DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pohuwato

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: L, ND Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah untuk periode Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. Bupati adalah Bupati Pohuwato. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Pohuwato dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai penjabaran operasional RKPD dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

Penyusunan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk: a. b. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah, merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, dan sebagai Pedoman bagi masyarakat dan badan usaha dalam berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.

Pasal 4

(1)Renja Perangkat Daerah disusun dalam dokumen dengan
(2)sistematika:
1. a.BABI : Pendahuluan:
2. b.BABII : Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu,
3. c.BABIII : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah:
4. d.BABIV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah,
5. e.BABV : Penutup. Dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas: 20 Cp pBMOVOBy EKP sngat “ aa. bb. Cc. dd. ce. 4 28. hh. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Pariwisata Pemuda, Dan Olahraga, Dinas Pangan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Marisa, Kecamatan Buntulia, Kecamatan Dengilo, Kecamatan Paguat, Kecamatan Duhiadaa: Kecamatan Patilanggio, Kecamatan Randangan, ii. Kecamatan Taluditi, ji. Kecamatan Wanggarasi, kk. Kecamatan Lemito,

11.Kecamatan Popayato Timur, mm. Kecamatan Popayato, dan nn. Kecamatan Popayato Barat.

Pasal 6

(1)Renja Perangkat Daerah dapat diubah jika terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan/atau terjadi perubahan target RPJMD berdasarkan evaluasi tahunan RPJMD yang ditetapkan dengan peraturan Bupati pada RKPD tahunan.
(2)Perubahan Renja diawali dengan evaluasi Renja oleh Perangkat Daerah terkait dan alasan substansi atas perubahan.
(3)Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato. Ditetapkan di Marisa pada tanggal 14 November 2025 BUPATO POHUWATO, IPUL A. MBUINGA Diundangkan di Marisa pada tanggal 14 November 2025 SEKRETARIS DAE KABUPATEN POHUWATO, ISKANDAR DATAU BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 21

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…