DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Dicabut

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Agustus 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan Risiko, Pelaporan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan - Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah, . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), PARAF OPD (BAG. HKM 4 4.PeraturanPemerintahNomor60Tahun2008tentang Sistem PengendalianInternPemerintah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2008Nomor127,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4890): MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGPEDOMANPENGELOLAAN RISIKODILINGKUNGAN PEMERINTAHDAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pohuwato ini yang dimaksud dengan: 1. 10. Ll. 12. 13. Pengelolan Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko atas kegiatan suatu organisasi. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah terindentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah Unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. PARAF OPD |BAG. HKM A1 14. 15, 16. EF, 18. 19. 20. 21. 2A, 23. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA - SKPD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Pohuwato. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya. Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a.pengembangan budaya sadar risiko,
b.pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan PARAF OPD IBAG. HKM sii c.penyelenggaraanproses pengelolaanrisiko.

(3)Pengelolaanrisikosebagaimanadimaksudpadaayat(2) tercantumdalamLampiranIyangmerupakanbagiantidak terpisahkandariPeraturan Bupatiini.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 4

(1)Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
(2)Laporan pengelolaan risiko meliputi:
1. a.laporan pelaksanaan penilaian risiko:
2. b.laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR: dan
3. c.laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan internal.
(3)Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis OPD dan penilaian risiko operasional OPD.
(4)Laporan pelaksanaan penilaian risiko disusun oleh UPR dan disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
(5)Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penetapan Manajemen Risiko Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Ditetapkan di Marisa pada tanggal 28 Agustus 2025 BUPATI POHUWATO, AIPUL A. MBUINGA DiundangkandiMarisaPARAFEKOORDINASI padatanggal28 Agustus 2025MAIPAR SEKERTARISDAE KABUPATEN POHUWATOanMaank PSI NENM mon umwawnan KABAG HUKUM kera INCPEKTUK ISKANDAR DATAU KASUBAGAF. ....... PELAKSANA BERITADAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN2025NOMOR15 SARAN Pt LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH A. PENGEMBANGAN BUDAYA SADAR RISIKO Latar Belakang

1.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat

(1)yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko,dan 2.Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko Tujuan Penyusunan pedoman Penyusunan Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1.Mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah
2.Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Pengembangan budaya sadar risiko dilakukan melalui: a) sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja, b) internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, dan c) pembangunan /perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya sadar risiko. Bentuk pengembangan budaya sadar risiko berupa: a) pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan: b) sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko: c) penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik, dan d) pengintegrasian Manajemen risiko dalam proses organisasi. B. STRUKTUR PENGELOAAN RISIKO Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
1.Penanggunjawab Bupati sebagai penanggungjawab berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah. Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah daerah. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.
2.Koordinator Penyelenggaraan Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. PARAF OPD BAG. HKM Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, sekertaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain: a. b. C. d. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko, Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaa risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen, Memfasilitasi proses penilaian risiko, Kegiatan koordinasi lainnya sebagai kebutuhan.
3.Unit Pemilik Risiko (UPR) Unit Pemilik Risiko (UPR) merupakan unit organisasi yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggunjawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

a.Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing, Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing- masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi kejadian risiko dimasa yang akan datang, Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian. Unit Pemilik Risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut: “ Struktur UPR tingkat pemerintah daerah, terdiri dari : Ketua : Kepala Daerah selaku pemilik risiko tingkat Pemerintah Daerah Koordinator Teknis : Kepala Bapppeda Anggota : seluruh Kepala Perangkat Daerah
b.UPR Tingkat Unit eselon II Struktur UPR tingkat unit Eselon II, terdiri dari: Ketua : Kepala Perangkat Daerah, selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah, Koordinator Teknis : Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang — yang menangani perencanaan pada perangkat Daerah Anggota : seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
c.UPR tingkat unit Eselon III dan IV Struktur UPR tingkat Ta Eselon III dan IV, terdiri dari: Ketua : Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan, Koordinator Teknis : Kepala subbagian/Sub Bidang/ Seksi/yang menangani perencanaan kegiatan pada perangkat Daerah Anggota : seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/ Seksi pada Bagian/ bidang yang bersangkutan. PARAF OPD BAG. HKM bj /
1. 4.Komite pengelolaan risiko Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah, Bupati dapat membentuk komite pengelolaan risiko, dengan tugas sebagai berikut:
a.Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan stratrgis yang menyimpang dari prosedur normal,
b.Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, suvervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah Daerah:
c.Membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada bupati Cg. Sekertaris Daerah. Komite pengelolaan risiko terdiri atas:
a.Bupati sebagai ketua:
b.Kepala Bapppeda sebagai Koordinator merangkap anggota:
c.Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota Dalam melaksanakan tugasnya, komitr pengelolaan risiko dapat membentuk tim teknis melalui surat Keputusan Bupati.
1. 5.Unit kepatuhan Unit kepatuhan bertanggungjawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Asisten, Sekertaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah. Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap perangkat daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang kedvvudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekertariat Daerah. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, unit kepatuhan melakukan kegiatan antara lain: Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian: Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian, Memantau tindaklanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko: Membuat laporan triwulanan dan tahunann kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati Cg. Sekretaris Daerah. Dalammelaksanakantugasnya,unitkepatuhandapatmembentukTim Teknisdengan KeputusanBupati. 20 gp
2. 6.Penanggung jawab pengawasan Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya Inspektorat melakukan kegiatan antara lain:
a.Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah:
b.Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah:
c.Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta inplemantasi pengelolaan risiko secara keseluruhan. Efektivitas struktur pengelolaan risiko mempengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, budaya Sadar Risiko, dan kejelasan struktur pengelolaan risiko. PARAF OPD (BAG. HKM LI) / C. PENYELENGGARAAN PROSES PENGELOLAAN RISIKO. a) Proses penyelenggaraan diawali dengan Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah. " Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati Pohuwato bersama Wakil Bupati Pohuwato, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah. Pengelolaan risiko Strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko- risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra-OPD). Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR tingkat Eselon II dan UPR tingkat Eselon III dan IV. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti: Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing- masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV. b) Penetapan Kriteria Penilaian Risiko. Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diindentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 kompoenen,yaitu:
1. 1.Dampak Risiko Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Dampak risiko dapat diukur dengan menggunakan kategori sebagai berikut: Kategori | skor Operasional/ Dampak berisiko Dampak Sangat 4 Kerugian | Kegiatan Negative Pelanggaran Tinggi sangat terhenti tersebar luas | serius terkena besar tujuan di banyak | sanksi tidak media menimbulkan tercapai tuntutan hukum PARAF OPD IBAG. HKM "1 Tinggi 3 Kerugian | Kegiatan Negative Pelanggaran besar sangat tersebar '— di| serius sanksi terhambat | bebeerapa tertulis kurang media efektif nasinal/local Rendah 2 Kerugian | Kegiatan Negative Pelanggaran cukup terhambat | terdapat biasa sanksi besar kurang pemberitaan | tertulis efisien Sangat 1 Kerugian | Ada Ada Pelanggaran rendah kecil hambatan | pemberitaan | bisa sanksi kurang kerugian negative teguran material | namun namun tidak tertangani | material
2. 2.Skala Kemungkinan terjadinya (Probabilitas) Risiko. Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Kategori dampak Skor Uraian Hampir pasti 4 Risiko akan mungkin terjadi pada banyak terjadi/sangat sering keadaan. Prpbabilitas terjadinya diatas | 75Yo sampai dengan 100Xo atau lebih dari 7 kali dalam 5 Tahun Kemungkinan 3 Risiko dapat terjadi pada beberapa waktu besar/sering prbabilitas terjadinya diatas 50Yo sampai dengan 75Yo atau lebih dari 4 s/d 7 kali dalam 5 tahun Kemungkinan 2 Risiko mungkin terjadi pada beberapa kecil/jarang waktu probabilitas terjadinya diatas 25Yo sampai dengan 506 atau 2 sd 4 kali dalam 5 tahun Sangat jarang 1 | Risiko kemungkinan terjadi hanya pada kondisi tidak normal. Probabilitas terjadinya dibawah 25Yo atau 1 sd 2 kali dalam 5 tahun
3. 3.Ukuran Gabungan Likelihood dan Dampak Ukuran gabungan probabilitas dan dampak atau level risiko diperoleh berdasarkan perkalian level likelihood dengan dampak. Level risiko tertinggi bernilai 16 (4x4) sedangkan level risiko terendah bernilai 1 (1x1). Level Risiko dikelompokan menjadi 4 (empat) yaitu: Skor Level Uraian 1 sd 4 Rendah | Dapat diterima, tidak diperlukan tindakan penanganan »4sd8 | Sedang |Tidak diterima, diperlukan tindakan pengelolaan jika ada termasuk tersedianya sumber daya »8sd12 | Tinggi Tidak diterima, diperlukan tindakan untuk mengelola Risiko »12 sd 16 | Ekstrim | Tidak diterima, diperlukan tindakan segera mengelola Risiko Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan Acceptable/ unacceptable risk. Dapat pula digunakan matriks risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/risk PARAF OPD BAG. HKM tj appetiteyangtelahditentukankategorinilairisikodan operasionalisasinyadapatdiilustrasikansebagaiberikut: AN ———-» Level Risiko 1. Sangat tinggi/Ekstrim SangatTinggi ——— Level Risiko 2. Tinggi Tinggi Rendah ||||Y ———— ii Bye1 TiSIKO 4. Sangat Rendah Sangatrendah Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang memerlukan penanganan /respon risiko Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen pemerintah daerah. Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi. Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya, dan sangat rendah (hijau) merupaka risiko yang dapat ditoleransi dan diterima. Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan pemerintah daerah dengan tahapan sebagai berikut:
4. 1.Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib /pilihan dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut:
a.Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah daerah dapat berupa: 1) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait: 2) Hasil reviu/ evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat 3) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah: 4) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.
