DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran, Penatusahaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Pembinaan dan Evaluasi serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kebupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 T ahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1 . Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

2.Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembenangunan Jangka Menengah Desa untuk waktu satu tahun;
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa; I I ' ' ' ' I ! I ' ' I I
4.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pohuwato.
8.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
10.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. 1 1 . Kabupaten adalah Kabupaten Pohuwato.
12.Bupati adalah Bupati Pohuwato.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

(1)Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(2)Pengalokasian alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
2. b.jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. i i
(3)Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
(4)Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB ILL

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

(1)Tata Cara Pengalokasian Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan untuk mengalokasikan penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, dan tunjangan anggota BPD.
(2)Tata Cara Pengalokasian Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1. a.penghasilan tetap kepala desa
2. b.penghasilan tetap perangkat desa
3. c.tunjangan anggota badan permusyawaratan desa
4. d.biaya operasional pemerintah desa
5. e.biaya operasional badan permusyawaratan desa; dan
6. f.untuk mendanai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang belanja tak terduga. I I I I B AB V PENY ALURAN ALO KASI DANA DESA PasalS
(1)Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan penyaluran Transfer Alokasi Dana Desa dilakukan melalui mekanisme pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa;dan
2. b.khusus penyaluran transfer Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dilakukan setelah dilakukan perhitungan pemotongan iuran BPJS kesehatan dan iuran BPJS ketenagakerjaan.
(2)Tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1)Pencairan Alokasi dana desa dilakukan melalui rekening kas umum desa.
(2)Pencairan Alokasi dana desa berpedoman pada peraturan desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan atau peraturan desa tentang perubahan APB Desa tahun anggaran berkenaan.
(3)Penatausahaan dan pertanggunjawaban alokasi dana desa dilakukan sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNJAWABAN ALOKASI DANA DESA Pasal 6

Pasal 7

( 1) Setiap transaksi baik penerimaan dan pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Paling lambat tanggal 3 1 desember, seluruh penggunaan Alokasi dana desa sudah dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.
(3)Dalam hal terjadi sisa lebih perhitungan anggaran pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi sisa lebih perhitungan anggaran kas pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 8

( 1 ) Bupati melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pengalokasian dan tata cara pengalokasian alokasi dana desa.

(2)Pembinaaan dan evaluasi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Masyarakat dan Desa dan Camat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP dimaksud pada Pemberdayaan

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tatacara Alokasi Dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato sejak tanggal memerintahkan penempatannya SAlPUL A. MBUINGA N POHUWATO, Ditetapkan di Marisa pada tanggal 17 Maret 2025 BUPATI POHUWATO, MA BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 3 Diundangkan di Marisa pada tanggal 17 Maret 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUP KEPAUA. PARAF KOORDINASI KA5/KASUBAG/rtM.4 KA8ID • «...-'ES KABAG H ASISTEN ..... ASISTEN PEMKESRA $EKDA

BAB VII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Bupati melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pengalokasian dan tata cara pengalokasian alokasi dana desa.
(2)Pembinaaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Ditetapkan di Marisa pada tanggal 17 Maret 2025 BUPATI POHUWATO, Diundangkan di Marisa pada tanggal 17 Maret 2025 Pih. SEKRETARIS DAERAH KABU BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 3 AMF LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA Besaran Alokasi Dana Desa sebesar 10% (sepuluh persen) yang bersumber dari bagian dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (OAK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Tatacara Alokasi Dana Desa dialokasikan kepada masing-masing Desa menggunakan perhitungan alokasi dasar, alokasi berdasarkan formula dan alokasi berdasarkan kinerja yaitu:

a.Alokasi Dasar adalah alokasi yang digunakan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja masing-masing Desa, Tunjangan BPD, dan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) dari jumlah besaran Alokasi Dana Desa tahun berkenaan.
b.Alokasi Formula adalah alokasi yang didasarkan pada jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, Iuas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis (1KG) sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah besaran Alokasi Dana Desa tahun berkenaan. Besaran alokasi formula ini dilakukan pembagian sebagai berikut:
1. 1.Berdasarkanjumlah penduduk sebesar 10% (sepuluh persen);
2. 2.Berdasarkan jumlah penduduk miskin sebesar 40% (empat puluh persen);
3. 3.Berdasarkan luas wilayah sebesar 10% (sepuluh persen);
4. 4.Berdasarkan lndeks Kesulitan Geografis sebesar 40% (empat puluh persen).
c.Alokasi Kinerja Desa sebesar 3% (tiga persen) adalah Pengalokasian Alokasi Kinerja berdasarkan:
1. 1.Kinerja Lomba Desa Tingkat kabupaten ; Kinerja Lomba Desa Tingkat kabupaten berupa bonus lomba desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. 2.Kinerja status indeks desa membangun; Kinerja status indeks desa membangun adalah nilai yang diperoleh setiap desa yang ditetapkan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal.
3. 3.Kinerja status desa; Kinerja status desa adalah nilai yang diperoleh setiap desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Bobot Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) setelah dikurangi kinerja lomba desa. BUPATI POHUWATO,
4. 3.Kinerja status desa; Kinerja status desa adalah nilai yang diperoleh setiap desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Bobot Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) setelah dikurangi kinerja lomba desa. BUPATI POHUWATO, PARAF KOORDINASI - SEKDA L/ ASISTEN PEMKESRA ch ASISTEN ................... h V KABAG HUKUM ' KEPAuA.0. PM9.. KAID .0..Pe!Per I KASI/KASUBAG/Ir P..AM •• PElAKSANA ' • LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA Penyaluran alokasi dana desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
5. 1.Pemindahbukuan Alokasi dana desa dilakukan melalui rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Pemindahbukuan penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan tunjangan anggota BPD;
b.Pemindahbukuan bonus lomba desa;
c.Pemindahbukuan dana operasional desa. Dana operasional desa adalah selisih Alokasi dana desa yang menjadi bagian transfer 1 / 1 2 (seper dua belas) setiap bulan setelah dikurangi pembayaran penghasilan tetap bagi kepala desa, perangkat desa dan tunjangan badan permusyawaratan desa serta Bonus Lomba desa
d.Dalam ha! pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf c, camat dapat membentuk satuan tugas sistim keuangan desa untuk memverifikasi dokumen permohonan pengajuan pemindahbukuan alokasi dana desa.
1. 2.Pelaksanaan transfer Alokasi dana desa sebagaimana angka 1 huruf a, dilakukan berdasarkan:
a.Permohonan Pemindahbukuan penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan tunjangan anggota BPD dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Sadan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dilakukan setiap bulan dengan melampirkan daftar pemindahbukuan penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan tunjangan anggota BPD serta tagihan iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan; dan I i b. Pemindahbukuan Penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan I tunjangan badan permusyawaratan desa oleh badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah dilakukan melalui penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) kepada masing-masing pemerintah desa melalui rekening giro kas umum desa
1. 3.Pelaksanaan transfer Alokasi dana desa sebagaimana angka 1 huruf b, dilakukan setelah kepala desa/penjabat kepala desa/pelaksana harian kepala desa yang memperoleh bonus lomba desa menyampaikan permohonan bonus lomba desa yang disertai dokumen: I
a.kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; - Permohonan Rekomendasi transfer bonus lomba desa disertai rencana penggunaan bonus sesuai APB Desa
b.Kepada Kepala Sadan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah; - Permohonan Pencairan transfer bonus lomba desa disertai rencana penggunaan bonus sesuai APB Desa - Rekomendasi transfer Bonus lomba desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Surat pemyataan tanggungjawab mutlak - Surat pernyataan penggunaan dana transfer - Lembar verifikasi permohonan pencairan bonus lomba desa dari camat
c.Pemindahbukuan bonus lomba desa oleh badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah dilakukan melalui penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) kepada masing-masing pemerintah desa melalui rekening giro kas umum desa
1. 4.Pelaksanaan transfer Alokasi dana desa sebagaimana angka 1 huruf c, dilakukan setelah kepala desa/penjabat kepala desa/pelaksana harian kepala desa menyampaikan permohonan dana operasional desa yang disertai dokumen:
a.kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Permohonan Rekomendasi transfer Dana operasional desa sesuai bulan berkenaan
b.Kepada Kepala Sadan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah; Permohonan Pencairan transfer dana operasional desa sesuai bulan berkenaan - Rekomendasi transfer dana operasional desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Lembar konfirmasi atas dana transfer sebelumnya (khusus permohonan transfer setelah bulan pertama) - Surat pemyataan tanggungjawab mutlak - Surat pemyataan penggunaan dana transfer - Lembar verifikasi permohonan pencairan Dana operasional desa dari camat
c.Pemindahbukuan dana operasional desa oleh badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah dilakukan melalui penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) kepada masing-masing pemerintah desa melalui rekening giro kas umum desa. BUPATI POHUWATO, AIPUL A. MBUINGA I
a.kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; - Permohonan Rekomendasi transfer bonus lomba desa disertai rencana penggunaan bonus sesuai APB Desa
b.Kepada Kepala Sadan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah; - Permohonan Pencairan transfer bonus lomba desa disertai rencana penggunaan bonus sesuai APB Desa - Rekomendasi transfer Bonus lomba desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Surat pemyataan tanggungjawab mutlak - Surat pemyataan penggunaan dana transfer - Lembar verifikasi permohonan pencairan bonus lomba desa dari camat
c.Pemindahbukuan bonus lomba desa oleh badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah dilakukan melalui penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) kepada masing-masing pemerintah desa melalui rekening giro kas umum desa
1. 4.Pelaksanaan transfer Alokasi dana desa sebagaimana angka 1 huruf c, dilakukan setelah kepala desa/penjabat kepala desa/pelaksana harian kepala desa menyampaikan permohonan dana operasional desa yang disertai dokumen:
a.kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Permohonan Rekomendasi transfer Dana operasional desa sesuai bulan berkenaan
b.Kepada Kepala Sadan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah; - Permohonan Pencairan transfer dana operasional desa sesuai bulan berkenaan - Rekomendasi transfer dana operasional desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Lembar konfirmasi atas dana transfer sebelumnya (khusus permohonan transfer setelah bulan pertama) - Surat pemyataan tanggungjawab mutlak - Surat pemyataan penggunaan dana transfer - Lembar verifikasi pennohonan pencairan Dana operasional desa dari camat
c.Pemindahbukuan dana operasional desa oleh badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah dilakukan melalui penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) kepada masing-masing pemerintah desa melalui rekening giro kas umum desa. PARAF KOORDINASL SEKDA V ASISTEN PEMKESRA c- • I ASISTEN ············-····· V KABAG HUKUM « KE»AV: 9 . : 4so b €9E5 I KASI/KASUBAG/F {IA1.4M . , PELAKSANA % f BUPATI POHUWATO,

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…