahkeluaran/hasildariKegiatan/Programyang akan atautelahdicapaisehubungan dengan penggunaananggaran dengankuantitasdankualitasyangterukur. Indikator Kinerjaadalahtandayangberfungsi sebagaialatukur pencapaianKinerjasuatuKegiatan atauProgram dalam bentuk keluaran atauhasil. RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah yang selanjutnyadisingkatRPJMDadalahdokumenperencanaan Daerah untukperiode5 (lima)tahun. RencanaStrategisPerangkatDaerah yangselanjutnya disebut RenstraPDadalahdokumenperencanaanPDuntukperiode 5 (lima)tahun. RencanaKerjaPemerintahDaerah yangselanjutnya disingkat RKPDadalahdokumenperencanaan Daerah untukperiode1 (satu)tahun. RencanaKerjaPerangkatDaerah yangselanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. » PARAF Nppo Isaac. HKM 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. 22. 2. 2 25, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa perangkat daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. Bupati adalah Bupati Pohuwato. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalahunsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inspektorat adalah PD yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Badan Pengeola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah PD penyelenggara urusan bidang keuangan pada sub urusan pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan Daerah. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapppeda adalah PD penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengembangan dan penelitian Daerah. PARAF Toro - $$

Pasal 2

Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk memenuhi pencapaian Target dan Indikator Kinerja SPM serta sasaran pemenuhan penerima Jenis pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Penerapan SPM serta penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah. Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a.pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, dan 020monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 3

Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat sistematika sebagai berikut:

a.BABI Pendahuluan:
b.BAB II Kondisi Dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM,
c.BAB III Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM:
d.BAB IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM, dan
e.BAB V Kesimpulan dan Saran: Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk tim penerapan SPM. Lo PARAF Nopo Jena. Hkm NA. 5 “

(2)Struktur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: e. Penanggungjawab, Ketua, Wakil ketua: Sekretaris, dan Anggota. Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai oleh bagian tata pemerintahan kabupaten, melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM, melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM, mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik, mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya, mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD, mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM Daerah, mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Daerah: mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah, melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi, PARAF Yoo Jehe. Hm KT 1S “
(1)
1. l.mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya,
2. m.melakukan rapat secara berkala, dan
3. n.melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan. Dalam pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat tim yang berada pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan Penerapan SPM di daerah harus mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM Daerah.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025- 2029 di Daerah bersumber dari APBD dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tim Penerapan SPM yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, masih tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya. No PARAF Npeo JagG. HKm NA “

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato. Ditetapkan di Marisa pada tanggal, 14 Agustus 2025 BUPATI POHUWATO, AIPUL A. MBUINGA Diundangkan di Marisa pada tanggal, 14 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO, ISKANDAR DATAU BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 14 PARAF KOORDINASI WAKIL BUPATI Pai SEKDA | v ASISTEN PEMKESRA an ASISTEN.........ooooooooooooooo , | KASI/KASUBAGAFF................ PELAKSANA KEPALA 000 oo N KABID $ 7 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR : 14TAHUN 2025 TENTANG : RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029. KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Kabupaten Pohuwato melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM ini terutama stakeholder yang terlibat langsung dalam penyusunan. Kami berharap Renaksi Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. PARAF (OPD (BAG. HKM KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAMENANAMMANPENANAMANNNALSKALAmai DAFTARIST2...»ooooooononnnnnnnnnanananaanaaaanaaanNNNaNaNaNaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaii DAFTARTABEL“......oooooooooenenennnnnnaanananaaanaaaaaaannananannaaaaaammaaiii BABIPENDAHULUANnnnnnnnrnnrnrnnrnrnnannannaannaanaamnanaaan1 1.1LATARBELAKANGnenennnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnananmmmmnannmnamaan1 1.2MAKSUD, TUJUANDANSASARAN“neooooooooco#ooennnnnaanannananananeaaaaaaaaa2 1.3KONDISIUMUMWILAYAHennnnnooonnenennenennana nanananaaaaaaaamaamamaammmaaaamaaaaan3 1.3.1LUASWILAYAH DANBATASWILAYAH“neo.dKmnaanaaaanaaan3 1.3.2TOPOGRAFTIooW#onnnnnenennaannenenenmaan4 1.3.3HIDROLOGI..o.oooo#c##W..noonnnnnnnnnnnnnnnannananas5 1.3.4KLOMATOLOGIenee000e00000n0enenennenenannaannaaman8 1.3.5DEMOGRAFI“noorWoman8 1.3.6KAWASANRAWANBENCANA“oo..ooo»Womenennnennnnnana9 1.3.7FOKUS KESEJAHTERAANDAN PEMERATAAN EKONOMI...............10 1.4TUGAS DANFUNGSI TIMPENERAPANSPM..........oo.oo.oWoooWo15 BABII KONDISIDAN PERMASALAHANPEMENUHANPENERAPAN SPM.......16 2.1KONDISIPEMENUHANPENERAPANSPMenncccccnnenananannannnnnnnnannnnn16 2.2PERMASALAHANPEMENUHANPENERAPAN SPMooWoman21 BABIIISTRATEGIDAN PEMENUHANPENERAPAN SPMii...25 3.1STRATEGIDANKEBIJAKANRENCANAAKSIoo”Woman25 3.2MATRIKSRENCANAAKSIPENERAPAN SPM.......i..e.cooooonaa35 BABIV PEMANTAUAN,EVALUASIDANPELAPORAN PELAKSANAAN SPM...52 4.1PEMANTAUAN DANEVALUASISPM......ii.ioonioorooooiannnnanannannaannaan52 4.2PELAPORAN PELAKSANAANRENAKSIPENERAPAN SPM...........ooco.o.57 BABVKESIMPULANDAN SARANscene59 5,1KESIMPULAN.e..ooocoooo”oWoooooinennenennanaannaana59 52SARANsewaowsnsnawwa RenBookamaPamenDIBENMNMEMMTAARNAMMMamame59 PARAF NanBs. HKM Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 1.4 Tabel 1.5 Tabel 1.6 Tabel 1.7 Tabel 1.8 Tabel 1.9 Tabel 1.10 Tabel 1.11 Tabel 1.12 Tabel 2.1.1 Tabel 2.1.2 Tabel 2.1.3 Tabel 2.1.4 Tabel 2.1.5 Tabel 2.1.6 Tabel 3.2.1 DAFTAR TABEL Tabel Luas Wilayah Kabupaten Pohuwato...........oW om 4 Tabel Kondisi Kelerengan Wilayah Kabupaten Pohuwato................ 4 Tabel Nama dan Panjang Sungai-sungai di Kabupaten PORUWatO ......ooooooooWo#W Wanna 5 Tabel Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-rata Penyinaran Matahari Menurut Bulan.............oooooo 7 Tabel Kecepatan Angin Dan Tekanan Udara Menurut Bulan. 7 Tabel Suhu Udara dan Kelembaban Udara Rata-rata Menurut BUIAN.....oooooooo#o#W#Wmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnn 8 Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Pohuwato (jiwa)........... 8 Tabel Indikator Perekonomian...............coooooWo 10 Tabel Laju Pertumbuhan PDRB-ADHK Menurut Lapangan Usaha........oooooooWoWo”#WWo mna 11 Tabel Distribusi PDRB-ADHB Menurut Lapangan Usaha........ 12 Tabel Perkembangan Kemiskinan dan Pengangguran........... 13 Tabel Komponen Penyusun IPM................oooooooo. 14 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023............ooooWoWoWoomnsennnnnnnnnnn 16 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023... 17 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023............ oom oo. 18 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pohwwato Tau ADA. ooooxemxs ma wem saman meh Kk BEM Sis DAR MARS MN NAKAN KKN 18 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Pohuwato Tahun PNGA nm omi eU LE EME MEMANEN PENEMU NN BN BEPN MAA ANN 19 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Pohuwato Tabu AOP5 ae moomomem non pendam mama Dedi HER ME NAS ANIAN BPN ENAM 20 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pohuato Promo een ee ENTER MEA LN NN MA 36 PARAF N is Tabel 3.2.2 Tabel 3.2.3 Tabel 3.2.4 Tabel 3.2.5 Tabel 3.2.6 Tabel 4.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pohuwato 2025-2029...........ooocoocooco”WoWoWoommnnnaaaaa 38 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pohuwato 2025-2029...........ooocoooWWomann 42 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pohuwato 2025-2029..............ooocoWo oo 43 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Pohuwato 2025- 2029 nana an mna nana nanan nan anana nana aa Ge Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Pohuwato 2025-2029... anna anna na nnn anak nana nana nana 46 Evaluasi pencapaian indikator SPM...................ooooWooWo 58 PARAF Ag 1 HKM YA Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi: 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 5) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah PARAF . OPD 5 HKM memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang- kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya. Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota. 12 Maksud, Tujuan dan Sasaran Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1.Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Pohuwato. 1 PARAF « tr Le 3 “
2.Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3.Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4.Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. 1.3 Kondisi Umum Daerah 1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah Secara geografis, Kabupaten Pohuwato terletak di ujung barat Provinsi Gorontalo yaitu antara 0” 22' — O? 57' Lintang Utara 121” 23' — 122” 19' Bujur Timur. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari: Sebelah Utara : Kabupaten Buol (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kecamatan Sumalata (Kabupaten Gorontalo Utara): Sebelah Timur : Kecamatan Mananggu (Kabupaten Boalemo): Sebelah Selatan : Teluk Tomini: Sebelah Barat : Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol (Provinsi Sulawesi Tengah). PARAF » OPD 31 HKM Provinsi Sulawesi Tengah biai BUPATI POMUWATO Mi. Syant Mbunga. 5 Pd RTRW KABUPATEN POHUWATO Gambar : Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pohuwato Luas wilayah Kabupaten Pohuwato tercatat 4.244,31 km2, dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Popayato Timur yaitu 723,74 km2, dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Marisa seluas 34,65 km2. Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Pohuwato No na Kecamatan Jaa Ka n Desa | Kelurahan pg 53 . 1 75.04.01 | Popayato 90,92 10 - 2 | 75.04.02 | Lemito 619,50| 8 - 3 | 75.04.03 | Randangan 331,90 13 - 4 | 75.04.04 | Marisa 34,65 8 - 5 | 75.04.05 | Paguat 560,93 8 3 6 | 75.04.06 | Patilanggio 298,82 6 - 7 | 75.04.07 | Taluditi 159,97 7 - 8 | 75.04.08 | Dengilo 242,39 5 - 9 | 75.04.09 | Buntulia 375,64 rj - 10 | 75.04.10 | Duhiadaa 39,53 8 - 11 | 75.04.11 | Wanggarasi 188,08 7 - 12 | 75.04.12 | Popayato Timur 723,74 7 - 13 | 75.04.13 | Popayato Barat 578,24 7 - Jumlah 4.244,31| 101 3 Sumber : Kabupaten Pohuwato Dalam Angka, 2024 PARAF N opo 1.3.2 Topografi

a.Kemiringan/kelerengan lahan Kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Pohuwato didominasi daerah hamparan datar (0-8Y6) yakni sebesar 30,2Y6o, disusul dengan kelerengan agak curam (15-25Y0) sebesar 25,8Y9, lalu dengan kelerengan curam (25-40Y6) sebesar 20,8Yo. Hamparan lahan dengan kelerengan datar (0-86) dominan berada di bagian selatan dan barat Kabupaten Pohuwato, sementara daerah dengan kelerengan agak curam (15-25) sampai curam (54096) lebih tersebar di bagian timur dan utara wilayah ini. Adapun klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini. Tabel 1.2 Kondisi Kelerengan Wilayah Kabupaten Pohuwato Kelas Lereng Kemiringan (Yo) Persentase (Yo) A 0 — 8 (datar) 30,2 B 8 — 15 (landai) 19,5 Cc 15 — 25 (agak curam) 258 D 25 — 40 (curam) 20,8 E » 40 (sangat curam) 3 Jumlah 100 Sumber : RTRW Kabupaten Pohuwato
b.Ketinggian lahan Kondisi topografi wilayah Kabupaten Pohuwato secara umum bertopografi variatif, yakni 0-200 m dpl tersebar di daerah pesisir Teluk Tomini dominan meliputi wilayah Kecamatan Marisa, Duhiadaa, Patilanggio, Paguat dan Randangan. Sementara wilayah dengan topografi dominan pada ketinggian 200-500 m dpl tersebar pada wilayah Kecamatan Lemito dan Popayato Timur. Selain itu kondisi topografi wilayah 500-1.000 m dpl dominan tersebar di wilayah Kecamatan Popayato dan Taluditi. Sedangkan wilayah Kecamatan Popayato Barat sebagian wilayahnya berada pada topografi 1.000-1.500 m dpl terutama areal yang berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong. Kondisi kelerangan di lahan wilayah pegunangan yang curam menjadi rentan akan resiko longsor dan banjir jika tidak dikelola dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. PARAF OPD |BAG. HKM NHh— 1.3.3 Hidrologi
a.Sungai, danau dan rawa Berdasarkan kondisi geografis yang tercipta secara alami, wilayah Kabupaten Pohuwato memiliki 6 (enam) aliran sungai induk, yaitu: (1) Popayato, (2) Lemito, (3) Malango, (4) Randangan, (5) Marisa dan (6) Paguat. Seperti sebagaimana disajikan pada tabel 1.3 berikut ini. Tabel 1.3 Nama dan Panjang Sungai-sungai di Kabupaten Pohuwato No Nama Sungai Be Daerah Yang Dilalui 1 Popayato 40,6 Popayato, Popayato Barat 2 Lemito 26,4 Popayato Timur 3 Malango 91,5 Lemito P Raneauaan 05,8 Lemito, Wanggarasi, Randangan, Patilanggio, Duhiadaa 5 Marisa 38,0 Buntulia, Marisa 6 Paguat 17,3 Dengilo, Paguat Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pohuwato Sementara, untuk danau yang ada di Kabupaten Pohuwato hanya Danau Delo yang ada di Kecamatan Marisa dan Danau Telaga Biru di Kecamatan Popayato, sisanya terdapat danau-danau yang masih masuk kategori rawa. Untuk luasan rawa hingga Tahun 2021 seluas 2.377 Ha.