b.Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen. Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan dalam lingkungan pengendalian, penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunkan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah secara umum yaitu: PARAF OPD |BAG. HKM 2 1)HasilauditkinerjaInspektoratdanLHPBPK, 2)Beritapadamesiamassa Daridatadiatasselanjutnyadisimpulkankondisikelemahan lingkunganpengendalianinterndiPemerintahDaerah.Ilustrasidapat disajikan sebagai berikut: Tahun Penelitian Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah XYZ : Tahun XXXX Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan No. | Sumber data Uraian Kelemahan Klasifikasi
i.| Media Massa Banyak Terjadi Penegakan integritas Pencopotan/Mutasi dan nilai etika Pejabat Daerah karena komitmen terhadap tersangkut kasus hukum | kompetensi Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman De LHP BPK No. xxx | Pemerintah kota XYZ | Penyusunan dan tanggal xxx | belum memiliki strategis | penyerapan kebijakan tentang hasil | dalam pemenuhan dan| yang sehat tentang pemeriksaan pendistribusian SDM | pembinaan SDM BPK atas | kesehatan di Puskesmas efektifitas pengelolaan Kualifikasi dan | Komitmen terhadap sumber daya | Kompetensi dokter serta | Kopetensi Kesehatan JKN | tenaga kesehatan di RSUD XYZ belum memenuhi kebetuhan akan pemberian pelayanan kesehatan. Pemenuhan tenaga | Penyusunan dan kesehatan di RSUD Kota | penerapan kebijakan XYZ belum | yang sehat tentang memperhatikan tingkat | pembinaan SDM kebutuhan dalam pemberian pelayanan Kesehatan. SK Inspektur No. | Inspektorat belum | Peran Apip Yang Efektif Xxx tanggal Xxx | melakukan Audit Kinerja
1. 3.tentang PKPT atas penyelenggaraan Urusan Kesehatan dalam tingkat Strategis LHP BPK | Pelayanan Pasien BPJS di | Kepemimpinan yang No.,Xxx tanggal | kota XYZ belum optimal | Kondusip.
2. 4.p-0.0.4 tentang | dan terdapat regulasi kinerja Dinas Kesehatan Kota XYZ penyelenggaraan | tidak berjalan JKN sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter. PARAF OPD (BAG. HKM 4 lingkungan pengendaliandapatmengacupadaPeraturan Kepala BPKPNomor25Tahun2013tentangPetunjukPelaksanaancontrol EnvirontmentEvaluation (CEE) 2.Penilaianrisiko Ikhtisarpenilaianrisikodapatdisajikansebagaiberikut, a.Penetapankonteks/tujuan Tahappertamapelaksanaanpenilaianrisikoadalahmenetapkan “konteks/tujuan“.dalamtahapiniakanditetapkantujuan-tujuan padatingkatstrategispemerintahdaerah,tingkatstrategis(entitas) perangkatdaerahdantingkatoperasional/kegiatanperangkat daerahselanjutnyaakandilakukanpenilaianrisikonya.dengan memahamitujuanyanghendakdicapaipadatiaptingkatan,risiko padasetiaptingkatantersebutdapatdidentifikasidandianalisis. Tujuandaritahappenatapankonteks/tujuan adalahuntuk memperolehinformasitujuan/sasarandanindikatorkinerja organisasiyang akandicapai.keluarandiharapkanpadatahapini adanyadaftartujuan/sasaran,indikatorkinerjapadatingkat strategispemerintahdaerah,entitasperangkat daerah,dantingkat kegiatanyang sudahdidiskusikandandisepakati olehkepala daerahdanpimpinanperangkatdaerah. Keterkaitkanantara tujuanpadamasing-masingunitkerja(organisasi)dengantingkat penilaianrisikodisajikansebagaiberikut: 1)Pemilihantujuan/sasaranyang akandilakukanpenilaianrisiko didasarkankepadapertimbangantujuantersebutmerupakan tujuanyangpalingutamadandirasakanmasihmemilikibanyak permasalahandalampencapaian,serta pentingdan mendesak untuksegeraditangani,ataupertimbanganlainnyaantaralain tujuanyangmendukungpencapaiantargetprogramprioritas nasionalyangtercantumdalamRPJMD 2)Pemilihanterhadap suatu tujuan/sasarantertentubukan berartibahwatujuan-tujuanlainnyatidakperlu/tidakakan dinilairisikodanpengendaliannya.Penilaianrisikodan pengendalianatastujuanlainnyadapatdijadwalkansesuai kebutuhan. Prorsespenetapan konteks/tujuanuntuktiap-tiaptingkat dijelaskansebagaiberikut: 1)Penetapan kontekstujuan/strategipemerintah daerahpada dasarnyadilakukanuntukseluruh tujuanstrategisyang tertuangdalamRPJMD.Namundemikian,dalam penetapan konteksstrategispemerintahdaerah,dapatdi pilihbeberapa tujuandalam mempertimbangkantujuanprioritassesuai denganvisidanmisikepaladaerah atau pertimbangan professional lainnya, 2)Penetapan tujuan/konteksstrategis(entitas)perangkat daerah dilakukanolehmasimg-masingperangkat daerahsesuai urusannya yang diampunya,sebagaicontoh dinaskesehatan akan menetapkantujuan/konteksstrategis(entitas)perangkat daerahterkaitdengan urusanwajibkesehatan(koordinator). Sedangkan,dinas pekerjaanumumdan perusahaanrakyatakan menetapkantujuan/ konteksstrategis(entitas)perangkat daerahterkaitdengan urusanwajib pekerjaanumum (coordinator), 3)Penetapan tujuan/ konteks operasional perangkat daerah dilakukanolehmasing-masing Perangkat Daerahterkaitsesuai sasaran yang diampunya penetapan tujuan/konteks operasional PARAF OPD (BAG. HKM 5! | | Catatan:klasifikasipermasalahanmenggunakansubunsurlingkungan pengendaliandalamPPNomor60Tahun2008 .Survey terhadap lingkungan pengendalianmelaluicontrol EnvirontmentEvaluation (CEE) Surveiinidilakukandalamrangkamendapatkandatapersepsi pegawaiterhadapgambaranatas kondisilingkungan pengendalian terkaittujuan/sasaranstrategisdanoperasionalpemerintah daerah.Surveytersebutdapatmenggunakanmetodecontrol EnvirontmentEvaluation (CEE)yaitusuatupenilaianmandiriatas pengendalian/controlSelfassessment(CSA)yangdiaplikasikan padalingkungan pengendalian .Simpulan kelemahanlingkunganpengendalian,berdasarkanhasil penilaianawaldanhasilsurveypersepsi,selanjutnyadisimpulkan kondisilingkungan pengendalianpadapemerintahdaerah. PemerintahDaerahdapatmelakukanwawancara/konfirmasi apabila diperlukan,untukmengklarifikasi informasiyang kurang jelas/memerlukanpendalaman dalamrangkapenarikan kesimpulan. Sebagaicontohsimpulanhasilpenilaianlingkungan pengedalianadalahsebagaiberikut: 1)Penegakanintegritasdannilaietikabanyakterjadi pencopotan/mutasipejabatdaerah karenatersangkutkasus hukum. 2)Komitmenterhadap kompetensi,pegawaibelumditempatkan sesuaidengankompetensidanpengalaman.Kualifikasidan kompetensidoktersertatenagakesehatandiRSUDXYZbelum memenuhikebutuhan akanpemberianpelayanan kesehatandi Era JKN, 3)Kepemimpinanyangkonsudif:pimpinanbelum menetapkan kebijakan pengelolaanrisikoyangmemberikankejelasanarah pengelolaanrisiko.Rencanastrategisdanrencanakerja pemerintah daerahbelummenyajikaninformasimengenairisiko pelayananpasienBPJSdikotaXYZbelumoptimaldanterdapat regulasiDinas kesehatan KotaXYXtidak berjalansebagaimana mestinyayaituketentuanmengenaipraktekDokter. 4)Penyusunan danpenerapankebijakanyangsehat tentang pembinaanSDMPemerintahDaerahbelummenginternalsasi budayasadarrisiko.Belumterdapatpemberianreword dan/atau punishmentataspengelolaanrisiko.Evaluasikinerja pegawaibelumdipertimbangkandalamperhitungan penghasilan.AnggaranpengembanganSDMbelum memadai. PemerintahKabupatenXYZbelummemilikistrategidalam pemenuhandanpendistribusianSDMkesehatandiPuskesmas. Pemenuhantenaga kesehatandiRSUDXYZbelum meperhatikantingkatkebutuhan dalam memberianpelayanan kesehatan. 5)Perwujudanperan APIPyangefektif:inspektoratbelum melakukanauditkinerjayangmenghubungkandengantujuan strategisPemerintah Daerah yangmelibatkan beberapa perangkatDaerahterkait.audit kinerjayangdilakukanmasih sebatas audit kinerjapada Dinas Kesehatan. Mengingat pentingnyakondisilingkungan pengendalianyangbaik, sedapatmungkinBupati/Kepala Daerahdiikutkandalam pembahasankondisilingkungan pengendalian.Simpulanakhir atas kondisilingkungan Peengendalian Pemerintah daerah akan menjadi dasar bagipenyusunan rencanatindak perbaikan lingkungan pengendalian. Prosesidentifikasikelemahan PARAF RD (BAG. HKM 1 Sa PerangkatDaerahdalamrangkamendukungtujuanstrategis PemerintahDaerah b.IdentifikasiRisiko | Dalamtahapanini,berbagairisikoyangmengancampencapaian tujuandiindentifikasisesuaidengantahapanprosesnya.Risiko yangdiidentifikasimerupakankejadianyangmengancam pencapaiantujuan.Risikodapatdiidentifikasimelaluiperistiwa yang sudahpernahterjadiatauperistiwayangdiperkirakanakan terjadi.Padatahapidentifikasirisiko,selainpernyataanrisiko,juga disampaikanatributrisikoantaralainpemilikrisiko,penyebab risiko,sumberrisiko,sifatpenyebabrisikoapakahdapat dikendalikan(controllable)atautidakdapatdikendalikan (uncontrollable)olehpemilikrisiko,dampakrisiko,sertapenerima dampakrisiko. c.AnalisisRisiko 1)Melakukananalisisdampakdankemungkinanrisiko.Setelah risikotujuan sasarandanoperasionalPemerintahDaerah terindentifikasidandisepakati,langkahberikutnyaadalah melakukananalisisrisikourusanwajib/pilihan. 