DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kebupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); i I Menetapkan
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja rnenjadi Undang Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nornor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB II

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

( 1) Pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.

(2)Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
(4)Tata cara pengalokasian bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB ILL

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui:

a.penggunaan;
b.penyaluran; dan
c.penatausahaan dan pertanggunjawaban

Pasal 4

Prioritas penggunaan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, oleh pemerintah Desa meliputi:

a.pembayaran insentif upah pungut bagi Kepala Desa dan perangkat Desa paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan PBB P2;
b.Bonus pencapaian target lunas PBB P2 sebelum jatuh tempo, paling tinggi sebesar 10%4sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan PBB P2;
c.biaya transportasi kolektor dalam rangka penyampaian SPPT PBB P2 kepada wajib pajak sebesar Rp. 1.500, perlembar SPPT PBB P2; dan
d.kegiatan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Pasal 5

( I ) Penyaluran bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa.

(2)Mekanisme penyaluran bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 1n1.

Pasal 6

( 1) Pembayaran bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui rekening kas umum desa.

(2)Pembayaran bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan atau peraturan desa tentang perubahan APB Desa tahun anggaran berkenaan.
(3)Penatausahaan dan pertanggunjawaban bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

( 1 ) Setiap transaksi baik penerimaan dan pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Paling lambat tanggal 3 1 desember, seluruh penggunaan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah sudah dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.
(3)Dalam ha! terjadi sisa lebih perhitungan anggaran pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi sisa lebih perhitungan anggaran kas pada tahun anggaran berikutnya. BABIV PEMBINAAN DAN EVALUASI Pasal 8
(1)Bupati melaksanakan pelaksanaan bagian dari daerah. pembinaan dan evaluasi bagi hasil pajak dan retribusi
(2)Pembinaaan dan evaluasi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Masyarakat dan Desa dan Camat. dimaksud pada Pemberdayaan B AB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor 7); dan
b.Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor 7); dan
b.Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato. Ditetapkan di Marisa pada tanggal 17 Maret 2025 BUPATI POHUWATO, BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 4 SAIPUL A. MBUINGA PELAKSANA ASISTEN PEMKESRA PARAF KOORDINASI KASI/KASUBAG/r A.M.. KEPAu .Q. ' KA8AG HUKUM ASISTEN . 8Io.b. -.IP+ SEKDA POHUWATO, MA Diundangkan di Marisa pada tanggal 17 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPAT LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA Tata cara pengalokasian Bagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Desa dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan menggunakan asas merata dan asas proporsional sebagai berikut: 1 . asas merata adalah sebesar 60% (enam puluh perseratus) yang menjadi bagian dari alokasi hasil pajak daerah kepada Desa yang sama untuk setiap Desa;

2.Asas proporsional adalah sebesar 40% (empat puluh perseratus) yang menjadi bagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Desa yang dibagi secara proporsional setiap Desa didasarkan pada target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) masing-masing tahun sebelumnya. Tata cara pengalokasian bagian dari alokasi bagi hasil retribusi daerah kepada desa dialokasikan secara merata kepada masing-masing desa. BUPATI POHUWATO, -a.��----� � SAIPUL A. MBUINGA LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN BAGI HASJL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA Tata cara pengalokasian Bagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Desa dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan menggunakan asas merata dan asas proporsional sebagai berikut:
1.asas merata adalah sebesar 60% (enam puluh perseratus) yang menjadi bagian dari alokasi hasil pajak daerah kepada Desa yang sama untuk setiap Desa;
2.Asas proporsional adalah sebesar 40% (empat puluh perseratus) yang menjadi bagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Desa yang dibagi secara proporsional setiap Desa didasarkan pada target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) masing-masing tahun sebelumnya. Tata cara pengalokasian bagian dari alokasi bagi hasil retribusi daerah kepada desa dialokasikan secara merata kepada masing-masing desa. BUPATI POHUWATO, PARAF KOORDINASL SEKDA ASISTEN PEMKESRA ASISTEN . KA8AG HUKUM KE9AA...cs.. KB0..-t-.S KASI/KASU8AG/Jr•PS!.A.M PELAKSANA AIPUL A. MBUINGA LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA MEKANISME PENY ALURAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Penyaluran bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 1 . Pemindahbukuan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Kepala BPKPD selaku BUD menerbitkan SP2D untuk pemindah bukuan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum Desa yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan rekomendasi Dinas PMD Kabupaten Pohuwato;
b.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerbitkan rekomendasi berdasarkan permohonan Rekomendasi transfer bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa setiap 3 (tiga) bulan.
c.Dalam ha! terjadi selisih lebih perhitungan realiasi penerimaan pajak dan retribusi daerah bulan desember pada rekening kas daerah maka diperhitungkan pada pemindahbukuan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada setiap desa untuk tahun anggaran berikutnya.
1. 2.Pembayaran bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, berdasarkan: - Permohonan Pencairan transfer bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa; - Rekomendasi transfer bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Lembar konfirmasi atas dana transfer sebelumnya - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak - Surat pernyataan penggunaan dana transfer - Lembar verifikasi permohonan pencairan bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dari camat. Pemindahbukuan bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa oleh badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah dilakukan melalui penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) kepada masing masing pemerintah desa melalui rekening giro kas umum desa. BUPATI POHUWATO, SAIPUL A. MBUINGA Pemindahbukuan bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa oleh badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah dilakukan melalui penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) kepada masing masing pemerintah desa melalui rekening giro kas umum desa. BUPATI POHUWATO, PARAF KOORDINASI SEK0DA / ASISTEN PEMKESRA < ' / ASISTEN ..........•...•.... V KABAG HUKUM L» Ks9Au.9.{9. I KA8ID..b. PS I . KASI/KASUBAG/Ir .PM.A- . PELAKSANA j I

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…