DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pemberian insentif pemungutan yang diberikan dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan tentang pemberian dan pemanfaatannya;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Derah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161}); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906); Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 Nomor 180); MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.Daerahadalahkesatuanmasyarakathukumyang mempunyaibatas-batas wilayahyangberwenang mengaturdanmengurusurusan pemerintahdan kepentinganmasyarakatsetempatmenurutprakarsa sendiriberdasarkanaspirasimasyarakatdalam sistemNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu. 4, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
5.Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang di berikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB III

PEMBERIAN, SUMBER, BESARAN DAN PENERIMA

Pasal 3

(1)Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
1. a.pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
2. b.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
3. c.pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.

Pasal 4

(1)Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Kinerja tertentu scbagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Bupati. (3} Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan:
1. a.kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. b.semangat bagi pejabat atau pegawai Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retrtibusi Daerah;
3. c.pendapatan daerah; dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat.
(4)Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(5)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(6)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
(7)Contoh perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran berkenaan.
(2)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dengan perincian:
1. a.Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);
2. b.Bupati sebesar 12% (dua belas perseratus);
3. c.Wakil Bupati sebesar 8% (delapan perseratus); dan
4. d.pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sebesar 10% {sepuluh perseratus).
(3)Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tidak melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, dan apabila dalam realisasi pemberian insentif tersebut terdapat sisa lebih disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 7

Pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) hurufd terdiri dari:

a.sektor pajak:
1. 1.asisten yang membidangi;
2. 2.unsur Inspektorat Kabupaten Pringsewu;
3. 3.unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu;
4. 4.unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu; dan
5. 5.unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
b.sektor retribusi:
1. 1.asisten yang membidangi;
2. 2.unsur Inspektorat Kabupaten Pringsewu; 3.unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu; 4.unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu; dan S.unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 8

(1)Penerima dan besarnya Insentif bagi pejabat dan pegawai Instansi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
(2)Penerima dan besarnya insentif bagi pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1} Kepala Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2)Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.
(3)Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan kedalam bela.n_]a tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…