2)Memvalidasirisikohasil analisisrisikotingkatstrategis Pemerintah daerahselanjutnyadikomunikasikankepadakepala Daerah,sedangkantingkatstrategis(entitas)Perangkatdaerah danoperasionalPerangkatdaerahuntukdivalidasidan diputuskanrisikomanayangakandiprioritaskanuntuk ditangani.Dalam pedomanini,risikodengankriteria“ekstrim” dan“tinggi”akandiprioritaskanuntukditangani.Terhadap risikoyang akandiprioritaskanuntukditangani,Pemerintah daerah diharapkanmembangunpengendalianuntuk kemungkinan munculnyarisiko(preventif),menurunkan dampakdaririsikoyangmuncul(mitigatif)ataukeduanya 3)Mengevaluasi Pengendaliaanyang ada dan yangdibutuhkan. Penilaianterhadap pengendalianyang adamencakuppenilaian kebijakandanproseduryangdimilikiinstansiPemerintahdalam rangkamengelolarisikoyangdiprioritaskan.Kebijakandan proseduryang adatersebutselanjutnyadinilaiefektifitasnya. Pengendalian dinyatakantidakefektifantaralainjika: a)Kebijakandanprosedur pengendaliansudahdilakukan, namunbelummampumenanganirisikoyang terindentifikasi: b)Prosedur pengendalianbelumterlaksana, c)Kebijakanbelumdiikutidenganprosedurbaku yangjelas: d)Kebijakandanproseduryang adatidak sesuaidengan peraturandiatasnya, 4)MenyusunRencanaTindak Pengendalian(RTP) RTP merupakankebijakanproseduryang akandibuatuntuk membangunpengendalianyangdiperlukangunamengatasi kelemahanlingkungan pengendalianintrndanmengatasirisiko prioritasyang sudahterindentifikasilangkahkerjapenyusunan RTPdapat digambarkansebagaiberikut: a.Merumuskantindakanuntukmengatasikelemahan lingkungan pengendalian berdasrkankelemahanlingkungan pengendalianyangtelahteridentifikasi,dibuatRTP lingkungan pengendalian, b.Merumuskankegiatan pengendalianyang dibutuhkan dalam rangka mengatasirisiko. PARAF OPD (BAG. HKMI RTPatasrisikodimaksudkan untukmenentukanpengendalian yangdiperlukandalammengatasirisiko.Dalam menentukan pengendalianyangakandibangunperlumemperhatikanrespon risiko.Responrisikomembantuinstansipemerintahdalam memfokuskankegiatanpengendalianyangdiperlukanuntuk memastikanbahwakegiatanpengendalian dilakukandengan tepat.Responrisikoterdiridari: 1)MenghindariRisiko(avoid)| Menghindarrisikodilakukandengancaratidakmemulaiatau tidakmelanjutkankegiatanyangdapatmeningkatkanrisiko. Penghindaranrisikodapat menjaditidak tepatjikaindividu atauinstansibersifatmenolakrisiko.Penghindaranrisiko secaratidak tepatjustrudapatmeningkatkaansingnifikansi risikolainnyaataumengakibatkanhilangnyapeluang memperolehmanfaat, 2)Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnyarisiko (abate) Responinidilakukandengancaramengubahkemungkinan munculnyarisikoagarkemungkinanterjadinyahasilyang negativedapatberkurang.Istilahlainyangjugadigunakan adalahpencegahan(prevention) 3)Mengubah/mengurangikonsekensi/dampakrisikomiligate Responinidilakukandengancaramengubah/mengurangi konsekuensi/dampakrisikoagar kerugianmenjadi berkurang.istilahlainyangjugadigunakanadalah penangulangan.abatedanmitigateterkadangdisebutdalam satuistilah,yaitumengurangirisiko (reduce), 4)Membagirisiko (share)atau mentransferrisiko Responinimelibatkan pihaklaindalammenanggungatau berbagisebagianrisiko.Contohmekanismenyaantaralain meliputikontrak-kontrak, asuransidanstrukturorganisasi sepertikemitraandanjointventuresuntuk menyebarkan tanggungjawabdankewajiban.Terkaitdengan pembagian risikodenganinstansilain,umumnyaakanterdapat biaya finansialataumanfaatyangtimbul,misalnya premiasuransi. 5)Menerimaataumempertahankanrisiko(accept).Setelah risikodiubahataudibagi,makaaka nadarisikotersisayang dipertahankan.Pada kasusekstrim,dapatterjadisuatu instansi tidakmemilikipilihanresponyanglebih baik, selain menerimarisikotersebut. Rencanatindak Pengendalian(RTP)tersebut ditetapkan baik untukrisikoStrategisPemerintah Daerah,Strategis(Entitas) Perangkat Daerah,danOperasional.Rencanatidak pengendalian(RTP) tersebut meliputiPengendalianyang dibangun untukmengatasiRisiko,penanggungjawab,dan targetwaktupenyelesaian. .Menyelaraskan rencanatindak pengendalian Dokumen RTPakhiryang disusunberasaldariduarencana tindak pengendalian,yaiturencanatindak perbaikan lingkungan pengendaliandan rencanatindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapatkemungkinan adanya kebutuhanterhadap pengendalianyangsamaatau berhubungandarikedua RTPtersebut.Oleh sebabitu,pada tahapiniperlumemperhatikan kemungkinantersebutdan menyelaraskan kedua rencana tindak pengendalian tersebut PARAF ORD (BAG. HKM / sehinggadapatmenghindariduplikasirencanatindakperbaikan pengendalian. Rancanganinformasidankomunikasimerupakaninformasidan komunikasiyangdibutuhkanagarpihak-pihakyangterlihat dalampengendalianmengetahui keberadaandanmenjalankan pengendaliansesuaiyangdiinginkan. MenyusunrancanganmonitoringdanevaluasirisikodanRTP rencanatindakpengendalianperlumemuatmekanisme pemantauanyang akandijalankanuntuk memastikanresiko dapat dipantauketerjadiannyadanpengendalianyangtelah dirancang dilaksanakandanberjalanefektif. d.Kegiatanpengendalian Setelahpemerintah daerahsepakatdenganperbaikanyang akan dilaksanakanuntukmengatasikekuranganpengendalianyang ada,langkahselanjutnyayangperludilakukan adalah menerapkanrencanatindakpengendalianimplemintasirencana tindakpengendalianmeliputibeberapakegiatan sebagaiberikut: a.Pembangunaninfrastrukturyangmeliputipenyusunanatau penyempurnaankebijakadanprosedursebagaitindaklanjut dariRTP. Kegiatanpengendaliandibangundalamrangka mengatasirisikoinfrastrukturpengendalianyangdibangun berupakebijakandanprosedurpengendalian.Langkah- langkahyangperludilakukandalamrangkamembangun infrastrukturpengendalianmeliputi:mengumpulkandata- databerupaRTPfinal,peraturanperundang-undangan, kebijaka pengendalian,danproseduroperasibakuyang terkaitdenganinfrastrukturpengendalianyang akan dibangun. b.Unitkerjayangbertanggungjawabatasareayangsystem pengendaliannyaperludibangunataudiperbaiki,dapat membentuktimpenyusunkebijakan prosedur pengendalian sertamengajukanusulankegiatandalamdokumen perencanaanapabiladiperlukan.Membuatatau menyempurnakaninfrastrukturpengendalianmelakukanuji coba penerapanpengendalian:menyempurnakanrancangan infrastrukturpengendalian berdasarkanhasilpelaksanaan ujicoba,menetapkanpenerapaninfrastrukturpengendalian. c.Terhadapsemuainfrastrukturpengendalianyangtelah dibuat,instansipemerintahmengimplementasikankebijakan danprosedur ke dalamkegiatanoperasionalsehari-hariyang harusditaatiolehseluruhpejabat,pegawai,masyarakat,dan pihakterkaitlainnya. e.Informasidankomunikasi Pemerintah daerah harusmemastikantelahterdapat komunikasiinternaldaneksternalyangefektifdalamsetiap tahapanpengelolaanrisiko,sejak penilaiankelemahan lingkumganpengendalian, prosespenilaianrisiko,dan pelaksanaankegiatan pengendalian.Terkaitdengan pelaksanaankegiatan pengendalian,setelahpemerintah daerah menyetujuiinfrastrukturpengendalianyang akan diterapakan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalianyangada,pemerintah daerahperlu mengomunikasikanpengendalianyang dibangun kepada pihak-pihakterkaitmisalnya kepala daerah,biro/ bagian hukum,pelaksanakegiatan,dan sebagainya. Perludinyakinkanbahwainformasi pengendaliantelah disiapkandan dipahamiolehsemuapihakterkaitmisalnya PARAF OPD (BAG. HKM v kepala perangkat daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasi sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. Contoh pengomunikasi antara lain dalam bentuk: a) Suratedaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yamg dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan: b) Sosialisasi/ workshop/ diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen /laporan pelaksanaan, daftar nadir, foto pelaksanaan,dst. Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasikan yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan informasi dan kounikasi RTP. Koordinasi pengomunikasikan dan pencacatan realisasi pengkomunikasikan dilakukan oleh UPR pemerintah daerah untuk pengomunikasikan terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh UPR tingkat eselon 2 untuk pengomunikasi RTP atas risiko strategis (Entitas) perangkat Daerah Dan Risiko Operasional Perangkat Daerah. Pemantauan Pemantauan dilaksnakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari kepala daerah, kepala perangkat daerah (pejabat Eselon 2), kepala bagian/kepala bidang (pejabat Eselon 3), kepala seksi/kepala sub bagian (pejabat eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh kepala daerah dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR. Asisten sekretaris daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat daerah. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak pnilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian sesuai rencana tindak pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalain yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan efektif. Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah terindifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalain yang telah dilaksanakan. Pencatatan dilakukan oleh UPR pemerintah daerah untuk pengkomunikasi terkait risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh UPR tingkat Eselon 2,dan 3, dan 4 terkait dengan risiko strategis (Entitas) perangkat daerah dan operasional perangkat daerah. Selain pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan penglolaan risiko. PARAF OPD BAG. HKM 5 | 4. Uj Form 1Contoh Kuesioner CEE JAWABAN RESPONDEN Kesimpulan Kuesioner CEE No. PERTANYAAN / KUESIONER rTelele Moss 213|415 A. | PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA MEMADAI 1 | Pegawai Mendapatkan Pesan Intergritas & Nilai Etika secara rutin 41313/3 3 Memadai dari pimpinan instansi ( misalnya keteladanan, pesan meral dan dll) 2 | Pemda telah memiliki aturan prilaku misalnya kode Etik, Fakta 3 13/|3/|3 3 Memadai Intergritas, dan aturan Prilaku pegawai yang telah dikemunikasikan kepada seluru pegawai. 3 | Telah terdapat Fungsi Khusus di dalam Instansi yang melayani 31213/3 3 Memadai perigaduan masyrakat atas pelanggaran aturan Prilaku /Kode Etik 4 | Pelanggaran aturan Prilaku/ Kode Etik yang telah di tindak lanjuti 313131|2 3 Memadai B | KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI MEMADAI 1 | Standar terhadap Kompetensi setiap pegawai pesisi jabatan telah di 3 |3|3/|2 3 Kurang memadai tentukan 2 | Pegawai yang Kompoten telah secara tepat pengisi pesisi secara / 4131313 3 Memadai jabatan 3 |Pemda telah memiliki dan menerapan strategi peningkatan 3121313 3 Memadai Kompetensi Pegawai 4 | Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan Khusus 3 131312 3 Memadai maupun pelatihan terintegrasi secara berkala C | KOPEMIMPINAN YANG KONDUSIP KURANG MEMADAI 1 | Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan Risiko yang 3131312 3 Kurang memadai memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko 2 | Pinipinan menerapkan pengololaan risiko dan pengendalian dalam 3131312 3 Memadai pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan, 3 | Pimpinan pembangunan Komunikasi yang baik derigan Anggota 3131313 3 Memadai organisasi utuk mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/ mengali pelaporan risiko 4 | Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk peningkatkan 3131313 3 Memadai kinerja 5 | Pimipinan menetapkan sasaran strategis yang selaras 31/14/1313 3 Memadai PARAF OPD (BAG. HKM )( 6 | Rencana/ sasaran strategis pemda telah dijabarkan kedam sasaran | 3 | 3 |4 | 3 | 3 Memadai OPD dan tingkat oprasional OPD . 7 | Rencana trategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan | 2 31312/3 Kurang memadai inpormasi mengenai risiko 3 8 |Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan | 3 | 3 |3 | 2 | 3 Memadai pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko D | PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI KEBUTUHAN MEMADAI 1 | Setiap urusan telah di laksanakan OPDdan unit kerja yang tepat 3 314|/4|3 Memadai 2 | Masing masing pihak dalam organisasi telah memperoleh dan| 3 | 3 |4|4| 3 Memadai memahami peran dan tanggungjawab masing masing pengololaan risiko 3 | Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetetap dan | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 Memadai bukan pegawai yang bersipat adhoc ( sementara) . 4 | Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksana | 3 31414/3 Memadai peran dan tanggung jawab masing masing pengelolaan resiko. E | PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT. MEMADAI 1 | kriterial pendelegasian wewenang telah di tentukan tepat 3 4131413 Memadai 2 | Penelegasian wewenang dan tanggungjawab di laksanakan secara | 3 4131413 Memadai tepat ' 3 | Kemenangan direviw secara periodik 2 3 /|313/3 Memadai F | PENYUSUNAN DAN PENERAPAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA KURANG MEMADAI 1 | Pemda telah memiliki kebijakan dan persedur pengololaan SDM | 2 | 3 |2 | 3 | 3 Memadai yang lengkap sejak rekrutmen sampai dengan pemberentian pegawai. 5 2 | Rekrutmen retensi mutasi maupun promosi pemilihan SDM telah di| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 Memadai lakukangan yang baik. 5 3 | Insentif pegawai telah sesuai dengan tangungjawab kinerja 3 4113/1114 Memadai (A4 | Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko 12 3 121213 Memadai 0 5 | Adanya pemberian reward atau punishmen atas pengelolaan | 2 | 3 |2 | 2 | 4 Kurang memadai risiko(missal mempertimbangan tanggungjawab pengelolaan. risiko “ dalam penilaian kinerja. . . Ao hn 6 | Terdapat evaluasi kinerja pegawai yang telah di pertimbangkan | 2 | 3 |2 | 2 | 3 Kurang memadai dalam perhitungan penghasilan. : 7 |Intansi telah mengalokasikari anggaran yang memadai untuk | 2 | 3 |2|1|3 Kurang memadai pengembangan SDM G | PERWUJUDAN PERAN APARAT PRNGAWASAN INTEREN PEMERINTAH YANG EPEKTIF MEMADAI 1 Inspektorat daerah melakukan revw atas epesiensi/ epektipitas | 3 3 13|/4/3 memadai pelaksanaan setiap urusan program secara periodik PARAF o2pp |saG, HKM 2 || 2 | Inspektorat daerah telah melakukan reviw atas kepatuhan hukum | 3 | 38 |3|3|3| 3 3 memadai dan aturan lainya 3 | Inspektorat daerah memberikan layanan fasilitas penerapan | 2 | 2 |3|3|3| 3 3 memadai pengololaan risiko dan penyelenggaran SPIP. & | APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko 313131313!) 3 3 memadai 5 | Temuan dan saran/ rekomondasi pengawasari APIP telah ditindak | 3 | 3 |3| 3|3| 3 3 memadai lanjuti H | HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT. MEMADAI 1 | Hubungan kerja yang baik dengan instansi /organisasi lain yang | 3 3 131313/| 3 3 memadai memiliki keterkaitan oprasional telah terbangun 2 | Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi | 3 3 13/413| 3 3 Memadai pengawasan/ pemeriksaan (Inspektorat, BPKP dan BPK) Keterangan:Kolom C diisi dengan jawaban responden : Keterangan jawaban : 1.Tidak setuju/belum ada/belum dibangun 2.Kurang setuju/telah dibangun/dibangun namun diterapkan belum konsisten 3.Setuju/atau sudah dibangun diterapkan dengan baik namun masih bias ditingkatkan 4.Sangat setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan ditularkan kepada organisasi lain Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian Misal : Kesimpulan setiap pertanyaan : “Memadai” Apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan “kurang memadai responden adalah 1 atau 2 Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian “memadai apabila seluruh kesimpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah “memadai, dan "kurang memadai” apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang “kurang memadai” « apabila modus jawaban PARAF OPD (BAG. HKM t || FORM 2 CONTOH CEE Berdasarkan dokumen Kondisi kerentanan Lingkungan pengendalian intern Di Pemerintah Daerah XYZ Nama Pemda Tahun Penilaian Urusan pemerintahan 1 20XX : Pemerintah Kabupaten XYZ : Urusan Wajib Pelayanan dasar Bidang kesehatan Kolom b