b.Daerah aliran sungai Kabupaten Pohuwato mempunyai beberapa daerah aliran sungai (DAS), seperti DAS Randangan, DAS Popayato yang kesemuanya bermuara ke Teluk Tomini. Sungai Randangan merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Pohuwato yakni memiliki panjang aliran &110 Km, lalu sungai Malango dengan panjang aliran 91,5 Km, kemudian Sungai Popayato dengan panjang aliran 40,6 Km. DAS Randangan meliputi wilayah seluas & 290.000 Ha dengan panjang sungai utama 95,8 Km. Mayoritas (sekitar 80Y6) dari wilayah DAS Randangan ini berada pada daerah dengan topografi berbukit dan bergunung dengan tingkat kemiringan/ kelerengan »40Yo. Sementara untuk DAS Popayato meliputi wilayah seluas t80.000 Ha dengan panjang sungai utama 40,6 Km. Sebagian besar wilayah DAS Popayato ini berada pada daerah dengan topografi datar dan berbukit, dimana banyak terdapat permukiman, perkebunan dan pertanian lahan basah dan lahan kering. PARAF 1 OPD 17 HKM An 1.3.4 Klimatologi Gambaran keadaan iklim di Indonesia hanya dikenal ada dua musin, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Untuk musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai September, dimana arus anginnya berasal dari Australia dan tidak mengandung uapair sehingga berakibat musim kemarau. SedangmusimpenghujanterjadipadabulanDesembersampaidenganMaret disebabkanoleharus anginbanyakberasaldariAsiadansamudraPasifikyang banyakmengandunguapairsehinggaberakibatpadaterjadinyamusim penghujan.Akantetapikeadaansepertiinisetiaptahunnyaberubahsetelah melewatimasaperalihanpadabulanAprilsampaiMeidanOktobersampai November. KabupatenPohuwatomemilikicurah hujanyangberagamdansangat variatifdipengaruhiolehkeadaaniklim,keadaantopografidan perputaran/pertemuanarusangin.Oleh karenaitu,jumlahcurah hujansangat beragamtersebut ditentukanolehbulandanstasiunsebagai pusatyang menjadititikpengamatan. Lebihrincikeadaancurahhujan,harihujandanrata-ratapenyinaran matahariakandiuraikan melalui tabel 1.4dibawahini. Tabel 1.4 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-rata Penyinaran Matahari Menurut Bulan Bulan Jumlah Curah Jumlah Hari Hujan Penyinaran Hujan (mm) (hari) Matahari (Yo) Januari 52 15 50,7 Februari 71 12 42,7 Maret 240 16 51,1 April 148 15 54,6 Mei 259 20 46,2 Juni 148 11 70,5 Juli 146 11 56,1 Agustus 156 12 63,2 September 163 11 58,3 Oktober 286 20 61,3 November 207 20 56,0 Desember 84 9 52,2 Sumber :BPS Pohuwato, 2023 PARAF OPD “ HKM Selanjutnya untuk keadaan angin di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2022 melalui pantauan stasiun pengamat hampir merata setiap bulannya berkisar antara 2 sampai 3 meter/detik. Secara jelas keadaan angin dan tekanan udara di Kabupaten Pohuwato akan diuraikan pada tabel 1.5 berikut ini. Tabel 1.5 Kecepatan Angin Dan Tekanan Udara Menurut Bulan Kecepatan Angin (km/jam) Tekanan Udara (mbar) aah Min. Rata- | Maks. Min. | Rata-rata | Maks. rata Januari 0,57 1,62 2,33 1003,9 1006,8 1008,9 Februari 0,86 1,68 2,81 1004,1 1006,1 1008,1 Maret 1,11 1,67 3.3 1003,7 1005,8 1008,6 April 0,96 1,59 220 1003,9 1005,8 1007,2 Mei 1,10 1,64 2.12 1003,9 1006,3 1008,9 Juni 1,28 1,85 2,52 1004,0 1006,4 1008,3 Juli 1,26 1,75 2,35 1004,5 1006,1 1008,1 Agustus 1,04 1,87 2,96 1005,1 1006,4 1009,0 September 1,10 1,86 2,65 1004,8 1007,1 1008,9 Oktober 1,33 1,93 2,66 1004,4 1006,4 1008,7 November 1,10 1,66 2,06 1004,6 1006,5 1008,9 Desember 1,12 1,65 2,62 1004,4 1006,1 1008,0 Sumber : BPS Pohuwato, 2023 Suhu udara disuatu tempat sangat ditentukkan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai, pada tahun 2022 suhu udara di Kabupaten Pohuwato rata-rata berkisar antara 20”C sampai 23,4”C. Untuk kelembaban udara di Kabupaten Pohuwato relatif tinggi pada tahun 2022 kelembaban relatif antara 43Yo sampai dengan 99Yo. Untuk lebih detail keadaan suhu udara, kelembaban udara dan tekanan udara dapat disajikan melalui tabel 1.6 di bawah ini. PARAF OPD Li HKM Tabel 1.6 Suhu Udara dan Kelembaban Udara Rata-rata Menurut Bulan Suhu (“C) Kelembaban (Yo) Bulan Min. Rata- Maks. Min. Rata-rata Maks. rata Januari 22,2 26,7 34,4 78 84 95 Februari 21,2 26,1 34,2 79 86 95 Maret 22,0 26,7 34,0 76 85 96 April 22,0 27,2 34,4 77 84 93 Mei 22,8 27,0 33,6 78 86 95 Juni 21,6 26,4 33,2 77 86 92 Juli 21,8 26,3 32,6 80 86 95 Agustus 21,4 26,2 38,8 70 86 97 September 21,0 26,2 33,2 64 85 98 Oktober 224 26,9 33,6 60 83 93 November 22,0 26,8 34,2 80 85 94 Desember 22,0 30,6 344 64 82 90 Sumber : BPS Pohuwato, 2023 1.3.5 Demografi Perkembangan penduduk Kabupaten Pohuwato pada kurun 5 tahun, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut. Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Pohuwato (jiwa) JUMLAH PENDUDUK KEC 2019 2020 2021 2022 2023 Dengilo 6.285 6,362 6,458 6,501 6,656 Paguat 16.301 16,341 16,232 16,383 17,096 Marisa 21.043 21,420 21,725 21,910 23,271 Duhiadaa 12.860 13,163 13,311 13,451 14,150 Buntulia 12.077 12,214 12,362 13,451 13,199 Patilanggio 9.747 9,919 10,099 10,204 10,605 Taluditi 8.829 8,945 9,113 9,151 9,299 Randangan 17.239 17,562 18,043 18,218 19,078 Wanggarasi 5.304 5,505 5,645 5,664 5,907 Lemito 11.229 11,448 11,720 11,759 12,099 Popayato Timur 8.473 8,545 8,818 8,797 9,132 Popayato 10.092 10,395 10,819 10,902 11,367 Popayato Barat 7.421 7,718 8,024 8,082 8,328 JUMLAH | 146.900 149,537 152,369 154,473 160,187 Sumber LapTah DisdukCapil Semester II ,BPS 2024 PARAF OPD 1 HKM Berdasarkan tabel 2.26 di atas, jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato pada tahun 2020 sebanyak 149.537 jiwa, pada tahun 2021 meningkat menjadi 152.369 jiwa. 1.3.6 Kawasan Rawan Bencana Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato 2012-2032 menyebutkan bahwa kawasan yang diidentifikasi berpotensi rawan bencana alam di wilayah Kabupaten Pohuwato menurut prioritas penanganannya meliputi antara lain berupa kawasan rawan banjir, tsunami, dan kawasan rawan gempa bumi (sangat rendah). Kabupaten Pohuwato terdapat dua zona rawan gempa bumi (sangat rendah) yaitu tergolong sangat rendah terdapat di wilayah Kecamatan Lemito, dan Popayato. Sedangkan yang tergolong rendahterdapat di wilayah Kecamatan Randangan, Taluditi, Patilanggio, Marisa dan Paguat. Sementara untuk kawasan rawan bencana alam banjir di Kabupaten Pohuwato lebih banyak dipengaruhi oleh faktor alam, seperti kondisi fisik topografi, alur aliran air, curah hujan yang tinggi, peresapan air yang rendah, pendangkalan dan penyempitan alur sungai, dan pendangkalan muara sungai. Daerah-daerah yang diidentifikasi merupakan daerah rawan bencana alam banjir, meliputi wilayah yang sebagian besar merupakan kawasan hilir sungai-sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil yang meliputi Kecamatan Taluditi, Marisa, Duhiadaa, Randangan, Dengilo, Paguat, Lemito, Popayato Timur, Popayato dan Popayato Barat. Berikut pada gambar 2.2 disajikan peta kawasan rawan Bencana. Gambar 1.2 Peta Kawasan Rawan Bencana PARAF opD (BAG. HKM 1.3.7 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a.Pertumbuhan PDRB Salah satu indikator makro ekonomi yang selalu menjadi ukuran untuk kekuatan ekonomi suati daerah adalah laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan publis BPS Pohuwato tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Pohuwato telah berada pada angka 4,40 persen, naik dibanding tahun 2021 dan 2022. Demikian pula dari sisi nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) baik katas dasar haraga berlaku maupun atas dasar harga konstan sebagaimana pada tabel 2.38 dan grafik 2.7. Tabel 1.8 Indikator Perekonomian Indikator Makro 2021 2022 2023 Laju Pertumbuhan (Yo) 2,20 3,08 4,40 PDRB Atas Harga Berlaku (Rp) 7,055,30 7,535,99 8.110,69 PDRB Atas Harga Konstan (juta 47,77 50,47 50,62 rupiah) Sumber : Kab. Pohuwato Dalam Angka tahun 2024 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuwato tahun 2023 jika ditinjau dari PDRB ADHK terdapat 5 sektor usaha yang berkontribusi besar yakni konstruksi, pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran, jasa Pendidikan, pertanian, kehutanan dan perikanan, lebih detail disajikan pada tabel 2.39 Grafik 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi 6,48 6,28 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sumber: BPS 2024 ——— PARAF Noeo Jaga. HKm Tabel 1.9 Laju Pertumbuhan PDRB-ADHK Menurut Lapangan Usaha Lapangan Usaha mi 2021 2022 2023 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,90 1.48 2.90 Pertambangan dan Penggalian 3.49 4.43 1.92 Industri Pengolahan 4.70 6.86 0.87 Pengadaan Listrik dan Gas 3.56 6.02 8.31 Konstruksi 1.20 8.53 10.05 Transportasi dan Pergudangan 1.43 1.59 6.33 Penyedia Akomodasi dan Makan Minum 2.53 3.86 9.65 Informasi dan Komunikasi 2.01 2.25 2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi 10.60 2.47 7.16 Real Estate -1.61 447 -0.64 Jasa Perusahaan 1.07 7.05 -3.64 Jasa Pendidikan 0.87 2.02 5.64 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4.49 5.70 5.97 Jasa Lainnya 1.75 2.75 2.30 PDRB 2.20 3.08 4.40 Sumber: BPS 2024 Sementara itu jika ditinjau dari sisi PDRB ADHB berdasarkan lapangan usaha sebagaimana tabel 2.40, maka sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 57,35 persen. Dengan data ini, struktur ekonomi pohuwato masih sangat dominan ditopang sektor tersebut diatas. PARAF RT T- Tabel 1.10 Distribusi PDRB-ADHB Menurut Lapangan Usaha Laju (Tahun) Lapangan Usaha 2021 (2022 | 2023 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 59,89 | 59,97 57.35 Pertambangan dan Penggalian 0,77 0,77 0.76 Industri Pengolahan 4,54 4,62 4,85 Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,05 0,05 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah | 0,03 0,03 0,03 Kontruksi 5,61 6.09 6,72 Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobildan SepedaMotor10,67111,6712,20 Transportasi dan Pergudangan 2,78 2,78 2,90 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,10 1,09 1,13 Informasi dan Komunikasi 1,33 1,29 1,23 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,58 2,43 PNG Real Estate 0,74 0,73 0,69 Jasa Perusahaan 0,08 0,08 0,08 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan JaminanSosialWajib3,8413,79|3,93 Jasa Pendidikan 2,44 2,38 2,44 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,47 2,52 2,60 Jasa lainnya 0,93 0,92 0,90 Sumber: Kab. Pohuwato Dalam Angka 2024
a.Kemiskinan Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan tabel 2.41 dan grafik 2.8, progres kemiskinan Pohuwato cukup baik dimana tahun 2023 sudah berada pada angka 17,64 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang berada pada angka 17,87 persen. No PARAF Li BAG. HKM Tabel 1.11 Perkembangan Kemiskinan dan Pengangguran URAIAN 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Persentase Kemiskinan (Yo) 18.16 17.62 18.08 17.87 17.64 Sumber: Bps 2024 Grafik 1.2 Persentase Kemiskinan Kemiskinan (26) 20 19,5 19 19,4 18,5 17,78
1. 2.18,16 BN Ban Naa17,5 5 18,08 ' 17,62 17 16,5 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kemiskinan (X) Sumber: BPS 2024
b.Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat atau penduduk. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang atau hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Grafik 1.2 IPM Kabupaten Pohuwato 2018-2023 67,5 67 66,5 66 65,8 65,5 65,27 65,37 65Cah 64,5 63,5 63 67,15 66,53 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sumber: BPS 2024 PARAF IN t HKM KOMPONEN 2020 2021 2022 2023 Angka Harapan Hidup 64,07 64,30 64,62 64,95 Harapan Lama Sekolah 12,37 12,38 12,39 12,46 rata-rata Lama Sekolah #ld 7,26 re 7,59 Pengeluaran Per Kapita 10.225 10.409 10.913 11,018 yg disesuaikan (Rp.000) Tabel 1.12 Komponen Penyusun IPM Sumber: BPS 2024 Berdasarkan grafik 1.2 dan tabel 2.12 nampak bahwa IPM Pohuwato tahun 2023 sebesar 67,15 persen, naik dibanding tahun 2022 yang hanya sebesar 66,53 persen. Komponen penyusun IPM sebagaimana tabel 2.42 diatas dimana untuk angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan sedikit dibanding tahun 2022 dan juga angka ini masih dibawah angka provinsi. 3 Komponen yang berada pada sektor Kesehatan dan sektor Pendidikan tersebut menjadi tantangan utama dalam perbaikannya kedepan.
