DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Penyelenggaraan Parkir termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Penyelenggaraan Parkir, Pengelolaan Parkir, Pengendalian Parkir, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelengaraan Parkir, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642), MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: L, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan falilitas parkir untuk umum meliputi tempat parkir swasta dan tempat parkir kendaraan yang memungut biaya tertentu. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang ada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pihak Swasta. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian yang mempergunakan fasilitas milik dan/atau dikelola Pemerintah Daerah. Petugas Parkir adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku untuk memberikan pelayanan parkir di tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang menggunakan atribut tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Rambu Parkir adalah tanda yang menunjukkan tempat parkir yang telah ditunjuk. Izin Usaha Parkir adalah izin yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir swasta yang dimiliki oleh orang atau badan. Ruang milik jalan adalah ruang mafaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. 10. 11. IL, 13. 14. 15. 16. 17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir ditepi jalan umum. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 18.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 19, 20. 21, 2. penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Pohuwato. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato. 23. 24.

(1)Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

a.penyelenggaraan parkir,
b.pengelolaan parkir,
c.pengendalian parkir, dan
d.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Parkir yang efektif, efisien, selaras dengan kebijakan daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan:
a.terwujudnya pelayanan Parkir yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan,
b.terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik:
c.terpenuhinya penyelenggaraan Parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
d.terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran,
e.terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan: dan
f./terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asli daerah dibidang perparkiran.

BAB III

PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 3

Peyelenggaraan Parkir merupakan sarana pengendalian Lalu Lintas yang pembinaan dan penyelenggaraan sepenuhnya kewenangan Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat bekerja sama dengan Badan Usaha atau perseorangan. Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kegiatan:

a.pengembangan kebijakan dan regulasi Parkir,
b.perencanaan dan desain Tempat Parkir, Cc. penerbitan rekomendasi izin pengelolaan Parkir,
d.pengawasan dan evaluasi kinerja Parkir,

(3)
(4)
(4)
(6)
1. e.pengelolaan dampak lingkungan lalu lintas, dan
2. f.pengembangan teknologi dan inovasi Parkir. Penetapan kawasan dan lokasi Penyelenggaraan Parkir harus memperhatikan:
3. a.rencana tata ruang wilayah,
4. b.keselamatan dan kelancaran lalu lintas atau analisis dampak lalu lintas, Cc. penataan dan kelestarian lingkungan, dan
5. d.kemudahan bagi pengguna Tempat Parkir. Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibedakan berdasarkan pelayanan Parkir meliputi:
6. a.parkir di tepi jalan umum
7. b.tempat khusus parkir, dan Cc. parkir Insidentil.

Pasal 4

Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, diselenggarakan di tempat tertentu pada lokasi yang menjadi kewenangan Daerah. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Titik lokasi parkir yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan pada tempat: penyeberangan pejalan kaki yang telah ditentukan, jalur khusus pejalan kaki/trotoar, tikungan, terowongan, jembatan, yang mendekati persimpangan /kaki persimpangan, muka pintu masuk dan keluar pekarangan/pusat kegiatan, yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas, dan

i.berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran. Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditandai dengan rambu jalan dan marka jalan. Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilaksanakan oleh Dinas. Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mempertimbangkan:
1. a.kemudahan akses pejalan kaki dan kendaraan bermotor,
2. b.arah arus lalu lintas, b mpangp Cc. satuan ruang Parkir yang ditetapkan berdasarkan dimensi kenderaan, volume dan kapasitas jalan, jenis kendaraan dengan mempertimbangkan arah Parkir sejajar atau serong, dan
3. d.Penempatan rambu Parkir, rambu lalu lintas dan marka jalan.

Pasal 5

Pemungutan retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan cara berlangganan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

Parkir Ditepi Jalan Umum secara berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Setiap orang/ Badan yang akan menggunakan layanan Parkir Ditepi Jalan Umum secara berlangganan, menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas. Permohonan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan secara tertulis maupun secara elektronik dengan melampirkan:

a.fotocopy kartu tanda penduduk atau keterangan kependudukan lainnya, dan
b.fotocopy surat tanda nomor kendaraan. Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Setiap orang atau Badan yang telah menyampaikan permohonan dan dinyatakan lengkap dan telah melakukan pelunasan/pembayaran Retribusi diberikan kartu berlangganan dan/atau stiker. Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor yang bersangkutan dan ditempat yang dapat dilihat oleh petugas. Bentuk dan ukuran kartu berlangganan dan/atau stiker, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dalam hal kartu berlangganan dan/atau stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hilang atau rusak masih dalam masa berlakunya retribusi, wajib retribusi harus melaporkan kepada Dinas dengan menunjukan bukti pembayaran Parkir berlangganan.

(2)Dalam hal bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diperlihatkan, wajib Retribusi harus membayar Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap pemilik kendaraan bermotor yang berlangganan Parkir Di Tepi Jalan Umum, bebas mendapatkan pelayanan Parkir disemua tempat yang bertanda rambu/marka Parkir Ditepi Jalan Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali ditempat parkir diluar badan jalan yang dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang bersifat permanen maupun insidentil.

Pasal 8

Penerimaan hasil pemungutan Retribusi Parkir berlangganan melalui bendahara penerima dan disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penerimaan Retribusi pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 9

Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, dinyatakan dengan rambu Parkir. Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dikelola oleh Badan Usaha dan/atau perseorangan wajib memiliki izin dari Bupati. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(4)huruf c, dinyatakan dengan rambu Parkir. Parkir Insidentil yang dimiliki dan/atau dikelola Badan Usaha dan/atau perseorangan wajib memiliki izin dari Bupati.
(3)
(4)Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Badan Usaha dan/atau perseorangan yang mengelola tempat Parkir insidentil wajib membayar Pajak Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 11

Pengelolaan Parkir merupakan kegiatan: a. b. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang perparkiran di luar ruang milik jalan, pengendalian, penyediaan, pendistribusian, dan pemungutan Retribusi Parkir: melaksanakan pembinaan dan pelatihan Petugas Parkir, mengoordinasikan dan melaksanakan penertiban perparkiran bersama instansi terkait, dan menyusun dan melaksanakan standar pelayanan minimal pengelolaan perparkiran.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…