diisi dengan sumber data No Sumber Data Uraian Kelemahan Uraian Klasifikasi Kekuatan A B Cc D E 1 Media Massa Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah Penegakan integritas karena tersangkut kasus hokum dan nilai etika Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi Komitmen terhadap dan pengalaman kompetensi 2 LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentarig hasil | Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi Penyusunan dan pemeriksaan BPK atas efektivitas | dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM penerapan pengelolaan sumber daya kesehatan JKN | kesehatan di Puskesmas kebijaksanaan yang sehat tentang 3 0 pembinaan SDM Kualifikasi dan kompetensi dokter serta teraga Komitmen terhadap kesehatan di RSUD XYZ belum memenuhi kebutuhan kompetensi akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD kabupaten XYZ Penyusunan dan belumi memperlihatkan tingkat kebutuhan dalam penerapan kebijakan pemberian pelayanan kesehatan yang sehat tentang pembinaan SDM 3 SK Inspektur No. Xxx tanggal xxx tentang | Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja Peran APIP yang efektif PKPT Inspektorat atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis 4 LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang hasil | Pelayanan pasien BPJS di kabupaten XYZ belum Kepemimpinan yang pemeriksaan atas kinerja penyelenggaraan | optimal dan terdapat regulasi Dinas kesehatan kondusif JKN Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek dokter “) Klarifikasi permasalahan menggunakan sub unsur lingkungan pengendalian dalam PP 60 tahun 2008 Keterangan : PARAF Kolom a diisi dengan nomor urut oppo BAG HKM Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan atas lingkungan pengendalianKolom d diisi dengan uraian jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan atas pengendalian intern Kolom e diisi dengan klarifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian Form 3 CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ Tahun Penilaian : 20XX Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 20XX-20XX Sumber Data RPJMD Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023 Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesisivitas masyarakat Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi Tujuan 2.2 Meningkatnya kelayakhunian Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi Tujuan 2.4 Menurunya risiko bencana Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi permpuan dalam pembangunan Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekorniomi RPJMDPenetapan konteks Risiko Strategis Pemda Tujaun 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Nama Dinas Terkait Dinas KesehatanRSUD XYZDinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Susunan RPJMD Sasaran 3.3.1 Meningkatnya keselamatan ibu dan anak PARAF OPD BAG. HKM BIA Sasaran 3.3.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sasaran 3.3.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat Sasaran 3.3.4 Meningkatnya prestasi olahraga di kabupaten XYZ Sasaran 3.3.5 Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan Sasaran 3.3.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi IKU Sasaran RPJMD Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah Prioritas pembangunan dan program unggulan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular program standarisasi pelayanan kesehatan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat program perbaikan gizi Masyarakat Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak September 20XX Bupati Pohuwato PARAF OPD IBAG, HKM 4 Form 4 CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ Tahun Penilaian : 20XX Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 20XX-20XY urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan OPD yang dinilai : Dinas Kesehatan Sumber Data Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran Strategis 1. Meningkatnya keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan IKU Renstra OPD IKU 2023 Angka kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 kelahiran hidup 57 Angka kematian Bayi (AKB) Per 1000 kelahiran hidup 3.2 Angka kematian Balita (AKaBa) Per 1000 kelahiran hidup 3.6 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang 100 memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belum ada IKU Lansia Belum ada IKU Gizi Belum ada IKU Kesehatan Reproduksi Belum ada Informasi lain Tujuan Sasaran IKU yang Tujuan strategis akan dilakukan penilaian Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat risiko Sasaran strategis : Meningkatnya keselamatan ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi IKU Strategis- Angka Kematian Ibu melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup - Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Dst Jen san mmma anus XYZ neraka September 20XX Kepala Dinas Kesehatan PARAF orD (BAG. HKM tI Form 5 CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ Tahun Penilaian : 20XX Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 20XX-20XX Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan OPD yang dinilain : Dinas Kesehatan Sumber Data Renja Dinas Kesehatan Tahun 20XX Tujuan strategis Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat Program Dinas Kesehatan (Renja 2019) dan Kegiatan 1. Program Upaya kesehatan Masyarakat utama 2. Program Peningkatan Gizi Masyarakat 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia 5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak Keluaran / Hasil Kegiatan 1. Jaminan Persalinan (DAK NON fisik) 7.455 ibu hamil 2. Pertemuan ANC Terpadu 30 orang peserta 3. Sosialisasi perdampingan ibu hamil risiko 50 orang peserta tinggi dalam penggunaan buku KIA dan pasca salin dengan pelayanan darah 4. Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan 20 orang peserta KesehatanPeduli 5. Pelatihan penjaringan untuk sekolah 20 orang peserta lanjutan 1 K1 Informasi Lain Kegiatan dan indicator keluhan yang akan dilakukan penilaian risiko Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak ariibenane Dinas mrsenan September 20XX Kepala Dinas Kesehatan PARAF OPD BAG. HKM b Form 6 CONTOH PENETAPANKONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA Naria PemdaTahun PenilaianPeriode yang dinilaiUrusan Pemerintahan : Pemerintah Kabupaten XYZ : 20XX: Periode RPJMD Tahun 20XX-20XY : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan N | Tujuan/sasaran | Indikator Uraian Kode | Pemilik Uraian Sumber | C/ Uraian Pihak o strategi Kinerja : UC yang terdamp ak A B Cc D E F G H I J K TujuanTujaun Strategi Pemda 1 5 Meningkatkanderajat kesehatan masyarakatSasaran 3 2 2 | Usia Penerapan | RSP.1 | Kepala | Belum Internal | C | 1. Angka kejadian | Kepala Meningkatnya Harapan | Perilaku 9.01.0 | Daerah | tersedianya penyakit tidak | Daerah kualitas kesehatan | Hidup Hidup 22.01 sanitasi total menular (PTM) | masyara masyarakat Bersih berbasis tinggi kat OPD Sehat 2. Angka kejadian terkait (PHBBS)rendahPelayanan | RSP.1 | Kepala |1. Sarana Internal | C AKI tinggi Kepala kesehatan | 9.01.0 | Daerah prasarana AKB Tinggi daerah belum 2.01 tidak memadai Peningkatan — kasus | Masyara memenuhi | (Puskesmas gizi buruk kat OPD SPM PONED tidak Kasus HIV meningkat | terkait Bidang tersedia) Kasus TB meningkat Kesehatan | 2. Jumlah Angka kejadian tenaga penyakit tidak kesehatan menular (PTM) tinggi belum Angka kejadian memadai penyakit menular (tenaga tinggi laboratorium Angka stunting tinggi PARAF OPD (BAG, HKM | dokter, tenaga | kesehatan Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan tujuan strategiurusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/ Restra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategi Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom e diisi dengan kode risiko Kolom f diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, untuk mempermudah indentifikasi sebab risiko, sebab risiko bias dikategorikan ke dalam : man, money, method, machine dan materialKolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) Kolomi diisi