DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lemito Pada Dinas Kesehatan termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Jabatan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lemito Pada Dinas Kesehatan:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269):
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), Menetapkan : 5.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor12Tahun2017 tentangPedomanPembentukan danKlasifikasiCabang DinasdanUnitPelaksanaTeknisDaerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2017Nomor45), 6.PeraturanDaerah Kabupaten PohuwatoNomor8Tahun 2016tentangPembentukan danSusunanPerangkat Daerah Kabupaten Pohuwato(Lembaran Daerah Kabupaten PohuwatoTahun2016Nomor184,Tambahan LembaranDaerah Kabupaten PohuwatoNomor163) sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdengan PeraturanDaerahNomor2Tahun2022tentangPerubahan Atas PeraturanDaerahNomor8Tahun2016Tentang Pembentukan danSusunanPerangkatDaerah Kabupaten PohuwatO(LembaranDaerah Kabupaten PohuwatoTahun 2022Nomor241), MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEMITO PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Ll, 2.5 2 alah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD pada Dinas Kesehatan Daerah. Rumah sakit Umum Daerah Kelas D Lemito yang selanjutnya disingkat RSUD Lemito adalah Rumah Sakit yang menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan penunjang lainnya. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Pohuwato. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato. . Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato . Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok aparatur Sipil Negara yang diberi tugas wewenang dan hal secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan. . Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Pratama Lemito Kabupaten Pohuwato.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD Lemito Kelas D. UPTD RSUD Lemito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan melaksanakan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit sesuai dengan Peraturan Perundangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPTD RSUD Lemito merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah Dinas Kesehatan. UPTD RSUD Lemito dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Lemito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

a.Direktur:
b.Sub Bagian Tata Usaha,
c.Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan,
d.Seksi Penunjang Medik dan Non Medik, dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi UPTD RSUD Lemito sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD RSUD Lemito mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSUD Lemito menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan perencanaan dan pelaksanaan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan kebijakan, data dan program yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan serta perundang-undangan yang berlaku,
b.penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya, . penyelenggaraan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal, . penyelenggaraan Pelayanaan Gawat Darurat, selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standard pelayanan kegawat daruratan, . penyelenggaraan pelayanan Keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta perundang-undangan yang berlaku, penyelenggaraan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan perundang-undangan, . penyelenggaraan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan . dan perundang-undangan yang berlaku, . penyelengaraan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik, penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan perundang- undangan, . penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang- undangan, penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, sesuai ketentuan perundang-undangan, .penyelenggaraan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang- undangan, . pelaksanaan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan perundang-undangan, . pelaksanaan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk system informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan perundang- undangan, . penyusunan peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws) sesuai ketentuan perundang-undangan, . penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD RSUD Lemito, dan . pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

Selain pelayanan medik umum, UPTD RSUD Lemito dapat memberikan pelayanan medik spesialistik dasar. Pelayanan medik spesialistik dasar sebagiamana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan pelayanan medik spesialistik dasar meliputi:

a.pelayanan kebidanan dan kandungan,
b.pelayanan kesehatan anak: Cc. pelayanan penyakit dalam, dan
d.pelayanan bedah.

Pasal 7

Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukaan melalui kerjasama dengan rumah sakit pendidikan atau rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi dan berlokasi paling dekat, yang berperan sebagai rumah sakit pengampu. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas untuk menjamin mutu dan ketersediaan pelayanan di UPTD RSUD Lemito.

BAB V

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan UPTD RSUD Lemito. Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan: menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, menandatangani surat perintah membayar, mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya,

f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan, dan
g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah. Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. AO op

Pasal 9

(1)Dalam pelaksanaan keuangan, Direktur melakukan
(2)
(3)penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktur melaksanakan fungsi : el: menyusun rencana kegiatan UPTD RSUD Lemito, berdasarkan data dan program kegiatan Dinas serta ketentuan perundang-undangan, merumuskan kebijakan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan ketentuan perundang- undangan: memimpin, mengkoordinasikan dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanaan Gawat Darurat, selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus- kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standard pelayanan kegawat daruratan, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta ketentuan perundang-undangan, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan perundang-undangan, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan, mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan perundang- undangan, mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan, mengkoordinasikan pelaksanaan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang- undangan, mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan perundang- undangan, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan rawat inap dan rawat jalan sesesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medik spesialistik dasar sesuai kewenangan dan perundang- undangan yang berlaku meliputi : Pelayanan kebidanan dan kandungan, pelayanan kesehatan anak, pelayanan penyakit dalam, dan pelayanan bedah. mengkoordinasikan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk system informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan, mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) sesuai ketentuan perundang-undangan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD RSUD Lemito: mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkup UPTD RSUD Lemito dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. : Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah di lingkungan UPTD RSUD Lemito. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

a.menyusun kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta anggaran UPTD RSUD Lemito,
b.pengelolaan data dan informasi pelayanan dan non pelayanan UPTD RSUD Lemito,
c.pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerjasama UPTD RSUD Lemito,
d.pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi UPTD RSUD Lemito:
e.pengelolaan kepegawaian di lingkungan UPTD RSUD Lemito:
f.pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan UPTD RSUD Lemito,
g.pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan UPTD RSUD Lemito,
h.pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan UPTD RSUD Lemito:
i.pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat, J. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang- undangan dan fasilitasi bantuan hukum dilingkungan UPTD RSUD Lemito,
k.pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di lingkungan UPTD RSUD Lemito, Il. penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan dilingkungan UPTD RSUD Lemito, dan
m.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…