c.Ketenagakerjaan Di Kabupaten Pohuwato, sebagian besar penduduk angkatan kerja telah memiliki pekerjaan. Persentase penduduk yang bekerja dibanding total penduduk angkatan kerja adalah sebesar 96,54 persen. Meskipun demikian, masih ada 2.873 penduduk yang masih berstatus pengangguran. Adapun angka pengangguran di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2023 sebesar 3,46 persen. Untuk perkembangan angka pengaguran dapat dilihat pada grafik sebagai berikut : PARAF Nkoeo Bfy5. HKM | Grafik 1.3 Angka Pengangguran di Kabupaten Pohuwato 2,89 Kan 2,94 si 2,5 1,5 0,5 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tingkat pengangguran dari Angkatan Kerja (X6) Sumber:LKPJ 2024 1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah memastikan bahwa standar pelayanan publik dapat dipenuhi secara optimal dan merata, dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal. Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1). Dalam pelaksanaan penyusunannya tim penerapan SPM melakukan perencanaan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. DalamupayapemenuhanSPMpadaurusan pemerintahanwajib yangberkaitandenganpelayanan dasardipastikanmenjadiisustrategis daerah,baikdalam perencanaan jangkapanjang, jangkamenengah maupunyangsifatnyatahunan,makadiperlukankonsistensiPerangkat Daerahselakupelaksana urusan pemerintahanwajibpelayanan dasardan Tim PenerapanSPMDaerah untuk memastikan dan mengawalbahwa: PARAF Xx Lan Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran: Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya: Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato. PARAF F 1” HKM t DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM 2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Pohuwato 2024-2028 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut: 2.1.1 Bidang Pendidikan Tabel 2.1.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan P h spM Realisasi Kabupaten Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) "5 to Anggaran untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan SPM (Rp) Dini Dasar Kesetaraan Jumlah Total Jumlah Capaian Jumlah Total Jumlah Capaian Jumlah Total Jumlah Capaian Yang Harus Dilayani Orang Terlayani (Yo) Yang Harus Dilayani | Orang Terlayani (Yo) Yang Harus Dilayani Orang Terlayani (Yo) 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 POHUWATO 5.569 4.549 81.68 Yo 25.706 20.546 79.93 Yo 7.455 1.764 23.66 Yo | 47.609.622.500 45.353.346.979 Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Pohuwato Tahun 2023 PARAF OPD K HKM TN 2.1.2 Bidang Kesehatan Tabel 2.1.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu | Pelayanan Kesehatan Ibu | Pelayanan Kesehatan Bayi f Pelayanan Kesehatan Padal Pelayanan Kesehatan Pada| Pelayanan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Balita Kabupaten | Hamil Bersalin Baru Lahir Usia Pendidikan Dasar Usia Produktif Usia Lanjut Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Total imah | capaian | TotalYang | “Gran | Capaian | Totai Yang aan | capaian Total | Gaah | capaian Total | mah | Capaian Total Dima | capaian | “Total Aman | capaian Yang Terlayani ta Harus Terlayani Ta Harus Terlayani ai Yang Terlayani Sa Yang Terlayani “0 Yang Terlayani (v0) Yang Terlayani 151) Inmas Y Dilayani Y Dilayani Yi Maan 14 ba y maa 1 tnafa y 5 . : . 3 : $ 1 Tayan! 3 K3 5 6 7 8 9 10 Pa Sa 12 Pa 1s 16 se" Ja 8 19 Sa z 32 POHUWATO 1.802 1.745| 96,84 Yo 1.802) 1.731) 96,06 Yo 1.802) 1.7301 96,00 Yo) 8.706 8.523 97,90 Yo 20.301/ 20.179 99,40 Yo| 25.576| 23.238 90,86 Yo 8.245 7.818 94,82 Yo SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko PADUA Realisasi Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita | Pelayanan Kesehatan Orang | Pelayanan Kesehatan Orang Pa BN aa “1 “nat Anggaran Penderita Hipertensi Diabetes Melitus Dengan Gangguan Jiwa Berat Terduga Tuberkolosis Immunoderideney (Rp) SPM (Rp) Virus Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/ Preventif. Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah TotalYang | Gmah | Capaian Total maka Capaian | yotalyang | “Ummah | Capaian Total 1 Capaian Total Yang ia Capaian Harus Terlayani Ce) Yang Tertayani

(8)Harus Terlayani
(0)Yang Terlayani Sa Harus Terlayani 2) Dilayani Y, Harus Y Dilayani Harus yi : Dilayani YA Dilayani Dilayani 3 2A PN 26 - 28 29 30 31 3z 33 34 35 36 37 3g 39 2.036 2.031 99,75 Yo 892 888 99,55Yo0 58 58 100Y0| 4.310 4.254 98,70Yo 2.251 2.207 98,05Y60| 1.074.395.300 572.604.365 Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Pohuwato Tahun 2023 PARAF OPD K3 HKM 2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum Tabel 2.1.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari Penyediaan Pelayanan Pengelohan Air Limbah Domestik Pagu Tn SPM enlan Sta 21 Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Orang Terlayani "— Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Orang Terlayani Tg 3 2 3 3 5 6 z 8 9 POHUWATO 52.510 52.510 100Yo 40.371 40.371 100Yo 3.092.860.741 3.076.414.148 Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Pohuwato Tahun 2023 2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat Tabel 2.1.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 SPM Bidang Perumahan Rakyat — Kabupaten Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana| Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Pagu Anggaran SPM Realisasi Anggaran SPM Daerah Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah (Rp) (Rp) Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Orang Terlayani — Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Orang Terlayani 5 T 7 3 nj 5 8 7 8 5 POHUWATO 16 16 100Yo 11 11 100Yo 215.000.000 215.000.000 Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Pohuwato Tahun 2023 PARAF . OPDN 17 HKM 2.1.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tabel 2.1.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pelayanan Ketentraman dan | Pelayanan Informasi Rawan Pelayanan Pencegahan dan Pelayanan Penyelamatan dan Pelayanan Penyelamatan dan Kabunatan Keraruiban Umum pekan Geun Terhadap Bencana md KUA Korban Bencana opa Korban Kebakaran Pagu Anggaran Realisasi Jumlah i Jumlah i Jumlah : miah i Jumlah : An SPM Total Yang Orang apaan Total Yang Orang Capaian | Total Yang Gani Capaian | Total Yang Dani Capaian | Total Yang Orang Capaian (Rp) “oa Harus Terlayani Ca Harus Terlayani (ee) Harus Terlayani (ee) Harus Terlayani "2 Harus Terlayani (v0) Rp) Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1i 12 13 14 15 16 17 18 POHUWATO 1 1 100Yo 6.500 5.000 76,92 Yo 700 700 100Yo 10.000 11.430 100Yo 1 1 100Yo 3.212.393.300 | 3.158.910.415 Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Pohuwato Tahun 2023 PARAF OPD G. HKM 2.1.6 Bidang Sosial Tabel 2.1.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar an Ma Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna | Perlindungan dan Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Rehabilitasi mma sa Hana Sosial Khususnya Gelandangan dan Pada Saat Tanggap dan Paska Pagu Anggaran Realisasi Kabupaten Diluar Panti Terlantar Diluar Panti Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti Pengemis Diluar Panti Sala Bagi Korban SPM Anggaran SPM Daerah Rp) (Rp) Jumlah . Jumlah J h | Jumlah Jumlah . Jumlah | Jumlah h , Total Yang aa Total Yang sa Sama Total Yang Orang — Total Yang Aa — Total Ta - Harus i 2, Harus i 2 Harus i 2 Harus i 2 Yang i 2, Dilayani Terlayani Dilayani Terlayani Dilayani Terlayani Dilayani Terlayani Han Terlayani Dilayani 1 z 3 3 5 6 7 8 5 10 11 12 13 14 15 PG 17 18 POHUWATO 1.022 1.022 100Yo 606 606 100Yo 1.373 202 14,71Yo 76 76 100Yo 2.982 2.982 100Yo 364.974.500 340.421.200 Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Pohuwato Tahun 2023 PARAF oppo |gAc. Hkm 2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Pohuwato ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut: 2.2.1 Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut: 1) Pengumpulan data jumlah mutu barang/jasa mengenai teks pelajaran dan perlengkapan jenjang SD dan SMP belum Optimal: 2) Belum terdistribusinya tenaga pendidik pada SD dan SMP untuk daerah yng jauh dari Ibukota kabupaten dan masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan ada beberapa guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 namun belum tersertifikasi: 3) Akses lokasi lembaga yang berbeda dan terdapat lembaga yang akses komunikasinya terhalang jaringan: 4) Keterlambatan informasi dan pengiriman data dari operator sekolah: 5) Belum memahami sepenuhnya mengenai perhitungan kebutuhan: 6) Pada tingkatan PAUD (KB, TK, TPA, SPS dan SKB) data terkadang tidak real dilapangan akibat keterlambatan sinkronisasi data oleh operator sekolah. 7) Pengawas untuk jenjang PAUD kekurangan personel dikarenakan dan untuk mengangkat pengawas harus dari Guru Penggerak. 8) Anak yang belum bersekolah sama sekali bisa belum terverifikasi dengan pihak terkait 9) Daya tampung satuan pendidikan bagi anak usia sekolah belum dianalisis dengan optimal 10) Ketercukupan sumber daya manusia di satuan pendidikan untuk menyelenggarakan layanan belum sesuai dengan rasio guru dan siswa yang berlaku 11) Biaya personal peserta didik, belum mengcover seluruh siswa dari keluarga kurang mampu 12)Kecukupan bukuteksdan nonteksyangberkualitas(hardcopymaupundigital)masih kurang 13)PengawasuntukjenjangPAUDkekuranganpersoneldikarenakanadanya yangpensiun sehingga kurang tenaga untuk pelaksanaanpembinaan dan pengawasan LembagaPAUDnegeridanswasta pada10 kecamatan. Wo PARAF Ti Pin 2.2.2 Bidang Kesehatan Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut: 1) Keterlambatan Puskesmas dalam pengiriman laporan data ke Dinas Kesehatan: 2) Sasaran untuk pelayanan Hipertensi menggunakan estimasi atau proyeksi sehingga sasaran untuk pelayanan cukup tinggi: 3) Belum semua pelaksanaan program melakukan penghitungan kebutuhan sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2019: 4) Indikator SPM pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum semua diskrening kesehatan, karena pada saat pelaksanaan di sekolah masih ada siswa yang sakit, ijin pada saat penjaringan. 2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut: 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM, 2) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan, 3) Penetapan sasaran belum berdasarkan data rill (by name by address) tetapi masih menggunakan estimasi sehingga sulit untuk melakukan perhitungan kebutuhan: 4) Minimnya pembiayaan operasional pengelolaan, pemeliharaan dan termasuk SDM pengelola, 5) Belum adanya pelayanan sedot tinja baik bersifat milik pemerintah maupun swasta secara terjadwal dan pola pikir masyarakat masih bersifat penggunaan sarana limbah konvensional, 6) Pemerintah daerah belum memiliki instalasi pengelolaan lumpur tinja yang aktifsehinggapenggunaansaranaairlimbahbelum sepenuhnya, W.. PARAF 1 OPD 1 HKM 1 N 2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut: 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM: 2) Belum terlaksananya proses pengumpulan dan pendataan secara maksimal: 3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan: 4) Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data: 5) Masih dalam tahapan pendataan guna memperoleh data BNBA dan masih kesulitan cara perhitungan penerapan SPM dikaitkan dengan anggaran: 6) Belum dapat mengajukan melalui DAK integras dalam menambahan anggaran dikarenakan belum terpenuhinya SK Kawasan Kumuh dan Review Legalisasi RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman): 7) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan. 2.2.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut: 1) Keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah, baik anggaran maupun SDM: 2) Pengumpulan data seperti dimaksud dalam Permendagri 59 tahun 2021 belum bisa dilakukan dengan baik karena belum ada petunjuk teknis pengisiannya. 3) Daerah belum memiliki Dokumen Teknis Kebencanaan (KRB, RPB dan Renkon). No PARAF “ ii HKM T 4) 5) 6) 7) KurangnyatenagaPenyidikPegawaiNegeriSipil(PPNS)yangmempengaruhi terhadapkinerjaPD: Belumoptimalnyapenerapandan penegakanPerdayangtelahditetapkan: Belum adanyadatatentangdaerahrawanbencana,rawankebakaranyang memadai:dan Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2.2.6 Bidang Sosial Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 7) 8) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM: Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM, Belum berjalannya program rehabilitasi sosial secara minimal: Belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan menyeluruh: Keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan SPM, MinimnyasaranadanprasaranapendukungpenerapanSPM,dan Kurangnyapelaksanaandiklatdanbimtek terhadapSDM. PARAF OPD ia Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah. 3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pohuwato Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut: PARAF “ Ap Bidang Pendidikan: NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Unit A 1. Pengelolaan Pendidikan I PROGRAM PENGELOLAAN Sekolah Dakar PENDIDIKAN N Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Orang DasarPengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Orang Sekolah Dasar len) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Satuan Pendidikan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Satuan Pendidikan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Orang (Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Orang PendidikanPengembangan konten digital untuk pendidikan Konten Digital Solo OA Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Orang 10 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dokumen 11 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komunitas 12 (Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan Kegiatan erundungan, kekerasan, dan intoleransi 13 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Buku 14 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Paket 15 (Pembangunan Ruang Kelas Baru Ruang 16 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Orang Bidang Pendidikan 17 (Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Satuan Pendidikan 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Ruang PARAF Ne AG. HKM “ 19 (Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Peserta Didik »0 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Paket 2. Pengelolaan Pendidikan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Unit Pertama A2 (Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Ruang 3 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Peserta Didik Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama aa Orang Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Orang (Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Satuan Pendidikan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Orang Pengembangan konten digital untuk pendidikan Konten Digital ND lo lola Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Orang 10 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dokwnen 11 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komonitas 12 (Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan . » Kegiatan erundungan, kekerasan, dan intoleransi 8 13 (Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Satuan Pendidikan 14 (Pembangunan Ruang Kelas Baru Ruang 15 (Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL, untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Orang 16 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Pak 17 (Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Paket 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | PeiketPARAF OPD G. HKM 3. Pengelolaan PendidikanAnak Usia Dini (PAUD) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Peserta Didik A2 (Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Orang Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Orang PAUD lap Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Satuan Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Konten