dengan C jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atauUC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risikoKolom j diisi uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi untukMempermudah identifikasi dampak risiko dampak risiko bias dikategorikan ke dalamKeuangan kinerja reputasi dan hukumKolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita dampak jika risiko benar-benar terdampak Form 7 CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD id Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ Tahun penilaian : 20XX Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 20XX-20XY Urusan pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan OPD yang dinilai : Dinas Kesehatan No Tujuan/ sasaran Indikator masha | Bebab C/ | Dampak ak yang strategi kenny Uraian Kode | Pemilik Uraian Sumber | UC Uraian terdampak A B C D E F G H I J K 1 | Tujuanmeningkatkanderajatkesehatanmasyarakat PARAF OPD (BAG, HKM Sasaran strategi (1. Angka Pengunaan RSO | Kepala | Kurang Internal | € | Ibu hamil | Dikes OPD kematian layanan 19.0 | Dinas sosialisasi tidak RSUD Meningkatkan ibu kesehatan 2.02 | Keseha | kesehatan mengetahui Masyarakat kesehatan Ibu, melahirkan | rendah 01 |tan keterlibatan prosedur Bayi, Anak dan | 10.000 (persalinan lintas program pelayanan dan reproduksi kelahiran tidak lintas sektor tanda-tanda hidup. dilakukan (posyandu, bahaya 2. Angka pada paskes RT/RW, lurah, kehamilan kematian kunjungan kecamatan, bayi (AKB) | ibu hamil OPD terkait) per 1000 | tidak teratur rendah kelahiran Kualitas RSO | Kepala | Kompetensi Internal | C | Kepuasan Dikes hidup pelayanan 19.0 | Dinas | tenaga masyarakat RSUD 3. Angka APN tidak | 2.02 | Keseha | kesehatan rendah Masyarakat kematian sesuai 02 | tan tentang APN kualitas dan balita dengan SPM (bidan,dokter) efektivitas (AKaBa) per | Kesehatan rendah pelayanan 1000 rendah kelahiran Sarana RSO | Kepala |- alat Internal | C | Kepuasan Dikes hidup pendukung 19.0 | Dinas pendukung masyarakat RSUD 4. Cakup ANC kurang | 2.02 | Keseha ANC tidak rendah Masyarakat memadai 03 | tan kalibrasi kualitas dan Mutasi RSO | Kepala tidak Internal | C | efektivitas tenaga 19.0 | Dinas kalibrasi pelayanan kesehatan 2.02 | Keseha |- Regen dan rendah terlatih 04 | tan alatpendukungANC kurang - Tenagalaboratoriumsystemkepegawaian Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan tujuan strategi urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Restra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategi aa . Tap Pa PARAF Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Gpp BAG. BKM Y Z Kolom e diisi dengan kode risiko Kolom f diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, untuk mempermudah indentifikasi sebab risiko, sebab risiko bias dikategorikan ke dalam : man, money, method, machine dan material Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) Kolom i diisi dengan C jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko Kolom j diisi uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi untuk Mempermudah identifikasi dampak risiko dampak risiko bias dikategorikan ke dalam Keuangan kinerja reputasi dan 30okum Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita dampak jika risiko benar-benar terdampak Form 8 PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ Tahun Penilaian : 20XX Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Sasaran Strategis OPD : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan OPD yang dinilai : Dinas Kesehatan Risiko Risiko Dampak . Pihak jl Kegiatan Indikator 0. . 4 2 . yang o keluaran | Tahap Uraian Kode Pemilik Uraian Sumber | UC Uraian terdampa k A B Cc D E F G H I J K L Jaminan Terbayar | Pertang | Pertanggungjwab | ROO | Kepala Dinas | Berkas Internal | C | Pembayaran Kepala persalinan | kannya | gung an tidak tepat | 19.02 | Kesehatan/Ke | dokumentasi tidak dapat | Daerah (DAK NON jaminan | jawaban | waktu 02.01 | pala Bidang | pasien segera Rumah FISIK) Kesmas terlambat direalisasikan | Sakit dilengkapi oleh Masyarak rumah sakit at Pertang | Pengadministrasi | ROO | Kepala Dinas | Berkas Internal | C | Pembayaran Kepala gung an tidak tepat | 19.02 | Kesehatan/Ke | dokumentasi tidak dapat | Daerah jawaban | waktu 02.02 | pala Bidang | pasien segera Rumah Kesmas terlambat direalisasikan | Sakit PARAF OPD IBAG. HKM 4 dilengkapi oleh Masyarak rumah sakit at Pelapo- | Laporan realisasi | ROO | Kepala Dinas | Rumah sakit | Internal Dana DAK | Kepala ran keuangan 19.02 | Kesehatan/Ke | (RS.M.Yunus) triwulan Daerah kesulitan 02.03 | pala Bidang | menyampaikan berikutnya Rumah mengumpulkan Kesmas tidak SakitMasyarakat Pemanta | Kegagalan ROO | Kepala Dinas | Evaluasi Internal Anggaran Kepala uan dan | mengidentifikasi | 19.02 | Kesehatan/Ke | dilakukan Jampersal Daerah evaluasi | permasala- han 02.04 | pala Bidang | terbatas pada tidak terserap | Rumah Kesmas output (jumlah 1000 Sakit Bumil Masyarakat Pemberian | Terlaksa | Perenca | Data ibu hamil | ROO | Kepala Dinas | Kurangnya Internal Perencanaan Kepala layanan na naan miskin yang | 19.02 | Kesehatan/Ke | koordinasi kurang tepat Daerah kegiatan belum memiliki | 02.05 | pala Bidang | dengan Dinas Rumah jaminan Kesmas Sosial Sakit kesehatan Masyarak lainnya dari at kecamatan dan kelurahan belum adaPerhitungan ROO | Kepala Dinas | Tidak ada | Internal Terlambatnya | Kepala kebutuhan dana | 19.02 | Kesehatan/Ke | database pelayanan Daerah tidak tepat 02.06 | pala Bidang Rumah Kesmas SakitMasyarakat Perenca | Adanya pasien | ROO | Kepala Dinas | Tidak ada | Internal Rendahnya Kepala naan yang masih | 19.02 | Kesehatan/Ke | database kepuasan Daerah dikenakan biaya | 02.07 | pala Bidang masyarakat Rumah oleh RS/Bidan Kesmas Sakit (Double claim) Masyarakat Perenca | Proses cross | ROO | Kepala Dinas | Tidak ada | Internal Terlambat Kepala naan check data | 19.02 | Kesehatan/Ke | database pelayanan Daerah dengan BPJS dan | 02.08 | pala Bidang Rumah Jamkeskot yang: Kesmas Sakit PARAF OPD IBAG. HKM membutuhkanwaktu lama Masyarakat Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan tujuan strategi urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Restra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategi Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom e diisi dengan kode risiko Kolom f diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, untuk mempermudah indentifikasi sebab risiko, sebab risiko bias dikategorikan ke dalam : man, money, method, machine dan materialKolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) Kolomi diisi dengan C jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risikoKolomj diisi uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi untuk Mempermudah identifikasi dampak risiko dampak risiko bias dikategorikan ke dalamKeuangan kinerja reputasi dan hukumKolom k diisi dengan pihak/ unit yang menderita dampak jika risiko benar-benar terjadi Form 9 Contoh Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Nama Pemda Tahun Perilaian Tujuan Strategis Urusan pemerintahan : Pemerintah Provinsi XYZ : 2018 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat : Urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan Analisis Risiko No Risiko yang teridentifikasi Kode Risiko Skai - - ala 0. Skala Dampak Kentangkiaan Skala Risiko A B Ke. b E F IT | Risiko strategis pemda 1 | Penerapan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) rendah RSP.19.01.01.01 3 3 9 2 | Pelayanan kesehatan belum memeriuhi SPM Bidarig Kesehatan | RSP.19.01.01.01 4 4 16 | PARAF OPD IBAG. HKM er5 1N U Risiko Strategis OPD 1 : Dinas Kesehatan 1 Penggunaan layanan kesehatan rendah (persalinan tidak | RSP.19.01.01.02 4 3 12 dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur) 2 | Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan RSP.19.01.01.03 4 4 16 3 | Sarana pendukung ANC kurang memadai RSP.19.01.01.04 4 pa, 8 4 | Mutasi tenaga kesehatan terlatih RSP.19.01.01.05 4 3 12 II | Risiko Operasional OPD 1 : Dinas Kesehatan 1 | Data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan | RSP.19.01.01.06 4 4 