DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penyusunan RKPD Tahun 2026 dengan sistematika diantaranya pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, serta penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.P e r e n c a n a a n adalah suatu proses untuk menentukan masa depan yang tepat, melalui berbagai pillhan kebijakan dengan memperhitungkan s u m b e r d a y a y a n g tersedia u n t u k kesejahteraan masyarakat.
2.R e n c a n a K e r j a Pemerintah D a e r a h y a n g s e l a n j u t n y a disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3.R e n c a n a Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4.K e b i j a k a n a d a l a h a r a h / tindakan y a n g d i a m b i l u n t u k mencapai tujuan.
5.P r o g r a m adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.
6.M u s y a w a r a h Perencanaan Pembangrunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah f o r u m a n t a r pelaku d a l a m rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
7.R e n c a n a Pembangrunan Jangka Menengah D a e r a h y a n g selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8.A n g g a r a n Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat A P B D a d a l a h r e n c a n a k e u a n g a n t a h u n a n pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD dan ditetapkan dengan preraturan daerah.
9.K e b i j a k a n U m u m APBD yang selanjutnya disingkat K U A adalah d o k u m e n y a n g m e m u a t k e b i j a k a n b i d a n g pendapatan, belanja d a n pembiayaan serta asumsi y a n g mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas d a n patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
11.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat P D adalah unsur p e m b a n t u K e p a l a D a e r a h d a n D P R D d a l a m penyelenggaraan u m s a n p e m e r i n t a h a n y a n g m e n j a d i kewenangan daerah.

Pasal 2

(1)M a k s u d penyusunan RKPD Kabupaten Poso Ta h u n 2026 adalah untuk menyiapkan bahan acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah Tahun 2026. Dipindai dengan CamScanner Tujuan penyusunan RKPD Kabupaien Poso Ta h u n 2 0 2 6 adalah terciptanya konsistensi a n t a r a Rencana RPJMD dengan Rencana Tahunan yang a k a n ditetapkan dengan pelaksanaannya. Sasaran penyusunan RKPD Kabupaten Poso Ta h u n 2026 adalah tersedianya acuan d a l a m penyusunan Kebijakan KUA, PPAS dan Rancangan APBD, serta menjadi acuan PD dalam penyusunan Renja-PD.

Pasal 3

RKPD Ta h u n 2 0 2 6 mempakan penjabaran dan i RPJMD d a n mengacu pada RKP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut:

a.P e n d a h u l u a n ;
b.G a m b a r a n Umum Kondisi Daerah;
c.K e r a n g k a Ekonomi Daerah clan Keuangan Daerah;
d.P r i o r i t a s dan Sasaran Pembangrunan Daerah
e.R e n c a n a Kerja dan Pendanaan Daerah;
f.K i n e r j a Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
g.P e n u t u p .

Pasal 4

(1)R K P D Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan melalui pendekatan telcnokratik, bottom-up, top-down dan partisipatif.
(2)R K P D m e n j a d i pedoman p e n y u s u n a n K U A , P PA S c l a n Rancangan APBD.
(3)R K P D menjadi acuan dalam penyusunan Renja-PD y a n g memuat Kebijakan, P r o g r a m d a n K e g i a t a n P e r a n g k a t Daerah.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlalcu sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan B u p a t i i n i dengan penempatannya d a l a m B e r i t a Daerah Kabupaten Poso. Ditetapkan di Poso pada tanggal 25 Juli 2025 BUPATI POSO, ttd VERNA G.M. INKIRIWANG Diundangkan di Poso pada tanggal 25 Jull 2025 SEK1EARJ D A E R A H KABUPATEN POSO, HENINGSIH E.G TAMPA! BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2025 NOMOR ag Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…