Digital Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Orang Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Dokumen Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komunitas SIMJOTINJOTA Pembangunan Ruang Kelas Baru Ruang 10 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Orang Bidang Pendidikan 11 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Paket 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Unit 13 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Paket 14 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Orang 15 (Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Unit 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Peserta Didik A2 (Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Orang Nonformal/Kesetaraan 3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Satuan Pendidikan 4 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Orang PendidikanPengembangan konten digital untuk pendidikan Konten Digital ita6 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan OrangPARAF | OPD G. HKM N bl Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dokumen Mm8 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komunitas Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan Kegiatan erundungan, kekerasan, dan intoleransi N 10 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Paket 11 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Buku -A 12 (Pembangunan Ruang Kelas Baru Ruang 13 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Orang Bidang Pendidikan 14 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Peserta Didik 15 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Paket 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Ruang A PROGRAM PENDIDIK DAN | Pemerataan Kuantitas dan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Dokumen TENAGA Kualitas Pendidik dan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KEPENDIDIKAN Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2|Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Laporan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan PARAF OPD G. HKM Bidang KesehatanPROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT 1» Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil Orang N Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin Orang Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir Orang Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita Orang Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Orang Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif Orang Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut Orang Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Orang DIisinjolInNnjola Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Orang 10 Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Orang Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Orang 12 Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Orang Bidang Pekerjaan Umum PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGANSISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM Dokumen Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan SR Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan Liter/ Detik PARAF OPD AG. HKM Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan Liter/ Detik Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan SR II PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGANSISTEM AIR LIMBAH 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Rumah Tangga Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota Dokumen Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota Rumah Tangga Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Unit Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Rumah Tangga Olejo Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Unit Bidang Perumahan Rakyat PROGRAMPENGEMBANGANPERUMAHAN 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani Dokumen Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota Dokumen Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Dokumen Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Unit Rumah PARAF Aa An HKM Relokasi Program Kabupaten/Kota Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota Dokumen Pembangunan rumah bagi korban bencana Unit Rumah Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Unit Rumah Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Unit Rumah Bidang Trantibumlinmas PROGRAM PENINGKATAN |1. Penanganan Gangguan KETENTERAMAN DAN Ketenteraman dan KETERTIBAN UMUM Ketertiban Umum dalam (TRANTIBUM) 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota Dokumen Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban Dokumen Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Orang Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban Dokumen Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum Unit Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Dokumen Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional OrangPARAF OPD JAAG. HKM AN 9|Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Dokumen Fungsional Pol PP 10|Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan Orang perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan 11| Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat Orang 12| Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Orang Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 13|Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini Kasusu dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan 14 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Laporan dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 15|Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Laporan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 16|Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Kasus Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa 17 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Laporan dan Perturan kepala daerah 18 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Unit Umum 2. Penegakan Peraturan 1|Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Laporan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 2|Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Laporan Peraturan Bupati/Wali Kota 3|Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Laporan 4|Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Laporan PARAF OPD AG. HKM Kepala DaerahPenyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah Dokumen Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) Unit Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Laporan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Dokumen 10 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Laporan 11 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Laporan 12 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Laporan Pembinaan PenyidikPegawai Negeri Sipil(PPNS) Kabupaten/Kota Pembentukan Sekretariat PPNS Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Dokumen Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Laporan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Laporan Iisriu Pengembangan kapasitas dan karier PPNS Laporan II PROGRAMPENANGGULANGANBENCANA(KEBENCANAAN) 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota Dokumen Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) Orang Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Kegiatan PARAF OPD G. HKM N Terhadap Bencana Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota Unit Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota Orang Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Kawasan Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota Orang Penyusunan rencana kontijensi Kabupaten/kota Dokumen Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana Dokumen OIitsIiIujolINjoja Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan TerhadapBencana Kabupaten/Kota Laporan 10 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Dokumen 11 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Orang 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas Laporan N Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota Dokumen Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota Orang Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Dokumen Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Orang Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota Orang Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit Dokumen Ke Mim 0) OI» IO Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana Laporan 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana) Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota Dokumen 2 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Dokumen PARAF OPD AG. HKM Kabupaten/KotaPengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Dokumen Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Orang Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Orang Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Kegiatan DIT Io Ko IM loo Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Lembaga Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Laporan 10 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Dokumen 11 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Dokumen 12 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Dokumen 13 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Dokumen III. PROGRAM PENCEGAHAN, |1. PENANGGULANGAN,PENYELAMATANKEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR) Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota Dokumen Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota Dokumen Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran Laporan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota Dokumen Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri Unit PARAF OPD AG. HKM N Pembinaan aparatur pemadam kebakaran Dokumen Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Unit Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Dokumen Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Laporan 10 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Dokumen 11 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Dokumen 12 Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dokumen 13 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Dokumen 14 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri Unit 15 Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Orang 16 Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga Dokumen 2. Inspeksi PeralatanProteksi Kebakaran Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran Dokumen Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran Dokumen 3. Investigasi Kejadian Kebakaran Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran Dokumen 4. PemberdayaanMasyarakat dalamPencegahan Kebakaran Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat Orang Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran Desa PARAF OPD S. HKM Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana Dokumen Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia Laporan Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi Dokumen Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi Laporan Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi Unit Bidang Sosial PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemisdi Luar Panti Sosial Penyediaan permakanan Orang Penyediaan sandang Orang Penyediaan alat bantu Orang Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial Orang SIsimujo Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat OrangPARAF OPD G. HKM Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Orang Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang Pemberian layanan data dan pengaduan Orang 10 Pemberian layanan kedaruratan Orang 1 - Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 12 Pemberian layanan rujukan Dokumen 2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (Penyediaan permakanan Orang Penyediaan sandang Orang Penyediaan tempat penampungan pengungsi Unit Penanganan khusus bagi kelompok rentan Orang Pelayanan dukungan Psikososial OrangPARAF OPD AG. HKM Instansi e Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Pendanaan | Pelaksana | 1ay 2 1 12 13 14 15 16 19 20 21 22 Dinas DINAS PENDIDIKA APBD & DINAS APBD & APBD & N Keen “TeRNdiskan 5.693 5.770.248.000 Apan PENDIDIKA 5.405 Pendidikan Anak Usia Dini 5.750 Angka partisipasi sekolah P3 93,77 100,00 100,00 100,00 Angka partisipasi mumi 3 Peningkatan proporsi jumiah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi 8 9 623 100,00 100,00 100,00 Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV) ka 63,04 ati Rasio pengawas sekolah untuk PAUD 3 0,21 100 100,00 100,00 Kecukupan formasi guru ASN & 16,95 100,00 100,00 100,00 Indeks distribusi guru » 0,34 1,00 1 Proporsi PTK bersertifikat & 34,21 51,00 53 Proporsi PTK penggerak" » o DINAS APBD & AraDa: | DINAS 27120.786,352 APBD& | beENpiDIKA 20.832.864.987 per N N Pendidikan Dasar 25.952 skesanen aa APBN | PENDIDIKAN APBN SD 17.578 17.872.476.245 17.598 19.659.723.870 17.558 21.625.696.256 Angka partisipasi kasar 1 101,9 100,00 100,00 100,00 Angka partisipasi sekolah & 94,24 100,00 100,00 100,00 Kemampuan literasi Nitai 454 52,98| 55,48 57,98 Kemampuan numerasi Nilai 32,71 39,52) 42,02 4452 Perbedaan skor literasi Nilai 0,07 3,00 300 3,00 Perbedaan skor numerasi Nitat 0,09 300 300 Indeks iklim keamanan Nilai 65,35 74,00 76,00 Indeks iklim kebhinekaan Nilat 65,85 73,00 75,00 Indeks iklim inklusivitas Nilai 65,85 62,00 64,00 10 Kecukupan formasi guru ASN 100 1 Indeks distribusi guru 0,79 Proporsi PTK bersertifikat Proporsi PTK penggerak" Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Angka partisipasi kasar 100,00 APBD & APBN 7.461.062.483 APBD &APBN Pelaksana | | Angka partisipasi sekolah 100,00 Kemampuan literasi Nilai Kemampuan numerasi Nilai 294 Perbedaan skor literasi Nitoi 1,67 Perbedaan skor numerasi Nilat 12 Indeks iklim keamanan Nilai Indeks iklim kebhinekaan Nilat Indoks iklim inklusivitas Kecukupan formasi guru ASN Indeks distribusi guruProporsi PTK bersertifikatProporsi PTK penggerak" Pengalaman Pelatihan GuruPendidikan Kesetaraan Angka partisipasi kasar Angka partisipasi sekolah 11,07 2.526.743.000 APBD & APBN 2.779.417.300 APBD & APBN DINAS PENDIDIKA Kemampuan literasi Nifai 11,65 Kemampuan numerasi Nilai Perbedaan skor literasi Nilai Perbedaan skor numerasi Nilai Indeks iklim keamanan Nilai 60,08 67 Indeks iklim kebhinekaan Nilai 81,77 57 Indeks iklim inklusivitas Nilaf 51,77 57 Kecukupan formasi guru ASN Indeks distribusi guru Proporsi PTK bersertifikatProporsi PTK penggerak" 8.207.168.731 APBD &APBN PePRA DINAS PENDIDIKAN 100,00100,00 APBD&APBN DINAS PENDIDIKA N 100z sg Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Satuan 2 3 29 30 31 Pendidikan Anak Usia Dini 4.696 Angka partisipasi sekolah s 100,00 100,00 Angka partisipasi mumi t Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B « 10000 100,00 Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana Pn 6424 (S1)/Diploma empat (D-IV) Pa SABA Rasio pengawas sekolah untuk PAUD 2 100,00 100,00 Kecukupan formasi guru ASN 3 100,00 100,00 Indeks distribusi guru "3 4 4 Proporsi PTK bersertifikat 3 57 so| Proporsi PTK penggerak" # DINAS DINAS PENDIDIKA Pendidikan Dasar 32816.181.486 pn PENDIDIKA 36.097.766.635 APBD: /ARBN N N SD 17.333 23.788.265.882 17.333 26.167.092.470 Angka partisipasi kasar » 100,00 100,00 Angka partisipasi sekolah t 100,00 100,00 Kemampuan literasi Nilai 60,48 6200 Kemampuan numerasi Nilai 47,02 50,00 Perbedaan skor literasi Nitai 3,00 3,00 Perbedaan skor numerasi Nilai 3,00 300 Indeks iklim keamanan Nilai 78,00 80,00 Indeks iklim kebhinekaan Nilai 79,00 81,00 Indeks iklim inklusivitas Nilai 68,00 68,00 Kecukupan formasi guru ASN 2 100 100 Indeks distribusi guru 1 1 1 Proporsi PTK bersertifikat LI 100 100 Proporsi PTK penggerak" t Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM APBD & APBN Angka partisipasi kasar Angka partisipasi