16 lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada 2 | Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat RSP.19.01.01.07 2 2 4 3 | Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot yang | RSP.19.01.01.08 3 2 6 membutuhkan yang membutuhkan waktu lama 4 | Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan | RSP.19.01.01.09 3 1 3 (dobel clime) 5 | Pertanggungjawaban tidak tepat waktu RSP.19.01.01.10 4 3 12 6 | Pengadministrasian tidak tepat waktu RSP.19.01.01.11 4 2 8 7 | Laporan realisasi keuangan Triwulan kesulitan | RSP.19.01.01.12 4 2 8 mengumpulkan administrasi syarat pencairan yaitu kelengkapan klaim berupa dokumentasi 8 | Kegagalan RSP.19.01.01.13 4 3 12 Keterangan : Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusiKolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus kemungkinan yang diberikan peserta diskusiKolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan. PARAF OPD BA . HKM Form 10 Contoh Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Nama PemdaTahun PenilaianTujuan StrategisUrusan Pemerintahan : Pemerintah Kabupaten XYZ : 20XX : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat : Urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan No Risiko Prioritas Kode Risiko Skala | Pemilik Penyebab Dampak Risiko | Risiko A B Cc D E F G 1 | Pelayanan kesehatan belum | RSP.19.01.01.02 9 Kepala | 1. Sarana Prasarana | AKI Tinggi memenuhi SPM Bidang Kesehatan Daerah belum memadai | AKB tinggi (puskesmas POHED | Peningkatan kasus gizi buruk tidak tersedia) Kasus HIV meningkat 2. Jumlah tenaga | Kasus TB Meningkat kesehatan belum | Angka kejadian penyakit tidak memadai (tenaga | menular (PTM) tinggi laboratorium) Angka kejadianpenyakit menular tinggi Angka stunting tinggi II | Risiko Strategis OPD 1 1 (Sarana Pendukung ANC kurang | RSP.19.01.01.02 16 Kepala | - Alat pendukung ANC | Kualitas pelayanan ANC tidak memadai Daerah tidak dikalibrasi sesuai SPM Kesehatan - Regen dan alat pendukung ANC kurang - Tenaga laboratorium di puskesmas kurang II | Risiko Operasional OPD 1 : Dinas Kesehatan 1 |Data Ibu hamil miskin yang belum | RSP.19.01.01.02 16 Kepala | Kurangnya — coordinator | Perencanaan kurang tepat memiliki jaminan kesehatan dari Daerah | dinas sosial kecamatan dan kelurahan belum ada KeteranganKolom a di isi dengan nomor urutKolom b di isi dengan risiko prioritas Kolom c di isi dengan kode risiko Kolom d di isi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7) Kolom e di isi dengan pemilik risiko sesuai lampiran 6a dan 6b Kolom f di isi dengan dampak sesuai dengan lampiran 6a dan 6b PARAF OPD IBAG. HKM Tahun Penilaian Form 11 Contoh Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan : Pemerintah Provinsi XYZ : 20XX Nama Pemerintah Daerah Kn Kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai Fa Pan anna tindak p erbaikan Penanggung Target waktu ingkurigan pengendalian jawab penyelesaian A B Cc D E I Penegakan integritas dan nilai etika 1 Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena | Analisis kelemahan pengendalian | Inspektorat Triwulan II tersangkut kasus hokum kepatuhan hukum 20XX UH Komitmen terhadap kompetensi | Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan | Penyusunan peta kompetensi dan BKPSDM Triwulan III | pengalaman perbaikan SOP penempatan 20XX pekerja 2 Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di | Rekrutmen dokter dan tenaga Dinas Triwulan III RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan | kesehatan Kesehatan 20XX pemberian pelayanan kesehatan diera JKN | Il | Kepemimpinan yang kondusif 1 Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan hidup Penyusunan kebijakan Sekda “Triwulan I pengelolaan risiko 20XX 2 Rencana strategis dan rencana kerja Pemda belum menyajikan | Penilaian risiko rencana strategis | Sekda, BPPD Triwulan I informasi mengenai risiko . | dan rencana kerja 20XX Iv (Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM 1 Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko Sosialisasi budaya risiko pada Sekda Setiap bulan setiap rapat bulanan 2 Belum terdapat pemberian reward dan atau punishment atas Kajian rancangan pemberian BKPSDM Triwulan I pengelolaan risiko reward dan atau punishment atas 20XX pengelolaan risiko PARAF BAG. HKM OPD 1 T Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam | Kajian rancangan perhitungan BKPSDM Triwulan I perhitungan penghasilan hasil kinerja terhadap penghasilan 20XX Anggaran pengembangan SDM belum memadai Kebijakan efesiensi penggunaan BKPSDM Triwulan I anggaran 20XX Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam | Penyusunan strategi pemenuhan Dinas Triwulan II pemenuhan dan pendistribusian SDM Kesehatan di Puskesmas | dan pendistribusian SDM | Kesehatan 20XX Kesehatan (rekomendasi BPK) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum | Perbaikan system pemenuhan | Inspektorat Triwulan II memperhatikan tirigkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan | tenaga kesehatan di RSUD 20XX Kesehatan Kabupaten XYZ (rekomendasi di BPK) Perwujudan peran APIP yang efektif Inspektorat daerah belum melakukan audit kinerja atas | Perbaikan prosedur pengawasan | Inspektorat Triwulan I penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis kinerja dan penyusunan PKPT 20XX Inspektorat KeteranganKolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan Kolom d diisi dengan pihak unit pertanggungjawaban untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP PARAF OpD IBAG.,HKM 5 | Form 12 Contoh Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan Nama Pemda : Pemerintah kabupaten XYZ Tahun Penilaian 1 20XX. Tujuan Strategi : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan No Risiko Prioritas Kode risiko Uraian Celah Rencana tindak Pemilik/ Target waktu Pengendalian yang pengendalian pengendalian Penanggung | penyelesaian sudah ada jawab a B c. d E f g h I Resiko Strategis Pemda I Pelayanan Kesehatan | RSP.19.01. | SOP Pertolongan | Prosedur Rekutmen Tenaga Kepala Triwulan! | belum memenuhi SPM 01.02 Persalinan Pengendalian Honorer Kesehatan Daerah 20xx Bidang Kesehatan tidak dapat dilaksanakan n Resiko Strategis Dinas Kesehatan I Sarana Pendukung Ante | RSP.19.01. | SOP Kalibrasi Alat | Prosedur Evaluasi atas | KepalaDinas Triwulan I Natal Care (ANC) Kurang 01.03 Pengendalian Implementsi Standar 20xx memadai belum Pelayanan dilaksanakan Puskesmas II | Resiko Operasional Dinas Kesehatan . I Data Ibu Hamil miskin | RSP.19.01. | Junis Penggunaan | Prosedur Evaluasi atas Kepala Triwulan II yang belum memiliki 01.04 DAK Non Fisik | Pengendalian Implementasi Bagian 20xx jaminan kesehatan (Pemenkes no 3 | belum (Pemenkes no 3 lainnya dari kecamatan Tahun 2019) dilaksanakan Tahun 2019) dan kelurahan belum ada J Keterangan PARAF OPD (BAG. HKM Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan resiko prioritas Kolom c diisi dengan kode resiko Kolom d diisi dengan uraian perigendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOPnya bj 6 Contoh SOP Pemeliharaan : Gedung dibersihkan 2 kali sehari Kolom e diisi dengan alas an tidak efektif:
3. 1.Kebijakan dari prosedur pengendalian sudah dilakukan , namun belum mampu manangani resiko yang eridentifikasi
4. 2.Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan
5. 3.Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas
6. 4.Kebijakan dan prosedur yang tidak ada sesuai dengan peraturan diatasnya Kolomf diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan Kolom g diisi dengan pihak/ unit penangungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP BUPATI POHUWATO, ALAOo! PARAF KOORDINASIAIPULA.MBUINGA WAKILBUPATI' SEKDA . ASISTEN PEMKESRA 4 lv ASISTEN coxioeeunwncn Tn! KABAG HUKUM KEPALA ANGpERTUR |") kata .NKCON. KASUBAGYJF. ....... Ba PELAKSANA 4 pm. LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMANPENGELOLAAN RISIKODiLINGKUNGAN PEMERINTAHDAERAH LAPORANPENGELOLAANRISIKO A.Laporanpelaksanaanpenilaianrisiko Kegiatanpenilaianrisikoyangterdiridaripenilaianrisikostrategis pemerintahdaerah,penilaianrisikostrategis(entitas)OPD, danpenilaian risikooperasionalperludisusunlaporanhasilpenilaianrisiko.Sebelum difinalkan,drafdokumenhasilpenilaianrisikotingkatstrategispemerintah daerahperludibicarakandengankepeladaerahdanpihakyangterkait, sedangkandrafdokumenhasilpenilaianrisikotingkatstrategis(entitas)OPD perludibicarakandengankepalaOPDdanpihakyangterkait. Laporan pelaksanaanpenilaianrisikodibuatolehunit pemilikrisiko(UPR disampaikankepadakepaladaerah,dengan tembusankepadasekretariat daerahdanunitkepatuhaninternaldilaporkan keunitkepatuhan,dengan contohoutlinesebagaiberikut: Laporan pelaksanaan penilaian risiko pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato Pendahuluan A. Latar Belakang Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah. B. Dasar Hukum Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkart ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanan sampai ke pelaporan pengelolan risiko. C. Maksud dan tujuan 2 Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah. D.Ruanglingkupan Bagianiniberisipenjelasanhal-halyangmenjadi batasan konsepdan kontekspengelolanrisikopemerintahdaerah. II.PerbaikanLingkunganPengendalianyang Diharapkan A.Kondisilingkungan pengendaliansaatini, PARAF orD IBaG. HKM i III. IV, Bagianiniberisihasilpenilaianawaldanhasilsurveypersepsi,yang selanjtnyadisimpulkankondisilingkungan pengendalianurusan wajib/pilihanpadapemerintahdaerah. B.RencanaPerbaikanLingkunganPengendalian, Bagianiniberisitentangstategisyangakandilakukangunamemperbaiki lingkunanpengendalianyangmendukungpenciptaanbudayapengelolaan risikopemerintahdaerah. Penilaian Risikodan RencanaTindakPengendalian A.PenetapanKonteks/tujuan, Bagianiniberisitentangkonteksstrategispemerintahdaerah,dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapaurusanwajib/pilihandengan mempertimbangkanurusanprioritassesuaidenganvisidanmisikepala Daerahataupertimbanganprofesionallainnya, B.HasilIdentifikasiRisiko, Bagianiniberisihasildiskusiunitpemilikterhadapatribut-atributrisiko (uraianrisiko,pemilikrisiko,penyebabrisiko,sumberrisiko,sifat penyebabrisikoapakahdapatdikendalikan(controllable)atautidakdapat dikendalikan(uncontrolltable)olehpemilikRisiko,dampakrisiko,serta penerimadampakrisiko. C.Hasil Analisis Risiko Bagianiniberisiskalarisiko,matrikrisiko,hasilanalisisrisikosesuaiurutan kategori sertaRTPyangmerupakanhasil dari analisisdampakdan kemungkinan daririsikoyang sudahdiidentifikasi. D.Pengendalianyang sudahdilakukan Bagianiniberisihasilidentifikasiterhadap pengendalianyang sudah ada dipemerintah daerahyangterkaitdenganrisikoyangdiprioritaskanuntuk ditangani(dikelola)darihasilanalisisresiko E.Pengendalianyang masih dibutuhkan Bagianiniberisihasilidentifikasipengendalianyang masih dibutuhkan atauperludibangununtukmasing-masingrisiko prioritasurusan wajib/pilihankarenamasih adacelahpengendaliandaripengendalian yangsudahdilakukanolehpemerintahdaerah. Rancanganinformasidankomunikasi Bagianiniberisihasilrancanganinformasidankomunikasi yang dibutuhkanagar pihak-pihakyangterlibatdalampengendalianmengetahui keberadaandanmenjalankanpengendaliansesuaiyangdiinginkan. Rancangan pemantauan Bagianiniberisimekanisme pemantauanyang akandijalankanuntuk memastikanbahwarisikodapat dipantauketerjadiannyadanpengendalian yangtelahdirancangdlaksanakandanberjalanefektif. PARAF OPD IBAG. HKM ? VI. Penutup Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko unit pemilik risiko. Lampiran-lampiran (kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta mengkomunikasian dan monitoringnya) B. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR Pelaporan berkala pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan ( triwulan LIl,dan III) dan tahunan ( triwulan IV) oleh unit pemilik risiko (UPR), unit kepatuhan dan komite pengelolaan risiko. lh, Pelaporan unit pemilik risiko (UPR) pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh unit pemilik resiko pemerintah daerah, sedangkan untuk tingkat srtategis OPD dan tingkat operasional OPD di koordinasikan oleh inut pemilik resiko tingkat eselon 2. Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut: 1 Laporan tingkat unit kerja, meliputi:
a.laporan risiko dan RTP tingkat opersional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap unit kerja triwulanan:
b.laporan risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap unit kerja tahunaan
1. 1.laporan tingkat OPD
a.laporan risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD triwulanan,
b.laporan risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD tahunan.
1. 2.Laporan tingkat Pemerintah daerah
a.Laporan kompilasi seluruh tingkat strategis pemerintah daerah triwulanan:
b.Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis pemerintah daerah tahunan: Laporan berkala tersebut dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Kepala Daerah. Tembusan kepada Sekertaris Daerah dan unit kepatuhan internal, dengan contoh outline sebagai berikut: PARAF OgD BAG. HKM y H. II. IV. Laporan triwulan I,II,III IV Pengelolaan risiko Pemerintah daerah XXX Pendahuluan A. Latar belakang Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan penglolaan risiko serrta gambaran umum kebijakan penglolaan risiko pemerintah daerah. B. Dasar hukum Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik berasal dari pemerintah pusat,instansi terkait maupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko. C. Maksud dan tujuan Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolan risiko dipemerintah daerah D.Ruang lingkup Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah. Rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah. A. Rencana kegiatan Rencana kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah triwulan I,II,III,IV Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risikoyang di rencanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemuktahiran risiko dan RTP dan periode triwulan sebelumnya: B. Realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah triwulan I,II,III,TV Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai apa yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolan risiko dan realisasinya. Hambatan pelaksanaan kegiatan Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang mnejadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya apa antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah. Menitoring risiko dan RTP Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasikan risiko dan RTP, keterjadiannya risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya. PARAF OPD IBAG. HKM b V. Penutup Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko unit pemilik risiko serta strategis yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaa risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerjan pemerintah Daerah. Lempiran-Lampiran C.Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan internal Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggungjawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Analisis Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh unit kepatuhan internal yang disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada Sekteraris Daerah contoh outline sebagai berikut : Laporan triwulan I,II,III IV Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo XXX A. Rencana dan Realisasi kegiatan Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. B. Hambatan pelaksanaan kegiatan Bagian ini berisi analisis terhadap apa rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR pada unit kepatuhan. C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/ metode pemantaun yang diperlukan. Penanggungjawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian. PARAF OPD (BAG. HKM D. Rekomendasi/feedback bagi UPR Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun tehknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Lempiran-lampiran. BUPATI POHUWATO, AIPUL A. MBUINGA PARAF KOORDINASI WAKIL BUPATI : SEKDA ' ASISTEN PEMKESRA 5"en ASISTEN ...oooocoo 1 KABAR .. M KASUBAG/F. ....... | PELAKSANA 4 KABAG HUKUM KEPETAINGTEKIUK AL '

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…