sekolah 9.930.674.164 APBD & APBN DINAS PENDIDIKAN 100,00 Kemampuan literasi 100,00 Kemampuan numerasi 75.00 Perbedaan skor literasi 74,00 Perbedaan skor numerasi 300 Indeks iklim keamanan 3,00 Indeks iklim kebhinekaan Indeks iklim inklusivitas Kecukupan formasi guru ASN Indeks distribusi guru Proporsi PTK bersertifikat Proporsi PTK penggerak" Pengalaman Pelatihan Guru Pendidikan Kesetaraan 3.363.094.933 APBD & APBN DINAS PENDIDIKA N Angka partisipasi kasar Angka partisipasi sekolah 3.699.404.426 APBD & APBN DINAS PENDIDIKA N Kemampuan literasi Kemampuan numerasi Perbedaan skor literasi Perbedaan skor numerasi Indeks iklim keamanan Indeks iklim kebhinekaan Indeks iklim inklusivitas Kecukupan formasi guru ASN Indeks distribusi guru Proporsi PTK bersertifikat Proporsi PTK penggerak" Oonrooz'rs oz | ora OSy3L0'18 owe Dora sayug agav OSy'SEL”9K6 » » z z »oz ova owzz | ova ovzz Dora 0000117 ova Dow soya | Ngawragav 0000122 oz Jorwa » » - za 8 En ovza Doa Ooorosg'ap owzz Dora 0000112 owzz | ova O0c”z90'£ oLzz | ora oo0sarzL oz Jowa 005725178 oz | owz 000/051'19 owzz | owa 000'61z"13 ova Dor O00”8o'L ovzz Dow soyug | Ngawagav Oog'zsc'10L Leher! tursrejog | Useuepuag msurgsur | Jegwng O00'o8z'6y pora papa 0821991 pop psp Otz2 Oz sayug Nadv/gadv 0826p9816 » » zck al 8 8 pop yap pop yap Lead yap Ooopop' yoy prov OL4z Os sayula Nady/agdv Ooo'pap'z y9vt yoy » 173 KeA zel 8 8 pop pop 000”096'9£ Lead Fopa Ooo'pop'z Lead pop Oz£ PBL yoy yoy Ooo'sevzL y9pz pop 005 25y'8 yoy YP 00000919 pop yoy 009695 OP yoy pop 909'586 yoy yoy 1 0,22 Ol sayula Nady/dadv Ozo Lye'zLi 5 “ #suRgsul— 53 yoy Yo OoozeLtb Opa kuKara 2y825699 Opzz Ope sayu Ngdv/agdv Ty091S706 » » zel ze 8 8 opa ova Oopzz ora Oopzt opa Oog er opz opa sayu NAdv/aGdV Oog'ere' Opa opz » » Kadi tt 8 8 Ora ore Oo0resEt Opa ore Oogeta bicara opa BpL Os opzc ova Ooo'geyzL Oya ovz2 Oog'zsyB Oya ovz Oo0'os6'Ss opa Ope Oprezetp ova opa 019568 opa opa Indung sevalu (yuweya| & WSYOA oa smedeHusyeA| L Ora orez scoz aye rueg Keg uejeyasay usunkeay | € bug pPmelod Uejeyasay e6euoi | Bupup uepig :uejeyasay ebeuel | 9 us6unpuey uep di Iso a: ebeuos| $ zayog ng Hoyoy uelodejed uep uejejecuod | $ ngng (Wo) xeuy uep ngj uejeyasey mna) € Jayog (spew weya) ng nuey) & HUIOJ Jenboyed snuwo4 | | Opa" oya 9e0'z Buwo ujesuag ngj urjeyosey ueuekejag| Z EBhey Jejsewuj eped Ie EDII "enpei Buruo | seysawuyeped yey eng 'eweped Jojseluly eped yexnyes)| €| (Ox) wemueyay epoved Purgjas pwey ngr yay 9 UeBunfuny Bung jemejod -Unjeyasoy ebeus| | gp Bung uepig :uReyasoy Ebeuel | || bung syeiseds gd: rbeuoi| ok zayog ngi poyoy usJodejed uep uejejeouog | 6 ngng (vii) xeuy uep ngj uejeyesey wing | & zayog ng sipeLu weyayng nye | zayog (ueseses uep 9681) UUN Urejoidoonyo usesyuaweg :IweH ngj oyises isyajep ey | 9 ysseg - U20uopo9 usesuswad :jweH ngj oa iswaap jeiy |) Tayad OH veeoyyowag :jweH ngi owisaJ Isvajep 3ery) b bung uejweyay JSOL :IweH nj Ovisau Isyajap 32 |) € za1g01 Yyesep yegwey yodeL | z USYOA (pi) sewa snugeL usieA| | Jovea oraz | ocoz kwrey ngj urjeyasan ususfeag | | z £ F1 L coz4eseg | uenges WdS Ueuekej siuer / eheun Jojewpu ON Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Salep/tetes mata antibiotik Formulir bayi baru lahir Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) Formulir Set pelayanan bayi baru lahir Paket Set kegawatdaruratan neonatal Poket Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Pencatatan dan pelaporan kohort bayi Tenaga kesehatan :Dokter/dokter spesialis Anak Tenaga kesehatan :Bidan Tenaga kesehatan : Perawat Pelayanan Kesehatan Balita 17.598 Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku Dokumen Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) Formulir Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) Vitamin A Biru Kapsul Vitamin A Merah Kapsul Vaksin Imunisasi dasar: HBO Vaksin Vaksin imunisasi dasar. BCG Vaksin Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes Vaksin Vaksin imunisasi dasar: IPV Vaksin Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib Vaksin Vaksin imunisasi dasar: Campak Rubela Vaksin Vaksin imunisasi lanjutan :DPT -HB -Hib Vaksin Vaksin imunisasi lanjutan : Campak Rubela Vaksin Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) Unit Peralatan Anafilaktik Set P il Anak Paket Pengadaan Set Imunisasi Paket Pengadaaan SDIDTK KIT Paket F di kohort balita di (anak pra sekolah) Paket 17.785 17.785 2.240 2.240 2.240 2.240 2.239.600 146 401.500.000340.000.000 2.240 2.240 2.240 2.240 18 12216 17.785 17.785 8.090.101.375 APBD/APBN Dinkes 17.785.000 17.785 17.785 35.570.000 17.785 17.785 133.387.500 17.788 17.785 3.557.000 17.788 17.785 3.557.000 17.785 17.785 2.667.750.000 17.788 17.785 306.791.250 17.785 312.126.750 17.785 17.785 1.578.418.750 17.785 17.785 1.211.603.125 17.785 844.787.500 17.785 17.785 844.787.500 17.785 71.140.000 18 17.785 17.974 17.974 2.484 49.280.000 2.464 2.464 2.464.000 2.710 2.710 54.200.000 2.464 2.464 2.484.000 2.710 2.710 2.710.000 146 401.500.000 2.710 2.710 2.710.000 146 401.500.000 2.464 2.464 340.000.000 2.464 2.464 2.710 2.710 2.710 2.710 122 18 16 17.974 17.974 8.301.449.050 APBD/APBN Dinkes 17.974.000 17.974 17.974 35.948.000 16 18.165 18.165 8.387.699.875 APBD Dinkes 18.165.000 17.974 17.974 134.805.000 18.165 18.165 36.330.000 17.974 17.974 3.594.800 18.165 18.165 136.237.500 17.974 17.974 3.594.800 18.165 18.165 3.633.000 17.974 17.974 2.696.100.000 18.165 18.165 3.633.000 17.974 17.974 310.051.500 18.165 18.165 2.724.750.000 17.974 17.974 315.443.700 18.165 18.165 313.346.250 17.974 17.974 1.595.192.500 18.165 18.165 318.795.750 17.974 17.974 1.224.478.750 18.165 18.165 1.612.143.750 17.974 17.974 853.765.000 18.165 18.165 1.237.490.625 17.974 17.974 853.765.000 18.185 18.165 862.837.500 17.974 17.974 71.896.000 18.165 18.165 862.837.500 18.185 18.165 72.660.000 18 180.000.000 4.800.000 18 180.000.000 17.974 16 4.800.000 18.165 seyua dady oo0'ziz'SpL yorep potr3y seyua addv Oo9'000'pol vol yoL seyula Gadv 00v P58'LLL rol yo, seyuid Ggdy 009'0092 yo, vol seyuld agdv TI 6LFEL yo yoL seyua Gadv 000 PETS rol yo sayug Gady 0000919 yo, vol sayug Ggdv YOSLP9LI8 Lan vlL 0zs ozs 8 8 » oL » » az Tek 8 8 0006852 G9sya 6892 009”685Y2 699yc 6esyz 000'68SYZ Gasa G8SYZ O00'sta”g9£ Gasa 6gsr2 Oog'segrg9e Ggsya 6352 sayujd Gddv 000'Z£p”L18 ova y 0zs ozg 8 8 f4 K4 TzL Ta vorgp | rover eesya | 60spz seyuld Ngdwiagdy 00096817 968p 969p sayuld Ngdv/agdv 000889 EPL 9681p 0681p sayu Nddvidadv 000'000901 gol 90L seyu!d NadwdBdv 009 OLELBL so 90L seyuid Nadv/aBdv 000059 901 901 seyujg Ngdwidgdv GI6LYEL 90L 90L seyuld Ngav/agdv 000 PETS, 90L 901 sayuja Ngav/dady 0000919 vol ro, sayug NadyiaBdv YOL 996618 vl vLL 9g ag 8 8 » » 9 » Ken Tt 8 8 O001EEya Leeya Leeya Ooo'LEe”yz Lee Leeya O00”LEEy2 Lee Lega 000”S96"POE Leepe Lega 000 S96-YOE Leeyg Leeya seyuid Nadv/adav O00£26'209 9ye ne 0g 0zg 8 8 oz 0 Ke ta8 Purayejod 968pLeeya 96817Leeya sayu NAdwdddv 000'p6E'1p PEP p6e'1p sayu Ngdv/agdY Ooozel cpl YEL LP yee Lp seyuig Ngay/agdv 000900901 90L gol SONUIG Nadviagdv OogO9LE Lal 90 90L sexula Ngdw/dgdv 0090692 90L 901 seyuid Nady/dgdv CI6LLEL 90L got sayu NAdviagdv Oo KET SS 901 901 sayu Nadwdgdv 00019919 vol yo sayug Nadwdgdy POL PSG 918 yk 213 ozg 0zg 8 8 » » » » t Ke 8 8 00091072 910yz 9102 0009102 9zope 9Lopz 00091072 zoya 9102 Ooo'opl'La£ 940pz otoya O00'0pL L9€ 9z0yz OL0ye SSNUIA Ngdy/addv 000905764 9 9pe 0zg 0g 8 8 oz oz ka t 8 8 YGE LP YES LP 910pz 9102 5 , Kes E Na zen povej jav) 8 gun yssep ein6 duys sa :3ey) 4 un sejewonnid :1eVI| 9 gun JeewjsusL Je) S gun yued senBuy amin 1e1V EV gun uepeg 1BBun anon yery “ey | € aun vepeg pueg an Iv :11v) z Wawopag Gm , IseNnpa "ISELLOJUI 'ISEYIUNWOY IPL UBP UBLUOPSd 1689p #PINpOAd CISN EpEd LREYAsayI UsueArad | 9 Pe SeUIp Pp Paug BAUUPEIPOSUSISN) NuNO : Uejayasay UOU EBeua| u (yesuoy seuip ueBuap Buruo 1) KL Ll Uou B5eue| burug yeeesew Uejeyasey edeual | Ol buruo ID INV “Uejeyasoy edeuaL| 6 Buvuo jemalod - Urjsyosay eDeuoi|) 9 Bung uepig : upyeyasay ebeuei | / bung B9 Jeppoguapiog | umjeyasa ebeuaL|) 9 run yejoyas Jenj IP Efeluei uep UElOyas s " eisn uejeyasa UpuBAeJad (isBU Iseinydeya) JIMuwoj aman yeloyas wejep jp efewei uep yejoyas b 'eIsn uejeyasa) usueAgjod isBy Iseinydeyas yinuwoj uawunjog vejeyesey Burupys seuorsany| £ nyang woj| g nyng mjuegeuesey podeu nong/uejeeoued uwoj | | ca Jesep uniipipuad eisn eped ugpeyasag UsurArjad | Bung ANYd NUN | Uejeyasay uou ebeunj | Gz bumi Uepeyosay JepB) : UEjeyasa) BOsuai | yg Bupug RIO IUY | vejeyyasoy eheuo| | €2 bung pemelad | Ueyeyasan ebeuei | zg bupuo uspig :ueyeyaso ebeuol | |z Bupio Jepfog "Uejeyasay Bbeuo| | og £ £ Z yzoz seseg | uenes WdS UeuekeT siuer / ebauny Jogeypul oN unye) Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Alat: Kapas alkoholAlat: KITIVA TesFormulir d piikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) Tenaga kesehatan : Dokter Tenaga kesehatan :Bidan Tenaga kesehatan :Perawat Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Tenaga :Tenaga Tenaganondengan dinas terkait) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 8.733 Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol Paket Hnstrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripuma Pasien Geriatri (P3G) Paket Buku kesehatan lansia Tenaga kesehatan :Dokter Tenaga kesehatan :Bidan Tenaga kesehatan : Perawat Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Tenaga :Tenaga Tenaga non Te tertentw'Kaderdengan dinas sosial/terkait)Pelayanan Kesehatan Penderita HipertensiPedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Pedoman Tensimeter Unit Formulir di aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) Tenaga kesehatan :Dokter Tenaga kesehatan : Bidan Tenaga kesehatan : Perawat 47.394 47.394.000 APBD/APBN 16 167.087.792 APBD/APBN 47.394 47.394.000 APBD/APBN 18 8.326 8.826 8.826 183.306.240 APBD/APBN 28.596.240 18 22.320.000 8.826 132.390.000 1 121816 18 453.315.700 APBD/APBN Dinkes 1.170.000 18 433.763.200 150.000 8.920 8.920 2467 | 2467 47.896 47.896 47.898.000 APBD/APBN 16 16 167.087.792 47.896 47.896 47.896.000 APBD/APBN 18 13 8.920 3.920 185.020.800 APBD/APBN Dinkes 18 22.320.000 8.920 133.800.000 1818 453.585.700 APBD/APBN Dinkes 1.170.000 18 433.763.200 150.090 167.037.79248.404.000 APBD 9.015 9.015 9.015 9.015 186.753.600 APBD 29.208.600 18 18 22.320.009 9.015 9.015 135.225.000 18 122 2504 | 2504 453.863.200 APBD Dinkes 1.170.000 433.763.200 150.000 8 8 8 8. 8 8 Ooo'ooopz 8 9 000'01z 8 8 000'0006 8 8 Og9'ozc 8 8 sayuld Agddy Ooo'ors'££000'SL1 912 RL PLAN 8 8 8 8 8 8 kaan zeL 8 8 sayuid Gady 0000LLL 8 8 seyuld Ggdv Ooo'osL Lt Lt sayu Ggdv 000178 8 8 sayu agdy O09'ors 8 BL SOYUG dedy 019 oze9 K2 8 sevula Addv 90090081 8 K1 sayu Gadv 018981012000'081'81 pose yose 8 8 8 8 8 8 O00'000”yz » k12 Ogo'012 8 8 000'000'6 8 8 000012 8 8 seyuld Ngdaw/agdv 000'0yS££000'058”L12 Ol OLuL 9 8 8 8 8 8 zzk RL 8 8 seyuld Nadw/agdy 000041 8 8 seyuia Nadwdddy Ooo'osi Lk L sayu Nadwagdv 000 Lp8'S 8 8 sayula Ngawagdv Gog'ops 8 8 sayu Ngdwagdv 019 01E”8 8 K3 soul Ngdw/agdV O00rOaOrRL 8 8 sayug Ngdvyiagdy O1g-Lz0o9oe00920581 1902 19pe » » Or & 8 8 s 8, k13 000'000”y2 » 009012 8 8 Gog'000'6 8 8. 0097012. a & 1 sowa | Ngawagav Ooo'sac'ce (7 O0oraco'g9z so | ro & Pn 8 & 8 8 - 2 8 8 sara | vgawagay 0000111 8 2 sowa | Ngawagav oogrost , sowa | vgawagay O00'Ly8'S 8 8 soyug Ngdv/agdv Goo'ors 8 8 sejuta | Naawagay 0190228 8 8 sowa | vgawagav 00000081 8 8 Ok sowa | vgawagav 019101202 peor oog'zez'gh vera | tere » s . Mmon Mon (vyamersos Bung seutp Up8uap IseuipJcoyJeg BAuuesipesiaja) | 2 eKuurey ueyeyesoy eBeuay :Unjeyosey EBeve Burug PMP UpEHAL JemElOd :Uejayasoy e6euol|) 9 Bung Jepog :uRjeyasay eBeuol | G opay
(3)IseMnp3 “seuwajul Isenjunto EIP3N | H Anwso3 uesodejed up uejejeouad ajnuwoj usepefued | € Jayog msesgajevaisuegini) z (eipasie) yepns ejja) nueguoj emur Un6BueO myng | upBuojoBBuag sisouBeig uewopag ring neje (li rOGdd)| | Ur je) sisoubeng nyng yesog (roaO) z BMIP veBusg Buwo BA » Jayog nyam sersaeig eao) Zi bung ebeusj : ebeuol | j4 bung RIO ILY -Uejayasen eBeual | OL buru TemaJOd :UsjeUoSey eBeuOl | 6 Burug uepig “Urjeyasey eBsusi| Buruo Jepog :ugjeyason ebeuel| apa ma) si Iseomp3 #seuwoju "seylunwoy BIpeW uep Uewopsd | 9 (W.LdIS) Jenuew Yep! NNBAUod ISEUMOJUI 's0yjaw Wwersis Isesude ueuodi p damuwog| $ gun pour ne) & gun loyoyiy sedey :1ey) gun yneg eng seLdus Hey) 2 yun sejewownyd HPV) 1 gol SnyjoW Sayageki EILApuag UEJEYasaY Uruekead | 6 zayn IsuaadiH jego| @ - burug ebeuoi : eBeual| / z £ z L reoz seseg | venyes WdS usuekeT sjuer / eLeuri Jogewipur on unya) Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan 3 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) 18 3.115.821.000 APBD/APBN Reagen Zn TB Masker jenis rumah tangga dan Masker N9S 5.145 1.831.620.000 5.148 5.145 216.090.000 Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering Paket mi 5.145 5.145 248.503.500 Catridge tes cepat molekuler Test 5.148 5.145 810.337.500 Formulir pencatatan dan pelaporan Formulir 18 270.000 Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) Dokumen 18 9.000.000 Tenaga kesehatan :Dokter dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru Orang 18 Tenaga kesehatan : Perawat 1 Tenaga :Analis Teknik L ium Medik (ATLM) 18 Tenaga kesehatan :Penata Rontgen Tenaga : Tenaga 16 Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas terkait) 18 18 12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 2.307 2.342 2.342 Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner) 107.224.600 APBD/APBN 12.828.600 Tes cepat HIV (RDT) pertama Test 2.342 2.342 53.866.000 Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai Poket 2.342 35.130.000 Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK Paket 5.400.000 Tenaga kesehatan :Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin Tenaga kesehatan :Bidan 13 Tenaga kesehatan : Perawat Tenaga »Ahli Teknologi L ium Medis (ATLM) 18 Tenaga :Tenaga Tenaga non kesehatan TerlatihMempunyal Kualifikasi tertentu (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas terkait) 18 5.2222.377 5.2222.377 Instansi $ “3 3.162.313.600 APBD/APBN DINKES 5.222 5.222 1.859.032.000 5.222 5.222 219.324.000 5.222 5.222 252.222.600 5.222 5.222 822.465.000 270.000 9.000.000 108.554.600 APBD/APBN Dinkes 2.413 12.828.600 2.377 2.377 54.671.000 2.377 2377 35.555.0005.400.000 2.413 InstansiPelaksana 3.209.410.000 APBD/APBN | DINKES 5.300 5.300 1.886.800.000 5.300 5.300 222.600.000 5.300 5.300 5.300 834.750.000 270.000 9.000.000 109.922.60012.828.600 2.413 2.413 55.499.000 2.413 2.413 36.195.0005.400.000 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM 7: F4 1 1Pelayanan kesehatan ibu hamil 1 IVaksin Tetanus Difteri (Td) Vaksin 2 |Tablet tambah darah Tablet 3 |Alat deteksi resiko Ibu Hamil :Test Kehamilan 4 |Alat deteksi resiko Ibu Hamil :Pemeriksaan HB Alat deteksi resiko Ibu Hamil :Pemeriksaan Golongan DarahAlat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (1596 dari sasaran) 7 |Kartu ibu/rekam medis ibu 8 | Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 9 |Pencatatan dan pelaporan kohort ibu 10 |Tenaga 1D spesialis kebi 11 |Tenaga kesehatan : Bidan 12 |Tenaga kesehatan : Perawat Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K8) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga 2 (|Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1 |Formulir partograf 2 Ikartu ibu (rekam medis) 3 |Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 4 |Pencatatan dan pelaporan kohort ibu Tenaga :De spesialis Kebii dan Kandungan 6 | Tenaga kesehatan :Bidan 7 |Tenaga kesehatan :Perawat 3 |Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1 IVaksin Hepatitis BO Vaksin 2 |Vitamin K1 injeksi Ampul 2.9812.9812.981 2981|2.9812.981 2.981 2.981 204.000.330 1.192.400 2.981 2.981 56.340.900 2.981 2.981 74.525.000 2.981 2.981 8.452.500 2.981 2.981 12.425.000 2.981 2.981 3.368.530 2.981 2.981 2.981.000 2.981 2.981 44.715.000 2.981 2.981 2.9812.981 2.9812.981 2.981.0002.981.000 2.981 2.981 2.981 2.981 2.981 2.981 122 2.981 16 2.981 955.818.995 Dinkes 89.116.995 2.981 2.981 59.620.000 3.2793.2793.279 3.2793.2793.279 3.279 3.279 Instansi Pelaksana 222.306.470 APBD/APBN Dinkes 1.311.600 3.279 3.279 61.973.100 3.279 3.279 81.975.000 3.279 3.279 8.452.500 3.279 3.279 12.425.000 3.279 3.279 3.705.270 3.279 3.279 3.279.000 3.279 3.279 49.185.000 3.279 3.279 3.2793.279 3.2793.279 3.279.000 APBD/APBN 3.279.000 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 1812216 3.279 3.279 977.243.705 APBD 98.025.705 3.279 3.279 65.580.000 Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM »Ba Salep/tetes mata antibiotik Fomulir bayi baru lahir Fomulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) Set pelayanan bayi baru lahir Set kegawatdaruratan neonatal Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Pencatatan dan pelaporan kohort bayi Paket Tenaga kesehatan :Dokter/dokter spesialis Anak. Orang Tenaga kesehatan :Bidan Orang Tenaga kesehatan : Perawat Pelayanan Kesehatan Balitainstrumen standar lain yang berlaku Pra Skrining (KPSP) atau Dokumen Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) Formulir Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) Vitamin A Biru Kapsul Vitamin A Merah Kapsul Vaksin imunisasi dasar: HBO Vaksin imunisasi dasar. BOG Vaksin Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes Vaksin Vaksin imunisasi dasar: IPV Vaksin Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib Vaksin Vaksin imunisasi dasar: Campak Rubela Vaksin imunisasi lanjutan :DPT -HB -Hib Vaksin Vaksin imunisasidanjutan : Campak Rubela Vaksin Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) Peralatan Anafilaktik Paket ngadaan Set i Anak Paket Pengadaan Set Imunisasi Pengadaaan SDIDTK KIT Paket balita dan apr 3 pra sekolah) 18.358 18.358 2.981 59.620.000 2.981 2.981.000 2.981 2.981.000 401.500.000 2.981 2.981 2.981 2.981 122 16 18.358 16 18.358 8.474.853.850 APBD Dinkes 18.553 18.358.000 18.358 18.358 36.716.000 18.358 18.358 137.685.000 18.358 18.358 3.671.600 18.358 18.358 3.671.600 18.368 18.358 2.753.700.000 18.358 18.358 316.675.500 18.358 18.358 322.182.900 18.358 18.358 1.629.272.500 18.358 18.358 1.250.638.750 18.358 18.358 872.005.000 13.358 18.358 872.005.000 18.358 18.358 73.432.000 40.000 18 180.000.000 16 16 4.800.000 18.358 18.368 3.279 65.580.000 3.279 3.279.000 3.279 3.279.000 401.500.000340.000.000 3.2793.279 18 18.553 18.553 18.553 8.562.910.975 APBD Dinkes 18.553.000 18.553 18.553 37.108.000 18.553 18.553 139.147.500 18.353 18.553 3.710.600 18.553 18.553 3.710.600 18.553 2.782.950.000 18.553 18.553 320.039.250 18.553 18.553 325.605.150 18.553 18.553 1.646.578.750 18.553 1.263.923.125 18.553 18.553 881.267.500 18.553 18.553 881.267.500 18.553 18.553 74.212.000 18 180.000.000 16 4.800.000 18.553 Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Fi Tenaga kesehatan : Dokter Tenaga kesehatan :Bidan Tenaga kesehatan : Perawat Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan Tenaga non kesehatan : Guru PAUD |Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Form pencatatan/Buku raport kesehatanku FormKuesioner skrining kesehatan Dokumen sekolah dan remaja di dalam sekolah Formulir Fomnulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah Formulir Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi Tenaga kesehatan :Bidan Tenaga kesehatan : Perawat Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga non kesehatan Terlatiiv Mempunyai Kualifikasi dengan dinas terkait)Tenaga non kesehatan :Guru (ketersediaannya dengan dinas |Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)Alat : Alat ukur berat badanAlat :Alat ukur lingkar perut Alat :Tensimeter Alat :Glukometer Alat : Tes strip gula darahAlat: Lancet 48.917 48.017 InstansiPelaksana 820.050.000 Dinkes 372.750.000372.750.00024.850.00024.850.00024.850.000 174 826.092.104 Dinkes 104 6.760.000 Dinkes 106 55.536.000 Dinkes 106 13.179.712 106 2.650.000 Dinkes 106 181.376.600 EAAN AE AR : Dinkes 106 106.000.000 6 Dinkes 48017 48.17 146.751.000 : Dinkes 48.917 48.917 48.917.000 : Dinkes 25.113 25113 Instansi Pelaksana 25.113 25.113 828.729.000376.695.000 25.113 25.113 376.695.000 25.113 25.113 25.113.000 25.113 25.113 25.113.000 25.113 25.113 25.113.000 18122161618174104 829.206.104 6.760.000 106 55.536.000 106 13.179.712 PE fi 106 2.650.000 8 z 106 181.376.600 106 106.000.000 49.436 148.308.000 49.436 49.436.000 BEE BL | kaan za 8 8 009'osL bs sb 002 £91£€P 8 8 000'01IL 8 8 sayu Godv 002 EP gb 0zs ozs » »N 8 8 z te zl za 8 8 000'0Z18EL 8026 8026 Oonozeza 8 8 OZ6 EE86C 8026 8026 sayuig Ggdv 0Z6'£17'06L 0zg 09 » » 8 A » » za zeb 8 8 sayu dedy 0009Er ep 9trep g£rer Z6L 180194 8 » sauug ada O00'se1rep rep 9erer Lem 3 IsuRgsul 8 8 Kai Tab 8 8 Gog'osL Lb bk Oozoxrer Isl 8 000'0xLL 8 8 Oesc ogsz sayuig Ggdv O02”8pL PSP Tpsz Tpsc 0zg 0zs Ka » 8 8 t Ke ta zeL 8L & 000/5999EL tile LLk6 Oog'oz£”22 8 a 0961562 Le 16 8026 802'6 sayujg Ggdv 0r9 POS88L 6 LLL6 0zg 0zg » » K3 u J3 » t Tel 8 8 sejuja adv O00”LL6'8b 168p 1168p T6L 180104 Kia » sayug Ggdv 000'LL6'8p LI6 Bp 11687 26. S£ ssugsu| - - - 5 “5 JEmBIOd 1 URJEYOSOY BGLUS| Uepig :UBJEYASAN BOBUSI JEPIOG | URJBYOSON BBeua| soya wajsis Isexydi dejod Yep d ynwso4y Jejawisual unuropag (Si) isewnp3 #sewuojuj “SENUNWOY PIPOL UBp IsusyadiH LeyepusBued UBLWOPOd IsuapadiH juapuag Urjeyasay URUBAejad (eryanyeisos seuip uebuap JAPEYMIUOHO)vou ebeuo| ebeuoj : ebeuai (BO IV | Uejeyasan eDeuol| yemelOd | URjeyasay BGeuo|, Uspig |uejeyesaN #Geuel JOPIOG :URJEYASON BOUEL isuej upeUosaN Ning (Oed) meyeD ueiseg Buindyeg uerfexBueg jeyed wejep (Yaw) Bum AreaKunpoy vewmasur uep (LNV) ISL (elua PeNBIASUGAYVeLungU| (SAN) BIOS Lo/Ssa1deg OHIELOO UOLUNAISU| josajsojoy 'Yeyep e6 ueesyuawed Ih ding Infuey BSN Epeg URJEyeSaN URUBACIAG (perysoj seuip ueduap meHaL You gbeue| & ebeue| : eGeuai Ka IPO IV | Unpeyoso1 eBeuoL SL TEMBIOG | URjEYOsON BBeuo| tL uepig : upjeyoson eBeuo| el Jepiog |UejeyasaN eBeu2| zL wsjsis Isevijde p Jmnwwoj SAL YA LI IBI! loyonje SEdEY :JEIY WdS UeueAe sjuor / ebauny JogeyipuI Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Tenaga :Tenaga Obat Hipertensi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Alat :Glukometer Alat :Sirip Tes Gula Darah Alat :Kapas Alkohol Alat :Lancet Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KE)Tenaga kesehatan : Dokter Tenaga kesehatan :Bidan Tenaga kesehatan : Perawat Tenaga kesehatan : Ahli Gizi Tenaga :Tenaga Obat Diabetes Melitus Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) Kit berisi 2 Alat Fiksasi Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Tenaga kesehatan : Dokter Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa Tenaga kesehatan :Tenaga Kesehatan Lainnya (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas sosial/terkait) 1144 1.144 2542) 19.065.000314.351.81018.000.0008.370.810 18 AE AR AN ANAKAN: 1812218 18 18 18 1.144 1.144 18 270.000 1 9.000.000 1 270.000 161818 1.161 1.161 19.350.000318.516.81018.000.000 ! 8.370.810 8 540.000 5.841.000 : 150.000 : 18 170.000 i 1812218 1.161 | sumber Instansi Pelaksana Sumber Instansi Pelaksana Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan ne Tn Hah 1 E 3 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.380 5.380 3.257.714.000 APBD/APBN DINKES 5.461 5.461 3.306.621.800 APBD/APBN DINKES Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) Paket 18 18 - 18 18 Reagen zn TB Kit 5.380 5.380 1.915.280.000 5.481 5.461 1.944.116.000 Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 Box 5.380 5.380 225.960.000 5.461 5.461 229.362.000 Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Paket 5.380 5.380 259.854.000 5.481 5.461 263.766.300 pengeringCatridge tes cepat molekuler Test 5.380 5.380 847.350.000 5.461 5.461 880.107.500 Fommulir pencatatan dan pelaporan Formulir 18 18 270.000 18 18 270.000 Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) Dokumen 18 18 9.000.000 18 18 9.000.000 Tenaga kesehatan :Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru Orung Tenaga kesehatan :Perawat Orang 18 18 - 1 18 Te : Analis Teknik L ium Medik (ATLM) 18 18 & 1“ 18 Tenaga kesehatan : Penata Rontgen Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasitertentu (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinasterkait) OrangOrang Tenaga : Tenaga 1 Orang 16 16 P 16 16 Orang 18 18 - 18 18 |Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi , Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia 2.449 2.449 111.290.800 APBD Dinkes 2.486 2.486 112.696.600 APBD Dinkes (Human Immunodeficiency Virus) Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner) Media 18 13 12.828.600 18 18 12.828.600 Tes cepat HIV (RDT) pertama Test 2.449 2.449 56.327.000 2.486 2.486 87.178.000 | Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab,Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang Paket 2.449 2.449 36.735.000 2.486 2.486 37.290.000 1 sesuai/Vacutainer dan Jarum SesuaiAlat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, |Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor Paket 18 18 5.400.000 18 18 5.400.000 KTP/NIKTenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis penyakitdalam/dokter spesialis kulit dan kelamin Orang Tenaga kesehatan :Bidan Orang 18 18 - 18 18 Tenaga kesehatan : Perawat Orang 18 18 - 18 18 Degan :Ahli Teknologi L ium Medis 18 18 . 18 18 Tenaga :Tenaga Orang 18 18 - 18 18 Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas Orang 18 18 - 18 18 terkait) Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM 2 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Jaringan Perpipaaan Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan 11 perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal hari-hari sej 60 i(enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM RumahTangga DINAS Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau RumahTangga Bukan Jaringan Perpipaan Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan Mjaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM RumahTanggo Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau P. RumahTangga P F Air limbah Domestik DINAS Ukuran kuantitas Air Limbah pengolahan Air Limbah Domestik RumahTangga DINASPUPR Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang im di wilayah p 1dengan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh @ wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT, dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T RumahTangga Ukuran kualitas pelay 'akses layak P tas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 d (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar RumahTangga No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan TT aw Instansi Pelaksana g 9 Pena e Tt 2 3 DINAS PUPR 4 |Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Orang 3.000 3.000 & 9600.0n0.0oo| DINAS PUPR APBD DINAS PUPR DINAS Ivaringan Perpipaaan - -| seoooooooo| Pp APBD DAR S - @600000.0001 DINAS Tan Das Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan (perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM Rumah . DINAS PUPR 750 01600.000.000 APBD 750 : 900.000.000 | DINAS PUPR APBD DINAS PUPR Tangga PUPR Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan Rumah perundang: yan yang Tel urusan Tangga Kesehatan yaitu tidak kenuh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau Bukan Jaringan Perpipaan Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan Aljaringan perpi gi sesuai dengan kebutuhan pokok Minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM RumahTongga Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan 4 jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan Rumah p perundang yang meny: urusan Tangga Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau DINAS DINAS PUPR P D 400 - . . s PUPR 2 Air limbah Orang 2000000.000) pp 400 2.000.000.000 | DINAS APBD DINAS PUPR Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah 11 Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik Rumah DINAS DINAS PUPR 4 -| 2.000.000.000 APBD NAS PUPR Tongga Li 2 PUPR 100 - 2000000000) DI DINAS PUPR Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh @wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT: dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T RumahTangga Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 Wumak @(dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas Idilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar Tangga Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM 2 Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 499.994.400 DISPERKIM Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Rumah DISPERKIM Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana Rumah DISPERKIM 10.854.000.000 DISPERKIM| Pemukiman kembali bagi korban bencana Rumah Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Rumah 201 10.854.000.000 DISPERKIM! Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 486, 487, 4C3) ilan data, p dan sesuai dengan kegiatan (dii dengan gunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya) Jumlahkab/kota Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Daerah 2) pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha: b) penyesuaian perumahan dengan IRencana Tata Ruang Wilayah: c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi d) Pp yang berada di yang berpotensi menimbulkan bahaya: dan/atau e) pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana Ada Relokasi Program Pemerintah 804 10.854.000.00010.854.000.000 APBD Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan'atau Bangunan a, Penilaian oleh tim penaksir (appraisal), b. Proses sosialisasi kepada masyarakat, dan &. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni Rumah Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah data, perhitungan dan k han sesuai dengan kegiatan (di dengan dokumen form jumlahkab/kota Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM 2 Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota DISPERKIMI Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Rumah Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana Rumah Pemukiman kembali bagi korban bencana Rumah DISPERKIMI Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Rumoh Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 486, 487, 4C3) data, p dan sesuai dengan pi i: kegiatan (dil dengan gunggah dokumen form danatau dokumen pendukung lainnya) jumlah 804 10.854.000.000 DISPERKIM Instansi Pelaksana 4 10.854.000.000 DISPERKIM 10.854.000.000 DISPERKIM 10.854.000.000 DISPERKIM Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Daerah a) pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha: b) penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah: c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi d) han yang berada di daerah/bempat yang berpotensi menimbulkan bahaya, dan/atau e) pengurangan Perumahan yang berada di daerah rawan bencana Ada Relokasi Program Pemerintah Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal), Rumah b. Proses sosialisasi kepada masyarakat, dan C. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi Rumah Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni Rumah Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah data, perhi kebutuhan, dan idengan p ji kegiatan (dil dengan dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya) jumlah Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM dan Umum (TRANTIBUM) orang 42 10 Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa :perlengkapan Pp gan, kendaraan ional jenis kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional) unit 1.761.532.800 1 848.032.800 Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada" (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) dokumen 1 913.500.000 Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan kat dalam rangka perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP" dan yang telah ikuti peningi kapasitas SDM" (jumlah dan kualitas personi/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi ikan, aset, umum, pi permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan dalam bentuk yang sah dan legal dokumen Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil akibat 1 1Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) orang Warga negara yang p 1peng (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan ke rumah ' bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat) Rawan (KEBENCANAAN) 3.000 3.000 3.000 Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah'legal) dokumen 19.540.500 APBD Identifikasi dan pemetaan terhadap warga nagara di kawasan rawan bencana orang 3.000 Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia) 3.000 3.000 19.540.500 P dan gan rambu k idan papan informasi publik KIE per jenis bencana unit han dan BencanaSarana prasarana penanggulangan bencana (seperti :tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll) APBD 53.749.900 APBD 3.000.000 APBD 15 SATPOL 50.000.000100.000.00075.000.000 2.600.000.000 3.000 3.000 13 195.000.00050.000.000 3.000 10.000.000 3.000 10.000.00030.000.000 APBD 500.000.000 APBD 150 3.000 3.000 47 47 APBD 1410 50.000.000 APBDAPBD BPBD 3.000 10.000.000 APBD BPBD 3.000 10.000.000 APBD 30.000.00050.000.000 Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM i p il/Sumber Daya Manusia (SDM)(terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)Pelay y dan Korban 10.000 Aktivasi sistem p 9g: darurat b isistem oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana) posko Per , warga yang jadi korban bencana 15.619 Melakukan respon cepat darurat bencana ti kaji cepat dan 1status penydarurat bencana) dokumen Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakitwabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam) layanan Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bericana y dan Korban Kebakaran (DAMKAR) layanan 15 Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap 'tayanan peny dan (Layanan F dan Evak ioleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar) layanan Prosedur op penanganan penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst) dokumen Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh :mobil damkar, kapai damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dil.) Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam 1) 18 | dan ibagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung) layanan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran) layanan 3.000 3.000 50.749.900217.453.000 APBD 3.000 100.260.500 BPBD 38.492.50078.700.000 15.742.340.000 APBD BPBD 10.750.350.000 APBD DAMKAR APBD DAMKAR 1.891.990.000 APBD DAMKAR 1.037 1.037 2.100.000.000 APBD DAMKAR 500.000.000 DAMKAR 10 10.500 10.500 20.000.000 APBD 130.000.000 APBD 10.500 100.000.00020.000.000 APBDAPBD BPBD 75 75 10.000.000 29.920.890.000 APBD 11.059.990.000 APBD 19 APBD 184 15.760.900.000 APBD DAMKAR 1.035 1.035 2.100.000.000 APBD DAMKAR APBD 500.000.000 InstansiPelaksana 10.500 10.500 20.000.000 APBD BPBD 130.000.000 APBD 10.500 100.000.00020.000.000 BPBD 10.000.000 28.920.890.00011.059.990.000 APBD DAMKAR 19 184 15.760.900.0001.100.000.000 APBD DAMKAR APBD DAMKAR APBD DAMKAR Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM — dan il Umum (TRANTIBUM)Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa :perlengkapan p 9: ional jenis kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan Operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalamrangka penegakan perda dan perkada"(SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaanpenanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa,Pp pengi 1 peji 1g-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaanoperasional patroli)Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpoi PP” dan yang telah ikuti ii kapasitas SDM” (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipi/PPNS, Satuan Standar pelayanan yang terkena dampak gangguanTrantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda danPerkada terhadap pelayanan kerugian material inasi dengan perangkat daerah yang idangi ikan, aset, j umum, p iman) dan : Pa dengan dalam bentuk yang sah dan legaiWarga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil akibat 1 pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan ke rumah ' bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat) Rawan ( ) APBD Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melaluipenyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana(tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana APBD BPBD Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) rawan bencana(tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana,melalui media sosial dan wahana multimedia) APBD Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papaninformasi publik KIE perjenis bencana APBD dan p BencanaSarana prasarana penanggulangan bencana(seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tendaposko kesehatan, air sanitasi, .... dll) APBD Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM 2 Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)(terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) dan Korban BPBD Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana inasi sistem oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana) Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencanaMetakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana) Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakitwabah z00nosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam) BPBD pertolongan evakuasi korban y dan Korban Kebakaran (DAMKAR) BPBD Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap layanan pe dan (Layanan f y dan Evak ioleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelornpok relawan pemadam kebakaran/redkar) layanan Prosedur op i penang: penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst) dokumen Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh :mobil damkar, kapal damkar, mobi! Penyelamatan, mobil tangki air, mobil dl), dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dil.) apasitas aparatur dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam 1) orang APBDAPBD p ,p dan Kk ibagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung) layanan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran) layanan APBDAPBD Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM 2 iSosial Dasar Terlantar di Luar Panti Sosial 1.820.000.000 Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan untuk ima dan meni juti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau yang ikan oleh kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial 15.000.000 DINASSOSIAL yediaan layanan 1 reaksi oepat layanan y reaksi cepat tindakan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar Orang 20.000.000 DINASSOSIAL Penyediaan permakanan(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinassosial dan/atau di Pusat Sosial yang di lain dan 400.000.000 DINASSOSIAL Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedriddan, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) 400.000.000 DINASSOSIAL Penyediaan alat bantu(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih,tongkat penuntun adaptif, regist'alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerimadisabilitas) 215.000.000 DINASSOSIAL Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) 20.000.000 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosialbimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerimabimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan Spiritualbimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) Orang 300.000.000 DINASSOSIAL Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang bin, . 300.000.000 DINASSOSIAL Fasilitasi Nomor Induk i ilikan NIK Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) Pemberian keluarga (p ian keluarga disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi) 30.000.000 DINASSOSIAL Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dan penyatuan kembali disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) 30.000.000 DINASSOSIAL Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) 30.000.000 DINASSOSIAL Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial 185.000.000 Pelaksana 165.000.000 APBD DINASSOSIAL Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan ima dai 1 juti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau yang 1 leh kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial Penyediaan layanan kedaruratanlayanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan leh . d Orang Penyediaan permakanan(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinassosial dan/atau di Pusat ji Sosial yang di lain dan Penyediaan sandang(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untukperempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhanlainnya) 165.000.000 APBD Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) Orang Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosialbimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima|pelayanan/olahraga/outbound/gymbimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual|bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja scsial, alat peraga, alat tulis) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang 5 bin, ps Orang Fasilitasi Nomor Induk i ilikan NIK Orang Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesrmas/kliniklrumah sakit) Orang pelayanan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi) Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM |Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau i hi berada di lir yang teri | sumber Instansi Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ii Laik aa : AA iberupa pengaduan, keluhan, dan/atau yang dis ikan oleh kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial 90.045.000 DINAS Penyediaan layanan kedaruratan/iayanan reaksi cepatlayanan reaksi cepat tindakan gera yang dilakukan Oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Sosial yang ikan di lain dan indeks Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) 90.045.000 Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayananvolahraga/outbound/gymbimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritualbimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosiai kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang lain, dan/atau di Fasilitasi Nomor Induk. i ilikan NIK Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan Tita ir Nania berada Gn 1 Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM At Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti SosialLayanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menerima di i juti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang ikan oleh kepada dinas sosiai dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial 1.898.500.000 DINASSOSIAL 80.000.000 85.000.000 DINASSOSIAL Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan reaksi cepat tindakan gera yang dilakukan leh di ial dan/atau Pusat i dan pengemis 80.000.000 DINASSOSIAL 85.000.000 DINASSOSIAL Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Sosial yang di lain dan ga! 27.000.000 DINASSOSIAL 36.000.000 DINASSOSIAL Penyedisan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk. perampuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) 30.000.000 DINASSOSIAL 40.000.000 DINASSOSIAL Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) 10.000.000 12.500.000 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan scsial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayananvolahraga/outbound/gymbimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritualbimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) Orang 80.000.000 DINASSOSIAL 85.000.000 DINASSOSIAL Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis 1(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat (dilakukan oleh dinas sosial, dan 1difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang na Ken tin, 80.000.000 DINASSOSIAL 85.000.000 DINASSOSIAL Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak /Bukti dokumen kependudukan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) 5.000.000 7.500.000 |Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga |(pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi) 5.000.000 7.500.000 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Gan penyatuan kembali dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pi sehingga berada di Ii yang teri 80.000.000 DINASSOSIAL 85.000.000 DINASSOSIAL 1.960.000.000 90.000.00090.000.000 DINASSOSIAL 45.000.000 DINASSOSIAL 50.000.000 DINASSOSIAL 15.000.00090.000.000 DINAS 90.000.000 DINASSOSIAL 10.000.00010.000.00090.000.000 DINASSOSIAL Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Layanan tujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut Idanlayanan lainnya) Layanan Rujukan DINASSOSIAL Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus LayananRehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu gi Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan DINASSOSIAL 85.000.000 DINASSOSIAL Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus LayananRehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru DINASSOSIAL 85.000.000 DINASSOSIAL DINASSOSIAL 600.000.000 DINASSOSIAL Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana BagiKorban Bencana Daerah Kabupaten/Kota 600.000.000 DINASSOSIAL Terjadi Bencana DINAS Penyediaan permakanan secara untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji darvatau makanan lainnyasesuai kebutuhan)Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)Penyediaan tempat penampungan pengungsiWani i, tenda keluarga, dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, tidur, dan/atau tempat sementara lainnya sesuai kebutuhan) 90.000.000 DINASSOSIAL 90.000.000 DINASSOSIAL 600.009.000 DINASSOSIAL 600.000.000 DINASSOSIAL 4.011.000.000 DINAS 900.000.000) | Penanganan khusus bagi kelompok rentan(merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas,dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.) 2700) 81.000.000j Pelayanan dukungan Psikososial(upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksisosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu diri terhadap sulit yang dihadapi, separti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.) Tidak Terjadi Bencana (1004 dengan catatan melakukan 3 tahapan) Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau |dokumen pendukung lainnya) 750) 30.000.000) 4.324.000.000 DINASSOSIAL 84.000.000) 3.200.000.000) 2800) 40.000.000) Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM 2 Sosial Dasar Terlantar di Luar Panti Sosial 2.137.500.000 2.137.500.000 DINAS Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan ima dan menindaktanjut informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau yang ikan oleh kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial 20.000.000 DINAS layanan y reaksi cepat layanan (lay reaksi cepat tindakan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosialkepada penyandang disabilitas terlantar 25.000.000 DINAS SOSIAL Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Sosial yang di lain dan indeks 500.000.000 DINAS SOSIAL Penyediaan sandang(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untukperempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhanlainnya) 450.000.000 DINAS SOSIAL Penyediaan alat bantu(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih,tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerimadisabilitas) 300.000.000 DINAS SOSIAL Penyediaan perbekalan kesehatan(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) 22.500.000 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosialbimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerimapelayanan/olahraga/outbound/gymbimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mentai danSpiritualbimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial ian sosial agar(seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) 350.000.000 DINAS Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang lain, 350.000.000 DINAS SOSIAL Fasilitasi Nomor Induk i ilikarn NIK Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)Pemberian keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas tertantar untuk tujuan reunifikasi) 40.000.000 DINAS SOSIAL Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Gan penyatuan kembali disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau il sehingga berada di lingk yang teri 40.000.000 DINAS Layanan rujukan(layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebihlanjut dan layanan lainnya) 40.000.000 DINAS SOSIAL Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial DINAS SOSIAL Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau yang dis ikan oleh kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial yi layanan reaksi cepat layanan reaksi cepat tindakan pi segera yang dilakukan lah di dal Sanata i Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Sosia! yang di lain dan Penyediaan sandang(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untukperempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhanlainnya) DINAS SOSIAL Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outboundigymbimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritualbimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) Pemberian bimbingan sosiai kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang &d lain, “ Fasilitasi p Nomor Induk likan NK Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) pelayanan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi) Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan per ir hingga berada di Orang Layanan rujukan(layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layananlainnya) Ta Instansi Pelaksan a Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial orang 88.945.000 DINAS Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pi ima di juti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau p4 yang oleh kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial Orang y layanan reaksi cepat layanan reaksi cepat tindakan segera yang dilakukan Aa ial dan/atau j Sosial kepada lanjut usia terlantar Orang Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat j Sosial yang di lain dan dengan indeks Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) 88.945.000 Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglevalat tulis untuk tuna netra dan sesua! dengan kebutuhan penerima disabilitas)Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan scsial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayananvolahraga/outbound/gymbimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritualbimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat 1 ian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan kan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang lain, dan/atau di di imelalui lembaga Fasilitasi Nomor Induk ilikan NIK Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) ian pelayanan i keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga(pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikanperawatan dan/atau i hi berada di yang teri Layanan rujukan(layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut danlayanan lainnya) 88.945.000 DINAS SOSIAL 257 88.945.000 267267!267i Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti SosialLayanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan untuk: ima di it ir berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pi yang ikan oleh kepada dinas sosiai dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan reaksi cepat tindakan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat j Sosial kepadi: dan pengemis Orang Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat ji Sosial yang di lain dan 5 5 : gai Penyediaan sandang (berupa pembelian pakalan, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima |pelayananvolahraga'outboundigymbimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritualbimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang 4 kain, Orang Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak /Bukti dokumen kependudukan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) pelay ti keluarga Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dan penyatuan kembali da : ya yang dapat ikan pet il hingga berada di li yang terli 95.000.00095.000.000 2.086.500.000 APBD DINAS SOSIAL 95.000.000 APBD DINAS SOSIAL 54.000.000 DINASSOSIAL 05.000.000 APBD DINAS SOSIAL 60.000.000 DINASSOSIAL DINAS SOSIAL 17.500.000 60.000.000 APBD DINAS SOSIAL DINAS 17.500.000 95.000.000 95.000.000 APBD DINAS SOSIAL 95.000.000 APBD DINAS SOSIAL 35.000.00035.000.000 35.000.000 95.000.000 DINASSOSIAL 35.000.00065.000.000 APBD DINAS SOSIAL Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Layanan rujukan(layanan yang diberik dan pengemis yang layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) DINAS DINAS SOSIAL sOsuL os 95.000.000 APBD DINAS DINAS SOSIAL Layanan Rujukan 23 95.000.000 APBD Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mamp ngadaar Barudan Pembiayaan Pemeliharaan DINAS DINAS SOSIAL sosiaL 1 600.000.000 APBD DINAS DINAS SOSIAL Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Aa, 600.000.000 APBD Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru |Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi DINAS 280 4717.000.000 Ape DINAS SOSIAL Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota 4.717.000.000 Terjadi Bencana Penyediaan permakanan secara lam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dav/atau makanan lainnya 2557 200. 000 sesuai kebutuhan)Penyediaan sandang(pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-lakidan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, Orang pakaian lainnya sesuai kebutuhan, seimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan | kebutuhan) 85.500.000) 2850) 85.500.000) Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, tidur, dan/atau tempat sementara lainnya sesuai kebutuhan)Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, Orang dan Ai ipopok, susu, toilet Nb Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalarn kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu Orang ian diri terhadap sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, |hiburar/trauma healing, dsb.) Tidak Terjadi Bencana (10074 dengan catatan melakukan 3 tahapan) 3.400.000.000) 850) 3.400.000.000) Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau Jurnlah 31.500.000) g 31.500.000) dokumenpendukung lainnya) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 214 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah. Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematika ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1.Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2.Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

a.Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
b.Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
c.Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar. IL parar 3 t HKM
d.Strategi, arah kebijakan dan progam pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
1. 3.Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
a.Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
a.Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. PARAF “ BAG. HKM T N
c.Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
d.Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
e.Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
f.Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. . Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
a.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya Optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
b.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
c.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. . Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah. Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
a.Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Lo parar Wppo G. HKM N
b.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
c.Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD. PARAF PD |IRAG. HKM Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan. Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlansung sesuai dengan perencaaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi. Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :
1. 1.Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. 1.PARAF “ BAG. HKM 2.PelaksanaanKegiatan,untukmemastikanbahwakegiatanyang direncanakantelahdilaksanakandenganbaik.Ukuranuntukpemantauan terhadap pelaksanaankegiatan dilakukandenganmelihattingkat ketepatan waktupelaksanaan,penggunaananggaransesuaidenganyang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. 3.Penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. 4.Penyampaian Perkembangan Hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. 5.Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati. Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:
a.Ketaatan/compliance, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
b.Pemeriksaan/auditing, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka. PARAF Yb2o G. HKM Nk c.Laporan/accounting,pemantauanmenghasilkaninformasiyangmembantu “menghitung”hasilperubahansosialdanmasyarakatsebagaiakibat implementasikebijaksanaansesudahperiodewaktutertentu. d.Penjelasan/exp/anation,pemantauanmenghasilkaninformasiyang membantumenjelaskanbagaimanaakibatkebijaksanaandanmengapa antaraperencanaandanpelaksanaannyatidakcocok. Evaluasidilakukanpadaakhir kegiatan,untukmengetahuihasilatau capaianakhirdarikegiatanatauprogram.HasilEvaluasibermanfaatbagi rencana pelaksanaanprogram yangsamadiwaktudan tempatlainnya. Evaluasibertujuanuntukmengetahuiapakah programitumencapaisasaran yangdiharapkanatautidak.Evaluasilebihmenekankanpada aspekhasil yangdicapaiterhadapoutput. Evaluasibisadilakukanjikaprogramitutelah berjalansetidaknyadalamsuatuperiodesesuaidengantahapan Penerapan SPM. Dalampelaksanaanevaluasiterhadap pencapaianSPMdiKabupaten Pohuwato,makaindikatorutamayangdigunakanadalahindikatorSPMitu sendiriyangada pada masing-masingurusan,denganmembandingkanantara realisasidantargetyangtelahditentukansebesar100Yodengankategori tercapaiatautidak.JikatargetindikatordalamSPMtidaktercapai,makadapat dicrosscheckapapenyebabtidaktercapai.Inidapatdilakukandengan memeriksakembaliapayangdirencanakanbaikdarisisikegiatan,anggaran maupunsasaransudahterlaksanasemuaatautidak.Perkiraantidak tercapai jugasebenarnya sudah dapatterdeteksiberdasarkanhasilPemantauanpada saatpelaksanaanprogram dankegiatan. Pelaksanaanpemantauan danevaluasi perlumelakukanidentifikasi kemungkinanterhadap permasalahan,antaralain: a.Kebijakan Daerah.Beberapapertanyaan dasarpada aspekkebijakan antaralain: 1)Apasajakebijakandaerah yangterkaitsecaralangsungmaupun tidakdalampelaksanaanSPM? 2)Apakahkebijakandaerahmendukungatau sebaliknyamalah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat? W PARAF “ kz kj 3) 4) AdakahdiantarakebijakanyangdibuatPemdabertentangan dengankebijakanatauregulasidiatasnya? SumberDayaManusia(SDM)PelaksanaLayananDasar. Beberapa pertanyaandasarpada aspekSDMantaralain: ()Berapa jumlahSDMpemberilayanan dasarpadamasing-masing bidangSPM? (b)BagaimanakualifikasiSDMpelaksana layananyangdimiliki,apakah sudahsesuaistandarteknisataubelum?Berapabanyakjumlah SDMpada masing-masingkategoritersebut? (JBagaimanadaerahmeresponpermasalahan pada aspekSDMuntuk memastikanpelayanandasardiberikankepadaseluruhwarga negaracalonpenerimadenganstandarmutuminimalsesuai perundangan?

(9)JikadibutuhkanpelatihanuntukpeningkatanSDM,pelatihanapa yangpalingdibutuhkandanberapaSDMyangakandilibatkan? .Koordinasi. Beberapapertanyaan dasarpada aspekkoordinasiantaralain: 1) 2) 3) 4) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk? Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan? Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi? Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi? k PARAF 1 AG. HKM 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi? Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain: 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi? 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat? 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi? . Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain: 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya? 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran? 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara pariabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan? PARAF | Na “ 4)Bagaimanakontribusidanatransferdaripemerintahpusatdalam melaksanakanpemenuhan SPM?Bagaimanaproporsinyajika dibandingkandenganAPBDmurnidalammemenuhitargetpelaksanaan SPM?Terkaitdanatransferini,bidangSPMapa yangdirasa membutuhkandukungananggaranpalingbesar?Dan mengapa? 5)Apakahadasumberdananonpemerintah yangdimanfaatkanoleh PemerintahDaerah dalammemenuhipemberianlayanan(SPM) kepada warganya? 6)Jikaada,dari instansimanasajadanberapabesaranggaran nonpemerintahyangtermanfaatkan,sertaberimbaspadaberapa banyak warga yangterlayani? 7)Jikadapatdihitung proporsipelayananlayanan dasaryang diselenggarakanolehPemerintahDaerah dan lembaganonpemerintah, berapabesarpelayanandasarkepada masyarakat yangdiberikan oleh masing-masinglembaga?Laluberapatotalcakupanlayanankepada masyarakatdenganmenghitungkontribusidarikeduanya? Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut: Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM Mutu Jenis Indikator Tt Presentase Na Pelayanan Dasar 2 SPM Satuan Target Realisasi Capaian Permasalahan F7 2 3 4 5 6 F4 8 9 Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan. 4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): https://spm.bangda.kemendagri.go.id Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.
1. a.Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap: 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM: 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan: dan 3)SPMatastargetyangtelahditetapkandalamdokumenperencanaan. b.Anggaran SPM.Bagianiniakanmenganalisisalokasianggaran pada tiapPenerapanSPMdenganmenganalisisterfokusterhadap: 1)Bagaimanamenyusunprioritasanggaranpembangunan? 2)BagaimanaSPMdiposisikan? 3)Berapaalokasianggaran padatiapbidangSPM?ApakahanggaranSPM yangdialokasikan sesuaidenganpenghitungan kebutuhan dandapat menjawabpermasalahanutamaSPM? 4)Apakahalokasiyangdiberikancukup untuk memastikanpemenuhan Indeks PencapaianSPMterhadap penerimalayanandanmutulayanan, terutama dalam mencapaitargetoutput padatiapkegiatan pemenuhan SPM? PARAF OPD JAAG. HKM AIA" 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM? Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap: 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah? 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM? 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut? PARAF “Ibeo BAG. HKM Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato masih rendah yang diakibatkan kurang memahaminya Perangkat Daerah terkait penerapan SPM terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhan masyarakat. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan. 5.2 Saran
  1. 1.Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Pohuwato.
  2. 2.Perlu penguatan kapasitas pada tim penerapan SPM dan Pengampu SPM Kabupaten Pohuwato dalam mekaanisme dan tahapan pelaksanaan penerapan SPM.
  3. 3.Tim penerapan SPM Kabupaten Pohuwato secepatnya mengkoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
  4. 4.Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: https://spm.bangda. kemendagri.go.id/pemda/homef/ilogin. PARAF ko R4G. HKM Ns “
  5. 5.Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama Corporate Social Responsbility (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. BUPATI POHUWATO DP AIPUL A. MBUINGA PARAF KOORDINASI WAKIL BUPATI Ka SEKDA ASISTEN PEMKESRA C | | KABID K KASI/KASUBAGAF............... 2 PELAKSANA 1 '

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…